membahas tentang hubungan htn dengan han dan sumber hukum

1. Hubungan HAN
Dengan HTN dan
Sumber Hukum
Administrasi Negara

2. Hubungan HTN Dengan HAN
 Dari segi HISTORIS
– Sebelum adab ke 19 hukum administrasi negara
(HAN) masih menyatu dengan HTN, setelah abad
ke 19 HAN berdiri sendiri (revousi prancis).
 Dari segi OBYEK KAJIAN
– Baik HAN maupun HTN sama-sama mempelajari
negara, akan tetapi untuk HAN secara khusus
mempelajari negara dalam keadaan bergerak,
sedangkan HTN mempelajari negara dalam
keadaan diam (Oppenheim)

3.  ROMEYN
– HTN menyinggung dasar-dasar dari negara
(konstitusi) sedangkan HAN mengenai pelaksanaan
teknisnya (UU dan peraturan pelaksanaan).
 VAN VOLLENHOVEN
– Badan pemerintahan tanpa aturan hukum (HTN),
negara akan lumpuh karena badan itu tidak
mempunyai wewenang apapun atau wewenangnya
tidak berketentuan, dan badan pemerintah tanpa HAN
negara akan bebas sepenuhnya, karena badan itu
dapat menjalankan wewenangnya menurut
kehendaknya sendiri.

4.  Ten Berge:
– HAN merupakan perpanjangan dari HTN atau
hukum sekunder HTN.
 Kranenberg:
– Kita tidak mungkin mempelajari dgn baik HAN
tanpa didahului mempelajari HTN.
 W.F. Prins:
– Tidak mungkin menarik garis batas yg tegas
antara kedua bidang hukum ini krn memiliki
keterkaitan erat.

5.  Bagir Manan
– Keilmuan hukum yg mengatur tingkah laku
negara (alat perlengkapan negara)
dimasukkan ke dalam kelompok HTN.
– Keilmuan hukum yg mengatur tingkah laku
pemerintah (dalam arti administrasi
negara) masuk dalam kelompok HAN

6. Fungsi Ilmu HAN dan HAN

7. Fungsi HAN
Sebagai
Pedoman dan
Ukuran
Menjamin
keadilan
Hukum
Menjamin
Kepastian
Hukum

8. Pengertian Sumber Hukum
 Menjawab pengertian sumber hukum tidak
dapat dijawab secara sederhana karena
pengertian sumber hukum digunakan dalam
beberapa arti
 Bagir manan tanpa kehati-hatian dan
kecermatan yang mendalam mengenai apa
yang dimaksud dengan sumber hukum dapat
menimbulkan kekeliruan

9.  Menurut Sudikno Mertokusumo, kata sumber
hukum sering digunakan dalam beberapa
arti:
1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang
merupakan permulaan hukum, ex: kehendak
tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dll
2. Menunjukan hukum terdahulu yang memberikan
bahan-bahan pada hukum yang sekarang
berlaku, ex: hukum perancis, romawi dll

10. 3. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi
kekuataan berlakunya secara formal
kepada peraturan hukum, ex: penguasa,
masyarakat
4. Sebagai sumber darimana kita dapat
mengenal hukum, ex: dokumen, uu, batu
bertulis dll
5. Sebagai sumber terjadinya hukum, sumber
yang menimbulkan hukum

11. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan
aturan hukum serta tempat ditemukannya aturan-aturan hukum

12. Sumber Hukum Administrasi Negara
 Sumber Hukum Dalam Arti Materiil
– Faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi
pembentukan hukum (pembuatan UU, putusan
hakim dll) atau faktor-faktor yang ikut
mempengaruhi materi (isi) dari aturan tersebut
 Sumber Hukum Dalam Arti Formil
– Tempat atau sumber darimana suatu peraturan
memperoleh kekuatan hukum, ini berkaitan
dengan bentuk atau cara yang menyebabkan
peraturan hukum itu formal berlaku

13. Macam-macam Sumber Hukum Dalam
Arti Materiil
 Sumber Hukum Historis
 Sumber Hukum Sosiolgis
 Sumber Hukum Filosofis

14. Sumber Hukum Historis
 Dalam arti historis pengertian sumber hukum
memiliki dua arti :
1. Sebagai sumber pengenalan (tempat
menemukan) hukum pada saat tertentu
2. Sebagai sumber dimana pembuatan UU
mengambil bahan dalam membentuk
peraturan perundang-undangan

15. Sumber Hukum Sosiologis
 Pengertiannya meliputi faktor-faktor sosial yang
mempengaruhi isi hukum positif, artinya peraturan
hukum tertentu mencerminkan kenyataan yang
hidup dalam masyarakat
 Kenyataan yang hidup dalam masyarakat sebagai
dasar sosiologis harus termasuk pula
kecenderungan-kecenderungan dan harapan-
harapan masyarakat
 Diharapkan peraturan hukum yang dihasilkan akan
sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat

16. Sumber Hukum Filosofi
 Memiliki dua arti yaitu :
1. Sebagai sumber untuk isi hukum yang
adil
2. Sebagai sumber untuk mentaati
kewajiban terhadap hukum atau sebagai
sumber untuk kekuatan mengikat dari
hukum

17.  Menurut sudikno mertokusumo terkait
dengan sumber isi hukum :
1. Pandangan teokratis  isi hukum berasal
dari tuhan
2. Pandangan hukum kodrat  isi hukum
berasal dari akal manusia
3. Pandangan mazhab historis  isi hukum
berasal dari kesadaran hukum

18.  Sumber kekuatan mengikat dari kaidah
hukum bukan semata-mata didasarkan pada
kekuatan bersifat memaksa, tetapi karena
juga didorong oleh alasan kesusilaan atau
kepercayaan

19. Sumber Hukum Formil
 Sumber hukum formil, yaitu berbagai bentuk
aturan hukum yang ada
 Sumber hukum formil diartikan sebagai
tempat atau sumber dari mana suatu
peraturan tersebut memperoleh kekuatan
hukum
 Sumber hukum formil dalam HAN adalah :
peraturan perundang-undangan, praktek
administrasi negara, yurisprudensi dan
doktrin

20. Peraturan Perundang-undangan
 Bagir manan “peraturan perundang-
undangan sebagai hukum positif tertulis yang
dibuat, ditetapkan atau dibentuk pejabat
yang berwenang atau berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
tertentu dalam bentuk tertulis yang berisi
aturan tingkah laku yang berlaku atau
mengikat secara umum”

21.  Penjelasan pasal 1 angka 2 UU no 5 tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
“peraturan perundang-undangan adalah
semua peraturan yang bersifat mengikat
secara umum yang dikeluarkan oleh badan
perwakilan rakyat bersama pemerintah baik di
tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta
semua keputusan badan atau pejabat tata
usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di
tingkat daerah, yang juga mengikat umum”

22.  Secara formal UU adalah peraturan hukum
yang dibuat oleh lembaga legislatif bersama
eksekutif
 UU adalah produk dari pembuat UU dan
sebagai sumber hukum formal yang berlaku
umum, memuat peraturan hukum yang
mengikat warga

23. Praktik Administrasi Negara atau
Hukum Tidak Tertulis
 Meskipun UU dianggap sebagai sumber
hukum administrasi negara yang paling
penting, namun UU sebagai hukum tertulis
memiliki kelemahan
 Administrasi negara dapat mengambil
tindakan-tindakan yang dianggap penting
dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat, meskipun belum ada aturannya
dalam UU (tertulis)

24.  Tindakan tersebut melahirkan hukum tidak
tertulis , jika dilakukan secara teratur dan
tanpa keberatan atau banding dari warga
masyarakat
 Dikalangan penulis HAN, HAN tidak tertulis
dikenal dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik

25. Yurisprudensi
 Keputusan –Keputusan Hakim terdahulu
yang selalu diikuti hakim kemudian dalam
perkara yang sama.
 Dalam hal ini Keputusan Hakim TUN/HAN

26. Doktrin
 Pendapat pakar di bidang HAN
 Doktrin berlaku jika diterima masyarakat dan
tidak berlaku jika sudah tidak diterima
masyarakat. Jadi tidak perlu diundangkan
dan dicabut keberlakuannya.
 Doktrin dianggap sebagai sumber hukum
tambahan karena bukan merupakan sumber
langsung bagi suatu keputusan