Presentasi kelompok 2 menjelaskan berbagai bentuk upaya pembelaan negara di Indonesia. Mencakup pengertian bela negara sebagai kewajiban warga negara untuk mempertahankan negara dari ancaman internal dan eksternal. Ancaman-ancaman tersebut dapat berupa militer maupun non-militer, tradisional atau non-tradisional. Bentuk partisipasi warga negara dalam bela negara meliputi pendidikan, pelatihan militer, menjadi prajurit

1. PRESENTASI KELOMPOK 2
OLEH:
1. HUSIEN ARMANSYAH.
2. AGUS SUSANTO.
3. ENDANG ULSA F.
4. SYAIFUL HUDA.

2. BENTUK-BENTUK USAHA PEMBELAAN
NEGARA
 INDIKATOR:
1. Menjelaskan pengertian bela negara.
2. Menyebutkan berbagai
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan
yang di hadapi bangsa dan negara Indonesia.
3. Menyebutkan bentuk-bentuk/keikutsertaan warga
negara dalam pembelaan negara.
4. Menjelaskan sistem pertahanan keamanan rakyat
semesta.

3. Pengertian Bela Negara
1. Upaya Bela Negara
Penjelasan pasal 9 ayat 1 UU No. 3 tahun 2002
“adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan
negara, yang merupakan bukan hanya sebagai kewajiban dasar
manusia tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai
wujud pengabdian dan rela berkorban kepada bengsa dan negara.”
2. Pertahanan-Keamanan Negara
Pasal 1 ayat 1 UU No. 3 tahun 2002
“adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah
NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap
keutuhan terhadap bangsa dan negara.”

4. BERBAGAI ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN DAN TANTANGAN
YANG DI HADAPI BANGSA DAN NEGARA INDONESIA
1. Menurut bentuknya
a. Ancaman militer
Adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang
terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap
bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari luar
negeri.
• Dari luar negeri meliputi : agresi, pelanggaran wilayah oleh negara
lain, spionase (mata-mata), sabotase, aksi teror dari jaringan
internasional.
• Dari dalam negeri meliputi : pemberontakan bersenjata, konflik
horizontal, aksi teror dari dalam negeri, sabotase dari dalam negeri.
b. Ancaman non-militer
Adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika di biarkan
akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan
keselamatan segenap bangsa.

5. 2. Menurut sifatnya
a. Ancaman tradisional
Adalah ancaman yang berbentuk kekuatan militer negara lain berupa
agresi atau invasi yang membahayakan kemerdekaan, kedaulatan
negara, dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Ancaman non-tradisional
Adalah ancaman yang dilakukan oleh aktor-aktor non negara, berupa
aksi
teror, perompakan, pembajakan, penyelundupan, imigrasi, perdagangan
narkotika dan obat-obat terlarang, penangkapan ikan secara
ilegal, pencurian kayu secara ilegal (ilegal logging), dan pencurian
kekayaan lainya.

6. Bentuk-bentuk/Keikutsertaan Warga Negara
Dalam Pembelaan Negara
Dalam UUD No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 9 ayat 2
ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara yang meliputi:
1. Pendidikan Kewarganegaraan
Berdasarkan pasal 7 ayat 1 dan 2 No. 20 tahun 2003 tentang
Sisdiknas, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan
merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan
dasar, menengah, dan tingkat.
2. Pelatihan dasar kemiliteran
Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat
pelatihan dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam
organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa). Setelah memasuki
resimen tersebut harus mengikuti latihan dasar kemiliteran.

7. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib
Dalam upaya pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat
pertahanan negara sangat penting dan strategis karena TNI memiliki
tugas untuk :
• Mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah.
• Melindungi keselamatan dan kehormatan bangsa.
• Melaksanakan operasi militer selain perang.
• Ikut serta secara aktif dalam tugas perdamaian regional dan
internasional. (pasal 10 ayat 3 UU No. 3 tahun 2002)
4. Pengabdian sesuai dengan profesi
Adalah pengabdian warga negara yang mempunyai profesi tertentu
untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam
menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh
perang, bencana alam atau bencana lainnya.

8. Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta
Sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata) adalah sistem
pertahanan yang mengikutsertakan seluruh kekuatan/potensi yang ada
pada rakyat. Dalam sishankamrata kekuatan inti pertahanan
keamanan ada pada TNI dan Polri, sedangkan rakyat sebagai kekuatan
pendukung/cadangan nasional.
Secara terperinci kekuatan sishankamrata adalah sebagai berikut :
1. TNI dan Polri
Dalam sishankamrata, TNI atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia merupakan kekuatan Utama atau Inti.
2. Rakyat
Rakyat dalam sishankamrata adalah sebagai kekuatan pendukung
atau kekuatan cadangan nasional. Dalam bunyi pasal 30 UUD 1945
dinyatakan bahwa syarat-syarat untuk pembelaan negara diatur
dengan undang-undang. Undang-undang tentang pertahanan negara
menyebutkan bahwa TNI adalah kekuatan inti sedangkan rakyat
terlatih sebagai kekuatan cadangan.

9. a. Perwira cadangan, adalah mereka yang memperoleh pendidikan
Sepacad (Sekolah Perwira Cadangan).
b. Purnawirawan TNI maupun Polri, adalah mereka yang telah selesai
melaksanakan tugasnya sebagai TNI atau Polri.
c. Veteran, adalah mereka yang telah berjasa dalam perjuangan
kemerdekaan, maupun berjuang dalam mempertahankan
kemerdekaan.
d. Hansip (Hanra, Wanra, Kamra, dan Linmas), yaitu pertahanan sipil
yang terdiri dari masyarakat umum non TNI/Polri baik yang
berstatus sebagai pegawai negeri sipil maupun swasta.
e. Resimen Mahasiswa (Menwa), yaitu satuan organisasi mahasiswa
yang memperoleh pendidikan dasar militer
(Diksar, Suskalak, Suskapin).

10. TERIMA KASIH
 Thank you
 Arigatou gozaimasu
 Kamsa humnida
 Matur nuwun
 Merci
 Danke Sehr