Etika dan-hukum-dalam-bisnis

ETIKA DAN HUKUM BISNIS
Suarny Amran

1

Kuliah ke 1
Materi : Pendahuluan/Pengantar

Tujuan Umum MK
 Agar mahasiswa mengetahui dan memahami peranan etika dalam

kegiatan bisnis;
 Mengetahui dan memahami kedudukan dan peranan hukum bisnis;

 Mengetahui dan memahami keterkaitan etika dan bisnis, etika bisnis

dan hukum bisnis;
 Mengetahui dan memahami prinsip-prinsip etika bisnis dan

implementasinya dalam pengelolaan bisnis;
 Mengetahui dan memahami berbagai ketentuan perundang-

undangan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis;
 Mengetahui dan memahami bentuk kerjasama bisnis melalui

kontrak/perjanjian ;
 Mengetahui dan memahami tentang kewajiban, hak serta larangan

bagi pelaku bisnis.
Hj. Suarny Amran, SH.MH. 2

POKOK BAHASAN
MK ETIKA DAN HUKUM BISNIS
1. Pendahuluan
2. Pengertian, Tujuan Etika, Etika Bisnis, dan Hukum Bisnis.
3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis dan Penerapannya.
4. Etika Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila
5. Tanggung Jawab Sosial dan Hukum Perusahaan
6. Peranan Hukum Perikatan/Perjanjian.
7. Bentuk Badan Usaha dan Legalitasnya
8. Macam-macam bentuk kerjasama dalam Bisnis.
9. Hukum Perjanjian Kredit
10. Hukum Bisnis dan Perlindungan Konsumen
11. Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
12. Kepailitan
13. Hak Atas Kekayaan Intelektual(HAKI) dan Perlindungan
Hukumnya.
14. Aspek Hukum Perasuransian Dalam Bisnis

Referensi
1. Sonny Keraf, Etika Bisnis, Tuntutan dan Relevansinya
2. John Pieris c.s, Etika Bisnis & Good Corporate Governance
3. Peter Pratley, The Essence of Business Ethic/ Etika Bisnis
4. Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di
Indonesia
5. Mariam Darus B, Aneka Hukum Bisnis
6. Chaeruman Pasaribu,Surahwadi, Hukum Perjanjian Dalam Islam
7. Munis Fuadi, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek
8. Moch. Faisal S., Pertumbuhan Hukum Bisnis di Indonesia
9. Tom Gunadi, Ekonomi dan Sistem Ekonomi menurut Pancasila
dan UUD 1945, Dasar Falsafah dan Hukum
10. Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi
Komunitas Bisnis Indonesia.


Pengertian dan Tujuan Etika
1. Asal kata Etika
 Etika = Ethos (Yunani), yang berarti kebiasaan
 Kita mengenal juga kata “moral”atau “moralitas” , bahasa Latin mos
.artinya kebiasaan
 Etika diartikan sebagai kebiasaan, adat istiadat
Keduanya sama-sama sebagai sistem nilai tentang bagaimana
orang/manusia harus hidup sesuai dengan kebiasaan, adat istiadat.
Pada umumya sistem nilai sebagai suatu kebiasaan diturunkan
melalui agama dan kebudayaan.
 Etika ditinjau dari segi filsafat : Etika sebagai ilmu yang menyelidiki
mana yang baik dan mana yang buruk sebagai pedoman sikap dan
tingkah laku manusia sejauh berkaitan dengan norma-norma.


 Pengertian “Akhlak” berasal dari bahasa Arab, jamak dari “
khuluqun”, artinya budi pekerti, tingkah laku.
Akhlak sebagai ilmu menurut Islam adalah mengajarkan mana yang
baik dan mana yang buruk berdasarkan Al Qur’an dan Sunnah
Rasul, yang berlakunya universal dan komprehensif bagi seluruh
umat manusia disegala waktu dan tempat.

 Etika Profesi merupakan kode etik yang diberlakukan untuk profesi
tertentu dalam suatu organisasi. Kode etik berlaku untuk suatu
profesi tertentu yang bertindak secara profesional.
 Profesi adalah suatu moral community (masyarakat moral) yang
memiliki cita-cita dan nilai bersama, suatu profesi disatukan
umumnya berdasarkan latar belakang pendidikan,profesi/keahlian
tertentu, yang menunjukkan arah moral suatu profesi.
Karena itu mereka mempunyai tanggung jawab khusus. Melalui
kode etik kepercayaan masyarakat akan suatu profesi dapat
diperkuat


2. BEBERAPA PENGERTIAN ETIKA (ETHICS)
Etika ( Ethics )dapat diartikan sebagai berikut :
 Merupakan dasar moral yaitu nilai-nilai tentang apa yang
baik dan apa yang buruk, dan berkaitan dengan hak dan
kewajiban.
 Sebagai pedoman perilaku, sikap atau tindakan yang
diterima dan diakui sehubungan dengan kegiatan manusia
atau kelompok tertentu.
 Merupakan persoalan pendidikan, memberikan contoh yang
benar dan pelayanan untuk mempraktekan perilaku moral
dengan dialog yang jujur. Dengan ini etika merupakan
proses pembelajaran mengenai benar dan salah dan
kemudian melakukan hal yang benar.
 Etika dipandang sebagai ilmu tentang berperilaku mencakup
aturan dasar yang dianut dalam SH.MH. dan kehidupan.
Hj. Suarny Amran, hidup 7

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdibud) :
Etika adalah : a. ilmu tentang apa yang baik dan apa
yang buruk, b. tentang hak dan kewajiban moral
(akhlak), c. nilai mengenai benar dan salah yang dianut
oleh suatu golongan atau masyarkat umum.


Pada prinsipnya etika ( ethics ) :mengacu pada;
 Norma moral.

Moral berhubungan dengan suatu tindakan antara yang benar dan
salah dan mengacu pada standar yang diakui tentang sikap yang
benar dan baik.
Tindakan yang sesuai norma disebut tindakan bermoral baik, dan
sebaliknya yang tidak sesuai dengan norma tersebut bermoral
buruk atau immoral.
 Sikap dari kelompok tertentu atau seprofesi.

 Rambu-rambu prinsip moral yang menyeluruh, terutama

rambu-rambu profesi tertentu.


3. TUJUAN ETIKA

 Mempelajari perilaku baik moral maupun in-moral dengan
tujuan membuat pertimbangan yang cukup beralasan dan
akhirnya sampai pada rekomendasi memadai.

 Menilai praktek menusiawi dengan menggunakan standar
moral.

 Memberikan pandangan tentang bagaimana bertindak
secara moral pada situasi tertentu atau memberi nasehat
untuk perbaikan.


 Pengertian Bisnis
Bisnis adalah “keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh
orang atau badan secara teratur dan terus menerus,yaitu berupa
kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun
fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarakan,
ataudisewakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan
(R.B.Simatupang)

 Menurut Kamus BesarIndonesia :
“Bisnis adalah usaha dagang, usaha komersial dalam dunia
perdagangan


Kesimpulkan :
 Bisnis merupakan suatu kegiatan yang rutin dilakukan,

karena dikatakan sebagai suatu pekerjaan, mata
pencaharian, bahkan suatu profesi;
 Bisnis merupakan aktivitas dalam perdagangan;

 Bisnis dilakukan dalam rangka memperoleh

keuntungan/laba;
 Bisnis dilakukan baik oleh perorangan maupun suatu

badan usaha.


ETIKA BISNIS ADALAH :

1. Suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar
dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang
benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan
pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan
2. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep
umum dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis,
berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral.
3. Merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan
dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.
4. Etika untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan
hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen setia pada
prinsip-prinsip kebenaran, keadaban dan bermartabat


Mengapa Bisnis perlu Beretika ?
1. Karena bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit melainkan perlu
mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi, apabila tidak akan
mengorbankan hidup banyak orang, sehingga masyarakat pun
berkepentinan agar bisnis dilaksanakan secara etis;
2. Bisnis dilakukan diantara manusia yang satu dengan manusia yang
lainnya, sehingga membutuhkan etika sebagai pedoman dan
orientasi bagi pengambilan keputusan, kegiatan, dan tindak tanduk
manusia dalam berhubungan (bisnis) satu dengan lainnya;
3. Bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat, maka
dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan
tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin
profesional justru akan menang.


 Kesimpulan
Etika dalam berbisnis ternyata diperlukan sebagai
kontrol akan kebijakan, demi kepentingan perusahaan itu
sendiri.
 Perkembangan dunia usaha kemajuan teknologi
perusahaan yang berskala produksi besar dan
menyerap banyak tenaga kerja. khususnya dengan
adanya perubahan
perusahaan tersebut harus menyadari bahwa dalam
beroperasi harus memperhatikan kelestarian lingkungan
hidup.


 Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang sehat dengan mempertimbangkan pula
faktor lingkungan hidup
 Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan
keuangan perusahaan semata (single bottom line),
melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial,
dan aspek lingkungan yang biasa disebut triple bottom
line.
 Lingkungan hidup dan permasalahan sosial yang
ditimbulkan semakin tegas, juga standar dan hukum
yang akan berlaku. Beberapa investor dan perusahaam
manajemen investasi telah mulai memperhatikan
kebijakan CSR(Corporate Social Responsibility)


PERAN ETIKA DALAM BISNIS

 Untuk membangun kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari
perumusan etika yang akan digunakan sebagai norma perilaku
sebelum aturan (hukum) perilaku dibuat dan laksanakan, atau
aturan (norma) etika tersebut diwujudkan dalam bentuk aturan
hukum.
 Sebagai kontrol terhadap individu.pelaku dalam bisnis yaitu
melalui penerapan kebiasaan atau budaya moral atas
pemahaman dan penghayatan nilai-nilai dalam prinsip moral
sebagai inti kekuatan suatu perusahaan dengan mengutamakan
kejujuran, bertanggung jawab, disiplin, berperilaku tanpa
diskriminasi.
 Etika bisnis hanya bisa berperan dalam suatu komunitas moral,
tidak merupakan komitmen individual saja, tetapi tercantum
dalam suatu kerangka sosial;


 Etika bisnis menjamin bergulirnya kegiatan bisnis dalam
jangka panjang, tidak terfokus pada keuntungan jangka
pendek saja;
 Etika bisnis akan meningkatkan kepuasan pegawai yang
merupakan stakeholders yang penting untuk
diperhatikan.
 Etika bisnis membawa pelaku bisnis untuk masuk dalam
bisnis internasional.
 Pengelolaan bisnis secara profesional ;
 berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus,
 mempunyai komitmen moral yang tinggi,
 menjalankan usahanya berdasarkan profesi/keahlian


PRINSIP-PRINSIP DALAM ETIKA BISNIS

1. Prinsip Otonomi yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan
dan bertindak berdasarkan keselarasan tentang apa yang baik
untuk dilakukan dan bertanggung jawab secara moral atas
keputusan yang diambil.
2. Prinsip Kejujuran; dalam hal ini kejujurn adalah merupakan kunci
keberhasilan suatu bisnis, kejujuran dalam pelaksanaan kontrol
terhadap konsumen, dalam hubungan kerja, dan sebagainya.
3. Prinsip Keadilan bahwa setiap orang dalam berbisnis
diperlakukan sesuai dengan haknya masing-masing dan tidak
ada yang boleh dirugikan.
4. Prinsip Saling menguntungkan ; juga dalam bisnis yang
kompetitif.
5. Prinsip integritas moral; ini merupakan dasar dalam berbisnis,
harus menjaga nama baik perusahaan tetap dipercaya dan
merupakan perusahaan terbaik.


 Dalam pengelolaan perusahaan yang baik
dikenal prinsip “GCG”( Good Corporate
Governance) , dengan memperhatikan prinsip-
prinsip bisnis : prinsip fairness, prinsip
transparancy, prinsip accountability, prinsip
responsibility.


PENGERTIAN CORPORATE
GOVERNANCE

Menurut FORUM for Menurut Organization Sebagai suatu
CORPORATE for Economic sistem, proses dan
GOVERNANCE Cooperation and
Pengertian Perusahaan seperangkat
Development(OECD) peraturan yang
(FCGI): …seperangkat
peraturan yang mengatur Struktur yang oleh mengtur hubungan
hubungan antar pemegang antar berbagai
pemegang, saham,komosaris,da pihak yang
pengurus,/pengelola n manajer berkepentingan(stak
perusahaan, pihak menyusuntujuan- eholders) .Dalam
kreditur, pemerintah, tujuan
karyawan, serta para
arti sempit
perusahaandan hubungan antara
pemegang
sarana untuk pemegang saham,
kepentinganinternal dan
ekternal lainnya yang mencapai tujuan- dewan
berkaitan denagnhak-hak tujuan tersebut dan komosaris,dan
dan kewajiban meraka mengawasi kinerja . dewan direksi demi
atau suatu sistem yang tercapainya tujuan
mengedalikan perusahaa n organisasi.

21

Transparansi :yaitu ketebukaan dalam
melaksanakan prosespengambilan keputusan
dalam mengemukakan informasi materriil dan
relevan mengenai perusahaan.
Kemandirian , yaitu suatu keadaan dimana
perusahaan dikelola secara profesional tanpa
bentruran kepentingan dan pengaruh/tekanan
dari pihak ,manapun yang i manapun yang tidak
sesuai denag peraturan perundan-undangan
yang berlaku dan prinsip-prisip koporasi yang
Prinsip-prinsip sehat
Akuntabilitas yaitu kejelasan
GCG(OECD) fungsi,pelaksanaan dan pertanggungjawaban
Organization for organ sehingga pengelola prsh terlaksana
Economic secara efektif.
Corporation and
Development Pertanggungjawaban , yaitu kesesuain di
dalam pengelolaan prsh terhadap peraturan per-
uu-an yang berlaku.

Kewajaran , yaitu keadilan dan kesetaraan di
dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang
timbul berdasarkan perjanjian dan peratutan per-
uu-an yang berlaku.
22

Prinsip etika bisnis pada umumnya melihat juga bagaimana budaya
yang ada disekitarnya atau lingkungannya turut mewarisi budaya
perusahaan. Seperti halnya pada bangsa Jepang dengan budaya
“Bashido” dan bisnis yang bermula/berasal dari team work keluarga
yang terus melekat pada budaya perusahaan.
Semangat” Bashido” dilandasi; kejujuran, keberanian, keadilan,
kesetiaan, kedermawanan dan pengendalian diri.

Permasalahan yang sering kita temukan dalam kehidupan bisnis
yaitu apabila terjadi penyimpangan etika bisnis yang sudah
mendarah daging, sangat sulit diatasi dalam waktu singkat, seperti
halnya budaya sogok, suap, dan sebagainya. Oleh karena itu
peranan dan penegakkan hukum sangat penting dan diperlukan,
sebagai sarana yang tepat untuk mendorong ditaatinya nilai etis
tertentu dalam bisnis.


Masalah yang sering terjadi dalam kegiatan berbisnis misalnya :
 Bidang periklanan yang dilihat dari persepektif etika bisnis :
apakah ada unsur kebohongan/penipuan; Pernyataan yang
menyesatkan; bertentangan dengan moral/etika.
 pelanggaran terhadap HAKI (hak Cipta. Merk, Paten, Disain
Industri, Rahsia Dagang, dan sebagainya)
 menjalin usaha yang ilegal.
 Persaingan tidak sehat.
 Membangun bisnis untuk usaha besar, tanpa memperhitungkan
faktor/dampak lingkungan (fisik, non fisik) dan tanpa prosedur
yang benar
 Untuk memperbesar keuntungan sehingga menurunkan kualitas
produksinya.
 Bisnis yang hanya memfokuskan pada bagian efisiensi
(biaya/cost, overhead) dan rasionalisasi tanpa memperhatikan
unsur moral.

Permasalahan yang sering dihadapi adalah dalam penegakan
hukum dan etika yang memang menjadi pusat permasalahan,
serta perlunya reformasi moral melalui pemberdayaan hukum
dan
upaya-upaya yang dapat dilaksanakan di bidang hukum antara
lain pemberian atau penegakan sanksi, perlindungan di bidang
HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti Hak Cipta, hak
Paten, Merk, Perlidungan Tahasia Dagang, Desain Industri),
perlindungan hukum bagi tenaga kerja di bidang hukum
ketenagakerjaan, perlindungan konsumen dan persaingan
usaha tidak sehat, dan sebagainya).


PENGERTIAN IKLAN

Menurut Dewan Periklanan Indonesia dalam Etika
Pariwara Indonesia (Tata Krama dan Tata Cara
Periklanan Indonesia) :

“ Iklan ialah pesan komunikasi pemasaran
atau komunikasi publik tentang sesuatu
produk yang disampaikan melalui
sesuatu media, dibiayai oleh pemrakarsa
yang dikenal, serta ditujukan kepada
sebagian atau seluruh masyarakat”.

FUNGSI IKLAN
Menurut Sonny Keraf adalah:
 Pemberi Informasi
Iklan berfungsi untuk membeberkan dan menggambarkan seluruh
kenyataan yang serinci mungkin tentang suatu produk. Sasaran
iklan adalah konsumen dapat mengetahui kegunaan, kelebihan dan
kemudahan-kemudahan produk tersebut dengan baik dan
memutuskan untuk membelinya.

 Pembentuk Pendapat Umum
Iklan berfungsi untuk menarik massa konsumen untuk membeli
produk tersebut dengan cara manipulatif, persuasif dan tendensius

Urgensi suatu iklan yang memenuhi
fungsi iklan namun beretika

HARUS MEMPERHATIKAN ASAS-ASAS
PERIKLANAN

a . Jujur, benar, dan bertanggungjawab.
b. Bersaing secara sehat.
c. Melindungi dan menghargai khalayak, tidak
merendahkan agama,budaya, negara, dan
golongan, serta tidak bertentangan dengan
hukum yang berlaku.

Kuliah ke 2
ETIKA DAN HUKUM DALAM BISNIS
 Etika dipandang sebagai “state of the art” hukum yaitu dimana
pedoman perilaku yang ada saat ini ditafsirkan ke dalam hukum dan
digunakan sebagai pedoman selanjutnya untuk masa yang akan datang.
 Hukum akan mengkodifikasi harapan dari etika dalam melaksanakan
kegiatan bisnis. Meskipun disadari tidak semua harapan etika tersebut
dapat dipenuhi oleh hukum. Norma etika memang bersifat dinamis, tetapi
begitu ia dituangkan dalam ketentuan hukum sifat dinamisnya menjadi
berkurang/bahkan mungkin menjadi statis. Maka di sini hukum tentunya
harus memperhatikan pula apabila adanya perubahan-perubahan (fungsi
hukum sebagai sos. eng).
 Pelaku bisnis mempunyai peranan dalam menumbuhkan bisnis yang
berbudaya, bermoral dan taat/sadar hukum. Kesadaran hukum harus dapat
merata diantara pelaku bisnis, para eksekutif. Pata birokrat, yang didukung
pula oleh faktor lingkungan yang sehat dalam berbisnis, sehingga budaya
bisnis yang baik, sehat tetap terjaga dan terpelihara.


Etika Bisnis Berdasarkan Nilai-Nilai
Pancasila

Perspektif Pancasila sebagai landasan pembentukan
etika bisnis diperlukan untuk:
 Pembentukan etika bisnis yang sesuai dengan kondisi
bangsa
 Penegakan demokrasi ekonomi yang sejalan dengan
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 ( Pasal 33 ).
 Memberikan perlindungan pada usaha mikro, kecil
khususnya.


Aliran dalam Etika

1. Aliran Utilitarianisme
“baik atau buruk setiap tindakan diukur dari apakah
tindakan itu menghasilkan tingkat kesenangan atau
kebahagian dan kemanfaatan yang terbanyak dengan
pengorbanan yang sedikit”
2. Aliran Deontologi
“baik atau buruk setiap tindakan tidak diukur dari hasil
nya, tetapi merupakan kewajiban moral /tugas yang
bersumber dari kehendak secara mandiri.


Sumber Nilai-Nilai Etika

Terdapat 4 sumber nilai-nilai etika dalam
komunitas :
1. Agama
2. Filosofi
3. Pengalaman dan perkembangan budaya
4. Hukum


Kuliah ke 8
Materi : Hukum Bisnis

Pengertian Hukum
“ Hukum sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas
yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat,
mencakup pula lembaga (institutions) dan proses
(processes) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum
itu dalam kenyataan.(Prof. DR.Mochtar Kusumaatmadja ,S.H, LLM.)


Pengertian Bisnis
 Keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan
secara teratur dan terus-manerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan
barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitasuntuk
diperjualbelikan, dipertukarkan,atau disewakan dengan tujuan
mendapatkan keuntungan.

 Dalam upaya memperoleh keuntungan/laba tersebut , tentu perlu
adanya rambu-rambu pengontrol, agar tidak menghalalkan segala cara
demi mencapai tujuan bisnis tersebut, maka diperlukan hukum


Macam-Macam Sistem Hukum

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental
 Menurut sistem Eropah Kontinental,hukum
memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan
dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-
undang dan tersusun secara sistematik di dalam
kodifikasi atau kompilasi tertentu. Hukum adalah
undang-undang.
 Tujuan dari sistem hukum ini adalah untuk menjamin
kepastian hukum (diatur oleh peraturan tertulis)
 Penerapan sistem hukum kontinental sangat
berpangaruh di Indoneseia,
yg.menerapkan/berlakunya aliran/paham positivisme.

2. Sistem Hukum Anglo Saxon (Anglo
Amerika )
 Sumber hukumnya merupakan putusan hakim/
pengadilan (Judisial Decisions)
 Kebiasaan-kebiasaan dan peraturan tertulis
undang-undang dan peraturan administrasi
negara diakui yang pada umumnya bersumber
dari putusan pengadilan
 Hakim mempunyai wewenang yang sangat
luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang
berlaku.
 Sering disebut sebagai Case Law

3. Sistem Hukum Adat
 Bersumber pada peraturan hukum tidak tertulis
yang tumbuh berkembang dan dipertahankan
dengan kesadaran hukum masyarakatnya.
 Merupakan pencerminan kehidupan
masyarakat ( contoh;Hukum Agraria)

4. Sistem Hukum Islam ( H.Waris)

Kaidah/Norma Dalam Kehidupan Bermasyarakat

 Kaidah Agama
 Kaidah Kesusilaan
 Kaidah Kesopanan
 Kaidah Hukum


Pengertian Hukum Bisnis

 Seperangkat kaidah-kaidah hukum yang diadakan untuk
mengatur serta menyelesaikan persoalan-persoalanyang
timbul dalam aktivitas antar manusia khususnya dalam
bidang perdagangan.
 Serangkaian peraturan yang berkaitan secara langsung
maupun tidak langsung dengan urusan-urusan perusahaan
dalammenjalankan roda perekonomian.


 Hukum sebagai salah satu sarana/alat pengawasan (social
control) yang efektif untuk mengendalikan praktek bisnis yang
tidak sehat. Sebab hukum menetapkan secara tegas apa yang
harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan , serta bentuknya
yang tertulis memberi rasa aman bagi para pelaku bisnis, karena
apabila terjadi pelanggaran sanksinya jelas.

 Bisnis tidak bisa lepas dari faktor hukum, tetapi hukum saja belum
cukup untuk mengatur bisnis, dalam hal ini pula didukung faktor lain
seperti etika. Bahkan pada taraf normatif, etika mendahului hukum.
Mematuhi hukum dalam bisnis adalah suatu keharusan.


 Etika bisnis mendasari terbentuknya hukum (substantif)
bukan sebaliknya hukum yg. Membentuk etika bisnis. Etika
sebagai bagian/cabang dari filafat(umum) yang mempelajari
tentang tingkah laku manusia mengenai baik dan buruknya
dalam kehidupan bermasyarakat.
 Filsafat hukum mempelajari tentang hakekat hukum, juga
merupakan cabang filsafat (khusus). Keduanya(etika dan
filsafat) pada dasarnya sama-sama membahas mengenai
aturan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat
dan dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat.


 Etika berkaitan dengan tentang apa yang benar dan apa yg.
salah, sedangkan hukum cenderung dapat ditafsirkan sebagai
masalah legal atau ilegal.
 Tidak semua etika diatur secara penuh oleh hukum, karena
etika terus berkembang dalam kehidupan masyarakat yang
mencerminkan pemikiran etis masyarakat dalam membangun
etika bisnis, sedangkan hukum bersifat terbatas.
 Namun demikian hukum harus dapat mengkodifikasikan
harapan dari etika(bisnis), meskipun disadari bahwa tidak
semua harapan etika tersebut dapat dipenuhi seluruhnya oleh
hukum.


 Pembangunan kultur bisnis yang sehat, idealnya dimulai dari
perumusan kembali etika dasar (yang disepakati oleh semua
pihak) yang digunakan sebagai norma perilaku sebelum
aturan/norma perilaku dibuat dan dilaksanakan. Norma/aturan
etika bisnis tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk
hukum. Dalam hal ini stika dapat dipandang sebagai state of
the art hukum yaitu merupakan pedoman perilaku yang
ditafsirkan kedalam hukum sebagai pedoman/peraturan
dikemudian hari.
 Pada dasarnya norma bersifat dinamis,begitu dituangkan
dalam hukum sifat dinamisnya menjadi berkurang dan bahkan
mungkin statis.


PEMAHAMAN BIDANG HUKUM

Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha
(enterpreneur), antara lain :
 Keberadaan hukum atau undang-undang yang berhubungan
dengan usahanya atau kegiatan bisnis.
 Hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum
atau undang-undang yang bersangkutan.
 Sanksi-sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggaran hukum
yang bersangkutan.
 Manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan
bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait.


LANDASAN HUKUM BISNIS
Landasan Idiel : PANCASILA
Landasan Konstitusional : UUD 1945  Pasal 33, Pasal 26 ayat 2
Ketentuan hukum lainnya :
 Hukum Perdata (KUH Perdata, KUH dagang)
 Hukum Pidana
 UU Perpajakan dan Peraturan Pelaksanaanya
 UU Perseroan Terbatas (UU No. 1/1995)
 UU Anti-Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999
 UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999)
 Hukum dagang
 Hukum Ketenagakerjaan dan Peraturan pelaksanaanya
 UU HAKI : UU No. 14/2001 tentang paten
UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek
UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta
 UU tentang Rahasua Dagang (UU No. 30/2000)
 UU Kepailitan dan Peniadaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No.
37/2004)
 UU Perkoperasian (UU No. 25/1992)
 UU Tindak Pidana PencucianUtang (UU No. 15/2002 dan UU No.
25/2003)
 Peraturan Daerah

Tujuan dan Fungsi Hukum
 Apa yang hendak dicapai oleh hukum ?
- Ketertiban
- Keadilan
- Kepastian
 Fungsi Hukum : Sebagai alat/ sarana dalam mencapai
tujuan hukum.
Sarana menciptakan ;
- Ketertiban
- Keadilan
- Kepastian
Sarana mengubah perilaku masyarakat :” Hukum sebagai
sarana pembaharuan masyarakat “


PENTINGNYA PENEGAKAN HUKUM DALAM KEGIATAN
BISNIS
Penegakan Hukum bahkan menjadi prasyarat bagi terciptanya
pembangunan ekonomi/bisnis.

Cara mengetahui dan menerapkan hukum :
- Mematuhi hukum dalam bisnis adalah keharusan
- Hukum adalah rambu-rambu dan merupakan alat pengawasan
agar dapat mencegah praktik bisnis tidak sehat yang bisa
merugikan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis tersebut.

Fungsi Hukum :
a. Social Control
Dalam hal ini hukum untuk menjaga agar masyarakat ada
dalam pola-pola tingkah laku yang telah diterima oleh
masyarakat.
b. Social Engeneering
Dalam hal ini hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan
dan pembaharuan masyarakat , melalui peraturan perundang-
undangan. Hj. Suarny Amran, SH.MH. 48

Kegiatan bisnis tidak lepas dari faktor hukum dan rambu-rambu
hukum selain rambu-rambu etika bisnis.

Perlunya pemahaman hukum agar terlindung dari praktek bisnis
Curang.
1. Sadar bahwa Indonesia adalah negara hukum dan di mata
hukum manusia itu sama, artinya tidak ada pengecualian.
2. Memperhatikan pemberitaan media masa tentang RUU,
pembahasan di DPR dengan pihak-pihak yang berkepentingan,
hingga disahkan sebagai UU yang ditandatangani oleh Presiden
dan dimasukan dalam lembaran negara.
3. UU yang sudah disahkan saja tidak cukup. Dalam
pelaksanaanya akan diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah (PP) sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya,
kemudian apabila menyangkut hal-hal detil dan teknis akan
diikuti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri (kepmen) .
4. Mengetahui beberapa UU yang berhubungan dengan masalah
bisnis, misalnya dengan cara membaca buku-buku, majalah,
atau koran yang memaparkan UU atau Peraturan-peraturan
pemerintah pusat dan daerah Amran, SH.MH.
Hj. Suarny 49

5. Apabila tersangkut perkara yang menyangkut masalah hukum
baik perdata maupun pidana, untuk menghadapi jalannya
perkara sejak pengaduan, pemeriksaan, sampai dengan ke
pengadilan, sebaiknya memanfaatkan jasa pengacara atau
Lembaga Bantuan Hukum (LBH), agar kita tidak dirugikan
karena keterbatasan pengetahuan kita tentang hukum, jalur-
jalur hukum, proses hukum, dan sebagainya.
6. Jangan mencoba-coba untuk mengelabui atau melanggar
hukum baik sengaja atau tidak disengaja dengan sebab
ketidktahuan kita, karena hukum harus tetap dilaksanakan atau
diterapkan beserta sanksi-sanksinya.
7. Dalam menerapkan usaha harus mengetahui syarat-syarat
hukum yang menjadi landasan usaha tersebut beserta
persyaratan yang terkait.
8. Hati-hatilah dalam membuat perjanjian atau kontrak dengan
pihak lain. Jangan sampai kita dirugikan atau kena jebakan
yang secara hukum adalah sah sifatnya tetapi secara faktual
sangat merugikan kita, atau membuat perjanjian yang akan
melanggar hukum. Mintalah nasehat atau saran dari penasehat
hukum dan dari yang sudah berpengalaman.


9. Menjadi anggota asosiasi dagang atau perusahaan sejenis yang
banyak manfaatnya bagi perlindungan dan kemajuan usaha.
Misalnya Inkindo, Gapensi, Akli, Asephi, dan sebagainya.
10.Baca dan simaklah kasus-kasus hukum aktual yang meliputi
pelanggaran hukum oleh pengusaha, perselisihan hukum di antara
pengusaha yang dimuat di surat kabar, majalah, buku, dan lain-lain,
agar kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari kasus-kasus
tersebut.


Kuliah ke 3
Subyek dan Obyek Hukum
 Subyek hukum adalah setiap pendukung hak
dan kewajiban/ mempunyai kewenangan hukum.
 Subyek hukum terdiri dari;
1. Manusia/ orang
2. Badan Hukum


 Obyek hukum adalah segala sesuatu yang
bermanfaat bagi subyek hukum, mempunyai
nilai ekonomis dan dapat dikuasai.
 Obyek hukum ---- “benda”( benda berwujud,
benda tidak berwujud, benda bergerak, benda
tidak bergerak)


Obyek hukum dan lembaga penjaminann dan
peralihan hak.
 Lembaga gadai
 Fidusia
 Hak tanggungan (benda tidak bergerak spt. Hak
atas tanah yang diatur dalam UUPA No 5/1960
seperti Hak Milik, HGB,HGU,Hak Pakai
 APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan)


Kuliah ke 4 & 5
Materi : H.Perikatan
Pengertian
Perikatan adalah hubungan hukum
antara dua pihak, pihak yang satu
berhak atas prestasi dan pihak
lainnya wajib memenuhi prestasi
tersebut.


Unsur- unsur Perikatan

1. Adanya hubungan hukum ( yang menimbulkan akibat
hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban.)
2. Adanya pihak-pihak (debitur dan kreditur)
3. Adanya prestasi : - berbuat sesuatu
- tidak berbuat sesuatu
- memberikan sesuatu


Sumber Perikatan

1. Ketetapan undang-undang
2. Perjanjian

Perjanjian
Pengertian Perjanjian adalah perbuatan hukum antara satu orang
atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satuorang lain ataulebih. (
Pasal 1313 KUHPerdata).

Bentuk perjanjian : - tertulis
- tidak tertulis


Asas Perjanjian

 Asas Kebebasan Berkontrak( Pasal 1338 KUHPerdata)
 Asas Konsensualisme
 Asas Pacta sun servanda( asas kepastian hukum)
 Asas kekuatan mengikat
 Asas kepastian hukum
 Asas Moral
 Asas kebiasaan
 Asas kepatutan
 Asas keseimbangan
 Asas kepercayaan
 Asas Itikad baik (Goede trouw)


Syarat-syarat sahnya perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata :
1. Adanya kata sepakat dari pihak-pihak ;
2. Pihak-pihak dinyatakan cakap hukum;
3. Obyeknya tertentu;
4. Adanya sebab yang dihalalkan
1 dan 2 merupakan syarat subyektif
3 dan 4 merupakan syarat obyektif


Macam-macam perjanjian

 Perjanjian konsensus
 Perjanjian formal
 Perjanjian riil

Perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata;
- Perjanjian Jual Beli
- Perjanjian Sewa Menyewa
- Perjanjian Borongan
- Perjanjian Kuasa
- Perjanjian Perburuhan
- Perjanjian Pinjam Meminjam


 Perjanjian yang diatur di luar KUHPerdata;
a) Perjanjian Sewa Beli/Leasing

b) Perjanjian Joint Venture

c) Perjanjian Waralaba,

d) dll.


Perjanjian Baku ( Standart contract )
adalah perjanjian yang isinya dibuat/disusun secara sepihak.

Ciri-ciri Perjanjian Baku a .l. :
1. Isi perjanjian dibuat/ ditentukan secara sepihak (oleh Kreditur) yang
posisinya relatif kuat.
2. Debitur tidar turut dalam menentukan substansi kontrak

3. Debitur cenderung untuk menerima isi kontrak karena kebutuhan.

4. Dibuat secara tertulis

5. Format dipersiapkan terlebih dahulu isi dan formatnya (masal
ataupun individual)

Contoh Perjanjian Baku : Perjanjian Kredit, Perjanjian Asuransi, dll.


Wanprestasi dan Forcemajeur

Wanprestasi =perbuatan ingkar janji
Bentuk wanprestasi:
 tidak melakukan apa yang telah disanggupinya.

 melaksanakan isi perjanjian tetapi tidak sebagaimana

mestinya.
 melaksanakan perjanjian tetapi terlambat

 melakukan yang ternyata tidak boleh dilakukan.

Penetapan wanprestasi dengan cara somasi


Force majeur

 “Force majeur ” atau “overmacht ” adalah
suatu keadaan darurat , debitur tidak dapat
melaksanakan perjanjian, yang disebabkan
bukan kesalahan debitur.
 Akibat hukum dari force majeur timbul resiko
yaitu kewajiban memikul kerugian yang
disebabkan adanya kejadian diluar kesalahan
salah satu pihak. Siapa yang bertanggung jawab
terhadap resiko yang timbul ?
 Tanggung jawab resiko menurut teori obyektif
dan teori subyektif .

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau
Corparate Social Responsibility (CSR) merupakan
komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi
secara ilegal, dan berkontribusi untuk peningkatan
ekonomi perusahaan bersamaan dengan peningkatan
kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, komunitas
lokal dan komunitas secara lebih luas.
CSR menurut The World Business Council for
Sustainable Developement (WBCSD) yaitu
komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan
perusahaan tersebut, komunitas-komunitas setempat
(lokal) dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka
meningkatkan kualitas kehidupan. 65

 CSR” merupakan :
- peningkatan kualitas kehidupan mempunyai arti
adanya kemampuan manusia sebagai individu anggota
komunitas untuk dapat menanggapi keadaan sosial
yang ada, dan dapat menikmati serta memanfaatkan
lingkungan hidup termasuk perubahan-perubahan
yang ada sekaligus memelihara.
- Atau merupakan cara perusahaan mengatur proses
usaha untuk memproduksi dampak positif pada
komunitas.
- Atau proses penting dalam pengaturan biaya yang
dikeluarkan dari keuntungan kegiatan bisnis dari
stakeholder baik secara internal (pekerja, stakeholders
dan penanam modal) maupun eksternal (kelembagaan
pengaturan umum, anggota-anggota komunitas,
kelompok komunitas sipil dan perusahaan lain) 66

Etika dan-hukum-dalam-bisnis

More Related Content

What's hot

Viewers also liked

Similar to Etika dan-hukum-dalam-bisnis

Etika dan-hukum-dalam-bisnis