Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RINGKASAN
BAB I
HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA
A. Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Makhluk Individu
Pengertian manusia : manu...
dari kemerdekaan individual dan kemrdekaan universal
d. Mac Iver menytakan negara sebagai organisasi politik
e. Mr. Kranen...
3. Pemerintah berdaulat
Unsur deklaratif antara lain :
1. Pengakuan dari negara lain
D. Fungsi dan Tujuan Negara Kesatuan ...
keinginannya secara maximal.
5. Montesquieu : tujuan negara adalah melindungi diri manusia sehingga dapat tercipta
kehidup...
c. Peraturan bersifat memaksa
d. Peraturan mempunyai sanksi yang tegas
Ciri-ciri Hukum :
a. Adanya perintah dan larangan
b...
(hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya).
Berdasarkan Waktu yang Diaturnya •
- Hukum yang berlaku saat ...
- UU
- Kebiasaan
-Yurisprudensi
-Traktat
-Doktrin Hukum
E.PERANAN LEMBAGA-LEMBAGA PERADILAN
1. Klasifikasi Lembaga Peradil...
• Pengadilan Militer
Pengadilan Militer hanya mengadili tindak pidana, yang khususnya bagi :
1. Anggota TNI dan POLRI.
2. ...
diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri.
Korupsi adalah tingkah laku y...
g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
masyarakat dan Pemberian penghargaan...
Hak asasi dalam kesamaan hukum adalah hak asasi untuk mendaparkan perlakuan
yang sama di dalam hukum dan pemerintahan (Rig...
rasa sakit atau penderitaan yang hebat
Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai be...
d. Invasi atau agresi suatu negara ke negara lain (The crime of aggression)
• Invasi Irak ke Iran
• Invasi Amerika Serikat...
BAB I
HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA
1. INDIKATOR SATU
MENDESKRIPSIKAN KEDUDUKAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU
DAN MAKHLUK S...
yang artinya kebangsaan. Pahamnya dinamakan nasionalisme artinya paham atau semangat
kebangsaan.
3. MENURUT SOSIOLOGIS / A...
3.INDIKATOR KETIGA MENGANALISIS PENGERTIAN DAN TERJADINYA
NEGARA
A. PENGERTIAN NEGARA
1. ETIMOLOGIS
Negara berasal dari ka...
Negara, suatu masyarakat hukum, suatu persekutuan hukum yang menempati daerah tertentu dan
yang diperlengkapi dengan kekua...
FUSI/PELEBURAN
Penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Jerman Barat dan Jerman Timur jadi
Jerman.
PEMECAHA...
TOKOH
1. Thomas Hobbes.
2. John Locke
3. J.J Rousseau
4. Montesquieu
TEORI KEKUASAAN
· Negara terbentuk atas dasar kekuasa...
2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuan rakyat. Pada masa sekarang, fungsi ini
dianggap sangat penting terutama bagi n...
B.TUJUAN NEGARA
MENURUT PARA AHLI
PLATO
Memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk...
2.UNSUR DEKLARATIF
1. pengakuan luar negeri
Pengakuan dari luar negeri hanya bersifat formalitas belaka demi mempelancar s...
4. Lingkungan masyarakat
Donor, berkurban hewan, bayar pajak, pemugaran rumah kumuh.
Gerakan nasional anti narkoba, menjau...
KLUCKHON
Nilai bukanlah keiginan tetapi apa yang diinginkan. Artinya nilai itu bukan hannya diharapkan
tetapi diusahakan s...
-nilai relegius merupakan nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak yang bersumber dari
keyakinan / kepercayaan manusia. N...
NORMA HUKUM ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hubungan manusia Dalam
masyarakat dalam bentuk pertauran yang dibuat...
MAYERS
Semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditunjukan terhadap tingkah laku manusia dalam
masyarakat serta sebagai...
MENERAPKAN NILAI DAN MACAM-MACAM NORMA DI LINGKUNGAN KELUARGA,
SEKOLAH DAN MASYARAKAT
1. PRAKTEK PENERAPAN BERBAGAI NORMA ...
Hak asasi politik (political right)
Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural right)
Hak asasi untuk memperoleh...
1. SECARA UMUM
A.Faktor Kondidisi Sosial-Budaya
1. Stratifikasi dan status sosial; yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerja...
Keadaan geografis Indonesia yang luas.
B. DARI LUAR NEGERI
Penetrasi ideologi dan kekuatan komunisme.
Penetrasi ideologi d...
Dalam rangka menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, PBB membentuk Komisi PBB untuk
HAM.
Cara kerja Komisi PBB untu HAM unt...
Tentang pengadilan HAM yang telah dibentuk dapat dideskripsikan sebagai berikut
a. Bertugas dan berwenang memeriksa dan me...
4.Hasil pengusutan diselesaikan dan diproses sesuai dengan mekanisme hukum.
5.Perlu perlindungan korban dan saksi pelangga...
Petrus Citra Triwamwoto. ( 2004). Kewarganegaraan SMA Kelas 1, Grasindo, Jakarta.
Nur wahyu Rochmadi. (2003). Kewarganegar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ringkasan materi pkn x

24,732 views

Published on

RANGKUMAN MATERI PKN KELAS X

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ringkasan materi pkn x

  1. 1. RINGKASAN BAB I HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA A. Manusia sebagai Makhluk Sosial dan Makhluk Individu Pengertian manusia : manusia berasal dari "manu" (dari bahasa sansekerta), "sens" (dari bahasa latin) Manusia sebagai makhluk individu artinya manusia merupakan ciptaan Tuhan Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia memerlukan orang lain untuk bartahan hidup. B. Pengertian dan Unsur-Unsur Terbentuknyana Bangsa 1. Pengertian bangsa : 1. Kumpulan orang-orang yang menempati wilayah tertentu 2. Kumpulan manusia yang terikat satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Bangsa adalah kumpulan manusia di wilayah tertentu. atau kumpulan manusia yang saling terikat satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Pengertian-pengertian bangsa menurut para ahli : a. Ernest Renant (Perancis), menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (hasrat untuk bersatu) dengan kesetiakawanan yang agung b. Otto Bauer (Jerman), menyatakn bahwa bangsa adalah kelompok manusia uang mempunyai kesamaan karakter. Karakter tumbuh karena adanya kesamaan nasib c. F. Ratzel (Jerman), menyatakan bahwa bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. d. Hans Kohn (Jerman), menyatakan bahwa bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah 2. Unsur-unsur terbentuknya Bangsa Memiliki cita-cita bersama Memilik sejarah hidup bersama Memiliki adat budaya dan kebiasaan sama Menempati suatu wilayah tertentu Terorganisasi dalam suatu pemerintahan yang berdaulat C. Pengertian Negara dan Unsur-Unsur Negara 1 Pengertian Negara Negara adalah wilayah tempat tinggalnya suatu bangsa atau wilayah di mana suatu bangsa tinggal dan para pemerintah memiliki keuasaan tertinggi Pengertian-pengertian kata negara berdasarkan para ahli : a. George Jellinek menyatakan negara sebagai organisasi kekuasaan dan sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu b. Mr. J.H.A Logeman menyatakan negara sebagai organisasi kemsyarakatan yang dengan kekuasaanya bertujuan mengatur dan mengurus masyarakat tertentu c. G.W.F Hegel menyatakan negara sebagai organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis
  2. 2. dari kemerdekaan individual dan kemrdekaan universal d. Mac Iver menytakan negara sebagai organisasi politik e. Mr. Kranenburg menyatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh suatu kelompok manusia yang disebut bangsa 2 Proses terbentuknya suatu negara Proses terbentuknya suatu negara dapat dibagi menjadi 3 yaitu dengan cara pendekatan primer dan sekunder, pendekatan teoritis dan pendekatan faktual. a. Pendekatan primer dan sekunder Menurut pendekatan ini, pada awalnya suatu negara merupakan kelompok atau suku (genooschaft) yang dibentuk oleh manusia. Kelompok tersebbut kemudian mengangakat pemimpin yang disebut raja. Fase ini disebut kerajaan (rijk). Kemudian setelah raja diangkat raja menjadi sewenang-wenang (pada tahap fase negara nasional). Setelah itu terjadi rakyat menjadi memiliki kesadara kebangsaan semakin tinggi, sehingga akhirnya mereka menurunkan raja dan membentuk suatu pemerintahan barru yangg dapat menyalurkan aspirasi mereka (Fase Negara Demokrasi). Kata kunci : genooschaft - rijk - negara nasional - negara demokrasi b. Pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis adalah pendekatan berdasarkan pendapat para ahli yang masuk akal Menurut pendekatan teoritis, negara terbentuk berdasarkan teori : 1. Teori Ketuhanan Menurut teori ini negara ada karena kehendak Tuhan. 2. Teori Perjanjian Masyarakat Masing-masing individu mengadakan perjanjian untuk membentuk suatu negara 3. Teori Kekuasaan Negara terbentuk atas dasar kekuasaan. Kekuasaan adalah ciptaan mereka yangg paling kuat dan berkuasa. 4. Teori Kedaulatan Kedaulatan Negara : Kekuasaan tertinggi berada pada suatu negara. bukan pada sekelompok orang yang menguasai negara. Kedaulatan Hukum : Hukum lebih tinggi daripada negara berdaulat !! 5. Teori Hukum Alam Hukum alam bukan merupakan buatan negara tapi merupakan kekuasaan alam yang berlaku di setiap tempat dan waktu. 3. Pendekatan Faktual Adalah pendekatan yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang benar-benar terjadi yang diungkapkan dalam sejarah. 3. Unsur-unsur negara Negara memilik unsur deklaratif dan konstitutif. Unsur konstitutif antara lain : 1. Rakyat (adalah mereka yang berdiam di suatu negara) 2. Wilayah
  3. 3. 3. Pemerintah berdaulat Unsur deklaratif antara lain : 1. Pengakuan dari negara lain D. Fungsi dan Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia 1 Pengertian Negera Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionlisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa dan seluruh tampah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. 2. Fungsi Negara Secara umum terlepas dari ideologi yang dianutnya, setiap negara menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak harus ada. Fungsi tersebut adalah sebagai berikut : 1. Melaksanakan penertiban (Law and order) : untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan–bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. Dalam fungsi ini negara dapat dikatakan sebagai stabilisator. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. 3. Pertahanan : fungsi ini sangat diperlukan untuk menjamin tegaknya kedaulatan negara dan mengantisipasi kemungkinan adanya serangan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa (negara). Untuk itu negara dilengkapi dengan alat pertahanan. 4. Menegakkan keadilan : fungsi ini dilaksanakan melalui lembaga peradilan. 3. Teori-teori fungsi negara : 1. Individualisme/ Liberalisme : menjaga keamanan dan ketertiban agar hak dan kebebasan individu terjamin. 2. Negara hukum murni : menjaga dan menciptakan keamanan dan ketertiban. 3. Welfare state : tidak hanya menciptakan ketertiban saja tetapi secara aktif mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. 4. Komunisme : mebagai alat penindas/pemaksa dari kelas ekonomi yang kuat terhadap kelas lainnya yang lebih lemah. 5. Anarkhisme : mewujudkan masyarakat yang bebas tanpa organisasi paksaan. Kaum anarkhis tidak memerlukan negara dan pemerintah, sehingga fungsi negara dan pemerintah dilaksanakan oleh kelompok yang dibentuk secara sukarela tanpa alat paksaan, polisi, hukum serta pengadilan. Beberapa pendapat para ahli tentang tujuan negara : 1. Plato : tujuan negara adalah memajukan kesusilaan manusia. 2. Roger H Soltau : tujuan negara adalah mengusahakan agar rakyat berkembang serta mengembangkan daya cipta sebebas mungkin. 3. John Locke : tujuan negara adalah menjamin suasana hukum individu secara alamiah atau menjamin hak–hak dasar setiap individu. 4. Harold J Laski : tujuan negara adalah menciptakan keadaan agar rakyat dapat memenuhi
  4. 4. keinginannya secara maximal. 5. Montesquieu : tujuan negara adalah melindungi diri manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang aman, tentram dan bahagia. 6. Aristoteles : tujuan negara adalah menjamin kebaikan hidup warga negaranya. RINGKASAN BAB II SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL A. PENGERTIAN HUKUM, SISTEM, dan SISTEM HUKUM 1. Pengertian Sistem Sistem adalah kesatuan yang uth dari suatu rangkaian yang kait mengkait satu sama lain Unsur: - seperangkat komponen, elemen, bagian - saling berkaitan dan tergantung - kesatuan yang terintegrasi - memiliki peranan dan tujuan tertentu - interaksi antar sistem membentuk sistem lain yang lebih besar 2. Pengertian Hukum Pengertian Hukum menurut Kamus Bahasa Indonesia: 1. peraturan atau adat, yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. 2. undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. 3. patokan (kaidah, ketentuan). 4. keputusan (pertimbangan) yang ditentukan oleh hakim dalam pengadilan, vonis. Pengertian Hukum menurut para ahli: a. Prof. Dr. Van Kan Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam Masyarakat. b. Utrecht Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. c. J. C. T Simorangkir Dan Woerjono Sastropranoto Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan dibuat Oleh badan-badan resmi yang berwajib, yang menentukan tingkah laku dalam lingkungan masyarakat. Sistem Hukum adalah satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu yang dipatuhi dan ditaati oleh setiap warganya. Unsur-unsur Hukum : a. Peraturan atas kaidah-kaidah tingkah laku manusia b. Peraturan dibuat oleh lembaga yang berwenang membuatnya
  5. 5. c. Peraturan bersifat memaksa d. Peraturan mempunyai sanksi yang tegas Ciri-ciri Hukum : a. Adanya perintah dan larangan b. Perintah dan Larangan harus ditaati oleh setiap orang Tujuan Hukum, juga dapat dirinci yaitu : 1. Untuk mewujudkan keadilan 2. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai 3. Melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat 4. Untuk menjamin adanya ebahagiaan hidup Manusia 5. Untuk mengadakan pembaruan masyarakat Fungsi Hukum : 1. Untuk menyelesaika pertikaian 2. Memberikan jaminan dan kepastian Hukum 3. Menata kehidupan masyarakat agar terib dalam pergaulan hidup 4. Memelihara dan mempertahankan aturan tata tertib dalam msyarakat 5. Menciptakan rasa tanggung jawab terhadap perbuatan anggota masyarakat dan penguasa. Sifat Hukum: -mengatur -memaksa B. TATA HUKUM INDONESIA Tata Hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat indonesia berpedoman pada undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat- alat negara yang diberi kekuasaan. C. PENGGOLONGAN HUKUM • Berdasarkan Wujudnya - Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. - Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Alam praktik ketatanegaraan hukum tidak tertulis disebut konvensi (Contoh: pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus) Berdasarkan Ruang atau Wilayah Berlakunya • - Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di daerah tertentu saja (hukum adat Manggarai- Flores, hukum adat Ende Lio-Flores, Batak, Jawa Minangkabau, dan sebagainya. - Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di negara tertentu (hukum Indonesia, Malaysia, Mesir dan sebagainya). - Hukum internasional, yaiu hukum yang mengatur hubungan antara dua negara atau lebih
  6. 6. (hukum perang, hukum perdata internasional, dan sebagainya). Berdasarkan Waktu yang Diaturnya • - Hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum); disebut juga hukum positif - Hukum yang berlaku pada waktu yang akan datang (ius constituendum). - Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang beraku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu. Berdasarkan Pribadi yang Diaturnya • - Hukum satu golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku hanya bagi golongan tertentu saja. - Hukum semua golongan, yaitu hukum yang mengatur dan berlaku bagi semua golongan. - Hukum antargolongan yaitu hukum yang mengatur dua orang atau lebih yang masing- masingnya tunduk pada hukum yang berbeda. Berdasarkan Isi Masalah yang Diaturnya • Berdasarkan isi masalah yang diaturnya, hukum dapat dibedakan menjadi: hukum publik dan hukum privat. - Hukum Publik, yaitu hukum yang mengaur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum. Dalam arti formal, hukum publik mencakup Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara, hukum Pidana dan Hukum Acara. a. Hukum Tata Negara b. Hukum Administrasi Negara c. Hukum Pidana d. Hukum Acara - Hukum Privat (Hukum Perdata), adalah hukum yang mengatur kepentingan orang-perorangan. Perdata, berarti warga negara pribadi, atau sipil. Sumber pokok hukum perdata adalah Buergelijk Wetboek (BW). Dalam arti luas hukum privat (perdata) mencakup juga Hukum Dagang dan hukum Adat. Hukum Perdata dapat dibagi sebagai berikut: a. Hukum Perorangan b. Hukum Keluarga c. Hukum Kekayaan d. Hukum Waris e. Hukum Dagang (Bersumber dari Wetboek Van Koopehandel) f. Hukum Adat D. SUMBER HUKUM Adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa a. Sumber Hukum Materil -keyakinan -individu -umum b. Sumber Hukum Formal
  7. 7. - UU - Kebiasaan -Yurisprudensi -Traktat -Doktrin Hukum E.PERANAN LEMBAGA-LEMBAGA PERADILAN 1. Klasifikasi Lembaga Peradilan Dalam UU no. 4 thn 2004, diuraikan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam empat lingkungan peradilan yaitu : a. Peradilan umum, berwenang menyelesaikan perkara perdata dan perkara pidana. b. Peradilan Agama, berwenang menyelesaikan perkara perdata dibidang tertentu atas permohonan orang yang beragama islam. c. Peradilan militer, berwenang menyelesaikan perkara pidana militer/tentara. d. Peradilan Tata Usaha Negara, bewrwenang menyelesaikan perkara tata usaha Negara/administrasi Negara. Kekusaan kehakiman menurut organisasinya adalah terdiri atas : a. Mahkamah Agung sebagai badan peradilan Negara tertinggi dilingkungan kekuasaan kehakiman. b. Badan-badan kehakiman yang dibagi atas : Peradilan umum yang mencakup : 1. pengadilan negeri tingkat 1 2. pengadilan negeri tingkat banding 3. pengadilan negeri tingkat kasai oleh mahkamah agung Perdailan militer yang mencakup : 1. mahkamah militer 2. mahkamah militer tinggi 3. mahkamah militer utama 2.Perangkat Lembaga Peradilan • Pengadilan Umum 1. Pengadilan Negeri 2. Pengadilan Tinggi 3. Mahkamah Agung • Peradilan agama 1. Pengadilan Agama 2. Pengadilan Tinggi Agama • Peradilan Tata Usaha negara 1.Pengadilan Tata Usaha Negara 2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
  8. 8. • Pengadilan Militer Pengadilan Militer hanya mengadili tindak pidana, yang khususnya bagi : 1. Anggota TNI dan POLRI. 2. Seseorang yang menurut Undang-Undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI dan POLRI 3. Anggota jawatan atau Golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI dan POLRI menurut UU. 4. Tidak termasuk 1, 2, 3 tetapi menurut keputusan Menhankam yang ditetapkan dengan persetujuan Menteri Hukum dan HAM harus diadili oleh Pengadilan Militer. • Pengadilan Tata Usaha Negara Kehadiran Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia terbilang baru, hal tersebut dapat kita lihat dari perundangan yang mengaturnya, berdasarkan UU. No. 5 Tahun 1986 dengan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1991 sebagai perundangan yang pertama di bidang ini di Indonesia. Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan badan yang berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. 3.Tingkatan Lembaga Peradilan a) Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) b) Pengadilan tingkat Kedua c) Kasasi oleh mahkamah agung 4.Peran Lembaga Peradilan a) Lingkungan Peradilan Umum b) Lingkungan Peradilan Agama c) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara d) Lingkungan Perdilan Militer e) Mahkamah Konstitusi F. SANKSI NORMA A. Norma Agama adalah norma mutlak yang berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sanksinya: mendapat dosa B. Norma Kesusilaan adalah petunjuk hidup yang berasal dari akhlak atau dari hati nurani sendiri tentang apa yang lebih baik dan apa yang buruk. Sanksinya: akan dikucilkan orang lain C. Norma Kesopanan adalah petunjuk hidup yang mengatur bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat . Sanksinya: akan dicemoohkan oleh masyarakat dalam pergaulan . D. Norma Hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau peraturan-peraturan oleh pemerintah. Sanksinya: dipenjara atau denda. G. UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA 1.Pengertian korupsi Korupsi adalah mengambil secara tidak jujur perbendaharaan milik publik atau barang yang
  9. 9. diadakan dari pajak yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan memperkaya dirinya sendiri. Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi suatu jabatan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan berupa status, kekayaan atau uang untuk perorangan, keluarga dekat atau kelompok sendiri Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut: • perbuatan melawan hukum; • penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana; • memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi; • merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; 2.Sejarah Pemberantasan korupsi di Indonesia Pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibagi dalam 3 periode, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. • Orde Lama Dasar Hukum: KUHP (awal), UU 24 tahun 1960 Antara 1951 - 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. • Orde Baru Dasar Hukum: UU 3 tahun 1971 Korupsi orde baru dimulai dari penguasaan tentara atas bisnis-bisnis strategis. • Reformasi Dasar Hukum: UU 31 tahun 1999, UU 20 tahun 2001 Pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh beberapa institusi: 1. Tim Tastipikor (Tindak Pidana Korupsi) 2. Komisi Pemberantasan Korupsi 3. Kepolisian 4. Kejaksaan 5. BPKP 6. Lembaga non-pemerintah: Media massa Organisasi massa (mis: ICW) 3. Dasar hukum Pemberantasan Korupsi a) Pancasila sila kelima yaitu, ―keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia‖ b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 c) Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi d) Undang-Undang RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme e) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi f) Undang-Undang RI Nomor 30 tahun 2002 tentang Korupsi Tindak Pidana Korupsi
  10. 10. g) Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta masyarakat dan Pemberian penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 4.Klasifikasi Perbuatan Korupsi a. Korupsi yang dilakukan oleh orang perseorangan atau korporasi b. Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri c. Korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara 5.Macam-Macam Gerakan Anti Korupsi a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) b. Indonesia Corruption Watch (ICW) c. Transparency International (TI) 6.Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi 1. Menanamkan aspirasi,semangat ,dan spirit nasional yang positif dengan mengutamakan kepentingan nasional,kejujuran serta pengabdian pada bangsa dan negara melalui sistem pendidikan formal, non-formal, dan pendidikanagama. 2. Melakukan sistem penerimaan pegawai berdasarkan perinsip achievement atau keterampilan teknis dan tidak lagiberdasarkan norma ascription yang dapat membuka peluang berkembangnya nepotisme. (Rekruitmen pejabatsecara adil dan terbuka). 3. Para pemimpin dan pejabat selalu dihimbau untuk memberikan keteladanan, dengan mematuhi pola hidupsederhana, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. (Pengawasan dari atasan terkait semakinditingkatkan) 4. Memiliki kelancaran layanan administrasi pemerintah, untuk para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang RINGKASAN BAB III UPAYA PEMAJUAN, PENGHORMATAN, DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA A. Pengertian, Perkembangan, dan Macam-Macam Hak Asasi Manusia 1. Pengertian dan Macam-Macam HAM Hak asasi manusia adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1 Macam-Macam HAM: 1. Hak asasi pribadi (personal rights) Hak asaspi ribadi adalahh ak kebebasanb eragama,b eribadats esuadi engank eyakinan masing-ma-singm. enyatakanp endapat, dan kebebasanb erserikata tau berorganisasi. 2. Hak asasi ekonomi (property rights) Hak asasi ekonomi meliputi hak pemilikan sesuatu, hak membeli atau menjual sesuatu. serra hak untuk mengadakan perjanjian atau kontrak.. 3. Hak asasi dalam kesamaan hukum
  11. 11. Hak asasi dalam kesamaan hukum adalah hak asasi untuk mendaparkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan (Rights of Legal Equality) ataudikenal dengan hak kesamaan hukum. 4. Hak asasi politik (political right) Hak asasi politik adalah hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, .hak untuk mendirikan partai politik, serta hak untuk mengajukan petisi, kritik, arau saran. 5. Hak asasi dalam perlindungan hukum (procedural rights) Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tatacaradan perlindungan hukum, misalnya hak untuk mendaparkan perlakuan yang wajar dan adil d"l"- penangkapan, penggeledahan,p enyidikan, peradilan, dan pembelaanh ukum. 6. Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and culture rights) Hak asasi sosial dan kebudal'aan merupakan hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan masalah sosial budaya. 2.Upaya Pemerintah dalam Menegakan Hak Asasi Manusia a. Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) b. Pembentukan produk hukum yang mengatur mengenai HAM c. Pembentukan Pengadilan HAM 3.Instrumen Nasional HAM 1.Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. 2.UU No. 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia). 3.Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 4.Keppres No. 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia. 5.Inpres No, 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Nonpribumi dalam Semua Perumusan dan Penyelenggaraan Kebijakan, Perencanaan Pro-gram, ataupun Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemenintahan. 6.UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 7.UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 8.Amandemen kedua UUD 1945 (2000) Bab XA Pasal 28A — 28J mengatur secara eksplisit Pengakuan dan Jaminan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. 4.Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pelanggaran HAM yang sering muncul biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut: a. Diskriminasi, yaitu pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara yang langsung maupun yang tidak langsung berdasarkan pembedaan manusia atas dasar agama,suku, ras, etnik, kelompok, golongan, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, dan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan, baik secara individual maupun kolektif dala, semua spek kehidupan b. Penyiksaan, adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan
  12. 12. rasa sakit atau penderitaan yang hebat Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut: a. Pelanggaran HAM berat, yaitu pelanggraan HAM yang berbahay dan mengancam nyawa manusia seperti pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dsb. Penanganan kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM b. Pelanggaran HAM ringan, yaitu pelanggaran HAM yang tidak mengancam keselamtan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi B.Instumen Hukum dan Peradilan Internasional Hak Asasi Manusia 1. Instrumen HAM Internasional a. Periode sebelum berdirinya PBB • Magna Charta dicetuskan pada 15 Juni 1215 yang prinsip dasarnya memuat pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih penting daripada kedaulatan raja. • Petition of Rights • Hobeas Corpus Act adalah undang- undang yang mengatur tentang penahanan seseorang dibuat pada tahun 1679 di Britania Raya • Bill of Rights merupakan undang-undang yang dicetuskan tahun 1689 dan diterima parlemen Inggris • Declaration des Droits de L’homme et Du Citoyen di Perancis tahun 1789 yaitu pernyataan mengenai hak-hak manusia dan warga negara. • Declaration of Indenpendence di Amerika Serikat tahun 1776 b. Periode setelah berdirinya PBB • Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights). • Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) • Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social dan Cultural Rights) • Konvensi Genosida (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) • Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) • Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminsasi Rasial (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination) • Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) • Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) • Konvensi Mengenai Status Pengungsi (Convention relating to the Status of Refugees ) 2.Kasus-Kasus Pelanggaran HAM internasional a. Kejahatan Genosida (The crime of genocide) • Pembantaian My Lai • Pembantaian Sabra dan Shatila b. Kejahatan melawan kemanusiaan (Crime againts humanity) c. Kejahatan perang (War crimes)
  13. 13. d. Invasi atau agresi suatu negara ke negara lain (The crime of aggression) • Invasi Irak ke Iran • Invasi Amerika Serikat beserta sekutunya kepada Irak 3.Sanksi Internasional atas Pelanggaran HAM 1.Di berlakukannya travel warning terhadap warga negaranya 2.pengalihan investasi atau penanaman modal asing 3.Pemutusan hubungan diplomatik 4.Pengurangan bantuan ekonomi 5.Pengurangan tingkat kerjasama 6.Pemboikotan produk eksport 7.Embargo Ekonomi
  14. 14. BAB I HAKIKAT BANGSA DAN NEGARA 1. INDIKATOR SATU MENDESKRIPSIKAN KEDUDUKAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU DAN MAKHLUK SOSIAL. A. PENGERTIAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK INDIVIDU Individu, artinya perseorangan atau pribadi yang terpisah dari orang lain. Manusia sebagai makhluk individu terdiri dari unsur jasmani (raga) dan rohani (jiwa) yang tidak dapat dipisah- pisah, jiwa raga inilah yang membentuk individu. Manusia juga diberi potensi atau kemampuan (akal, pikiran, perasaan dan keyakinan) sehingga sagub berdiri sendiri serta bertanggung jawab terhadap dirinya. Melalui akal dan pikirannya manusia dapat menaklukkan makhluk lain dan memanfaatkan segala sesuatu untuk keperluan hidupnya. Dengan akal pikirannya pula manusia dapat melakukan berbagai inovasi (penemuan teknologi komunikasi, computer, informasi) Sedangkan perasaan dan keyakinan adalah suatu kelebihan yang dimiliki manusia untuk dapat membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Dengan perasaan dan keyakinan yang ada, manusia dapat berhubungan dengan kodrat gaib, yaitu Tuhan. Sedangkan individualisme adalah paham yang menganggap diri sendiri lebih penting dari pada orang lain. B. PENGERTIAN MANUSIA SEBAGAI MAKHLUK SOSIAL Menurut Aristoteles (384-322 SM) salah seorang ahli pikir Yunani Kuno, bahwa manusia itu adalah Zoon Politicon atau makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Status makhluk sosial melekat pada diri setiap individu. Ia tidak bisa bertahan hidup secara utuh hannya dengan mengandalkan dirinya sendiri saja. Sejak lahir sampai meninggal dunia manusia memerlukan bantuan atau kerjasama dengan orang lain. 2. INDIKATOR KEDUA MENGANALISIS PENGERTIAN DAN UNSUR TERBENTUKNYA BANGSA A. PENGERTIAN BANGSA 1. PENDAPAT PARA AHLI 1. ERNEST RENAN Bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama ( hasrat untuk bersatu ) dengan perasaan kesetiakawanan yang agung. 2. OTTO BAUER Bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter, karakteristik tumbuh karena adanya kesamaan nasib. 3. F. RATZEL Bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggalnya (paham geopolitik) 4. HANS KOHN Bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. 5. JALOBSEN, LIPMAN Bangsa adalah suatu kesatuan budaya (cultural unity) dan kesatuan politik (political unity) 2. MENURUT ISTILAH Istilah bangsa terjemahan dari kata nation (bahasa Inggris) kata nation berasal dari bahasa latin, natio artinya sesuatu telah lahir, yang bermakna keturunan. Kelompok orang yang berada dalam satu keturunan. Nation dalam bahasa Indonesia artinya bangsa. Nation berubah jadi national
  15. 15. yang artinya kebangsaan. Pahamnya dinamakan nasionalisme artinya paham atau semangat kebangsaan. 3. MENURUT SOSIOLOGIS / ANTROPOLOGIS Bangsa adalah persekutuan hidup yang disatukan oleh adanya kesamaan sejarah, tradisi, keturunan, kepecayaan, budaya dan bahasa. Ikatan itu disebut ikatan primordial. Dengan ikatan itu kita bisa membedakan antara Suku Bangsa Batak dan Suku Bangsa Jawa atau Sunda. Persekutuan hidup, artinya perkumpulan orang-orang yang saling membutuhkan dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu wilayah tertentu. Persekutuan hidup itu dapat berupa persekutuan hidup mayoritas dan minoritas. 4. MENURUT POLITIS Bangsa dalam pengertian politik adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan teringgi keluar dan kedalam, diikat oleh sebuah organisasi kekuasaan / politik, yaitu negara beserta pemerintahnya, serta di ikat oleh satu kesatuan wilayah nasional, hukum, perundang-undangan yang berlaku. 5. MENURUT KBBI Bangsa adalah orang-orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah serta berpemerintahan sendiri B. UNSUR TERBENTUKNYA BANGSA HANS KOHN FAKTOR OBJEKTIF Kebanyakan bangsa terbentuk karena adanya faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dari bangsa lain, yakni sbb: - kesamaan keturunan - wilayah, bahasa. - adat istiadat. - kesamaan politik. - perasaan, agama. Faktor objektif terpenting terbentuknya suatu bangsa adalah, adanya kehendak atau kemauan bersama atau nasionalisme. FRIEDRICH HERTZ EMPAT UNSUR 1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional yang terdiri atas kesatuan sosial, ekonomi, politik, agama, kebudayaan, komunikasi dan solidaritas. 2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional sepenuhnya, yaitu bebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing terhadap urusan dalam negerinya. 3. Keinginan akan kemandirian, keunggulan, individualisme, keaslian dan kekhasan. 4. Keinginan untuk menonjol (unggul) di antara bangsa-bangsa dalam mengejar kehormatan, pengaruh dan prestise 2. UMUM 1. Ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu. 2. Berada dalam satu wilayah tertentu. 3. Ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri. 4. Secara psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, dan secita-cita 5. Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lain.
  16. 16. 3.INDIKATOR KETIGA MENGANALISIS PENGERTIAN DAN TERJADINYA NEGARA A. PENGERTIAN NEGARA 1. ETIMOLOGIS Negara berasal dari kata staat (Belanda , Jerman) dan state (Inggris) kedua kata itu berasal dari bahasa latin yaitu status atau statum yang berarti menempatkan dalam keadaan berdiri, membuat berdiri .Status juga berarti menunjukan sifat atau keadaan tegak dan tetap. Negara juga berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti wilayah, kota, atau penguasa. Negara adalah organisasi yang di dalamnya ada rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang berdaulat, dalam arti luas negara merupakan kesatuan sosial yang diatur secara konstitusional untuk mewujudkan kepentingan bersama. 2. SECARA UMUM 1. Suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. 2. Suatu perserikatan yang melaksanakan suatu pemerintahan, melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan untuk memaksa yang berada dalam suatu wilayah masyarakat tertentu, dan membedakannya dengan kondisi masyarakat dunia luar untuk ketertiban sosial. 3. Suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut warganya dalam ketaatan pada perundangan melalui penguasaan kontrol dari kekuasaan yang sah. 4. Suatu assosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat atau wilayah, dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah, untuk maksut tersebut pemerintah diberi kekuasaan memaksa. 3. MENURUT PARA AHLI GEORGE JELLINEK Negara adalah organisasi kekuasaan dan sekelompok manusia yang mendiami wilayah tertentu HEGEL Negara adalah organisasi kesusilaan yang muncul sebagai sintesis dari kemerdekaan individual dan kemerdekaan universal KRANEN BURG Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena adanya kehendak dari suatu golongan atau bangsa KARL MARK Negara adalah alat kelas yang berkuasa (kaum borjuis/kapitalis)untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain (proletariat/buruh) SOLTAU Negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. DJOKOSOETONO Negara adalah suatu organisasi manusia atau kumpulan manusia yang berada dibawah suatu pemerintahan yang sama SOENARKO Suatu jenis dari suatu organisasi masyarakat yang mengandung tiga kriteria, yaitu harus ada daerah, warga negara, dan kekuasaan tertentu. BELLEFROID
  17. 17. Negara, suatu masyarakat hukum, suatu persekutuan hukum yang menempati daerah tertentu dan yang diperlengkapi dengan kekuasaan tertinggi untuk mengurus kepentingan bersama. MR. M. NASRUN Negara adalah suatu bentuk pergaulan hidup tertentu, yang harus memenuhi tiga syarat pokok: rakyat tertentu, daerah tertentu, pemerintahan yang berdaulat. LOGEMAN Organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tujuan untuk mengatur dan memelihara masyarakat tertentu dengan kekuasaannya. Organisasi itu adalah ikatan-ikatan fungsi atau lapangan-lapangan kerja tetap B.TERJADINYA NEGARA Terjadinya negara dapat dilihat dari beberapa cara antara lain: 1. MENURUT RIWAYAT PERTUMBUHANNYA. 1. PERTUMBUHAN PRIMER FASE GENOOTSCHAFT Kehidupan manusia diawali dari sebuah keluarga, kemudian berkembang jadi kelompok masyarakat hukum tertentu (suku) yang dipimpin oleh kepala suku sebagai primus interpares (orang pertama di antara yang sederajat) FASE KERAJAAN (RIJK) Kepala suku sebagai primus interpares kemudian menjadi seorang raja dengan cakupan wilayah yang lebih luas yang dilengkapi dengan persenjataan dan membangun angkatan bersenjata sehingga raja jadi berwibawa. Dengan demikian lambat laun tumbuh kesadaran akan kebangsaan dalam bentuk negara nasional. FASE NEGARA NASIONAL Pada awalnya negara nasional diperintah oleh raja yg absolut dan tersentralisasi.semua rakyat dipaksa mematuhi kehendak dan perintah raja.hanya ada satu identitas kebangsaan. fase demikian dinaamakan fase nasional. 2. PERTUMBUHAN SEKUNDER Negara sebelumnya telah ada, namun karena adanya revolusi, intervensi dan penaklukan, muncullah negara yang menggantikan negara yang ada tersebut. Kenyataan terbentuknya negara secara sekunder tidak dapat dimungkiri, meskipun cara terbentuknya kadang-kadang tidak sah menurut hukum. FASE NEGARA DEMOKRASI Rakyat sadar bahwa mereka tak mau terus diperintah oleh raja yang absolut. Sekaligus berkeinginan untuk ambil bagian dalam mengendalikan pemerintahan dan memilih pemimpinnya sendiri sebagai perwujudan aspirasi mereka. Fase ini disebut dengan kedaulatan rakyat yang pada akhirnya mendorong lahirnya negara demokrasi. 2.TERJADINYA NEGARA PENDEKATAN FAKTUAL OCCOPATIE (PENAKLUKAN) Suatu daerah yagg tidak bertuan kemudian diambil alih dan didirikan negara di wilayah itu. Liberia dijadikan negara oleh budak negro kemudian menjadi negara mardeka 1847 SEPARATISE (PEMISAHAN) Memisahnya suatu bagian wilayah negara dan terbentuknya negara baru. tapi negara lama masih ada. India, India, Pakistan, Bangladesh, Belgia dari Belanda, Tim-Tim dari Indonesia PERJUANGAN (PROKLAMASI) Negara itu hasil dari rakyat suatu negara, yang dijajah oleh negara lain. Mis, Indonesia
  18. 18. FUSI/PELEBURAN Penggabungan dua atau lebih negara menjadi negara baru. Jerman Barat dan Jerman Timur jadi Jerman. PEMECAHAN Terbentuknya negara-negara baru akibat terpecahnya negara lama sehingga negara sebelumnya menjadi tidak ada lagi. Yugolavia, Uni Soviet. ANEXATIE (PENCAPLOKAN) Suatu negara berdiri di suatu wilayah yang dikuasai oleh bangsa lain tanpa reaksi berarti. Israel mencaplok Palestina, Suriah, Yordania, Mesir. Irak mencaplok Kuwait 1990 CESSIE (PENYERAHAN) Pemberian kemerdekaan kepada suatu koloni oleh negara lain yang umumnya adalah bekas jajahannya. Kongo dimerdekakan Perancis atau suatu wilayah diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian. Sleeswijk diserahkan Austria kepada Jerman PENDUDUKAN Pendudukan terhadap wilayah yang ada penduduknya tetapi tidak berpemerintahan. Australia di temukan Inggris yang berpenduduk Suku Aborigin ACCESIE (PENARIKAN) Pada mulanya suatu wilayah terbentuk akibat naiknya lumpur sungai atau timbul dari dasar laut (delta) yang dihuni olek sekelompok orang kemudian jadi negara. Mesir dari Delta Sei Nil. INNOVATION (PEMBENTUKAN BARU) Suatu negara baru muncul di atas wilayah suatu negara yang pecah karena suatu hal dan kemudian lenyap. -Colombia : pecah jadi negara Venezuela, Columbia Baru, Equador -Yugoslavia : pecah jadi Serbia, Montenegro, Kroasia, Slovenia, Bosnia-herzegovina, Macedonia. -Uni Soviet pecah jadi: Rusia, lithuania, Estonia, latvia, Belarusia, Kazakstan, Ukraina, Azerbaijan, Kirgiztan, Uzbekistan, Armenia, Georgia, Tajikistan. 3.TERJADINYA NEGARA MENURUT PENDEKATAN TEORITIS TEORI KETUHANAN · Menurut teori ini, negara ada karena kehendak Tuhan. Teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Tuhan. · Nampak pada UUD, ‖By the Grace of God‖ (Atas Rahmat Tuhan) TOKOH 1. Agustinus 3. Haller 5. Thomas Aquinas 2. Julius Stahl 4. Kranenburg TEORI PERJANJIAN MASYARAKAT · Negara terjadi karena adanya perjanjian masyarakat. Semua warga negara mengikat diri dalam suatu perjanjian bersama untuk mendirikan suatu organisasi yang bisa melindungi dan menjamin kelansungan hidup bersama. · Thomas Hobbes menghendaki ‖Monarki Absolut‖ · John Locke : Tahap I Pactum Uniones (Perjanjian yang diadakan untuk membentuk negara)Tahap II Pactum Subjectiones (perjanjian yang diadakan dengan penguasa) Yang dikehendaki John Locke adalah ―Monarki Konstitusional.‖ · J.J.Rousseau (disebut sebagai Bapak Kedaulatan Rakyat) menghendaki bahwa raja hanyalah mandataris rakyat dan karena itu dapat diganti.
  19. 19. TOKOH 1. Thomas Hobbes. 2. John Locke 3. J.J Rousseau 4. Montesquieu TEORI KEKUASAAN · Negara terbentuk atas dasar kekuasaan, dan kekuasaan adalah ciptaan mereka yang paling kuat dan berkuasa. · L.Duguit :.Seorang karena kelebihannya atau ke istimewaannya baik karena fisik, kecerdasan, ekonomi maupun agama dapat memaksakan kehendaknya kepada orang lain. · Karl Marx: Negara di bentuk untuk mengabdi dan melindungi kepetingan kelas yang berkuasa, yaitu kaum kapitalis. 1. Horald J.Laski. 2. Leon Duguit 3. Karl Marx 4. Oppenheimer. 5. Kallikles. TEORI KEDAULATAN a. Kedaulatan Negara. · Kekuasan tertinggi ada pada negara, bukan pada sekelompok orang yang menguasai kehidupan negara, dan negaralah yang menciptakan hukum untuk mengatur kepentingan rakyat. 1. Vonthering 2. Paul Laband 3. G.Jelinek b. Kedaulatan hukum · Hukum memegang peranan dalam negara, hukum lebih tinggi dari negara yang berdaulat. 1. Krabbe TEORI HUKUM ALAM [ Hukum alam bukan buatan negara, melainkan kekuasaan alam yang berlaku setiap waktu dan tempat, serta bersifat universal dan tidak berubah. [ Plato: Terjadinya negara secara evolusi [ Aristoteles: Manusia adalah Zoon Politicon. Dari hakikat manusia seperti ini, terbentuklah berturut-turut: Keluarga- masayarakat—negara [ Agustinus: Negara terjadi karena adanya keharusan untuk menebus dosa orang-orang yang ada didalamnya. Negara yang baik mewujudkan cita-cita agama, yakni keadilan. [ Thomas Aquinas: Negara merupakan lembaga alamiah yang diperlukan manusia untuk menyelenggarakan kepentingan umum 1. Plato 2. Aristoteles. 3. Agustinus 4. Thomas Aquinas 4. INDIKATOR EMPAT MENGURAIKAN FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA A. FUNGSI NE 1. FUNGSI POKOK 1.Menjaga ketertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berbagai bentrokan dan perselisihan dalam masyarakat (stabilisator)
  20. 20. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuan rakyat. Pada masa sekarang, fungsi ini dianggap sangat penting terutama bagi negara-negara baru dan sedang berkembang. 3. Mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar 4. Menegakan keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-badan peradilan 2.FUNGSI UMUM 1.TUGAS ESENSIAL a. FUNGSI INTERNAL Memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketentraman dalam negara serta melindungi hak milik setiap orang b. FUNGSI EKSTENAL Mempertahankan kemerdekaan negara 2.TUGAS FAKULTATIF Meningkatkan kesejahteraan umum, baik moral, intelektual, sosial , maupun ekonomi. contoh: menjamin kesejahteraan fakir miskin, kesehatan, dan pendidikan rakyat. FUNGSI NEGARA MENURUT AHLI HUKUM JOHN LOCKE 1. FUNGSI LEGISLATIF. Yakni membuat peraturan. 2. FUNGSI EKSEKUTIF melaksanakan peraturan. 3. FUNSI FEDERATIF mengurusi urusan luar negeri dan urusan perang serta damai. MONTESQUIEU 1. FUNGSI LEGISLATIF membuat undang-undang. 2. FUNGSI EKSEKUTIF melaksanakan undang-undang 3. FUNGSI YUDIKATIF. Mengawasi agar semua peraturan ditaati (fungsi mengadili) GOODNOW POLICY MAKING Membuat kebijakan negara pada waktu tertentu untuk seluruh masyarakat. 2. POLICY EXECUTING Melaksanakan kebijakan yang sudah ditentukan VAN VOLLEN HOVEN 1. REGELING: Membuat peraturan 2. BESTUUR : Menyelenggarakan pemerintahan. 3. RECHTSPRAAK: fungsi mengadili. 3. POLITE: fungsi menjamin ketertiban dan keamanan. MHD.KUSNARDI 1. MENJAMIN KETERTIBAN (Law And Order) Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, negara harus menjamin terciptanya ketertiban (stabilisator) 2. MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAKMURAN RAKYAT. Dewasa ini fungsi ini sangat penting. Setiap negara berusaha meningkatkan taraf hidup masyarakatnya secara ekonomis.
  21. 21. B.TUJUAN NEGARA MENURUT PARA AHLI PLATO Memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial SOLTAU Memungkinkan rakyat mengembangkan dan mengungkapkan daya citanya sebebas mungkin. H. J. LASKI Menciptakan keadaan yang didalamnya rakyat dapat mencapai keinginan-keinginannya secara maksimal. THOMAS AQUINAS&AGUSTINUS Untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pemimpin negara adalah wakil Tuhan karena kekuasaan yang dimiliknya berasal dari Tuhan SECARA UMUM Menciptakan kesejahteraan, ketertiban dan ketentraman semua rakyat yang menjadi bagiannya. 2. MENURUT IDEOLOGI Tujuan setiap negara itu berbeda-beda sesuai dengan: 1. Ideologi yang dipakai negara yang bersangkutan 2. Pandangan masyarakatnya serta pandangan hidup yang melandasinya. 3. Organisasi negara yang bersangkutan. 4.Tata nilai sosial budaya, kondisi geografis, sejarah pembentukannya, serta pengaruh politik dari penguasa negara yang bersangkutan 5-6. INDIKATOR LIMA DAN ENAM MENYIMPULKAN ALASAN DAN PENTINGNYA PENGAKUAN SUATU NEGARA OLEH NEGARA LAIN. PENTINGNYA Pertanda negara itu telah diterima dilingkungan pergaulan antar negara ALASANNYA 1. Adanya kekhawatiran akan kelansungan hidupnya baik karena ancaman dari dalam (kudeta) maupun karena intervensi dari negara lain. 2. Suatu negara tidak dapat bertahan hidup tampa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. 3. Karena alasan politik, negara tersebut dipandang kuat/banyak memainkan peran penting dalam percaturan regional atau internasional, maka apabila tidak mengakui akan merasa rugi. 4. Karena alasan ekonomi, yakni negara tsb dipandang strategis dalam perekonomian regional atau internasional UNSUR-UNSUR NEGARA Menurut ahli kenegaran Oppenheimer dan Lauterpacht, suatu negara harus memenuhi syarat- syarat sbb: 1. Adanya rakyat 2. Daerah atau wilayah (daratan, lautan dan udara) 3. Pemerintahan yang berdaulat Adalah pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati, baik oleh seluruh rakyat negara itu maupun oleh negara-negara lain. 4. Pengakuan dari negara lain. Syarat-syarat di atas dapat digolongkan jadi dua unsur: 1. SYARAT/UNSUR KONSTITUTIF 1. Adanya rakyat 2. Daerah atau wilayah 3. Pemerintahan
  22. 22. 2.UNSUR DEKLARATIF 1. pengakuan luar negeri Pengakuan dari luar negeri hanya bersifat formalitas belaka demi mempelancar sekaligus memenuhi unsur tata aturan pergaulan internasional. SIFAT DARI PENGAKUAN DE FACTO Artinya pengakuan menurut kenyataan, memenuhi syarat sebagai suatu negara BERSIFAT SEMENTARA Artinya pengakuan itu akan dicabut kembali seandainya negara itu jatuh atau hancur. BERSIFAT TETAP Pengakuan berlaku untuk selamanya setelah melihat jaminan bahwa pemerintahan negara baru tersebut akan stabil dalam jangka waktu yang lama. DE JURE Pengakuan secara resmi berdasarkan hukum dengan segala konsekwensinya BERSIFAT TETAP Artinya pengakuan itu menimbulkan hubungan dibidang ekonomi dan perdagangan (konsul) dan hubungan tingkat duta belum bisa dilaksanakan. BERSIFAT PENUH Terjadi hubungan antara negara yang mengakui dan diakui, meliputi hubungan dagang, ekonomi dan diplomatik 7. INDIKATOR KETUJUH MENUNJUKAN SEMANGAT KEBANGSAAN PENGERTIAN NASIONALISME 1. Paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. 2. Keadaan jiwa setiap individu yang merasa bahwa setiap orang memiliki kesetiaan keduniaan (sekuler) tertinggi kepada negara kebangsaan 3. Suatu ikatan politik yang mengikat kesatuan masyarakat modern dan memberi keabsahan terhadap klaim (tuntutan) kekuasaan 4. Semangat dan paham kebangsaan berintikan segala tindakan, tingkah laku dan sikap warga negara ditujukan untuk kepentingan bangsa secara keseluruhan PENGERTIAN PATRIOTISME Patriotisme berasal dari kata patria artinya Tanah Air dan berubah jadi kata patriot yang artinya pecinta/pembela Tanah Air/pejuang sejati / semangat kecintaan terhadap tanah air. MACAM-MACAM NASIONALISME DALAM ARTI SEMPIT Perasaan kebangsaan /cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan serta memandang rendah bangsa lain. (Chauvinisme dan Jingoisme ) DALAM ARTI LUAS Perasaan cinta atau bangga terhadap tanah air dan bangsanya yang tinggi, dan tidak memandang rendah bangsa lain. 8. INDIKATOR DELAPAN MENERAPKAN SEMANGAT KEBANGSAAN CARA PENERAPANNYA 1. KETELADANAN 1.Di lingkungan keluarga. 2.Di lingkungan sekolah 3.Instansi pemerintah/swasta.
  23. 23. 4. Lingkungan masyarakat Donor, berkurban hewan, bayar pajak, pemugaran rumah kumuh. Gerakan nasional anti narkoba, menjauhi korupsi, menjadi orang tua asuh, suka membantu korban bencana alam. 2. PEWARISAN Melakukan kegiatan tertentu yang bernilai patriotisme Upacara bendera, kunjungan ke museum perjuangan, napak tilas, kegiatan pencinta alam, memelihara linkungan hidup 3. PELAKSANAAN KEWAJIBAN Menciptakan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan peran serta rakyat dalam membela negara. CONTOH PRILAKU BIDANG OLAH RAGA Menjadi pemain bulu tangkis, sepak bola, pencak silat, dll yang tak mau disuap. KESENIAN Dengan senang hati jadi duta-duta seni di luar negeri. HANKAM -Melaksanakan tugas kamling -Mengimformasikan peredaran narkoba, gerakan illegal. -Berani menghadapi gerakan separatisme PERDAMAIAN Menjadi anggota Pasukan Garuda ke luar negeri. KEMANUSIAAN Menjadi donor darah, anggota PMI, relawan, mau bertugas di daerah terpencil. BAB 2 NILAI, MACAM-MACAM NORMA DAN SANKSINYA 1. INDIKATOR PERTAMA MENDESKRIPSIKAN PENGERTIAN DAN MACAM NILAI A. PENGERTIAN NILAI MENURUT KBBI Harga, angka kepandaian, banyak sedikitnya isi, kadar, mutu, sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan, sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. BAMBANG DAROESO Nilai adalah suatu kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang dapat menjadi dasar penentu tingkah laku seseorang DARJI DARMODIHARJO Nilai adalah kualitas atau keadaan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik lahir maupun batin. WIDAJAYA Menilai artinya menimbang, maksudnya kegiatan menghubungkan seuatu dengan sesuatu yang lain, untuk selanjutnya mengambil keputusan. Keputusan itu dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, indah atau tidak indah. FRAENKEL Nilai pada dasarnya disebut sebagai standar penuntun dalam menentukan sesuatu itu baik, indah, berharga atau tidak.
  24. 24. KLUCKHON Nilai bukanlah keiginan tetapi apa yang diinginkan. Artinya nilai itu bukan hannya diharapkan tetapi diusahakan sebagai sesuatu yang pantas dan benar bagi diri sendiri dan orang lain YOUNG Nilai-nilai sosial sebagai asumsi-asumsi yang abstrak dan benar dan pentingnya seringkali tidak disadari. GREEN Melihat nilai sosial sebagai kesadaran yang secara relatif berlansung disertai emosi terhadap obyek dan gagasan orang perorangan WOODS Nilai sosial merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah berlansung lama, yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. B.SIMANJUNTAK Nilai sebagai gagasan-gagasan masyarakat tentang sesuatu yang baik. ROBERT M.Z.LAWANG Nilai adalah gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga dan mempengaruhi prilaku sosial orang yang memiliki nilai itu. B. MACAM-MACAM NILAI 1. BERDASARKAN CIRINYA NILAI YANG MENDARAH DAGING yaitu: nilai yang telah mejadi gaya hidup dan kebiasaan. Orang tidak perlu berpikir panjang lagi untuk mewujutkanya. Nilai semacam ini sudah tersosialisasi sejak seseorang masih kecil (goro) sekaligus nilai yang dominan. NILAI DOMINAN Nilai yang dianggap lebih penting dari pada nilai-nilai yang lain. Hal ini nampak pada saat seseorang dihadapkan pada beberapa alternatif tindakkan yang harus diambil. Ukuran dominan tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut: 1. Banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. 2. Nilai tersebut sudah dihayati dalam jangka waktu yang lama. 3. Usaha orang untuk memberlakukan dan mempertahankan nilai itu tinggi 4. Orang-orang merasa bangga menerapkan nilai tersebut dalam masyarakat, misalnya nilai tersebut mengandung prestise tertetentu. 2. MENURUT NOTONAGORO a.NILAI MATERIAL, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kebutuhan fisik manusia (makanan, air, pakaian) b.NILAI VITAL, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan, buku dan alat tulis bagi pelajar, kalkulator bagi auditor. c.NILAI KEROHANIAAN, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia terdiri dari empat macam: -nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber dari unsur akal manusia (ratio, budi dan cipta) -nilai keindahan yaitu nilai yang bersumber dari unsur rasa manusia (perasaan, estetika dan intuisi) -nilai moral/kebaikan yaitu nilai yang bersumber dari unsur kehendak atau kemauan ( karsa, etika )
  25. 25. -nilai relegius merupakan nilai ketuhanan yang tertinggi dan mutlak yang bersumber dari keyakinan / kepercayaan manusia. Nilai relegius berfungsi sebagai sumber moral yang dipersepsi sebagai rahmat dan ridho Allah. 3. FILSAFAT NILAI LOGIKA, NILAI BENAR SALAH. contoh: siswa yang dapat menjawab sesuatu pertanyaan ia berlaku benar secara logika, jika ia keliru kita katakan salah. Kita tak bisa mengatakan siswa itu buruk. Karena jawabannya salah, Sebab buruk adalah nilai moral. NILAI ESTETIKA, INDAH TIDAK INDAH Bila kita melihat pemandangan menonton sebuah pentas pertunjukan, merasakan makanan. Nilai estetika bersifat subjektif pada diri seseorang. Sesorang akan merasa senang dengan melihat sebuah lukisan yang menurutnya indah, tetapi orang lain mungkin tidak suka dengan lukisan itu. Kita tidak bisa memaksakan bahwa lukisan itu indah. NILAI ETIKA / MORAL, BAIK BURUK Yaitu nilai yg menangani kelakuan baik/buruk dari manusia. Moral selalu berhubungan dengan nilai, tetapi tidak semua nilai adalah nilai moral. Moral berhubungan dengan kelakuan atau tindakkan manusia. Nila moral inilah yang lebih terkait dengan tingkah laku kehidupan kita sehari-hari. 2. INDIKATOR KEDUA MENDISKRIPSIKAN PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM NORMA SERTA SANKSIYA A. PENGERTIAN NORMA KBBI Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, dan kendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima, setiap warga masyarakat harus mentaati. Ukuran atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan sesuatu. 2. PROF.SOEDIKNO MERTOKUSUMO Aturan hidup bagi manusia tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh manusia terhadap manusia lain. 3. LABORATARIUM IPS MALANG Adalah sesuatu peraturan yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam membina pergaulan hidup masyarakat. B.MACAM-MACAM NORMA SERTA SANKSINYA A. BERDASARKAN SUMBER/ASAL- USULNYA. NORMA AGAMA. Petunjuk hidup yang berasal dari Tuhan yang disampaikan melalui utusanya yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran. ( sholat, tidak berjudi, beramal) sanksi tidak lansung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia berupa pahala atau dosa. NORMA KESUSIALAAN (MORAL, AKHLAK, BUDI PEKERTI, SUSILA) Peraturan- peraturan hidup yg dianggap sebagai suara hati sanubari manusia (tidak menyakiti hati orang lain, jujur, adil, menghargai org lain.) sanksinya tidak tegas, karena hannya diri sendiri yang merasakan, merasa bersalah, menyesal, malu, tertekan dan merasa berdosa) NORMA KESOPANAN ATAU ADAT ISTIADAT/SOSIAL/MASYARAKAT. Peraturan- peraturan hidup yang timbul dari segolongan manusia sebagai pedoman pengatur tingkah laku orang yang berada disekitarnya. (tidak mau tegur sapa apalagi dengan org yg dikenali, menerima dengan tangan kanan, stop mobil dengan tangan kanan) sanksinya tidak tegas diberikan oleh masyarakat berupa celaan, cemoohan, dikucilkan dari pergaulan.
  26. 26. NORMA HUKUM ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hubungan manusia Dalam masyarakat dalam bentuk pertauran yang dibuat oleh sesuatu kekuasaan (harus tertib, harus sesuai dengan prosedur, dilarang mencuri) sanksi tegas, nyata mengikat dan memaksa. B. BERDASARKAN DAYA MENGIKATNYA 1. USAGE (CARA) Cara adalah yang paling lemah daya mengikatnya ia lebih menonjol dalam hubungan antar individu, yang melanggar hannya dapat cemoohan / ejekkan (bersendawa) 2. FOLKWAYS (KEBIASAAN) Ialah perbuatan yg diulang-ulang dalam bentuk yang sama, bila org tidak melakukanya ia akan dianggap aneh namun tidak dicap jahat/jelek. Setiap perilaku aneh biasanya mengundang gosip/tertawaan orang lain. Daya mengikatnya lebih tinggi dari usage (masuk rumah organisasi permisi, menghormati orang yang lebih tua, memberi dan menerima dengan tangan kanan. 3. MORES (TATA KELAKUAN) Kebiasaan tertentu yang diterima sebagai norma pengatur tata kelakuan yang mencerminkan sifat-sifat yg hidup dari kelompok manusia dan dilaksanakan sebagai alat kontrol oleh masyarakat terhadap anggotanya, memaksakan suatu perbuatan sekaligus melarang perbuatan tertentu. punya sanksi agak berat, dikucilkan (berciuman di depan umum, berpakaian sangat minim) dan ada juga mencat rambut, membuat tato, melubangi celana dianggap sebagai pelanggaran terhadap tata kelakuan. 4. CUSTOM (ADAT KEBIASAAN) Adat istiadat yang dianggap penting bagi berfungsinya suatu masyarakat dan kehidupan sosial. Seperti tabu merupakan adat istiadat yang bersifat melarang (tabu kawin sesuku, kerabat dekat sanksinya lebih keras, dibuang sepanjang adat. 3. INDIKATOR KE TIGA MENYIMPULKAN HUBUNGAN NILAI DENGAN NORMA / 4. INDIKATOR KE EMPAT MERUMUSKAN NILAI SEBAGAI SUMBER NORMA Kalau nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik, diinginkan, dicita-citakan, dan dianggap penting oleh masyarakat, maka norma adalah kaidah atau aturan yang disepakati masyarakat dan memberi pedoman bagi perilaku para anggotanya dalam mengejar sesuatu yg dianggap baik atau diinginkan itu. Contoh: minuman kopi (kenikmatan minum kopi merupakan nilainya, sedangkan tindakkan mencampurkan kopi dengan gula merupakan norma NILAI Nilai merupakan sesuatu yang abstrak, yang berkaitan dengan cita-cita, harapan keyakinan, dan hal-hal yang bersifat ideal. NORMA Merupakan aturan-aturan atau standar penuntun tingkah laku yang didasarkan pada suatu nilai yang dihargai dan dijunjung tinggi JADI Agar hal-hal yang bersifat abstrak itu jadi konkret dan harapan itu jadi kenyataan maka diperlukan perumusan yang lebih konkret yang berwujud norma Nilai merupakan sumber pembentukkan norma. Atau norma merupakan perwujudan dari nilai. 5. INDIKATOR LIMA MENDESKRIPSIKAN PENGERTIAN DAN PENGGOLONGAN HUKUM A. PENGERTIAN HUKUM 1. AHLI
  27. 27. MAYERS Semua aturan yang menyangkut kesusilaan dan ditunjukan terhadap tingkah laku manusia dalam masyarakat serta sebagai pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya. UTRECHT Himpunan perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. SIMORANGKIR Peraturan yang bersifat memaksa dan sebagai pedoman tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang dibuat oleh lembaga berwenang serta bagi siapa yang melanggarnya akan mendapat hukuman. 2. UMUM Himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat tersebut. 6. INDIKATOR KE ENAM MENUNJUKAN SIKAP POSITIF TERHADAP HUKUM 1. USAHA-USAHA PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM Mengembangkan budaya hukum di seluruh lapisan masyarakat Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu Menegakkan hukum secara konsisten untuk menjamin kepastian hukum Menyelenggarakan proses peradilan secara cepat, mudah, murah dan terbuka. 2. USAHA-USAHA YANG HARUS DILAKUKAN OLEH INDIVIDU Mendukung upaya pemerintah untuk menegakan hukum di Indonesa. Mendukung upaya alat penegak hukum melaksanaka tugas. Meningkatkan pemahaman hukum masyarakat. Meningkatkan kesadaran hukuman anggota masyarakat. Mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan. 7. INDIKATOR KE TUJUH MENGIDENTIFIKASI PERBUATAN-PERBUATAN YANG SESUAI DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM 1. CONTOH PERBUATAN YG HARUS DILAKUKAN SESUAI DENGAN HUKUM Mengakui semua manusia sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan Warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan. Setiap orang berhak mengembangkan diri dan mendapat pendidikan. Berhak bebas dari penyiksaan Berahak memperoleh pelayanan kesehatan. Harus dihormati hak asasinya. Hak untuk ikut serta dalam pembelaa negara. 2. CONTOH PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUM Kejahatan perorangan dengan kekerasan (pembunuhan, perkosaan) Kejahatan terhadap harta benda yg dilakukan sewaktu-waktu (curamor) Kejahatan politik yg meliputi penghianatan (spionase, sabotase) Kejahatan terhadap ketertiban umum (penyelenggaran pelacuran) Kejahatan konvesional (perampokan) Kejahatan terorganisir (pemerasan, perjudian, pengendaran narkotika) Kejahatan profesional 8. INDIKATOR KE DELAPAN
  28. 28. MENERAPKAN NILAI DAN MACAM-MACAM NORMA DI LINGKUNGAN KELUARGA, SEKOLAH DAN MASYARAKAT 1. PRAKTEK PENERAPAN BERBAGAI NORMA DALAM KELUARGA SEKOLAH DAN MASYARAKAT NORMA AGAMA Dalam keluarga, sekolah dan masayarakat NORMA KESUSIALAAN Dalam keluarga sekolah dan masyarakat NORMA KESOPANAN Dalam keluarga, semkolah dan masyarakat NORMA HUKUM Dalam keluarga sekolah dan masyarakat 2. CARA MENANAMKAN NORMA DALAM KELUARGA SEKOLAH DAN MASYARAKAT Keteladanan dari orang tua, guru, pemimpin Bimbingan dan penyuluhan Jalur keluarga Jalur sekolah Jalur masyarakat, 1.RT, RW, Kelurahan 2.organisasi kepemudaan 3.pramuka, Karang Taruna 4.organisasi kemasyarakatan Jalur media massa (elektronik, cetak, media hiburan) Jalur organisasi sosal politik --------------------------- BAB III HAK ASASI MANUSIA DAN IMPLIKASINYA 1. INDIKATOR PERTAMA MENGANALISIS PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM HAM A. PENGERTIAN HAM Ø Menurut UU No 39/1999 HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME. Hak itu merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlidungan harkat dan martabat manusia.. Ø CIRI-CIRI HAM Ø Hakiki, artinya HAM adalah hak azazi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Ø Universal, artinya HAM berlaku untuk semua orang tampa memandang status, suku bangsa, gender Ø Tidak dapat dicabut, artinya HAM tidak dapat diserahkan atau dicabut. Ø Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau ekonomi sosial dan budaya. MACAM-MACAM HAM HAM SECARA UMUM Hak asasi pribadi (personal right) Hak asasi ekonomi (poverty right)
  29. 29. Hak asasi politik (political right) Hak asasi sosial dan kebudayaan (social and cultural right) Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (right of legal equality) Hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (prosedural right) MACAM HAM MENURUT UUD 45 Ø Hak untuk hidup Ø Hak berkeluarga Ø Hak mengembangkan diri Ø Hak keadilan Ø Hak kemerdekaan Ø Hak atas kebebasan informasi Ø Hak keamanan Ø Hak kesejahteraan Ø Hak perlindungan dan pemajuan Ø Kewajiban menghormati ham orang lain MACAM HAM MENURUT UU 39/1999 Ø Hak untuk hidup Ø Hak untuk berkeluarga Ø Hak mengembangkan diri Ø Hak memproleh keadilan Ø Hak atas kebebasan pribadi Ø Hak rasa aman Ø Hak atas kesejahteraan Ø Hak untuk turut serta dalam pemerintahan Ø Hak wanita Ø Hak anak SEJARAH SINGKAT HAM Ø Penegakan HAM dimulai dari kaisar HAMMURABI 2500 s/d 1000 SM Ø 1215 ditanda tangani perjanjian MAGNA CHARTA antara Raja John dari Inggris dan sejumlah bangsawan. Ø 1629 lahir Petition of Right masa pemerintahan CHARLES I di Inggris. Ø 1679 lahir Habeas Corpus Act masa pemerintahan CHARLES II di Inggris. Ø 1689 lahir Bill of Right masa pemerintahan WILLEM III di Inggris. Ø 1776 lahir Declaration of Indefendence (AS) Ø 1789 lahir Declaration des Droits de l’homme et du Citoyen (Perancis) Ø 1918 Rights of Determination naskah yang diusulkan presiden WOODROW WILSON. Ø 1941 Atlantic Charter (dipelopori oleh FRANKLIN D.ROOSSEVELT) Ø perkembangan secara resmi diakui pada deklarasi universal HAM yang diterima PBB 10 Desember 1948. Ø 1966 Convenants of Human Right 2.INDIKATOR DUA MENGIDENTIFIKASI HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HAM DI INDONESIA. HAMBATAN & TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HAM Tentang berbagai hambatan dalam pelaksanaan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dapat kita identifikasi sebagai berikut:
  30. 30. 1. SECARA UMUM A.Faktor Kondidisi Sosial-Budaya 1. Stratifikasi dan status sosial; yaitu tingkat pendidikan, usia, pekerjaan, keturunan dan ekonomi masyarakat Indonesia yang multikompleks (heterogen) 2. Norma adat atau budaya lokal yang kadang bertentangan dengan HAM, terutama jika sudah bersinggungan dengan kedudukan seseorang, upacara-upacara sakral, pergaulan dan sebagainya. 3. Masih adanya konflik horizontal dikalangan masyarakat yang hanya disebabkan oleh hal-hal sepele. B.Faktor komunikasi dan Informasi 1. Letak geografis Indonesia yang luas dengan laut, sungai, hutan, dan gunung yang membatasi komunikasi antar daerah. 2. Sarana dan prasarana komunikasi dan informasi yang belum terbangun secara baik yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. 3. Sistem informasi untuk kepentingan sosialisasi yang masih sangat terbatas baik sumber daya manusianya maupun perangkat yang diperlukan. C. Faktor kebijakkan pemerintah 1. Tidak semua penguasa memiliki kebijakkan yang sama tentang pentingnya jaminan hak asasi manusia. 2. Adakalanya demi kepentingan stabilitas nasional, persoalan hak asasi manusia sering diabaikan. 3. peran pengawasan legislatif dan kontrol sosial oleh masyarakat terhadap pemerintah sering diartikan oleh penguasa sebagai tindakan ―pembangkangan‖ D.Faktor perangkat perundangan 1. Pemerintahan tidak segera meratifikasi hasil-hasil konvensi internasional tentang hak asasi manusia. 2. Kalaupun ada, peraturan perundang-undangannya masih sulit untuk diimplementasikan. E. Faktor Aparat dan Penindakannya. (Law Enforcement) 1. Masih adanya oknum aparat yang secara institusi atau pribadi mengabaikan prosedur kerja yang sesuai dengan hak asasi manusia. 2. Tingkat pendidikan dan kesejahteraan sebagian aparat yang dinilai masih belum layak sering membuka peluang (jalan pintas) untuk memperkaya diri. 3. Pelaksanaan tindakan pelanggaran oleh oknum aparat masih diskriminatif, tidak konsekuen, dan tindakan penyimpangan berupa KKN 2. MENURUT WILAYAHNYA A. DARI DALAM NEGERI Kualitas peraturan perundang-undangan. Kualitas peraturan perundang-undangan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Ini disebabkan oleh hal-hal berikut: a. Adanya hukum, sebagai peninggalan atau warisan hukum kolonial. b. Adanya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintahan masa lalu (ORLA) yang bersifat otoriter seperti UU No.11 PPNS/1963 tentang subversi. Penegakan hukum yang tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat. Kesadaran hukum yang masih rendah sebagai akibat redahnya SDM Rendahnya penguasaan hukum dari sebahagian aparat penegak hukum. Mekanisme lembaga penegak hukum yang fragmentaris, sehingga sering timbul disparitas penegak hukum dalam kasus yang sama. Budaya hukum dan HAM yang belum terpadu.
  31. 31. Keadaan geografis Indonesia yang luas. B. DARI LUAR NEGERI Penetrasi ideologi dan kekuatan komunisme. Penetrasi ideologi dan kekuatan liberalisme. TANTANGAN PENEGAKAN HAM 1. Prinsip Universal, yaitu bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal, karena jelas tercantum dalam piagam PBB dan oleh karenanya merupakan bagian dari keterikatan setiap anggota PBB 2. Prinsip Pembangunan nasional, yaitu bahwa kemajuan ekonomi dan sosial melalui keberhasilan pembangunan nasional dapat membantu tercapainya tujuan peningkatan demokrasi dan perlindungan terhadap asasi manusia. 3. Prinsip Kesatuan hak-hak asasi manusia, yaitu berbagai jenis atau kategori hak-hak asasi manusia, yang meliputi hak-hak sipil dan politik disatu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial dan kultural dipihak lain. 4. Prinsip Objektivitas atau Non Selektivitas, yaitu penolakkan terhadap pendekatan atau penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar, yang hannya menonjolkan salah satu jenis hak asasi manusia saja mengabaikan hak-hak asasi manusia lainya. 5. Prinsip Keseimbangan, yaitu keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat dan bangsa, sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial sekaligus. 6. Prinsip Kompetensi nasional, yaitu bahwa penerapan dan perlindungan hak-hak asasi manusia merupakan kompetensi dan tanggung jawab nasional. 7. Prinsip Negara Hukum, yaitu bahwa jaminan terhadap hak asasi manusia dalam suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. 3. INDIKATOR KETIGA MENGIDENTIFIKASIKAN PELANGGARAN DAN PROSES PERADILAN HAM INTERNASIONAL 1. PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL Selama abad ke-20 dengan perang dunia I dan II, jutaan orang yang terdiri atas anak-anak, perempuan, dan laki-laki telah menjadi korban kekejaman yang tidak dapat dibayangkan, yang sangat menggoncangkan hati nurani kemanusiaan. Keprihatinan tersebut kemudian mendorong kesadaran umat manusia untuk mengedepankan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti yang dideklarasikan oleh PBB yaitu Universal Declaration of Human Rights yang menjadi dasar hukum internasional baru bagi persolalan HAM. Pelanggaran HAM melibatkan pemerintahan otoriter dengan dalih menciptakan stabilitas nasional, dan menganggap hal tersebut merupakan urusan dalam negeri yang bersangkutan dan menentang campur tangan dunia internasional. Disamping itu pelanggaran HAM juga dilakukan oleh kelompok kecil atau individu yg menggunakan kekerasan. Namun demikian terdapat reaksi keras dari dunia internasional terhadap tindak kekejaman di beberapa negara pada masa 1990-an terutama di Rwanda dan bekas Yugoslavia. Hal ini mendorong dibentuknya pengadilan internasional yang hendak mengadili persoalan kejahatan kemanusiaan selama masa perang di negara tersebut, sebuah lembaga bernama International Criminal Court mulai bekerja pada tahun 2000. untuk mengadili kejahatan perang, pembersihan Etnik, kejahatan terhadap kemausiaan dan kejahatan agresi. 2. PROSES PERADILAN TERHADAP PELANGGAR HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL
  32. 32. Dalam rangka menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, PBB membentuk Komisi PBB untuk HAM. Cara kerja Komisi PBB untu HAM untuk sampai pada proses peradilan HAM internasional, adalah SBB: 1. Melakukan pengkajian terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik dalam suatu negara tertentu maupun secara global. 2. Seluruh temuan komisi ini dimuat dalam yearbook of Human Rights yang disampaikan kepada Sidang Umum PBB. 3. Setiap warga negara dan atau negara anggota PBB berhak mengadu kepada komisi ini. 4. MI sesuai dengan tugasnya, segera menindaklanjuti baik pengaduan oleh anggota maupun warga negara anggota PBB, serta hasil pengkajian dan temuan komisi HAM PBB untuk diadakan penyedikan, penahanan, dan proses peradilan. 4. INDIKATOR KE EMPAT KONSEKWENSI JIKA SUATU NEGARA TIDAK MENEGAKKAN HAM Konsekwensi dari dalam negeri, yakni kepercayaan warga negara terhadap pemerintah akan pudar dan merosot serta menimbulkan sikap apatis terhadap pemerintahnya sendiri, rasa ikut memiliki dan mendukung pemerintah negaranya akan hilang, dapat terjadi keadaan kekacauan ( chaos) dan instabilitas dalam negara tersebut, dan mungkin akan timbul usaha-usaha untuk mengganti pemerintahan secara konstitusonal. Dalam hubungan internasional( luar negeri) akan timbul kesan buruk dan mencoreng citra baik Indonesia di dunia internasional yang selanjutnya berakibat terjadi kemerosotan kepercayaan terhadap negara tersebut, dalam jangka pendek dan jangka panjang Indonesia akan dikucilkan dari kerjasama internasional yang berakibat sbb : Memperbesar pengangguran Memperlemah daya beli masyarakat Memperbesar jumlah anggota masyarakat miskin Memperkecil income / pendapatan nasioanal Merosotnya tingkat kehidupan masyarakat Kesulitan memperoleh bantuan dan mitra kerja negara asing 5. INDIKATOR KE LIMA SANKSI INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA Ada beberapa sanksi yang dikenakan terhadap suatu negara oleh dunia internasional yang dianggap melangggar HAM, antara lain sbb: Diberlakukan travel warning terhadap warga negaranya. Pengalihan Investasi Atau Penanaman Modal Asing Pemutusan Hubungan Diplomatik Pengurangan Bantuan Ekonomi Pengurangan Tingkat Kerja Sama Pemboikotan Produk Ekspor Embargo Ekonomi Kesepakatan Organisasi Regional / Internasional. 6. INDIKATOR KE ENAM PROSES PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA Sejauh ini telah dilakukan penyempurnaan di berbagai aspek penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, diantaranya sebagai berikut: 1. PEMBENTUKAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA
  33. 33. Tentang pengadilan HAM yang telah dibentuk dapat dideskripsikan sebagai berikut a. Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. b. Berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di luar batas territorial wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia. c. Pengadilan HAM dibentuk sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000. Diundangkan tanggal 23 Nopember 2000 dan dituangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 208. d. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia. YANG TERMASUK DALAM PELANGGARAN HAM BERAT ADALAH SEBAGAI BERIKUT: Kejahatan Genocide yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebahagian kelomok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama dengan berbagai cara seperti: 1.Membunuh anggota kelompok 2.Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok. 3.Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebahagiaan. 4.Memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok 5.Memindahkan kelompok secara paksa ke kelompok lain. -Kejahatan kemanusiaan yaitu suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa serangan itu ditujukan secara lansung terhadap penduduk sipil, berupa hal-hal sebagai berikut: * Pembunuhan * Pemusnahan dan penyiksaan * Perbudakan *pengusiran/pemindahan penduduk secara paksa. *Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar ketentuan pokok hukum internasional. *Perkosaan, perbudakan seksual pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bntuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; *penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal yang dilarang menurut hukum internasional. *Tindakan apartheid *penghilangan orang secara paksa. 2. PELAKSANAAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA. Agar tercipta kepastian hukum dan rasa aman dalam masyarakat paling tidak harus dilakukan hal-hal sebagai berikut: 1.Dalam masyarakat perlu ditegakan norma yang mencerminkan keadilan dan perlindungan hak warga masyarakat. 2.Mengutamakan kekeluargaan dan komunikasi yang intensif bila terjadi permasalahan dalam masyarakat. 3.Dilakukan pengusutan secara tuntas terhadap berbagai perkara kejahatan agar terjadi kepuasan batin dan kepercayaan terhadap penegak hukum.
  34. 34. 4.Hasil pengusutan diselesaikan dan diproses sesuai dengan mekanisme hukum. 5.Perlu perlindungan korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia 6.Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat/ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, rehabilitasi. 3. PELAKSANAAN PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Keseriusan pemerintah dalam menangani pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat kita lihat dari indikator sbb: 1. Mantan Kapolres Dili AKBP Hulman Goultom, dijatuhi hukuman 3 tahun penjara oleh pengadilan Ad hoc, Jakarta Pusat. Karena terdakwa dinilai terbukti tidak mencegah dan gagal melakukan pengendalian terhadap penyerangan yang dilakukan masa pro integrasi pada sebelum dan sesudah jajak pendapat di Timor Timur. 2. Istri Omar Al-Farouk, Mira Agustina akan menggugat Amerika Serikat ke Mahkamah Internasional, menganggap penangkapan Al-Farouk melanggar HAM. 7. INDIKATOR KE TUJUH TUJUH BERPARTISIPASI TERHADAP PENEGAKAN HAM DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA. Pelaksanaan penegakan dan perlindungan HAM sangat ditentukan oleh manusia dan masyarakatnya, disamping tentu dilengkapi oleh aturan yang baik dan lengkap. Untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusia ada beberapa hal yang diperlukan antara lain; aturan hukum, aparat penegak hukum dan juga faktor kesadaran masyarakat, dan juga diperlukan menggalakan upaya-upaya lain yaitu: 1. SOSIALISASI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Dalam rangka sosialisasi hukum, yakni memasyarakatkan aturan dan pengetahuan hukum serta penghargaan terhadap hak asasi manusia kepada khalayak umum, perlu dilakukan dengan cara dan metode yang tepat. Serta perlu dilakukan kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama dari kalangan aparat negara maupun penegak hukum serta dari media massa. 2. PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN PENGHARGAAN HAK ASASI MANUSIA Apabila kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia semakin tinggi maka masyarakat semakin maju dan berkualitas. Itu dapat ditandai dengan hal-hal berikut: a.Masyarakat menghindari prilaku atau praktek main hakim sendiri dalam menyelesaikan persoalan. Salah satu tanda kemajuan peradaban dalam masyarakat adalah, bila persoalan yang timbul diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan sebagai bukti penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan main hakim sendiri di samping melanggar/tidak dibenarkan hukum juga melanggar hak asasi manusia. b.Tokoh dan pemimpin masyarakat dapat menjadi contoh teladan bagi warga masyarakatnya. ------------------------------------------------ DAFTAR KEPUSTAKAAN Budiyanto. (2004). Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X, Erlangga, Jakarta. Suprapto, dkk. ( 2003). Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas 1, Bumi Aksara, Jakarta. -------------, dkk. ( 2004). Kewarganegaraan Untuk SMA Kelas 1, Bumi Aksara, Jakarta Sri Jutmini. ( 2004 ). Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Kelas 1 SMA dan MA, Tiga Serangkai, Solo. Amin Suprihatini. (2004). Tim Penyusun Kewarganegaraan Jilid 1 SMA, Cempaka Putih, Jakarta.
  35. 35. Petrus Citra Triwamwoto. ( 2004). Kewarganegaraan SMA Kelas 1, Grasindo, Jakarta. Nur wahyu Rochmadi. (2003). Kewarganegaraan Kelas 1 SMA KBK, Yudhistira, Jakarta. Diposkan oleh yoeyoes Kirimkan Ini lewat EmailBlogThis!Berbagi ke TwitterBerbagi ke Facebook Label: materi pkn kelas X semester 1 Reaksi: Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda

×