Dokumen tersebut membahas berbagai aspek hukum di Indonesia, termasuk definisi hukum, bidang-bidang hukum, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, dan hukum perdata Indonesia. Secara khusus, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat.

1. HUKUM
Hukum adalah suatu sistem aturan atau adat, yang secara resmi dianggap
mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah atau otoritas melalui lembaga
atau institusi hukum. [1]
BIDANG HUKUM
Hukum dapat dibagi dalam berbagai bidang, antara lain hukum perdata, hukum
publik, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara, hukum internasional.
HUKUM PERDATA
Salah satu bidang hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara individu-
individu dalam masyarakat dengan saluran tertentu. Hukum perdata disebut juga
hukum privat atau hukum sipil. Salah satu contoh hukum perdata dalam masyarakat
adalah jual beli rumah atau kendaraan .
Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi:
HUKUM PUBLIK
Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum
dengan pemerintah.atau Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan
masayarakat
HUKUM PIDANA
Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang melakukannya
dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang pidana.
Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan sebagainya Dalam hukum
pidana dikenal, 2 jenis perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran, kejahatan ialah
perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga
bertentangan dengan nilai moral, nilai agama dan rasa keadilan masyarakat, contohnya
mencuri, membunuh, berzina, memperkosa dan sebagainya. sedangkan pelanggaran
ialah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang, seperti tidak pakai helem,
tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendaraan, dan sebagainya.
1

2. HUKUM ACARA
Untuk tegaknya hukum materiil diperlukan hukum acara atau sering juga
disebut hukum formil. Hukum acara merupakan ketentuan yang mengatur bagaimana
cara agar hukum (materiil) itu terwujud atau dapat diterapkan/dilaksanakan kepada
subyek yang memenuhi perbuatannya . Tanpa hukum acara maka tidak ada manfaat
hukum materiil. Untuk menegakkan ketentuan hukum pidana diperlukan hukum acara
pidana, untuk hukum perdata maka ada hukum acara perdata. Hukum acara ini harus
dikuasai para praktisi hukum, polisi, jaksa, pengacara, hakim.tegaknya supremasi
hukum itu harus dimulai dari penegak hukum itu sendiri. yang paling utama itu adalah
bermula dari pejabat yang paling tingi yaitu mahkamah agung ( [MA] )harus benar-
benar melaksanakan hukum materil itu dengan tegas. baru akan terlaksana hukum
yang sebenarnya dikalangan bawahannya. (w2n_11)
HUKUM INTERNASIONAL
Hukum yang mengatur tentang hubungan hukum antar negara satu dengan
negara lain secara internasional, yang mengandung dua pengertian dalam arti sempit
dan luas.
1. Dalam arti sempit meliputi : Hukum publik internasional saja
2. Dalam arti luas meliputi : Hukum publik internasional dan hukum perdata
internasional
SISTEM HUKUM
Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara
di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum
Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum agama.
SISTEM HUKUM EROPA KONTINENTAL
Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya
berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang
akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari
populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.
SISTEM HUKUM ANGLO-SAXON
Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi,
yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan
hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia,
2

3. Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat
(walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan
dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut,
beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran,
misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum
Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.
Sistem hukum anglo saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada
masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan
zaman.Pendapat para ahli dan prakitisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim,
dalam memutus perkara.
SISTEM HUKUM ADAT/KEBIASAAN
Hukum Adat adalah adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku
di suatu wilayah.
SISTEM HUKUM AGAMA
Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama
tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.
TEORI HUKUM
Sejarah Hukum
Sejarah Hukum adalah bidang studi tentang bagaimana hukum berkembang
dan apa yang menyebabkan perubahannya. Sejarah hukum erat terkait dengan
perkembangan peradaban dan ditempatkan dalam konteks yang lebih luas dari sejarah
sosial. Di antara sejumlah ahli hukum dan pakar sejarah tentang proses hukum, sejarah
hukum dipandang sebagai catatan mengenai evolusi hukum dan penjelasan teknis
tentang bagaimana hukum-hukum ini berkembang dengan pandangan tentang
pemahaman yang lebih baik mengenai asal-usul dari berbagai konsep hukum.
Sebagian orang menganggapnya sebagai bagian dari sejarah intelektual. Para
sejarawan abad ke-20 telah memandang sejarah hukum dalam cara yang lebih
kontekstual, lebih sejalan dengan pemikiran para sejarawan sosial. Mereka meninjau
lembaga-lembaga hukum sebagai sistem aturan, pelaku dan lambang yang kompleks,
dan melihat unsur-unsur ini berinteraksi dengan masyarakat untuk mengubah,
mengadaptasi, menolak atau memperkenalkan aspek-aspek tertentu dari masyarakat
sipil. Para sejarawan hukum seperti itu cenderung menganalisis sejarah kasus dari
parameter penelitian ilmu sosial, dengan menggunakan metode-metode statistik,
3

4. menganalisis perbedaan kelas antara pihak-pihak yang mengadukan kasusnya, mereka
yang mengajukan permohonan, dan para pelaku lainnya dalam berbagai proses
hukum. Dengan menganalisis hasil-hasil kasus, biaya transaksi, jumlah kasus-kasus
yang diselesaikan, mereka telah memulai analisis terhadap lembaga-lembaga hukum,
praktik-praktik, prosedur dan amaran-amarannya yang memberikan kita gambaran
yang lebih kompleks tentang hukum dan masyarakat daripada yang dapat dicapai oleh
studi tentang yurisprudensi, hukum dan aturan sipil.
Filsafat Hukum
Filsafat hukum adalah cabang filsafat yang membicarakan apa hakekat hukum
itu, apa tujuannya, mengapa dia ada dan mengapa orang harus tunduk kepada hukum.
Disamping menjawab pertanyaan masalah-masalah umum abstrak tersebut, filsafat
hukum juga membahas soal-soal kongkret mengenai hubungan antara hukum dan
moral (etika) dan masalah keabsahan berbagai macam lembaga hukum.
filsafat adalah merupakan suatu renungan yang mendalam terhadap suatu objek untuk
menumukan hakeket yang sebenarnya, bukan untuk mencari perpecahan dari suatu
cabang ilmu, sehingga muncul cabang ilmu baru yang mempersulit kita dalam mencari
suatu kebanaran dikarenakan suatu pertentangan sudut pandang. (w2n_11)
Sosiologi Hukum
Sosiologi hukum adalah merupakan suatu disiplin ilmu dalam ilmu hukum
yang baru mulai dikenal pada tahun 60-an. Kehadiran disiplin ilmu sosiologi hukum di
Indonesia memberikan suatu pemahaman baru bagi masyarakat mengenai hukum yang
selama ini hanya dilihat sebagai suatu sistem perundang-undangan atau yang biasanya
disebut sebagai pemahaman hukum secara normatif. Lain halnya dengan pemahaman
hukum secara normatif, sosiologi hukum adalah mengamati dan mencatat hukum
dalam kenyataan kehidupan sehari-hari dan kemudian berusaha untuk
menjelaskannya. Sosiologi Hukum sebagai ilmu terapan menjadikan Sosiologi sebagai
subyek seperti fungsi sosiologi dalam penerapan hukum, pembangunan hukum,
pembaharuan hukum, perubahan masyarakat dan perubahan hukum,dampak dan
efektivitas hukum, kultur hukum.
Institusi Hukum
Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri
adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis
yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari
populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.
4

5. Sistem Hukum Anglo-Saxon
Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada
yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi
dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia,
Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec)
dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem
hukum ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain
negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-
Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian
besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan
hukum agama.
Sistem hukum anglo saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama
pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan
perkembangan zaman.Pendapat para ahli dan prakitisi hukum lebih menonjol
digunakan oleh hakim, dalam memutus perkara.
Sistem Hukum Adat/Kebiasaan
Hukum Adat adalah adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang
berlaku di suatu wilayah.
Sistem Hukum Agama
Sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama
tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.
Hukum Indonesia
Dari Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas
Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa,
hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata
maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda
karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan
sebutan Hindia Belanda (Nederlandsch-Indie). Hukum Agama, karena sebagian besar
masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam
lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di
Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-
aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.
5

6. Hukum Perdata Indonesia
Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada
subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum. Hukum perdata disebut pula
hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Jika hukum publik
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta kepentingan umum (misalnya
politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum
administrasi atau tata usaha negara), kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata
mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya
kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda,
kegiatan usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.
Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia dan perbedaan sistem
hukum tersebut juga mempengaruhi bidang hukum perdata, antara lain sistem hukum
Anglo-Saxon (yaitu sistem hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris Raya dan negara-
negara persemakmuran atau negara-negara yang terpengaruh oleh Inggris, misalnya
Amerika Serikat), sistem hukum Eropa kontinental, sistem hukum komunis, sistem
hukum Islam dan sistem-sistem hukum lainnya. Hukum perdata di Indonesia
didasarkan pada hukum perdata di Belanda, khususnya hukum perdata Belanda pada
masa penjajahan.
Bahkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang
berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk
Wetboek (atau dikenal dengan BW)yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan
di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk
Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859.
Hukum perdata Belanda sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis
dengan beberapa penyesuaian. Kitab undang-undang hukum perdata (disingkat
KUHPer) terdiri dari empat bagian, yaitu:
• Buku I tentang Orang; mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum
keluarga, yaitu hukum yang mengatur status serta hak dan kewajiban yang
dimiliki oleh subyek hukum. Antara lain ketentuan mengenai timbulnya hak
keperdataan seseorang, kelahiran, kedewasaan, perkawinan, keluarga,
perceraian dan hilangnya hak keperdataan. Khusus untuk bagian perkawinan,
sebagian ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di
undangkannya UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
• Buku II tentang Kebendaan; mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum
yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan
dengan benda, antara lain hak-hak kebendaan, waris dan penjaminan. Yang
dimaksud dengan benda meliputi (i) benda berwujud yang tidak bergerak
6

7. (misalnya tanah, bangunan dan kapal dengan berat tertentu); (ii) benda
berwujud yang bergerak, yaitu benda berwujud lainnya selain yang dianggap
sebagai benda berwujud tidak bergerak; dan (iii) benda tidak berwujud
(misalnya hak tagih atau piutang). Khusus untuk bagian tanah, sebagian
ketentuan-ketentuannya telah dinyatakan tidak berlaku dengan di
undangkannya UU nomor 5 tahun 1960 tentang agraria. Begitu pula bagian
mengenai penjaminan dengan hipotik, telah dinyatakan tidak berlaku dengan di
undangkannya UU tentang hak tanggungan.
• Buku III tentang Perikatan; mengatur tentang hukum perikatan (atau kadang
disebut juga perjanjian (walaupun istilah ini sesunguhnya mempunyai makna
yang berbeda)), yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara
subyek hukum di bidang perikatan, antara lain tentang jenis-jenis perikatan
(yang terdiri dari perikatan yang timbul dari (ditetapkan) undang-undang dan
perikatan yang timbul dari adanya perjanjian), syarat-syarat dan tata cara
pembuatan suatu perjanjian. Khusus untuk bidang perdagangan, Kitab undang-
undang hukum dagang (KUHD) juga dipakai sebagai acuan. Isi KUHD
berkaitan erat dengan KUHPer, khususnya Buku III. Bisa dikatakan KUHD
adalah bagian khusus dari KUHPer.
• Buku IV tentang Daluarsa dan Pembuktian; mengatur hak dan kewajiban
subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu) dalam mempergunakan
hak-haknya dalam hukum perdata dan hal-hal yang berkaitan dengan
pembuktian.
Sistematika yang ada pada KUHP tetap dipakai sebagai acuan oleh para ahli hukum
dan masih diajarkan pada fakultas-fakultas hukum di Indonesia.
Hukum Pidana Indonesia
Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan
hukum publik (C.S.T Kansil).Hukum privat adalah hukum yg mengatur hubungan
orang perorang, sedangkan hukum publik adalah hukum yg mengatur hubungan antara
negara dengan warga negaranya. Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik.
Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum
pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana,
pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana
materiil diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hukum pidana
formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia,
pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981
tentang hukum acara pidana (KUHAP).
7

8. Hukum Tata Negara
Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara
lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara,
hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga
negara.
Hukum Tata Usaha (Administrasi) Negara
Hukum tata saha (administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan
administrasi negara. Yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam
menjalankan tugasnya . hukum administarasi negara memiliki kemiripan dengan
hukum tata negara.kesamaanya terletak dalam hal kebijakan pemerintah ,sedangkan
dalam hal perbedaan hukum tata negara lebih mengacu kepada fungsi
konstitusi/hukum dasar yang digunakan oleh suatu negara dalam hal pengaturan
kebijakan pemerintah,untuk hukum administrasi negara dimana negara dalam
"keadaan yang bergerak"
Hukum Acara Perdata Indonesia
Hukum acara perdata Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara
beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum perdata.
Hukum Acara Pidana Indonesia
Hukum acara pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara
beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara
pidana di Indonesia diatur dalam UU nomor 8 tahun 1981.
Asas Dalam Hukum Acara Pidana
Asas didalam hukum acara pidana di Indonesia adalah:
• Asas perintah tertulis, yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan
berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan UU.
• Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak, yaitu
serangkaian proses peradilan pidana (dari penyidikan sampai dengan putusan
hakim) dilakukan cepat, ringkas, jujur, dan adil (pasal 50 KUHAP).
• Asas memperoleh bantuan hukum, yaitu setiap orang punya kesempatan,
bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas dirinya (pasal
54 KUHAP).
• Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk
umum (pasal 64 KUHAP).
8

9. • Asas pembuktian, yaitu tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban
pembuktian (pasal 66 KUHAP), kecuali diatur lain oleh UU.
Hukum Antar Tata Hukum
Hukum antar tata hukum adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua
golongan atau lebih yang tunduk pada ketentuan hukum yang berbeda.
Hukum Adat Di Indonesia
Artikel utama untuk bagian ini adalah: Hukum Adat di Indonesia
Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah.
Hukum Islam di Indonesia
Hukum Islam di Indonesia belum bisa ditegakkan secara menyeluruh, karena
akan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia itu sendiri. Aceh
merupakan satu-satunya provinsi yang banyak menerapkan hukum Islam melalui
Pengadilan Agama, sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004
Tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : Peradilan Syariah Islam di Provinsi
Nanggroe Aceh Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan
peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan
agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum
sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.
Hukum Islam berasal dari Al Quran, sedangkan hukum di Indonesia berasal
dari Pancasila dan UUD 1945. Dalam hukum Islam, berzina dihukum rajam,
sedangkan di Indonesia berzina hukumannya adalah penjara, jadi dalam hukum Islam
tidak mengenal penjara, karena dalam penjara tidak ada penghapusan dosa sebagai
ganti hukuman di akhirat. Apabila di dunia orang yang bersalah telah dihukum sesuai
syariat Islam, maka di akhirat orang tersebut sudah tidak diproses lagi, karena telah
diproses sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kitab-Nya, Al Qur'an.
Di dalam Al Quran surat 5:44, Barangsiapa yang memutuskan sesuatu tidak dengan
yang Allah turunkan, maka termasuk orang yang kafir". Demikian juga dalam ayat
45, dan 47. Jadi umat Islam harus menegakkan hukum syariat Islam secara
keseluruhan, karena Allah telah memerintahkan agar ummat-Nya masuk Islam secara
keseluruhan (QS 2:208).
9

10. Istilah Hukum
Advokat
Sejak berlakunya UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, sebutan bagi
seseorang yang berprofesi memberikan bantuan hukum secara swasta - yang semula
terdiri dari berbagai sebutan, seperti advokat, pengacara, konsultan hukum, penasihat
hukum - adalah advokat.
Advokat Dan Pengacara
Kedua istilah ini sebenarnya bermakna sama, walaupun ada beberapa pendapat
yang menyatakan berbeda. Sebelum berlakunya UU nomor 18 tahun 2003, istilah
untuk pembela keadilan plat hitam ini sangat beragam, mulai dari istilah pengacara,
penasihat hukum, konsultan hukum, advokat dan lainnya. Pengacara sesuai dengan
kata-kata secara harfiah dapat diartikan sebagai orang yang beracara, yang berarti
individu, baik yang tergabung dalam suatu kantor secara bersama-sama atau secara
individual yang menjalankan profesi sebagai penegak hukum plat hitam di pengadilan.
Sementara advokat dapat bergerak dalam pengadilan, maupun bertindak sebagai
konsultan dalam masalah hukum, baik pidana maupun perdata. Sejak diundangkannya
UU nomor 18 tahun 2003, maka istilah-istilah tersebut distandarisasi menjadi advokat
saja.
Dahulu yang membedakan keduanya yaitu Advokat adalah seseorang yang
memegang izin ber"acara" di Pengadilan berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehakiman serta mempunyai wilayah untuk "beracara" di seluruh wilayah Republik
Indonesia sedangkan Pengacara Praktek adalah seseorang yang memegang izin
praktek / beracara berdasarkan Surat Keputusan Pengadilan Tinggi setempat dimana
wilayah beracaranya adalah "hanya" diwilayah Pengadilan Tinggi yang mengeluarkan
izin praktek tersebut. Setelah UU No. 18 th 2003 berlaku maka yang berwenang untuk
mengangkat seseorang menjadi Advokat adalah Organisasi Advokat.
Konsultan Hukum
Konsultan hukum atau dalam bahasa Inggris counselor at law atau legal
consultant adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan jasa hukum dalam
bentuk konsultasi, dalam sistem hukum yang berlaku di negara masing-masing. Untuk
di Indonesia, sejak UU nomor 18 tahun 2003 berlaku, semua istilah mengenai
konsultan hukum, pengacara, penasihat hukum dan lainnya yang berada dalam ruang
lingkup pemberian jasa hukum telah distandarisasi menjadi advokat.
10

11. Jaksa Dan Polisi
Dua institusi publik yang berperan aktif dalam menegakkan hukum publik di
Indonesia adalah kejaksaan dan kepolisian. Kepolisian atau polisi berperan untuk
menerima, menyelidiki, menyidik suatu tindak pidana yang terjadi dalam ruang
lingkup wilayahnya. Apabila ditemukan unsur-unsur tindak pidana, baik khusus
maupun umum, atau tertentu, maka pelaku (tersangka) akan diminta keterangan, dan
apabila perlu akan ditahan. Dalam masa penahanan, tersangka akan diminta
keterangannya mengenai tindak pidana yang diduga terjadi. Selain tersangka, maka
polisi juga memeriksa saksi-saksi dan alat bukti yang berhubungan erat dengan tindak
pidana yang disangkakan. Keterangan tersebut terhimpun dalam berita acara
pemeriksaan (BAP) yang apabila dinyatakan P21 atau lengkap, akan dikirimkan ke
kejaksaan untuk dipersiapkan masa persidangannya di pengadilan. Kejaksaan akan
menjalankan fungsi pengecekan BAP dan analisa bukti-bukti serta saksi untuk
diajukan ke pengadilan. Apabila kejaksaan berpendapat bahwa bukti atau saksi kurang
mendukung, maka kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut ke kepolisian,
untuk dilengkapi. Setelah lengkap, maka kejaksaan akan melakukan proses penuntutan
perkara. Pada tahap ini, pelaku (tersangka) telah berubah statusnya menjadi terdakwa,
yang akan disidang dalam pengadilan. Apabila telah dijatuhkan putusan, maka status
terdakwa berubah menjadi terpidana.
11