Dokumen tersebut membahas tentang penerapan Good Corporate Governance (GCG) dalam perusahaan dan instansi pemerintah. GCG diperlukan untuk menciptakan sistem manajemen yang akuntabel demi kepentingan para pemangku kepentingan dan pencapaian tujuan perusahaan. Dokumen ini juga menjelaskan prinsip-prinsip GCG serta contoh penerapannya pada perusahaan PT Antam.

1. Nama : Fikri Aulawi Rusmahafi
NIM : 55117110125
Dosen:
Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM,CMA
GCG :
Di era persaingan global ini, dimana batas-batas negara tidak lagi menjadi penghalang untuk
berkompetisi, hanya perusahaan yang menerapkan Good Corporate Governance (GCG) yang
mampu memenangkan persaingan. GCG merupakan suatu keharusan dalam rangka membangun
kondisi perusahaan yang tangguh dan sustainable. Ia diperlukan untuk menciptakan sistem dan
struktur perusahaan yang kuat sehingga mampu menjadi perusahaan kelas dunia.
Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, Proses, output) dan
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan
(stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris,
dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good Corporate Gorvernance
dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalaha-
kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-
kesalahan yang terjadi dapat di perebaiki dengan segera. Penertian ini dikutip dari buku Good
Corporate Governance pada badan usaha manufaktur, perbankan dan jasa keuangan lainnya
(2008:36).
CONTOH: PT ANTAM (Persero) Tbk
Semenjak menjadi perusahaan publik di Indonesia pada tahun 1997 dan mencatatkan saham di
Australia pada tahun 1999, tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance, GCG) telah
menjadi salah satu elemen penting bagi Antam di dalam mempertahankan keberlanjutan
pertumbuhan dan juga menjadi perusahaan pertambangan internasional. Lebih jauh, sebagai
salah satu BUMN terbesar dan berpengaruh, Antam memiliki komitmen untuk terlibat dalam
pertumbuhan Indonesia dengan berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian Indonesia
dan menjadi contoh bagi perusahaan lain, terutama BUMN lain, dalam hal implementasi GCG.
Dewan Komisaris, Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris, Direksi, dan manajemen senior
terus meningkatkan kapabilitas di dalam proses pengawasan dan pengelolaan perusahaan, sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Semua pihak juga berupaya untuk
memperkuat hubungan kerja satu sama lain. Singkatnya, Antam menyadari pentingnya hubungan
kerja yang harmonis serta kerjasama diantara organ-organ tata kelola, manajemen dan staf untuk
mempertahankan dan meningkatkan praktik GCG di Antam secara berkelanjutan. Untuk
mendukung fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk lima Komite di tingkat

2. Dewan Komisaris yakni Komite Audit, Komite Nominasi, Remunerasi dan Pengembangan SDM
(NRPSDM), Komite Manajemen Risiko, Komite GCG dan Komite CSR dan Pasca Tambang.
TUJUAN PENERAPAN GCG
Penerapan prinsip-prinsip GCG akan meningkatkan citra dan kinerja Perusahaan
serta meningkatkan nilai Perusahaan bagi Pemegang Saham.Tujuan penerapan GCG adalah:
1. Memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-
prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran
dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.
2. Terlaksananya pengelolaan Perusahaan secara profesional dan mandiri.
3. Terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh Organ Perusahaan yang didasarkan pada
nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
4. Terlaksananya tanggung jawab sosial Perusahaan terhadap stakeholders
5. Meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di bidang energi dan
Petrokimia.
PRINSIP-PRINSIP GCG :
Secara umum terdapat lima prinsip dasar dari good corporate governance yaitu:
1. Transparency (keterbukaan informasi), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil
dan relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan
pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaanterlaksana secara
efektif.
3. Responsibility (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan
perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independency (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang
tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip
korporasi yang sehat.
5. Fairness (kesetaraan da kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam
memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan
perundangan yang berlaku. Esensi dari corporate governance adalah peningkatan kinerja
perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya
akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentinganlainnya, berdasarkan kerangka
aturan dan peraturan yang berlaku.
Analisis :
Perlu adanya prinsip-prinsip Good Corporate Governance ( GCG ) di dalam Perusahaan yang
dikelola, agar dapat menghasilkan kinerja yang baik antarapemegang saham, dewan komisaris,

3. dan dewan direksi dalam membuat keputusan dan menjalankannya sesuai dengan nilai moral
yang telah ditetapkan demi tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut. Seperti contoh
Perusahaan diatas: “Semua pihak juga berupaya untuk memperkuat hubungan kerja satu sama
lain. Singkatnya, Antam menyadari pentingnya hubungan kerja yang harmonis serta kerjasama
diantara organ-organ tata kelola, manajemen dan staf untuk mempertahankan dan meningkatkan
praktik GCG di Antam secara berkelanjutan”. Maka dari itu Antam adalah salah satu contoh
perusahaan yang patut ditiru oleh perusahaan-perusahaan yang lainnya.
Penerapan GCG dalam instansi pemerintah :
Menurut World Bank, pengertian Good Corporate Governance (GCG) adalah kumpulan kaidah
hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja
sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang
yang berkesinambungan bagi pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.
(Hassel Nogi S Tangkilisan, Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance, Balaiurang
& Co. Yogyakarta, 2003, hal.12). Lima tujuan utama prinsip Good Corporate Governance yaitu
(Mas Achmad Daniri, Good Corporate Governance, Konsep dan Penerapannya dalam Konteks
Indonesia, PT Ray Indonesia, Jakarta, 2005, hal 5) melindungi hak dan kepentingan pemegang
saham, melindungi hak dan kepentingan para the stakeholders non pemegang saham,
meningkatkan effisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau Board of Directors dan
manajemen perusahaan serta meningkatkan hubungan Board of Directors dengan manajemen
senior perusahaan. Penerapan Good Corporate Governance bukan semata-mata mencakup relasi
dalam pemerintahan, melainkan mencakup relasi sinergis dan sejajar antara pasar, pemerintah
dan masyarakat sipil. Gagasan kesejajaran ini mengandung arti akan pentingnya redefinisi peran
dan hubungan ketiga institusi ini dalam mengelola sumberdaya ekonomi, politik dan kebudayaan
yang tersedia dalam masyarakat. Para penganjur pendekatan ini membayangkan munculnya
hubungan yang sinergis antara ketiga institusi sehingga terwujud penyelenggaraan negara yang
bersih, responsive, bertanggung jawab, semaraknya kehidupan masyarakat sipil serta kehidupan
pasar/bisnis yang kompetitif dan bertanggung jawab.
Salah satu agenda yang harus dilaksanakan dalam pencapaian Good Corporate Governance
adalah pemberantasan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). KKN merupakan penyebab utama
dari tidak berfungsinya hukum di Indonesia. Untuk memberantas KKN diperlukan setidaknya
dua cara; pertama dengan cara mencegah (preventif) dan kedua, upaya penanggulangan
(represif). Upaya pencegahan dilakukan dengan cara memberi jaminan hukum bagi perwujudan
pemerintahan terbuka (open government) dengan memberikan jaminan kepada hak publik seperti
hak mengamati perilaku pejabat, hak memperoleh akses informasi, hak berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan dan hak mengajukan keberatan bila ketiga hak di atas tidak dipenuhi
secara memadai.
Salah satu kegiatan pemerintah dalam pelaksanaan APBN yang diindikasikan adanya tindakan
KKN adalah pada tahap pengadaan barang dan jasa. Tidak dapat dipungkiri bahwa Pengadaan
barang/jasa pemerintah di Indonesia masih menduduki peran yang sangat penting untuk
menggerakkan aktivitas ekonomi. Dikarenakan jumlah uang yang berputar cukup besar,
keterlibatan dunia usaha dan birokrat publik juga sangat besar. Oleh karena itu, Pengadaan
barang/jasa pemerintah dapat menjadi sarana yang cukup memadai untuk memperbaiki perilaku

4. dunia usaha dan birokrat publik secara menyeluruh, terutama sebagai alat untuk memulai
penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance).
Selama ini Pengadaan barang/jasa pemerintah masih menghadapi kendala yang sangat serius.
Tata cara Pengadaan barang/jasa pemerintah hanya dijalankan untuk memenuhi persyaratan
formal tanpa memahami latar belakang, essensi, maksud dan tujuan dari suatu peraturan. Karena
itu hasilnya dapat kita saksikan bersama. Hampir seluruh hasil dari proses Pengadaan barang/jasa
pemerintah menghasilkan harga yang lebih tinggi dari harga pasar dan sering dengan kualitas
yang kurang memadai serta dengan lingkup kerja yang kurang dari yang dipersyaratkan.
Praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) merebak dan merajalela di bidang Pengadaan
barang/jasa pemerintah. Kerugian yang diakibatkan oleh praktek tersebut juga sangat
memberatkan keuangan Negara karena yang menikmati kebocoran tersebut adalah individu atau
orang tertentu diatas kerugian dan kesengsaraan masyarakat luas. Penyempurnaan aturan
perundang-undangan, pelatihan pemahaman kepada seluruh pengelola Pengadaan barang/jasa
pemerintah dan perbaikan proses Pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menguerangi
kebocoran anggaran yang menjadi aspek penting dalam reformasi keuangan Negara yang
dilakukan beberapa tahun belakangan ini. Hakekatnya esensi, tujuan dan maksud Pengadaan
barang/jasa pemerintah tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya maka kedua belah pihak
yaitu pihak pengguna dan pihak penyedia harus selalu berpedoman kepada filosofi dasar
Pengadaan barang/jasa pemerintah, tunduk kepada etika dan norma Pengadaan barang/jasa
pemerintah yang berlaku, mengikuti dan memahami prinsip-prinsip dasar Pengadaan barang/jasa
pemerintah, serta menjalankan metoda dan proses Pengadaan barang/jasa pemerintah yang telah
berlaku.
Sesuai dengan Prisnisp-prinsip dasar Pengadaan barang/jasa pemerintah yang tercantum dalam
Keppres Nomor 80 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan Pengadaan barang/jasa pemerintah wajib
menerapkan prinsip-prinsip :
1. Efisien, berarti Pengadaan barang/jasa pemerintah harus diusahakan dengan menggunakan
dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-
singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Efektif berarti Pengadaan barang/jasa pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan yang telah
ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang
ditetapkan.
3. Terbuka dan bersaing berarti Pengadaan barang/jasa pemerintah harus terbuka bagi penyedia
barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di
antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/criteria tertentu berdasarkan
kektentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa
pemerintah, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi,
penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuaka bagi peserta penyedia barang/jasa
yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
5. Adil/tidak diskriminatif berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia
barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan
atau alasan apapun.
6. Akuntabel berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi
kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan
prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

5. Sedangkan etika dalam Pengadaan barang/jasa pemerintah terdapat dalam pasal 5 Keppres
Nomor 80 tahun 2003 yaitu :
1. Melaksanakan tugas secara tertib disertai rasa tanggunjawab untuk mencapai sasaran
kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan barang/jasa.
2. Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasian
dokumen Pengadaan barang/jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan barang/jasa.
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan
menghindari terjadinya persaingan tidak sehat.
4. Menerima dan bertanggunjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan
kesepakatan para pihak.
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait,
langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan barang/jasa.
6. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara
dalam Pengadaan barang/jasa.
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau kolusi dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung tidak langsung
merugikan keuangan Negara.
8. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau
menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapun yang diketahui atau patut dapat
diduga berkaitan dengan Pengadaan barang/jasa.
Penerapan Good Corporate Governance agar dapat mengurangi penyimpangan dalam pengadaan
barang dan jasa di instansi Pemerintah maka pemanfaatan teknologi informasi (e-government, e-
procurement, information technology) adalah sesuatu yang mutlak, sehingga calo-calo/preman-
preman proyek pemerintah bisa dihilangkan dan juga dapat menghemat biaya
administrasi. Instansi Pemerintah sebagai pihak penyelenggara Pengadaan barang/jasa
Pemerintah harus berkomitmen harus selalu mendukung pemerintahan yang bersih (clean
government) melalui penandatanganan pakta integritas. Dalam Pasal 1 Keppres No.80/2003
mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah disebutkan bahwa yang
dimaksud Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna
barang/jasa/panitia pengadaan/pejabat pengadaan/penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan KKN dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
Pakta Integritas merupakan suatu bentuk kesepakatan tertulis mengenai tranparansi dan
pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa barang publik melalui dokumen-
dokumen yang terkait, yang ditandatangani kedua belah pihak, baik sektor publik maupun
penawar dari pihak swasta. Pelaksanaan dari Pakta tersebut dipantau dan diawasi baik oleh
organisasi masyarakat madani maupun oleh suatu badan independen dari pemerintah atau swasta
yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tersebut atau yang memang sudah ada dan tidak terkait
dalam proses pengadaan barang dan jasa itu. Komponen penting lainnya dalam pakta ini adalah
mekanisme resolusi konflik melalui arbitrasi dan sejumlah sanksi yang sebelumnya telah
diumumkan atas pelanggaran terhadap peraturan yang telah disepakati yang berlaku bagi kedua
belah pihak.

6. Hal yang paling penting dalam penegakan hukum dalam proses pengadaan barang dan jasa
adalah adanya ketegasan, kejelasan dan keadilan. Selama ini kita lihat dilapangan, hanya pejabat
pengadaan dan pejabat pengelolaan yang dihimbau untuk menegakkan peraturan pengadaan
barang dan jasa. Namun disisi lain pihak pengusaha dan rekanan kurang ditegaskan dan
penegakkan peraturan tersebut. Pada saat proses pelelangan sering ditemukan penawaran yang
tidak wajar. Bila rekanan tersebut akhirnya ditetapkan jadi pemenang lelang, kegiatan tsb tdk
dapat dikerjakan dengan baik sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan dengan alasan dananya
tidak mencukupi. Atau pekerjaan ditelantarkan dengan alasan yang tidak jelas.
Kesimpulan :
Berdasarkan pemaparan di atas mengenai penerapan konsep Good Corporate Governance (GCG)
yang sesuai dengan budaya Indonesia, masih terdapat beberapa kendala yang perlu dijadikan
perhatian bersama oleh para pilar governance, yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat.
Penerapan konsep GCG yang sesuai dengan budaya Indonesia adalah dengan memperkuat 5
prinsip GCG (Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, and Fairness) yang
diimplementasikan secara berkesinambungan serta terus-menerus dan dilakukan evaluasi berkala
oleh setiap pilar pelaksana GCG itu sendiri, yaitu pemerintah, pelaku usaha serta masyarakat.
Sumber 1: idazahro.blogspot.co.id
Sumber 2: fauzipujarama.blogspot.co.id

7. Etik dan Good Corporate Governance (GGC) Sebuah Cara Mewujudkan Entitas Bisnis
yang Sehat
PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi global yang semakin meningkat dewasa ini menuntut perusahaan atau
organisasi untuk mampu menangkap peluang bisnis baik secara lokal maupun internasional.
Perekonomian global dengan segala pernak-perniknya banyak menawarkan dampak yang positif
terutama terjadinya interaksi antara negara dengan perekonomian yang telah maju dengan
negara-negara dengan perekonomian yang sedang berkembang. Interaksi tersebut dapat
diwujudkan dalam bentuk kerjasama ekonomi sehingga mampu membawa manfaat seperti
pengenalan teknologi baru, adanya akses ke pasar baru dan terjadinya penciptaan industri baru
(Stiglitz, 2000). Kunci utama untuk memenangkan persaingan di pasar global dan
mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan adalah dengan menciptakankeunggulan
kompetitif (competitive advantage). Selain itu juga dalam era globalisasi suatu perusahaan juga
dituntut untuk mampu melakukan praktek-praktek manajemen yang berorientasi pada
keterbukaan (transparancy), fokus pada perubahan, berinovasi secara terus menerus dan mampu
mengembangkan kepemimpinan yang bersifat kolektif (Barbey, 2000).
Untuk menjawab tantangan dan isu-isu global tersebut oleh perusahaan maka diperlukan adanya
sistem pengelolaan perusahaan yang baik dan setiap personil yang mengedepankan etika, agar
nantinya misi dan visi perusahaan yang telah digariskan mampu tercapai. Bahkan GCG telah
dijadikan bagian dari keunggulan bersaing (competitive advantage) perusahaan guna memasuki
pasar global dan meraih kepercayaan dari para stakeholder(supplier, investor, konsumen,
pemerintah, karyawan dan masyarakat) (Chi-Kun Ho, 2005). Isu ini menjadi penting karena
masyarakat internasional saat ini menuntut suatu perusahaan yang ingin bersaing dipasar
internasional harus mampu bersikap terbuka (transparency), bertanggung jawab (responsibility),
berkeadilan (fairness), mandiri (independency) dan memiliki kredibilitas (accountability).
Dengan demikian diharapkan dengan adanya perubahan dan transformasi peran dan fungsi
sumber daya manusia dari bersifat mendasar dan tradisional menjadi peran dan fungsi bisnis dan
strategis diharapkan akan mampu mewujudkan sistem tata kelola perusahaan yang baik (good
corporate governance) dan mampu bertanggung jawab secara sosial (corporate social
responsibility) sehingga dapat membawa perusahaan mampu berbicara dan menjawab tantangan
pasar global sekaligus meningkatkan keunggulan bersaingnya (competitive advantage).
Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan antara manajemen, direksi, dewan
komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya yang
mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan (OECD, 2004). Good Corporate Governance
(GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan melalui pengelolaan yang
didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran
dan kesetaraan.
Etika bisnis adalah salah satu yang terpenting dalam upaya penerapan GCG tersebut.
Menerapkan etika bisnis secara konsisten hingga dapat mewujudkan iklim usaha yang sehat,
efisien dan transparan merupakan salah satu sumbangsih besar yang dapat diberikan oleh dunia
usaha untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan mampu memberikan
manfaat yang besar bagi seluruh stakeholder-nya. Belakangan banyak muncul pertanyaan
mengenai apakah etika bisnis merupakan suatu hal yang penting bagi perusahaan dalam

8. menjalankan kegiatan bisnisnya. Seandainya tidak dilaksanakan, suatu entitas tetap dapat
berjalan dengan baik dan mmberikan keuntungan.
Jika etika bisnis yang sehat adalah yang dicapai oleh perusahaan, maka menerapkan suatu
prinsip Good Corporate Governance oleh suatu perusahaan dapat sebagai salah satu satu alat
untuk mencapai etika bisnis yang baik tersebut. Pentingnya tata kelola perusahaan yang sehat
untuk stabilitas pasar dan kepercayaan pasar penerapan GCG sebagai bagian dari etika bisnis ini
pada gilirannya dapat mempengaruhi pasar dan menjadi bahan pertimbangan yang penting dalam
proses pengambilan keputusan. Contoh, pemegang saham menanamkan modalnya untuk
membiayai perusahaan, dan tentu saja mereka mengharapkan agar perusahaan dikelola dengan
baik untuk memastikan bahwa investasinya aman dan dapat memberikan tingkat pengembalian
yang tinggi.Perusahaan tidak dapat memberikan pengembalian terhadap investasi pemegang
saham, jika produk yangdihasilkannya tidak dibeli oleh konsumen. Maka penting bagi
perusahaan untuk memastikan bahwa kebutuhan konsumen dipenuhi dengan barang dan jasa
yang kompetitif.
Penerapan GCG dan mengedepan etika dibandingkan dengan kepentingan pemilik memang tidak
mudah. Tapi pasti ada manfaat yang diperoleh oleh perusahaan, dan bukan hanya sesaat tetapi
jangka panjang. Memang ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan, namun akan sangat
membantu memastikan kita untuk terus dapat mengembangkan bisnis. Jika perusahaan tidak
perlu dikelola dengan baik, siapa yang dapat memastikan bahwa ada perlindungan kepada semua
stakeholder? Kalau sudah hilang kepercayaan pasar, apakah kira-kira masih besar kesempatan
untuk berkembang?
Pengertian Good Corporate Governance
Berbagai peristiwa dalam dasawarsa terakhir telah menjadikan corporate governance sebuah isu
penting di kalangan para eksekutif, organisasi – organisasi NGO, para konsultan korporasi,
akademis, dan regulator (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Isu – isu yang terkait dengan
corporate governance seperti insider trading, transparansi, akuntabilitas, independensi, etika
bisnis, tanggung jawab social (corporate social responsibility)dan perlindungan investor telah
menjadi ungkapan – ungkapan yang lazim diperbincangkan di kalangan para pelaku usaha.
Corporate governance juga telah menjadi salah satu isu paling penting bagi para pelaku usaha
diberbagai belahan dunia, termasuk pengusaha di Indonesia. Dengan perkembangan –
perkembangan di atas isu corporate governanceyang tadinya hanya bersifat marginal kini telah
menjadi isu sentral. Oleh sebab itu, dibutuhkan pemahaman yang memadai tentang corporate
governance. Merupakan hal yang sia – sia bahkan berbahaya bila kita sekedar mengikuti trend
atau kepatuhan terhadap regulasi tanpa memahami makna dan manfaatnya. Prinsip Good
Governancemerupakan kaidah, norma ataupun pedoman harus digunakan oleh pimpinan
perusahaan dan para pegawai agar segala tindakan maupun keputusan yang dilakukannya adalah
dalam rangka mendukung kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Kaidah, norma ataupun
pedoman yang digunakan harus mengikuti kaidah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun
ketentuan pengelolaan perusahaan yang telah ditetapkan pada perusahan publik. Agar praktek-
praktek good governancemenjadi tindakan yang nyata dari pimpinan dan para pegawainya, maka
diperlukan suatu pedoman Good Corporate Governance (GCG).

9. Banyak difinisi yang berkaitan dengan corporate governance, diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Kata governance berasal dari bahasa Perancis gubernance yang berarti pengendalian.
Selanjutnya kata tersebut dipergunakan dalam konteks kegiatan perusahaan atau
jenis organisasi yang lain, menjadicoporate governance. Dalam bahasa Indonesia
corporate governance diterjemahkan sebagai tata kelola atau tata pemerintahan
perusahaan. Good Corporate Governance sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu pola
hubungan, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan
Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara
berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan
stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.
(Sutojo dan Aldridge, 2008).
2. Istilah Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Istilah
Good Corporate Governance pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee di
tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian
dikenal sebagai Cadbury Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning
point) yang sangat menentukan bagi praktik Good Corporate Governance di seluruh
dunia. Komite Cadbury, Tjager (2003) mendefinisikan Good Corporate Governance,
sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar
mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan,
untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada
stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer,
pemegang saham dan sebagainya.
3. Menurut FCGI (2001) pengertian Good Corporate Governance adalah seperangkat
peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola)
perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan
intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau
dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
4. Menurut OCED ( Organization for economic co-operation and development)
Mendefenisikan corporate governancesebagai sekumpulan hubungan antara pihak
manajemen perusahaan, board dan pemegang saham dan pihak lain yang mempunyai
kepentingan dengan perusahaan. Good corporate governancejuga mensyaratkan adanya
struktur, perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.
5. Menurut Bank Dunia (World Bank) Good corporate governanceadalah kumpulan
hukum, peraturan – peraturan dan kaidah – kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat
mendorong kinerja sumber – sumber perusahaan secara efisien, menghasilkan nilai
ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun
masyarakat sekitar secara keseluruhan
6. Menurut Prakarsa dari Universitas Indonesia (kalangan akademis) Good corporate
governace adalah mekanisme administrative yang mengatur hubungan – hubungan
antara menejemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham dan kelompok –
kelompok kepentingan (stakeholder) yang lain. Hubungan – hubungan ini
dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem intensif
sebagai framework yang diperlukan untuk menentukan tujuan – tujuan serta pemantauan
kinerja yang dihasilkan.

10. Corporate governance adalah seperangkat tata hubungan diantara manajemen, direksi,dewan
komisaris, pemegang saham dan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya yang
mengatur dan mengarahkan kegiatan perusahaan.
Pengertian Etika
Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani kuno. Bentuk tunggal kata ‘etika’ yaitu ethos
sedangkan bentuk jamaknya yaitu ta etha. Ethos mempunyai banyak arti yaitu : tempat
tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan/adat, akhlak,watak, perasaan, sikap,
cara berpikir. Sedangkan arti ta etha yaitu adat kebiasaan. Maryani & Ludigdo (2001) “Etika
adalah Seperangkat aturan atau norma atau pedoman yang mengatur perilaku manusia, baik
yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan yang di anut oleh sekelompok atau
segolongan masyarakat atau profesi”.
Arti dari bentuk jamak inilah yang melatar-belakangi terbentuknya istilah Etika yang oleh
Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Jadi, secara etimologis (asal usul
kata), etika mempunyai arti yaitu ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang
adat kebiasaan (K.Bertens, 2000).
Etika merupakan suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang
dapat dipahami oleh pikiran manusia. Dan etika profesi terdapat suatu kesadaran yang kuat
untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi
kepada masyarakat yang memerlukan.
Etika adalah Seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dan yang buruk,
merupakan bidang ilmu yang bersifat normatif berperan menentukan mana yang harus
dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Dalam Al Qur’an disebut dengan khuluk (etika),
Khayr (kebaikan), Birr (kebenaran), Qist (persamaan), ‘adl (kesetaraan dan keadilan), haqq
(kebenaran dan kebaikan) dan ma’ruf (mengetahui dan menyetujui).
Sedangkan etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha
termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan. Penerapan nilai-nilai
perusahaan dan etika bisnis secara berkesinambungan mendukung terciptanya budaya
perusahaan. Setiap perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yaitu yang mencangkup
panduan tentang benturan kepentingan, pemberian dan penerimaan hadiah dan donasi,
kepatuhan terhadap peraturan, kerahasiaan informasi, dan pelaporan terhadap perilaku yang
tidak etis.
TUJUAN
Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup
perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Di Indonesia, penerapan Good
Corporate Governance telah dibuatkan pedomannya oleh Komite Nasional Kebijakan
Governance (KNKG) melalui bukunya yang baru dirilis tahun 2006 lalu berjudul “Pedoman
Umum Good Corporate Governance Indonesia”. GCG bagi suatu perusahaan
dimaksudkan sebagai pedoman manajemen dan pegawai dalam menjalankan praktek bisnis
yang memenuhi persyaratan Good Governance.Sedangkan tujuannya adalah :

11.  Memaksimalkan value Perusahaan dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan,
akuntabilitas, dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.
 Memastikan pengelolaan Perusahaan dilakukan secara profesional, transparan,dan
efisien.
 Mewujudkan kemandirian dalam membuat keputusan sesuai dengan peran dan
tanggung jawab masing-masing pimpinan dalam Perusahaan tersebut.
 Memastikan setiap pegawai dalam perusahaan berperan sesuai wewenang dan tanggung
jawab yang telah ditetapkan.
 Mewujudkan praktek bisnis yang sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance secara konsisten.
Menurut Ahmad Daniri (2005;14) jika perusahaan menerapkan mekanisme penerapan Good
Corporate Governance (GCG) secara konsisten dan efektif maka akan dapat memberikan
manfaat antara lain:
 Mengurangi agency cost, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang
saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
 Mengurangi biaya modal (Cost of Capital).
 Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
 Menciptakan dukungan para stakeholder dalam lingkungan perusahaan terhadap
keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.
Setiap perusahaan harus membuat pernyataan tentang kesesuaian penerapan GCG dengan
Pedoman GCG ini dalam laporan tahunannya. Pernyataan tersebut harus disertai laporan
tentang struktur dan mekanisme kerja organ perusahaan serta informasi penting lain yang
berkaitan dengan penerapan GCG. Dengan demikian, pemegang saham dan pemangku
kepentingan lainnya, termasuk regulator, dapat menilai sejauh mana Pedoman GCG pada
perusahaan tersebut telah diterapkan. Penerapan GCG memiliki dua faktor yang memegang
peranan yang menentukan keberhasilannya sebagai berikut, seperti dikutip dari Ristifani
(2009) :
 Faktor Internal
Faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal
dari dalam perusahaan. Beberapa factor yang dimaksud antara lain:
 Terdapatnya budaya perusahaan (corporate culture) yang mendukung penerapan
GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
 Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu
pada penerapan nilai-nilai GCG.
 Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-
kaidah standar GCG.
 Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan
untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
 Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak
dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat
memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika
perusahaan dari waktu ke waktu.

12.  Faktor Eksternal
Faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat
mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG. Di antaranya:
 Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin
berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
 Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/ lembaga pemerintahaan
yang diharapkan dapat pula melaksanakan Good Governance dan Clean
Government menuju Good Government Governance yang sebenarnya.
 Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (best practices) yang dapat
menjadi standard pelaksanaan GCG yang efektif dan profesional. Dengan kata
lain, semacam benchmark (acuan).
 Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG di
masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif
berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG
secara sukarela.
 Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi
GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang
di lingkungan publik di mana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah
kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa
perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan skor perusahaan
dalam implementasi GCG.
Ruang Lingkup Good Corporate Governance
Good Corporate Governance tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan
antara semua pihak yang berkepentingan dengan bisnis kita. Identifikasi keseimbangan
dalam keberadaannya memerlukan sebuah sistem pengukuran yang dapat menyerap setiap
dimensi strategis dan operasional bisnis serta berbasis informasi. Pengukuran kinerja konsep
GCG berdasarkan kepada lima dasar, yaitu:
1. Perlindungan hak pemegang saham
2. Persamaan perlakuan pemegang saham
3. Peranan stakeholdersterkait dengan bisnis
4. Keterbukaan dan transparansi
5. Akuntabilitas dewan komisaris
Dalam konteks tumbuhnya kesadaran dan arti penting Corporate
Governanceini, Organization for Economic Corporation and Development(OECD) telah
mengembangkan sperangkat prinsip – prinsip Good Corporate Governancedan dapat
diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya, dan tradisi, dimasing – masing
Negara. Prinsip – prinsip diharapkan menjadi titik rujuk bagi para regulator
(pemerintah) dalam membangun framework bagi penerapan corporate governance. Bagi
para pelaku usaha dan pasar modal prinsip – prinsip ini dapat menjadi guidance atau
pedoman dalam mengelaborasi best practice bagi peningkatan nilai (valuation) dan
keberlangsungan (sustainability) perusahaan.

13. Prinsip – prinsip OECD mencakup lima bidang utama yaitu :
 Pertanggungjawaban (Responsibility). Yaitu kesesuaian di dalam pengelolahan
perusahaan terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip
korporasi. Tanggung jawab perusahaan tidak hanya diberikan kepada pemegang saham
juga kepada stakeholdertetapi juga kepada pihak – pihak yang berkepntingan lainnya.
 Transparansi (Transparency)
Yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan
dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai
perusahan. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan
cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan mengenai struktur
dan operasi korporasi.
 Akuntabilitas (Accountability)Yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan tanggung jawab
organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Perusahaan harus dapat
mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.
 Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness). Yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi
hak – hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang –
undang yang berlaku. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.
 Independensi (Independency) Yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara
professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang
tidak sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku dan prinsip –
prinsip korporasi yang sehat. Untuk melancarkan pelaksanaan asas
Good Corporate Governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga
masing-masing organ.
Prinsip ini diwujudkan dengan kesadaran bahwa tangung jawab merupakan konsekuensi
logis dari adanya wewenang; menyadari akan adanya tangung jawab social; menghindari
penyalahgunaan kekuasaan; menjadi profesional dan menjunjung etika; memelihara
lingkungan bisnis yang sehat.
Pelaksanaan Pedoman Umum Good Corporate Governanceoleh perusahaanperusahaan di
Indonesia baik perusahaan terbuka (Emiten/Perusahaan Publik) maupun perusahaan
tertutup pada dasarnya bersifat comply and explain. Di mana perusahaan diharapkan
menerapkan seluruh aspek Pedoman Good Corporate Governance ini. Apabila belum
seluruh aspek pedoman ini dilaksanakan maka perusahaan harus mengungkapkan aspek
yang belum dilaksanakan tersebut beserta alasannya dalam laporan tahunan.
Sumber : www.kompasiana.com/sabirinsaiga