Good Governance
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•601 views
Membentuk Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan Bersama Masyarakat di Kota Metro bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dengan mengganti BP3 menjadi Komite Sekolah yang berperan sebagai advisor dan supporter program sekolah.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (15)
Viewers also liked
Viewers also liked (10)
Similar to Good Governance
Similar to Good Governance (20)
Good Governance
- 1. PENGANTAR ILMU PEMBANGUNAN Good Governance Kelompok 1 Gloria Aryani Hasianita 4825120337
- 2. A1 PEMBANGUNAN FORUM KOTA DI KOTA BOGOR Pada tahun 1999, Walikota H.R. Iswara Natanegara bekerja sama dengan KNPI dan anggota DPRD membuka wahana komunikasi dan interaksi warga secara terbuka dan bersifat langsung yang dikenal dengan nama “Forum Debat Rakyat” guna mengatasi masalah atas keterbatasan dalam menyampaikan keluhan atau aspirasi masyarakat.
- 3. Masyarakat menilai pemerintah lebih sering memikirkan dan bekerja sendiri mengenai persoalan- persoalan yang berhubungan dengan kepentingan publik dan bahkan melewatkan partisipasi masyarakat itu sendiri. Kalaupun dengan partisipasi masyarakat, masyarakat hanya dijadikan objek dalam pelaksanaan perencanaan tersebut. Kadang masyarakat hanya dilibatkan di akhir atau awal suatu perencanaan yang biasanya berupa sosialisas atau penyuluhan.
- 4. Strategi & kegiatan o Semua golongan dari pejabat, DPRD, LSM, aktivis perguruan tinggi, bahkan masyarakat ikut turun serta berpartisipasi dalam membangun kota Bogor. o Secara teknis forum kota dilahirkan melalui suatu kesepakatan bersama dan menciptakan kepercayaan dari pemerintah kota dengan anggota masyarakat yang bersifat transparansi
- 5. HASIL, MANFAAT, & BERKELANJUTAN o Diskusi terbuka dalam forum ini akan terbangun komunikasi dua arah yang dapat menumbuhkan rasa saling memahami antara strakeholder. Sehingga daya tanggap masyarakat dapat tercipta dari pemerintah yang membangunnya o Diskusi ini juga menyediakan ruang bagi strakeholder untuk menyampaikan aspirasi, keberatan, keluhan, serta ide dan gagasan sehingga masyarakat lebih tahu serta bertanggung jawab atas persetujuan kemajuan daerahnya dan lebih berwawasan kedepan. o Hasil diskusi terbuka (public meeting) disusun dalam suatu prosiding yang disampaikan kepada pemerintah kota dan seluruh strakeholder yang telah berpartisipasi pada diskusi tersebut (Akuntabilitas)
- 6. PEMBELAJARAN Meningkatkan upaya pengawasan terhadap pemerintah kota dan anggota DPRD untuk mengurangi kesalahpahaman dalam berbagai hal dan sekaligus difasilitasi oleh komponen-komponen masyarakat yang didukung oleh perguruan tinggi Keberhasilan forum kota memerlukan aktivis warga yang mempunyai tingat pedulian tinggi dengan kapasitas cukup tanpa membawa kepentingan pribadi atau kelompok. Kerjasama, partisipasi, dan dukungan dari media massa juga menentukan sukses dari suatu forum kota, dengan selalu menyampaikan hasil pertemuan kepada masyarakat luas. Manfaat dari pertemuan terbuka dirasakan oleh semua pihak, para fasilitator mau memfasilitasinya (tanpa imbalan), para promotor mau mendukung penyelenggaraannya, dan tokoh masyarakat, tokoh perguruan tinggi dan tokoh pengusaha untuk hadir. Kerjasama, partisipasi dan dukungan dari media massa juga menentukan sukses dari suatu forum kota, dengan selalu menyampaikan hasil pertemuan kepada masyarakat luas sehingga dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas
- 7. A2 Pemberdayaan Masyarakat melalui LPM di Kota Metro
- 8. Kondisi awal • Kota Metro merupakan salah satu kota di Provinsi lampung, berjarak 45 km dari kota Bandar Lampung. • Pemberdayaan masyarakat di Kota Metro merupakan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, namun pada kenyataannya kegiatan pemberdayaan dan keswadayaan masyarakat tersebut tidak mendapatkan arahan yang jelas dari pemerintah, sehingga adanya kejelasan mengenai dimana peran serta masyarakat, serta siapa yang mengontrol atau dikontrol dalam kegiatan tersebut.
- 9. Strategi kegiatan • Dengan adanya Keppres No. 49 tahun 2001, maka LDKM atau sebutan lain ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat. • LDKM merupakan Lembaga Ketahanan Masyarakat daerah, dimana institusi kelurahan dan masyarakat merupakan anggota dari lembaga tersebut. • Tugas dari LDKM sendiri antara lain: a. Menyusun anggaran pembangunan yang partisipasif b. Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
- 10. ● Dalam melaksanakan tugasnya, LDKM memiliki fungsi : a.Penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa dan kelurahan b.Pengkoordinasian perencanaan pembangunan c. Pengkoordinasian peerencanaan lembaga masyarakat d.Perencanaan kegiatan secara partisifatif dan terpadu e.Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di desa dan kelurahan • Namun pada saat ini, LDKM yang ada pada pemerintah daerah diganti menjadi LPM. • LPM merupakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat di tibfkat desa sesuai dengan UU otonomi daerah no. 22 tahun 1999 pasal 106/Perubahan UU no.34 tahun 2004 yang secara demokratis dengan melibatkan seluruh warga desa menggunakan hak pilihnya dalam menentukan keanggotaan LPM.
- 11. • Strategi pembangunan kota Metro dalam mengkontruksi LDKM menjadi LPM yang keanggotaannya sendiri masih sama dengan anggota LDKM tersebut, semuanya merupakan perwakilan/komponen masyarakat sesuai dengan Kepres no.49 tahun 2001. • Sebagai langkah awal pemerintah kota Metro melakukan workshop dalam penyusunan LPM, dimana terdapat perdebatan panjang mengenai keberadaan LPM tersebut.
- 12. Hasil, manfaat dan keberlanjutan • Melalui perubahan LDKM menjadi LPM, diharapkan dapat memperoleh kerjasama yang lebih efektif antara pemerintah daerah dengan masyarakat atau institusi terkait. • Dengan adanya SK yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Metro mengenai pembentukan LPM dan forum masyarakat yang ada di kota metro, maka LPM dapat melaksanakan tugas pemberdayaan potensi yang ada pada masyarakat sekaligus sebagai fungsi kontrol pembangunan dikelurahannya untuk mengimbangi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota.
- 13. Pembelajaran • Dalam proses pembelajarannya, dasar penerapan kelembagaan ini dijelaskan dalam Kepres No.49/2001, disamping adanya kerancuan mengenai LDKM yang ada, juga kepengurusannya tidak seluruhnya mewakili masyarakat. • Perbedaan antara LPM dengan LDKM, antara lain proses pembentukan LPM tidak dilaksanakan pada semua kelurahan yang ada di kota Metro secara serempak, akan tetapi dilaksanakan pada kelurahan yang dianggap paling siap, dan selanjutnya barulah dilaksanakan pada kelurahan yang lainnya. • Pembentukan LPM itu sendiri-pun diharapkan dapat mengontrol program pembangunan yang ada di Kota Metro.
- 14. A3 BERSAMA MENATA KALI JANGKOK DI KOTA MATARAM Kota Mataram merupakan wilayah dataran rendah dialiri 4 buah sungai yang memiliki debit air cukup tinggi, berkisar antara 144 m3/detik, dengan tingkat erosi dan akumulasi sedimentasi relatif tinggi. Sungai-sungai di kota Mataram sering tersumbat oleh sampah, akibatnya sering meluap dan terjadi banjir di musim hujan. Program Prokasih (Program Kali Bersih) dicangankan oleh pemerintah dalam penyelesaian masalah ini. Namun itu sendiri terbukti gagal dalam menangani masalah tersebut. Kondisi Kali Jangkok yang makin memburuk ini mendorong LSM Lembaga Pengembangan Masyarakat (LPM) untuk berinisiatif melakukan upaya penataan secara komperhensif, dengan berbagai aspek yang saling berkaitan.
- 15. STRATEGI & KEGIATAN Kegiatan penataan Kali Jangkok dilaksanakan oleh beberapa pihak secara bersama-sama; LSM, Mahasiswa, Pemerintah Kota, Kelurahan dan Dinas PU Kota bersama warga setempat didukung oleh Media Massa. LSM Lembaga Pengembangan Mataram berperan sebagai inisiator dan fasilitator, sedangkan Mahasiswa Pecinta Alam UNRAM dan Organisasi Karang Taruna berperan sebagai pekerja lapangan yang bertugas mengontrol keadaan kali, yang dilakukan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap beberapa aspek antara lain kondisi fisik sungai, tata guna lahan, dsb. Pemerintah Kota menjadi mitra dan memberikan dukungan teknis dan pembiayaan, sedangkan Kelurahan dan dinas PU Kota membantu menyediakan peralatan, sementara media massa membantu mempublikasikan kegiatan. Dana untuk kegiatan ini berasal dari APBD pemerintah kota Mataram.
- 16. Langkah yang dilakukan LPM • Mengadakan seminar sehari dengan pihak-pihak yang terkait mengenai penataan Kali Jangkok yang terpadu; • Sosialisasi kegiatan ke warga sekitar Kali Jangkok dengan mengadakan diskusi di Mushola sekitar Kali Jangkok; • Mengidentifikasi warga masyarakat yang dapat berpartisipasi; • Bersama warga mulai melakukan pembersihan sekitar kali; • Memasang papan-papan peringatan agar tidak membuang sampah di kali; • Penyiapan pata penataan, tempat dan jaur-jalur penataan; dan • Penyiapan fasilitas
- 17. HASIL, MANFAAT, & KEBERLANJUTAN Dengan penataan kali yang baik, kali dapat lebih difungsikan bukan hanya sekedar tempat pembuangan sampah. Kali dapat dimanfaatkan bagi pengembangan ekonomi masyarakat setempat, dengan membuat tempat-tempat untuk penangkaran ikan atau budidaya lainnya yang terkait dengan sungai. Bantaran sungai juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial, untuk masyarakat bermain dan berekreasi serta mengekspresikan aspirasi budaya mereka. Kegiatan yang dimulai tahun 2001 ini, hingga kini masih terus berlangsung berupa proses pengerjaan fisik penataan sungai secara terpadu, dengan pola “Kemitraan Berkelanjutan Berbasis Masyarakat”.
- 18. PEMBELAJARAN Masalah pengelolaan sungai adalah masalah yang cukup kompleks, oleh karena itu Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani masalah ini. Perlu melibatkan masyarakat secara terpadu dari sejak perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan dan pemeliharaannya. Juga tidak dapat berupa gotong-royong saja dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, numan juga dalam penanganan yang komperhensif dan berlanjut. Diharapkan, keberadaan sungai-sungai di Kota Mataram tidak hanya dimanfaatkan sebagai saluran drainase tetapi juga potensi yang ada bisa dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan perekonomian, khususnya bagi masyarakat yang bermukim di sepanjang sungai.
- 19. A4 Membentuk Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan Bersama Masyarakat di Kota Metro
- 20. Kondisi awal • Pendidikan berperan penting dalam proses kegiatan kualitas pembelajaran. Menyadari pentingnya peningkatan proses kualitas pembelajaran maka pemerintah telah berupaya mewujudkan pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi serta pelatihan bagi guru-guru. • Dewasa ini, partisipasi masyarakat dalam pengontrolan dan pengelolaan pendidikan masih terasa kurang. BP3 yang merupakan perwakilan orang tua murid dianggap hanya sebagai organisasi pelengkap saja dan kurang memberikan peran atau masukan dakam peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan di sekolah.
- 21. • Dalam proses aktualisasinya saat ini dibutuhkan suatu bada yang mengganti keberadaan Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) yakni Komite Sekolah, melalui Kepmendiknas no.044/u/2002 tanggal 2 april tahun 2002. penggantian nama BP3 menjadi Komite Sekolah didasarkan atas perlunya keterlibatan masyarakat secara penuh dalam meningkatkan mutu pendidikan. • Komite sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan.
- 22. Hasil, manfaat dan keberlanjutan • Dengan menggunakan konsep mutu pendidikan yang mengacu pada prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu, dapat berupa hasil tes kemampuan di bidang akademis maupun non akademis. • Pembentukan komite sekolah pada setiap satuan pendidikan, maka BP3 yang semula merupakan perwakilan orang tua murid disekolah-sekolah dinyatakan bubar.
- 23. Strategi dan kegiatan • Salah satu tujuan pembentukan komite sekolah adalah meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan . • Adapun tujuan dibentuknya komite sekolah antara lain: a.Mewadahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat b.Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan c.Penciptakan suasana dan kondisi yang trasnparan dan demokrasi.
- 24. • Fungsi komite sekolah antara lain: Advisor komite sekolah mempunyai tugas memberikan masukan atau saran dalam legiatan pembelajaran maupun kegiatan ektra kulikuler Supporting merupakan pemberian dukungan terhadap program- program sekolah, selama program tersebut baik bagi siswa, guru maupun orang tua. Controling komite sekolah berperan dalam mengawasi sejauh mana pelaksanaan program, kurikulum, proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya. Mediator komite sekolah sebagai mediator antara orang tua dengan guru, orang tua/guru dengan perguruan/yayasan, dll.
- 25. Pembelajaran • Dengan terbentuknya komite sekolah, tumbuhlah kesadaran bahwa pengelolaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan semua komponen masyarakat. • Pihak sekolah beserta dewan guru dan staff sekolah sebagai eksekutif bekerja berdasarkan program kerja sekolah yang sudah dirumuskan dengan komite sekolah dan kegiatannya dikontrol oleh komite sekolah.
- 26. A5 Memberdayakan Ekonomi Rakyat di Kota Mataram
- 27. A6 Bersama Mengatasi Terminal Utama Kota di Bogor
- 28. A7 Pelibatan Warga dalam Penyusunan Agenda Pembangunan Kota Bogor Di kota Bogor, penyusunan agenda bersifat tertutup dan tidak melibatkan masyarakat secara luas. Pembangunan hanya menampung keinginan tokoh masyarakat seperti ketua RT, RW dan pengurus LKMD. Akibatnya partisipasi masyarakat dalam menyusun agenda pembangunan kota sangat terbatas.
- 29. Strategi dan kegiatan Akhirnya Walikota mengeluarkan Surat Keputusan tentang perubahan mekanisme penyusunan agenda pembangunan yang semula Musbangdes – Diskusi UDKP – Rakorbang, menjadi Saresehan pembangunan tingkat kelurahan, kecamatan dan kota. Dengan adanya Saresehan ini pemerintah daerah menyelanggarakan musyawarah warga secara terbuka dengan tujuan kesetaraan masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam proses penyusunan agenda pembangunan kota. Pemerintah memberikan peluang kepada masyarakat untuk peka dalam membahas permasalahannya yang dilakukan Saresehan. Pemerintah memfasilitasi berbagai permasalahan warga tersebut untuk diadopsi sebagai agenda pembangunan kota lewat kewenangan tiap dinas yang ada.
- 30. Hasil, Manfaat dan Keberlanjutan Melalui kegiatan penyusunan perencanaan yang melibatkan masyarakat tersusun agenda tahunan yang dirumuskan bersama dengan berbagai prioritas yang disepakati bersama. Evaluasi terhadap pemerintah untuk lebih mudah melakukan koordinasi program-program yang direncanakan antara kepentingan masyarakat di tiap kelurahan dengan kebutuhan tiap kota. Kegiatan ini menumbuhkan semangat berpartisipasi dalam pembangunan karena adanya keterbukaan dan pelibatan masyarakat dalam prosesnya serta terbangun kerja sama antar warga untuk menangani berbagai isu di luar agenda yang telah disepakati.