Successfully reported this slideshow.
i




           DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

                   UNIVERSITAS GADJAH MADA

                       FAKULT...
ii
iii
iv
v




                            KATA PENGANTAR



       Penulisan Hukum dengan judul “Hak Immunitas Kepala Negara di

H...
vi




karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menghaturkan terima kasih

kepada:


   1. Bapak Prof. Dr. Marsudi T...
vii




8. Kedua Orang Tua penulis, Syamsurrizal, S.H. dan Herlina Warganegara,

   S.E., M.M., serta Kedua Adik penulis, ...
viii




   13. Teman-teman ALSA LC FH UGM, Jono, Ankici, Dodi, Andila, Hoho,

       Penyu, Abung, Rike, Thatit, Fifi, Ri...
ix




                                                 DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL ..........................................
x




BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK IMUNITAS ............                                              26


     A. H...
xi




                      b. Masa Nuremberg Trial dan Tokyo Trial..................                    85


           ...
xii




LAMPIRAN. WARRANT OF ARREST FOR OMAR HASSAN AHMAD AL

             BASHIR............................................
1




                                           BAB I


                                    PENDAHULUAN


        A. Lata...
2




          terhadap jurisdiksi negara, baik yang bersifat pidana, perdata, maupun

          administratif.


       ...
3




disebut pejabat negara). Seperti dalam kasus Abdulaye Yerodia Ndombasi

selaku Menteri Luar Negeri Republik Demokrat...
4




          perang di Sudan. 3 Tuduhan ini kemudian berkembang menjadi

          pengeluaran surat penangkapan atas O...
5




          menyambut kehendak pemerintah Sudan tersebut dengan menyediakan

          anggota sukunya untuk dijadikan...
6




        penyelesaian krisis di Darfur, khususnya oleh PBB. Dewan Keamanan

        PBB dan Perdamaian Uni Afrika kem...
7




                Krisis kemanusiaan di Darfur inilah yang kemudian menyebabkan

       Jaksa ICC mengeluarkan 10 (sep...
8




        menghadapkannya ke depan ICC di Den Haag. Surat penangkapan

        tersebut hanya berisi 7 (tujuh) tuduhan...
9




mengkoordinasikan       desain   dan   pelaksanaan   kampanye      kontra

pemberontakan di Darfur. Diketahui pula b...
10




        kemudian menjadi dasar bagi ICC untuk memaksa Sudan menyerahkan

        Omar Al-Bashir.


                ...
11




penegakan hukum pidana internasional menyangkut pejabat negara yang

sedang berkuasa, walau hanya dilihat dari kori...
12




   dari segi hukum internasional dan keabsahan surat penangkapan ICC

   terhadap Omar Al-Bashir selaku kepala nega...
13




“Pengaruh Kekebalan Hukum Pejabat Negara Pelaku Kejahatan Perang

Terhadap Pelaksanaan Yurisdiksi International Cri...
14




   hukum internasional pada khususnya, terlebih lagi mengenai hak

   imunitas yang dapat dinikmati seorang kepala ...
15




        F. Tinjauan Pustaka




                 Hak imunitas yang dapat dinikmati bagi pejabat negara diperoleh

 ...
16




attack on his person, freedom or dignity.” Sedangkan Pasal 30 ayat 1

menerangkan bahwa,“The private residence of a...
17




diplomatik   terhadap    yurisdiksi    pengadilan     pidana,    perdata     dan

administrasi. Namun kekebalan ini...
18




           masyarakat umum, mereka dihadapkan suatu aturan hukum yang sulit

           untuk dilanggar ketentuanny...
19




          berat HAM, karena konsep pelanggaran berat HAM mengakui dan

          menerapkan suatu pertanggungjawaba...
20




                    Perkembangan pemikiran akan pelanggaran berat HAM dimulai

           dari kesadaran kolektif b...
21




        have an obligation to prosecute.”16 Oleh karena itu, yurisdiksi universal

        yang merupakan perluasan...
22




                 5. Terdapat hubungan erat secara historik, praktek dan doktrin

                     antara hal- h...
23




pemerintahan, anggota pemerintahan atau parlemen, dan suatu dewan

perwakilan atau pejabat pemerintah.




G. Hipot...
24




H. Metode Penelitian




1. Jenis Data


   a. Bahan     Hukum     Primer,     yaitu     ketentuan-ketentuan   huku...
25




   c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-baha n tertulis yang menunjang

       penulisan hukum seperti:


       §  ...
26




   dokumentasi lainnya, untuk kemudian diklarifikasi berdasarkan

   variabel permasalahan.




4. Analisis Data


...
27




b. Induksi, yaitu menyimpulkan dari hal- hal yang bersifat konkret ke

   hal- hal yang bersifat abstrak.
28




I. Sistematika Penulisan Hukum


       Penulisan hukum ini dibahas dalam beberapa bab yang terdiri dari:


       ...
29




                                 BAB II


        TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK IMUNITAS




A. Hak Imunitas


   1. J...
30




            kepala negara sebagai perlambangan kedaulatan suatu negara berdaulat

            baik di dalam negeri ...
31




               Sehingga imunitas kedaulatan negara pada dasarnya adalah tidak dapat

               dilakukannya pe...
32




               imunitas mutlak. Salah satu pendapat hakim dalam putusan tersebut

               adalah:

         ...
33




                pemerintahan       (governmental       activity),   namun   apabila   negara

                melak...
34




                absolut menuju terbatas. Seperti di dalam State Immunity Act 1978

                yang juga menyed...
35




            ini merupakan bukti sejarah perkembangan diplomasi, yang kemudian

            menjadi ketentuan hukum ...
36




            pembukaan Konvensi Wina pun memberikan beberapa alasan

            diberikannya keistimewaan kepada pa...
37




                       b. Keistimewaan atau longgarnya yang diberikan kepada para

                           diplo...
38




kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Hal ini

berkaitan dengan pengaturan dalam pasal 29 Konvensi Win...
39




karena walau bagaimanapun dalam kenyatannya seorang perwakilan

diplomatik harus tetap tunduk pada hukum dimana ia ...
40




internasional. Praktek hubungan diplomatik yang telah berlangsung

bertahun-tahun dalam memberikan kekebalan dan ke...
41




   d. Ascertaining by all lawful means conditions and developments
      in the receiving State, and reporting ther...
42




            2. Imunitas Pejabat Negara dan Kepala Negara


                     Imunitas     pejabat     negara    ...
43




                      1. The absolut immunity of the US president or a state
                         governor form...
44




                imunitas kepala negara dengan imunitas kedaulatan negara. 37 Tetapi

                kemudian ketik...
45




               seperti procedural immunity (imunitas rationae personae) yang bisa

               melingkupi seseor...
46




   1. The personal status of a head of a foreign state therefore
      continues to be regulated by long establishe...
47




             Kongo dengan alasan kewenangan mengadili, tetapi ICJ memiliki

             pendapat sendiri mengenai ...
48




             maupun mantan kepala negara. 42 Sebelum putusan itu sendiri pun,

             komunitas internasional...
49




            birokrasi yang sangat ketat terhadap pihak-pihak yang ingin

            berhubungan dengan dengan para...
50




                birokrasi yang terlalu rumit dan panjang. 45 Kekebalan hukum yang

                dimiliki oleh pe...
51




Namun pemberian kekebalan hukum yang dinikmati oleh pejabat

negara sebagai pengabdi dalam lingkup domestik atau na...
52




                eksistensi kekuasaan itu sendiri yaitu di satu sisi merupakan sesuatu

                yang “mempes...
53




pelaksanaan tugas demi kepentingan negara. Sehingga apabila

penyelewengan kekuasaan terjadi dan menuju ke arah kes...
54




                perundang-undangan.         Oleh     sebab    itu    secara    teoritik    dalam

                m...
55




hukum. Pelanggaran-pelanggaran hukum inilah yang kemudian

menjadi pertimbangan pelepasan hak imunitas dari pejabat...
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional  muhammad larry izmi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional muhammad larry izmi

28,493 views

Published on

Hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional muhammad larry izmi

  1. 1. i DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS GADJAH MADA FAKULTAS HUKUM PENULISAN HUKUM HAK IMMUNITAS KEPALA NEGARA DI HADAPAN PENGADILAN INTERNASIONAL DITINJAU DARI SEGI HUKUM INTERNASIONAL (STUDI KASUS OMAR AL- BASHIR) Penulisan Hukum ini Disusun untuk Memenuhi Persyaratan dalam Rangka Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Diajukan oleh : Nama : MUHAMMAD LARRY IZMI NIM : 05/185452/HK/16940 Bagian : HUKUM INTERNASIONAL YOGYAKARTA 2009
  2. 2. ii
  3. 3. iii
  4. 4. iv
  5. 5. v KATA PENGANTAR Penulisan Hukum dengan judul “Hak Immunitas Kepala Negara di Hadapan Pengadilan Internasional Ditinjau dari Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Omar Al- Bashir)” ini memaparkan penerapan atau penggunaan hak imunitas kepala negara di hadapan pengadilan internasional dengan bahasan kasus terhadap Kepala Negara Sudan Omar Al-Bashir. Ada empat tahapan dalam sistematika pembahasan penulisan hukum ini, yaitu pendahuluan, tinjauan umum mengenai hak imunitas, tinjauan umum mengenai pengadilan internasional, dan kesimpulan. Penerapan hak imunitas memiliki makna adanya keistimewaan bagi orang- orang yang menikmati hak tersebut dari aturan-aturan yang ada terutama di hadapan hukum. Berangkat dari pengertian ini, permasalahan yang kemudian mengemuka adalah mengenai adanya ataupun perlunya pengecualian terhadap hak imunitas, yang selanjutnya mendorong perincian lebih mendalam tentang pengertian hak imunitas serta pembenturan konsep imunitas dengan konsep pertanggunjawaban individu dalam hukum internasional. Penulis mengharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan sumbangan yang berguna bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan hukum internasional pada khususnya, terlebih lagi dalam cakupan bahasan hak imunitas kepala negara. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunannya, penulisan hukum ini telah diberi kesempatan, bantuan, dan bimbingan oleh berbagai pihak. Oleh
  6. 6. vi karena itu, dalam kesempatan ini Penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; 2. Bapak Sigit Riyanto, S.H., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada; 3. Ibu Linda Yanti Sulistiyawati, S.H., M.Sc selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah banyak memberikan arahan dan masukan dalam penyelesaian penulisan hukum ini; 4. Bapak Heribertus Jaka Triyana, S.H., LL.M., M.A yang telah memberikan masukan dan bantuan ide dalam penyelesaian penulisan hukum ini; 5. Ibu Dra. Hery Listyawati, S.H selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis di Fakultas Hukum UGM; 6. Dosen Bagian Hukum Internasional, (alm) Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, S.H., Prof. Dr. H. Mohd. Burhan Tsani, S.H., M.H., Prof. Dr. Agustinus Supriyanto, S.H., M.Si., Endang Purwaningsih, S.H., M.H., Harry Purwanto, S.H., M.Hum., dan Agustina Merdekawati, S.H., LL.M., yang telah memberikan bimbingan ilmu kepada penulis selama penulis aktif di bagian hukum internasional; 7. Dosen dan Pegawai Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang telah banyak membantu dalam penulisan hukum ini;
  7. 7. vii 8. Kedua Orang Tua penulis, Syamsurrizal, S.H. dan Herlina Warganegara, S.E., M.M., serta Kedua Adik penulis, Sheilla Ayu Ramadhani dan Muhammad Maulana, yang selalu mendukung dan memberikan semangat, baik moril, materiil, dan spirituil yang sangat berarti bagi penulis; 9. Wini Rahayu, yang selalu memberikan semangat dan mendampingi penulis; 10. Aditya Bardawansyah, S.H., Ginandjar Koesoemardhani, S.H., Bara Haji, S.H. dan Prima Agung S, selaku sesama dan mantan awak penghuni Patehan Lor 23; 11. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum UGM dan bagian hukum internasional, Setyawan Widhiatmoko, Leonardus Tirta, Santoso Ari Wibowo, Ilham Priambodho, Didit Prayitno, Gede Mahatma, Faisol Rahman, Andika, Ilman, Muhammad Fathi, Svetlana Anggita, Adi Purwanto, Rangga Aditya, Feri bakti, Yoannike Afilia, Sekar, Dyah Ayu Rafikasari M, Iriene Ayu P, Aura Akhman, Arif Rahman Hakim, dan Lakso Anindito; 12. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum UGM Cabang Bulaksumur, Erwin Natosmal O, Girindra, Gesha, Dadang Abdurrahman Syoir, Mina A Noor, Seto W, Alfitria Maharani, Raysha Rahma, Muhammad Irham Fuady, Aditya Nugraha Iskandar, R.M Nasatya Danisworo, dan Dimas Primadana;
  8. 8. viii 13. Teman-teman ALSA LC FH UGM, Jono, Ankici, Dodi, Andila, Hoho, Penyu, Abung, Rike, Thatit, Fifi, Rio, Fian, Ateng, Vira, Dier, Fadjrin, Cebe, Fani, Fudi, Tiara, Aulia, Rechsa, Mamat, Opik, Dandi, Rangga, Alex, Riris, Icha, Andina, serta kamerad angkatan 2007 dan 2008; 14. Teman-teman MCC ALSA 2006, Kompetisi Peradilan Semu Piala A Kahar Muzakkir 2007, dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa UGM 2007-2008; serta 15. Semua pihak yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sampai terselesaikannya penulisan hukum ini. Penulisan hukum ini masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, hal ini menjadi dorongan bagi penulis untuk menerima masukan serta saran demi penyempurnaan penulisan hukum ini. Yogyakarta, 13 Agustus 2009 Muhammad Larry Izmi
  9. 9. ix DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ........................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................ ii HALAMAN PENGESAHAN ............................................................. iii HALAMAN PERNYATAAN ............................................................ iv KATA PENGANTAR ........................................................................ v DAFTAR ISI ....................................................................................... ix BAB I. PENDAHULUAN .................................................................. 1 A. Latar Belakang Masalah ..................................................... 1 B. Rumusan Masalah ........................................................... ... 11 C. Tujuan Penelitian ................................................................ 11 D. Keaslian Penelitian ............................................................. 12 E. Manfaat Penelitian ............................................................... 13 F. Tinjauan Pustaka .................................................................. 14 G. Hipotesis .............................................................................. 21 H. Metode Penelitian ................................................................ 22 I. Sistematika Penulisan Hukum ............................................. 25
  10. 10. x BAB II. TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK IMUNITAS ............ 26 A. Hak Imunitas........................................................................... 26 1. Jenis-jenis Hak Imunitas.................................................. 26 a. Imunitas Negara......................................................... 26 b. Imunitas Diplomatik................................................. 31 2. Imunitas Pejabat Negara dan Kepala Negara................... 38 3. Dampak Perolehan Hak Imunitas..................................... 52 B. Pertanggungjawaban Individu................................................ 61 1. Tinjauan Umum Individu Sebagai Subyek Hukum Internasional....................................................................... 61 2. Aturan-aturan Normatif dan Parktek Pertanggungjawaban Individu............................................................................... 71 BAB III. TINJAUAN UMUM MENGENAI PENGADILAN INTERNASIONAL.................................................................... 83 A. Pengadilan Internasional....................................................... 83 1. Sejarah Pembentukan Mahkamah- mahkamah Kejahatan Internasional................................................................... 83 a. Masa Pra Perang Dunia II........................................ 84
  11. 11. xi b. Masa Nuremberg Trial dan Tokyo Trial.................. 85 c. Masa ICTY dan ICTR.............................................. 91 d. Masa ICC.................................................................. 95 2. Status dan Yurisdiksi ICC.............................................. 100 a. Status Hukum ICC.................................................... 100 1. Personalitas hukum............................................. 101 2. Kapasitas hukum................................................. 102 b. ICC dan Pengadilan Nasional................................... 103 c. ICC dan PBB............................................................ 106 d. Yurisdiksi ICC.......................................................... 107 1. Yurisdiksi Teritorial........................................... 108 2. Yurisdiksi Rationae Temporis............................ 109 3. Yurisdiksi Rationae Personae............................ 111 4. Yurisdiksi Rationae Materiae............................ 114 B. Pengaruh Hak Imunitas Kepala Negara Terhadap Pelaksanaan Yurisdiksi ICC...................................................................... 116 BAB IV. KESIMPULAN............................................................................ 130
  12. 12. xii LAMPIRAN. WARRANT OF ARREST FOR OMAR HASSAN AHMAD AL BASHIR...................................................................................... 131 DAFTAR PUSTAKA.................................................................................. 139
  13. 13. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dewasa ini perkembangan Hukum Internasional semakin menerangkan peristiwa-peristiwa yang menyangkut hak immunitas seorang kepala negara, terutama dalam hal pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan yang telah dilakukannya. Hal ini menjadi semacam isu kontemporer yang cukup menarik baik itu dalam tatanan masyarakat internasional maupun hukum internasional. Seperti dalam kasus Augusto Pinochet, seorang mantan presiden dari Chile yang dalam masa jabatannya dituduh telah me lakukan pelanggaran berat HAM (hak asasi manusia) di negaranya baik terhadap lawan politik dan warga sipil Chile maupun juga terhadapa warga negara dari negara lain seperti Spanyol, Argentina, Luxemburg, Italia, Swiss, Belgia dan Perancis. Hak immunitas atau kekebalan memiliki makna bahwa seorang pejabat negara terutama kepala negara maupun pemerintahan dalam suatu pemerintahan sebuah negara dapat menikmati inviolibility dan immunity.1 Inviolibility diartikan sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara dan kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan sedangkan immunity diartikan bahwa pejabat negara tersebut kebal 1 Conventions on Special Mission New York 1969, diunduh dari http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_3_1969.pdf, pada tanggal 10 Juni 2009
  14. 14. 2 terhadap jurisdiksi negara, baik yang bersifat pidana, perdata, maupun administratif. Hal ini, khusus bagi kepala negara atau pemerintahan, dikarenakan seorang kepala negara ataupun pemerintahan itu sendiri merupakan simbol dari kedaulatan negaranya. Tetapi seperti halnya asas-asas yang berlaku, hak immunitas juga mengalami perkembangan mengenai eksistensi penyimpangannya. Kekebalan hukum yang dinikmati para pejabat negara merupakan bagian dari kebebasan untuk bertindak yang diberikan oleh pemerintah negara. Kekebalan diberikan oleh pemerintah negara dengan maksud agar pejabat tersebut dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan bebas. Kebebasan ini merupakan isyarat agar sang pejabat tidak melulu bergant ung pada good will pemerintah negara karena ketergantungan tersebut dapat berdampak buruk bagi kelancaran pelaksanaan tugas khususnya dalam suatu pengambilan keputusan. 2 Namun, kekebalan hukum ini tidak dapat berfungsi jika dalam pelanggaran hukum yang diperbuatnya hanya demi kepentingan pribadi atau golongan tertentu bukan demi kepentingan negara. Banyak kasus-kasus terkait yang berhubungan dengan Immunitas baik itu yang menyangkut sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri maupun pejabat senior pemerintahan (selanjutnya 2 Sumaryo Suryokusumo, 1995, Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Alumni-Bandung, hal 56
  15. 15. 3 disebut pejabat negara). Seperti dalam kasus Abdulaye Yerodia Ndombasi selaku Menteri Luar Negeri Republik Demokrat Kongo yang ditud uh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran berat HAM di Kongo oleh pengadilan Belgia. Kasus ini oleh Mahkamah Internasional dinyatakan tidak dapat diteruskan karena pengadilan Belgia tidak memiliki kewenangan mengadili. Kasus yang cukup menyita perhatian dunia adalah kasus Slobodan Milosevic, yang merupakan mantan Kepala Negara Yugoslavia dengan julukan “Penjagal dari Balkan”. Tindakan-tindakan yang terjadi di Yugoslavia selama rezimnya menorehkan sejarah tersendiri dalam dunia peradilan internasional kontemporer dengan pembentukan ICTY (International Criminal Tribunal for The Former Yugoslavia). ICTY menjadi tonggak baru dalam pemaknaan dan pengkritisan lebih dalam mengenai hak immunitas yang dapat dinikmati seorang kepala negara atau kepala pemerintahan. Perkembangan mengenai hak imunitas dan penyimpangannya semakin menarik minat pemerhati hukum internasional terutama dalam kasus terbaru yang menimpa Presiden Sudan Omar Al-Bashir. Sebagai presiden yang sedang berkuasa di Sudan, Omar Al-Bashir dituduh oleh Jaksa ICC (International Criminal Court) Luis Moreno-Ocampo telah melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan
  16. 16. 4 perang di Sudan. 3 Tuduhan ini kemudian berkembang menjadi pengeluaran surat penangkapan atas Omar Al-Bashir oleh ICC. Tuduhan atas Omar Al- Bashir ini bermula dari konflik dan krisis yang melanda kawasan Darfur di Sudan. Gabungan beberapa faktor seperti kekeringan, perubahan lingkungan yang drastis, pertumbuhan yang cepat, kesempatan politik, dan politik secara regional merupakan bagian dari sejarah konflik tersebut. Selain itu, kawasan yang terletak di sebelah barat Sudan ini berkembang menjadi kawasan yang termarjinalkan dikarenakan tidak adanya perhatian serta tirani terhadap warga non-arab dari pemerintah Sudan. Kondisi ini memaksa terbentuknya dua kelompok pemberontak sebagai bentuk protes atas ketidakadilan yang menimpa kawasan tersebut, yaitu SLA (Sudan Liberation Army) dan JEM (Justice and Equality Movement) pada awal tahun 2003. Kedua kelompok pemberontak memulai aksinya dengan berhasil menguasai kota Gulu pada awal Februari tahun 2003. Penyerangan kemudian dilanjutkan oleh SLA/M dengan sasaran El Fasher, ibukota Darfur Utara, dan berhasil merusak beberapa pesawat serta merampas amunisi pemerintah pada bulan April tahun 2003. Pemerintah Sudan yang tidak siap untuk mengadakan serangan balasan dikarenakan keterbatasan personel militer, menginisiasi suku-suku setempat untuk ikut memerangi pemberontak. Suku-suku ini, yang merupakan suku nonmaden Arab, 3 Kompas, Sudan Memprotes ICC, Jum’at 6 Maret 2009
  17. 17. 5 menyambut kehendak pemerintah Sudan tersebut dengan menyediakan anggota sukunya untuk dijadikan milisi. Milisi yang kemudian dikenal dengan nama “Janjaweed” ini sebagian besar anggotanya direkrut dari Suku Arab Baggara. Sepak terjang dari Janjaweed untuk membantu pemerintah Sudan ini kemudian menimbulkan permasalahan baru terutama dalam pelanggaran berat HAM. Aksi mereka menimbulkan pengungsian besar-besaran, pembasmian, pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan penjarahan terhadap harta benda di kawasan Darfur. Disinyalinir kampanye tersebut telah memakan korban sekitar 300.000 orang serta memaksa 1 (satu) juta orang mengungsi dari kawasan ini, yang sebagian besar ke wilayah Chad. 4 Laporan dari penyelidik PBB pada tanggal 6 Juni 2005 menyatakan bahwa pemerintah Sudan turut andil bagian dalam merancang dan berpartisipasi aktif terjadinya krisis di Darfur ini. Bahkan laporan Dewan HAM PBB menggambarkan bahwa krisis Darfur dipenuhi dengan pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas, hingga bisa dikatakan bahwa dalam krisis Darfur ini telah terjadi pelanggaran berat HAM. 5 Konflik dan krisis yang telah berlarut- larut ini kemudian berusaha ditengahi oleh komunitas internasional dengan cara turut andil dalam 4 Kompas, Kejahatan yang Memicu Eksodus, Jum’at 6 Maret 2009 5 ________," Report of the High-Level Mission on the situation of human rights in Darfur pursuant to Human Rights Council decision S-4/101”, http://news.bbc.co.uk/1/shared/bsp/hi/pdfs/12_03_07_un_sudan.pdf, news.bbc.co.uk, diakses pada tanggal 22 April 2009
  18. 18. 6 penyelesaian krisis di Darfur, khususnya oleh PBB. Dewan Keamanan PBB dan Perdamaian Uni Afrika kemudian membentuk AMIS (African Union Mission in Sudan) sebagai bentuk andil atau campur tangan dalam krisis Darfur ini. 6 Hal tersebut kemudian diikuti dengan penandatangan Humanitarian Ceasefire Agreement pada tanggal 8 April 2004 antara pemerintah Sudan dan 2 (dua) kelompok pemberontak, yaitu SLA dan JEM. Perjanjian ini kemudian menjadi dasar bagi AMIS untuk beroperasi dengan agenda utamanya pengawasan pelaksanaan perjanjian tersebut dan pelaporan pelanggaran melalui Ceasefire Monitoring Commission. Akan tetapi perjanjian ini pun kemudian pecah setelah para pemberontak melakukan pelanggaran-pelanggaran, provokasi kepada pihak pemerintah hingga terbunuhnya tentara UA (Uni Afrika) dikarenakan perjanjian tersebut dirasa belum memuaskan terlebih lagi setelah melihat perjanjian yang dilakukan antara pemerintah Sudan dengan SPLA (The Sudan People’s Liberation Army), pemberontak di daerah selatan Sudan, yang mampu mengakomodir keinginan SPLA di daerah selatan hingga akhirnya Omar Al- Bashir menggandeng pimpinan SPLA sebagai pejabat senior pemerintahan Sudan. Upaya-upaya untuk menyelesaikan krisis Darfur ini kemudian semakin rumit ditambah sikap pemerintah Sudan sendiri yang menolak intervensi dari luar atas urusan dalam negerinya seperti penolakan kedatangan tentara perdamaian PBB dan UA di Darfur pada tahun 2007. 6 _______, “AMIS”, African Union Mission in The Sudan, dalam www.amis -sudan.org, diakses pada tanggal 22 April 2009
  19. 19. 7 Krisis kemanusiaan di Darfur inilah yang kemudian menyebabkan Jaksa ICC mengeluarkan 10 (sepuluh) tuduhan kejahatan perang terhadap Presiden Sudan Omar Al- Bashir pada tanggal 14 Juli 2008. Kesepuluh tuduhan tersebut terdiri dari 3 (tiga) tuduhan untuk genosida, 5 (lima) tuduhan untuk kejahatan terhadap kemanusiaan dan 2 (dua) tuduhan untuk kejahatan perang. Jaksa ICC menyatakan bahwa Omar Al-Bashir merupakan dalang dan pelaksana rencana penghancuran 3 (tiga) kelompok suku di Darfur berdasar kesukuan mereka yang non arab. 7 Sebelumnya, Jaksa ICC juga telah mengeluarkan surat penangkapan terhadap mantan Menteri Dalam Negeri Sudan Ahmed Haroun, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Humaniter Sudan, dan Pimpinan Milisi Janjaweed Ali Kushavb pada bulan April 2007 dengan tuduhan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan. 8 Akan tetapi pemerintah Sudan menolak untuk menyerahkan kedua warga negaranya tersebut ke Den Haag dengan alasan ICC tidak memilik yurisdiksi atas Sudan. Walaupun begitu, pada tanggal 4 Maret 2009 ICC kemudian merespons permintaan Jaksa ICC Luis Moreno-Ocampo berdasarkan tuduhan pada bulan Juli 2008 untuk menangkap Omar Al-Bashir serta 7 Peter Walker, "Darfur genocide charges for Sudanese president Omar al-Bashir", http://www.guardian.co.uk/world/2008/jul/14/sudan.warcrimes1?gusrc=rss&feed=worldnews, www.guardian.co.uk, diakses pada tanggal 22 April 2009 8 _______, “International Criminal Court Names First War Crimes Suspects in Darfur”, http://www.wwan.cn/apps/news/story.asp?NewsID=21692&Cr=darfur&Cr1=, www.wwan.cn, diakses pada tanggal 15 April 2009
  20. 20. 8 menghadapkannya ke depan ICC di Den Haag. Surat penangkapan tersebut hanya berisi 7 (tujuh) tuduhan berdasarkan Statuta Roma, yaitu9 : - Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dengan 5 (lima) tuduhan yaitu, Pembunuhan (Pasal 7 (1)(a)), Pemusnahan (Pasal 7 (1)(b), Pemaksaan Pengusiran (Pasal 7 (1)(d)), Penyiksaan (Pasal 7 (1)(f)) dan Pemerkosaan (Pasal 7 (1)(g)) - Kejahatan Perang dengan 2 (dua) tuduhan, yaitu dengan maksud melakukan penyerangan terhadap suatu kelompok tertentu atau melakukan penghasutan kebencian terhadap kelompok tertentu (Pasal 8 (2)(i)) dan penjarahan (Pasal 8 (2)(v)) Tuduhan sebelumnya yang tidak dimasukkan ke dalam surat penangkapan yaitu, tuduhan atas kejahatan genosida dinyatakan tidak mencukupi bukti. Namun hal tersebut dapat dipertimbangkan kembali untuk dicantumkan sebagai sebuah tuduhan apabila dinyatakan sudah mencukupi bukti akan terjadinya genosida oleh Omar Al- Bashir. ICC dalam pertimbangan surat penangkapan tersebut menerangkan bahwa tidak ada dan dikenal penggunaan alasan hak immunitas dalam hal pelanggaran berat HAM dan hanya mengenal pertanggunjawaban pidana individu (Pasal 25 (3) Statuta Roma). Omar Al- Bashir sebagai presiden Sudan dan panglima angkatan bersenjata Sudan dituduh telah 9 ________, http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc639078.pdf, www.icc-cpi.int, diakses pada tanggal 10 Maret 2009
  21. 21. 9 mengkoordinasikan desain dan pelaksanaan kampanye kontra pemberontakan di Darfur. Diketahui pula bahwa Omar Al-Bashir mengontrol semua kegiatan dan para pelaku serta menggunakan kekuasaannya untuk mengamankan tindakan kampanye kontra pemberontakan di Darfur. Surat penangkapan atas Omar Al- Bashir ini menuai kecaman dari organisasi-organisasi internasional semacam Liga Arab dan UA. Pemerintah Sudan sendiri memprotes surat penangkapan tersebut dan menyatakan tidak akan menyerahkan Omar Al- Bashir kepada ICC dengan alasan Sudan bukan merupakan anggota ICC. Tindakan protes dari pemerintah Sudan itu sendiri kemudian diikuti dengan tindakan pengusiran 13 nonpemerintah asing dari Sudan. Tindakan yang dianggap justru akan makin memperparah krisis baik di Darfur maupun di Sudan sendiri. ICC menyatakan bahwa alasan Sudan, yang menerangkan bahwa tindakan Omar Al-Bashir maupun Sudan bukan merupakan yurisdiksi ICC, bukanlah alasan ya ng tepat untuk menggambarkan sejauh mana yurisdiksi ICC dalam menindak pelanggaran berat HAM. Yurisdiksi ICC, dijelaskan dalam Pasal 12 dan 13 Statuta Roma, hanya berlaku terbatas untuk negara anggotanya, kejahatan yang dilakukan di wilayah negara anggotanya, dan situasi yang diarahkan oleh Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB sendiri mengeluarkan Resolusi DK PBB 1593 sebagai dasar pengusutan pelanggaran berat HAM di Darfur. Alasan dari Dewan Keamanan PBB ini lah serta Pasal 25 dan 103 Piagam PBB yang
  22. 22. 10 kemudian menjadi dasar bagi ICC untuk memaksa Sudan menyerahkan Omar Al-Bashir. Keinginan pemeriksaan terhadap Omar Al-Bashir oleh ICC juga berlandaskan dari prinsip yurisdiksi universal. Prinsip ini mengkategorikan suatu kejahatan internasional atau delicta jure gentium dapat diterapkan kewenangan mengadilinya oleh hukum pidana suatu negara atau masyarakat internasional, terlebih lagi perbuatan kejahatan tersebut melanggar kepentingan masyarakat internasional. Kasus Omar Al-Bashir ini nyatanya menjadi ujian bagi ICC dalam upayanya untuk menegakkan hukum internasional, khususnya hukum pidana internasional. Kasus Slobodan Milosevic dapat dijadikan gambaran keberhasilan penyeretan seseorang yang pernah menduduki jabatan yang setara dengan Omar Al-Bashir di Sudan, walaupun masih banyak pelaku pelanggaran berat HAM lainnya di dunia yang lolos karena satu dan lain hal. Setidaknya ICC diharapkan bisa membuktikan kekuasaannya sebagai organ penegak pelanggaran HAM berat. Mengingat bahwa kasus Omar Al-Bashir ini mengibaratkan ICC seperti jaring laba- laba yang hanya bisa menjaring lalat- lalat kecil seperti Sudan dalam kasus Omar Al-Bashir dan Yugoslavia dalam kasus Slobodan Milosevic tetapi tidak bisa menjerat negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, Rusia dan Cina. 10 Keberhasilan ICC ini kemudian akan menjadi terobosan penting dalam 10 Robert Skidelsky, “Perintah Penangkapan Al-Basyir yang Sarat Kemunafikan”, Koran Tempo, Rabu, 1 April 2009.
  23. 23. 11 penegakan hukum pidana internasional menyangkut pejabat negara yang sedang berkuasa, walau hanya dilihat dari koridor kacamata hukum. Namun, keadaan-keadaan ini kemudian menimbulkan pertanyaan sejauh manakah penerapan hak immunitas kepala negara dihadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional dan bagaimana keabsahan surat penangkapan ICC terhadap Omar Al- Bashir selaku kepala negara menurut hukum internasional B. Rumusan Masalah - Bagaimana penerapan hak immunitas kepala negara dalam pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional? - Apakah Surat Penangkapan ICC terhadap Omar Al- Bashir selaku kepala negara sah menurut hukum internasional? C. Tujuan Penelitian Tujuan yang akan dicapai penulis dalam penelitian ini akan mencakup 2 (dua) hal, yaitu: 1. Tujuan Objektif Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan hak imunitas kepala negara dihadapan pengadilan internasional ditinjau
  24. 24. 12 dari segi hukum internasional dan keabsahan surat penangkapan ICC terhadap Omar Al-Bashir selaku kepala negara menurut hukum internasional 2. Tujuan Subjektif Untuk memperoleh data dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. D. Keaslian Penelitian Penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis belum pernah diteliti dan ditulis oleh penulis sebelumnya dan berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tidak ditemukan penelitian mengenai hak immunitas kepala negara dihadapan pengadilan internasional ditinjau dari segi hukum internasional dengan studi kasus terhadap surat penangkapan ICC atas Omar Al-Bashir selaku kepala negara Sudan. Namun ditemukan satu penulisan hukum yang mengangkat tema kekebalan hukum pejabat negara, yaitu penulisan hukum yang disusun oleh Ida Arya Kade Arpriani Kuliaseni pada tahun 2002 dengan judul
  25. 25. 13 “Pengaruh Kekebalan Hukum Pejabat Negara Pelaku Kejahatan Perang Terhadap Pelaksanaan Yurisdiksi International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.” Penulisan hukum tersebut lebih menitikberatkan pembahasan secara spesifik terhadap penerapan yurisdiksi pengadilan ad hoc internasional di Yugoslavia. Sedangkan penulisan hukum yang penulis susun lebih menitikberatkan kepada penerapan hak imunitas kepala negara di hadapan yurisdiksi pengadilan internasional, khususnya ICC (International Criminal Court). Penulis juga menemukan karya tulis yang mengangkat bahasan tentang kewenangan mengadili ICC dari Ari Siswanto pada tahun 2005 yang berjudul,“Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional”. Karya tulis ini lebih fokus kepada pembahasan batasan-batasan kewenangan mengadili ICC. Sedangkan karya penulis ini lebih fokus kepada permasalahan hak imunitas dari pelaku yang dihadapkan ke depan pengadilan internasional. E. Manfaat Penelitian Apabila tujuan di atas telah terpenuhi, maka hasil penulisan hukum ini akan memberikan manfaat dari segi: 1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan sumbangan yang berguna bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan
  26. 26. 14 hukum internasional pada khususnya, terlebih lagi mengenai hak imunitas yang dapat dinikmati seorang kepala negara. 2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berharga kepada pihak-pihak terkait dalam rangka implementasi kebijakan mengenai hak imunitas baik dari segi nasional maupun internasional.
  27. 27. 15 F. Tinjauan Pustaka Hak imunitas yang dapat dinikmati bagi pejabat negara diperoleh dari hukum nasional maupun hukum internasional. Hak ini, pada hukum internasional, dapat dilihat pada kekebalan hukum dan keistimewaan yang diperoleh oleh para perwakilan negara yang sedang melaksanakan tugas dan kewajibannya di wilayah kedaulatan negara lain. Para perwakilan negara ini dalam hukum internasional maupun hukum nasional dikenal dengan nama pejabat diplomatik. Pemberian kekebalan hukum dan keistimewaan pada pejabat diplomatik ini merupakan bukti sejarah diplomasi dalam pergaulan masyarakat internasional yang telah berkembang menjadi ketentuan hukum kebiasaan internasional. Kekebalan hukum dan keistimewaan yang dapat dinikmati oleh para pejabat diplomatik ini diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Konvensi tersebut menjabarkan hak-hak para perwakilan negara ini dalam pasal 29, 30 ayat 1, dan 31 ayat 1.11 Pasal 29 konvensi menyebutkan bahwa, “The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any 11 Grant V McClanahan, 1989, Diplomatic Immunity Principles, Practices, Problems, Institute for The Study of Diplomacy, Georgetown University, Washington DC, hal 187, 193
  28. 28. 16 attack on his person, freedom or dignity.” Sedangkan Pasal 30 ayat 1 menerangkan bahwa,“The private residence of a diplomatic agent shall enjoy the same inviolability and protection as the premises of the mission.” Pasal 31 ayat 1 juga menyebutkan keistimewaan yang diperoleh oleh pejabat diplomatik ketika memegang jabatan sebagai perwakilan negara di salah satu negara sahabat. Pasal tersebut menyebutkan bahwa: A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, except in the case of : 1. A real action relating to private immovable property situated in the territory of the receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the mission; 2. An action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State; 3. An action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic agent in the receiving State outside his official functions. Pasal 29 Konvensi menerangkan bahwa seorang pejabat diplomatik merupakan seorang perwakilan negara yang berhak menikmati kekebalan hukum. Sebagai pejabat diplomatik, ia tidak dapat ditangkap ataupun ditahan dan merupakan kewajiban negara penerima untuk mengambil tindakan-tindakan pencegahan guna melindungi para perwakilan negara ini. Sedang menurut Pasal 30 ayat 1, kekebalan hukum tidak hanya dinikmati oleh pejabat diplomatik itu sendiri tetapi juga diberikan kepada gedung kantor dan rumah kediaman pejabat diplomatik itu sendiri. Pasal 31 ayat 1 menegaskan kembali mengenai kekebalan hukum pejabat
  29. 29. 17 diplomatik terhadap yurisdiksi pengadilan pidana, perdata dan administrasi. Namun kekebalan ini tidak berarti pejabat diplomatik dapat berbuat seenaknya. Pemberian hak ini murni sebagai fasilitas yang diberikan negara penerima agar pejabat diplomatik tersebut tidak mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakan tugasnya di negara penerima. Oleh karena itu, kekebalan hukum ini tidak akan berfungsi jika ia memanfaatkan kekebalan hukum tersebut untuk mempermudah melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan tidak atas nama negara pengirimnya. Seperti yang tertulis dalam Pasal 31 Konvensi Wina 1961, seorang pejabat diplomatik tetap akan dikenai sanksi hukum jika ia melakukan tindakan-tindakan melawan hukum yang bukan atas dasar kepentingan negara pengirimnya. Imbalan hukum yang diberikan oleh sebuah negara kepada abdi negaranya ini bukanlah dimaksudkan sebagai pemberian sarana perlindungan diri sendiri dan keluarga dari yurisdiksi pengadilan tetapi ditujukan untuk membantu para abdi negara ini dalam melancarkan pelaksanaan tugas dan kewajiban. Keistimewaan ini diberikan dengan alasan bahwa para abdi negara yang diberi tugas untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya pada masyarakat ini layak mendapatkannya. Hal ini dikarenakan seringkali dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang dirasa bermanfaat bagi kepentingan
  30. 30. 18 masyarakat umum, mereka dihadapkan suatu aturan hukum yang sulit untuk dilanggar ketentuannya. 12 Maka dari itu hak atas kekebalan dan keistimewaan tersebut, terutama hak imunitas, menjadi sesuatu yang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari seorang pejabat negara, khususnya kepala negara atau kepala pemerintahan. Pondai Bamu mengatakan: Customary law on the immunity of heads of state and government stipulates that a head of state has immunity, which includes personal inviolability, special protection for his or her dignity, immunity from criminal and civil jurisdiction, and from arrest and/or prosecution in a foreign state on charges concerning all crimes, including international crimes.13 Tapi seringkali dalam suatu pengambilan kebijakan, seorang pejabat negara melakukan penafsiran tersendiri terhadap makna kepentingan umum. Alih-alih menerapkan kebijakan yang populer demi kepentingan masyarakat umum, pejabat negara tersebut menerapkan kebijakan yang menguntungkan diri sendiri maupun segelintir golongan tertentu. Hal inilah yang kemudian menjadi alasan dasar pengkajian hak imunitas yang dapat dinikmati seorang pejabat negara di depan hukum. Perbenturan hak imunitas pejabat negara terhadap suatu sistem Penegakan hukum ini sering ditemukan dalam kasus-kasus pelanggaran 12 J.C.T Simorangkir, 1983, Hukum dan Konstitusi Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, hal: 35 13 Pondai Bamu,“Head of State Immunity and the ICC: Can Bashir be Prosecuted?”, Oxford Transitional Justice Research Working Paper Series, Agustus 2008
  31. 31. 19 berat HAM, karena konsep pelanggaran berat HAM mengakui dan menerapkan suatu pertanggungjawaban individu dalam penegakannya. Hal ini berdasarkan hukum kebiasaan internasional, yang menyatakan secara tegas bahwa seorang pelaku pelanggaran berat HAM tidak boleh dibebaskan dari kewajiban hukum untuk mempertanggungjawabkan kejahatan yang telah ia lakukan. Berkaitan dengan pelanggaran berat HAM tersebut, Pasal 6 London Agreement 8 Agustus 1945 menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis kejahatan yang harus diadili sebuah Mahkamah Kejahatan Internasional. 14 Kejahatan-kejahatan tersebut adalah: 1. Crimes against peace, which are planning, preparation, initiation, or waging of war aggression or a war in violation of international treaties, agreements, or assurance or participation in a common plan or conspiracy for any forgoing; 2. War crimes, which are violations of the law or custom of war; and 3. Crimes against humanity, which are murder, exterminaton, enslavement, deportation, and other inhuman acts committed against any civilian population before or during the war or prosecution on political, racial, religious grounds in execution of or in connection with any crime within any jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated. Sedikit banyak berdasarkan London Agreement bisa kita kategorikan dalam tiga hal, yaitu Kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap perdamaian. 14 GPH Haryomataram, Hukum Humaniter, Rajawali-Jakarta, 1984
  32. 32. 20 Perkembangan pemikiran akan pelanggaran berat HAM dimulai dari kesadaran kolektif bangsa-bangsa di dunia terhadap perlunya perlindungan HAM secara internasional setelah kejadian-kejadian pada Perang Dunia ke II (PD II). Kejadian-kejadian tersebut menorehkan suatu sejarah baru dalam hukum pidana internasional dengan pembentukan dua pengadilan perang, yaitu Nuremberg Trial dan Tokyo Trial. 15 Pengadilan ini mengadili pejabat-pejabat negara dari Jerman dan Jepang yang dirasa bertanggungjawab terhadap kejahatan-kejahatan dan kekejian pada PD II walaup un dalam pembentukannya disinyalir sebagai suatu upaya yang bersumber dari Victory’s Justice pihak sekutu sebagai pemenang PD II. Pemikiran terhadap pelanggaran berat HAM melahirkan suatu konsep internasionalisasi HAM. Hal ini mengembangkan pemikiran bahwa HAM merupakan sesuatu yang hal yang harus diperhatikan setiap negara di dunia dalam hal pemajuan penghormatan dan perlindungan HAM di masing- masing negara. Seiring dengan itu, pelanggaran berat HAM juga dilandasi dengan prinsip yurisdiksi universal. Prinsip ini menerangkan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku atas perbuatan pidana yang melanggar kepentingan masyarakat internasional sehingga perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional atau delicta jure gentium. Karya tulis Linda Malone mengatakan,“Universal jurisdiction is based on the philosophy that when a person violates international law in such a grotesque and profound manner, all states 15 JG Starke, 1989, Pengantar Hukum Internasional I, Sinar Grafika, Jakarta, hal 81-89
  33. 33. 21 have an obligation to prosecute.”16 Oleh karena itu, yurisdiksi universal yang merupakan perluasan asas dalam hukum pidana internasional menerangkan kewajiban adanya suatu pertanggungjawaban individu dalam pelanggaran berat HAM. Hal ini selaras dengan pendapat Bruce Broomhall yang menggambarkan karakter khas dari hukum pidana internasional, yaitu: 1. Pertanggungjawaban individu. 2. Pertanggungjawaban pidana tersebut tidak tergantung dari jabatan yang melekat pada seseorang. 3. Pertanggungjawaban individual tersebut tidak tergantung apakah undang-undang nasional mengecualikan dari pertanggungjawaban tersebut. 4. Pertanggungjawaban dimaksud mengandung konsekuensi penegakan hukum melalui mahkamah pidana internasional atau melalui pengadilan nasional yang dilaksanakan pada prinsip universal. 16 Linda Malone, “Does Saddam Hussein Have Head of Stae Immunity?”, http://law.case.edu/saddamtrial/entry.asp?entry_id=2, law.case.edu, diakses pada tanggal 20 April 2009
  34. 34. 22 5. Terdapat hubungan erat secara historik, praktek dan doktrin antara hal- hal yang dilarang dari undang-undang dan landasan hukum internasional pasca perang dunia kedua. 17 Pertanggungjawaban pidana terhadap pelanggaran HAM mensyaratkan adanya suatu upaya hukum nasional dari negara yang bersangkutan terlebih dahulu. Hal ini merupakan penghormatan terhadap kedaulatan suatu negara untuk dapat mengadakan suatu proses hukum terhadap warga negaranya sebelum berada di bawah yurisdiksi hukum internasional (exhaution of local remedies). Namun apabila semua upaya hukum domestik telah selesai ditempuh dan tidak memuaskan atau ada indikasi kuat bahwa upaya hukum domestik tersebut tidak jujur, tidak efektif, dan ditunda-tunda tanpa ada alasan yang jelas maka hal ini dapat dibawa ke hukum internasional, dalam hal ini suatu pengadilan internasional yang bersifat ad hoc ataupun Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Penegakan hukum pidana internasional yang dilakukan oleh ICC mengisyaratkan adanya kewenangan untuk mengadili individu yang telah melakukan kejahatan perang. Penegakan hukum oleh ICC juga menempatkan semua orang sama di hadapan statuta ICC tanpa membedakan kapasitas jabatan seperti jabatan kepala negara atau 17 Bruce Broomhall, seperti yang tertulis dalam Eddy O.S Hiariej, 2009, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Penerbit Erlangga, Jakarta, hal 43
  35. 35. 23 pemerintahan, anggota pemerintahan atau parlemen, dan suatu dewan perwakilan atau pejabat pemerintah. G. Hipotesis ICC sebagai instrumen penegak hukum pidana internasional memiliki kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap individu- individu. Hal ini berlaku tak terkecuali pejabat negara yang memiliki kekebalan hukum, dalam hal ini kepala negara. Pelanggaran berat HAM yang terjadi di wilayah darfur sejak tahun 2002 sudah memberikan dasar suatu permulaan proses hukum terhadap individu pelaku oleh ICC.
  36. 36. 24 H. Metode Penelitian 1. Jenis Data a. Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan-ketentuan hukum internasiona l. Bahan-bahan ini dapat diperoleh, terutama dalam sumber-sumber hukum internasional, yaitu: § Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa § Statuta Roma § Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik § Resolusi Dewan Keamanan PBB 1556 § Resolusi Dewan Keamanan PBB 1564 § Resolusi Dewan Keamanan PBB 1593 § Putusan Pre-Trial Chamber 1 ICC No. ICC-02/05-01/09 pada tanggal 4 Maret 2009. b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer meliputi karya yang ada hubungannya dengan pokok bahasan yang akan diteliti baik dalam bentuk buku, skripsi, majalah, jurnal hukum, informasi yang dimuat di internet (website, e-jornal, e-news) dan sebagainya.
  37. 37. 25 c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-baha n tertulis yang menunjang penulisan hukum seperti: § Kamus Hukum § Kamus Besar Bahasa Indonesia § Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan § Kamus Bahasa Inggris-Indonesia 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini akan dilakukan dengan teknik studi pustaka dengan mengambil lokasi penelitian pada: a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta b. Unit Perpustakaan II Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 3. Teknis Pengumpulan Data Data-data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan/dokumen, yakni dengan cara mencari bahan-bahan hukum yang diperlukan melalui buku-buku literatur dan sumber
  38. 38. 26 dokumentasi lainnya, untuk kemudian diklarifikasi berdasarkan variabel permasalahan. 4. Analisis Data Data-data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis berdasarkan kualitas data. Untuk memahami makna dari bahan-bahan yang diperole h maka akan diinterpretasikan dengan jalan: a. Interpretasi gramatikal, yaitu mengetahui makna sesuatu dengan cara menfsirkan sesuai susunan kata/bunyi bahasanya. b. Interpretasi historis, yaitu untuk mengetahui sejarah lahirnya suatu peristiwa berdasarkan waktu dan tempat kejadiannya. c. Interpretasi dengan bahan intrinsik, yaitu penafsiran dengan berdasarkan pada bahan-bahan atau referensi lain yang mendukung Pada akhirnya, penarikan kesimpulan dengan cara berpikir: a. Deduksi, yaitu menyimpulkan dari hal- hal yang bersifat abstrak ke hal- hal yang bersifat konkret.
  39. 39. 27 b. Induksi, yaitu menyimpulkan dari hal- hal yang bersifat konkret ke hal- hal yang bersifat abstrak.
  40. 40. 28 I. Sistematika Penulisan Hukum Penulisan hukum ini dibahas dalam beberapa bab yang terdiri dari: Bab I berisi pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, hipotesis, cara penelitian dan sistematika penulisan hukum. Bab II berisi tinjauan umum mengenai hak imunitas, terdiri dari pembatasan istilah hak imunitas dan pertanggungjawaban individu sebagai subjek hukum internasional dalam pengadilan internasional Bab III berisi tinjauan umum mengenai pengadilan internasional. Pembahasan ini terdiri dari sejarah mahkamah kejahatan internasional, pembatasan yurisdiksi ICC, dan pengaruh hak imunitas kepala negara terhadap pelaksanaan yurisdiksi ICC (pembahasan kasus Omar Al- Bashir) Bab IV berisi kesimpulan
  41. 41. 29 BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK IMUNITAS A. Hak Imunitas 1. Jenis-jenis Hak Imunitas Dalam kaitannya dengan Personalitas Hukum dan Pengakuan, subyek hukum internasional menikmati semacam keistimewaan atau hak-hak tertentu, baik dari hukum nasional maupun hukum internasional. Keistimewaan tersebut salah satunya adalah imunitas terhadap proses hukum dari peradilan negara lain yang dapat dinikmati oleh negara- negara dan organisasi internasional. Hak imunitas ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu imunitas negara (state immunity) dan imunitas diplomatik dan konsuler. a. Imunitas Negara Kepala negara, sebagai bagian dari pengertian pejabat negara, sering diidentikkan dengan souvereign immunity dalam hal perolehan kekebalan hukum. Imunitas diberikan kepada pejabat negara, terutama kepala negara, karena kepala negara merupakan gambaran atau perlambangan dari negara yang bersangkutan. Hal ini menempatkan
  42. 42. 30 kepala negara sebagai perlambangan kedaulatan suatu negara berdaulat baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Arti pemberian imunitas itu sendiri memiliki makna bahwa dengan kekebalan hukum, kepala negara memiliki kompetensi untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap penting dalam mewujudkan tertibnya kehidupan kenegaraan serta meningkatkan harkat dan martabat negaranya di lingkungan dunia internasional. Persoalan tentang keberadaan pengadilan internasional pada awalnya diperdebatkan dengan adanya imunitas negara dan doktrin kedaulatan negara yang membentengi suatu perbuatan negara terhadap langkah hukum dari negara lain. 18 Pemberian hak imunitas kepada kepala negara tidak dapat dilepaskan dari teori imunitas negara. Teori ini menempatkan posisi bahwa suatu negara memiliki kekebalan di hadapan pengadilan, baik itu nasional maupun asing. Sejarah dari imunitas kedaulatan diidentikkan dengan premis bahwa raja tidak dapat berbuat salah (the king can do no wrong) dan raja tidak dapat diadili oleh pengadilannya sendiri (the king cannot be sued in his own courts), yang menempatkan kedaulatan personal dari sebuah negara ada pada kepala negaranya. 19 18 Muladi, “Pengadilan HAM dalam Konteks Nasional dan Internasional”, Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Jakarta, 2003, hal 420 19 Marlar Maw,”Recent Trends in the Principle of State Immunity”, http://dspace.lib.niigata- u.ac.jp/dspace/bitstream/10191/1055/1/18_0231.pdf, dspace.lib.niigata-u.ac.jp, diakses pada tanggal 13 Juli 2009.
  43. 43. 31 Sehingga imunitas kedaulatan negara pada dasarnya adalah tidak dapat dilakukannya penuntutan terhadap seorang raja atau kepala negara. Perkembangan ini menegaskan bahwa imunitas pribadi raja adalah imunitas negara. Bahkan Blackstone, seorang penyokong teori ini menyatakan bahwa tidak mungkin seorang raja berbuat tidak adil sebagai dasar dari pendapatnya. 20 Berdasarkan teori imunitas negara terdapat dua doktrin imunitas, yaitu imunitas mutlak (absolut immuity) dan imunitas terbatas (restrictive immunity). Imunitas mutlak berkembang pada abad ke-18 dimana negara sepenuhnya kebal atau memilki kekebalan penuh dari yurisdiksi negara lain dalam semua perkara tanpa melihat dan memperhatikan adanya keadaan-keadaan tertentu. 21 Konsep ini selaras dengan prinsip “par in parem non habet imperium” yang menggambarkan bahwa hakim suatu negara memandang dirinya tidak memiliki kewenangan untuk duduk mengadili suatu negara berdaulat lainnya. Imunitas mutlak dirumuskan pertama kali oleh pengadilan yaitu dalam kasus THE SCHOONER EXCHANGE v Mc. FADDON. Keputusan Hakim Marshall pada kasus ini di tahun 1812 telah berulangkali dijadikan acuan sebagai sikap yudisial mengenai doktrin 20 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, 1999, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Pengadilan Asing, Alumni, Bandung, hal 14 21 Marlar Maw, Loc.cit
  44. 44. 32 imunitas mutlak. Salah satu pendapat hakim dalam putusan tersebut adalah: the jurisdiction of the nation within its own territroy is necessary exclusive and absolute. Any restriction upon it, deriving validity an external source, would imply a dimunation of its sovereignity to the extent of the restriction, and an investment of that sovereignity to the same extent in that power which would impose such restriction. 22 Putusan tersebut menyatakan bahwa negara menikmati hak imunitas mutlak dan dalam perkembangannya penggunaan doktrin ini menempatkan bahwa negara tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik dalam hal apapun. Namun kemudian timbul masalah ketika negara mulai masuk ke dalam kegiatan-kegiatan komersial. Negara-negara pun banyak melakukan modifikasi terhadap prinsip imunitas mutlak. Sebagian disebabkan karena prinsip imunitas memungkinkan perusahaan negara (state enterprises) untuk mendapat keuntungan melebihi perusahaan swasta. 23 Adanya sejumlah badan-badan pemerintah dan perusahaan negara, industri yang dinasionalisasi serta organ-organ negara lainnya merupakan reaksi terhadap prinsip imunitas mutlak. Masalah keuntungan perusahaan negara inilah yang mendorong lahirnya prinsip imunitas terbatas (restrictive immunity) dengan tetap mengakui atau memberikan kekebalan apabila menyangkut kegiatan 22 DJ Harris, 1998, Cases and Materials on International Law, Sweet & Maxwell, London, hal 289 23 Marlar Maw, loc.cit
  45. 45. 33 pemerintahan (governmental activity), namun apabila negara melakukan kegiatan komersial (commercial activity) maka kekebalan tersebut tidak dapat diberikan. 24 Tindakan pemerintah demi kepentingan publik yang disertai dengan tetap diberikannya kekebalan disebut dengan istilah acta jure imperii, sementara tindakan yang berkaitan dengan komersial disebut dengan acta jure gestionis. Teori imunitas terbatas menjelaskan bahwa negara hanya dapat menuntut imunitas kedaulatannya apabila bertindak sebagai suatu negara atau suatu kesatuan politik berdaulat yang melahirkan suatu tindakan politik berupa tindakan berdaulat pula. 25 Konsep atas imunitas mutlak mulai ditinggalkan sejak adanya Tate Letter yang merupakan Nota Resmi Departemen Luar Negeri AS kepada Departemen Kehakiman AS pada tahun 1952 yang menyangkut adanya jaminan imunitas negara asing di depan pengadilan AS dengan syarat bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan publik. 26 Nilai yang terkandung dalam nota tersebut dan teori imunitas kedaulatan terbatas inilah yang kemudian dikodifikasikan oleh AS menjadi Foreign Sovereign Immunity Act (FSIA) 1976.27 Demikian juga Inggris yang memiliki perkembangan tentang imunitas negara dari 24 ibid 25 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, op.cit, hal 172-173 26 Ibid 27 Section 1604 United States FSIA 1976
  46. 46. 34 absolut menuju terbatas. Seperti di dalam State Immunity Act 1978 yang juga menyediakan imunitas negara asing dalam pengadilan Inggris namun dengan pengecualian-pengecualian. 28 Perkembangan dalam imunitas negara ini pula yang mewarnai terhadap imunitas kepala negara. Sesuai dengan alurnya dari mutlak menjadi terbatas, imunitas negara menempatkan imunitas kepala negara memiliki batasan-batasan pemberlakuan dengan memperhatikan tindakan yang diambil oleh kepala negara tersebut apakah dalam kapasitas kedaulatan negara atau pribadi. Perubahan mendasar ini mengakibatkan dapat diteruskannya suatu gugatan hukum sampai ke pokok permasalahannya (merits). 29 b. Imunitas Diplomatik Kekebalan hukum atau hak imunitas dapat dinikmati oleh pejabat negara di dunia berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional. Hak ini pada dasarnya dapat kita cermati asalnya dalam hukum internasional, yaitu keistimewaan yang diberikan kepada perwakilan negara yang sedang menjalankan tugas dan kewajibannya di wilayah kedaulatan negara lain. Penerapan keistimewaan terhadap perwakilan negara atau yang sering disebut dengan pejabat diplomatik 28 Part 1 Chapter 33 United Kingdom Sovereign Immunity Act 1978 29 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, op.cit, hal 186
  47. 47. 35 ini merupakan bukti sejarah perkembangan diplomasi, yang kemudian menjadi ketentuan hukum kebiasaan internasional, dalam pergaulan masyarakat internasional. Kekebalan dan hak istimewa diplomatik telah lama diakui oleh masyarakat internasional sebagai aspek hukum internasional. Hal ini dinikmati oleh pejabat diplomatik sebagai konsekuensi dari fungsi atau tugas sebagai negara penerima. Kepastian mengenai terpenuhinya hak- hak tersebut kemudian mendorong antara negara- negara untuk membentuk perjanjian bilateral maupun multilateral tentang keistimewaan diplomatik ini. Pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik pada prinsipnya didasarkan pada asas resiprositas. Menurut Suryokusumo30 , hal ini sangat diperlukan dalam rangka mengembangkan hubungan persahabatan antar negara dan menjamin terlaksananya tugas para pejabat diplomatik secara efisian terutama tugas dari negara yang diwakilinya. Hak imunitas dan keistimewaan para pejabat diplomatik tersebut diperoleh berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Piagam 30 Sumaryo Suryokusumo, 1997, Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional, Alumni, Bandung, hal 176-177
  48. 48. 36 pembukaan Konvensi Wina pun memberikan beberapa alasan diberikannya keistimewaan kepada para pejabat diplomatik, yaitu: 1. Recalling that peoples of all nations from ancient times have recognized the status of diplomatic agents. 2. Having in mind the purposes and principles of the Charter of the United Nations concerning the sovereign equality of States, the maintenance of international peace and security, and the promotion of friendly relations among nations. 3. Believing that an international convention on diplomatic intercourse, privileges and immunities would contribute to the development of friendly relations among nations, irrespective of their differing constitutional and social systems. 4. Realizing that the purpose of such privileges and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of diplomatic missions as representing States.31 Selain itu, pasal-pasal yang terdapat dalam Konvensi Wina 1961 semakin meneguhkan kenyataan kebiasaan internasional mengenai kekebalan dan keistimewaan para perwakilan negara. Pasal-pasal tersebut menerangkan bahwa sebagai pejabat diplomatik, perwakilan negara tersebut dapat menikmati beberapa kekebalan dan hak istimewa diplomatik, yang bila dikelompokkan akan meliputi: a. Tidak dapat diganggugugatnya pribadi para diplomat, termasuk tempat tinggal serta miliknya (pasal 29, 30, 31, dan 41); 31 Viena Conventions on Diplomatic Relations 1961, diunduh dari http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_1_1961.pdf, pada tanggal 10 Juni 2009
  49. 49. 37 b. Keistimewaan atau longgarnya yang diberikan kepada para diplomat, yaitu dibebaskannya dari kewajiban membayar pajak, cukai, jaminan sosial dan perorangan (pasal 33-36); dan c. Kekebalan dan keistimewaan yang meliputi, tidak diganggugugatnya gedung perwakilan, arsip-arsip, kebebasan berkomunikasi, pembebasan pajak dari negara penerima (pasal 22, 23, 24, 26, dan 27). Hak imunitas merupakan bentuk perlindungan yang diberikan negara penerima kepada negara sahabat. Selain sebagai bentuk jaminan keamanan yang diberikan, hal ini juga merupakan perwujudan penghargaan atas kepercayaan negara pengirim terhadap negara penerima. Tindakan yang berujung kepada aktifitas timbal balik tersebut (asas resiprositas) merupakan hal yang dicitakan dari keinginan negara-negara peserta Konvensi Wina 1961 untuk membentuk persahabatan antara negara-negara seperti layaknya yang digambarkan dalam pembukaan Konvensi Wina 1961. Tertib Diplomatik dan Protokoler di Indonesia mengatakan bahwa kekebalan merupakan istilah yang umum dengan arti khusus yang meliputi “inviolability” dan “immunity”. 32 Inviolability diartikan sebagai kekebalan terhadap alat-alat kekuasaan negara penerima dan 32 Conventions on Special Missions New York 1969, op.cit.
  50. 50. 38 kekebalan terhadap segala gangguan yang merugikan. Hal ini berkaitan dengan pengaturan dalam pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang mengatakan bahwa pejabat diplomatik inviolable dari alat perlengkapan negara penerima. Sedangkan immunity diartikan bahwa pejabat diplomatik kebal dari jurisdiksi negara penerima, baik yang bersifat pidana, perdata, maupun administratif sesuai yang tercermin dalam pasal 31 ayat 1 Konvensi Wina 1961. Hukum internasional sendiri mengenal 3 (tiga) teori yang digunakan sebagai dasar pemberian kekebalan dan keistimewaan hak diplomatik, yaitu: 1. Prinsip Extratoriality Theory. 2. Prinsip Representative Character Theory. 3. Prinsip Functional Necessity Theory. Prinsip Extratoriality Theory mendasarkan pada anggapan bahwa kediaman atau gedung perwakilan berada di luar wilayah negara penerima dan merupakan suatu perluasan dari wilayah negara pengirim. Teori ini memberikan konsekuensi seorang pejabat diplomatik dianggap tetap berada di negaranya, sekalipun kenyataannya ia berada di wilayah negara penerima. Sehingga untuk itu, ia tunduk terhadap hukum dari negara asalnya, bukan dari negara penerimanya. Akan tetapi, teori ini tidak dapat diterima dengan sempurna dan diterapkan dalam praktek hubungan internasional
  51. 51. 39 karena walau bagaimanapun dalam kenyatannya seorang perwakilan diplomatik harus tetap tunduk pada hukum dimana ia menjalankan aktivitas-aktivitas pekerjaan dan kenegaraannya. Prinsip Representative Character Theory menggambarkan perwakilan diplomatik merupakan perwakilan negara pengirim. Sehingga tindakannya dianggap sebagai perbuatan negara pengirim karena ia bertindak sebagai perwakilan langsung dari kepala negaranya atau negaranya di luar negeri. Anggapan ini kemudian menumbuhkan adagium par im paret non habet imperium, yaitu negara tidak dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap negara berdaulat lainnya, dalam hal ini perwakilan diplomatik. Atas dasar itulah maka negara penerima harus memberikan kekebalan dan hak istimewa kepada perwakilan diplomatik. Sedangkan menurut prinsip Functional Necessity Theory, kekebalan dan keistimewaan diplomatik merupakan suatu keperluan agar perwakilan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Teori ini selain dianggap yang paling memuaskan tetapi juga dianggap yang paling mendekati kebenaran karena seorang diplomat tidak mungkin menjalankan tugasnya dengan baik apabila tidak menikmati kekebalan dan keistimewaan. Dasar pemberian kekebalan ditinjau dari segi yuridis menempatkan Konvensi Wina 1961 sebagai dasar hukumnya dalam dunia
  52. 52. 40 internasional. Praktek hubungan diplomatik yang telah berlangsung bertahun-tahun dalam memberikan kekebalan dan keistimewaan diplomatik, membentuk suatu kebiasaan internasional berdasarkan prinsip resiprositas. Perkembangan kebiasaan internasional ini mendorong masyarakat internasional berkeinginan perlu adanya suatu aturan tertulis atau konvensi internasional yang dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik. Keinginan tersebutlah yang kemudian melahirkan Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Akan tetapi hendaknya jangan dulu pengertian mengenai kekebalan ini dianggap sebagai keistimewaan yang bersifat absolut, dalam arti melekat mutlak pada pribadi sang diplomat, hanya karena ia memiliki status diplomatik yang diakui oleh negara penerima. Kekebalan diplomatik itu memiliki sifat fungsional. Artinya, setiap diplomat menikmati kekebalan demi kelancaran pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik negaranya secara efisien di negara penerima. Penjaminan tersebut membawa pengertian fungsi dari perwakilan diplomatik seperti yang tertuang dalam Pasal 3 (1) Konvensi Wina 1961, yaitu: a. Representing the sending State in the receiving State; b. Protecting in the receiving State the interests of the sending State and of its nationals, within the limits permitted by international law; c. Negotiating with the Government of the receiving State;
  53. 53. 41 d. Ascertaining by all lawful means conditions and developments in the receiving State, and reporting thereon to the Government of the sending State; e. Promoting friendly relations between the sending State and the receiving State, and developing their economic, cultural and scientific relations Oleh karena itu dapat ditegaskan bahwa maksud dan tujuan pemberian kekebalan dan keistimewaan diplomatik itu bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien.
  54. 54. 42 2. Imunitas Pejabat Negara dan Kepala Negara Imunitas pejabat negara atau kepala negara merupakan penganugerahan dari negara terhadap abdi negara terutama dalam fungsinya sebagai pejabat publik. Black Law’s Dictionary mendeskripsikan imunitas dengan “Immunity is any exemption from a duty, liability, or service of process; especially, such an exemption granted to a public official” 33 Hal ini juga dapat kita lihat dalam pendapat Edward J. Kionka 34 yang mengatakan: An immunity is a defence to tort liability which is conferred upon an entire goup or class of persons or entities under circumstances where considerations of public policy are thought to require special protection for the person, activity or entity in question at the expense of those injured by its tortious acts. Historically, tort litigations against unit of government, public officers, and charities, and between spouse, parents and children, has been limited or prohibited on this basis Black Law’ Dictionary pun mengungkapkan kekhususan imunitas mengenai kepala negara dala m pengertian Executive immunity35 yang digambarkan dengan pengertian: 33 Bryan A Garner, 2004, Black Law’s Dictionary, West Publishing Co., St Paul, Minnesota, hal 765 34 Ibid 35 Ibid, hal 766
  55. 55. 43 1. The absolut immunity of the US president or a state governor form civil damages for actions that within the scope of official responsibilities. 2. The qualified immunity from civil claims against lesser executive official, who are liable only if their conduct violates clearly established constitusional or statutory rights. Imunitas pejabat negara, terutama kepala negara, memang tidak disebukan secara tegas dalam Konvensi Wina tetapi hal ini dapat dilihat dan sangat bergantung terhadap konsep kebiasaan dalam imunitas kedaulatan negara. 36 Konsep ini dahulu berasal dari sejarah Eropa ketika makna kedaulatan dan penguasa (biasanya berbentuk monarki) dianggap tidak dapat dipisahkan. Imunitas yang diberikan kepada kepala negara dipandang merupakan perpanjangan dari imunitas yang diberikan oleh dunia internasional berdasarkan kedaulatan negara itu sendiri. Imunitas kedaulatan negara memberikan penjelasan bahwa suatu negara berdaulat memiliki kekuasaan penuh untuk menjalankan kehidupan negaranya sehingga kekuasaan demikian harus dihormati oleh setiap negara lainnya yang juga memiliki kekuasaan tersebut. Berdasarkan sejarah, kepala negara diposisikan layaknya negara itu sendiri. Imunitas yang melekat tidak memiliki pembedaan antara kapasitasnya sebagai pejabat publik maupun pribadi oleh karena itu negara-negara merasa tidak perlu ada praktek pembedaan antara 36 Imunitas bagi kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan pejabat tinggi negara lainnya secara eksplisit tertulis dalam pasal 21 Konvensi Wina 1969 Tentang Misi Khusus.
  56. 56. 44 imunitas kepala negara dengan imunitas kedaulatan negara. 37 Tetapi kemudian ketika masyarakat internasional mengembangkan pendapat pembatasan terhadap imunitas kedaulatan negara, pembedaan kekebalan negara dalam tindakan pribadi atau perniagaan, menjadikan semacam ada ketidakjelasan dalam pengertian imunitas kepala negara. Ketidakjelasan ini bermuara pada dua pendapat, yaitu apakah pengertian imunitas kepala negara akan berubah mengikuti pembedaan imunitas kedaulatan negara dengan imunitas kepala negara atau justru hukum internasional memberikan keistimewaan tingkat tinggi terhadap tidak dapat diganggugugatnya para pemimpin dunia. 38 Perkembangannya ternyata justru condong mengarah ke pembedaan imunitas yang dapat dinikmati kepala negara. Pemberian hak imunitas tidak hanya semata- mata merupakan kebijakan nasional tetapi juga dengan pertimbangan fungsi diplomatik. Kekebalan pejabat negara sering dikaitkan dengan konsep kekebalan bagi agen-agen diplomat, khususnya kekebalan pidana, perdata, dan administrasi, yang memang disediakan dalam Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik. Konvensi ini membedakan antara procedural immunity, yang tersedia kala pejabat tersebut masih menduduki jabatannya, dengan substantive immunity, yang tersedia walaupun sudah tidak menduduki jabatan itu lagi. Tidak 37 Malanczuk dalam Michael A Tunks, Diplomats or Defendants? Defining The future of head-of- state Immunity, Duke Law Journal, Vol 52, 2002, hal 655 38 Muladi, op.cit, hal 422
  57. 57. 45 seperti procedural immunity (imunitas rationae personae) yang bisa melingkupi seseorang baik itu dalam kaitan tindakan pidana dan perdata, substantive immunity (imunitas rationae materiae) hanya berlaku jika tindakan tersebut adalah tindakan negara (tindakan yang dilakukan oleh pejabat dalam rangka menjalankan fungsinya). 39 Jadi dalam kaitannya dengan substantive immunity, mantan pejabat tersebut hanya dapat menikmati kekebalan hukum apabila tindakan yang terdahulu dilakukan merupakan pelaksanaan tugas negara terbatas pada jabatan yang diembannya dulu. Konsekuensi terpenting dengan menjadikan imunitas sebagai atribut pribadi adalah bahwa tuntutan hukum tidak dapat dilaksanakan secara efektif terhadap entitas-entitas yang telah dikebalkan. Apabila pengadilan menentukan bahwa tergugat adalah pribadi yang kebal, maka tuntutan hukum harus ditolak. Oleh karena itu pemberian imunitas ini hanya dapat diberikan dalam artian memang tindakan tersebut demi penjalanan tugas negara. Senada dengan hal tersebut dan setelah menimbang Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi New York 1969 tentang Misi Khusus, dan Konvensi Eropa tentang Imunitas Negara, Satow dalam Guide to Diplomatic Practice mengatakan40 : 39 Pasal 31 dan 39 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. 40 Satow, “Guide to Diplomatic Practice”, http://www.ua.es/up/pinochet/documentos/auto-25-11- 98/londres2.htm, www.ua.es, diakses pada tanggal 22 April 2009
  58. 58. 46 1. The personal status of a head of a foreign state therefore continues to be regulated by long established rules of customary international law which can be stated in simple terms. He is entitled to immunity, probably without exception, from criminal and civil jurisdiction. 2. A head of state who has been deposed or replaced or has abdicated or resigned is of course no longer entitled to privileges or immunities as a head of state. He will be entitled to continuing immunity in regard to acts which he performed while head of state, provided that the acts were performed in his official capacity; in this his position is no different from that of any agent of the state. He cannot claim to be entitled to privileges as of right, although he may continue to enjoy certain privileges in other states on a basis of courtesy. Jadi pandangan yang berkembang adalah kepala negara dapat menikmati semua keistimewaan tersebut terbatas selama ia memegang jabatan tersebut dan memang penggunaannya dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang telah diatur oleh konstitusi. Namun ketika jabatan tersebut sudah tidak dipegang lagi dan pernah terjadi penyimpangan di luar kehendak konstitusi selama masa jabatannya, maka ia dapat dimintai pertanggungjawabannya selaku pribadi. Substantive immunity sendiri telah berevolusi sedemikian rupa akibat sistem yang berkembang pada saat ini. Khusus dalam kasus- kasus tertentu seperti kejahatan perang (grave breaches) terhadap hukum internasional, Substantive immunity yang melekat pada diri seorang mantan kepala negara dapat dilepaskan. Hal ini bisa kita lihat dalam putusan ICJ mengenai kasus antara Kongo dengan Belgia (Abdulaye Yerodia Ndombasi case). Walaupun kasus ini dimenangkan
  59. 59. 47 Kongo dengan alasan kewenangan mengadili, tetapi ICJ memiliki pendapat sendiri mengenai kejahatan internasional yang memang harus dihukum. ICJ berpendapat dalam kejahatan internasional seperti itu, individu tidak lagi dilindungi oleh imunitas walaupun jabatan tersebut tidak diampu lagi oleh individu tersebut. Putusan ICJ mengenai Kongo-Belgia ini selalu dikaitkan dengan kasus yang menimpa Mantan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon dalam pembantaian Kamp Pengungsian Sabra dan Shatila, yang pada saat pelaporan kasus tersebut di pengadilan Belgia (Juni 2001) oleh para korban masih menjabat sebagai perdana menteri. 41 Kasus Ariel Sharon dan Kongo tersebut merupakan bagian dari pola yang berkembang dalam komunitas internasional mengenai peningkatan penggantian gagasan akan kedaulatan negara dengan pertanggungjawaban individu. Tindakan hukum di Belgia ini merupakan anggapan yang terus meningkat tentang pertanggungjawaban individu walaupun konsep tersebut mengancam konsep tradisional dalam hubungan antara negara- negara. Pergerakan yang terjadi terus membimbing menuju arah perkembangan evolusi terhadap hukum, yang kemudian hal ini memicu perdebatan di kalangan praktisi dan akademisi hukum mengenai tidak dapat diganggugugatnya imunitas kepala negara baik yang masih berkuasa 41 ____________, “The Complaint Against Ariel Sharon for his involvement in the massacres at Sabra and Shatila”, http://www.lawsociety.org/Sharon/complaint.htm, www.lawsociety.org, diakses pada tanggal 2 Juni 2009
  60. 60. 48 maupun mantan kepala negara. 42 Sebelum putusan itu sendiri pun, komunitas internasional menolak bahwa konsep imunitas bagi kepala negara yang dituduh telah melakukan kejahatan internasional maupun pertanyaan tentang imunitas bagi kepala negara atau pejabat negara lainnya yang masih berkuasa, belumlah menjadi subyek bahasan dalam hukum internasional. 43 Hal ini menurut sejarah dapat kita temukan dalam Nuremberg Trial, Tokyo Trial, ICTY, dan ICTR. Pengadilan-pengadilan tersebut memiliki fenomena tersendiri yang mewarnai perkembangan hukum pidana internasional terutama terkait imunitas pejabat negara, walaupun dalam hal ini masih dalam lingkup mantan pejabat negara. Fenomena ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari konsep bahwa imunitas yang diemban, baik ketika masih menjabat maupun tidak, dijadikan tameng dalam tindakan pelanggaran kemanusiaan semasa masih menjabat. Pemberian kekebalan dan keistimewaan terhadap seorang pejabat negara terutama kepala negara pada dasarnya mengikuti aturan-aturan hukum nasional yang ada. 44 Ketentuan ini menimbulkan aturan 42 Heidi Altman, “The Future of Head of State Immunity: The Case Against Ariel Sharon”, http://www.ihrc.org.uk/file/03sep24thecaseagainstarielsharon.pdf, www.ihrc.org.uk, diakses pada tanggal 22 April 2009 43 Salvatore Zappala, "Do Heads of State in Office Enjoy Immunity from Jurisdiction for International Crimes? The Ghaddafi Case Before the French Cour de Cassation”, European Journal Of International Law, Vol 12, No 3, 2001, hal 597-598 44 Pemberian imunitas berdasarkan aturan nasional dapat kita temukan dalam imunitas yang melekat pada anggota DPR. Lihat Anonim, “Hak Kekebalan Hukum Anggota DPR Diperluas”, www.plod.ugm.ac.id/plodugm/index.php/berita/politik/196-hak -kekebalan-hukum-anggota-dpr- diperluas, www.plod.ugm.ac.id, diakses pada 17 Juni 2009; lihat juga Pasal 28 huruf f UU No 23
  61. 61. 49 birokrasi yang sangat ketat terhadap pihak-pihak yang ingin berhubungan dengan dengan para pejabat negara, tidak terkecuali aparat penegak hukum dan aturan-aturan hukum. Terdapat aturan- aturan birokrasi tersendiri yang harus diikuti apabila aparat penegak hukum mengaitkan para pejabat negara tersebut dengan suatu kasus hukum, baik itu dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan dalam persidangan. Kekebalan hukum dan keistimewaan, termasuk prosedur hukum yang ketat, diatur dalam hukum nasional suatu negara dengan tujuan sebagai salah satu upaya agar pejabat negara dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sama halnya dengan kekebalan hukum yang diberikan kepada pejabat dipomatik, pemberian hak ini ditujukan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat dan warga negara. Pengaturan kekebalan hukum yang diberikan oleh negara ini menempatkan maksud “kebebasan untuk bertindak” sebagai alasannya. Kebebasan yang dimaksud memiliki tujuan agar pejabat negara dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dengan bebas sehingga tidak tergantung dengan keputusan dari pemerintah negara yang terkadang lambat memberikan respon dikarenakan jaringan tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD; lihat juga SEMA No 4 tahun 2002
  62. 62. 50 birokrasi yang terlalu rumit dan panjang. 45 Kekebalan hukum yang dimiliki oleh pejabat negara sendiri pada situasi biasa tidak akan memiliki dampak apa-apa di masyarakat. Akan tetapi, kekebalan ini akan terlihat dan mulai berperan ketika pejabat negara tersebut tersangkut masalah hukum. Kekebalan dan keistimewaan yang diberikan bukan pemberian dalam cakupan kapasitasnya sebagai individu yang berdiri sendiri tetapi dengan memperhatikan kapasitas sebagai seseorang yang menjalankan amanah negara. Michael A Tunks mengatakan46 : Head of state immunity has sought to achieve the goals of both sovereign and diplomatic immunity by: 1. Recognizing an appropriate degree of respect for foreign leaders as a symbol of their state’s sovereign independence; and 2. Ensuring that they are not inhibited in performing their diplomatic functions. Pendapat ini mempertimbangkan bahwa dalam hak imunitas, posisi kepala negara tidak hanya dilihat sebagai kedaulatan negara tetapi juga dalam pelaksanaan fungsi diplomatik. Posisi ini kemudian yang memberikan benang merah antara pemberian kekebalan hukum terhadap agen diplomatik dan pejabat negara, terutama kepala negara. 45 Ridwan, Fully Handayani, ”Hukum Administrasi Negara”, http://repository.ui.ac.id/dokumen/lihat/1642.pdf, repository.ui.ac.id, diakses pada tanggal 14 Juli 2009 46 Michael A Tunks, op.cit.hal 654
  63. 63. 51 Namun pemberian kekebalan hukum yang dinikmati oleh pejabat negara sebagai pengabdi dalam lingkup domestik atau nasional, berbeda dengan yang dinikmati oleh keluarga dan pembantu- pembantu pribadi pejabat diplomatik. Pemberian tersebut diberikan kepada pejabat negara dengan kapasitasnya sebagai bagian pohon birokrasi nasional. Kekebalan hukum juga diberikan oleh pemerintah sebuah negara kepada warga negaranya yang menduduki jabatan pemerintahan tertentu dengan harapan pejabat negara tersebut akan memberikan kemampuan terbaiknya selaku abdi negara dan loyal dalam mengabdi. Sebenarnya ketika kita bicara kekebalan dan keistimewaan yang dapat dinikmati oleh pejabat negara dan kepala negara, ada beberapa hal yang tidak dapat dilepaskan dari profil seorang pejabat negara seperti kekuasaan. Kekuasaan yang dimaksud merupakan buah serta alat dari jabatan publik yang diembannya dengan tujuan agar dapat memberikan kebebasan bagi pejabat publik dalam melaksanakan ide- ide pembangunannya, yang terkadang terbentur dengan aturan normatif yang ada. Sejak dikenalnya konsep hubungan (interaksi) sosial di dalam sejarah kehidupan manusia untuk mencapai tujuan memenuhi berbagai kebutuhan, perihal kekuasaan negara terus mengalami perkembangan yang kontroversi, kompleks dan diplomatis. Keadaan ini cukup tercermin setidak-tidaknya terwujud dari makna “dualisme”
  64. 64. 52 eksistensi kekuasaan itu sendiri yaitu di satu sisi merupakan sesuatu yang “mempesona” di lain sisi merupakan hal yang “menakutkan”. 47 Mempesona karena multifungsinya yang dapat digunakan untuk mencapai segala sesuatu yang dikehendaki oleh pemegang kekuasaan, sedangkan menakutkan dalam artian penyelenggara kekuasaan ketika menjalankan tugasnya dan mencapai tujuannya seringkali melanggar hak-hak hidup rakyat yang dikuasainya. Bahkan di berbagai negara berkembang, kekuasaan diidentikkan dengan aspek kekerasan dan pemaksaan sehingga dalam praktek kesehari- hariannya lebih banyak menyengsarakan rakyat. 48 Meskipun setiap waktu dapat menimbulkan fenomena yang menakutkan, akan tetapi kekuasaan mutlak dibutuhkan dalam kelangsungan pergaulan masyarakat dan kehidupan bernegara, atau juga untuk mencapai tujuan-tujuan dari pendirian suatu negara yang berarti kekuasaan tersebut adalah fungsional demi kesejehateraan hidup setiap individu dalam negara. Oleh karena itu dibutuhkan pembatasan-pembatasan dan juga mekanisme pengawasan untuk mengatur kekuasaan itu sendiri. Mekanisme konkrit dan efektif untuk memegang peran pengawasan dan batasan-batasan tersebut adalah hukum. Hukum selain menjadi alat kekuasaan dan tameng pelindung kekebalan pejabat negara, juga menggariskan definisi batasan-batasan 47 Frans Magnis Suseno, 1988, Kuasa dan Moral, Gramedia, Jakarta, hal 1 48 Mc Iver, 1985, Jaring-Jaring Pemerintahan, Aksara Baru, Jakarta, hal 98
  65. 65. 53 pelaksanaan tugas demi kepentingan negara. Sehingga apabila penyelewengan kekuasaan terjadi dan menuju ke arah kesewenang- wenangan, maka hukum memberikan jalan untuk meluruskannya seperti tujuan dari hukum itu sendiri. Jadi walaupun imbalan hukum yang dapat dinikmati oleh pejabat negara telah diakui oleh hukum nasional tetapi bukan berarti mampu membebaskan kewajiban mereka dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan-perbuatannya, khususnya perbuatan melawan hukum. Sama halnya dengan pejabat diplomatik, pejabat negara dalam skala nasional pun memiliki batasan-batasan area yang dapat ditolerir dalam pelaksanaan tugasnya serta sanksi hukum yang dapat dibebankan kepadanya apabila memang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam kapasitasnya sebagai individu untuk kepentingan pribadi. Imbalan hukum diberikan dalam rangka penyelenggaraan tugas. Hal ini berangkat dari kesulitan penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan kekuasaan yang sedemikian luasnya, jika tanpa disertai dengan adanya keluwesan-luwesan tertentu di pihak penyelenggaraannya, dengan kata lain tujuan negara ataupun upaya meningkatkan kesejahteraan umum akan menghadapi berbagai kendala yang semakin berat apabila sikap-tindak penyelenggara kekuasaan benar-benar “dibelenggu” atau secara “ rigid’ harus sesuai dan menurut hal- hal yang dinormakan di dalam berbagai ketentuan
  66. 66. 54 perundang-undangan. Oleh sebab itu secara teoritik dalam melaksanakan bestuurszorg, kepada badan eksekutif (adaministrasi) negara diberikan “freies ermessen”, yaitu suatu kebebasan. 49 Administrasi negara dipekenankan bertindak atas inisiatif sendiri dalam menyelesaikan berbagai persoalan mendesak yang dalam kasus tersebut belum ada peraturan terhadapnya atau lembaga yang berwenang untuk menanganinya. Asas diskresi ini diberikan kepada pejabat negara agar mereka dapat dengan leluasa mengurus negara demi kepentingan umum. Asas tersebut sebagai jawaban bahwa pejabat negara tidak boleh menolak mengambil keputusan dengan alasan tidak adanya peraturan yang mengatur sehingga adanya kebebasan menurut pendapatnya sendiri untuk mengambil tindakan asalkan tidak melanggar asas yurisdiksitas dan asas legalitas. 50 Tentunya dengan dibebankannya kebebasan ini, perlu adanya suatu hak perlindungan atas kebebasan bertindaknya tersebut. Hak imunitas yang kemudian tidak bisa dilepaskan dari pengertian kekuasaan seorang pejabat negara, menyediakan perlindungan hukum untuk kebebasan bertindaknya demi kepentingan negara. Namun pada pelaksanaannya terkadang asas diskresi dijalankan melampaui kewajaran sehingga menimbulkan pelanggaran 49 Amir Syamsuddin, “Tanggung Jawab Pidana Pejabat Penegak Hukum”, Jurnal Keadilan, Vol 3, No 6, 2003/2004, hal 27 50 Prajudi Atmosudirjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 85
  67. 67. 55 hukum. Pelanggaran-pelanggaran hukum inilah yang kemudian menjadi pertimbangan pelepasan hak imunitas dari pejabat negara terutama dalam hal perbuatannya tersebut bukan untuk kepentingan masyarakat umum atau negara. Bagi seorang pejabat negara, kekebalan hukum yang mereka peroleh merupakan bagian dari hak yang harus diakui oleh hukum nasional. Hal ini demi kepentingan negara dalam artian untuk kemajuan dan tata tertib kehidupan bernegara sehingga merupakan sesuatu yang wajar apabila pejabat negara menggunakan kekebalan dan keistimewaan tersebut untuk memperlancar pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya dan menjalankan suara tuhan yang diberikan oleh rakyat. Bagi penikmat kekebalan dan keistimewaan, hak tersebut sangat membantu dalam artian untuk pemenuhan tujuan pemberiannya. Hak tersebut juga menjadi alat bantu utama untuk memberikan kepuasan bagi para pihak yang telah memberikan kepercayaan sebagai orang yang layak untuk menjalankan jabatan dan roda pemerintahan.

×