Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, termasuk pengertian otonomi daerah, daerah yang diberi otonomi khusus seperti DKI Jakarta dan Provinsi Papua, serta daerah istimewa seperti Aceh dan DIY. Juga dibahas mengenai perangkat daerah, DPRD, proses pemilihan kepala daerah, peraturan daerah, keuangan daerah, dan hubungan

1. PKN
KELAS X

2. Pengertian otonomi daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Pemerintah daerah yang bersifat khusus adalah daerah yang
diberi otonom khusus, yaitu Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan
Provinsi Papua.
Daerah Istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah

3. A. DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA
UU No. 29 Tahun 2007, menjelaskan bahwa DKI
Jakarta adalah satuan pemerintahan yang bersifat
khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan, sebagai daerah
otonom, memiliki fungsi dan peran yang penting dalam
mendukung penyelenggaraan pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Keistimewaan DIY, meliputi:
Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas
dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur
1
Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY
2
Kebudayaan
3
Pertanahan
4
Tata Ruang
5
B. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5. C. PROVINSI ACEH
Aceh menerima status istimewa pada tahun 1959 melalui
Keputusan Perdana Menteri RI Nomor 1/Missi/1959 yang berisi
keistimewaan meliputi agama, peradatan, dan Pendidikan.
Kewenangan khusus pemerintahan kabupaten/kota meliputi
penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan
syariat Islam bagi pemeluknya, penyelenggaraan adat bersendikan
agama Islam, penyelenggaraan Pendidikan berkualitas dan
menambah materi muatan local bersyariat Islam, serta peran ulama
dan penetapan kebijakan kabupaten/kota.

6. D. OTONOMI KHUSUS PAPUA
UU RI No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua:
1. Pengaturan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Papua serta penerapan
kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan;
2. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara
strategis dan mendasar;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang berciri:
a. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam
penyelenggaraan pemerintahan, serta pelaksanaan pembangunan melalui keikutsertaan para wakil
adat, agama, dan kaum perempuan;
b. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar
penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan
berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan,
berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat;
c. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang transparan dan
bertanggungjawab kepada masyarakat

7. PERANGKAT DAERAH SEBAGAI PELAKSANA
OTONOMI DAERAH
Membentuk organisasi perangkat daerah perlu
pertimbangan antara lain: mempertimbangkan faktor
kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, tugas yang harus
diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan
kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi
daerah, sarana dan prasarana penunjang tugas. Maka kebutuhan
organisasi perangkat daerah bagi yiap daerah berbeda dan
seragam.

8. DAERAH PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH (DPRD)
DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan
pengawasan. Hak DPRD: Hak interpelasi, angket dan
menyatakan pendapat. Hubungan antara Pemerintah
Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang
kedudukannya setara dan bersifat kemitraan.

9. PROSES PEMILIHAN KEPALA
DAERAH
Kepala daerah dan wakil daerah dipilih dalam satu pasangan
calon secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur dan adil. Paslon yang memperoleh suara lebih dari 50%
atau suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
⁻ Gubernur dan wakil gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri
atas nama presiden dalam siding DPRD Provinsi.
⁻ Bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil walikota dilantik
oleh gubernur atas nama presiden dalam siding DPRD kabupaten
atau kota

10. PERATURAN DAERAH (PERDA)
Perda ditetapkan oleh daerah setelah mendapatkan
persetujuan DPRD. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan
otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas bantuan yang
lebih memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda tidak
boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-
undangan lebih tinggi.
Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan
perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh
pemerintah Pusat. Dalam membantu menegakkan Perda dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

11. KEUANGAN DAERAH
Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan terlaksana
secara optimal abapila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti
dengan pemberian Sumber-sumber penerimaan yang cukup pada
daerah, mengacu pada UU yang mengatur perimbangan keuangan
antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Derah diberikan hak sumber keuangan antara lain:
1. Kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan
urusan pemerintah yang diserahkan
2. Kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi
daerah

12. Sumber Pendapatan Daerah:
1. Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, hasil
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dll
2. Dana perimbangan yang meliputi bagi hasil, dana
alokaso umum dan dana alokasi khusus
3. Pendapatan daerah lain yang sah

13. HUBUNGAN FUNGSIONAL PEMERINTAH
PUSAT DAN DAERAH
Tujuan antar hubungan tersebut yaitu melayani
masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek
kehidupan. Fungsi pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai
pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat.
Urusan pemerintahan daerah provinsi antara lain
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang
bersangkutan

14. TERIMA KASIH
SAMPAI JUMPA PADA BAB
5