Universitas Terbuka Korea (Semester 1 - 2014)

1. Pertemuan VIII
Modul XII Good Governance dan Good
Corporate Governence
Rengganis Banitya Rachmat
EKMA4116 Manajemen

2. KEGIATAN BELAJAR 1
GOOD G0VERNANCE

3. Good Governance
 Good governance ‘tata kelola yang baik’  suatu
proses yang mengarahkan terciptanya kekuatan
dan kewewenangan yang merata dalam seluruh
elemen masyarakat untuk dapat mempengaaruhi
keputusan dan kebijakan yang berkaitan dengan
kehidupan publik beserta seluruh upaya
pembangunan sosial dan ekonomi mereka.
 4 Asas good governance: transparansi
(transparency), pertanggungjawaban
(accountability), kewajaran atau kesetaraan
(fairness), dan kesinambungan (sustainibility)

4. Government ≠ Governance
Government: badan yang menjalankan pemerintahan
suatu negara atay bagian negara seperti propinsi dan
turunannya
Governance: interaksi kelembagaan yang
meluas, tidak sekadar terpusat pada pemerintah
(negara) tetapi bergeser ke suatu proses interaksi
kepemerintahan yang melibatkan unsur diluar struktur
pemerintahan yang strategis
 Democratic governance  good governance, sistem
politik dan pemerintahan yang dikelola secara
adil, transparan, akuntable, serta melibatkan peran
masyarakat
 Authoritarian governance  bad governance, dengan
praktik korupsi dan penyelewengan kekuasan lain

5. Kriteria untuk membentuk good
governance
1. Adanya legitimasi/dukungan yang kuat dari masyarakat
terhadap institusi publik
2. Adanya kebebasan dalam berpendapat untuk
menyampaikan Aspirasi/kepentingan bagi setiap institusi
maupun kelompok-kelompok masyarakat yang ada
3. Adanya keadilan serta keangkan legal yang berupa
kepastian hukum
4. Adanya akuntabilitas dan transparasi dalam mekanisme
birokrasi
5. Tersedianya informasi pembangunan yang dapat
diakses oleh masyarakat dengan mudah dan bebas
6. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan
pelayanan publik
7. Terbentuknya kerja sama yang baik antara pemerintah
dan civil society organization

6. Element Governance
Akhmad Syakhorza 3 domain governance yang tidak
terpisahkan dalam satu sistem satu negara
1. Elemen penyelenggara negara
 Sebagai penggerak ekonomi, pelaksana kewenangan
politik, dan pengatur administratif yang berhubungan
dengan urusan warga negara, mengelola proses, dsb
- Economic governance: proses pengambilan keputusan
yang mempengaruhi aktifitas ekonomi
- Political governance: proses pembuatan keputusan
dan implementasi kebijakan negara secara legitimate &
authoritative
- Administrative governance  sistem implementasi
kebijakan yang memungkinkan sektor publik berjalan
secara efisien, adil, dan dapat
dipertanggungjawabkan dan terbuka

7. Element Governance
2. Element Masyarakat
 terwujudnya pembangunan manusia yang
berkelanjutan tidak hanya bergantung pada negara yang
mampu menjalankan pemerintahan secara baik dan
komunitas bisnis yang mampu menyediakan lapangan
pekerjaan, akan tetapi juga bergantung kepada
komunitas masyarakat yang terlibat dalam segala aktifitas
3. Elemen Pelaku bisnis
 sering disebut sebagai Good Corporate Governance

8. Ciri-Ciri good Governance (1)
Braton & Rothchild (1994)  ciri-ciri good governance
1. Penyelenggaraan pemerintahan, harus dapat
dipertanggungjawabkan (akuntabilitas)
2. Penyelenggaraan pemerintahan diletakan pada
mekanisme yang jelas dan diinformasikan pada
semua pihak (transparansi)
3. Penyelenggaraan pemerintahan harus bersifat
terbuka sehingga dapat menerima kritik dari pihak
lain guna memperbaiki kinerjanya (equitable)
4. Pemerintah diselenggarakan dengan menegakan
peraturan yang ada (rule of law)
5. Penyelenggaraan pemerintah harus
mengakomodasi kepentingan bersama serta
melibatkan masyarakat dan pihak swasta

9. Ciri-Ciri good Governance (2)
6. Penyelenggara pemerintahan harus didukung oleh
sumber daya yang memiliki kemampuan dan
keahlian dalam menjalankan tugas-tugasnya
(capability)
7. Penyelenggaraan pemerintahan harus peka
terhadap perubahan yang ada dan dapat
menyesuaikan diri dengan perubahan itu
(responsif-adaptif)
8. Sumber daya manusia yang terlibat dalam
penyelenggaraan pemerintahan mampu memilah
dan memisahkan kepentingan pribadi dan
kelompok dengan kepentingan umum/kenegaraan
(profesionalisme)
9. Penyelenggaraan pemerintahan harus mampu
memenuhi kebutuhan masyarakat dengan

10. Peranan Good Governance
 Pemberdayaan Masyarakat
 masyarakat sipil sebagai kontrol politik, memiliki
posisi amat strategis secara politik, karena sebagai
organ vital demokrasi di luar struktur kelembagaan
formal
 Pelayanan Publik
 untuk menciptakan pelayanan publik yang
berkualitas pemerintah membutuhkan suatu perubahan
paradigma/pola pikir untuk mencari kombinasi yang
tepat antara pendekatan bottom up dengan top
down, partial dengan comperhensive serta
keseimbangan antara inward looking dengan outward
looking. Salah satu langkah-langkahnya adalah (modul
12 hal. 12.13)

11. Peranan Good Governance
 Korupsi dan good governance
 penerapan good governmance di negara kita
menghadapi hambatan besar di tengah masyarakat
yang korup dan kekuatan civil society yang masih
lemah
 Pemberantasan korupsi merupakan agenda utama
proyek governance
 Pemerintah daerah dan Good Governance
 Pemerintah daerah sedang menerapkan dan
menegakan good governance (dampak dari pertemuan
local governance thn 2002) yang menghasilkan 6
kesepakatan (Modul 12 hal. 12.15)

12. KEGIATAN BELAJAR 2
GOOD CORPORATE
G0VERNANCE

13. Good Corporate Governance
(GCG)
suatu proses dan struktur yang digunakan untuk
meningkatkan keberhasilan usaha, dan
akuntabilitas perusahaan guna
mewujudkan/meningkatkan nilai perusahaan
(corporate value) dalam jangka panajang dengan
memperhatikan kepentingan stakeholders
berlandasan peraturan perundang-undangan
moral dan etika
Definisi lainnya di modul 12 hal 12-23-12-24

14. Good Corporate Governance (GC
G) (1)
3 poin penting dari konsep GCG adalah:
1. Keberhasilan staf dan pemimpin mengelola berbagai
sumber daya organisasi yang mampu mendukung
dan mendorong pengembangan perusahaan dan
risiko secara lebih efektif dan
efisien, pertanggungjawaban perusahaan kepada
pemegang saham dan stakeholders lainnya, budaya
perusahaan, proses bisnis, kebijakan, dan struktur
organisasi perusahaan, etika, nilai dan sistem
2. Sejumlah prinsip, kebijakan dan sistem manajemen
perusahan yang mengelola aktifitas operasional
perusahaan secara lebih efisien, efektif, bertanggung
jawab dan menguntungkan bisnis perusaan serta
mencapai sasaran strategis dengan menggunakan
berbagai praktek bisnis yang baik, sesuai dgn
peraturan yang berlaku dan sesuai dengan nilai
kemasyarakatan

15. Good Corporate Governance (GC
G) (2)
3. Sejumlah peraturan yang mengandalkan
perusahaan untuk meraih keuntungan dan
pertambahan nilai lainnya bagi pihak pemegang
kepentingan seperti pemerintah, pemegang
saham, pimpinan perusahan, karyawan, dan
bagi perusahaan itu sendiri
 Landasan hukum Good Corporate Governance
di Indonesia (modul 12 hal 12.27-12.28)

16. Tujuan Penerapan GCG
1. Memaksimalkan aktivitas untuk mencapai
visi, misi, tujuan dan sasaran perusahaan
2. Mengoptimalkan nilai perusahaan dalam kurun
waktu yang panjang dgn meningkatkan penerapan
prinsip good governance, dengan harapan mampu
bersaing secara national maupun international
3. Memaksimalkan pengelolaan perusahaan secara
profesional, tertib
aturan, transparansi, efisiens, memberdayakan
fungsi, dan mandiri
4. Mengoptimalkan pengelolaan risiko dan sumber
daya perusahaan ke arah yang lebih produktif
5. Meningkatkan nilai investasi perusahaan
6. Membudayakan setiap pimpinan membuat dan
melaksanakan keputsan berlandasan pada nilai
moral yang tinggi
7. Meningkatkan kontribusi dan peranan perusahaan

17. Struktur Governance &
Mekanisme Governance
 Struktur governance: membicarakan struktur
hubungan pertanggungjawaban dan peran bagian-
bagian perseroan, seperti pemegang
saham, komisaris, dan direksi
 Mekanisme governace: membahas mekanisme
kerja dan interaksi aktual antar bagian perseroan
tersebut.
 Governance structure sangat mempengaruhi
Governance process

18. Prinsip-Prinsip GCG
1. Transparansi (transparancy)
2. Pengungkapan (disclosure)
3. Kemandirian (independence)
4. Pertanggungjawaban (responsibility)
5. Kewajaran (fairness)
 Modul 12 hal. 12.28-12.29

19. Elemen GCG
Syakhorza  corporate governance terdiri dari 6
element:
1. Fokus kepada board
2. Hukum dan peraturan
3. Pengelolaan Sumber Daya dengan Kaidah E3P
(efisien, efektif, ekonomis, dan produktif)
4. Transparansi, Akuntability, Responsibility, Indep
endency, dan fairness (TARIF)
5. Tujuan perusahaan
6. Pengendalian strategik

20. Pendekatan dan Ruang Lingkup G
CG
1. Pendekatan Moral  menekankan pentingnya
kejujuran, keadilan, taat pada
peraturan, menjalankan pekerjaan sesuai nilai
agama yang dianut, dan selalu bertindak untuk
kepentingan bersama
2. Pendekatan Kesisteman (penerapan GCG bagi
unsur dalam perusahaan; berdasarkan
bidang/fungsi; bagi pimpinan)
3. Pendekatan budaya melalui penerapan pedoman
perilaku etis yang berlaku bagi seluruh pelaku
didalam perusahaan

21. Hambatan penerapan GCG
 Hambatan utama penegakan GCG adalah
Korupsi, yang dipengaruhi oleh faktor permintaan dan
penawaran.
Faktor permintaan:
1. Regulasi dan otorisasi yang memungkinkan terjadinya
korupsi
2. Karakteristik tertentu dari sistem perpajakan
3. Adanya provisi atas barang dan jasa di bawah harga
pasar
Faktor Penawaran:
1. Tradisi birokrasi yang cenderung korup
2. Rendahnya gaji dikalangan birokrasi
3. Kontrol atas institusi yang tidak memadai

22. Akibat mengabaikan GCG
1. Timbulnya ketidakpercayaan para pemegang
saham
2. Semakin merosotnya ketidak percayaan
karyawan, terjadinya demotivasi kerja dan
degradasi moral karyawan
3. Meningkatnya ketidakpercayaan publik
4. Semakin mundurnya kepercayaan kreditur dan
mitra kerja
5. Menumbuhkan keraguan pemerintah
6. Dijatuhkannya berbagai sanksi
administratif, peringatan, dan bahkan delisting
perusahaan yang sudah go public
7. Munculnya sanksi pidana
8. Munculnya gugatan perdata

23. Tindak lanjut Implementasi
GCG
1. Mereview, merevisi, menyempurnakan berbagai
peraturan sesuai dengan prinsip GCG dan
menyeberluaskan kepada semua anggota
organisasi
2. Setiap peraturan dan kebijakan yang dibuat
harus mencantumkan ancaman sanksi terhadap
pelanggaran yang dilakukan setiap anggota

24. Contoh perusahaan yang menerapkan
GCG
Perusahaan Indonesia dinilai oleh mata
international masih buruk dalam penerapan
GCG, GCG Indonesia paling burk dibandingkan
negara ASEAN
1. Bank CIMB Niaga  pemenang GCG award
2009
2. PT. ANTAM  Pemenang GCG award 2010

25. Penilaian mandiri (Corporate
Governance self assessment
checklist)
 Penilaian dan pemantauan GCG bisa dilakukan mandiri
dengan bantuan Kuestioner yang berfungsi sebagai alat
penilaian mandiri yang digunakan untuk mengetahui
sejauh mana pelaksanaan prinsip dan nilai-nilai GCG di
lingkungan perusahaannya
 Kelebihan: Sederhana, suatu perusahaan dapat dengan
mudah menilai sendiri bagaimana nilai pelaksanaan GCG
 Kekurangan: penilaian yang dilakukan tidak dilakukan
secara independen, dan dapat menimbulkan pertanyaan
apakah penilaian tersebut telah dilakukan secara objektif

26. Pengukuran dan Penilaian Pelaksan
aan GCG
Untuk memaksimalkan pelaksanaan GCG, maka
diperlukan sebuah lembaga yang berfungsi
memoitor, menilai dan mengevaluasi pelaksanaan Good
Corporate Governance, seperti:
1. Komite Audit yang dibentuk oleh dewan komisaris dan
melaporkan pelaksanaaan tugasnya kepada dewan
komisaris
2. Badan Pemantauan dan evaluasi penerapan GCG yang
dibentuk oleh doreksi dengan surat keputusan tersendiri
3. Pengawasan atas kebenaran penilaian ke dalam bentuk
laporan korporat
4. Analisis untuk evaluasi guna penyempurnaan
proses, hasil, dan dampaknya

27. Referensi
 Modul Manajemen Universitas Terbuka
 Slide Tutorial Manajemen
 Widita Rarasati
 Fadia Dewanda