Dokumen membahas konsep negara dan ketatanegaraan, mencakup pendapat para ahli tentang pengertian, tujuan, dan fungsi negara. Ada pemaparan tentang berbagai bentuk negara, sistem pemerintahan, serta pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, dokumen ini menjelaskan karakteristik negara serikat, koloni, protektorat, dan mandaat dalam konteks ketatanegaraan Indonesia.

1. UNIVERSITAS JEMBER
Tahun Akademik 2012-2013
KETATANEGARAAN
25 Oktober 2012

2. KKeelloommppookk 33
• Luky Prasetyo Hadi (120210402010)
• Oki Feri Juniawan (120210402021)
• Dwi Ery Riswanti (120210402001)
• Rodhiatun Niswah (120210402003)
• Rita Andria Betrix (120210402005)
• Shofiyatul Izzah (120210402008)
• Indah Dwi Pratiwi (120210402033)
• Setya Samodra Rahmat (120710101226)
• Yusi Putra Darmawan (120210402015)
• Agustina Primayani (120210402019)
• Evika Rizky Dariyanti (120210402038)
• Rinzia Oktaviana Utami (120210402084)

3. • Peserta diskusi diharap tertib sewaktu diskusi berlangsung
• Peserta diskusi diharap mengikuti diskusi dengan seksama
• Pertanyaan dalam diskusi dibuka dengan 3 sesi
pertanyaan yang disetiap sesi terdapat 2 pertanyaan
• Setiap pertanyaan dibatasi 2 sanggahan dan dibatasi 2
tambahan pendapat
• Setiap peserta diskusi yang ingin bertanya, menyanggah
maupun ingin menambahkan pendapat, diharapkan
berdiri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama, NIM,
dan nama kelompok

4. •Apakah pengertian Negara?
•Apakah tujuan dan fungsi dibentuknya
Negara?
•Apa sajakah bentuk-bentuk Negara?
•Apakah sistem ketatanegaraan di
Indonesia?

5. Kata Negara bbeerraassaall ddaarrii :: ssttaattee ((IInnggggrriiss)),, ssttaaaatt
((BBeellaannddaa ddaann JJeerrmmaann)),, eettaatt ((PPeerraanncciiss)),, ssttaattuumm
((LLaattiinn)),, yyaanngg bbeerraarrttii kkeeaaddaaaann yyaanngg tteeggaakk ddaann
tteettaapp..
SSeeccaarraa tteerrmmiinnoollooggii,, nneeggaarraa ddiiaarrttiikkaann
sseebbaaggaaii oorrggaanniissaassii tteerrttiinnggggii ddiiaannttaarraa ssaattuu
kkeelloommppookk mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg mmeemmiilliikkii cciittaa
–– cciittaa uunnttuukk bbeerrssaattuu,, hhiidduupp ddii ddaallaamm ssuuaattuu
kkaawwaassaann,, ddaann mmeemmppuunnyyaaii ppeemmeerriinnttaahhaann
yyaanngg bbeerrddaauullaatt..

6. No Nama
Tokoh
Pendapat Yang Dikemukakan
1. Harold J.
Laski
Negara adalah suatu masyarakat yang
diintegrasikan karena memiliki wewenang
yang bersifat memaksa dan yang secara sah
lebih agung daripada individu atau
kelompok yang merupakan bagian dari
masyarakat.
2. Roger H.
Soltau
Negara adalah alat (agency ) atau wewenang
(authority ) yg mengatur atau mengendalikan
persoalan-persoalan bersama, atas nama
masyarakat.
3. Max Weber Negara adalah suatu masyarakat yang
memonopoli penggunaan kekerasan fisik
secara sah dalam suatu wilayah.

7. 4. R.M Mac Iver Negara adalah asosiasi yang
menyelenggarakan penertiban di dalam
suatu masyarakat di suatu wilayah
berdasarkan sistem hukum yang
diselenggarakan oleh suatu pemerintah
yang untuk maksud tersebut diberi
kekuasaan memaksa.
5. G.
Pringgodigdo,
S.H
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan
atau organisasi kewibawaan yang harus
memenuhi persyaratan unsur-unsur
tertentu, yaitu harus memiliki pemerintah
yang berdaulat, wilayah tertentu, dan
rakyat yang hidup teratur sehingga
merupakan suatu nation (bangsa).

9. Penduduk
Adalah semua orang yang pada suatu waktu
bertempat tinggal mendiami (menetap dalam)
wilayah negara tertentu.
Wilayah
Adalah daerah teritorial tertentu sebagai tempat
kedudukan suatu negara.
Pemerintah
Adalah organisasi yang mengatur, menyelenggarakan
dan melaksanakan kekuasaan negara.

10. Pada umumnya, suatu nneeggaarraa ddiiddiirriikkaann
ddeennggaann
ttuujjuuaann uunnttuukk ::
 MMeenncciippttaakkaann kkeesseejjaahhtteerraaaann
 MMeewwuujjuuddkkaann kkeetteerrttiibbaann ddaann
kkeetteenntteerraammaann sseemmuuaa rraakkyyaatt yyaanngg
mmeennjjaaddii bbaaggiiaannnnyyaa..

11. No Nama Tokoh Pendapat Yang Dikemukakan
1 Aristoteles Tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yang
berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah dan harus
menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi
kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima.
2 Plato Tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau
mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya, sedang yang
dapat mengetahui atau mencapai idea yang sesungguhnya itu
hanyalah ahli-ahli filsafat saja, maka dari itu pimpinan negara
atau pemerintahan negara. Sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli
filsafat saja.
3 Socrates Tujuan negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus
dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang
dipilah secara saksama oleh rakyat

12. 4 John Locke Tujuan negara adalah untuk memelihara dan menjamin
terlaksananya hak-hak azasi manusia.yang tertuang dalam
perjanjian masyarakat.
5 Nicollo
Machiavelli
Tujuan negara adalah untuk mengusahakan
terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman.
Dan hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja
yang mempunyai kekuasaan absolut.
6 Benedictus
Spinoz
Tujuan negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan
perdamaiaan, ketentraman dan menghilangkan ketakutan.
Maka untuk mencapai tujuan ini, waraga negara harus
mentaati segala peraturan dan undang-undang negara, ia
tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang
negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan.
Sebab jika tidak demikian, maka keadaan alamiah akan
timbul kembali.

13. T e o r i K e k u a s a a n
1 . S h a n g Y a n g yang hidup di negeri China sekitar abad V-IV SM menyatakan
bahwa tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya.
2 . N i c c o l o M a c h i a v e l l i menganjurkan agar raja tidak menghiraukan kesusilaan
maupun agama.
T e o r i P e r d a m a i a n D u n i a
D a n t e A l l e g h i e r e (1265-1321) menyatakan bahwa tujuan negara adalah
untuk mewujudkan perdamaian dunia.
T e o r i I n d i v i d u a l i s m e
Tujuan dibentuknya negara hanyalah berfungsi untuk menjaga keamanan dan
ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan
kehidupannya.

14. T e o r i J a m i n a n a t a s H a k d a n K e b e b a s a n M a n u s i a
1 . I m m a n u e l K a n t (1724-1804) menyatakan bahwa tujuan negara adalah
melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga
negara terbina dan terpelihara.
2 . K r a n e n b u r g termasuk penganut teori negara kesejahteraan. Menurut dia,
tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif
mengupayakan kesejahteraan warganya.
T e o r i F a s i s m e
Tujuan negara menurut teori fasisme adalah imperium dunia.
T e o r i S o s i a l i s m e
Teori sosialisme berpendapat bahwa negara mempunyai hak campur tangan
dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal mi dilakukan agar tujuan
negara dapat tercapai.

15. Fungsi pokok negara adalah mewujudkan, mmeennjjaallaannkkaann ddaann
mmeellaakkssaannaakkaann kkeebbiijjaakkssaannaaaann bbaaggii sseelluurruuhh mmaassyyaarraakkaatt ddii ddaaeerraahh
kkeekkuuaassaaaannnnyyaa.. IInnii mmeerruuppaakkaann aakkttiivviittaass tteerrppeennttiinngg ddaarrii nneeggaarraa.. DDeennggaann
sseennddiirriinnyyaa bbuukkaann hhaannyyaa nneeggaarraa yyaanngg mmeennjjaaddii ppeesseerrttaa ddaarrii
kkeebbiijjaakkssaannaaaann iinnii..
1. Memelihara ketertiban umum atau
negara sebagai stabilisator.
2. Memajukan perkembangan masyarakat
atau negara sebagai stimulator.
3. Memadukan berbagai aktivitas
masyarakat atau negara sebagai
koordinator.
4. Menunjuk dan membagi benda-benda
material dan non material atau negara
sebagai pembagi atau distributor.
Kebijaksana
an Negara
Meliputi

16. 1. Fungsi legislative ialah fungsi untuk membentuk
undang-undang atau peraturan
2. Fungsi eksekutif adalah fungsi untuk melaksanakan
undang-undang atau peraturan.
3. Fungsi federative adalah fungsi untuk hubungan luar
negeri
John Locke
1. Fungsi legislatif adalah fungsi membentuk undang-undang
2. Fungsi eksekutif adalah fungsi melaksanakan
undang-undang
3. Fungsi yudikatif adalah fungsi mengawasai
pelaksanaan undang-undang
Montesiqeiu
Fungsi Dibentuknya
Negara
Menurut Para Ahli :

18. NNeeggaarraa
KKeessaattuuaann
Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni
kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan
pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan
sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara
pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan
secara langsung.
1. Sistem sentralisasi , semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat,
1. Sistem sentralisasi , semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat,
sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan
dari pemerintah pusat.
sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan
dari pemerintah pusat.
2. Sistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah
2. Sistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah
tangganya sendiri (otonomi, swatantra).
tangganya sendiri (otonomi, swatantra).

19. Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa
negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara
bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara
sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam
negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut
negara federal.
NNeeggaarraa SSeerriikkaatt
Ciri-ciri negara serikat :
1.Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet)
demi kepentingan negara bagian;
2.Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh
bertentangan dengan konstitusi negara serikat;
3.Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara
bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara
langsung kepada pemerintah federal.

20. Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan
suatu perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing
berdaulat.
PPeerrsseerriikkaattaann
NNeeggaarraa
1. Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat
langsung mengikat warga negara bagian; sedangkan dalam serikat negara keputusan yang
diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara anggota.
2. Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara
serikat itu; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota boleh memisahkan
diri dari gabungan itu.
3. Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam; sedangkan dalam serikat
negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar.

21. KKoolloonnii aattaauu
JJaajjaahhaann
Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh
bangsa lain. Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah
negara penjajah. Hampir semua soal penting negara koloni diatur
oleh pemerintah negara penjajah. Karena terjajah, daerah/ negara
jajahan tidak berhak menentukan nasibnya sendiri.

22. TTrruusstteeee
((PPeerrwwaalliiaann))
Negara Perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia
II diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari
PBB. Tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan
kemajuan wilayah perwalian menuju pemerintahan sendiri.
Mikronesia merupakan negara trusteeterakhir yang dilepas Dewan
Perwalian PBB pada tahun 1994
Perwalian berlaku terhadap:
1.Wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempatkan di bawah mandat oleh Liga
Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I;
2.Wilayah-wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang dikalahkan dalam
Perang Dunia II;
3.Wilayah-wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah negara-negara
yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahannya.

23. DDoommiinniioonn
Bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan Kerajaan
Inggris. Negara dominion semula adalah negara jajahan Inggris yang
setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/ Ratu Inggris
sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung
dalam suatu perserikatan bernama “The British Commonwealth of
Nations” (Negara-negara Persemakmuran).
Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada,
Australia, Selandia Baru, India, Malaysia, etc. Di sebagian dari negara-negara itu Raja/
Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di ibukota Inggris,
sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh High Commissioner.

24. Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang
merdeka dan berdaulat penuh, memiliki seorang
kepala negara yang sama.
UUnnii
1. Uni Riil (Uni Nyata), yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara-negara
anggotanya memiliki alat perlengkapan negara bersama yang telah ditentukan terlebih
dulu. Perlengkapan negara itu dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama.
Contoh: Uni Austria – Hungaria (1867-1918).
2. Uni Personil, yaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara, sedangkan
segala urusan dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara
anggota. Contoh: Uni Belanda – Luxemburg (1839-1890).
3. Uni Ius Generalis , yaitu bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat
perlengkapan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang
hubungan luar negeri. Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB.

25. Sesuai namanya, negara protektorat adalah suatu negara yang ada di
bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat
tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak
penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Contoh: Monaco
sebagai protektorat Prancis.
PPrrootteekkttoorr
aatt
Protektorat Kolonial , jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar
urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat
semacam ini tidak menjadi subyek hukum internasional. Contoh: Brunei Darussalam sebelum
merdeka adalah negara protektorat Inggris.
Protektorat Internasional , jika negara itu merupakan subyek hukum internasional.
Contoh: Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai negara
protektorat Inggris (1890) dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936).

26. Negara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan jajahan
dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di
bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan
pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang
pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di
Versailles. Contoh: Syria, Lebanon, Palestina (Daerah Mandat A);
Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah
Mandat C).
MMaannddaatt

27. Sistem ketatanegaraan Indonesia mmeennuurruutt UUUUDD
11994455
aaddaallaahh sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt::
11..BBeennttuukk nneeggaarraa aaddaallaahh kkeessaattuuaann
22..BBeennttuukk ppeemmeerriinnttaahhaann aaddaallaahh rreeppuubblliikk

28. UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk
susunan negara Indonesia adalah kesatuan
bukan serikat atau federal. Dasar penetapan
ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD
1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia
ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk
Republik”.
Negara Indonesia sebagai negara kesatuan
menganut asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan kekuasaannya. Hal ini di
dasarkan pada Pasal 18 UUD 1945.

30. Sesi 1
11..
Sesi 2
11..
Sesi 3
11..