Argumentasi hukum adalah penalaran tentang hukum yang digunakan untuk mencari dasar hukum dalam suatu kasus dan memasukkannya ke dalam peraturan yang ada. Argumentasi hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan hukum seperti kepastian, keadilan, dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

1. ARGUMENTASI HUKUM DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKAT
Makalah Ini Di Susun Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliyah
LOGIKA & ARGUMENTASI HUKUM
Dosen Pengampu : Ustadz Abdur Rohim, SH., M.Kn.
Di susun oleh :
Ahmad Ridotul Muhibbah
Fiki Arisandi
Jefri
Adinda Nur Fitriani
Siti Aminatus Sa’diyah
Fera Anggita
PROGRAM STUDI LOGIKA & ARGUMENTASI HUKUM
FAKULTAS SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
ZAINUL HASAN GENGGONG
KRAKSAAN PROBOLINGGO
28-05-2023

2. I
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb
Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
segala Puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Taufik serta Hidayahnya.
Sholawat serta salam, semoga tetap tercurahkan kepada Suri Tauladan kita,
yakni Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa kebenaran bagi kita semua.
Tidak lupa pula, kami mengucapkan terima kasih kepada Dosen pembimbing
yakni, Bapak Ustadz Abdur Rohim, SH., M.Kn. yang telah membimbing serta
mengajarkan kami. Dan mendukung kami, sehingga terselesaikan makalah yang
berjudul “ARGUMENTASI HUKUM DALAM KEHIDUPAN
MASYARAKAT” dan terima kasih sebesar-besarnya, kami ucapkan kepada
semua rekan yang telah membantu kami sehingga terselesaikan makalah ini.
Ucapan terima kasih tak lupa pula kami ucapkan, sebagai wujud rasa syukur
dengan tersusunnya makalah ini kepada semua pihak yang telah Berartisipasi
selama penyusunan makalah ini. Yang telah dengan tulus dan ikhlas membantu
baik secara formil maupun materil. Terutama kepada Dosen Pembina dan Teman-
teman sekalian.
Kraksaan, 28 Mei 2022
Penyusun
.

3. II
Abstrak
Argumentasi hukum adalah penalaran tentang hukum atau pencarian dasar
tentang bagaimana seorang hakim suatu kasus/perkara hukum, seorang pengacara
berargumentasi tentang hukum dan bagaimana seorang ahli hukum bernalar
tentang hukum. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan, hasilnya
karena tujuan penulisan untuk mengetahui bagaimana penerapan argumentasi
hukum di masyarakat. Hasilnya adalah penerapan dalam masyarakat tidak boleh
bertentangan dengan nilai-nilai dan kehidupan masyarakat.
Abstrak
Legal argumentation is the reasoning of the law or the search for a basis for
how a judge of a case, a lawyer argues about the law and how a jurist reasoned
about the law. The method used is a literature study, the results are because the
purpose of writing is to find out how legal argumentation is applied in society.
The result is that application in society must not conflict with people's values
and life.

4. III
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR................................................................................................................ I
Abstrak................................................................................................................................ II
BAB I.................................................................................................................................... 1
PENDAHULUAN .............................................................................................................. 1
A. LATAR BELAKANG.................................................................................................... 1
B. RUMUSAN MAKALAH.............................................................................................. 2
C. TUJUAN MAKALAH.................................................................................................. 2
BAB II................................................................................................................................... 3
PEMBAHASAN................................................................................................................. 3
A. ARGUMENTASI HUKUM (Legal Reasoning) ............................................................ 3
B. ARGUMENTASI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT................................. 6
PENUTUP............................................................................................................................. 9
C. KESIMPULAN........................................................................................................... 9
D. Saran ....................................................................................................................... 9
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 10

5. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Masyarakat sebagai kumpulan manusia saling berinteraksi
berdasarkan kepentingan masing-masing. Sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya kontak yang berdimensi ganda. Yaitu, saling menjauhkan atau
saling mendekatkan. Kontak yang saling menjauhkan terjadi manakala
kepentingan-kepentingan itu saling bertabrakan (konflik). Dan sebaliknya,
bila saling menguntungkan, maka muncul adalah kontak saling
mendekati(kerjasama). Maka mudahlah dimengerti bila setiap individu
dalam masyarakat disatu pihak berusaha untuk melindungi kepentingan
masing-masing dari bahaya yang mungkin timbul. Sedangkan dilain pihak,
masing-masing orang berusaha untuk saling tolong menolong dalam
mengejar kepentingan bersama.
Untuk melindungi dan memperkembangkan kepentingan itu dapat
dicapai karna sebelumnya telah diadakan peraturan-peraturan yang dapat
menjadi ukuran bagi setiap tingkah laku. Peraturan-peraturan itu
mengharuskan orang bertindak dalam masyarakat. Sehingga kepentingan-
kepentingan orang lain sedapat mungkin terjaga dan terlindungi serta
dapat dikembangkan. Dengan begitu, tanpa hukum tidak aka nada
ketertiban dan tanpa ketertiban, manusia akan kacau karna tidak tau
kemana mereka yang akan pergi dan tidak tahu pula apa yang akan mereka
kerjakan. Suatu system hubungan yang tertib adalah kondisi utama bagi
kehidupan manusia pada setiap tingkat.
Untuk dapat berperan sebagai Instrument pengatur yang
“berwibawa” sehingga dapat berfungsi efektif, maka hukum harus
berorientasi pada tujuan hukum. Yakni keadilan, kepastian, dan
kemanfaatan hukum
Negara Republik Indonesia yang di Proklamasikan pada tanggal 17
Agustus 1945 adalah Negara Hukum. Prisip ini tercemin dari Legalitas

6. 2
Hukum dalam segala bentuknya artinya, hukumlah yang mengharuskan
atau melarang seseorang melakukan perbuatan, sehingga apabila seseorang
melanggar hukum atau tidak terlebih dahulu kita harus mengetahui
bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah
tersebut. Prinsip ini merupakan salah satu ciri negara hukum yaitu
Legalitas hukum dalam segala bentuknya. Yang artinya hukumlah yang
mengharuskan atau melarang seseorang melakukan suatu perbuatan.
Dengan demikian, bila kita ingin mengatakan apakah seseorang itu
dikategorikan melanggar hukum atau tidak, terlebih dahulu kita harus
mengetahui bagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur
masalah tersebut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui
bagaimanakah penerapan Argumentasi Hukum (Legal reasoning) didalam
kehidupan masyarakat.
B. RUMUSAN MAKALAH
1. Apa Pengertian Argumentasi Hukum Itu Sendiri ?
2. Mengapa Harus Ada Argumentasi Hukum Dalam Kehidupan
Masyarakat ?
C. TUJUAN MAKALAH
1. Untuk Mengetahui Pengertian Argumentasi Hukum
2. Guna Untuk Mencapai Tujuan Hukum Yang Sesuai Dengan
Kepastian, Kemanfaatan, Keadilan, dan Kepatuhan

7. 3
BAB II
PEMBAHASAN
A. ARGUMENTASI HUKUM (Legal Reasoning)
Legal Reasoning merupakan suatu kegiatan untuk mencari dasar
hukum yang terdapat di dalam suatu peristiwa hukum, baik yang
merupakan perbuatan hukum (Perjanjian, Transaksi, Perdagangan, dll).
Ataupun yang merupakan kasus pelanggaran hukum (Pidana, perdata
ataupun Administratif). Dan memasukkannya ke dalam peraturan hukum
yang ada. Sedangkan para ahli Teori Hukum mengambil 3 (Tiga)
pengertian tentang Legal Reasoning yaiu;
1. Reasoning untuk mencari Subtansi Hukum untuk
diterapkan dalam masalah yang sedang terjadi.
2. Reasoning dari Subtansi Hukum yang ada untuk diterapkan
putusan yang harus diambil atas suatu perkara yang terjadi.
3. Reasoning tentang putusan yang harus diambil oleh Hakim
dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan semua
aspek.
Ada 2(dua) model Legal Reasoning (Penalaran Hukum) yitu
Systemic Legal Reasoning dan Critical Legal Reasoning. Legal Reasoning
(Systemic Legal Reasoning) yang bercorak Normatif dibangun diatas
sistem penalaran hukum, yang mengandung Unsur-unsur Rasionalisme,
positivsme Hukum, Apriori, Analisa, Deduksi, Koherensi, Penelitian
Hukum Normatif, dan Berfikir Sistemik. Sedangkan Legal Reasoning yang
bercorak Sosiologis dibangun diatas Sistem Penalaran Hukum (Critical
Legal Reasoning) yang Unsur-unsurnya terdiri dari : Empirisme,
Historical, Jurisprudence, Aposteriori, Sintesa, Induksi, Korespodensi,
Penelitian Hukum Sosiologis dan berfikir Kritis.

8. 4
Teori tentang penafsiran yang Lazim dianut di Indonesia berlatar
belakang dari ilmu hukum Dogmatis yang bertolak dari tata hukum yang
ada dalam bentuk peraturan Perundang-undangan dalam rangka memberi
arti agar dapat dimengerti secara Umum melalui Interpretasi/Penafsiran
yang bertujuan memberi makna terhadap Ketentuan-ketentuan Hukum
yang ada di dalam Undang-undang. Ada beberapa jenis Penafsiran yang
ada dalam Sistem Hukum di Indonesia, yaitu;
1) Penafsiran Penambah
Apabila teks Undang-undang mengandung yang Samar-
samar, Penafsiran yang utama ada di dalam penjelasan
Undang-undang itu sendiri.
2) Penafsiran Pelengkap
Memahami Klausula dalam Undang-undang dengan
melakukan Interpretasi penamba, ternyata belum lengkap.
Karena kelengkapan yang dituju dibidang hukum tidak
mungkin keseluruhannya ditentukan oleh Undang-undang,
hanya sebagian yang sesuai dengan rasa keadilan, sehingga
pengertian Undang-undang yang sesungguhnya Benar-
benar dapat di mengerti.
3) Penafsiran Budaya
Disamping kedua penafsiran tersebut di atas, masih terdapat
suatu penafsiran yang bersifat total, yang di sebut dengan
Penfsiran Budaya. Yaitu penafsiran perkara/kasus di bawah
pengaruh keyakinan suatu Masyarakat tertentu yang bukan
bersifat Politis akan tetapi bersifat Sosial Etis. Yang
menentukan apakah suatu perkara/kasus atau masalah
merupakan hal yang layak di Masyarakat tertentu. Oleh
karena itu, Keyakinan-keyakinan Social Etis itu harus
digabungkan dengan Argument yang meyakinkan, dengan

9. 5
demikian Argument tersebut tidak Subjektif lagi, dan
menjadi penafsiran Yuridis yang layak1
.
Legal Reasoning dalam penyusunan Konsep Hukum ada tahap,
diantaranya;
I. Tahap Pertama : Penciptaan Konsep Hukum yang terjadi
sebagaimana di utarakan di atas yaitu dengan
membandingkan suatu kasus dengan Kasus-kasus yang lain.
II. Tahap Kedua : Periode dimana konsep tersebut sedikit
banyaknya menjadi suatu yang tetap, meskipun Reasoning
melalui contoh terus-terus berlangsung untuk
Mengklasifikasikan Hal-hal yang ada di luar dan didalam
konsep tersebut.
III. Tahap Ketiga : Tahap dimana terjadi keruntuhan konsep,
apabila Reasoning melalui contoh kasus telah bergerak ke
depan dan membuktikan bahwa ketetapan yang dibuat
melalui kata-kata tidak diperlukan, dan di mulai lagi
penciptaan konsep hukum yang baru, dan kemudian
mengalami Reasoning kembali. Demikian seterusnya yang
terjadi sebagai suatu lingkaran yang terputus.
Dalam memahami Hukum ada 2(dua) macam Approach yang dapat
digunakan dalam Legal Reaosning yaitu, berfikir sistemik dan kritis. Hal
tersebut merupakan pendeketan dalam Legal Reasoning.
Berfikir kritis adalah cara berfikir menerima sesuatu sebagai benar
bila telah melalui proses pengujian Empiris sebagai saringannya. Empiris
adalah paham yang berpendapat bahwa pengetahuan itu bersumber dari
pengalaman yaitu kontak antara subyek (yang mengamati) dan obyek
(yang diamati). Aliran ini berpendapat bahwa Empiris atau
pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan.
Aliran ini merupakan hukum Interior sebanding dengan
masyarakat, artinya arah perkembangan hukum ditentukan oleh arah
perkembangan Masyarakat, sedangkan arah perkembangan Masyarakat
1
Shidarta, 2006 : 17

10. 6
di tentukan oleh rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah
Masyarakat itu sendiri.
Kondisi ini memungkinkan Hukum tidak tertuli (Living law) lebih
penting dari hukum Tertulis (Hukum Positif), dengan menempatkan
pentingnya hukum tidak tertulis yang hidup di tengah-tengah
Masyarakat. Maka unsur pengalaman adalah penting dalam proses
pembentukan hukum.
Dengan berfikir Sistemik hukum dapat di dekati secara keseluruhan
sebagai sebuah sistem yang bersifat tertutup, final dan tinggal di
terapkan. Sedangkan melalui berfikir Kritis hukum dilihat sebagai suatu
sistem yang bersifat terbuka sehingga dapat dilakukan Perubahan-
perubahan secara Parsial maupun secara keseluruhan sebagai akibat
Interaksi antar sistem tersebut dengan lingkungan sistem.
B. ARGUMENTASI HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT
Dalam memahami hal tersebut, kita terlebih dahulu harus
mengetahui Kaidah-kaidah Hukum Masyarakat yang dikenal adanya
4(empat) Norma/Kaidah/Pedoman bagaimana Manusia itu dalam
pergaulannya bertingkah laku. Norma-norma tersebut adalah Norma
Kesusilaan, Kesopanan, Agama dan Hukum. Dari ke empat norma ini,
yang dianggap memebrikan sanksi yang tegas dalam penerapan sekaligus
sebagai Ultimum Remedium adalah Norma Hukum, karena didalam
Norma Hukum ada sanski yang dianggap memberikan
Nestapa/Penderitaan bagi mereka yang dianggap melanggar aturan
tersebut.
Suatu Penelitian yang ingin mengungkapkan Gejala Sosial dapat
menggambarkan berbagai pendekatan, dimana pendekatan ini berguna
untuk melihat Gejala yang sedang terjadi di dalam Masyarakat, serta hal-
hal apa yang dianggap masih berlaku dalam Masyarakat.
Secara sederhana, Norma (fakta hukum) dapat diartikan sebagai
pedoman tingkah laku, sebagai pedoman berarti Norma adalah dasar
sekaligus Orientasi tingkah laku sebagaimana yang dikehendaki oleh
Norma yang bersangkutan, misalnya Norma Lalu lintas di jalan raya, di

11. 7
Indonesia kendaraan yang berjalan harus mengambil jalur kiri, ini
merupakan dasar dalam penggunaan jalan raya dan sekaligua
memberikan Orientasi bagi pengemudi agar tidak terjadi kecelakan.
Keharusan dan Larangan merupakan dua hal yang tidak dapat
dipisahkan satu dengan yang lainnya. Ketika kita membicarakan
keharusan pada saat itu pula baik secara kenyataan atau Tersirat kita
membicarakan tentang larangan yang mengikuti keharusan tersebut
demikian pula sebaliknya.
Dalam pendekatan Sosiologis hukum dapat dilihat sebagai produk
Interaksi Sosial sehingga hukum dilihat sebagai bagian dari proses Sosial
yang selalu Dinamis. Akhirnya hukum tidak bersifat final namun selalu
berubah mengikuti perubahan Masyarakat. Karena itu perhatian terhadap
Fakta-fakta Non Yuridis (Kepentingan-kepentingan Masyarakat) lebih
utama dibandingkan dengan Fakta-fakta Hukum. Karenanya pendekatan
itu memungkinkan Ilmuan-ilmuan Social Non Hukum ikut serta
Berkontribusi dalam proses perubahan hukum.
Berhubung fakta hukum (Kaidah Hukum), itu hanya berisi perintah
dan larangan yang bersifat Imperative tetapi juga bersifat Fakultatif
menempatkan fakta social (Individu atau Masyarakat) mempunyai ruang
untuk bertindak sesuai dengan Norma Hukum. Dalam situasi seperti ini
Individu atau Masyarakat sangat dipengaruhi oleh Pertimbangan-
prtimbangan Sosiologis sesuai dengan rasa keadilan yang dianut2
.
Hukum yang berlaku adalah hukum yang hidup dalam Masyrakat,
sehingga ketentuan Aturan-aturan yang mengaturnya pun memberikan
sanski yang tegas bagi mereka yang dianggap melnggar aturan tersebut.
Dalam penerapan Legal Reasoning seorang Hakim harus megetahui
bagaimana Karakteristik suatu Legal Reasoning yang baik.
Dalam menerapkan suatu peraturan dalam Masyarakat, sebut saja
Undang-undang, maka dalam pelaksanaanya harus berdasarkan
keinginan Legislative adalah penting, tetapi kata-kata yang digunakan
2
Nur Kholish, 2009 : 47

12. 8
tidaklah cukup jelas untuk dimengerti. Laporan-laporan dan catatan
dalam penyusun undang-undang mungkin dapat menolong
Dalam mengkaji suatu perisitiwa dan/ perbuatan Hukum, proses
legal Reasoning diperlukan untuk menjaga agar peristiwa atau perbuatan
hukum tersebut tetap berada dalam Koridor ketentuan hukum yang
berlaku3
.
Demikian pula untuk menyelesaikan suatu Sengketa hukum yang
terjadi, proses Legal Resoning sangat diperlukan, untuk mendapatkan
Essensi dari sengketa agar dapat menyelesaikannya dengan sebaik-
baiknya dalam lingkup hukum yang berlaku.
Oleh karena itu, penggunaan kedua model Legal Reasoning ini
tergantung pada masalah yang dihadapi (Case by case). Bila yang di
inginkan adalah Efektivitas Hukum guna mencapai ketertiban sosial.
Maka Systemic Legal Reasoning adalah pilihan yang tepat. Tetapi
apabila yang dihadapi efektivitas Hukum dimana dorongan untuk
perubahan hukum begitu kuat, maka Critical Legal Reasoning adalah
metode yang tepat.
3
Titik SJ, 2008 : 12

13. 9
BAB III
PENUTUP
C. KESIMPULAN
1. Penerapan Argumentasi Hukum dalam kehidupan Masyarakat
harus lebih memperhatikan Nilai-nilai/Kaidah-kaidah yang berlaku
dalam Masyarakat. Dan disesuaikan dengan Aturan-aturan yang
ada.
2. Penerapan Argumentasi Hukum, harus dilihat 3 (tiga) tataran yag
saling berhubungan, secara Sistemik, yaitu Paradigma dittingkat
Filsafat adalah Rasionalisme, dan Empirisme. Paradigma Filsafat
hukumnya adalah Legal Positism dan Historical Jurisprudence
D. Saran
1. Dalam menerapkan hukum, hendaklah memilih sistem penalaran
(Legal Reasoning) yang tepat, sehingga produk hukum yang
diinginkan dapat berlaku Efektif.
2. Hendaknya dalam menerapkan Argumentasi Hukum, seorang
hakim harus memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat
(Living Law). Sehingga pembentukan hukum yang hendak dicapai
sesuai dengan keadilan, kemanfaatan, keadilan, dan kepatutan.

14. 10
DAFTAR PUSTAKA
Hadjon, P. M. (2008). Argumentasi hukum.
EFENDI, A., & SUSANTI, D. O. (2020). Logika & Argumentasi Hukum.
Sulistyawan, A. Y. (2021). Argumentasi Hukum.
Eleanora, F. N. (2018). Argumentasi Hukum (legal Reasoning) Dan Kaidah-
kaidah Hukum Masyarakat.