PAPER EB & GCG TENTANG PENDEKATAN GOOD CORPORATE YANG SESUAI DI INDONESIA

1. PENDEKATAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
YANG SESUAI DI INDONESIA
TUGAS MATKUL
BUSINNES ETHCIC & GOOD CORPORATE GOVERNANCE
Nama Mahasiswa : RUDIANA BACHRIE
NIM : 5511.6120.112
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, Pre-Msc, MM, CMA
Kode Dosen : 197580654
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MERCU BUANA
2017

2. Forum :GCG
Good Corporate Governance merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan
perusahaan yang menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dan para pemangku kepentingan
guna meningkatkan citra dan reputasi perusahaan. Dalam rangka mewujudkan Good
Corporate Governance, maka ada beberapa prinsip yang harus diaplikasikan pada perusahaan
yaitu :
1. Prinsip Transparansi (memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses)
2. Prinsip Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan
terukur)
3. Prinsip Responsibilitas (dpt mematuhi peraturan yang ada dan dpt
mempertanggungjawabkan terhadap masyarakat dan lingkungan)
4. Prinsip Independensi (perusahaan dikelola secara mandiri tanpa intervensi pihak lain)
5. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (memperhatikan kepentingan stakeholder secara adil)

3. QUIZ :GCG
BAB I
1.1. Latar Belakang Masalah
Penerapan good corporate governance (GCG) dapat didorong dari dua sisi, yaitu etika
dan peraturan. Dorongan dari etika (ethical driven) datang dari kesadaran individu - individu
pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup
perusahaan, kepentingan stakeholders, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan
sesaat. Di sisi lain, dorongan dari peraturan (regulatory driven) “memaksa” perusahaan untuk
patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua pendekatan ini memiliki
kekuatan dan kelemahannya masing-masing dan seyogyanya saling melengkapi untuk
menciptakan lingkungan bisnis yang sehat.
GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan
konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu
didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu negara dan perangkatnya sebagai
regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan
jasa dunia usaha. Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masingmasing pilar
adalah: 1. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang
menunjang iklim usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan
perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement). 2.
Dunia usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar pelaksanaan
usaha. 3. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena
dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol sosial
(social control) secara obyektif dan bertanggung jawab.
1.2. Rumusan Masalah
1. Bagaimana menerapkan konsep Good Corporate Governance yang sesuai di
Indonesia?
2. Apa saja prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance?
1.3. Tujuan
1. Untuk mengetahui konsep Good Corporate Governance yang sesuai di Indonesia;
2. Untuk mengetahui prinsip-prinsip Good Corporate Governance .

4. BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Menerapkan konsep Good Corporate Governance yang sesuai di Indonesia
Governance sebenarnya telah lama dilaksanakan oleh semua pihak yaitu Pemerintah,
Swasta dan Masyarakat, namun demikian masih banyak yang rancu memahami konsep
Governance. Secara sederhana, banyak pihak menerjemahkan governance sebagai Tata
Pemerintahan. Tata pemerintahan disini bukan hanya dalam pengertian struktur dan
manajemen lembaga yang disebut eksekutif, karena pemerintah (government) hanyalah salah
satu dari tiga aktor besar yang membentuk lembaga yang disebut governance. Dua aktor lain
adalah private sektor (sektor swasta) dan civil society(masyarakat madani). Karenanya
memahami governance adalah memahami bagaimana integrasi peran antara pemerintah
(birokrasi), sektor swasta dan civil society dalam suatu aturan main yang disepakati bersama.
Lembaga pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan ekonomi, politik, sosial budaya,
hukum dan keamanan yang kondusif. Sektor swasta berperan aktif dalam menumbuhkan
kegiatan perekonomian yang akan memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan,
sedangkan civil society harus mampu berinteraksi secara aktif dengan berbagai macam
aktifitas perekonomian, sosial dan politik termasuk bagaimana melakukan kontrol terhadap
jalannya aktifitas-aktifitas tersebut.
GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan
konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penerapan GCG perlu
didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara, dunia usaha, dan masyarakat.
Prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan oleh masingmasing pilar adalah:
a. Negara dan perangkatnya menciptakan peraturan perundang-undangan yang menunjang iklim
usaha yang sehat, efisien dan transparan, melaksanakan peraturan perundang-undangan dan
penegakan hukum secara konsisten (consistent law enforcement).
Peranan Negara :
1) Koordinasi efektif antar stakeholder dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
dengan memprioritaskan kepentingan dunia usaha dan masyarakat;
2) Dunia usaha dan masyarakat diikut sertakan dalam menysusun peraturan perundangan
tersebut;

5. 3) Menciptakan iklim politik sehat, integritas, dan profesionalitas;
4) Konsisten terhadap aturan undang-undang dan penegakan hukum;
5) Mencegah KKN;
6) Mengatur kejelasan wewenang dan koordinasi antar instansi;
7) Memberlakukan aturan whistleblower;
8) Mengeluarkan aturan dalam mendukung pelaksanaan GCG.
b. Dunia Usaha sebagai pelaku pasar menerapkan GCG sebagai pedoman dasar
pelaksanaan usaha.
Peranan Dunia Usaha :
1) Menerapkan etika bisnis secara konsisten sehingga dapat terwujud iklim usaha
yang sehat, efisien dan transparan;
2) Bersikap dan berperilaku yang memperlihatkan kepatuhan dunia usaha dalam
melaksanakan peraturan perundang-undangan;
3) Mencegah terjadinya KKN;
4) Meningkatkan kualitas struktur pengelolaan dan pola kerja perusahaan yang
didasarkan pada asas GCG secara berkesinambungan;
5) Melaksanakan fungsi ombudsman untuk dapat menampung informasi tentang
penyimpangan.
c. Masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha serta pihak yang terkena
dampak dari keberadaan perusahaan, menunjukkan kepedulian dan melakukan kontrol
sosial (social control) secara obyektif dan bertanggung jawab.
Peranan Masyarakat :
1) Melakukan kontrol sosial dengan memberikan perhatian dan kepedulian terhadap
pelayanan masyarakat yang dilakukan penyelenggara negara serta terhadap
kegiatan dan produk atau jasa yang dihasilkan oleh dunia usaha, melalui
penyampaian pendapat secara obyektif dan bertanggung jawab.
2) Melakukan komunikasi dengan penyelenggara negara dan dunia usaha dalam
mengekspresikan pendapat dan keberatan masyarakat.
3) Mematuhi peraturan perundang-undangan dengan penuh kesadaran dan tanggung
jawab.

6. 2.2. Prinsip-prinsip dari Good Corporate Governance
Setiap perusahaan harus memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek
bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas,
responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai
kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan pemangku
kepentingan (stakeholders).
a. Transparansi
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan
informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh
pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan
tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga
hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan
pemangku kepentingan lainnya.
b. Akuntanbilitas
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan
wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan
kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham
dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan
untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
c. Responsibilitas
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan
tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara
kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good
corporate citizen.
d. Independensi
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara
independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan
tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
e. Kewajaran dan Kesetaraan
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas
kewajaran dan kesetaraan.

7. BAB III
PENUTUP
3.1. Kesimpulan
Indonesia merupakan Negara yang sedang berjuang dan memiliki harapan
perekonomian dunia usaha semakin berkembang dan maju menuju Good Corporate
Governance (GCG). Maka prinsip-prinsip Good Corporate Governance hendaknya
ditegakkan dalam berbagai korporasi/ perusahaan. Adapun Prinsip-prinsip dalam Good
Corporate Governance yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta
kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability)
perusahaan dengan memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders).
Oleh karena itu penerapan Good Corporate Governance perlu didukung oleh tiga pilar
yang saling berhubungan, yaitu Negara (pemerintah), dunia usaha, dan masyarakat. Sehingga
apa yang dicita-citakan Indonesia menjadi dunia usaha yang Good Corporate Governance
dapat terwujud. Selain itu diperlukan integrasi yang baik antara Good Corporate Governance
dengan Good Governance. Good Governance sebagai upaya untuk mencapai pemerintahan
yang baik tercermin dalam berbagai bidang yang memiliki peran yang peting dalam gerak
roda pemerintahan di Indonesia yang meliputi: bidang politik, ekonomi, sosial, dan hukum.
3.2. Saran
Berbagai permasalahan nasional menjadi alasan belum maksimalnya good
governance. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip good governance maka tiga pilarnya yaitu
pemerintah, korporasi, dan masyarakat sipil saling menjaga, support dan berpatisipasi aktif
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dilakukan. Terutama antara pemerintah
dan masyarakat menjadi bagian penting tercapainya good governance. Tanpa good
governance sulit bagi masing-masing pihak untuk dapat saling berkontribusi dan saling
mengawasi. Good governance tidak akan bisa tercapai apabila integritas pemerintah dalam
menjalankan pemerintah tidak dapat dijamin. Hukum hanya akan menjadi bumerang yang
bisa balik menyerang negara dan pemerintah menjadi lebih buruk apabila tidak dipakai
sebagaimana mestinya. Konsistensi pemerintah dan masyarakat harus terjamin sebagai wujud
peran masing-masing dalam pemerintah. Setiap pihak harus bergerak dan menjalankan
tugasnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

8. DAFTAR PUSTAKA
http://www.banyumaskab.go.id/berita-378-pelaksanaan-good-governance--di-
indonesia.html
http://arjaenim.blogspot.co.id/2012/11/penerapan-konsep-good-governance-di.html
http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf