SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
UNIVERSITAS JEMBER 
Tahun Akademik 2012-2013 
KETATANEGARAAN 
25 Oktober 2012
KKeelloommppookk 33 
• Luky Prasetyo Hadi (120210402010) 
• Oki Feri Juniawan (120210402021) 
• Dwi Ery Riswanti (120210402001) 
• Rodhiatun Niswah (120210402003) 
• Rita Andria Betrix (120210402005) 
• Shofiyatul Izzah (120210402008) 
• Indah Dwi Pratiwi (120210402033) 
• Setya Samodra Rahmat (120710101226) 
• Yusi Putra Darmawan (120210402015) 
• Agustina Primayani (120210402019) 
• Evika Rizky Dariyanti (120210402038) 
• Rinzia Oktaviana Utami (120210402084)
• Peserta diskusi diharap tertib sewaktu diskusi berlangsung 
• Peserta diskusi diharap mengikuti diskusi dengan seksama 
• Pertanyaan dalam diskusi dibuka dengan 3 sesi 
pertanyaan yang disetiap sesi terdapat 2 pertanyaan 
• Setiap pertanyaan dibatasi 2 sanggahan dan dibatasi 2 
tambahan pendapat 
• Setiap peserta diskusi yang ingin bertanya, menyanggah 
maupun ingin menambahkan pendapat, diharapkan 
berdiri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama, NIM, 
dan nama kelompok
•Apakah pengertian Negara? 
•Apakah tujuan dan fungsi dibentuknya 
Negara? 
•Apa sajakah bentuk-bentuk Negara? 
•Apakah sistem ketatanegaraan di 
Indonesia?
Kata Negara bbeerraassaall ddaarrii :: ssttaattee ((IInnggggrriiss)),, ssttaaaatt 
((BBeellaannddaa ddaann JJeerrmmaann)),, eettaatt ((PPeerraanncciiss)),, ssttaattuumm 
((LLaattiinn)),, yyaanngg bbeerraarrttii kkeeaaddaaaann yyaanngg tteeggaakk ddaann 
tteettaapp.. 
SSeeccaarraa tteerrmmiinnoollooggii,, nneeggaarraa ddiiaarrttiikkaann 
sseebbaaggaaii oorrggaanniissaassii tteerrttiinnggggii ddiiaannttaarraa ssaattuu 
kkeelloommppookk mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg mmeemmiilliikkii cciittaa 
–– cciittaa uunnttuukk bbeerrssaattuu,, hhiidduupp ddii ddaallaamm ssuuaattuu 
kkaawwaassaann,, ddaann mmeemmppuunnyyaaii ppeemmeerriinnttaahhaann 
yyaanngg bbeerrddaauullaatt..
No Nama 
Tokoh 
Pendapat Yang Dikemukakan 
1. Harold J. 
Laski 
Negara adalah suatu masyarakat yang 
diintegrasikan karena memiliki wewenang 
yang bersifat memaksa dan yang secara sah 
lebih agung daripada individu atau 
kelompok yang merupakan bagian dari 
masyarakat. 
2. Roger H. 
Soltau 
Negara adalah alat (agency ) atau wewenang 
(authority ) yg mengatur atau mengendalikan 
persoalan-persoalan bersama, atas nama 
masyarakat. 
3. Max Weber Negara adalah suatu masyarakat yang 
memonopoli penggunaan kekerasan fisik 
secara sah dalam suatu wilayah.
4. R.M Mac Iver Negara adalah asosiasi yang 
menyelenggarakan penertiban di dalam 
suatu masyarakat di suatu wilayah 
berdasarkan sistem hukum yang 
diselenggarakan oleh suatu pemerintah 
yang untuk maksud tersebut diberi 
kekuasaan memaksa. 
5. G. 
Pringgodigdo, 
S.H 
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan 
atau organisasi kewibawaan yang harus 
memenuhi persyaratan unsur-unsur 
tertentu, yaitu harus memiliki pemerintah 
yang berdaulat, wilayah tertentu, dan 
rakyat yang hidup teratur sehingga 
merupakan suatu nation (bangsa).
Penduduk 
Adalah semua orang yang pada suatu waktu 
bertempat tinggal mendiami (menetap dalam) 
wilayah negara tertentu. 
Wilayah 
Adalah daerah teritorial tertentu sebagai tempat 
kedudukan suatu negara. 
Pemerintah 
Adalah organisasi yang mengatur, menyelenggarakan 
dan melaksanakan kekuasaan negara.
Pada umumnya, suatu nneeggaarraa ddiiddiirriikkaann 
ddeennggaann 
ttuujjuuaann uunnttuukk :: 
 MMeenncciippttaakkaann kkeesseejjaahhtteerraaaann 
 MMeewwuujjuuddkkaann kkeetteerrttiibbaann ddaann 
kkeetteenntteerraammaann sseemmuuaa rraakkyyaatt yyaanngg 
mmeennjjaaddii bbaaggiiaannnnyyaa..
No Nama Tokoh Pendapat Yang Dikemukakan 
1 Aristoteles Tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yang 
berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah dan harus 
menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi 
kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima. 
2 Plato Tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau 
mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya, sedang yang 
dapat mengetahui atau mencapai idea yang sesungguhnya itu 
hanyalah ahli-ahli filsafat saja, maka dari itu pimpinan negara 
atau pemerintahan negara. Sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli 
filsafat saja. 
3 Socrates Tujuan negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus 
dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang 
dipilah secara saksama oleh rakyat
4 John Locke Tujuan negara adalah untuk memelihara dan menjamin 
terlaksananya hak-hak azasi manusia.yang tertuang dalam 
perjanjian masyarakat. 
5 Nicollo 
Machiavelli 
Tujuan negara adalah untuk mengusahakan 
terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. 
Dan hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja 
yang mempunyai kekuasaan absolut. 
6 Benedictus 
Spinoz 
Tujuan negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan 
perdamaiaan, ketentraman dan menghilangkan ketakutan. 
Maka untuk mencapai tujuan ini, waraga negara harus 
mentaati segala peraturan dan undang-undang negara, ia 
tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang 
negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan. 
Sebab jika tidak demikian, maka keadaan alamiah akan 
timbul kembali.
T e o r i K e k u a s a a n 
1 . S h a n g Y a n g yang hidup di negeri China sekitar abad V-IV SM menyatakan 
bahwa tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. 
2 . N i c c o l o M a c h i a v e l l i menganjurkan agar raja tidak menghiraukan kesusilaan 
maupun agama. 
T e o r i P e r d a m a i a n D u n i a 
D a n t e A l l e g h i e r e (1265-1321) menyatakan bahwa tujuan negara adalah 
untuk mewujudkan perdamaian dunia. 
T e o r i I n d i v i d u a l i s m e 
Tujuan dibentuknya negara hanyalah berfungsi untuk menjaga keamanan dan 
ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan 
kehidupannya.
T e o r i J a m i n a n a t a s H a k d a n K e b e b a s a n M a n u s i a 
1 . I m m a n u e l K a n t (1724-1804) menyatakan bahwa tujuan negara adalah 
melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga 
negara terbina dan terpelihara. 
2 . K r a n e n b u r g termasuk penganut teori negara kesejahteraan. Menurut dia, 
tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif 
mengupayakan kesejahteraan warganya. 
T e o r i F a s i s m e 
Tujuan negara menurut teori fasisme adalah imperium dunia. 
T e o r i S o s i a l i s m e 
Teori sosialisme berpendapat bahwa negara mempunyai hak campur tangan 
dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal mi dilakukan agar tujuan 
negara dapat tercapai.
Fungsi pokok negara adalah mewujudkan, mmeennjjaallaannkkaann ddaann 
mmeellaakkssaannaakkaann kkeebbiijjaakkssaannaaaann bbaaggii sseelluurruuhh mmaassyyaarraakkaatt ddii ddaaeerraahh 
kkeekkuuaassaaaannnnyyaa.. IInnii mmeerruuppaakkaann aakkttiivviittaass tteerrppeennttiinngg ddaarrii nneeggaarraa.. DDeennggaann 
sseennddiirriinnyyaa bbuukkaann hhaannyyaa nneeggaarraa yyaanngg mmeennjjaaddii ppeesseerrttaa ddaarrii 
kkeebbiijjaakkssaannaaaann iinnii.. 
1. Memelihara ketertiban umum atau 
negara sebagai stabilisator. 
2. Memajukan perkembangan masyarakat 
atau negara sebagai stimulator. 
3. Memadukan berbagai aktivitas 
masyarakat atau negara sebagai 
koordinator. 
4. Menunjuk dan membagi benda-benda 
material dan non material atau negara 
sebagai pembagi atau distributor. 
Kebijaksana 
an Negara 
Meliputi
1. Fungsi legislative ialah fungsi untuk membentuk 
undang-undang atau peraturan 
2. Fungsi eksekutif adalah fungsi untuk melaksanakan 
undang-undang atau peraturan. 
3. Fungsi federative adalah fungsi untuk hubungan luar 
negeri 
John Locke 
1. Fungsi legislatif adalah fungsi membentuk undang-undang 
2. Fungsi eksekutif adalah fungsi melaksanakan 
undang-undang 
3. Fungsi yudikatif adalah fungsi mengawasai 
pelaksanaan undang-undang 
Montesiqeiu 
Fungsi Dibentuknya 
Negara 
Menurut Para Ahli :
NNeeggaarraa 
KKeessaattuuaann 
Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni 
kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan 
pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan 
sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara 
pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan 
secara langsung. 
1. Sistem sentralisasi , semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, 
1. Sistem sentralisasi , semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, 
sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan 
dari pemerintah pusat. 
sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan 
dari pemerintah pusat. 
2. Sistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah 
2. Sistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah 
tangganya sendiri (otonomi, swatantra). 
tangganya sendiri (otonomi, swatantra).
Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa 
negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara 
bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara 
sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam 
negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut 
negara federal. 
NNeeggaarraa SSeerriikkaatt 
Ciri-ciri negara serikat : 
1.Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) 
demi kepentingan negara bagian; 
2.Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh 
bertentangan dengan konstitusi negara serikat; 
3.Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara 
bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara 
langsung kepada pemerintah federal.
Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan 
suatu perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing 
berdaulat. 
PPeerrsseerriikkaattaann 
NNeeggaarraa 
1. Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat 
langsung mengikat warga negara bagian; sedangkan dalam serikat negara keputusan yang 
diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara anggota. 
2. Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara 
serikat itu; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota boleh memisahkan 
diri dari gabungan itu. 
3. Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam; sedangkan dalam serikat 
negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar.
KKoolloonnii aattaauu 
JJaajjaahhaann 
Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh 
bangsa lain. Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah 
negara penjajah. Hampir semua soal penting negara koloni diatur 
oleh pemerintah negara penjajah. Karena terjajah, daerah/ negara 
jajahan tidak berhak menentukan nasibnya sendiri.
TTrruusstteeee 
((PPeerrwwaalliiaann)) 
Negara Perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia 
II diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari 
PBB. Tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan 
kemajuan wilayah perwalian menuju pemerintahan sendiri. 
Mikronesia merupakan negara trusteeterakhir yang dilepas Dewan 
Perwalian PBB pada tahun 1994 
Perwalian berlaku terhadap: 
1.Wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempatkan di bawah mandat oleh Liga 
Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I; 
2.Wilayah-wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang dikalahkan dalam 
Perang Dunia II; 
3.Wilayah-wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah negara-negara 
yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahannya.
DDoommiinniioonn 
Bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan Kerajaan 
Inggris. Negara dominion semula adalah negara jajahan Inggris yang 
setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/ Ratu Inggris 
sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung 
dalam suatu perserikatan bernama “The British Commonwealth of 
Nations” (Negara-negara Persemakmuran). 
Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada, 
Australia, Selandia Baru, India, Malaysia, etc. Di sebagian dari negara-negara itu Raja/ 
Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di ibukota Inggris, 
sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh High Commissioner.
Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang 
merdeka dan berdaulat penuh, memiliki seorang 
kepala negara yang sama. 
UUnnii 
1. Uni Riil (Uni Nyata), yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara-negara 
anggotanya memiliki alat perlengkapan negara bersama yang telah ditentukan terlebih 
dulu. Perlengkapan negara itu dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama. 
Contoh: Uni Austria – Hungaria (1867-1918). 
2. Uni Personil, yaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara, sedangkan 
segala urusan dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara 
anggota. Contoh: Uni Belanda – Luxemburg (1839-1890). 
3. Uni Ius Generalis , yaitu bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat 
perlengkapan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang 
hubungan luar negeri. Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB.
Sesuai namanya, negara protektorat adalah suatu negara yang ada di 
bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat 
tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak 
penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Contoh: Monaco 
sebagai protektorat Prancis. 
PPrrootteekkttoorr 
aatt 
Protektorat Kolonial , jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar 
urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat 
semacam ini tidak menjadi subyek hukum internasional. Contoh: Brunei Darussalam sebelum 
merdeka adalah negara protektorat Inggris. 
Protektorat Internasional , jika negara itu merupakan subyek hukum internasional. 
Contoh: Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai negara 
protektorat Inggris (1890) dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936).
Negara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan jajahan 
dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di 
bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan 
pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang 
pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di 
Versailles. Contoh: Syria, Lebanon, Palestina (Daerah Mandat A); 
Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah 
Mandat C). 
MMaannddaatt
Sistem ketatanegaraan Indonesia mmeennuurruutt UUUUDD 
11994455 
aaddaallaahh sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt:: 
11..BBeennttuukk nneeggaarraa aaddaallaahh kkeessaattuuaann 
22..BBeennttuukk ppeemmeerriinnttaahhaann aaddaallaahh rreeppuubblliikk
UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk 
susunan negara Indonesia adalah kesatuan 
bukan serikat atau federal. Dasar penetapan 
ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 
1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia 
ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk 
Republik”. 
Negara Indonesia sebagai negara kesatuan 
menganut asas desentralisasi dalam 
penyelenggaraan kekuasaannya. Hal ini di 
dasarkan pada Pasal 18 UUD 1945.
Sesi 1 
11.. 
Sesi 2 
11.. 
Sesi 3 
11..

More Related Content

What's hot

Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanWarnet Raha
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanmuhammad_solikhin
 
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRISistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRITri Widodo W. UTOMO
 
Politik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalPolitik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalGian Angelo
 
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesiaWawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesiaSoviRahayu
 
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIAPERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIASiti Sahati
 
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaKelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaEddy Mahendra
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaParanody
 
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanDefinisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanNina Muhaemin
 
Resume buku Sistem Politik Indonesia karya A. Rahman H.I”
Resume buku Sistem Politik Indonesia karya  A. Rahman H.I” Resume buku Sistem Politik Indonesia karya  A. Rahman H.I”
Resume buku Sistem Politik Indonesia karya A. Rahman H.I” Rezka Judittya
 
Analisis sistem politik
Analisis sistem politikAnalisis sistem politik
Analisis sistem politikbedhess
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaDini Audi
 
Kisi - kisi soal UTS Pendidikan Pancasila
Kisi - kisi soal UTS Pendidikan PancasilaKisi - kisi soal UTS Pendidikan Pancasila
Kisi - kisi soal UTS Pendidikan Pancasiladionteguhpratomo
 

What's hot (20)

Makalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraanMakalah sistem ketatanegaraan
Makalah sistem ketatanegaraan
 
Bentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahanBentuk negara & sistem pemerintahan
Bentuk negara & sistem pemerintahan
 
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRISistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan NKRI
 
Slide bela negara
Slide bela negaraSlide bela negara
Slide bela negara
 
Politik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi NasionalPolitik dan Strategi Nasional
Politik dan Strategi Nasional
 
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesiaWawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia
Wawasan nusantara sebagai geopolitik indonesia
 
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIAPERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
PERBANDINGAN ADMINISTRASI NEGARA DI NEGARA JERMAN DENGAN INDONESIA
 
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di IndonesiaKelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan di Indonesia
 
Organisasi Pemerintahan di Indonesia
Organisasi Pemerintahan di IndonesiaOrganisasi Pemerintahan di Indonesia
Organisasi Pemerintahan di Indonesia
 
Partai politik
Partai politikPartai politik
Partai politik
 
Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pancasila Sebagai Dasar Negara Pancasila Sebagai Dasar Negara
Pancasila Sebagai Dasar Negara
 
Sistem Politik Indonesia
Sistem Politik IndonesiaSistem Politik Indonesia
Sistem Politik Indonesia
 
Pamong praja 1
Pamong praja 1Pamong praja 1
Pamong praja 1
 
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahanDefinisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
Definisi dan ruang lingkup ilmu pemerintahan
 
Resume buku Sistem Politik Indonesia karya A. Rahman H.I”
Resume buku Sistem Politik Indonesia karya  A. Rahman H.I” Resume buku Sistem Politik Indonesia karya  A. Rahman H.I”
Resume buku Sistem Politik Indonesia karya A. Rahman H.I”
 
Analisis sistem politik
Analisis sistem politikAnalisis sistem politik
Analisis sistem politik
 
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan IndonesiaPowerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
Powerpoint Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Kisi - kisi soal UTS Pendidikan Pancasila
Kisi - kisi soal UTS Pendidikan PancasilaKisi - kisi soal UTS Pendidikan Pancasila
Kisi - kisi soal UTS Pendidikan Pancasila
 
Makalah hukum tata negara (2)
Makalah hukum tata negara (2)Makalah hukum tata negara (2)
Makalah hukum tata negara (2)
 
Lembaga independen
Lembaga independenLembaga independen
Lembaga independen
 

Viewers also liked

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia07051994
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesiarezekysholikhah
 
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...Grace Manurung
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIABayu Rizky Aditya
 
Modul pkn kelas 12 sma pers
Modul pkn kelas 12 sma persModul pkn kelas 12 sma pers
Modul pkn kelas 12 sma persakhdi romli
 
Bedah kisi kisi 2017-petunjuk evolusi
Bedah kisi kisi 2017-petunjuk evolusiBedah kisi kisi 2017-petunjuk evolusi
Bedah kisi kisi 2017-petunjuk evolusiHerfen Suryati
 
Perserikatan Bangsa Bangsa
Perserikatan Bangsa BangsaPerserikatan Bangsa Bangsa
Perserikatan Bangsa Bangsaomcivics
 
Bedah kisi kisi 2017- hukum mendel dan persilangannya
Bedah kisi kisi 2017- hukum mendel dan persilangannyaBedah kisi kisi 2017- hukum mendel dan persilangannya
Bedah kisi kisi 2017- hukum mendel dan persilangannyaHerfen Suryati
 
soal evaluasi pengajaran
soal evaluasi pengajaransoal evaluasi pengajaran
soal evaluasi pengajaranNasria Ika
 
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMirda DC
 
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik IndonesiaBab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik IndonesiaNurmah Wijayanti
 
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanPpt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanrizka_pratiwi
 

Viewers also liked (20)

Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan republik indonesia
 
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan IndonesiaPancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia
 
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
Sistem ketatanegaraan di indonesia berdasarkan konstitusi yang berlaku dan be...
 
Soal latihan pkn kelas xii
Soal latihan pkn kelas xiiSoal latihan pkn kelas xii
Soal latihan pkn kelas xii
 
PPKN Kelas XII K13 Buku Guru
PPKN Kelas XII K13 Buku GuruPPKN Kelas XII K13 Buku Guru
PPKN Kelas XII K13 Buku Guru
 
Sejarah ketatanegaraan indonesia
Sejarah ketatanegaraan indonesiaSejarah ketatanegaraan indonesia
Sejarah ketatanegaraan indonesia
 
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIASEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
 
ppt
pptppt
ppt
 
Materi pkn kls xii bab 3
Materi pkn kls xii bab 3Materi pkn kls xii bab 3
Materi pkn kls xii bab 3
 
Materi ppkn sma xii bab 3
Materi ppkn sma xii bab 3Materi ppkn sma xii bab 3
Materi ppkn sma xii bab 3
 
Modul pkn kelas 12 sma pers
Modul pkn kelas 12 sma persModul pkn kelas 12 sma pers
Modul pkn kelas 12 sma pers
 
Bedah kisi kisi 2017-petunjuk evolusi
Bedah kisi kisi 2017-petunjuk evolusiBedah kisi kisi 2017-petunjuk evolusi
Bedah kisi kisi 2017-petunjuk evolusi
 
Perserikatan Bangsa Bangsa
Perserikatan Bangsa BangsaPerserikatan Bangsa Bangsa
Perserikatan Bangsa Bangsa
 
Bedah kisi kisi 2017- hukum mendel dan persilangannya
Bedah kisi kisi 2017- hukum mendel dan persilangannyaBedah kisi kisi 2017- hukum mendel dan persilangannya
Bedah kisi kisi 2017- hukum mendel dan persilangannya
 
soal evaluasi pengajaran
soal evaluasi pengajaransoal evaluasi pengajaran
soal evaluasi pengajaran
 
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental BangsaMakna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
Makna Pembukaan UUD 1945 sebagai Kaidah Pokok Fundamental Bangsa
 
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik IndonesiaBab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Bab 6 Memperkokoh Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Bedah kisi kisi 2017
Bedah kisi kisi 2017Bedah kisi kisi 2017
Bedah kisi kisi 2017
 
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraanPpt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
Ppt pancasila dlm konteks ketatanegaraan
 
STEAL THIS PRESENTATION!
STEAL THIS PRESENTATION! STEAL THIS PRESENTATION!
STEAL THIS PRESENTATION!
 

Similar to Sistem Ketatanegaraan

Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiIqlima Andini
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xTita Ruby
 
Pendidikan kewarganegaraan negara
Pendidikan kewarganegaraan   negaraPendidikan kewarganegaraan   negara
Pendidikan kewarganegaraan negaraliananofita15
 
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republikPengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republikrizalbari
 
P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara 90
P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara   90P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara   90
P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara 90Ibnu Khoiry
 
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Tri Widodo W. UTOMO
 
Perjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesiaPerjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesiaAriezer Canasta
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraanTugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraanIndriani Ilyas
 
PPT Hakikat bangsa dan negara.pptx
PPT Hakikat bangsa dan negara.pptxPPT Hakikat bangsa dan negara.pptx
PPT Hakikat bangsa dan negara.pptxRIZKYAQIL2
 
Hakikat Negara dan Pemerintahan
Hakikat Negara dan PemerintahanHakikat Negara dan Pemerintahan
Hakikat Negara dan PemerintahanSiti Hardiyanti
 

Similar to Sistem Ketatanegaraan (20)

Negara dan Konstitusi
Negara dan KonstitusiNegara dan Konstitusi
Negara dan Konstitusi
 
Hakikat Negara
Hakikat NegaraHakikat Negara
Hakikat Negara
 
Ringkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn xRingkasan materi pkn x
Ringkasan materi pkn x
 
Problematika negara bangsa
Problematika negara bangsaProblematika negara bangsa
Problematika negara bangsa
 
Pendidikan kewarganegaraan negara
Pendidikan kewarganegaraan   negaraPendidikan kewarganegaraan   negara
Pendidikan kewarganegaraan negara
 
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republikPengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
Pengertian fungsi dan tujuan negara kesatuan republik
 
Hand out kajian ba
Hand out kajian baHand out kajian ba
Hand out kajian ba
 
Hand out kajian ba
Hand out kajian baHand out kajian ba
Hand out kajian ba
 
P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara 90
P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara   90P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara   90
P kn kelas e kelompok 3 hak dan kewajiban warga negara 90
 
Nkri
NkriNkri
Nkri
 
Ilmu negara
Ilmu negaraIlmu negara
Ilmu negara
 
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia
 
Ketatanegaraan
KetatanegaraanKetatanegaraan
Ketatanegaraan
 
Ketatanegaraan
KetatanegaraanKetatanegaraan
Ketatanegaraan
 
Perjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesiaPerjuangan bangsa indonesia
Perjuangan bangsa indonesia
 
Hakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan NegaraHakikat Bangsa dan Negara
Hakikat Bangsa dan Negara
 
Softskill2
Softskill2Softskill2
Softskill2
 
Tugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraanTugas pendidikan kewarganegaraan
Tugas pendidikan kewarganegaraan
 
PPT Hakikat bangsa dan negara.pptx
PPT Hakikat bangsa dan negara.pptxPPT Hakikat bangsa dan negara.pptx
PPT Hakikat bangsa dan negara.pptx
 
Hakikat Negara dan Pemerintahan
Hakikat Negara dan PemerintahanHakikat Negara dan Pemerintahan
Hakikat Negara dan Pemerintahan
 

More from Oki Feri Juniawan

Analisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo Perbaiki
Analisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo PerbaikiAnalisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo Perbaiki
Analisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo PerbaikiOki Feri Juniawan
 
Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)
Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)
Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)Oki Feri Juniawan
 
Analisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan Maryanto
Analisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan MaryantoAnalisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan Maryanto
Analisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan MaryantoOki Feri Juniawan
 
Apresiasi pementasan Musuh Masyarakat & Laras
Apresiasi pementasan Musuh Masyarakat & LarasApresiasi pementasan Musuh Masyarakat & Laras
Apresiasi pementasan Musuh Masyarakat & LarasOki Feri Juniawan
 
Analisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. Idrus
Analisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. IdrusAnalisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. Idrus
Analisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. IdrusOki Feri Juniawan
 
Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)
Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)
Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)Oki Feri Juniawan
 
Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"
Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"
Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"Oki Feri Juniawan
 
Esay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan Maryanto
Esay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan MaryantoEsay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan Maryanto
Esay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan MaryantoOki Feri Juniawan
 

More from Oki Feri Juniawan (11)

Analisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo Perbaiki
Analisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo PerbaikiAnalisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo Perbaiki
Analisis Wacana Iklan TV Pepsodent Versi Ayo Perbaiki
 
Outline Cerpen Sura & Baya
Outline Cerpen Sura & BayaOutline Cerpen Sura & Baya
Outline Cerpen Sura & Baya
 
Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)
Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)
Cerpen Sura & Baya Karya Oki Feri Juniawan (2013)
 
Analisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan Maryanto
Analisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan MaryantoAnalisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan Maryanto
Analisis tematik cerpen siti mahiya karya Gunawan Maryanto
 
Apresiasi pementasan Musuh Masyarakat & Laras
Apresiasi pementasan Musuh Masyarakat & LarasApresiasi pementasan Musuh Masyarakat & Laras
Apresiasi pementasan Musuh Masyarakat & Laras
 
Analisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. Idrus
Analisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. IdrusAnalisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. Idrus
Analisis struktural dalam drama kejahatan membalas dendam karya A. Idrus
 
Saintifik
SaintifikSaintifik
Saintifik
 
Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)
Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)
Pendekatan Scientific (Pendekatan Ilmiah)
 
Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"
Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"
Motif Tokoh Dalam Cerita Rakyat Madura "Ke'lesap"
 
Esay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan Maryanto
Esay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan MaryantoEsay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan Maryanto
Esay Cerpen Mbak Mendut Karya Gunawan Maryanto
 
Tahap persiapan pidato
Tahap persiapan pidatoTahap persiapan pidato
Tahap persiapan pidato
 

Recently uploaded

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarAureliaAflahAzZahra
 
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxMateri E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxAmmar Ahmad
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxFidiaHananasyst
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...walidumar
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxWulanEnggarAnaskaPut
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxrandikaakbar11
 
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)BashoriAlwi4
 
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bP5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bSisiliaFil
 
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptkerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptputrisari631
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxMateriSMPTDarulFalah
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuKhiyaroh1
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar MengajarVariasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
Variasi dan Gaya Mengajar, Mata Kuliah Strategi Belajar Mengajar
 
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docxMateri E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
Materi E-modul Ekosistem kelas X SMA.docx
 
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptxMETODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
METODE PENGEMBANGAN MORAL DAN NILAI-NILAI AGAMA.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
 
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptxKegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
Kegiatan Komunitas Belajar dalam sekolah .pptx
 
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptxMATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
MATERI Projek Kreatif Kewirausahaan kelas XI SMK.pptx
 
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
 
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bP5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
 
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.pptkerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
kerajaan-kerajaan hindu-budha di indonesia.ppt
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 6.pdf
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 

Sistem Ketatanegaraan

  • 1. UNIVERSITAS JEMBER Tahun Akademik 2012-2013 KETATANEGARAAN 25 Oktober 2012
  • 2. KKeelloommppookk 33 • Luky Prasetyo Hadi (120210402010) • Oki Feri Juniawan (120210402021) • Dwi Ery Riswanti (120210402001) • Rodhiatun Niswah (120210402003) • Rita Andria Betrix (120210402005) • Shofiyatul Izzah (120210402008) • Indah Dwi Pratiwi (120210402033) • Setya Samodra Rahmat (120710101226) • Yusi Putra Darmawan (120210402015) • Agustina Primayani (120210402019) • Evika Rizky Dariyanti (120210402038) • Rinzia Oktaviana Utami (120210402084)
  • 3. • Peserta diskusi diharap tertib sewaktu diskusi berlangsung • Peserta diskusi diharap mengikuti diskusi dengan seksama • Pertanyaan dalam diskusi dibuka dengan 3 sesi pertanyaan yang disetiap sesi terdapat 2 pertanyaan • Setiap pertanyaan dibatasi 2 sanggahan dan dibatasi 2 tambahan pendapat • Setiap peserta diskusi yang ingin bertanya, menyanggah maupun ingin menambahkan pendapat, diharapkan berdiri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama, NIM, dan nama kelompok
  • 4. •Apakah pengertian Negara? •Apakah tujuan dan fungsi dibentuknya Negara? •Apa sajakah bentuk-bentuk Negara? •Apakah sistem ketatanegaraan di Indonesia?
  • 5. Kata Negara bbeerraassaall ddaarrii :: ssttaattee ((IInnggggrriiss)),, ssttaaaatt ((BBeellaannddaa ddaann JJeerrmmaann)),, eettaatt ((PPeerraanncciiss)),, ssttaattuumm ((LLaattiinn)),, yyaanngg bbeerraarrttii kkeeaaddaaaann yyaanngg tteeggaakk ddaann tteettaapp.. SSeeccaarraa tteerrmmiinnoollooggii,, nneeggaarraa ddiiaarrttiikkaann sseebbaaggaaii oorrggaanniissaassii tteerrttiinnggggii ddiiaannttaarraa ssaattuu kkeelloommppookk mmaassyyaarraakkaatt yyaanngg mmeemmiilliikkii cciittaa –– cciittaa uunnttuukk bbeerrssaattuu,, hhiidduupp ddii ddaallaamm ssuuaattuu kkaawwaassaann,, ddaann mmeemmppuunnyyaaii ppeemmeerriinnttaahhaann yyaanngg bbeerrddaauullaatt..
  • 6. No Nama Tokoh Pendapat Yang Dikemukakan 1. Harold J. Laski Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. 2. Roger H. Soltau Negara adalah alat (agency ) atau wewenang (authority ) yg mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. 3. Max Weber Negara adalah suatu masyarakat yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
  • 7. 4. R.M Mac Iver Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat di suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. 5. G. Pringgodigdo, S.H Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur-unsur tertentu, yaitu harus memiliki pemerintah yang berdaulat, wilayah tertentu, dan rakyat yang hidup teratur sehingga merupakan suatu nation (bangsa).
  • 8.
  • 9. Penduduk Adalah semua orang yang pada suatu waktu bertempat tinggal mendiami (menetap dalam) wilayah negara tertentu. Wilayah Adalah daerah teritorial tertentu sebagai tempat kedudukan suatu negara. Pemerintah Adalah organisasi yang mengatur, menyelenggarakan dan melaksanakan kekuasaan negara.
  • 10. Pada umumnya, suatu nneeggaarraa ddiiddiirriikkaann ddeennggaann ttuujjuuaann uunnttuukk ::  MMeenncciippttaakkaann kkeesseejjaahhtteerraaaann  MMeewwuujjuuddkkaann kkeetteerrttiibbaann ddaann kkeetteenntteerraammaann sseemmuuaa rraakkyyaatt yyaanngg mmeennjjaaddii bbaaggiiaannnnyyaa..
  • 11. No Nama Tokoh Pendapat Yang Dikemukakan 1 Aristoteles Tujuan dari negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan, keadilan memerintah dan harus menjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap manusia apa sebenarnya yang berhak ia terima. 2 Plato Tujuan negara yang sebenarnya adalah untuk mengetahui atau mencapai atau mengenal idea yang sesungguhnya, sedang yang dapat mengetahui atau mencapai idea yang sesungguhnya itu hanyalah ahli-ahli filsafat saja, maka dari itu pimpinan negara atau pemerintahan negara. Sebaiknya harus dipegang oleh ahli-ahli filsafat saja. 3 Socrates Tujuan negara adalah untuk menciptakan hukum, yang harus dilakukan oleh para pemimpin, atau para penguasa yang dipilah secara saksama oleh rakyat
  • 12. 4 John Locke Tujuan negara adalah untuk memelihara dan menjamin terlaksananya hak-hak azasi manusia.yang tertuang dalam perjanjian masyarakat. 5 Nicollo Machiavelli Tujuan negara adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman. Dan hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. 6 Benedictus Spinoz Tujuan negara menurut Spinoza adalah menyelenggarakan perdamaiaan, ketentraman dan menghilangkan ketakutan. Maka untuk mencapai tujuan ini, waraga negara harus mentaati segala peraturan dan undang-undang negara, ia tidak boleh membantah, meskipun peraturan atau undang-undang negara itu sifatnya tidak adil dan merugikan. Sebab jika tidak demikian, maka keadaan alamiah akan timbul kembali.
  • 13. T e o r i K e k u a s a a n 1 . S h a n g Y a n g yang hidup di negeri China sekitar abad V-IV SM menyatakan bahwa tujuan negara adalah pembentukan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. 2 . N i c c o l o M a c h i a v e l l i menganjurkan agar raja tidak menghiraukan kesusilaan maupun agama. T e o r i P e r d a m a i a n D u n i a D a n t e A l l e g h i e r e (1265-1321) menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mewujudkan perdamaian dunia. T e o r i I n d i v i d u a l i s m e Tujuan dibentuknya negara hanyalah berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan kehidupannya.
  • 14. T e o r i J a m i n a n a t a s H a k d a n K e b e b a s a n M a n u s i a 1 . I m m a n u e l K a n t (1724-1804) menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi dan menjamin ketertiban hukum agar hak dan kemerdekaan warga negara terbina dan terpelihara. 2 . K r a n e n b u r g termasuk penganut teori negara kesejahteraan. Menurut dia, tujuan negara bukan sekadar memelihara ketertiban hukum, melainkan juga aktif mengupayakan kesejahteraan warganya. T e o r i F a s i s m e Tujuan negara menurut teori fasisme adalah imperium dunia. T e o r i S o s i a l i s m e Teori sosialisme berpendapat bahwa negara mempunyai hak campur tangan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Hal mi dilakukan agar tujuan negara dapat tercapai.
  • 15. Fungsi pokok negara adalah mewujudkan, mmeennjjaallaannkkaann ddaann mmeellaakkssaannaakkaann kkeebbiijjaakkssaannaaaann bbaaggii sseelluurruuhh mmaassyyaarraakkaatt ddii ddaaeerraahh kkeekkuuaassaaaannnnyyaa.. IInnii mmeerruuppaakkaann aakkttiivviittaass tteerrppeennttiinngg ddaarrii nneeggaarraa.. DDeennggaann sseennddiirriinnyyaa bbuukkaann hhaannyyaa nneeggaarraa yyaanngg mmeennjjaaddii ppeesseerrttaa ddaarrii kkeebbiijjaakkssaannaaaann iinnii.. 1. Memelihara ketertiban umum atau negara sebagai stabilisator. 2. Memajukan perkembangan masyarakat atau negara sebagai stimulator. 3. Memadukan berbagai aktivitas masyarakat atau negara sebagai koordinator. 4. Menunjuk dan membagi benda-benda material dan non material atau negara sebagai pembagi atau distributor. Kebijaksana an Negara Meliputi
  • 16. 1. Fungsi legislative ialah fungsi untuk membentuk undang-undang atau peraturan 2. Fungsi eksekutif adalah fungsi untuk melaksanakan undang-undang atau peraturan. 3. Fungsi federative adalah fungsi untuk hubungan luar negeri John Locke 1. Fungsi legislatif adalah fungsi membentuk undang-undang 2. Fungsi eksekutif adalah fungsi melaksanakan undang-undang 3. Fungsi yudikatif adalah fungsi mengawasai pelaksanaan undang-undang Montesiqeiu Fungsi Dibentuknya Negara Menurut Para Ahli :
  • 17.
  • 18. NNeeggaarraa KKeessaattuuaann Negara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. 1. Sistem sentralisasi , semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, 1. Sistem sentralisasi , semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. 2. Sistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah 2. Sistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). tangganya sendiri (otonomi, swatantra).
  • 19. Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal. NNeeggaarraa SSeerriikkaatt Ciri-ciri negara serikat : 1.Tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian; 2.Tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat; 3.Hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.
  • 20. Perserikatan Negara pada hakikatnya bukanlah negara, melainkan suatu perserikatan yang beranggotakan negara-negara yang masing-masing berdaulat. PPeerrsseerriikkaattaann NNeeggaarraa 1. Dalam negara serikat, keputusan yang diambil oleh pemerintah negara serikat dapat langsung mengikat warga negara bagian; sedangkan dalam serikat negara keputusan yang diambil oleh serikat itu tidak dapat langsung mengikat warga negara dari negara anggota. 2. Dalam negara serikat, negara-negara bagian tidak boleh memisahkan diri dari negara serikat itu; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota boleh memisahkan diri dari gabungan itu. 3. Dalam negara serikat, negara bagian hanya berdaulat ke dalam; sedangkan dalam serikat negara, negara-negara anggota tetap berdaulat ke dalam maupun ke luar.
  • 21. KKoolloonnii aattaauu JJaajjaahhaann Negara koloni atau jajahan adalah suatu daerah yang dijajah oleh bangsa lain. Koloni biasanya merupakan bagian dari wilayah negara penjajah. Hampir semua soal penting negara koloni diatur oleh pemerintah negara penjajah. Karena terjajah, daerah/ negara jajahan tidak berhak menentukan nasibnya sendiri.
  • 22. TTrruusstteeee ((PPeerrwwaalliiaann)) Negara Perwalian adalah suatu negara yang sesudah Perang Dunia II diurus oleh beberapa negara di bawah Dewan Perwalian dari PBB. Tujuan pokok sistem perwalian adalah untuk meningkatkan kemajuan wilayah perwalian menuju pemerintahan sendiri. Mikronesia merupakan negara trusteeterakhir yang dilepas Dewan Perwalian PBB pada tahun 1994 Perwalian berlaku terhadap: 1.Wilayah-wilayah yang sebelumnya ditempatkan di bawah mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa setelah Perang Dunia I; 2.Wilayah-wilayah yang dipisahkan dari negara-negara yang dikalahkan dalam Perang Dunia II; 3.Wilayah-wilayah yang ditempatkan secara sukarela di bawah negara-negara yang bertanggung jawab tentang urusan pemerintahannya.
  • 23. DDoommiinniioonn Bentuk kenegaraan ini hanya terdapat di dalam lingkungan Kerajaan Inggris. Negara dominion semula adalah negara jajahan Inggris yang setelah merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/ Ratu Inggris sebagai lambang persatuan mereka. Negara-negara itu tergabung dalam suatu perserikatan bernama “The British Commonwealth of Nations” (Negara-negara Persemakmuran). Anggota-anggota persemakmuran itu antara lain: Inggris, Afrika Selatan, Kanada, Australia, Selandia Baru, India, Malaysia, etc. Di sebagian dari negara-negara itu Raja/ Ratu Inggris diwakili oleh seorang Gubernur Jenderal, sedangkan di ibukota Inggris, sejak tahun 1965 negara-negara itu diwakili oleh High Commissioner.
  • 24. Uni adalah gabungan dari dua negara atau lebih yang merdeka dan berdaulat penuh, memiliki seorang kepala negara yang sama. UUnnii 1. Uni Riil (Uni Nyata), yaitu suatu uni yang terjadi apabila negara-negara anggotanya memiliki alat perlengkapan negara bersama yang telah ditentukan terlebih dulu. Perlengkapan negara itu dibentuk untuk mengurus kepentingan bersama. Contoh: Uni Austria – Hungaria (1867-1918). 2. Uni Personil, yaitu suatu uni yang memiliki seorang kepala negara, sedangkan segala urusan dalam negeri maupun luar negeri diurus sendiri oleh negara-negara anggota. Contoh: Uni Belanda – Luxemburg (1839-1890). 3. Uni Ius Generalis , yaitu bentuk gabungan negara-negara yang tidak memiliki alat perlengkapan bersama. Tujuannya adalah untuk bekerja sama dalam bidang hubungan luar negeri. Contoh: Uni Indonesia – Belanda setelah KMB.
  • 25. Sesuai namanya, negara protektorat adalah suatu negara yang ada di bawah perlindungan negara lain yang lebih kuat. Negara protektorat tidak dianggap sebagai negara merdeka karena tidak memiliki hak penuh untuk menggunakan hukum nasionalnya. Contoh: Monaco sebagai protektorat Prancis. PPrrootteekkttoorr aatt Protektorat Kolonial , jika urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan sebagian besar urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung. Negara protektorat semacam ini tidak menjadi subyek hukum internasional. Contoh: Brunei Darussalam sebelum merdeka adalah negara protektorat Inggris. Protektorat Internasional , jika negara itu merupakan subyek hukum internasional. Contoh: Mesir sebagai negara protektorat Turki (1917), Zanzibar sebagai negara protektorat Inggris (1890) dan Albania sebagai negara protektorat Italia (1936).
  • 26. Negara Mandat adalah suatu negara yang semula merupakan jajahan dari negara yang kalah dalam Perang Dunia I dan diletakkan di bawah perlindungan suatu negara yang menang perang dengan pengawasan dari Dewan Mandat LBB. Ketentuan-ketentuan tentang pemerintahan perwalian ini ditetapkan dalam suatu perjanjian di Versailles. Contoh: Syria, Lebanon, Palestina (Daerah Mandat A); Togo dan Kamerun (Daerah Mandat B); Afrika Barat Daya (Daerah Mandat C). MMaannddaatt
  • 27. Sistem ketatanegaraan Indonesia mmeennuurruutt UUUUDD 11994455 aaddaallaahh sseebbaaggaaii bbeerriikkuutt:: 11..BBeennttuukk nneeggaarraa aaddaallaahh kkeessaattuuaann 22..BBeennttuukk ppeemmeerriinnttaahhaann aaddaallaahh rreeppuubblliikk
  • 28. UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan negara Indonesia adalah kesatuan bukan serikat atau federal. Dasar penetapan ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Negara Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan kekuasaannya. Hal ini di dasarkan pada Pasal 18 UUD 1945.
  • 29.
  • 30. Sesi 1 11.. Sesi 2 11.. Sesi 3 11..