Hukum Bisnis "_PRODI PERPAJAKAN PROFESIONAL POLITEKNIK UBAYA_"

1. HUKUM BISNISHUKUM BISNIS
Oleh :Oleh :
Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.Marianus J. Gaharpung, S.H., M.S.
H. Supriono, S.H., M.Hum.H. Supriono, S.H., M.Hum.
H. Sattar Ashari, S.H., M.Hum.H. Sattar Ashari, S.H., M.Hum.
H. Sri Mince Endramawan, Drs.ec., S.H. M.M.H. Sri Mince Endramawan, Drs.ec., S.H. M.M.

2. PENGANTARPENGANTAR
 Nama M.K.Nama M.K. : Hukum Bisnis: Hukum Bisnis
 Status M.K.Status M.K. : Mata Kuliah Pendukung: Mata Kuliah Pendukung
 Tim DosenTim Dosen :: Marianus J. Gaharpung &Marianus J. Gaharpung &
H. SuprionoH. Supriono
 Ruang LingkupRuang Lingkup ::
Memberikan pengetahuan & kemampuan para pesertaMemberikan pengetahuan & kemampuan para peserta
didik (mahasiswa) dalam bidang ilmu hukum khususnyadidik (mahasiswa) dalam bidang ilmu hukum khususnya
yang berkaitan langsung dengan dunia usaha (bisnis).yang berkaitan langsung dengan dunia usaha (bisnis).
 TujuannyaTujuannya ::
Agar peserta didik (mahasiswa) mampu memahamiAgar peserta didik (mahasiswa) mampu memahami
berbagai macam aspek dunia usaha dan pengaturannyaberbagai macam aspek dunia usaha dan pengaturannya
secara hukum, agar nantinya bila terjun langsungsecara hukum, agar nantinya bila terjun langsung
sebagai pelaku usaha dapat menjalankan usahanyasebagai pelaku usaha dapat menjalankan usahanya
dengan tidak melanggar hukum dan/atau dapatdengan tidak melanggar hukum dan/atau dapat
menjalankan konsep bisnis yang sehat.menjalankan konsep bisnis yang sehat.

3. Kompetensi Yang diharapkan :Kompetensi Yang diharapkan :
Membekali peserta didik (mahasiswa)Membekali peserta didik (mahasiswa)
dalamdalam hard skill,hard skill, terhadap pemahamanterhadap pemahaman
konsep dan dasar-dasar ilmu hukum,konsep dan dasar-dasar ilmu hukum,
pemahaman dasar perikatan & perjanjian,pemahaman dasar perikatan & perjanjian,
serta pemahaman bentuk Perusahaan &serta pemahaman bentuk Perusahaan &
surat-surat berharga; dansurat-surat berharga; dan
Membekali peserta didik (mahasiswa)Membekali peserta didik (mahasiswa)
dalamdalam soft skill,soft skill, terhadap pemaknaanterhadap pemaknaan
kerjasama, kreatif & inovatif, komunikasikerjasama, kreatif & inovatif, komunikasi
dan berpikir kritis.dan berpikir kritis.

4. Metode Penyampaian :Metode Penyampaian :
Contekstual Instruction,Contekstual Instruction, digunakandigunakan
untuk menjelaskan materi & bahan ajaruntuk menjelaskan materi & bahan ajar
yang akan digunakan mahasiswa dalamyang akan digunakan mahasiswa dalam
melakukan kajian pendalaman materi;melakukan kajian pendalaman materi;
Discovery Learning,Discovery Learning, digunakan untukdigunakan untuk
memberikan metode kepada peserta didikmemberikan metode kepada peserta didik
(mahasiswa) dalam mengamati sebuah(mahasiswa) dalam mengamati sebuah
obyek kajian;obyek kajian;
Cooperative Learning,Cooperative Learning, digunakandigunakan
untuk mempersiapkan studi kasus yanguntuk mempersiapkan studi kasus yang
akan dibahas oleh peserta didikakan dibahas oleh peserta didik
(mahasiswa)(mahasiswa)

5.  Metode Evaluasi :Metode Evaluasi :
Secara umum sesuai dengan BukuSecara umum sesuai dengan Buku
Panduan Mahasiswa UBAYA, maka untukPanduan Mahasiswa UBAYA, maka untuk
UTSUTS == 40 %40 %
UASUAS == 60 %60 %
 Literatur & Referensi Bacaan :Literatur & Referensi Bacaan :
1.1. Kansil CST., “Hukum Perusahaan Indonesia”, Jakarta, PT.Kansil CST., “Hukum Perusahaan Indonesia”, Jakarta, PT.
PradnyaPradnya Paramita, 1994;Paramita, 1994;
2.2. Subekti, “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Jakarta, PT. Intermasa,Subekti, “Pokok-Pokok Hukum Perdata”, Jakarta, PT. Intermasa,
1980;1980;
3.3. Abdul Kadir Muhammad, “Hukum Perdata Indonesia”, Bandung,Abdul Kadir Muhammad, “Hukum Perdata Indonesia”, Bandung,
PT. Citra Aditya Bakti, 2000;PT. Citra Aditya Bakti, 2000;
4.4. Sumantoro, “Hukum Ekonomi”, Jakarta, Penerbit UI, 1996;Sumantoro, “Hukum Ekonomi”, Jakarta, Penerbit UI, 1996;
5.5. Munir Fuady, “Pengantar Hukum Bisnis”, PT.Citra Aditya Bakti,Munir Fuady, “Pengantar Hukum Bisnis”, PT.Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2002;Bandung, 2002;
6.6. Modul Perkuliahan, “Aspek Hukum Dalam Ekonomi”, TimModul Perkuliahan, “Aspek Hukum Dalam Ekonomi”, Tim
PengajarPengajar Marianus J. Gaharpung;Marianus J. Gaharpung;
7.7. KUH Perdata (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum DagangKUH Perdata (BW) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
(KUHD);(KUHD);
8.8. UU-RI, yang menyangkut langsung dengan Materi Perkuliahan.UU-RI, yang menyangkut langsung dengan Materi Perkuliahan.

6. 9.9. Rudhi Prasetya, “Kedudukan Mandiri PerseroanRudhi Prasetya, “Kedudukan Mandiri Perseroan
Terbatas”, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2001;Terbatas”, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2001;
10.10. Kusumadi Pudjosewojo, “Pedoman Pelajaran TataKusumadi Pudjosewojo, “Pedoman Pelajaran Tata
Hukum Indonesia”, Aksara Baru, Jakarta,Hukum Indonesia”, Aksara Baru, Jakarta,
1976;1976;
11.11. Subekti, “Hukum Perjanjian”, PT. Intermasa,Subekti, “Hukum Perjanjian”, PT. Intermasa,
Jakarta, 1979;Jakarta, 1979;
12.12. HMN. Purwosutjipto, “Pengertian Pokok HukumHMN. Purwosutjipto, “Pengertian Pokok Hukum
Dagang Indonesia”, Djambatan, Jakarta,Dagang Indonesia”, Djambatan, Jakarta,
1983;1983;
13.13. Mariam Darus Badrulzaman, “Aneka Hukum Bisnis”,Mariam Darus Badrulzaman, “Aneka Hukum Bisnis”,
Alumni, Bandung, 1994;Alumni, Bandung, 1994;
14.14. Richard Burton Simatupang, “Aspek Hukum DalamRichard Burton Simatupang, “Aspek Hukum Dalam
Bisnis”, Rineka Cipta, Jakarta, 2003;Bisnis”, Rineka Cipta, Jakarta, 2003;
15.15. M. Fuad & Rekan, “Pengantar Bisnis”, PT. GramediaM. Fuad & Rekan, “Pengantar Bisnis”, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta, 2000;Pustaka Utama, Jakarta, 2000;
16.16. Johnny Ibrahim, “Hukum Persaingan Usaha”,Johnny Ibrahim, “Hukum Persaingan Usaha”,
Bayumedia Publishing, Malang, Maret, 2009;Bayumedia Publishing, Malang, Maret, 2009;

7. 17.17. Abdul Hakim G. Nusantara & Benny K. Harman, “AnalisaAbdul Hakim G. Nusantara & Benny K. Harman, “Analisa
dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli”,dan Perbandingan Undang-Undang Antimonopoli”,
PT.Gramedia, Jakarta, Juli, 1999;PT.Gramedia, Jakarta, Juli, 1999;
18.18. Munir Fuady, “Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era PersainganMunir Fuady, “Hukum Anti Monopoli, Menyongsong Era Persaingan
Sehat”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999;Sehat”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999;
19.19. Lili Rasjidi & IB. Wyasa Putra, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”,Lili Rasjidi & IB. Wyasa Putra, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”,
PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993;PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993;
20.20. Soekardono, “Hukum Dagang Indonesia”, Dian Rakyat, Jakarta,Soekardono, “Hukum Dagang Indonesia”, Dian Rakyat, Jakarta,
1981;1981;
21.21. Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, “Hak Milik Intelektual”,Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, “Hak Milik Intelektual”,
PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,1997;1997;
22.22. M. Yahya Harahap, “Tinjauan Merek Secara Umum dan HukumM. Yahya Harahap, “Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum
Merek di Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996;Merek di Indonesia”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996;
23.23. Wirjono Prodjodikoro, “Hukum Perkumpulan, Perseroan & KoperasiWirjono Prodjodikoro, “Hukum Perkumpulan, Perseroan & Koperasi
di Indonesia”, Dian Rakyat, Jakarta, 1978;di Indonesia”, Dian Rakyat, Jakarta, 1978;
24.24. Abdul Kadir Muhammad, “Hukum Pengangkutan Niaga”, PT. CitraAbdul Kadir Muhammad, “Hukum Pengangkutan Niaga”, PT. Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1998;Aditya Bakti, Bandung, 1998;

8.  LESSON PLAN PEMBELAJARANLESSON PLAN PEMBELAJARAN
(Sebagai Kontrak Belajar Dalam 1(Sebagai Kontrak Belajar Dalam 1
Semester), diatur sebagai berikut :Semester), diatur sebagai berikut :
1.1. Pengantar & Pengertian Hukum;Pengantar & Pengertian Hukum;
2.2. Hukum Perdata & Hukum Dagang;Hukum Perdata & Hukum Dagang;
3.3. Hukum Perikatan & Perjanjian;Hukum Perikatan & Perjanjian;
4.4. Azas & Macam-macam Perikatan;Azas & Macam-macam Perikatan;
5.5. Macam-Macam Perjanjian;Macam-Macam Perjanjian;
6.6. Hapusnya Perikatan & Hak Jaminan Piutang;Hapusnya Perikatan & Hak Jaminan Piutang;
7.7. Jual Beli Perusahaan;Jual Beli Perusahaan;
Ujian Tengah Semester (UTS)Ujian Tengah Semester (UTS)

9. 8.8. Hukum Pengangkutan;Hukum Pengangkutan;
9.9. Hukum Perusahaan;Hukum Perusahaan;
10.10. PT, Koperasi, Yayasan & BUMN;PT, Koperasi, Yayasan & BUMN;
11.11. Hukum Asuransi;Hukum Asuransi;
12.12. Surat-Surat Berharga;Surat-Surat Berharga;
13.13. Hukum Persaingan Usaha;Hukum Persaingan Usaha;
14.14. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
Ujian Akhir Semester (UAS)Ujian Akhir Semester (UAS)

10. PENDAHULUANPENDAHULUAN
Sebelum kita mempelajari Aspek-AspekSebelum kita mempelajari Aspek-Aspek
Hukum dalam Bisnis, kita perluHukum dalam Bisnis, kita perlu
mengetahui terlebih dahulu apa yangmengetahui terlebih dahulu apa yang
dimaksud dengan “HUKUM” dan segaladimaksud dengan “HUKUM” dan segala
sesuatu yang berkaitan dengan ilmusesuatu yang berkaitan dengan ilmu
hukum.hukum.

11. PENGERTIAN HUKUMPENGERTIAN HUKUM
Hukum adalah :Hukum adalah :
 Seluruh Peraturan-Peraturan yang mengaturSeluruh Peraturan-Peraturan yang mengatur
tentang tingkah laku manusia dalam kehidupantentang tingkah laku manusia dalam kehidupan
di tengah-tengah masyarakatnya;di tengah-tengah masyarakatnya;
 Dibuat oleh badan-badan resmi (pihak yangDibuat oleh badan-badan resmi (pihak yang
berwajib);berwajib);
 Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan diPelanggaran terhadap peraturan-peraturan di
atas berakibat diambilnya tindakan hukumatas berakibat diambilnya tindakan hukum
tertentu yang dinamakan “SANKSI”;tertentu yang dinamakan “SANKSI”;

12. UNSUR-UNSUR HUKUM :UNSUR-UNSUR HUKUM :
Mengatur tingkah laku manusia dalamMengatur tingkah laku manusia dalam
pergaulan masyarakat;pergaulan masyarakat;
Peraturan ini dibuat oleh badan-badanPeraturan ini dibuat oleh badan-badan
resmi (pihak yang berwajib);resmi (pihak yang berwajib);
Memaksa;Memaksa;
Adanya SANKSI yang tegas;Adanya SANKSI yang tegas;

13. CIRI-CIRI HUKUM :CIRI-CIRI HUKUM :
 Ada Perintah dan/atau Larangan;Ada Perintah dan/atau Larangan;
 Wajib dan Harus dipatuhi oleh setiap orang;Wajib dan Harus dipatuhi oleh setiap orang;
SIFAT HUKUM :SIFAT HUKUM :
Mengatur dan Memaksa.Mengatur dan Memaksa.
Untuk itu hukum merupakan peraturan yangUntuk itu hukum merupakan peraturan yang
hidup di masyarakat yang sering disebuthidup di masyarakat yang sering disebut NormaNorma
atau Kaidahatau Kaidah yang dapat memaksa orang agaryang dapat memaksa orang agar
supaya mentaati tata tertib bermasyarakat, sertasupaya mentaati tata tertib bermasyarakat, serta
memberikan sanksi yang tegas terhadap siapamemberikan sanksi yang tegas terhadap siapa
saja yang tidak mau patuh dan mentaatinya.saja yang tidak mau patuh dan mentaatinya.

14. TUJUAN HUKUM :TUJUAN HUKUM :
Ketertiban, Kepastian dan Keadilan;Ketertiban, Kepastian dan Keadilan;
Bila dikaitkan dengan Negara, makaBila dikaitkan dengan Negara, maka
hukum harus dapat membawa manfaat,hukum harus dapat membawa manfaat,
kemakmuran dan kebahagiaan kepadakemakmuran dan kebahagiaan kepada
rakyatnya (Rasa aman, nyaman &rakyatnya (Rasa aman, nyaman &
terkendali);terkendali);

15. SUMBER-SUMBER HUKUM :SUMBER-SUMBER HUKUM :
Undang-Undang;Undang-Undang;
Perjanjian;Perjanjian;
Kebiasaan;Kebiasaan;
Keputusan Hakim (Yurisprodensi);Keputusan Hakim (Yurisprodensi);
Perjanjian Internasional (TRAKTAT);Perjanjian Internasional (TRAKTAT);
Pendapat Para Sarjana Hukum (Doktrin);Pendapat Para Sarjana Hukum (Doktrin);

16. PEMBAGIAN HUKUM :PEMBAGIAN HUKUM :
 Menurut Bentuknya :Menurut Bentuknya :
1. Hukum Tertulis;1. Hukum Tertulis;
2. Hukum Tidak Tertulis (Kebiasaan/Adat);2. Hukum Tidak Tertulis (Kebiasaan/Adat);
 Menurut Waktu Berlakunya :Menurut Waktu Berlakunya :
1.1. Ius Constitutum (Hukum Positif),Ius Constitutum (Hukum Positif), yaituyaitu
hukum yang berlaku sekarang/saat inihukum yang berlaku sekarang/saat ini
dalam suatu masyarakat tertentu, dalamdalam suatu masyarakat tertentu, dalam
suatu daerah tertentu, berlaku di suatusuatu daerah tertentu, berlaku di suatu
negara tertentu;negara tertentu;

17. 2.2. Ius Constituentum,Ius Constituentum, yaitu hukumyaitu hukum
yangyang
diharapkan berlaku pada waktu yangdiharapkan berlaku pada waktu yang
akan datang (RUU, Rancangan Perda);akan datang (RUU, Rancangan Perda);
3.3. Hukum Alam,Hukum Alam, yaitu hukum yangyaitu hukum yang
berlaku dimana-mana dalam segalaberlaku dimana-mana dalam segala
waktu dan untuk segala bangsa diwaktu dan untuk segala bangsa di
dunia.dunia.

18.  Menurut Isinya :Menurut Isinya :
1.1. Hukum Privat (Hukum Sipil),Hukum Privat (Hukum Sipil), yaitu hukum yangyaitu hukum yang
mengatur hubungan hukum antara orang yang satumengatur hubungan hukum antara orang yang satu
dengan orang yang lain dengan menitik beratkandengan orang yang lain dengan menitik beratkan
kepada kepentingan perseorangan (a.l.: Hukumkepada kepentingan perseorangan (a.l.: Hukum
Perdata, Hukum Dagang, Hukum Adat, HukumPerdata, Hukum Dagang, Hukum Adat, Hukum
Perkawinan, Hukum Waris dll);Perkawinan, Hukum Waris dll);
2.2. Hukum Publik (Hukum Negara),Hukum Publik (Hukum Negara), yaitu hukumyaitu hukum
yang mengatur hubungan hukum antara Negarayang mengatur hubungan hukum antara Negara
dengan alat-alat perlengkapan negara, atau hubungandengan alat-alat perlengkapan negara, atau hubungan
antara negara dengan warga-negaranya (a.l.: Hukumantara negara dengan warga-negaranya (a.l.: Hukum
Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, HukumTata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum
Pidana, Hukum Pajak, Hukum Perburuhan dll);Pidana, Hukum Pajak, Hukum Perburuhan dll);

19. SUBYEK DAN OBYEK HUKUM :SUBYEK DAN OBYEK HUKUM :
 Subyek Hukum;Subyek Hukum;
Perkataan “Orang” (Persoon) berarti “Pembawa Hak” atauPerkataan “Orang” (Persoon) berarti “Pembawa Hak” atau
subyek di dalam hukum. Sehingga saat ini boleh dikatakansubyek di dalam hukum. Sehingga saat ini boleh dikatakan
bahwa setiap manusia adalah pembawa hak. (Kecualibahwa setiap manusia adalah pembawa hak. (Kecuali
apabila hak-hak tersebut dicabut baik sementara maupunapabila hak-hak tersebut dicabut baik sementara maupun
selama-lamanya).selama-lamanya).
Berlakunya pembawa hak ini adalah sejak ia dilahirkan danBerlakunya pembawa hak ini adalah sejak ia dilahirkan dan
berakhir pada saat ia meninggal dunia. Bahkan jika perluberakhir pada saat ia meninggal dunia. Bahkan jika perlu
untuk kepentingan tertentu pembawa hak ini dapat dihitunguntuk kepentingan tertentu pembawa hak ini dapat dihitung
SURUT yakni mulai dalam kandungan, asal dikemudianSURUT yakni mulai dalam kandungan, asal dikemudian
hari dilahirkan hidup. Meskipun setiap orang memiliki Hak,hari dilahirkan hidup. Meskipun setiap orang memiliki Hak,
tetapi tidak semua orang diperbolehkan bertindaktetapi tidak semua orang diperbolehkan bertindak
semaunya sendiri dalam pelasanaan hak-haknya.semaunya sendiri dalam pelasanaan hak-haknya.
Berbagai golongan “orang” yang oleh Undang-UndangBerbagai golongan “orang” yang oleh Undang-Undang
dinyatakan tidak cakap atau kurang cakap melakukandinyatakan tidak cakap atau kurang cakap melakukan
perbuatan hukum, antara lain :perbuatan hukum, antara lain :

20.  Orang Belum Dewasa;Orang Belum Dewasa;
 Orang yang ditaruh di bawah Pengawasan (Curatele);Orang yang ditaruh di bawah Pengawasan (Curatele);
 Seorang Perempuan yang telah Menikah;Seorang Perempuan yang telah Menikah;
Disamping “Orang”, juga terdapat Badan-Badan HukumDisamping “Orang”, juga terdapat Badan-Badan Hukum
yang dapat memiliki Hak-Hak dan melakukan perbuatan-yang dapat memiliki Hak-Hak dan melakukan perbuatan-
perbuatan hukum seperti “Orang”, yaitu :perbuatan hukum seperti “Orang”, yaitu :
• Perseroan Terbatas (PT);Perseroan Terbatas (PT);
• Yayasan;Yayasan;
• Koperasi;Koperasi;
• Badan Usaha Milik Negara (BUMN);Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
• Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);Badan Usaha Milik Swasta (BUMS);
• Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dll;Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dll;

21. Badan-badan tersebut mempunyai kekayaanBadan-badan tersebut mempunyai kekayaan
sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukumsendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum
dengan perantaraan Pengurusnya, dapatdengan perantaraan Pengurusnya, dapat
digugat dan menggugat di muka hukum,digugat dan menggugat di muka hukum,
pendek kata badan-badan tersebutpendek kata badan-badan tersebut
diperlakukan sepenuhnya sebagai seorangdiperlakukan sepenuhnya sebagai seorang
manusia.manusia.
Badan-badan tersebut sering disebut sebagaiBadan-badan tersebut sering disebut sebagai
“BADAN HUKUM” atau “Rechtspersoon”“BADAN HUKUM” atau “Rechtspersoon”
artinya Orang yang diciptakan oleh hukum.artinya Orang yang diciptakan oleh hukum.

22. Badan Hukum,Badan Hukum, dapat dimintakandapat dimintakan
pengesahannya dengan cara :pengesahannya dengan cara :
• Didirikan dengan Akte Notaris;Didirikan dengan Akte Notaris;
• Didaftarkan di Kantor Panitera PengadilanDidaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan
Negeri Setempat;Negeri Setempat;
• Dimintakan Pengesahan AnggaranDimintakan Pengesahan Anggaran
Dasarnya kepada Menteri KehakimanDasarnya kepada Menteri Kehakiman
(Sekarang Menteri Hukum & Ham);(Sekarang Menteri Hukum & Ham);
• Diumumkan dalam Lembaran BeritaDiumumkan dalam Lembaran Berita
Negara;Negara;

23. Baik Orang maupun Badan Hukum,Baik Orang maupun Badan Hukum,
Wajib dan Harus mempunyaiWajib dan Harus mempunyai “Tempat“Tempat
Tinggal atau Domisili”.Tinggal atau Domisili”.
Dengan demikian Subyek Hukum, dapatDengan demikian Subyek Hukum, dapat
berupa :berupa :
a.a. Orang/Manusia (Naturlijk Persoon);Orang/Manusia (Naturlijk Persoon);
b.b. Badan Hukum (Rechts Persoon);Badan Hukum (Rechts Persoon);

24. Khusus Badan Hukum, dibedakanKhusus Badan Hukum, dibedakan
ke dalam 2 bentuk :ke dalam 2 bentuk :
Badan Hukum Publik (Publick RechtsBadan Hukum Publik (Publick Rechts
Persoon);Persoon);
Badan Hukum Privat/Sipil (Privaat RechtsBadan Hukum Privat/Sipil (Privaat Rechts
Persoon)Persoon)

25. OBYEK HUKUM :OBYEK HUKUM :
 Pengertian yang paling luas dari perkataan “Benda” (Zaak)Pengertian yang paling luas dari perkataan “Benda” (Zaak)
adalah Segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukumadalah Segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum
dan menjadi dasar adanya hubungan hukum antaradan menjadi dasar adanya hubungan hukum antara
subyek hukum dan obyek hukum.subyek hukum dan obyek hukum.
 Disini “Benda” berarti Obyek, sebagai lawan Subyek atauDisini “Benda” berarti Obyek, sebagai lawan Subyek atau
Orang dalam hukum. Ada juga perkataan benda itu dipakaiOrang dalam hukum. Ada juga perkataan benda itu dipakai
dalam arti yang sempit yaitu sebagai barang yang dapatdalam arti yang sempit yaitu sebagai barang yang dapat
terlihat saja. Juga sering digunakan pemakaiannya dalamterlihat saja. Juga sering digunakan pemakaiannya dalam
menginterprestasikan Kekayaan Seseorang.menginterprestasikan Kekayaan Seseorang.
 Jika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaanJika perkataan benda dipakai dalam arti kekayaan
seseorang, maka perkataan itu meliputi juga barang-seseorang, maka perkataan itu meliputi juga barang-
barang yang tak dapat terlihat, juga barang-barang yangbarang yang tak dapat terlihat, juga barang-barang yang
tidak dapat terlihat yaitu hak-hak, misalnya hak-haktidak dapat terlihat yaitu hak-hak, misalnya hak-hak
Piutang atau Penagihan. Sebagaimana seseorang dapatPiutang atau Penagihan. Sebagaimana seseorang dapat
menjual atau menggadaikan barang-barang yang dapatmenjual atau menggadaikan barang-barang yang dapat
dilihat, ia juga dapat menjual dan menggadaikan hak-dilihat, ia juga dapat menjual dan menggadaikan hak-
haknya.haknya.

26. Contoh-Contoh :Contoh-Contoh :
Benda BergerakBenda Bergerak : Mobil, Motor, Sepeda: Mobil, Motor, Sepeda
Benda TidakBenda Tidak
BergerakBergerak : Tanah, Rumah, Kapal: Tanah, Rumah, Kapal
• Benda BerwujudBenda Berwujud : Mobil, Rumah: Mobil, Rumah
• Benda TidakBenda Tidak
BerwujudBerwujud : HaKI: HaKI

27. ASPEK HUKUM DALAMASPEK HUKUM DALAM
EKONOMIEKONOMI
Arti pentingnya kita mempelajari aspekArti pentingnya kita mempelajari aspek
hukum dalam ekonomi, adalah :hukum dalam ekonomi, adalah :
Agar kita dapat mengetahui sekaligusAgar kita dapat mengetahui sekaligus
memahami peraturan-peraturan yangmemahami peraturan-peraturan yang
berlaku dalam kaitannya denganberlaku dalam kaitannya dengan
pelaksanaan perekonomian (bisnis),pelaksanaan perekonomian (bisnis),
sehingga segala sesuatunya dalamsehingga segala sesuatunya dalam
rangka pelaksanaan roda perekonomianrangka pelaksanaan roda perekonomian
selalu berpedoman pada peraturan-selalu berpedoman pada peraturan-
peraturan hukum yang berlaku.peraturan hukum yang berlaku.

28. Dengan demikian yang menjadiDengan demikian yang menjadi
pokok bahasan dalam materipokok bahasan dalam materi
hukum bisnis ini adalah :hukum bisnis ini adalah :
• Pengertian Hukum;Pengertian Hukum;
• Hukum Perdata & Hukum Dagang;Hukum Perdata & Hukum Dagang;
• Hukum Perikatan & Perjanjian;Hukum Perikatan & Perjanjian;
• Jual Beli Perusahaan;Jual Beli Perusahaan;
• Hukum Pengangkutan;Hukum Pengangkutan;
• Hukum Perusahaan;Hukum Perusahaan;
• Hukum Asuransi;Hukum Asuransi;
• Surat-Surat Berharga;Surat-Surat Berharga;
• Hukum Persaingan; danHukum Persaingan; dan
• Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);

29. Masyarakat menyadari bahwa perkembanganMasyarakat menyadari bahwa perkembangan
hukum seringkali ketinggalan dalam mengikutihukum seringkali ketinggalan dalam mengikuti
laju lalu lintas di bidang ekonomi danlaju lalu lintas di bidang ekonomi dan
perkembangan masyarakat bisnis, sehinggaperkembangan masyarakat bisnis, sehingga
dengan pembangunan hukum saat inidengan pembangunan hukum saat ini
diharapkan akan dapat menjebatani permasala-diharapkan akan dapat menjebatani permasala-
han ini.han ini.
Dengan demikian langkah untuk mengadakanDengan demikian langkah untuk mengadakan
pengkajian hukum bisnis ini benar-benar sejalanpengkajian hukum bisnis ini benar-benar sejalan
dengan prinsip: bahwa HUKUM sebagaidengan prinsip: bahwa HUKUM sebagai “Agent“Agent
of Modernization”of Modernization” dan sekaligus sebagaidan sekaligus sebagai “a tool“a tool
of social engineering”.of social engineering”.
Artinya bahwa hukum itu dapat berubah, bilaArtinya bahwa hukum itu dapat berubah, bila
nilai-nilai dasar dalam perkembangan masyara-nilai-nilai dasar dalam perkembangan masyara-
kat mengalami perubahan.kat mengalami perubahan.