1. ASPEK HUKUM
DALAM EKONOMI
JUR AKUNTANSI
FAK.EKONOMI&BISNIS ISLAM

2. PERTEMUAN 1

PENGENALAN & SAP KULAH

3. BIODATA
Nama
Tempat,tgl.Lahir
RAHMAN SYAMSUDDIN,S.H.,M.H
: Palopo, 7 Desember 1982
Riwayat Pendidikan :
SD S/D SMA di KOTA PALOPO
S1 FAK HUKUM di UNHAS 2000
S2 PASCASARJANA di UNHAS 2005
S3 PASCASARJANA Di UNHAS 2013
Riwayat Organisasi : 1.Wkl Ketua Osis SMAN 1 Palopo 1999-2000
2.Direktur Asian Law Students Association UNHAS 2003
3. Direktur LBHA BKPRMI Sulsel 2013 – sekarang
4. Kepala Laboratorium Yustisi FSH UIN Alauddin Mks 2013
Alamat Rumah
: BUMI SUDIANG RAYA BLOK G.NO 10 MAKASSAR
No. HP
: 081 2427 1641
Email
: r7_syariahuin@yahoo.com
FB
: rahman syamsuddin
Situs Blog
: http://rahman7syamsuddin.blogspot.com/

4. SISTEM PENILAIAN &
PENENTUAN NILAI
Sistem Penilaian
Nilai akhir ditentukan oleh empat faktor :
1. Kehadiran/absensi : 40%
2. Ujian tengah semester : 15%
3. Tugas terstruktur/mandiri : 20%------------- 2
4. Ujian akhir semester : 25%
Penentuan Nilai :
A = > 85
B = < 75 - < 85
C = < 60 - < 75
D = < 45 - < 60
E = < 45

5. Tata Tertib Perkuliahan
1.
2.
3.
Seluruh mahasiswa diharapkan hadir tepat
pada waktunya. Toleransi Keterlambatan
adalah 10 menit. Mahasiswa yang terlambat
tidak diperkenankan masuk kelas. Apabila
setelah 15 menit dari waktu yang ditetapkan
dosen belum masuk, ketua kelas diharapkan
untuk menghubungi dosen ybs untuk
konfirmasi;
Pada
saat
perkuliahan
berlangsung,
mahasiswa dan dosen tidak diperkenankan
memakai sandal, baju kaos dan pakaian
ketat;
Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir, jika
kehadiran tidak kurang dari 80 %.

6. Hukum




Semua peraturan atau
ketentuan
tertulis maupun tidak tertulis
mengatur kehidupan
masyarakat
menyediakan sanksi terhadap
pelanggarnya

7. Bentuk Hukum


Tertulis
Tidak tertulis

8. Tujuan Hukum






Mencapai keadilan
Kepastian hukum
Kedamaian
Ketertiban
Kesejahteraan
Kemakmuran

9. Batasan Hukum
mnrt Prof Sri Redjeki


Hukum hrs mampu menjaga
dan mengatur harkat & martabat
manusia
Mengatur kehidupan manusia
dengan mengatur
keseimbangan kepentingan
semua pihak demi
kesejahteraan nilai-nilai
kemanusiaan.

10. PENGERTIAN EKONOMI


Eko : ilmu
Nomos : Rumah tangga
 Kecil
=> Keluarga
 Besar => Negara
TUJUAN Pengaturan RT : mencapai
KEMAKMURAN

11. Pertemuan 2
ISTILAH,
PENGERTIAN, DAN
LANDASAN HUKUM

12. HUKUM DAN MASYARAKAT
MANUSIA TIDAK BISA HIDUP
SENDIRI,
HARUS
HIDUP
BERSAMA
DALAM
MASYARAKAT
YANG
TERORGANISASI
UNTUK
MENCAPAI
TUJUAN
BERSAMA

13. APA ITU NORMA ???

SUATU
PEDOMAN
ATAU PERATURAN
HIDUP
YANG
MENENTUKAN
BAGAIMANA
MANUSIA
HARUS
BERTINGKAH LAKU
DALAM
MASYARAKAT AGAR
TIDAK MERUGIKAN
ORANG LAIN

14. JENIS NORMA


NORMA YANG BERSANGKUTAN
DENGAN
ASPEK
KEHIDUPAN
PRIBADI,
DIMANA
YANG
TERMASUK DALAM KELOMPOK
INI ADALAH NORMA AGAMA DAN
NORMA KESUSILAAN
NORMA YANG BERSANGKUTAN
DENGAN
ASPEK
KEHIDUPAN
ANTAR PRIBADI, DIMANA YANG
TERMASUK DALAM KELOMPOK
INI ADALAH NORMA SOPAN
SANTUN DAN NORMA HUKUM

15. APA ITU HUKUM ???
PERANGKAT KAIDAH DALAM
PERATURAN
BAIK
ITU
TERTULIS MAUPUN TIDAK
TERTULIS
YANG
MENNGATUR
TINGKAH
LAKU
MANUSIA
DALAM
BERMASYARAKAT,
BERBANGSA
DAN
BERNEGARA YANG DIBUAT
OLEH PENGUASA (PIHAK
YANG
BERWENAG)
BERSIFAT MEMAKSA DAN
MENGIKAT,
BERISI
LARANGAN DAN / PERINTAH
YANG WAJIB DIPATUHI DAN
ADA SANKSI YANG TEGAS
BAGI
PELANGGARNYA
(PIDANA,
PERDATA,
ADMINISTRASI)
SERTA
MEWUJUDKAN KEAMANAN,
KETERTIBAN DAN KEADILAN

16. APA UNSUR DAN CIRI
HUKUM
UNSUR HUKUM





PERATURAN TENTANG
TINGKAH
LAKU
MANUSIA
DIBUAT OLEH BADAN
RESMI
YANG
BERWAJIB
BERSIFAT
MEMAKSA
DAN MENGIKAT
MEMILIKI SANKSI YANG
TEGAS
BERTUJUAN
MEWUJUDKAN
KEAMANAN, KEADILAN
DAN KETERTIBAN
CIRI-CIRI HUKUM



ADANYA
PERINTAH
DAN LARANGAN
LARANGAN
DAN
PERINTAH ITU HARUS
DIPATUHI
ADAYA SANKSI HUKUM
YANG TEGAS BAGI
PELANGGARNYA

17. TUJUAN HUKUM ???



MENCAPAI KEADILAN
MENCAPAI KEBAHAGIAN
MANUSIA
MENCAPAI KETERTIBAN

18. FUNGSI HUKUM ???





ALAT
KETERTIBAN
DAN
KETERATURAN MASYARAKAT
SARANA
MEWUJUDKAN
KEADILAN SOSIAL
ALAT
PENGGERAK
PEMBANGUNAN NASIONAL
ALAT KRITIK
SARANA
PENYELESAIAN
SENGKETA/PERTIKAIAN

19. SUMBER HUKUM ???






UNDANG-UNDANG
YURISPRUDENSI
KEBIASAAN
PERJANJIAN
PERJANJIAN
INTERNASIONAL
DOKTRIN

20. UNDANG-UNDANG
UNDANG-UNDANG MERUPAKAN
PERATURAN
YANG
DIBUAT
OLEH PEMERINTAH DENGAN
PERSETUJUAN
DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT.
YURISPRUDENSI
PUTUSAN PENGADILAN YANG
TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN
HUKUM YANG TETAP, YANG
SECARA UMUM MEMUTUSKAN
SESUATU PERSOALAN YANG
BELUM ADA PENGATURANNYA
PADA SUMBER HUKUM YANG
LAIN.

21. KEBIASAAN
KEBIASAN MERUPAKAN PERBUATAN
MANUSIA
YANG
DILAKUKAN
BERULANG-ULANG DALAM HAL DAN
KEADAAN YANG SAMA.
PERJANJIAN
PERJANJIAN MERUPAKAN SUATU
PERISTIWA DI MANA PIHAK YANG
SATU BERJANJI KEPADA PIHAK YANG
LAIN UNTUK MELAKSANAKAN ATAU
TIDAK MELAKSANAKAN SUATU HAL
SEHINGGA
PIHAK-PIHAK
YANG
MENGADAKAN
PERJANJIAN
TERSEBUT
TERIKAT
OLEH
ISI
PERJANJIAN YANG MEREKA BUAT.

22. PERJANJIAN INTERNASIONAL
PERJANJIAN YANG DILAKUKAN OLEH
DUA NEGARA ATAU LEBIH
DOKTRIN/PENDAPAT AHLI
PENDAPAT DARI PAKAR AHLI HUKUM
YANG TERKENAL DIBIDANGNYA DAN
DIAKUI WIBAWANYA DILINGKUNGAN
DUNIA
HUKUM,
SEHINGGA
PANDANGANNYA SERING DIGUNAKAN
ORANG UNTUK MEMBERIKAN DASAR
ILMIAH DARI ATAU BAGI KEPUTUSANKEPUTUSAN HUKUM YANG DIAMBIL.

23. HUKUM EKONOMI

KESELURUHAN
KAIDAHKAIDAH
DAN
PUTUSANPUTUSAN
HUKUM
YANG
SECARA
KHUSUS
MENGATUR KEGIATAN DAN
KEHIDUPAN EKONOMI DI
INDONESIA

24. ADA DUA MACAM HUKUM
EKONOMI

HUKUM EKONOMI PEMBANGUNAN YAITU
SELURUH
PERATURAN
DAN
PEMIKIRAN
HUKUM MENGENAI CARA-CARA PENINGKATAN
DAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN EKONOMI
(MISAL : HUKUM PENANAMAN MODAL DAN
HUKUM PERUSAHAN)

HUKUM EKONOMI SOSIAL, YAITU SELURUH
PERATURAN
DAN
PEMIKIRAN
HUKUM
MENGENAI CARA-CARA PEMBAGIAN HASIL
PEMBANGUNAN EKONOMI SECARA ADIL DAN
MERATA, SESUAI DENGAN HAK AZASI
MANUSIA (MISAL : HUKUM PERBURUHAN DAN
HUKUM PERUMAHAN)