SlideShare a Scribd company logo
1 of 21
Pendidikan Kewarganegaraan
HAKIKAT NEGARA X
Ditulis oleh KKN PPL
Hakikat Negara
Bentuk Negara
Fungsi Dan
tujuan Negara
Semangat
Kebangsaan
PENGERTIAN NEGARA
Kata Negara berasal dari: state (Inggris), staat (Belanda dan
Jerman), etat (Perancis), statum (Latin), yang berarti keadaan yang
tegak dan tetap.
 Negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi dalam suatu
wialyah yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan
pemerintah yang berdaulat.
a. Pertumbuhan Primer dan Sekunder
PRIMER :
( suku)
(kerajaan)
(negara )
( nasional/demokrasi)
Pada umumnya ada 3 (tiga) pendekatan dalam mempelajari
terjadinya negara, yaitu
• melalui proses pertumbuhan primer dan sekunder
• secara teoritis
• secara faktual
1.suku
Kehidupan manusia diawali dan sebuah keluarga, kemudian berkembang
luas menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu (suku). Sebagai
pimpinan, kepala suku bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kehidupan
bersama..
2. Kerajaan
Masyarakat yang paling sederhana tadi Menjadi masyarakat
yang lebih maju yaitu kerajaan. kelompok kelompok individu yang
bergabung telah memiliki kesadaran akan hak milik atas tanah dan
menimbulkan penguasa penguasa.
3. Negara Nasional
Pada awalnya negara nasional diperintah oleh raja yang absolut dan
tersentralisasi. Semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja.
Hanya ada satu identitas kebangsaan.
4. Negara Demokrasi
Rakyat yang semakin lama memiliki kesadaran kebangsaan kemudian
tidak ingin diperintah oleh raja yang absolut. Ada keinginan rakyat untuk
mengendalikan pemerintahan dan memilih pemimpinnya sendiri yang dianggap
dapat mewujudkan aspirasi mereka. Fase ini lebih dikenal dengan “kedaulatan
rakyat”, yang pada akhirnya mendorong lahirnya negara demokrasi.
Lahirnya negara baru yang yang dalam pertumbuhanya di hubungkan
dengan negarayang sebelumnya sudah ada. Munclnya ngara tersebut berkaitan
dengan pengakuan de facto dan de jure.
Terbentuknya negara secara sekunder
Contoh: lahirnya negara Indonesia melalui proses panjang yang mencapai
klimaksnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Lahimya negara Indonesia otomatis
mengakhiri pemerintahan Nederlands Indie (Hindia Belanda) di Indonesia, dan
negara lain kemudian mengakuinya baik secara de facto maupun secara de jure.
b.Pendekatan Teoritis
Pendekatan teoritis pertumbuhan negara adalah pendekatan yang
berdasarkan pada pendapatpendapat para ahli yang masuk akal dan
berbagai hasil penelitian.
c. Pendekatan faktual
Pendekatan faktual adalah pendekatan yang didasarkan pada
kenyataan-kenyataan yang benar-benar terjadi, yang diungkap dalam
sejarah (kenyataan historis).
Bentuk – Bentuk Kenegaraan
1. Negara Kesatuan
Adalah suatu negara yang merdeka yang berdaulat, hanya ada satu pemerintah (pusat)
yang mengatur seluruh daerah . Benuk negara kesatuan adalah
1. Negara kesatuan dengan sistem Sentralisasi ( semua diatur oleh pemerintah pusat)
2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ( otonomi daerah )
2. Negara serikat
adalah suatu negara yang mrupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari
negar seriakt tersebut . Artinya negara yang merdeka , berdiri sendri, namun
mengabungkan diri kebagian suatu negar serikat sehinga menjadi negar bagian yang
melepaskan sebagian kekeuasaannya kepada negara seriakat tersebut.
3. Negara Dominion
adalah suatu negara jajahan ( inggris) yang telah merdka dan
berdaulat, termasuk mengurus politik kedalam dan keluar negeri dan mengakui
raja inggris sebagai rajanya sebagai lambang persatuan mereka.
Negara tersebut adalah :
Australia , Kanada , Malaysia dll.
4. Negara protektorat
adalah suatu negara yang berada dibawah perlindungan. Biasanya
padaurusan hubungan luar negri dan pertahanan.
Di bagi menjadi 2 :
kolonial : urusan hubungan luar negri, pertahanan ,dan sebagian besar
urusan pertahanan dalam negri yang penting diserahkan kepada negar a
pelindung.
internasional : yang protektoratnya meruapakan subyek hukum
internasional. Ex : albania di lindungi Italia, zanzibar di lindungi Inggris
5. Negara Uni
Dua atau lebih negara yang masing – masing merdeka , dan berdaulat
tetapi mempunyai satu kepala negara yang sama .
Uni Riil : negara negara tersebut mempunyai alt kelengkapan dan mengurus
kepentingan bersama sesuai kesepakatan yang telah di tentukan . Belanda –
luxemburg. ( 1890 )
Uni personil : hanya kepala negara yagn sama sedangkan kepentinnga dan alat
kelengkapan negara berbeda . Ausrtia – hongaria ( 1918 )
Uni Sui generis : bentuk negara ini tidak mempunyai alat kelengkapan dan kepala
negara bersama.
Hasil kmb tahun 1949 ( uni indonesia belanda ) namun di bubar kan pada 21 april
1956.
6. Mandat dan trust
bentuk negara tersebut diatur oleh dewan perwakilan PBB.
negara mandat : negara yang bekas jajahan yang kalah perang pada perang
dunia ke II, kemudian diatur oleh pemerintah perwalian denga komisi
mandat PBB.sedangkan negara – negara yang pemerintahannya diawasi
dwan perwakilan PBB disebut TRUST.
FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA
Fungsi negara pada dasarnya hanya dua, yaitu sebagai berikut:
a. Melaksanakan ketertiban (law and order)
Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan
dalam masyarakat, negara harus melaksanakan ketertiban. Negara bertindak
sebagai stabilisator.
b. Menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
fungsi negara dianggap dianggap penting. Setiap negara mencoba
meningkatkan dan memperluas taraf kehidupan ekonomi masyarakat .
c. Pertahanan
Menjaga kemungkinan serangan dari luar . Dengan cara
memfasilitasi angkatan perang yang lengkap beserta peralatan pertahanannya.
d. Menegakkan Keadilan
Keadilan Dimata Hukum .
Menurut E. Mirriam , Lima fungsi Negara yang sesuai dengan keadaan negara
Indonesia
1. Keamanan
2. Ketertiban
3. Keadilan
4. Kesejahteraan umum
5. Kebebasan
Tugas pemerintah dalam Mengurus Rumah tangga negara meliputi :
a. Fungsi reguler ( pemerintah menjalankan fungsinya berkaitan berkaitan
dengan pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung yang dirasakan
landsung oleh masyarakat. Meliputi :
1. poliitical state ( pemeliharaan ketenangan dan ketertiban dan pertahanan )
2. diplomatik ( menjalankan kerukunan dan persahabatan dengan negara lain )
3. sumber Hukum ( pemerintah bertintak adil, terhadap warga negaranya )
4. administratif ( kekuatan berada di tngan rakyat, Demokrasi )
b. Fungsi Agent Of Development ( perkembangan )
1. fungsi stabilisator
a. Stabilitas Politik ( menetapkan situasi politik yang nyaman )
b. Stabilitas ekonomi ( menciptakan perekonomian yang stabil )
c. Stabilisasi sosial budaya ( menghillangkan kebiasaan – kebiasaan di masa lalu
yang dapat menghambat pembangunan )
Tujuan Negara
Beberapa teori tujuan negara:
Teori Individualisme
Teori individualisme berpendapat bahwa negara tidak boleh campur
tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama bagi warga negaranya.
Tujuan dibentuknya negara hanyalah berfungsi untuk menjaga keamanan
dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam
memperjuangkan kehidupannya.
Teori fasisme
Menurut paham fasis, negara bukan ciptaan rakyat melainkan ciptaan
Orang kuat, bila orang kuat sudah membentuk organisasi maka negara wajib
menggembleng dan mengisi jiwa rakyat secara totaliter, dan nasionalisme
Teori Sosialisme
Teori Integralistik
Teori sosialisme berpendapat bahwa negara mempunyai hak
campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal mi
dilakukan agar tujuan negara dapat tercapai. Tujuan negara sosialis adalah
memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap
anggota masyarakat.
. Paham integralistik ingin menggabungkan kemauan rakyat
dengan penguasa (negara). Paham integralistik beranggapan bahwa negara
didirikan bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan
tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat negara
yang bersangkutan.
…..memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial, ………
Tujuan Negara Republik Indonesia
Tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
Ajaran Untuk
Mencintai
bangsa dan
negara .
Semangat Kebangsaan
Nasionalisme
Dalam Arti Sempit
Perasaan cinta terhadap bangsanya secara berlebih
– lebihan sehinga memandang rendah bangsa dan
suku bangsa lainnya.
Ex : fasisime ( diktator , otoritas penguasa ) hitler
Dalam Arti Luas
Perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan
bangsanya , tanpa memandang rendah bangsa dan
negara lain . Lebih mengutamakan persatuan dan
kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan
negaranya demi menjalin hubungan kerja sama .
Patriotisme
adalah semangat dan jiwa yang di miliki oleh seseorang untuk berkorban
atau rela berkorban demi nama suatu bangsa atau negara .
a. Dilingkungan keluarga
peran orang tua di dalam keluarga sangatlah penting . Pendididkan orang tua
sangat membantu perkembangan anak sejak dari lahir hingga dewasa.
ex : membayar pajak tepat waktu, kerja bakti di lingkungan masyarakat .
b. Di lingkungan sekolah
keteladan dapat di beriakan oleh pengurus osis atau pengurus kelas
ex : melakukan sumbangan uang untuk membantu teman yang kena musibah
c. Di lingkungan instansi pemerintahan atau swastaketeladanan seorang
pemimpin ,.
ex : memprakarsai aksi donor darah , baksos dll
d. Pewarisan
bagian dari pewarisan : kerja keras, suka menabung , ulet, tekun dll.diharkan
dengan nilai tersebut terbentuk karakter dan membentuk kepribadian
diri.misal kujungan ke mueseum , berjiwa kreatif dll
e. Pelaksanaan kewajiban
melaksanakan kewajiban sebagai warga negara .
ex : membayar pajak , dll
Hakikat Negara

More Related Content

What's hot

Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi KhususDaerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khususafifahdhaniyah
 
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian duniaDinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian duniaapotek agam farma
 
HAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of LawHAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of Lawguntorotama
 
Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1
Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1
Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1AlImamIslamicSchool
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikShelly Selviana
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumdimahana
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraMuhammad Adnan Novanda
 
PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
PKN - Sistem Hukum dan Peradilan InternasionalPKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
PKN - Sistem Hukum dan Peradilan InternasionalKiki Evi Wahyuliana
 
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesiaWawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesiaLana Karyatna
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)Adinda siti Hapsoh
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaHernaWati14
 
Pendidikan pancasila bab x
Pendidikan pancasila bab xPendidikan pancasila bab x
Pendidikan pancasila bab xMughnibagus
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahanDian Oktavia
 
Sejarah Pancasila
Sejarah PancasilaSejarah Pancasila
Sejarah Pancasilainasalsa
 
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraPpt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraDoris Agusnita
 

What's hot (20)

Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi KhususDaerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
Daerah Khusus, Daerah Istimewa, dan Otonomi Khusus
 
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian duniaDinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
Dinamika peran indonesia dalam perdamaian dunia
 
HAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of LawHAM dan Rule Of Law
HAM dan Rule Of Law
 
Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1
Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1
Pp kn kelas vii perumusan uud nri tahun 1945 1
 
Wawasan Kebangsaan
Wawasan KebangsaanWawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan
 
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu PolitikHubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
Hubungan Ilmu Negara dengan Ilmu Politik
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negaraPengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
Pengertian, unsur, fungsi, dan tujuan negara
 
PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
PKN - Sistem Hukum dan Peradilan InternasionalPKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
PKN - Sistem Hukum dan Peradilan Internasional
 
Identitas Nasional Indonesia
Identitas Nasional IndonesiaIdentitas Nasional Indonesia
Identitas Nasional Indonesia
 
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesiaWawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia
 
Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanMateri kewarganegaraan
Materi kewarganegaraan
 
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
PPT teori dan hukum konstitusi (Hakikat Konstitusi)
 
Ppt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesiaPpt peradilan di indonesia
Ppt peradilan di indonesia
 
Pendidikan pancasila bab x
Pendidikan pancasila bab xPendidikan pancasila bab x
Pendidikan pancasila bab x
 
3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan3. instrumen dasar pemerintahan
3. instrumen dasar pemerintahan
 
Sejarah Pancasila
Sejarah PancasilaSejarah Pancasila
Sejarah Pancasila
 
Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt Ilmu negara ppt
Ilmu negara ppt
 
Pkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 pptPkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 ppt
 
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negaraPpt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
Ppt Mengupas penyelenggara kekuasaan negara
 

Viewers also liked

Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaXAMPRED
 
BAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara
BAB 1 Hakikat Bangsa dan NegaraBAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara
BAB 1 Hakikat Bangsa dan NegaraRiska Wikant
 
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negaraHakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negararcvaganza
 
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negaraPresentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negaraHusien Armansyah
 
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negaraBab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negaraHendrastuti Retno
 
Hakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegaraHakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegaraGhina Maudy
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanElla Feby
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesiarezekysholikhah
 
PKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negaraPKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negaraAbyan Juang
 
Kedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaKedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaNurullkk
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia07051994
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesianova147
 
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALKELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALUniversitas PGRI Yogyakarta
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaFaza Fuadina
 
Bab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusiaBab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusiaNovii Kanadia
 

Viewers also liked (20)

Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat NegaraTeori Tentang Sifat Hakekat Negara
Teori Tentang Sifat Hakekat Negara
 
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
 
Hakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan NegaraHakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan Negara
 
BAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara
BAB 1 Hakikat Bangsa dan NegaraBAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara
BAB 1 Hakikat Bangsa dan Negara
 
Presentasi pkn
Presentasi pknPresentasi pkn
Presentasi pkn
 
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negaraHakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
Hakikat bangsa dan negara, bangsa dan negara
 
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negaraPresentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
 
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negaraBab i kelas x hakikat bangsa dan negara
Bab i kelas x hakikat bangsa dan negara
 
Ppt kewarganegaraan
Ppt kewarganegaraanPpt kewarganegaraan
Ppt kewarganegaraan
 
Hakekat bangsa dan_negara_kd1
Hakekat bangsa dan_negara_kd1Hakekat bangsa dan_negara_kd1
Hakekat bangsa dan_negara_kd1
 
Hakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegaraHakikat berbangsa dan bernegara
Hakikat berbangsa dan bernegara
 
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraanPancasila sebagai konteks ketatanegaraan
Pancasila sebagai konteks ketatanegaraan
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
 
PKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negaraPKn Bab 1 bangsa dan negara
PKn Bab 1 bangsa dan negara
 
Kedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaKedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di Indonesia
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia
 
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALKELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
KELAS X SMA BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
 
Bab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusiaBab iii hak asasi manusia
Bab iii hak asasi manusia
 

Similar to Hakikat Negara

Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesiaPemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesiaBonadea Visakha
 
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republikPengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republikrizalbari
 
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIDeni Wahyu
 
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraanBab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraanArdhiYahya1
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar  pendidikan kewarganegaraanPengantar  pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanbayuandella
 
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiavikyyunanda
 
Perjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesiaPerjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesiaAriezer Canasta
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xTita Ruby
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraanTugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraanIndriani Ilyas
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanAtikadewilestari
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraandianrafika
 
Pendidikan kewarganegaraan negara
Pendidikan kewarganegaraan   negaraPendidikan kewarganegaraan   negara
Pendidikan kewarganegaraan negaraliananofita15
 
kewarga_negaraan
kewarga_negaraankewarga_negaraan
kewarga_negaraanfebastream
 
Makalah bela nkri
Makalah bela nkriMakalah bela nkri
Makalah bela nkrikartoba
 

Similar to Hakikat Negara (20)

Nkri
NkriNkri
Nkri
 
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesiaPemerintahan negara kesatuan republik indonesia
Pemerintahan negara kesatuan republik indonesia
 
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republikPengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
 
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRIwawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI
 
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraanBab i  materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
Bab i materi pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar  pendidikan kewarganegaraanPengantar  pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Materi 7
Materi  7Materi  7
Materi 7
 
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesiaHakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
Hakikat bangsa dan negara kesatuan republik indonesia
 
Perjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesiaPerjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesia
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraanTugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraanPengantar pendidikan kewarganegaraan
Pengantar pendidikan kewarganegaraan
 
Pendidikan kewarganegaraan negara
Pendidikan kewarganegaraan   negaraPendidikan kewarganegaraan   negara
Pendidikan kewarganegaraan negara
 
Sistem Ketatanegaraan
Sistem KetatanegaraanSistem Ketatanegaraan
Sistem Ketatanegaraan
 
Konsepsi negara
Konsepsi negaraKonsepsi negara
Konsepsi negara
 
kewarga_negaraan
kewarga_negaraankewarga_negaraan
kewarga_negaraan
 
Problematika negara bangsa
Problematika negara bangsaProblematika negara bangsa
Problematika negara bangsa
 
Softskill ppt
Softskill pptSoftskill ppt
Softskill ppt
 
Makalah bela nkri
Makalah bela nkriMakalah bela nkri
Makalah bela nkri
 

Recently uploaded

442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptxHendryJulistiyanto
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5KIKI TRISNA MUKTI
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdfvebronialite32
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMmulyadia43
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxSyaimarChandra1
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxRezaWahyuni6
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 

Recently uploaded (20)

442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
442539315-ppt-modul-6-pend-seni-pptx.pptx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
Materi Strategi Perubahan dibuat oleh kelompok 5
 
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
Demonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdfDemonstrasi Kontekstual  Modul 1.2.  pdf
Demonstrasi Kontekstual Modul 1.2. pdf
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMMLaporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
Laporan Guru Piket untuk Pengisian RHK Guru Pengelolaan KInerja Guru di PMM
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptxPrakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
Prakarsa Perubahan dengan Kanvas ATAP & BAGJA.pptx
 
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptxMateri Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
Materi Pertemuan 6 Materi Pertemuan 6.pptx
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 

Hakikat Negara

  • 2. Hakikat Negara Bentuk Negara Fungsi Dan tujuan Negara Semangat Kebangsaan
  • 3. PENGERTIAN NEGARA Kata Negara berasal dari: state (Inggris), staat (Belanda dan Jerman), etat (Perancis), statum (Latin), yang berarti keadaan yang tegak dan tetap.  Negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi dalam suatu wialyah yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintah yang berdaulat.
  • 4. a. Pertumbuhan Primer dan Sekunder PRIMER : ( suku) (kerajaan) (negara ) ( nasional/demokrasi) Pada umumnya ada 3 (tiga) pendekatan dalam mempelajari terjadinya negara, yaitu • melalui proses pertumbuhan primer dan sekunder • secara teoritis • secara faktual
  • 5. 1.suku Kehidupan manusia diawali dan sebuah keluarga, kemudian berkembang luas menjadi kelompok-kelompok masyarakat hukum tertentu (suku). Sebagai pimpinan, kepala suku bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kehidupan bersama.. 2. Kerajaan Masyarakat yang paling sederhana tadi Menjadi masyarakat yang lebih maju yaitu kerajaan. kelompok kelompok individu yang bergabung telah memiliki kesadaran akan hak milik atas tanah dan menimbulkan penguasa penguasa.
  • 6. 3. Negara Nasional Pada awalnya negara nasional diperintah oleh raja yang absolut dan tersentralisasi. Semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja. Hanya ada satu identitas kebangsaan. 4. Negara Demokrasi Rakyat yang semakin lama memiliki kesadaran kebangsaan kemudian tidak ingin diperintah oleh raja yang absolut. Ada keinginan rakyat untuk mengendalikan pemerintahan dan memilih pemimpinnya sendiri yang dianggap dapat mewujudkan aspirasi mereka. Fase ini lebih dikenal dengan “kedaulatan rakyat”, yang pada akhirnya mendorong lahirnya negara demokrasi.
  • 7. Lahirnya negara baru yang yang dalam pertumbuhanya di hubungkan dengan negarayang sebelumnya sudah ada. Munclnya ngara tersebut berkaitan dengan pengakuan de facto dan de jure. Terbentuknya negara secara sekunder Contoh: lahirnya negara Indonesia melalui proses panjang yang mencapai klimaksnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Lahimya negara Indonesia otomatis mengakhiri pemerintahan Nederlands Indie (Hindia Belanda) di Indonesia, dan negara lain kemudian mengakuinya baik secara de facto maupun secara de jure.
  • 8. b.Pendekatan Teoritis Pendekatan teoritis pertumbuhan negara adalah pendekatan yang berdasarkan pada pendapatpendapat para ahli yang masuk akal dan berbagai hasil penelitian. c. Pendekatan faktual Pendekatan faktual adalah pendekatan yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang benar-benar terjadi, yang diungkap dalam sejarah (kenyataan historis).
  • 9. Bentuk – Bentuk Kenegaraan 1. Negara Kesatuan Adalah suatu negara yang merdeka yang berdaulat, hanya ada satu pemerintah (pusat) yang mengatur seluruh daerah . Benuk negara kesatuan adalah 1. Negara kesatuan dengan sistem Sentralisasi ( semua diatur oleh pemerintah pusat) 2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ( otonomi daerah ) 2. Negara serikat adalah suatu negara yang mrupakan gabungan dari beberapa negara bagian dari negar seriakt tersebut . Artinya negara yang merdeka , berdiri sendri, namun mengabungkan diri kebagian suatu negar serikat sehinga menjadi negar bagian yang melepaskan sebagian kekeuasaannya kepada negara seriakat tersebut.
  • 10. 3. Negara Dominion adalah suatu negara jajahan ( inggris) yang telah merdka dan berdaulat, termasuk mengurus politik kedalam dan keluar negeri dan mengakui raja inggris sebagai rajanya sebagai lambang persatuan mereka. Negara tersebut adalah : Australia , Kanada , Malaysia dll. 4. Negara protektorat adalah suatu negara yang berada dibawah perlindungan. Biasanya padaurusan hubungan luar negri dan pertahanan. Di bagi menjadi 2 : kolonial : urusan hubungan luar negri, pertahanan ,dan sebagian besar urusan pertahanan dalam negri yang penting diserahkan kepada negar a pelindung. internasional : yang protektoratnya meruapakan subyek hukum internasional. Ex : albania di lindungi Italia, zanzibar di lindungi Inggris
  • 11. 5. Negara Uni Dua atau lebih negara yang masing – masing merdeka , dan berdaulat tetapi mempunyai satu kepala negara yang sama . Uni Riil : negara negara tersebut mempunyai alt kelengkapan dan mengurus kepentingan bersama sesuai kesepakatan yang telah di tentukan . Belanda – luxemburg. ( 1890 ) Uni personil : hanya kepala negara yagn sama sedangkan kepentinnga dan alat kelengkapan negara berbeda . Ausrtia – hongaria ( 1918 ) Uni Sui generis : bentuk negara ini tidak mempunyai alat kelengkapan dan kepala negara bersama. Hasil kmb tahun 1949 ( uni indonesia belanda ) namun di bubar kan pada 21 april 1956. 6. Mandat dan trust bentuk negara tersebut diatur oleh dewan perwakilan PBB. negara mandat : negara yang bekas jajahan yang kalah perang pada perang dunia ke II, kemudian diatur oleh pemerintah perwalian denga komisi mandat PBB.sedangkan negara – negara yang pemerintahannya diawasi dwan perwakilan PBB disebut TRUST.
  • 12. FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA Fungsi negara pada dasarnya hanya dua, yaitu sebagai berikut: a. Melaksanakan ketertiban (law and order) Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan ketertiban. Negara bertindak sebagai stabilisator. b. Menghendaki kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. fungsi negara dianggap dianggap penting. Setiap negara mencoba meningkatkan dan memperluas taraf kehidupan ekonomi masyarakat . c. Pertahanan Menjaga kemungkinan serangan dari luar . Dengan cara memfasilitasi angkatan perang yang lengkap beserta peralatan pertahanannya. d. Menegakkan Keadilan Keadilan Dimata Hukum .
  • 13. Menurut E. Mirriam , Lima fungsi Negara yang sesuai dengan keadaan negara Indonesia 1. Keamanan 2. Ketertiban 3. Keadilan 4. Kesejahteraan umum 5. Kebebasan Tugas pemerintah dalam Mengurus Rumah tangga negara meliputi : a. Fungsi reguler ( pemerintah menjalankan fungsinya berkaitan berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang mempunyai akibat langsung yang dirasakan landsung oleh masyarakat. Meliputi : 1. poliitical state ( pemeliharaan ketenangan dan ketertiban dan pertahanan ) 2. diplomatik ( menjalankan kerukunan dan persahabatan dengan negara lain ) 3. sumber Hukum ( pemerintah bertintak adil, terhadap warga negaranya ) 4. administratif ( kekuatan berada di tngan rakyat, Demokrasi )
  • 14. b. Fungsi Agent Of Development ( perkembangan ) 1. fungsi stabilisator a. Stabilitas Politik ( menetapkan situasi politik yang nyaman ) b. Stabilitas ekonomi ( menciptakan perekonomian yang stabil ) c. Stabilisasi sosial budaya ( menghillangkan kebiasaan – kebiasaan di masa lalu yang dapat menghambat pembangunan )
  • 15. Tujuan Negara Beberapa teori tujuan negara: Teori Individualisme Teori individualisme berpendapat bahwa negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama bagi warga negaranya. Tujuan dibentuknya negara hanyalah berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya. Teori fasisme Menurut paham fasis, negara bukan ciptaan rakyat melainkan ciptaan Orang kuat, bila orang kuat sudah membentuk organisasi maka negara wajib menggembleng dan mengisi jiwa rakyat secara totaliter, dan nasionalisme
  • 16. Teori Sosialisme Teori Integralistik Teori sosialisme berpendapat bahwa negara mempunyai hak campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal mi dilakukan agar tujuan negara dapat tercapai. Tujuan negara sosialis adalah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi setiap anggota masyarakat. . Paham integralistik ingin menggabungkan kemauan rakyat dengan penguasa (negara). Paham integralistik beranggapan bahwa negara didirikan bukan hanya untuk kepentingan perorangan atau golongan tertentu saja, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat negara yang bersangkutan.
  • 17. …..memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ……… Tujuan Negara Republik Indonesia Tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
  • 18. Ajaran Untuk Mencintai bangsa dan negara . Semangat Kebangsaan Nasionalisme Dalam Arti Sempit Perasaan cinta terhadap bangsanya secara berlebih – lebihan sehinga memandang rendah bangsa dan suku bangsa lainnya. Ex : fasisime ( diktator , otoritas penguasa ) hitler Dalam Arti Luas Perasaan cinta dan bangga terhadap tanah air dan bangsanya , tanpa memandang rendah bangsa dan negara lain . Lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negaranya demi menjalin hubungan kerja sama .
  • 19. Patriotisme adalah semangat dan jiwa yang di miliki oleh seseorang untuk berkorban atau rela berkorban demi nama suatu bangsa atau negara . a. Dilingkungan keluarga peran orang tua di dalam keluarga sangatlah penting . Pendididkan orang tua sangat membantu perkembangan anak sejak dari lahir hingga dewasa. ex : membayar pajak tepat waktu, kerja bakti di lingkungan masyarakat . b. Di lingkungan sekolah keteladan dapat di beriakan oleh pengurus osis atau pengurus kelas ex : melakukan sumbangan uang untuk membantu teman yang kena musibah c. Di lingkungan instansi pemerintahan atau swastaketeladanan seorang pemimpin ,. ex : memprakarsai aksi donor darah , baksos dll d. Pewarisan bagian dari pewarisan : kerja keras, suka menabung , ulet, tekun dll.diharkan dengan nilai tersebut terbentuk karakter dan membentuk kepribadian diri.misal kujungan ke mueseum , berjiwa kreatif dll
  • 20. e. Pelaksanaan kewajiban melaksanakan kewajiban sebagai warga negara . ex : membayar pajak , dll