Dokumen tersebut membahas tentang konsep-konsep Good Governance dan Good Corporate Governance. Good Governance mencakup 14 prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan lingkungan hidup. Sedangkan Good Corporate Governance pada perusahaan mencakup 5 dasar seperti perlindungan pemegang saham, keterbukaan informasi, dan akuntabilitas dewan komisaris. Penerapan kedua konsep tersebut di Indonesia perlu mempertimbangkan budaya organ

1. Nama Mahasiswa : Rizki Aditama
NIM : 55117110027
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-MSc, MM,CMA
Yang pertama pada Pemerintah (GGG), ada 14 konsep Good Government Governance yaitu:
1. Tata pemerintahan yang berwawasan ke depan (visi strategis). Semua kegiatan pemerintah
di berbagai bidang seharusnya didasarkan pada visi dan misi yang jelas disertai strategi
implementasi yang tepat sasaran.
2. Tata pemerintahan yang bersifat terbuka (transparan). Wujud nyata prinsip tersebut antara
lain dapat dilihat apabila masyarakat mempunyai kemudahan untuk mengetahui serta
memperoleh data dan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan aparatur pemerintah,
baik yang dilaksanakan di tingkat pusat maupun daerah.
3. Tata pemerintahan yang cepat tanggap (responsif). Masyarakat yang berkepentingan ikut
serta dalam proses perumusan dan/atau pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang
diperuntukkan bagi masyarakat.
4. Tata pemerintahan yang bertanggung jawab/bertanggung gugat (akuntabel). Instansi
pemerintah dan para aparaturnya harus dapat mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewena-
ngan yang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan,
program, dan kegiatan yang dilakukannya.
5. Tata pemerintahan yang berdasar-kan profesionalitas dan kompetensi. Wujud nyata prinsip
ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran
HAM, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya
tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta
tidak tunduk pada manipulasi politik.
6. Tata pemerintahan yang menggunakan struktur dan sumber daya secara efisien dan efektif.
Perumusan kebijakan pembangunan baik di pusat maupun daerah dilakukan melalui
mekanisme demokrasi, dan tidak ditentukan sendiri oleh eksekutif. Keputusan-keputusan yang
diambil antara lembaga eksekutif dan legislatif harus didasarkan pada konsensus agar setiap
kebijakan publik yang diambil benar-benar merupakan keputusan bersama.
7. Tata pemerintahan yang terdesentralisasi. Wujud nyata dari prinsip profesionalisme dan
kompetensi dapat dilihat dari upaya penilaian kebutuhan dan evaluasi yang dilakukan terhadap
tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia yang ada, dan dari upaya
perbaikan atau peningkatan kualitas sumber daya manusia.
8. Tata pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada konsensus. Aparat pemerintahan
harus cepat tanggap terhadap perubahan situasi/kondisi mengakomodasi aspirasi masyarakat,
serta mengambil prakarsa untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
9. Tata pemerintahan yang mendorong partisipasi masyarakat. Pemerintah baik pusat maupun
daerah dari waktu ke waktu harus selalu menilai dukungan struktur yang ada, melakukan
perbaikan struktural sesuai dengan tuntutan perubahan seperti menyusun kembali struktur

2. kelembagaan secara keseluruhan. menyusun jabatan dan fungsi yang lebih tepat, serta selalu
berupaya mencapai hasil yang optimal dengan memanfaatkan dana dan sumfaer daya lainnya
yang tersedia secara efisien dan efektif.
10. Tata pemerintahan yang mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat.
Pendelegasian tugas dan kewenangan pusat kepada semua tingkatan aparat sehingga dapat
mempercepat proses pengambilan keputusan, serta memberikan keleluasaan yang cukup untuk
mengelola pelayanan publik dan menyukseskan pembangunan di pusat maupun di daerah.
11. Tata pemerintahan yang menjunjung supremasi hukum. Pembangunan masyarakat madani
melalui peningkatan peran serta masyarakat dan sektor swasta harus diberdayakan melalui
pembentukan kerjasama atau kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hambatan
birokrasi yang menjadi rintangan terbentuknya kemitraan yang setara harus segera diatasi
dengan perbaikan sistem pelayanan kepada masyarakat dan sektor swasta serta
penyelenggaraan pelayanan terpadu.
12. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pengurangan kesenjangan. Pengurangan
kesenjangan dalam berbagai bidang baik antara pusat dan daerah maupun antardaerah secara
adil dan proporsional merupakan wujud nyata prinsip pengurangan kesenjangan. Hal ini juga
mencakup upaya men-ciptakan kesetaraan dalam hukum (equity of the law) serta mereduksi
berbagai perlakuan diskriminatif yang menciptakan kesenjangan antara laki-laki dan
perempuan dalam kehidupan bermasyarakat.
13. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada pasar. Daya dukung lingkungan semakin
menurun akibat pemanfaatan yang tidak terkendali. Kewajiban penyusunan analisis mengenai
dampak lingkungan secara konsekuen. penegakan hukum lingkungan secara konsisten,
pengaktifan lembaga-lembaga pengendali dampak lingkungan, serta pengelolaan sumber daya
alam secara lestari merupakan contoh perwujudan komitmen pada lingkungan hidup.
14. Tata pemerintahan yang memiliki komitmen pada lingkungan hidup. Pengalaman telah
membuktikan bahwa campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi seringkali berlebihan
sehingga akhirnya membebani anggaran belanja dan bahkan merusak pasar. Upaya pengaitan
kegiatan ekonomi masyarakat dengan pasar baik di dalam daerah maupun antar daerah
merupakan contoh wujud nyata komitmen pada pasar.
Dari konsep Good Government Governance di atas bahwa hubungan masyarakat dengan
pemerintah harus sejalan dan selaras karena dapat mempengaruhi baik buruknya dan tercapai
atau tidaknya sebuah negara serta pemerintahan yang baik. (Rasyidah, 2012)
Pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002
tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara, dan
telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER — 01
/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate
Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara menekankan kewajiban bagi BUMN untuk
menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan
operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan
akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang
dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dan berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan nilai-nilai etika. (Jaringan dan Informasi Dokumentasi Hukum

3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2017)
Yang kedua pada perusahaan (Good Corporate Governance).
Good Corporate Governance tercipta apabila terjadi keseimbangan kepentingan
antara semua pihak yang berkepentingan dengan bisnis kita. Identifikasi keseimbangan dalam
keberadaannya memerlukan sebuah sistem pengukuran yang dapat menyerap setiap dimensi
strategis dan operasional bisnis serta berbasis informasi. Pengukuran kinerja konsep GCG
berdasarkan kepada lima dasar, yaitu:
Perlindungan hak pemegang saham,
Persamaan perlakuan pemegang saham,
Peranan stakeholdersterkait dengan bisnis,
Keterbukaan dan transparansi,
Akuntabilitas dewan komisaris (Sabirin, 2016)
Konsep yang baik dan efisien dalam mewujudkan Good Corporate Governance di Indonesia
baik pada Perusahaan (GCG) adalah konsep TARIF. Dalam Undang-undang No 40 Tahun
2007 prinsip-prinsip Good Corporate Governance harus mencerminkan pada hal-hal sebagai
berikut :
1. Transparency (Keterbukaan Informasi) adalah Undang-undang mewajibkan keterbukaan
misalnya dengan mengumumkan berdirinya PT dalam Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia atau Surat Kabar. Dan keterbukaan yang dilakukan oleh perusahaan misalnya
perusahaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan
dipahami oleh pemangku kepentingan mengenai struktur dan operasi korporasi.
2. Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan) adalah perusahaan memerlukan konsep ini
karena untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan oleh suatu organisasi dan
perusahaan. Dalam hal ini suatu kinerja haruslah dapat dikelola dengan tepat dan terukur untuk
melihat seberapa jauh kesinambungan antara proses perencanaan, organisir, pelaksanaan serta
evaluasi yang dilakukan dengan tujuan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Dalam konsep
ini pula, organisasi dan perusahaan harus mampu menjawab segala pertanyaan yang akan
diajukan oleh para pemangku kepentingan atas apa yang telah diperbuat dan hasil yang dicapai
oleh organisasi atau perusahaan itu sendiri.
3. Responsibility (Pertanggungjawaban) adalah konsep ini merefleksikan tanggung jawab
setiap individu maupun organisasi atau perusahaan dalam mematuhi segala tugas-tugas dalam
pekerjaan, aturan-aturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan
bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Dalam hal ini, bukan hanya terbatas pada tanggung
jawab dalam melaksanakan pekerjaan antara atasan dengan bawahan, namun tanggung jawab
organisasi atau perusahaan kepada para pemangku kepentingan hingga masyarakat sekitar.
Sehingga dalam konsep ini, organisasi atau perusahaan harus mampu mempertanggung
jawabkan segala hal yang bekaitan dengan aturan, hukum dan peraturan yang berlaku sebagai
kontirbusi hubungan hierarki internal perusahaan, pemangku kepentingan, masyarakat serta
stakeholders lainnya.

4. 4. Indepedency adalah konsep ini dapat dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi dan
perusahaan yang dapat berdiri sendiri dan memiliki daya saing dengan lingkungan bisnisnya.
Dalam hal ini, organisasi atau perusahaan harus memiliki tata kelola yang efektif dan efisien
dan mampu melakukannya sendiri tanpa ada dominasi atau intervensi dari pihak lain, serta
mampu dalam menggunakan dan memanfaatkan nilai-nilai (values) yang ada pada organisasi
atau perusahaan itu sendiri untuk dapat dijadikan unique point diantara organisasi dan
perusahaan lainnya, sehingga mampu bersaing dalam bidang bisnis yang serupa.
5. Fairness adalah konsep ini diperlukan untuk menjaga stabilitas perusahaan dengan menjaga
kewajaran dan kesetaraan bagi setiap anggota, pemangku kepentingan dan stakeholders lainnya
dalam suatu organisasi atau perusahaan dengan porsinya masing-masing. Hakikatnya setiap
bagian dalam organisasi atau perusahaan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang
dan berkontribusi untuk organisasi atau perusahaan. Sehingga, konsep ini menjadi sangat
penting untuk mendapatkan kepercayaan atau sebagai motivasi bagi setiap bagian dari
organisasi atau perusahaan, karena mereka akan memiliki rasa dan kesempatan yang sama
dalam memberikan kontribusi kepada organisasi atau perusahaan, sehingga akan memacu
setiap individu dalam berkompetisi untuk memberikan yang terbaik kepada organisasi atau
perusahaan tersebut. (Tatan, 2010)
Penerapan perilaku-perilaku etis pada perusahaan pada akhirnya akan mewujudkan good
corporate governance. Perusahaan akan mempertimbangkan kepentingan para stakeholder
sehingga perusahaan memiliki tanggung jawab yang tinggi. Dengan begitu perusahaan
mendapatkan kepercayaan dari kreditur, pemegang saham, tenaga kerja, dan stakeholder
lainnya. Penerapan perilaku etis ini akan mewujudkan integritas dan good corporate govenance
secara berkesinambungan. (Sabirin, 2016)
DAFTAR PUSTAKA:
Jaringan dan Informasi Dokumentasi Hukum Kementerian Badan Usaha Milik Negara, 2017.
http://jdih.bumn.go.id/baca/KEP-117/M-MBU/2002.pdf, (06 September 2017, jam 20:00)
Rasyidah, 2012. http://rasyidahannajwa.blogspot.co.id/, (06 September 2017, jam 21:00)
Sabirin, 2016. http://www.kompasiana.com/sabirinsaiga/etik-dan-good-corporate-
governance-ggc-sebuah-cara-mewujudkan-entitas-bisnis-yang-
sehat_57df999e7593733941aef017, (06 September 2017, jam 21:45)
Tatan, 2010. https://diaryintan.wordpress.com/2010/11/15/good-corporate-governance-gcg-
2/, (06 September 2017), jam 22:00)
Dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG), tidak terlepas dari budaya organisasi
yang berlaku di dalam organisasi itu sendiri. Budaya menurut Schein (2010:5) adalah fenomena
dinamis dalam kondisi “disini dan saat ini” dan sebuah latar belakang sturktur paksaan yang
berpengaruh pada kelompok melalui beberapa cara. Budaya sendiri secara terus-menerus
diterapkan dan tercipta oleh interaksi yang dilakukan kelompok dengan terbentuk oleh perilaku
kelompok itu sendiri. Greertz (dalam Driskill & Brendton 2010: 8) berpendapat pada budaya
organisasi terdiri dari jaringan yang signifikan yang terus dipintal oleh organisasi itu sendiri,
serta dibangun melalui adanya interaksi.

5. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam jenis suku, ras, budaya dan etnis yang
beragam. Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk dari Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum
Indonesia merdeka tahun 1945, semua kebudayaan nasional, lokal maupun asing sudah ada
dan sudah terbentuk. Budaya yang sudah terbentuk itu kemudian terefleksikan pada budaya-
budaya organisasi yang ada di Indonesia yang bertujuan untuk mencapai kesinambungan dan
ketahanan dalam jangka panjang, meningkatkan kinerja dan pada akhirnya meningkatkan nilai
tambah bagi organisasi untuk kepentingan pihak-pihak di dalam organisasi itu sendiri. Setiap
organisasi memiliki cara-cara yang unik dari apa yang mereka lakukan. Budaya nasional
maupun masyarakat memiliki hal-hal yang unik, seperti Bahasa, benda-benda peninggalan
sejarah, nilai-nilai, perayaan-perayaan, pahlawan-pahlawan, sejarah dan norma-norma, dan
setiap organisasi juga memiliki hal unik yang berbeda-beda pula. (Frayogi, 2017)
Indonesia memiliki UUD 1945 sebagai sumber dasar dari hukum yang didirikan di Indonesia.
Dalam pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 telah dijelaskan mengenai nilai Kemanusiaan
Yang Adil dan Beradab yang harus dijunjung. Dalam hal ini semua masyarakat mempunyai
kewajiban untuk memelihara budi pekerti, menegakkan keadilan dan mengedepankan
kemanusiaan sesuai dengan cita-cita moral yang luhur dari rakyat. Selain itu pemerintahan
yang baik harus mencakup mengenai keterbukaan, pertanggung jawaban dan pengawasan agar
terlaksananya pemerintahan yang bersih.
Di Indonesia masih banyak hal yang harus dibenahi untuk mencapai GCG yang baik, contoh
dalam konteks pemerintahan dan pelayanan publik masih dapat banyak kita temui kasus pungli
pada pengurusan Kartu Tanda Penduduk dimasyarakat, hal ini tentu menunjukan bahwa
pemerintah belum dapat mengimplementasikan GCG dengan baik distruktur pemerintahan
mereka. Fenomena ini bisa terjadi karena kemungkinan pegawai pemerintah dalam melayani
masyarakat tidak termotivasi untuk melayani masyarakat (service to public) melainkan masih
termotivasi dengan uang dalam melayani masyarakat. (Leo, 2009)
Pendekatan langsung kepada para pemberi pelayanan publik harus dilakukan dengan
mengubah pola pemikiran mereka yang semula termotivasi dengan uang harus diubah menjadi
pelayanan yang berdasarkan UUD 1945 dimana semua insan yang bergerak dalam pemberian
pelayanan publik harus menyadari bahwa masyarkat Indonesia mempunyai hak untuk
mendapatkan pelayanan yang adil, transparan dan dapat dipertanggung jawabkan.
Pendekatan Good Corporate Governance (GCG) yang sesuai dengan budaya Indonesia, masih
terdapat beberapa kendala yang perlu dijadikan perhatian bersama oleh para pilar governance,
yaitu pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Penerapan konsep GCG yang sesuai dengan
budaya Indonesia adalah dengan memperkuat 5 prinsip GCG (Transparency, Accountability,
Responsibility, Independency, and Fairness) yang diimplementasikan secara
berkesinambungan serta terus-menerus dan dilakukan evaluasi berkala oleh setiap pilar
pelaksana GCG itu sendiri, yaitu pemerintah, pelaku usaha serta masyarakat. (Atyanta
Henggar, 2017)
DAFTAR PUSTAKA
Atyanta Henggar, 2017. https://atyantahenggar.wordpress.com/2017/03/13/good-corporate-
governance-yang-baik-dan-efisien-serta-pendekatan-di-indonesia/, (07 September 2017, jam
09:00)

6. Leo, 2009. https://leosukmawijaya.wordpress.com/2009/11/16/good-corporate-governance-
dan-penerapannya-di-indonesia-thomas-s-kaihatu-staf-pengajar-fakultas-ekonomi-
universitas-kristen-petra-surabaya/, (06 September 2017, jam 00:00)
Frayogi, 2017. https://medium.com/@muhammadfrayogi/penerapan-konsep-good-corporate-
governance-gcg-dalam-budaya-indonesia-d8cef61009df, (07 September 2017, jam 09:07)
Driskill, Gerald W. & Angela Laird Brenton, 2010. “Organizational Culture in Action: A
Cultural Analysis Workbook”. SAGE Publication Inc. Second Edition.
Schein, Edgar.H, 2010. “Organizational Culture and Leadership: Edition 4”. John Wiley &
Sons, Ltd. Edition 4.
Steger, Urich & Wolfgang Amann, 2008. “Corporate Governance: How to Add Value”.
John Wiley & Sons, Ltd.