1. HUKUM BISNISHUKUM BISNIS
BY :BY :
WIWIN MUCHTAR WIYONO, SH.,MHumWIWIN MUCHTAR WIYONO, SH.,MHum

2. ISTILAH HUKUM BISNISISTILAH HUKUM BISNIS
(BUSINESS LAW)(BUSINESS LAW)
 HUKUM DAGANGHUKUM DAGANG
(TRADE LAW)(TRADE LAW)
 HUKUMHUKUM
PERNIAGAANPERNIAGAAN
(COMMERCIAL LAW)(COMMERCIAL LAW)
 HUKUM EKONOMIHUKUM EKONOMI
(ECONOMIC LAW)(ECONOMIC LAW)

3. PENGERTIAN HUKUMPENGERTIAN HUKUM
HUKUM :HUKUM :
KESELURUHAN NORMA YANGKESELURUHAN NORMA YANG
OLEH PENGUASAOLEH PENGUASA NEGARANEGARA DANDAN
MASYARAKATMASYARAKAT YANG BERWENANGYANG BERWENANG
MENETAPKAN HUKUM,MENETAPKAN HUKUM,
DINYATAKANDINYATAKAN SEBAGAI PERATURANSEBAGAI PERATURAN
YANG MENGIKAT BAGI SEBAGIANYANG MENGIKAT BAGI SEBAGIAN
ATAU SELURUHNYA ANGGOTAATAU SELURUHNYA ANGGOTA
MASYARAKAT.MASYARAKAT.

4. UNSUR-UNSUR HUKUM ???UNSUR-UNSUR HUKUM ???
 NORMA-NORMANORMA-NORMA
 PERATURAN MENGANDUNGPERATURAN MENGANDUNG
HUBUNGAN HUKUMHUBUNGAN HUKUM
 SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM

5. SUMBER HUKUMSUMBER HUKUM
• PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
• HUKUM KEBIASAAN
• PERJANJIAN/TRAKTAT
• YURISPRUDENSI
• AJARAN-AJARAN ILMU HUKUM

6. TUJUAN HUKUMTUJUAN HUKUM
UNTUK MENGADAKAN SUATUUNTUK MENGADAKAN SUATU
TATA TERTIBTATA TERTIB
YANG DIKEHENDAKIYANG DIKEHENDAKI

7. PENGERTIAN BISNISPENGERTIAN BISNIS
KESELURUHAN KEGIATAN USAHA YANGKESELURUHAN KEGIATAN USAHA YANG
DIJALANKAN OLEH ORANG ATAU BADANDIJALANKAN OLEH ORANG ATAU BADAN
SECARA TERATUR DAN TERUS-MENERUS,SECARA TERATUR DAN TERUS-MENERUS,
BERUPA KEGIATAN MENGADAKAN BARANG-BERUPA KEGIATAN MENGADAKAN BARANG-
BARANG ATAU JASA-JASA MAUPUNBARANG ATAU JASA-JASA MAUPUN
FASILITAS-FASILITAS UNTUKFASILITAS-FASILITAS UNTUK
DIPERJUALBELIKAN, DIPERTUKARKAN ATAUDIPERJUALBELIKAN, DIPERTUKARKAN ATAU
DISEWAGUNAKAN DENGAN TUJUANDISEWAGUNAKAN DENGAN TUJUAN
MENDAPATKAN KEUNTUNGANMENDAPATKAN KEUNTUNGAN

8. MACAM BIDANG USAHAMACAM BIDANG USAHA
 BIDANG INDUSTRI INDUSTRI BESAR,BIDANG INDUSTRI INDUSTRI BESAR,
MENENGAH DAN KECIL : INDUSTRI MOBIL,MENENGAH DAN KECIL : INDUSTRI MOBIL,
MOTORMOTOR
 BIDANG PERDAGANGAN AGEN, MAKELAR,BIDANG PERDAGANGAN AGEN, MAKELAR,
PERTOKOAN, SWALAYAN, DSBPERTOKOAN, SWALAYAN, DSB
 BIDANG JASA KONSULTAN, PENILAI,BIDANG JASA KONSULTAN, PENILAI,
AKUNTAN, BIRO PERJALANAN, ASURANSI,AKUNTAN, BIRO PERJALANAN, ASURANSI,
PERHOTELANPERHOTELAN
 BIDANG AGRARIS PERTANIAN,BIDANG AGRARIS PERTANIAN,
PERKEBUNAN, DLLPERKEBUNAN, DLL
 BIDANG EKSTRAKTIF PERTAMBANGAN,BIDANG EKSTRAKTIF PERTAMBANGAN,
PENGGALIANPENGGALIAN

9. PELAKU BIDANG
USAHA ???
DILAKUKAN OLEH ORANG
DAN BADAN-BADAN
SEBAGAI PELAKU BISNIS

10. PELAKU BISNIS (SUBYEK HUKUM)PELAKU BISNIS (SUBYEK HUKUM)
SEBAGAI PENDUKUNG HAK DANSEBAGAI PENDUKUNG HAK DAN
KEWAJIBANKEWAJIBAN
• MANUSIA :MANUSIA :
SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM
DALAM ARTIDALAM ARTI
BIOLOGIS,BIOLOGIS,
SEBAGAISEBAGAI
FENOMENAFENOMENA
ALAM, MAHKLUKALAM, MAHKLUK
CIPTAAN TUHANCIPTAAN TUHAN
• BADAN HUKUM :BADAN HUKUM :
SUBYEK HUKUMSUBYEK HUKUM
DALAM ARTIDALAM ARTI
YURIDIS, SEBAGAIYURIDIS, SEBAGAI
FENOMENA DALAMFENOMENA DALAM
HIDUP DIHIDUP DI
MASYARAKATMASYARAKAT

11. PERBEDAAN MANUSIA DAN BADAN HUKUMPERBEDAAN MANUSIA DAN BADAN HUKUM
 MANUSIA :MANUSIA :
- MAHKLUK HIDUP- MAHKLUK HIDUP
CIPTAAN TUHAN,CIPTAAN TUHAN,
MEMPUNYAI AKAL,MEMPUNYAI AKAL,
PERASAAN SERTAPERASAAN SERTA
KEHENDAK, DAPATKEHENDAK, DAPAT
MATI.MATI.
- MEMPUNYAI JENIS- MEMPUNYAI JENIS
KELAMIN, DPTKELAMIN, DPT
KAWIN,KAWIN,
MELAHIRKAN.MELAHIRKAN.
 BADAN HUKUM :BADAN HUKUM :
- CIPTAAN MANUSIA- CIPTAAN MANUSIA
BERDASAR HUKUMBERDASAR HUKUM
DAN DAPATDAN DAPAT
DIBUBARKANDIBUBARKAN
- TIDAK BERJENIS- TIDAK BERJENIS
KELAMIN, TIDAKKELAMIN, TIDAK
KAWIN DAN TIDAKKAWIN DAN TIDAK
MELAHIRKAN.MELAHIRKAN.

12. PETA HUKUM DANPETA HUKUM DAN
HUKUM BISNISHUKUM BISNIS
HUKUMHUKUM
HUKUM PRIVATHUKUM PRIVAT
HK YG MENGATUR HUBHK YG MENGATUR HUB
HUKUM ANTARA WARGAHUKUM ANTARA WARGA
NEGARA DGN WARGANEGARA DGN WARGA
NEGARA BAIK ORANG ATAUNEGARA BAIK ORANG ATAU
BADANBADAN
HUKUM PUBLIKHUKUM PUBLIK
HUKUM YG MENGATURHUKUM YG MENGATUR
HUBUNGAN HUKUMHUBUNGAN HUKUM
ANTARA WARGA NEGARAANTARA WARGA NEGARA
DENGAN PEMERINTAHDENGAN PEMERINTAH
(NEGARA)(NEGARA)

13. PENGERTIAN HUKUM BISNISPENGERTIAN HUKUM BISNIS
KESELURUHAN NORMA YANGKESELURUHAN NORMA YANG
MENGATUR SEMUA KEGIATAN BISNIS,MENGATUR SEMUA KEGIATAN BISNIS,
INDUSTRI ATAU KEUANGAN, SEMUAINDUSTRI ATAU KEUANGAN, SEMUA
KEGIATAN YANG BERHUBUNGANKEGIATAN YANG BERHUBUNGAN
DENGAN PRODUKSI DANDENGAN PRODUKSI DAN
PERTUKARAN BARANG ATAU JASA,PERTUKARAN BARANG ATAU JASA,
SEMUA URUSAN KEUANGAN YANGSEMUA URUSAN KEUANGAN YANG
BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATANBERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN
BISNIS DAN KEGIATAN LAINNYA.BISNIS DAN KEGIATAN LAINNYA.

14. HUKUM BISNISHUKUM BISNIS
DI INDONESIADI INDONESIA
DASAR HUKUM TERTULIS TERDAPAT DALAMDASAR HUKUM TERTULIS TERDAPAT DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANGKITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
(KUHD) DAN KITAB UNDANG-UNDANG(KUHD) DAN KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATAHUKUM PERDATA
(KUH PERDATA)(KUH PERDATA)

15. 1. KUHD YG BELUM BANYAK DIUBAH1. KUHD YG BELUM BANYAK DIUBAH
2. KUHD YG SUDAH BANYAK DIUBAH2. KUHD YG SUDAH BANYAK DIUBAH
3. KUHD YG SUDAH DIGANTI DENGAN3. KUHD YG SUDAH DIGANTI DENGAN
PERUNDANG-UNDANGAN YG BARUPERUNDANG-UNDANGAN YG BARU
4. KUH PERDATA YG BLM BANYAK DIUBAH4. KUH PERDATA YG BLM BANYAK DIUBAH
5. KUH PERDATA YG SDH BANYAK DIUBAH5. KUH PERDATA YG SDH BANYAK DIUBAH
6. KUH PERDATA YG SDH DIGANTI DGN6. KUH PERDATA YG SDH DIGANTI DGN
PERUNDANG-UNDANGAN YG BARUPERUNDANG-UNDANGAN YG BARU
7. PERUNDANG-UNDANGAN YG TDK TERKAIT7. PERUNDANG-UNDANGAN YG TDK TERKAIT
DENGAN KUHD MAUPUN KUH PERDATADENGAN KUHD MAUPUN KUH PERDATA

16. CONTOH 1 :CONTOH 1 :
 KEAGENAN & DISTRIBUTORKEAGENAN & DISTRIBUTOR
 SURAT BERHARGA (WESEL, CEK DANSURAT BERHARGA (WESEL, CEK DAN
AKSEP)AKSEP)
 ASURANSIASURANSI
 PENGANGKUTAN LAUTPENGANGKUTAN LAUT

17. CONTOH 2 :CONTOH 2 :
 PEMBUKUAN DAGANGPEMBUKUAN DAGANG
 ASURANSIASURANSI

18. CONTOH 3 :CONTOH 3 :
 PERSEROAN TERBATASPERSEROAN TERBATAS
 PEMBUKUAN PERSEROANPEMBUKUAN PERSEROAN
 REKLAME & PENUNTUTAN KEMBALIREKLAME & PENUNTUTAN KEMBALI
DALAM KEPAILITANDALAM KEPAILITAN

19. CONTOH 4 :CONTOH 4 :
 KONTRAKKONTRAK
 JUAL BELIJUAL BELI
 HIPOTIK (ATAS KAPAL)HIPOTIK (ATAS KAPAL)

20. CONTOH 5 :CONTOH 5 :
 PERKREDITANPERKREDITAN
(PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM)(PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM)

21. CONTOH 6 :CONTOH 6 :
 HAK TANGGUNGAN (DAHULU HIPOTIKHAK TANGGUNGAN (DAHULU HIPOTIK
ATAS TANAH )ATAS TANAH )
 PERBURUHANPERBURUHAN

22. CONTOH 7 :CONTOH 7 :
 PERUSAHAAN GO PUBLIC DAN PASARPERUSAHAAN GO PUBLIC DAN PASAR
MODALMODAL
 PMAPMA
 KEPAILITAN DAN LIKUIDASIKEPAILITAN DAN LIKUIDASI
 AKUISISI DAN MERGERAKUISISI DAN MERGER
 PEMBIAYAANPEMBIAYAAN
 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI)
 ANTI MONOPOLIANTI MONOPOLI
 PERLINDUNGAN KONSUMENPERLINDUNGAN KONSUMEN
 PENYELESAIAN SENGKETA BISNISPENYELESAIAN SENGKETA BISNIS
 BISNIS INTERNASIONALBISNIS INTERNASIONAL

23. SUBYEK HUKUM MANUSIA
MANUSIA SBG SUBYEK HUKUM TELAH MEMPUNYAI HAK
DAN MAMPU MENJALANKAN HAKNYA & DIJAMIN OLEH
HUKUM YG BERLAKU
PASAL 2 AYAT 1 KUHPERDATA :
ANAK YANG ADA DALAM KANDUNGAN
SEORANG PEREMPUAN
DIANGGAP TELAH DILAHIRKAN
BILA KEPENTINGAN SI ANAK
MENGHENDAKINYA DENGAN
MEMENUHI PERSYARATAN
a. SI ANAK TELAH DIBENIHKAN
PADA SAAT KEPENTINGAN
TERSEBUT TIMBUL,
b. SI ANAK HRS DILAHIRKAN
HIDUP, DAN
c. ADA KEPENTINGAN YG
MENGHENDAKI ANAK TERSEBUT
MEMPEROLEH STATUS SEBAGAI
HUKUM
PASAL 2 AYAT 2 KUH PERDATA :
APABILA IA DILAHIRKAN MATI MAKA
IA DIANGGAP TIDAK PERNAH ADA

24. MANUSIA MEMPUNYAI DUA (2)
KEWENANGAN :
1. KEWENANGAN
BERTINDAK :
MAMPU BERBUAT KRN
MEMENUHI SYARAT2
HUKUM (DEWASA, TDK
GILA)
2.MAMPU BERBUAT KRN
KUASA YG DIAKUI OLEH
HUKUM (ANAK DI BAWAH
UMUR)
KEWENANGAN BERHAK :
DIMILIKI SEJAK MANUSIA LAHIR,
ATAU SEJAK DALAM KANDUNGAN
IBU, ASAL IA LAHIR HIDUP.
KECAKAPAN BERTINDAK DLM HUKUM
TK MELAKUKAN SEMUA KEGIATAN PROPERTY

25. SUBYEK HUKUM BADAN HUKUMSUBYEK HUKUM BADAN HUKUM
 DIAKUI SEBAGAI SUBYEK HUKUM SEJAKDIAKUI SEBAGAI SUBYEK HUKUM SEJAK
DITETAPKAN SEBAGAI BADAN HUKUMDITETAPKAN SEBAGAI BADAN HUKUM
DENGAN SYARAT :DENGAN SYARAT :
- ADANYA HARTA KEKAYAAN YG- ADANYA HARTA KEKAYAAN YG
TERPISAHTERPISAH
- TUJUAN TERTENTU- TUJUAN TERTENTU
- KEPENTINGAN YG HENDAK DICAPAI- KEPENTINGAN YG HENDAK DICAPAI
- ORGANISASI YG TERATUR- ORGANISASI YG TERATUR

27. HUKUM KONTRAK (PERJANJIAN)
BAGAIMANA PERANAN
KONTRAK DALAM
BISNIS ??????

28. PERANAN KONTRAK DALAM MENGHADAPI
PERKEMBANGAN BISNIS DALAM DAN LUAR
NEGERI
HUKUM PERJANJIAN BERPERAN
PENTING DALAM DUNIA BISNIS UNTUK
MEMENUHI STANDAR HUKUM
INTERNASIONAL DAN TRANSAKSI
LINTAS BANGSA-BANGSA.

29. MENGAPA HUKUM KONTRAK
MEMPUNYAI PERANAN PENTING DLM
DUNIA BISNIS ???
 HK PERJANJIAN SANGAT MENONJOLKAN SIFAT
PERORANGAN
 MENIMBULKAN GEJALA HK SBG AKIBAT DR
HUBUNGAN HUKUM ANTARA SATU PIHAK DGN
PIHAK YG LAINNYA
 HK PERJANJIAN BEROBYEK PADA SUATU BENDA
YAITU HAK KEBENDAAN
 HAK YG TIMBUL DARI HK KONTRAK BERSIFAT
TIDAK MUTLAK YAITU HANYA BERLAKU BAGI
ORANG YG MENGADAKAN PERJANJIAN
 ADANYA PEMILIHAN HUKUM YANG BERLAKU BAGI
PARA PIHAK.

30. PENGERTIAN PERJANJIAN
DIATUR DALAM BUKU III KUH PERDATA (BW) TENTANG
PERIKATAN YG MELIPUTI PASAL 1313 - 1351
PERJANJIAN ADALAH SUATU
PERBUATAN DIMANA SATU ORANG
ATAU LEBIH MENGIKATKAN DIRINYA
TERHADAP SATU ORANG ATAU LEBIH
(PASAL 1313 KUH PERDATA)

31. PERJANJIAN MENGGUNAKAN SISTEMPERJANJIAN MENGGUNAKAN SISTEM
TERBUKATERBUKA ARTINYA :ARTINYA :
SETIAP ORANG BOLEH MENGADAKANSETIAP ORANG BOLEH MENGADAKAN
PERJANJIAN APA SAJA BAIK YANGPERJANJIAN APA SAJA BAIK YANG
SUDAH DITENTUKAN NAMANYASUDAH DITENTUKAN NAMANYA
MAUPUN YANG BELUM DITENTUKANMAUPUN YANG BELUM DITENTUKAN
NAMANYA DALAM UNDANG-UNDANG.NAMANYA DALAM UNDANG-UNDANG.

32. AKIBAT DARI SISTEM TERBUKA :
 TIMBULNYA ASAS KEBEBASAN
BERKONTRAK
 TIMBULNYA BERBAGAI BENTUK
PERJANJIAN TIDAK BERNAMA DALAM
PRAKTEK

33. PEMBATASAN DARI AKIBAT SITEM
TERBUKA :
 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
UNDANG-UNDANG,
 KESUSILAAN
 KETERTIBAN UMUM BAGI SETIAP
BENTUK PERJANJIAN

34. PENGERTIAN PERIKATAN ???
ADALAH HUBUNGAN HUKUM YANG
TERJADI DI ANTARA DUA ORANG
(PIHAK) ATAU LEBIH, YAKNI PIHAK
YANG SATU BERHAK ATAS PRESTASI
DAN PIHAK LAINNYA WAJIB MEMENUHI
PRESTASI, BEGITU JUGA SEBALIKNYA.

35. BUKU III KUH PERDATA MEMUAT TENTANG
PERIKATAN YANG TIMBUL DARI :
 PERSETUJUAN ATAU PERJANJIAN
 PERBUATAN YANG MELANGGAR
HUKUM
 PENGURUSAN KEPENTINGAN ORANG
LAIN YG TIDAK BERDASARKAN
PERSETUJUAN (ZAAKWAARNEMIING)

36. TERJADINYA PERIKATAN :
 PERJANJIAN (KONTRAK)
 BUKAN DARI PERJANJIAN (DARI UNDANG-UNDANG)
PERJANJIAN ADALAH PERISTIWA
DI MANA PIHAK YG SATU BERJANJI
KEPADA PIHAK YG LAIN UTK
MELAKSANAKAN SUATU HAL.
DARI PERJANJIAN  PERISTIWA
HUBUNGAN HUKUM ANTARA KEDUA BELAH
PIHAK. HUBUNGAN HUKUM INI YG
DINAMAKAN DGN “PERIKATAN.”

37. DASAR HUKUM PERIKATAN BERDASARKAN
KUH PERDATA ADA 3 SUMBER :
 PERIKATAN YG TIMBUL DARI PERSETUJUAN (PERJANJIAN)
 PERIKATAN YANG TIMBUL DARI UNDANG-UNDANG :
1. TERJADI KRN UU SEMATA (MISAL : KEWAJIBAN
ORANG TUA UTK MEMELIHARA & MENDIDIK
ANAK2, YI. HKM KEWARISAN.
2. TERJADI KRN UU AKIBAT PERBUATAN MANUSIA
MENURUT HUKUM TERJADI KRN PERBUATAN YG
DIPERBOLEHKAN (SAH) & YG BERTENTANGAN DGN
HUKUM (TIDAK SAH).
 PERIKATAN TERJADI BUKAN PERJANJIAN, TETAPI TERJADI
KRN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM (ONRECHTMATIGE
DAAD) & PERWAKILAN SUKARELA (ZAAKWAARNEMING)

38. JENIS-JENIS PERJANJIAN :JENIS-JENIS PERJANJIAN :
1. PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK1. PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK
2. PERJANJIAN BERNAMA DAN TAK BERNAMA2. PERJANJIAN BERNAMA DAN TAK BERNAMA
3. PERJANJIAN OBLIGOR DAN KEBENDAAN3. PERJANJIAN OBLIGOR DAN KEBENDAAN
4. PERJANJIAN KONSENSUAL DAN RIEL4. PERJANJIAN KONSENSUAL DAN RIEL
5. PERJANJIAN CAMPURAN5. PERJANJIAN CAMPURAN

39. PERJANJIAN TIMBAL BALIK DAN SEPIHAK.
PERJANJIAN TIMBAL BALIK ADALAH
PERJANJIAN YG MEWAJIBKAN KEDUA
BELAH PIHAK BERPRESTASI SECARA
TIMBAL BALIK, CONTOH : JUAL BELI, TUKAR
MENUKAR, SEWA MENYEWA, DLL.
PERJANJIAN SEPIHAK ADALAH PERJANJIAN
YG MEWAJIBKAN PIHAK YG SATU
BERPRESTASI DAN MEMBERI HAK KEPADA
PIHAK LAIN UNTUK MENERIMANYA, CONTOH
: HIBAH, HADIAH, DSB

40. PERJANJIAN BERNAMA ADALAH PERJANJIAN
YG SUDAH MEMPUNYAI NAMA TERTENTU YG
DIKELOMPOKKAN SBG PERJANJIAN KHUSUS,
MISAL : JUAL BELI, TUKAR MENUKAR.
PERJANJIAN TAK BERNAMA ADALAH
PERJANJIAN YG TIDAK MEMPUNYAI NAMA
TERTENTU DALAM UU, JUMLAHNYA TIDAK
TERBATAS.

41. PERJANJIAN OBLIGOR ADALAH :
PERJANJIAN YANG MENIMBULKAN HAK
DAN KEWAJIBAN.
PERJANJIAN KEBENDAAN ADALAH
PERJANJIAN UNTUK MEMINDAHKAN
HAK MILIK SUATU BENDA

42.  PERJANJIAN KONSENSUAL ADALAH
PERJANJIAN YANG TERRJADINYA BARU
TARAF MENIMBULKAN HAK DAN KEWAJIBAN
SAJA. TUJUAN PERJANJIAN BELUM
TERCAPAI.
 PERJANJIAN RIEL ADALAH PERJANJIAN YG
TERJADINYA ITU SEKALIGUS REALISASI
TUJUAN  PEMINDAHAN HAK.

43.  PERJANJIAN CAMPURAN ADALAH
PERJANJIAN DIMANA OLEH UU TELAH
DIATUR SECARA KHUSUS DAN
MEMUAT UNSUR-UNSUR DARI
BERBAGAI PERJANJIAN YG SULIT
DIKUALIFIKASIKAN.

44. ASAS-ASAS DALAM HUKUM
PERJANJIAN MENGANUT ASAS
KEBEBASAN BERKONTRAK DAN
ASAS KONSENSUALISME
• ASAS KEBASAN BERKONTRAK
• ASAS KONSENSUALISME

45. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
PASAL 1338 :
BAHWA SEGALA SESUATU
PERJANJIAN YG DIBUAT ADALAH
SAH BAGI PARA PIHAK YG
MMBUATNYA DAN BERLAKU
SEBAGAI UNDANG-UNDANG BAGI
MEREKA YG MEMBUATNYA.

46. ASAS KONSENSUALISME :
ARTINYA BAHWA PERJANJIAN ITU
LAHIR PADA SAAT TERCAPAINYA
KATA SEPAKAT ANTARA PARA
PIHAK MENGENAI HAL-HAL YG
POKOK DAN TIDAK MEMERLUKAN
SESUATU FORMALITAS

47. ASAS KONSENSUALISME LAZIM
DISIMPULKAN DALAM PASAL 1320 KUH
PERDATA, UTK SAHNYA SUATU
PERJANJIAN SIPERLUKAN 4 SYARAT :
1. KATA SEPAKAT ANTARA PARA PIHAK YG
MENGIKATKAN DIRI.
2. CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU
PERJANJIAN
3. MENGENAI SUATU HAL TERTENTU
4. SUATU SEBAB YANG HALAL

48. KATA SEPAKAT ANTARA PARA
PIHAK YG MENGIKATKAN DIRI.
DALAM HAL INI PARA PIHAK HRS
SALING SETUJU & SEIA SEKATA.
KATA SEPAKAT DPT DIBATALKAN
JIKA ADA UNSUR2 PENIPUAN,
PAKSAAN & KEKHILAFAN.
DI DLM PASAL 1321 KUH PERDATA
DINYATAKAN BAHWA TIADA
SEPAKAT YG SAH APABILA SEPAKAT
ITU DIBERIKAN SECARA
KEKHILAFAN ATAU DIPEROLEHNYA
DGN PAKSAAN/PENIPUAN.

49. CAKAP UNTUK MEMBUAT SUATU
PERJANJIAN, ARTINYA BAHWA
PARA PIHAK HARUS CAKAP
MENURUT HUKUM, YAITU TELAH
DEWASA (BERUSIA 21 TAHUN) DAN
TIDAK DI BAWAH PENGAMPUAN

50. MENGENAI SUATU HAL TERTENTU,
ARTINYA APA YG AKAN
DIPERJANJIKAN HARUS JELAS DAN
TERINCI (JENIS, JUMLAH, DAN
HARGA) ATAU KETERANGAN
TERHADAP OBJEK, DIKETAHUI HAK
DAN KEWAJIBAN TIAP-TIAP PIHAK,
SEHINGGA TDK AKAN TERJADI
SUATU PERSELISIHAN ANTARA
PARA PIHAK.

51. SUATU SEBAB YANG HALAL,
ARTINYA ISI DARI
PERJANJIAN ITU HARUS
MEMPUNYAI TUJUAN (CAUSA)
YG DIPERBOLEHKAN OLEH
UNDANG-UNDANG,
KESUSILAAN, ATAU
KETERTIBAN UMUM.

52. PASAL 1320 KUH PERDATA
DAPAT DIGOLONGKAN
MENJADI 2 SYARAT :
• SYARAT SUBYEKTIF
MELIPUTI SEPAKAT
DAN KECAKAPAN.
DALAM HAL INI
DAPAT DIBATALKAN
PARA PIHAK
• SYARAT OBYEKTIF
MELIPUTI HAL
TERTENTU DAN
SEBAB YANG HALAL.
PADA SYARAT INI
DAPAT BATAL DEMI
HUKUM

53. SEBAB - SEBAB HAPUSNYA PERJANJIAN :
• DITENTUKAN DLM PERJANJIAN OLEH PARA PIHAK
• UU MENENTUKAN BATAS BERLAKUNYA SUATU
PERJANJIAN
• PARA PIHAK MENENTUKAN BAHWA DGN TERJADINYA
PERISTIWA TETENTU PERJANJIAN HAPUS
• PERNYATAAN MENGHENTIKAN PERJANJIAN OLEH
KEDUA PIHAK
• KARENA PUTUSAN HAKIM
• TUJUAN PERJANJIAN TELAH TERCAPAI
• PERSETUJUAN PARA PIHAK.
SECARA HUKUM PERJANJIAN
TIDAK ADA

54. MEMORANDUM OF UNDERSTANDINGMEMORANDUM OF UNDERSTANDING
(MoU)(MoU)
 PADA HAKEKATNYA MoU MERUPAKANPADA HAKEKATNYA MoU MERUPAKAN
SUATU PERJANJIAN PENDAHULUAN YANGSUATU PERJANJIAN PENDAHULUAN YANG
NANTINYA AKAN DIIKUTI DAN DIJABARKANNANTINYA AKAN DIIKUTI DAN DIJABARKAN
DALAM PERJANJIAN LAIN YGDALAM PERJANJIAN LAIN YG
MENGATURNYA SECARA LEBIH DETAIL.MENGATURNYA SECARA LEBIH DETAIL.
 HANYA BERISIKAN HAL-HAL YG POKOKHANYA BERISIKAN HAL-HAL YG POKOK
SAJA.SAJA.
 MoU HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARATMoU HARUS MEMENUHI SYARAT-SYARAT
SAHNYA SUATU PERJANJIAN, YAITU PASALSAHNYA SUATU PERJANJIAN, YAITU PASAL
1320 KUH PERDATA.1320 KUH PERDATA.

55. PERBEDAAN PENDAPAT TENTANGPERBEDAAN PENDAPAT TENTANG
KEDUDUKAN MoUKEDUDUKAN MoU
 PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA MoUPENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA MoU
HANYA MERUPKAN AGREEMENTHANYA MERUPKAN AGREEMENT
GENTLEMENT, ARTINYA HANYA PENGIKATGENTLEMENT, ARTINYA HANYA PENGIKAT
MORAL TANPA KEWAJIBAN HUKUM UTKMORAL TANPA KEWAJIBAN HUKUM UTK
MEMENUHINYA.MEMENUHINYA.
 PENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWAPENDAPAT YG MENGATAKAN BAHWA
SEKALI SUATU PERJANJIAN DIBUATSEKALI SUATU PERJANJIAN DIBUAT
APAPUN BENTUKNYA, LISAN/TERTULIS,APAPUN BENTUKNYA, LISAN/TERTULIS,
PENDEK/PANJANG, LENGKAP/DETAIL ATAUPENDEK/PANJANG, LENGKAP/DETAIL ATAU
HANYA DIATUR YG POKOK2 SAJA, TETAPHANYA DIATUR YG POKOK2 SAJA, TETAP
MERUPAKAN PERJANJIAN, SEHINGGAMERUPAKAN PERJANJIAN, SEHINGGA
KEKUATAN PENGIKAT MoU KEDUDUKANNYAKEKUATAN PENGIKAT MoU KEDUDUKANNYA
SAMA DGN PERJANJIAN BIASA.SAMA DGN PERJANJIAN BIASA.

56. CIRI-CIRI MoUCIRI-CIRI MoU
 ISINYA RINGKAS, SERING KALI HANYA 1 HALAMAN SAJAISINYA RINGKAS, SERING KALI HANYA 1 HALAMAN SAJA
 BERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJABERISIKAN HAL-HAL YG POKOK SAJA
 HANYA BERSIFAT PENDAHULUAN SAJA, YG AKAN DIIKUTIHANYA BERSIFAT PENDAHULUAN SAJA, YG AKAN DIIKUTI
OLEH PERJANJIAN LAIN YG LEBIH RINCIOLEH PERJANJIAN LAIN YG LEBIH RINCI
 MEMPUNYAI JANGKA WAKTU BERLAKU ( 1 BULAN, 6 BLNMEMPUNYAI JANGKA WAKTU BERLAKU ( 1 BULAN, 6 BLN
ATAU 1 TAHUN), JIKA JANGKA WAKTU YG SDH DITENTUKANATAU 1 TAHUN), JIKA JANGKA WAKTU YG SDH DITENTUKAN
TIDAK ADA TINDAK LANJUT DGN PENANDATANGANAN SUATUTIDAK ADA TINDAK LANJUT DGN PENANDATANGANAN SUATU
PERJANJIAN YG LEBIH RINCI, MAKA MoU TSB AKAN BATAL,PERJANJIAN YG LEBIH RINCI, MAKA MoU TSB AKAN BATAL,
KECUALI DIPERPANJANG OLEH PARA PIHAKKECUALI DIPERPANJANG OLEH PARA PIHAK
 DIBUAT DALAM BENTUK PERJANJIAN BAWAH TANGANDIBUAT DALAM BENTUK PERJANJIAN BAWAH TANGAN
 TIDAK ADA KEWAJIBAN YG BERSIFAT MEMAKSA KPD PARATIDAK ADA KEWAJIBAN YG BERSIFAT MEMAKSA KPD PARA
PIHAK UNTUK MELAKUKAN SUATU PERJANJIAN YG LEBIHPIHAK UNTUK MELAKUKAN SUATU PERJANJIAN YG LEBIH
DETAIL.DETAIL.

57. ALASAN-ALASAN MoUALASAN-ALASAN MoU
 KRN PROSPEK BISNISNYA YG BLM JELASKRN PROSPEK BISNISNYA YG BLM JELAS
SEHINGGA BLM DAPAT DIPASTIKAN.SEHINGGA BLM DAPAT DIPASTIKAN.
 KRN DIANGGAP PENANDATANGANAN KONTRAKKRN DIANGGAP PENANDATANGANAN KONTRAK
MASIH LAMA DGN NEGOSIASI YANG SULITMASIH LAMA DGN NEGOSIASI YANG SULIT
 KRN TIAP-TIAP PIHAK DLM PERJANJIAN MASIHKRN TIAP-TIAP PIHAK DLM PERJANJIAN MASIH
RAGU-RAGU DAN PERLU WAKTU DLMRAGU-RAGU DAN PERLU WAKTU DLM
MENANDATANGANI SUATU KONTRAKMENANDATANGANI SUATU KONTRAK
 MoU DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH PARAMoU DIBUAT DAN DITANDA TANGANI OLEH PARA
EKSEKUTIF DARI SUATU PERUSAHAAN, MAKAEKSEKUTIF DARI SUATU PERUSAHAAN, MAKA
PERLU SUATU PERJANJIAN YG LEBIH RINCI YGPERLU SUATU PERJANJIAN YG LEBIH RINCI YG
DIRANCANG DAN DINEGOSIASI KHUSUS OLEHDIRANCANG DAN DINEGOSIASI KHUSUS OLEH
STAF-STAF YG BERKAITAN.STAF-STAF YG BERKAITAN.

58. TUJUAN MoUTUJUAN MoU
 MEMBERIKAN KESEMPATAN KPD PIHAK YGMEMBERIKAN KESEMPATAN KPD PIHAK YG
BERSEPAKAT UNTUK MEMPERHITUNGKAN APAKAHBERSEPAKAT UNTUK MEMPERHITUNGKAN APAKAH
SALING MENGUNTUNGKAN ATAU TIDAK JIKASALING MENGUNTUNGKAN ATAU TIDAK JIKA
DIADAKAN KERJA SAMA, SEHINGGA MoU DAPATDIADAKAN KERJA SAMA, SEHINGGA MoU DAPAT
DITINDAKLANJUTI DGN PERJANJIAN DAN DAPATDITINDAKLANJUTI DGN PERJANJIAN DAN DAPAT
DITERAPKAN SANKSI-SANKSI.DITERAPKAN SANKSI-SANKSI.
 DLM HUKUM PERJANJIAN KEDUDUKAN MoU BAIKDLM HUKUM PERJANJIAN KEDUDUKAN MoU BAIK
SBG KONTRAK ATAUPUN TDK HANYALAH TAHAPSBG KONTRAK ATAUPUN TDK HANYALAH TAHAP
PENDAHULUAN UNTUK MENGADAKAN PERIKATAN,PENDAHULUAN UNTUK MENGADAKAN PERIKATAN,
SEHINGGA BELUM MENGIKAT PARA PIHAK DANSEHINGGA BELUM MENGIKAT PARA PIHAK DAN
SANKSI PUN BELUM DAPAT DIBERLAKUKAN.SANKSI PUN BELUM DAPAT DIBERLAKUKAN.

59. PENGERTIAN PERUSAHAAN :
 MENURUT HUKUM :
PERUSAHAAN ADALAH MEREKA YG
MELAKUKAN SESUATU UTK MENCARI
KEUNTUNGAN DGN MENGGUNAKAN
BANYAK MODAL (DLM ARTI LUAS), TENAGA
KERJA, DAN DILAKUKAN SECARA TERUS
MENERUS, SERTA TERANG-TERANGAN
UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN DGN
CARA MEMPERNIAGAKAN BARANG-BARANG
ATAU MENGADAKAN PERJANJIAN
PERDAGANGAN.

60. PERUSAHAAN MENURUT MAHKAMAH
AGUNG (HOGE RAAD) :
PERUSAHAAN ADALAH SESEORANG YG
MEMPUNYAI PERUSAHAAN JIKA IA
BERHUBUNGAN DGN KEUNTUNGAN
KEUANGAN DAN SECARA TERATUR
MELAKUKAN PERBUATAN-PERBUATAN
YG BERSANGKUT PAUT DGN
PERNIAGAAN DAN PERJANJIAN

61. PERUSAHAAN MENURUT
MOLENGRAFF :
PERUSAHAAN (DLM ARTI EKONOMI)
ADALAH KESELURUHAN PERBUATAN
YANG DILAKUKAN SECARA TERUS
MENERUS, BERTINDAK KELUAR
UNTUK MEMPEROLEH PENGHASILAN
DGN CARA MEMPERDAGANGKAN,
MENYERAHKAN BARANG ATAU
MENGADAKAN PERJANJIAN-
PERJANJIAN PERDAGANGAN.

62. PERUSAHAAN MENURUT
UU NO. 3 TAHUN 1982 :
PERUSAHAAN ADALAH SETIAP
BENTUK USAHA YG MENJALANKAN
SETIAP JENIS USAHA YG BERSIFAT
TETAP DAN TERUS MENERUS,
DIDIRIKAN DAN BEKERJA, SERTA
BERKEDUDUKAN DALAM WILAYAH
NEGARA RI UTK TUJUAN
MEMPEROLEH KEUNTUNGAN
DAN/ATAU LABA.

63. SESEORANG DPT DIKATAKAN
MENJALANKAN PERUSAHAAN JIKA
TELAH MEMENUHI UNSUR-UNSUR :
A. TERANG-TERANGAN
B. TERATUR BERTINDAK KELUAR
C. BERTUJUAN UTK MEMPEROLEH
KEUNTUNGAN MATERI

64. BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT
DARI JUMLAH PEMILIKNYA :
 PERUSAHAAN PERSEORANGAN
ADALAH SUATU PERUSAHAAN YG
DIMILIKI OLEH PERSEORANGAN ATAU
SEORANG PENGUSAHA.
 PERUSAHAAN PERSEKUTUAN
ADALAH SUATU PERUSAHAAN YG
DIMILIKI OLEH BEBERAPA ORANG
PENGUSAHA YG BEKERJA SAMA
DALAM SATU PERSEKUTUAN.

65. BENTUK2 PERUSAHAAN DILIHAT DARI
STATUS HUKUMNYA :
 PERUSAHAAN BERBADAN HUKUM ADALAH SEBUAH SUBYEK
HUKUM YG MEMPUNYAI KEPENTINGAN SENDIRI TERPISAH
DARI KEPENTINGAN PRIBADI ANGGOTANYA, MEMPUNYAI
HARTA SENDIRI YG TERPISAH DARI HARTA ANGGOTANYA,
PUNYA TUJUAN YG TERPISAH DARI TUJUAN PRIBADI PARA
ANGGOTANYA DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG SAHAM
TERBATAS KEPADA NILAI SAHAM YG DIAMBILNYA.
 PERUSAHAAN BUKAN BADAN HUKUM ADALAH HARTA
PRIBADI PARA SEKUTU JUGA AKAN TERPAKAI UNTUK
MEMENUHI KEWAJIBAN PERUSAHAAN TERSEBUT, BIASANYA
BERBENTUK PERORANGAN MAUPUN PERSEKUTUAN.

66. DLM MASYARAKAT DIKENAL 2 MACAM
PERUSAHAAN :
PERUSAHAAN SWASTA ADALAH PERUSAHAAN YG SELURUH
MODALNYA DIMILIKI OLEH SWASTA DAN TIDAK ADA CAMPUR
TANGAN PEMERINTAH, TERBAGI DALAM 3 PERUSAHAAN SWASTA,
YAITU :
1. PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL,
2. PERUSAHAAN SWASTA ASING,
3. PERUSAHAAN PATUNGAN/CAMPURAN (JOINT
VENTURE)
PERUSAHAAN NEGARA ADALAH PERUSAHAAN YG SELURUH ATAU
SEBAGIAN MODALNYA DIMILIKI NEGARA. PADA UMUMNYA DISEBUT
DGN BUMN YG TERDIRI DARI 3 BENTUK, YAITU :
1. PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)
2. PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
3. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

67. BERBAGAI BENTUK PERUSAHAAN :
 PERSEROAN TERBATAS (PT)
 FIRMA (Fa)
 COMMANDITAIRE VENNOCCTSCHAP (Cv)
 USAHA DAGANG (UD)
 BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)
 KOPERASI
 YAYASAN

68. PERSEROAN TERBATAS (PT) (LIMITED
LIABILITY COMPANY, NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP)
PERSEROAN TERBATAS MENURUT
HUKUM INDONESIA ADALAH SUATU
BADAN HUKUM YG DIDIRIKAN
BERDASARKAN PERJANJIAN ANTARA 2
(DUA) ORANG ATAU LEBIH, UTK
MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DGN
MODAL DASAR YG SELURUHNYA
TERBAGI DALAM SAHAM-SAHAM.

69. PENGATURAN TENTANG
PERSEROAN TERBATAS
 UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS
 BERLAKU SEJAK DIUNDANGKAN
TANGGAL 16 AGUSTUS 2007
 UU NO. 40 TH 2007 MENGGANTIKAN
BERLAKUNYA UU NO 1 TAHUN 1995
TENTANG PERSEROAN TERBATAS

70. HAL BARU DALAM
UU NO. 40 TH 2007
1. PROSES PENDIRIAN PT DILAKSANAKAN SATU ATAP OLEH
DEPHUM DAN HAM DGN SISTEM PENDAFTARAN &
PENGUMUMAN YG DISELENGGARAKAN LANGSUNG
2. DILEPASKAN DARI KEWAJIBAN PENDAFTARAN MENURUT UU
NO. 3 TH 1982 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN YG
BERLAKU.
3. UU PT MENGHUBUNGKAN KEWAJIBAN PEMELIHARAAN &
PENYELENGGARAAN DOKUMEN DLM PT DGN KETENTUAN
DLM UU NO. 8 TAHUN 1997 TENTANG DOKUMEN
PERUSAHAAN
4. PENGATURAN MODAL DASAR YG LEBIH BESAR
5. LEBIH KETAT MENGENAI KEPEMILIKAN SAHAM SENDIRI
OLEH PERSEROAN DAN LARANGAN PENGELUARAN SAHAM
YG DIMILIKI SENDIRI

71. PROSES PENDIRIAN PTPROSES PENDIRIAN PT
1.1. TAHAP AKTA NOTARIS,TAHAP AKTA NOTARIS, DIPERLUKANDIPERLUKAN
UNTUK MERUMUSKAN AKTAUNTUK MERUMUSKAN AKTA
PENDIRIAN PERSEROAN YG DIPENDIRIAN PERSEROAN YG DI
DLMNYA TERDAPAT ANGGARANDLMNYA TERDAPAT ANGGARAN
DASAR PERSEROAN TSB. PADA SAATDASAR PERSEROAN TSB. PADA SAAT
PROSES INI 50% MODALPROSES INI 50% MODAL
DITEMPATKAN HARUS SUDAHDITEMPATKAN HARUS SUDAH
DISETORDISETOR  NAMA DEFINITIF SDHNAMA DEFINITIF SDH
HRS DIRESERVE DARI DEPARTEMENHRS DIRESERVE DARI DEPARTEMEN
KEHAKIMANKEHAKIMAN

72. 2. TAHAP PENGESAHAN
AKTA PENDIRIAN YG DIBUAT NOTARIS HARUSLAH
DIAJUKAN KEPADA MENTERI KEHAKIMAN UTK
MENPTKAN PENGESAHAN

73. 3. TAHAP PENDAFTARAN DALAM
DAFTAR PERUSAHAAN.
SETELAH AD PERUSAHAAN DISAHKAN
OLEH YG BERWENANG, MAKA
PERUSAHAAN DIDAFTARKAN DALAM
DAFTAR PERUSAHAAN.

74. 4. TAHAP PENGUMUMAN DALAM
BERITA NEGARA.
MERUPAKAN PROSES TERAKHIR UTK
MEMENUHI UNSUR KETERBUKAAN
BAHWA SUATU PT DGN NAMA
TERTENTU SUDAH DIDIRIKAN.

75. TANGGUNG JAWAB PT
• PERSYARATAN PT SBG BADAN HUKUM BELUM ATAU TDK
TERPENUHI.
• PEMEGANG SAHAM YBS BAIK LANGSUNG ATAU TDK LANGSUNG
DGN ITIKAD BURUK MEMANFAATKAN PT SEMATA-MATA UTK
KEPENTINGAN PRIBADI.
• PEMEGANG SAHAM DARI PT TERLIBAT DLM PERBUATAN
MELAWAN HUKUM YG DILAKUKAN PERSEROAN.
• PEMEGANG SAHAM YBS, BAIK LANGSUNG ATAU TDK
LANGSUNG SECARA MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN
KEKAYAAN PERSEROAN, YG MENGIKATKAN KEKAYAAN
PERSEROAN MENJADI TDK CUKUP MELUNASI HUTANG PT TSB.
• DIREKSI AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI JIKA
DIA BERSALAH ATAU LALAI DLM MENJALANKAN TUGASNYA
SELAKU DIREKSI.
• KOMISARIS AKAN BERTANGGUNG JAWAB SECARA PRIBADI
JIKA DIA BERSALAH ATAU LALAI DLM MENJALANKAN
TUGASNYA SELAKU KOMISARIS.

76. JENIS-JENIS MODAL PT
 MODAL DASAR, MERUPAKAN SELURUH MODAL
PERSEROAN  AUTHORIZED CAPITAL.
 MODAL DITEMPATKAN, ADALAH SEBAGIAN ATAU
SELURUH DARI MODAL DASAR YG TELAH
DIPERUNTUKKAN ATAU DIJATAH KEPADA PEMEGANG
SAHAM TERTENTU.
 MODAL SETOR, ADALAH MODAL YG TELAH DITEMPATKAN
DAN DIPERUNTUKKAN BAGI MASING2 PEMEGANG
SAHAM DAN TELAH DISETOR PENUH OLEH PEMEGANG
SAHAM TSB, SEHINGGA UANG PENYETORAN SAHAM TSB
SDH DPT DIPERGUNAKAN OLEH PERUSAHAAN UTK
MENJALANKAN BISNISNYA.

77. ORGAN-ORGAN PERSEROANORGAN-ORGAN PERSEROAN
TERBATASTERBATAS
 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAMRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
 DIREKSIDIREKSI
 KOMISARISKOMISARIS

78. PEMBUBARAN PERSEROAN
TERBATAS
 BUBAR KARENA KEPUTUSAN RUPS
 BUBAR KARENA JANGKA WAKTU
BERDIRINYA SUDAH BERAKHIR
 BUBAR KARENA PENETAPAN
PENGADILAN.

79. FIRMA (PARTNERSHIP)
PENGERTIAN FIRMA ADALAH :
SUATU USAHA BERSAMA ANTARA 2 (DUA)
ORANG ATAU LEBIH YANG DIMAKSUDKAN
UNTUK MENJALANKAN SUATU USAHA DI
BAWAH SUATU NAMA BERSAMA.
CONTOH : “Fa. WIWIN & Co”.

80. PROSES PENDIRIAN FIRMA
1. TAHAP AKTA OTENTIK
2. TAHAP PENDAFTARAN AKTA FIRMA
3. TAHAP PENGUMUMAN DALAM BERITA
NEGARA.

81. SISTEM TANGGUNG JAWAB PARA
PARTNER DALAM FIRMA :
 SETIAP TINDAKAN YG DILAKUKAN
UNTUK DAN ATAS NAMA FIRMA, MAKA YG
BERTANGGUNG JAWAB SECARA HUKUM
ADALAH PARA PERSERO ITU SECARA
RENTENG UTK SELURUH HUTANG
(JOINTLY AND SEVERALLY) DARI FIRMA
TSB, TANPA MELIHAT SIAP DIANTARA
PERSERO YG SECARA RIIL MELAKUKAN
TINDAKAN TSB.

82. COMMANDITAIRECOMMANDITAIRE
VENNOOTSCHAP (“CV”)VENNOOTSCHAP (“CV”)
 MERUPAKAN SUATU BENTUK BADANMERUPAKAN SUATU BENTUK BADAN
USAHA YG DIDIRIKAN OLEH 2 (DUA) ORANGUSAHA YG DIDIRIKAN OLEH 2 (DUA) ORANG
ATAU LEBIH, DI MANA 1 (SATU) ORANGATAU LEBIH, DI MANA 1 (SATU) ORANG
ATAU LEBIH DAN PENDIRINYA ADALAHATAU LEBIH DAN PENDIRINYA ADALAH
PERSERO AKTIF, YI YG AKTIFPERSERO AKTIF, YI YG AKTIF
MENJALANKAN PERUSAHAAN DAN AKANMENJALANKAN PERUSAHAAN DAN AKAN
BERTANGGUNG JAWAB SECARA PENUHBERTANGGUNG JAWAB SECARA PENUH
ATAS KEKAYAAN PRIBADINYA, SEMENTARAATAS KEKAYAAN PRIBADINYA, SEMENTARA
1 (SATU) ORANG LAIN ATAU LEBIH1 (SATU) ORANG LAIN ATAU LEBIH
MERUPAKAN PERSERO PASIF (PERSEROMERUPAKAN PERSERO PASIF (PERSERO
KOMANDITER), DIMANA DIA HANYAKOMANDITER), DIMANA DIA HANYA
BERTANGGUNG JAWAB SEBATAS UANG YGBERTANGGUNG JAWAB SEBATAS UANG YG
DIA SETOR SAJA.DIA SETOR SAJA.

83. USAHA DAGANG (“UD”)/ SOLE
PROPRIETORSHIP
• MERUPAKAN SUATU CARA BERBISNIS
SECARA PRIBADI DAN SENDIRI (TANPA
PARTNER) TANPA MENDIRIKAN SUATU
BADAN HUKUM, DAN KARENANYA TIDAK
ADA HARTA KHUSUS YG DISISIHKAN
SEBAGAIMANA HALNYA DGN SUATU BADAN
HUKUM.
• NAMA USAHA DAGANG SESUAI DGN YG
DIINGINKAN OLEH PEMILIKNYA, MISAL : “UD
BINA SEJAHTERA”.