Dokumen tersebut membahas tentang sistem penyelenggaraan latihan prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil golongan III. Terdiri dari empat agenda pembentukan karakter PNS yaitu sikap dan perilaku, nilai-nilai dasar, kedudukan dan peran PNS, serta habituasi. Juga membahas penguatan kompetensi teknis bidang tugas."
2. BIODATA
Nama : Ir. Made Bagus Budhardjo, MA
Pendidikan : S1 Teknik Sipil
S2 Urban Management
Riwayat Pekerjaan : Dit. Bina Program Cipta Karya (9 th)
PUSTRA PU (5 th)
Dit. TKTD Ditjen Cipta Karya (2 th)
Dit. Manjemen Kota Ditjen Perkotaan ( 2 th)
Dit. PR Wil. Barat, Ditjen PR (4 th)
BIPR , Ditjen PR (3 th)
Widyaiswara (6 th)
Alamat Kantor : Pusdiklat PU, Jl. Sapta Taruna
Kompleks PU, Pasar Jumat
Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Alamat Email : madegung@hotmail.com
4. TUJUAN PENGEMBANGAN PROGRAM LATSAR CPNS
TUJUAN : membentuk PNS profesional yang dibentuk oleh:
1. sikap dan perilaku displin PNS,
2. nilai-nilai dasar PNS,
3. kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan
4. menguasai kompetensi teknis bidang tugas
sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara
profesional sebagai pelayan masyarakat.
SASARAN : terwujudnya PNS profesional sebagai pelayan
masyarakat.
5. TUJUAN PENGEMBANGAN PROGRAM LATSAR CPNS
Kompetensi Yang Dibangun
“kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang
profesional”, yang diindikasikan dengan kemampuan:
1. Menunjukkan sikap perilaku dan disiplin PNS;
2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam
pelaksanaan tugas jabatannya;
3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS
dalam kerangka NKRI; dan
4. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis
yang dibutuhkan sesuai bidang tugas.
6. TUJUAN PENGEMBANGAN PROGRAM LATSAR CPNS
STRUKTUR KURIKULUM
A. Kurikulum Pembentukan Karakter PNS, yang terdiri dari:
1. Agenda Sikap dan Perilaku Displin PNS : TUS dan
Keprotokolan, Kes Jas & Men, Kesiapsiagaan
2. Agenda Nilai–Nilai Dasar PNS : ANEKA
3. Agenda Kedudukan dan Peran PNS Dalam NKRI:
Manjemen ASN, Pelayanan Publik, Whole of Government
4. Agenda Habituasi : aktualisasi melalui pembiasaan diri terhadap
kompetensi yang telah diperolehnya melalui berbagai mata Pelatihan
yang telah dipelajari
B. Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang
Tugas
7. TUJUAN PENGEMBANGAN PROGRAM LATSAR CPNS
TAHAP PEMBELAJARAN
Orientasi Peserta
Agenda I: Sikap
Perilaku
Agenda II: Nilai-Nilai
Dasar PNS
Agenda III: Kedudukan dan
Peran PNS dalam NKRI
Agenda IV
Habituasi
PNS
PROFESIONAL
YANG
BERKARAKTER
SEBAGAI
PELAYAN
MASYARAKAT
Evaluasi
Akhir
Penguatan Kompetensi
Teknis Bidang Tugas
8. KURIKULUM DAN PENYELENGGARAAN
Agenda I: Sikap Perilaku
Agenda II: Nilai-Nilai
Dasar PNS
Agenda III: Kedudukan dan
Peran PNS dalam NKRI
Agenda IV
Habituasi
Evaluasi
Akhir
PNS
PROFESIONAL
YANG
BERKARAKTER
SEBAGAI
PELAYAN
MASYARAKAT
(Materi Institusional: Kebijakan
Pengembangan SDM Aparatur dan MTSL)
1. Pembentukan karakter PNS
2. Penguatan Kompetensi Teknis Bidang
Tugas
Oreintasi Peserta
1. Teknis Umum/Administrasi; dan
2. Teknis Substantif.
(TUS dan Keprotokolan, Kesehatan
Jasmani&Mental , Kesamaptaan)
TERINTEGRASI
(ANEKA)
(Manjemen ASN, Pelayanan Publik, WOG)
Waktu Pelaksanaan Pelatihan Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas
Coach di tempat kerja
1. Mentor
2. Coach di tempat pelatihan
9. LOGO
HARI 1 HARI 2 HARI 3
1. Pembukaan 1. Dinamika Kelompok (6 JP)
Pembentukan Sikap dan
Perilaku Disiplin PNS (9 JP)
2. Ceramah Kebij Pengemb
SDM Aparatur (2 JP)
2. Konsepsi Aktualisasi (3 JP)
3. Overview Kebij
Penyelenggaraan Pelatihan (4
JP)
3. Ceramah MTSL (2 JP)
HARI 4 HARI 5 HARI 6
Pembent Sikap & Perilaku
Disiplin PNS (9 JP)
Pembent Sikap & Perilaku
Disiplin PNS (9 JP)
Pembent Sikap & Perilaku
Disiplin PNS (9 JP)
HARI 7 HARI 8 HARI 9
Akuntabilitas PNS (9 JP) Akuntabilitas PNS (9 JP)
Akuntabilitas PNS (6 JP)
Nasionalisme (3 JP)
HARI 10 HARI 11 HARI 12
Nasionalisme (9 JP) Nasionalisme (12 JP) Etika Publik (9 JP)
HARI 13 HARI 14 HARI 15
Etika Publik (9 JP)
Etika Publik (6 JP)
Komitmen Mutu (9 JP)
Komitmen Mutu (3 JP)
HARI 16 HARI 17 HARI 18
Komitmen Mutu (12 JP) Anti Korupsi (9 JP) Anti Korupsi (9 JP)
HARI 19 HARI 20 HARI 21
PEDULI
INOVATIF
INTEGRITAS PROFESIONAL
10. LOGO
HARI 19 HARI 20 HARI 21
Anti Korupsi (6 JP) Studi Lapangan Internalisasi
Nilai-Nilai Dasar PNS (9 JP)
Manajemen ASN (12 JP)
Ceramah MTSL (2 JP)
HARI 22 HARI 23 HARI 24
WoG (9 JP) WoG (9 JP) Pelayanan Publik (12 JP)
HARI 25 HARI 26 HARI 27
Studi Lapangan
Pembentukan Pengetahuan
Peran dan Kedudukan PNS
dalam NKRI (9 JP)
Penjelasan Aktualisasi (6 JP)
(Persiapan Ev. Akademik)
Evaluasi Akademik (5 JP)
Pembimbingan Rancangan
Aktualisasi (Mandiri)
Pembimb. Rancangan
Aktualisasi (Mandiri)
HARI 28 HARI 29 HARI 30
Pembimbingan Rancangan
Aktualisasi (9 JP)
Pembimbingan Rancangan
Aktualisasi (9 JP)
Evaluasi Rancangan
Aktualisasi (10 JP)
AKTUALISASI HARI 31 HARI 32
Agenda Habituasi Di Tempat
Kerja
(4 Bulan)
Pembimbingan Pra Evaluasi
Aktualisasi (2 JP)
Evaluasi Aktualisasi (10
JP)
HARI 33
PASCA DIKLAT
1. Review Kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan (2 JP)
2. Penutupan
11. EVALUASI PESERTA LATSAR
(AKHIR)
No Komponen Penilaian
Bobot
(%)
1 Sikap Perilaku (agenda 1) 10
2 Akademik (agenda 2 dan 3) 20
3 Aktualisasi (agenda 4) 50
4 Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas 20
Jumlah 100
14. Mata Diklat ini akan membahas bagaimana Pembentukan
Karakter melalui penanaman nilai-nilai Pancasila
dalam menumbuhkan nasionalisme Aparatur Sipil
Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan publik,
pelayan publik, dan sebagai perekat persatuan dan
kesatuan bangsa, beserta analisis dampaknya apabila
tidak diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan
jabatannya.
15. Tujuan Pembelajaran:
Setelah mengikuti pembelajaran
ini peserta
diharapkan mampu memahami
nilai-nilai Nasionalisme
Pancasila dan mampu
mengaktualisasikan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya
16. 1. memahami nilai-nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN.
INDIKATOR HASIL BELAJAR
2. memahami ASN sebagai pelaksana kebijakan publik;
4. memahami ASN sebagai pemersatu bangsa
3. memahami ASN sebagai pelayanan publik; dan
17. 1. Peranan Pancasila dalam menumbuhkan
nasionalisme ASN
2. ASN sebagai pembuat dan pelaksana
kebijakan publik
3. ASN sebagai pelayan publik
4. ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa
5. Implementasi nilai-nilai Nasionalisme
Pancasila dalam tugas jabatannya.
MATERI POKOK
19. MASALAH BANGSA
1. IDEALISME KEBANGSAAN MENURUN.
2. BERPIKIR MENGECIL / MEMECAH SIKAP KELIRU THD
OTODA.
3. GEJALA ETNISITAS.
4. DISIPLIN RENDAH RUSAK LINGKUNGAN.
5. KEPENTINGAN DIRI SENDIRI ATAU GOLONGAN.
NAT’L POWER
RENDAH
GLOBALISASI
20. NASIONALISME
SECARA
POLITIK
MANIFESTASI
KESADARAN
NASIONAL YANG
MENGANDUNG CITA-
CITA DAN PENDORONG
BAGI SUATU BANGSA
BAIK UNTUK MEREBUT
KEMERDEKAAN
MAUPUN SEBAGAI
PEDORONG UNTUK
MEMBANGUN
DDIRINYA MAUPUN
LINGKUNGAN
MASYARAKAT,
BANGSA DAN
NEGARANYA
SECARA
SEMPIT
SUATU SIKAP YANG
MENINGGIKAN
BANGSANYA
SENDIRI, SEKALIGUS
TIDAK MENGHARGAI
BANGSA LAIN
SEBAGAIMANA
MESTINYA
Nasionalisme berperan dalam pembinaan
kharakter bangsa, pengawal nation building,
dan pengerat integrasi nasional.
Pandangan tentang rasa cinta
yang wajar terhadap bangsa
dan negara, dan sekaligus
menghormati bangsa lain
SECARA
LUAS
21. LEMBAGA
ADMINISTRASI
NEGARA
PANDANGAN ATAU PAHAM KECINTAAN
MANUSIA INDONESIA TERHADAP BANGSA DAN
TANAH AIRNYA YANG DIDASARKAN PADA
NILAI-NILAI PANCASILA
DENGAN INDIKASI :
MENEMPATKAN PERSATUAN KESATUAN,
KEPENTINGAN DAN KESELAMATAN BANGSA DAN
NEGARA DI ATAS KEPENTINGAN GOLONGAN
MENUNJUKKAN SIKAP RELA BERKORBAN DEMI
KEPENTINGAN BNGSA DAN NEGARA DLLL
23. Fungsi Pancasila Dalam Kehidupan
Bangsa Indonesia
Pancasila sebagai Dasar Negara
Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia
Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa
24. ASNYANG MEMILIKI
NASIONALISME KUAT
ASN sebagai pelaksana
kebijakan publik
ASN sebagai pelayan
publik
ASN sebagai perekat dan
pemersatu bangsa
ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme
dalam menjalankan profesinya sebagai pelayanan publik yang berintegrasi.
ASN yang memahami dan memiliki kesadaran
memngimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan
tugasnya
SILA 1 SILA 2 SILA 3 SILA 4 SILA 5
25. CARA PANDANG (KEMAMPUAN) ORANG ATAU
KELOMPOK ORANG UNTUK MEMAHAMI KEBERADAAN
JATI DIRINYA SEBAGAI SATU BANGSA, SERTA
MEMANDANG DIRINYA DAN BERTINGKAH LAKU
SESUAI FALSAFAH HIDUP BANGSA DALAM
LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL
WAWASAN KEBANGSAAN
WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA
PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA
KEPENTINGAN DAN KESELAMATAN BANGSA DAN NEGARA
ATAS KEPENTINGAN PRIBADI ATAU KELOMPOK
RELA BERKORBAN UNTUK KEPENTINGAN BANGSA
26. MAKNA WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA
Mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar
menempatkan persatuan dan kesatuan serta
kepentingan dan keselamatan bangsa dan
negara di atas kepentingan pribadi dan
golongan.
27. PRINSIP WASBANG INDONESIA
• PENGORBANAN; KESEDIAAN MEREDUKSI
KEPENTINGAN PRIBADI-DAERAH-GOLONGAN DEMI
KEPENTINGAN BANGSA
• KESEDERAJATAN; KESEMPATAN YG SAMA UNTUK
BERPERAN DEMI BANGSA
• KEKELUARGAAN; KESEDIAAN UNTUK MENJALIN
HUBUNGAN HARMONIS DIANTARA SESAMA ANAK
BANGSA
28. NILAI DASAR WASBANG INDONESIA
1) Penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai mahluk
ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa;
2) Tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas,
merdeka, dan bersatu;
3) Cinta akan Tanah Air dan Bangsa;
4) Demokrasi atau Kedaulatan Rakyat;
5) Kesetiawanan Sosial;
6) Masyarakat adil dan makmur
LANDASAN WAWASAN KEBANGSAAN INDONESIA ADALAH
PANCASILA dan UUD 1945
29. FAKTOR MEMPERKOKOH WASBANG INDONESIA
1. Keutuhan dan kedaulatan wilayah;
2. Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan dasar dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, bernegara;
3. Konsep wawasan nusantara dan ketahanan nasional sebagai
acuan operasional;
4. Kekayaan budaya bangsa Indonesia sebagai perwujudan cipta, rasa,
dan karsa bangsa Indonesia
30. FAKTOR PENGHAMBAT WASBANG INDONESIA
1. Pikiran dan perasaan fanatisme kelompok atau golongan,
atau adat istiadat;
2. Pikiran dan perasaan kecemburuan sosial;
3. Kesenjangan pembangunan antar wilayah;
4. Kesenjangan sosial dan ekonomis antar golongan penduduk
5. Upaya –upaya untuk mengekang proses demokratisasi
dan desentralisasi
31. WAWASAN NUSANTARA
PANDANGAN YANG MENYATAKAN BAHWA NEGARA INDONESIA
MERUPAKAN SUATU SATU KESATUAN DIPANDANG SEGALA ASPEK
(POLITIK, SOSIAL BUDAYA, EKONOMI, PERTAHANAN DAN KEAMANAN)
32. LEMBAGA
ADMINISTRASI
NEGARA
Hakikat
kesamaan persepsi komponen bangsa sebagai dasar terbangunnya
rasa dan semangat kebangsaan dan kenusaan (nasionalisme) yang
tinggi dalam semua aspek kehidupan nasional.
hakikat Wawasan Nusantara menghendaki dimilikinya sikap untuk
segera mengakhiri kesetiaan terhadap kelompok (partai, golongan,
suku bangsa dan seterusnya) atau kepada perseorangan, begitu
kesetiaan terhadap bangsa dan negara diperlukan.
33. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya
berdasarkan ideologi nasionalnya yang dilandasi
oleh Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan
aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka,
berdaulat, dan bermanfaat serta menjiwai tata
hidup dan tindak kebijakannya dalam mencapai
tujuan nasional.
WAWASAN NUSANTARA
34. Tujuan Wawasan Nusantara:
1.Tujuan ke dalam Wawasan Nusantara:
Untuk mewujudkan kesatuan dalam segenap aspek
kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun
aspek sosial.
2.Tujuan ke luar Wawasan Nusantara:
Untuk ikut serta rnewujudkan kebahagiaan,
ketertiban, dan perdamaian seluruh umat manusia.
WAWASAN NUSANTARA
35. CAKUPAN WAWASAN NUSANTARA
1. Kesatuan Politik
2. Kesatuan Sosial Budaya
3. Kesatuan Ekonomi
4. Kesatuan Pertahanan Keamanan Negara
WAWASAN NUSANTARA
36. Wawasan kebangsaan ialah cara pandang bangsa
Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya
dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa
Indonesia di tengah-tengah lingkungan nusantara
itu
Wawasan Nusantara adalah cara pandang
Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai
satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan
Pertahanan Keamanan
38. ANIMISME
DINAMISME
PENGARUH AGAMA
- BUDHA ABAD KE 3
- ISLAM ABAD 7
- KRISTEN ABAD KE 16
ALIRAN KEPERCAYAAN :
KEJAWEN, SINDA WIWITAN
BENTUK NILAI-NILAI KETUHANAN DI INDONESIA
39. Pancasila menjadikan nilai-nilai moral ketuhanan sebagi landasan pengelolaan
kehidupan dalam konteks masyarakat yang majemuk, tanpa menjadikan salah satu
agama tertentu mendikte negara
Indonesia bukan negara sekuler sekaligus bukan negara agama
Nilai-nilai ketuhanan sebagai sila tertinggi di atas sila yang lain kehidupan berbangsa
dan bernegara memiliki landasan rohani dan moral yang kuat etos kerja
Implementasi menempatkan kekuasaan berada di bawah Tuhan dan rakyat .
Kekuasaan (jabatan) tidak hanya amanat rakyat tetapi juga amanat Tuhan
transparan dan akuntabel
Nilai ketuhanan etika sosial di masyarakat
Nilai ketuhanan menjiwai nilai-nilai lain yang dibutuhkan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara seperti persatuan,kemanusiaan, permusyawaratan
dan keadilan sosial.
Nilai Ketuhanan menjadi sila-sila yang lain dalam Pancasila
Nilai ketuhanan memperkuat pembentukan karakter dan
kepribadian, melahirkan etos kerja yang positif diri dan kekayaan alam
yang diberikan Tuhan untuk kemakmuran masyarakat
40. IMPLEMENTASI SILA KETUHAN YANG MAHA ESA DALAM
KEHIDUPAN SEHARI-HARI PADA ASN
1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketaqwaannya
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara
pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda
terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah
masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan
Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan
ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa kepada orang lain.
41. CONTOH CERITA KETELADANAN DALAM PENGALAMAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA
Kisah Nyata
Ketika Sultan HB IX terkena tilang di Pekalongan
Baca!! cari yang menunjukkan telah merapkan nilai Sila Ketuhanan YME
43. SEJARAH NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DALAM MASYARAKAT
INDONESIA
NASIONALISME INDONESIA NASIONALISME YANG TIDAK TERLEPAS DARI KEMANUSIAAN
UNIVERSAL DALAM PERGAULAN ANTARBANGSA
SILA 2 PANCASILA
44. 1. Ke dalam, pedoman negara dalam memuliakan nilai-nilai
kemanusiaan dan hak asasi, melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Keluar, pedoman politik luar negeri bebas aktif dalam rangka ‘ikut
serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial’
Bung Hatta
SILA KEDUA PANCASILA
45. NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DALAM
KEHIDUPAN BANGSA INDONESIA
KEMERDEKAAN INDONESIA MERUPAKAN UNGKAPAN
KEPADA DUNIA HARUS DIBANGUN BERDASARKAN
KESEDERAJATAN ANTAR BANGSA DAN EGALITARIANISME
ANTARUMAT MANUSIA
SEMANGAT NASIONALISME TIDAK BISA LEPAS DARI
SEMANGAT KEMANUSIAAN.
PEMBANGUNAN BANGSA : KEPEMERINTAHAN TAPI JUGA
MEMPERTIMBANGKAN BAGAIMANA MEMBANGUN
MANUSIA INDONESIA YANG ADA DI DALAMNYA
46. IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN
BERADAB PADA ASN
1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan
martabatnya sebagai mahluk tuhan oang maha esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap
manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan,
jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa-selira
5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan
9. Bangsa indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10.Mengembangkan sikap hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa
lain.
47. CONTOH CERITA KETELADANAN DALAM PENGALAMAN
KEMANUSIAAN
YAP THIAM HIEN: PEJUANG
HAM YANG MENJUNJUNG
KEMANUSIAAN DAN
KEADILAN
SI JALAK HARUPAT
HJ. ANDI RABIAH
SUSTER APUNG
Baca!! cari yang menunjukkan telah merapkan nilai Sila Kemanusiaan
yang Adil dan Beradab
49. MASA
PURBA
•DITEMUKANNYA FOSIL Pithecantrpus
Erectus yang kemudian akan
berevolusi menjadi manusia
•Homo sapiens berasal dari afrika
timur yang berigrasi
MASA PRA
SEJARAH
NUSANTARA
•Dataran Sunda merupakan awal
berkembangnya homo Sapiens
•Penyebaran manusia dr dataran
Sunda :- timur nenek moyang
penduudk Papua, kepualauan
melanesia, dan Aborigin, Barat:
Sumatera, smenanjung melayu,
muangthai hingga vietnam utara
•Ras manusia purba Sunda bercampur
dengan Mongoloid Purba
MASA
SEJARAH
NUSANTARA
•Fase ini ditandai dengan munculnya
prasati berhuruf pallawa dan
munculnya kerajaan-kerajaan
nusantara:
• Kerajaan Hindu: K.
Mulawarman, K tarumanegara
• Kerajaaan Budha: K.Sriwijaya, K
Kalingga, K. Majapahit, K.Kediri, K
singosari
•Kerajaan Islam: K. Samudra Pasai,
K. Demak dst
•Masa kolonalisme
• Portugis thn 1511, belanda hn
1596: 3G Gospel, Gold, Glory
SEJARAH NUSANTARA
DALAM KEBHINEKAAN
SILA 3
PANCASILA
50. Nasionalisme
Purba
(Archaic
Nationalism)
• Muncul dalam masyarakat yang sederhana,
kesadaran mengikuti struktur kesematan politik
yang dimungkinkan oleh rezim kolonialisme,
perkembangan sarana komunikasi, kapasitas
agen, dan jaringan nasional
• Bersifat lokalitas meskipun perlawanan tersebut
dapat berdampak dan mempengaruhi
perlawanan di daerah lain
• Banyak didukung /dilaksanakan oleh kounitas
keagamaan
• Ex: Perang Diponegoro ( 1825-1830), Perang
Paderi di Sumbar (1821-1838), Perang Antasari
di Bnajarmasin (1859-1862) dst
Nasionalisme
Tua
(Proto
nationalism)
• Gerakan sosial yang lebih terorganisir ex : SI
(Syarikat Islam), SDI (Syarikat Dagang Islam),
STOVIA, Muhammadiyah, Boedi Oetomo dst
• 2 faktor yang menjadi pemersatu
keheterogenitas kelompok:
• Agenda bersama: kemajuan, keesejahteraan
umu dan pentingnya persatuan
• Afiliasi (keanggotaan)ganda yang berfungsi
sebagai jembatan antar perhimmpunan:
• Ex:radicale concentrtie dalam volkraad
(semacam DPR) perwakilan dr SI, BU, ISDP
KESADARAN
NASIONALISME
DI INDONESIA
51. NASIONALISME INDONESIA PERSPEKTIF TEORITIS
Konsep nation state (negara bangsa):
Bangsa merupakan konsep budaya tentang suatu komunitas politis yang
secara keseluruhan dibayangkan (imagined) sebagai kerabat yang bersifat
terbatas dan berdaulat
kesamaan historis, mitos kebersamaan persada, sejarah, ekonomi
bersama, berbagi budaya, kebersamaan hak legal
Ben Anderson ,1911
Bangsa beroperasi prinsip kedekatan dan keakraban
Negara Kesamaan dan Kesetaraan di epan hukum dan keadilan
SILA 3 PANCASILA
52. KONTEKS INDONESIA
KESADARAN
NASIONAL
PEMBENTUKAN
KESATUAN BANGSA
REAKSI TERHADAP
KOLONIALISME
PERJUANGAN RAKYAT TERHADAP NEGARA TERJAJAH AWALNYA
DIORIENTASIKAN UNTUK MEMBENTUK NEGARA DALAM NEGARA
DENGAN TUJUAN MENGHILANGKAN KATA-KATA BELANDA DALAM
ISTILAH ‘HINDIA BELANDA’
HATTA, 1982
Terbentuknya komunitas bayangan (imagined) konsep ethno-
nationalism atau cultural nationalism Budi Oetomo ( kesamaan
etnis) , Syarikat Islam ( keagamaan)
53. Nasionalisme indonesia
Political Nationalism
Cultural Nationalism
KONSEP NEGARA PERSATUAN INDONESIA:
-Semangat mempertahankan warisan historis kekuasaan dan kebudayaan
sebelumnya, sebagai kemajemukan etnis, budaya dan agama
- pengakuan terhadap hak-hak usul dari daerah yang bersifat istimewa (psl 18
UUD 1945)
54. kebangsaan
Aliran Modernis
Aliran Perealis
Aliran Primordialis
Bangsa hasil dari modernisasi dan rasionalisasi
Bangsa merupakan pemberian historis yang terus
hadir dalam sejarah manusia dan memperlihatkan
kekuatan inheren pada masa lalu dan generasi masa
kini
( Clifford Geertz)
Bangsa dapat ditemukan di pelbagai jaman sebelum
periode modern
(Adrian Hasting)
Aliran Etnosimbolis
Gabungan dari ketiga teori
bangsa dari perspektif:
-primordialis: perlu memperhitungkan kekuatan efektif
yang berjangka panjang dr sentimen dan simbol etnis
- pereanialis: kehadiran politik etnis yag kompleks dalam
sejarah dan erannya meyediakan blokbangunan modern
-- moderni: pentingnya ideologi nasionalisme dan proses
baru seperti sekulerisasi, birokratisasi, industrialisasi
55. NILAI PERSATUAN INDONESIA DALAM MEMBANGUN SEMANGAT
NASIONALISME
Jadi gerombolan manusia, meskipun agamanya berwarna macam-macam, meskipun bahasanya
bermacam-macam, meskipun asal turunanya bermacam-bermacam, asal gerombolan manusia
itu mempunyai kehendak untuk hidup bersama itu adalah bangsa
Soekarno
Indonesia
Kehendak
Hidup
Bersama
Gotong
Royong
56. IMPLEMENTASI NIALAI-NILAI SILA PERSATUAN
INDONESIA PADA ASN
1. Mampu menempatkan persatuan , kesatuan, serta kepentingan dan
keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas
kepentingan pribadi atau golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, apabila
diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air
indonesia
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial .
6. Mengembangkan persatuan indonesia atas dasar bhineka tunggal ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.
57. Laksamana John Lie
“Patriotisme dan
nasionalisme warga
keturunan”
Sri Sultan
Hamengkubuwono IX
‘Menunjukkan rasa
memiliki dan mencintai
tanah air’
CONTOH CERITA KETELADANAN DALAM PENGALAMAN
PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL
Nurdin Abdullah
“Nasionalisme Tanpa
Batas”
Baca!! cari yang menunjukkan telah merapkan nilai Sila Persatuan
Indonesia
58. NILAI SILA KERAKYATAN YANG DIPIMPIN
OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN/PERWALAN
59. SIDANG BPUPKI 29 MEI 1945
PENTINGNYA KEDAULATAN RAKYAT SEBAGAI TUJUAN KEMERDEKAAN DAN
PERMUSYAWARATAN SEBAGAI SALAH SATU DASAR NEGARA
MUH YAMIN
PIDATO 1 JUNI 1945
SOEKARNO MEMASUKKAN PRINSIP MUFAKAT DAN DEMOKRASI SEBAGAI DASAR
KETIGA
SILA 4 PANCASILA
60. SUMBER-SUMBER KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA
KEBIASAAN
MUSYAWARAH DI
PEM DES
AJARAN ISLAM
TENTANG
PERSAUDARAAN
DAN KESAMAAN
DERAJAT
PAHAM DEMOKRASI
BARAT
BERPENGARUH PD
PERJUANAGAN
KEMERDEKAAN
KEHIDUPAN
DEMOKRASI DI
INDONESIA
61. Tiga prasyarat dalam pemerintahan yang demokratis, yakni
Kekuasaan pemerintah berasal dari rakyat yang
diperintah.
Kekuasaan itu harus dibatasi, dan
Pemeirntah harus berdaulat, artinya harus cukup kuat
untuk dapat menjalankan pemerintahan secara efektif
dan efisien
Ada 2 Model Demokrasi , yaitu:
majoritarian democracy (demokrasi yang lebih
mengutamakan suara mayoritas)
consensus democracy (demokrasi yang lebih
mengutamakan konsensus)- dilaksanakan di Indonesia
62. DEMOKRASI YANG DILAKSANAKAN DI INDONESIA
CIRI-CIRI
DEMOKRASI
PANCASILA
HIKMAH KEBIJAKSANAAN
PERMUSYAWARATAN
(KEKELUARGAAN)
KERAKYATAN
(KEDAULATAN RAKYAT)
Adanya penghormatan thd
suara rakyat
Negara menghendaki
persatuan di atas
kepentingan perseorangan
dan golongan
Penyel. Pem berdsr atas
kekeluargaan
-Landasan etis dalam
berdemokrasi
-Adanya wawasan dan
pengetahuan yang mendalam
dalam musyawarah atau
pengambilan keputusan.
63. IMPLEMENTASI NIALAI-NILAI SILA Kerakyatan yg Dipimpin
Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
1. Paham kedaulatan rakyat yang bersumber kepada nilai kebersamaan,
kekeluargaan, dan kegotongroyongan.
2. Musyawarah merupakan cermin sikap dan pandangan hidup bahwa
kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi.
3. Mendahulukan kepentingan Negara dan masyarakat
4. Menghargai kesukarelaan dan kesadaran daripada memaksakan sesuatu
kepada orang lain.
5. Menghargai sikap etis berupa tanggung jawab yang harus ditunaikan
sebagai amanat seluruh rakyat baik kepada manusia maupun kepada
Tuhannya.
6. Menegakkan nilai kebenaran dan keadilan dalam kehidupan yang bebas,
aman, adil dan sejahtera.
7. Menghargai perbedaan pendapat, tidak memaksa kehendak pada orang
lain.
8. Mengembangkan Sikap Demokrasi
64. Natsir dan Pancaran
Kepemimpinan yang hikmat
dan kebijaksanaan
CONTOH CERITA KETELADANAN DALAM PENGALAMAN
DEMOKRASI
Baca!! cari yang menunjukkan telah merapkan nilai Sila Kerakyatan Yang
Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam
Permusyawaratan/Perwakilan
66. HISTORIS
KEMAKMURAN
INDONESIA
ZAMAN PRA SEJARAH
ZAMAN PRA
MODERN
Sunda menjadi pusat
kehidupan dan
peradaban dunia
stlh berakhir jaman es
berkembang jaringan
perdagangan maritim
pulau
Indonesia terletak di
posisi silang dengan
jawa sebagai pusat
Terganggunya
perekonomian bangsa
karena kolonialisme
dam imperialisme
Munculnya
perkumpulan
perjuangan
kemerdekaan bagsa
SILA 5 PANCASILA
67. Sukarno • Marhaenisme
Hatta
• Perlunya kerjasama tolong
menolong dalam suasana
kederajatan dalam upaya
memperjuangkan keadilan
sosial dan kesejahteraan
Sutan
Syahrir
• ‘ negara kesjahteraan’
(Welfare State)
Gagasan keadilan sosial
dan kesejahteraan
68. PERSPEKTIF TEORI
Pra merkantilisme Merkantilisme Pasca merkantilisme
-Adanya ketimpangan
sistem produksi dan
distribusi dan dilegimitasi
oleh siste politik yang ada
yang disebabkan:
1. Perolehan dijadikan
tujuan
2. Akumulasi modal dan
kekayaan cenderung
tidak mengenal batas
3. Keuntungan sebagian
masyarakat diperoleh
atas kerugian orla
Liberalisasi
perdagangan dan
mengurangi peran
negara
- Merupakan kritk thd
merkantilisme
- Adam Smith dg “ The
teory of moral Sentiment”:
- Mekanisme pasar peru
adanya kondisi persaingan
sempurna
- Pemerintah mempunai
peran penting dalam
mendukung mekanisme
pasar sebagai suatu
instistusi sosial. Penyedia
sarpras public, penegakan
hukum dan keadilann
69. KEADILAN SOSIAL DALAM KERANGKA PANCASILA
Peran negara dalam
mewujudkan rasa keadilan
sosial
Perwujudan relasi yang adil semua
system kemasyarakatan
Proses fasilitasi akses atas informasi
layanan dan sumber daya yang
diperlukan
Dukungan atas partisipasi bermakna atas
pengambilan keputusan bagi semua orang
Dukungan atas partisipasi bermakna atas
pengambilan keputusan bagi smua orang
70. Beberapa bentuk intervensi yang bisa dilakukan oleh
Negara dalam mendorong terwujudnya keadilan dan
kesejahteraan sosial, yaitu;
Standar penghidupan minimum.
Upah untuk memenuhi keperluan hidup secara
sederhana dan layak ditetapkan batas upahnya dengan
peraturan yang bijaksana.
Pesangon (pensiun) bagi para orang tua.
Kebebasan dari kewajiban membayar pajak bagi mereka
yang minim penghasilannya.
Kerja 8 jam perhari bagi pekerja.
Anak anak dibawah usia 15 tahun tidak boleh menjadi
buruh.
Perempuan hamil tidak boleh bekerja.
Ada uang pengganti untuk ongkos berobat.
Ekstra gaji buruh yang mendapat kecelakaan.
71. beberapa tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara:
Membuat aturan pajak progresif.
Membuat UU sosial keselamatan kerja.
Menetapkan batas upah minimum.
Menghapus hukuman sanksi rodi dan segala bentuk
kerja paksa.
Mengeluarkan UU anti riba.
Peraturan yang mewajibkan semua orang untuk menye
kolahkan anaknya, dan bebas biaya sekolah bagi anak
miskin hingga umur 15 tahun (wajib belajar pendidikan
dasar).
Memerangi buta huruf melalui pengurusan rakyat dan
pendidikan umum.
72. PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI NILAI-NILAI KEADILAN SOSIAL BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DALAM MENJALANKAN TUGASNYA
1. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan dengan adil dalam bidang
hukum, ekonomi, kebudayaan, dan social.
2. Tidak adanya golongan tirani minoritas dan mayoritas.
3. Adanya keselarasan, keseimbangan, dan keserasian hak dan
kewajiban rakyat Indonesia.
4. Kedermawanan terhadap sesama, sikap hidup hemat, sederhana
dan kerja keras.
5. Menghargai hasil karya orang lain.
6. Menolak adanya kesewenang-wenangan serta pemerasan
kepada sesama.
7. Menjujung tinggi harkat dan martabat manusia.
73. Jembatan Tanipah, Kab. Barito Kuala Kalsel
dibangun tahun 2015, runtuh tgl 17 Agustus 2017
selaku calon PNS PUPR, bagaimana memandang kasus ini dikaitkan dengan nilai-
nilai pancasila dalam menjalankan tugasnya sebagai ASN, bagaimana
seharusnya?
TUGAS KELOMPOK
75. ASN Sebagai Pelaksana Kebijakan Publik
Thomas R. Dye : “public policy is whatever governments choose to do or not to do”,
Peter : “Public policy is the sum of activities of governments, whatever
acting directly or through agents, as it has on influence on the
lives of citizen.
William N. Dunn Kebijaksanaan Publik (Public Policy) : pedoman yang berisi nilai-nilai dan
norma-norma yang mempunyai kewenangan untuk mendukung
tindakan-tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya
James E Anderson a relative stable purposive course of action followed by an acor
or set of actors in dealing with a problem or atter of
concern
kebijakan publik suatu tindakan yang ditujukan secara spesifik yang
dilakukan negara untuk merespon suatu permasalahan
Pengertian Kebijakan Publik
76. Kebijakan diciptakan
oleh aparat
pemerintah
Kebijakan dapat bersifat: positif –>
respon terhada masalah melalui tindakan
Negatifrespon yang diberikan degan
tidak melakukan campur tangan
Kebijakan berkaitan dgn apa yang secara
aktual dilakukan oleh pemerintah
Kebijakan muncul karena tuntutan
kebijakan
Kebijakan merupakan pola yang dilakukan
oleh pemerintah
Kebijakan sebagai tindakan yang lebih
berorientasi pada pencapaian tujuan
bukan tindakan yang acak atau sporadis
77. Tujuan Kebijakan Publik
diperolehnya nilai-nilai oleh publik
baik yang bertalian dengan public
goods maupun public service (jasa
publik)
-Perumusan kebijakan
-Implementasi kebijakan
-Pengawasan dan penilaian hasil kebijakan
78.
79.
80. Pasal 10 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara salah satu fungsi ASN sebagai
pelaksana Kebijakan publik
ASN sebagai eksekutor yang melaksanakan segala peraturan
perundang-undangan yang menjadi landasan kebijakan publik di
berbagai bidang dan sektor pemerintahan
PENEGASAN ASN SEBAGAI PELAKSANA KEBIJAKAN PUBLIK
81. Prinsip Pelaksana kebijakan publik
ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada
kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik,
bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan
kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral dan golongan.
ASN harus berintegritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Yaitu
yang memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan
kewibawaan dan kejujuran sebagai wujud keutuhan prinsip moral dan
etika bangsa dalam kehidupan bernegara.
82. Strategi Penataan PKL di Kota Bandung
KABUPATEN BANTAENG:
BUKAN CUMA MURID,MUTU DAN STATUS GURU PUN
DITINGKATKAN
(Inovasi Membangun Sektor Pendidikan)
Best Practices
84. negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik Pelayanan publik kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.
Penyelenggara pelayanan publik disebut Penyelenggara setiap institusi
penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan
hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik
PELAYANAN PUBLIK
85. ASN Profesional
Lima aspek tuntutan yang harus diperhatikan untuk melakukan reformasi
birokrasi dalam rangka mendorong agar pegawai ASN dapat bekerja secara
profesional:
Adanya tuntutan dari masyarakat untuk menerapkan prinsip good
governance dan mendorong agar rekrutmen pegawai ASN jauh dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetapi lebih didasarkan pada
sistem merit (kompetensi).
Adanya kritik dari masyarakat bahwa kualitas pelayanan publik semakin
menurun.
Adanya tuntutan bahwa aparat pemerintah seharusnya lebih memiliki
sense of crisis sehingga memahami apa yang harus dilakukan dalam
situasi krisis.
Aparat pemerintah dituntut dapat bekerja secara profesional dengan
mengedepankan prinsip publicaccountability dan responsibility.
Masyarakat sebagai pihak yang dilayani menuntut agar pemerintah lebih
memperhatikan aspirasi mereka.
86. ASN yang Melayani Publik
Sedangkan pelayanan masyarakat (publik) adalah segala bentuk
pelayanan sektor publik yang dilaksanakan aparatur pemerintah,
termasuk aparat yang bergerak di bidang perekonomian dalam
bentuk barang dan jasa, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Menurut Arif Faizal dan Sujudi (1995) secara umum wujud pelayanan
yang didambakan masyarakat adalah sebagai berikut:
Adanya kemudahan mendapatkan pelayanan
Memperoleh pelayanan secara wajar
Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap
kepentingan yang sama
Pelayanan yang jujur dan terus terang
Pelayanan yang bermutu
87. Pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberi kepuasan
yang optimal dan terus-menerus bagi pelanggan, yang memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
Adanya standar pelayanan;
Bertujuan memuaskan pelanggan;
Pelayanan sesuai standar yang ada;
Bila belum ada standar pelayanan, maka pelayanan prima adalah
pelayanan yang dianggap terbaik oleh instansi yang bersangkutan,
tetapi harus dilanjutkan dengan menyusun standar pelayanan;
88. Syarat minimum SPM sebagai diatur di dalam UU Pelayanan Publik
pasal 21 meliputi:
dasar hukum;
persyaratan;
sistem, mekanisme, dan prosedur;
jangka waktu penyelesaian;
biaya/tarif;
produk pelayanan;
sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
kompetensi pelaksana;
pengawasan internal;
penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
jumlah pelaksana;
jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan
dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan
risiko keragu-raguan; dan
evaluasi kinerja pelaksana
89. Hak-hak masyarakat sebagai konsumen dalam pelayanan publik (pasal
18 UU Pelayanan Publik):
Mengetahui kebenaran standar isi pelayanan
Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan
Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang diajukan
Mendapat advokasi, perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan
Memberitahukan kepada pimpinan penyelenggara untuk
memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak
sesuai dengan standar pelayanan
Memberitahukan kepada pelaksana untuk memperbaiki pelayanan
apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar
pelayanan
Mengadukan pelaksana yang melakukan penyimpangan standar
pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada
penyelenggara dan ombudsman
Mengadukan penyelenggara yang melakukan penyimpangan standar
pelayanan dan/atau tidak memperbaiki pelayanan kepada pembina
penyelenggara dan ombudsman
Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan
tujuan pelayanan.
90. ASN Berintegritas Tinggi
Kode etik dan kode perilaku ASN (pasal 5 UU ASN ), yaitu:
Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas
tinggi;
Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang
Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan etika pemerintahan;
Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung
jawab, efektif, dan efisien;
Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan
tugasnya;
Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan;
Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan,
dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat
bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas
ASN; dan
Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin
91. Memiliki Integritas artinya memiliki kemampuan di
antaranya:
Mempertahankan keyakinannya secara terbuka dan
berani.
Mendengarkan kata hati dan menjalani prinsip-prinsip
hidup.
Bertindak secara terhormat dan benar..
Terus membangun dan menjaga reputasi baik.
92. Prinsip-prinsip etika pelayanan sebagai berikut (dalam Sudana 2009):
Pelayanan terhadap publik harus diutamakan;
Rakyat adalah berdaulat, dan mereka yang bekerja di dalam pelayanan
publik secara mutlak bertanggung jawab kepadanya;
Hukum yang mengatur semua kegiatan pelayanan publik. Apabila hukum
atau peraturan yang ada bersifat jelas, maka kita harus mencari cara terbaik
untuk memberi pelayanan publik;
Manajemen yang efesien dan efektif merupakan dasar bagi administrator
publik. Penyalahgunaan, pemborosan, dan berbagai aspek yang merugikan
tidak dapat ditolerir;
Sistem merit dan kesempatan kerja yang sama harus didukung,
diimplementasikan dan dipromosikan;
Mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan pribadi tidak dapat
dibenarkan;
Keadilan, kejujuran, keberanian, kesamaan, kepandaian, dan empathy
merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan secara aktif harus
dipromosikan;
Kesadaran moral memegang peranan penting dalam memilih alternatif
keputusan;
Administrator publik tidak semata-mata berusaha menghindari kesalahan,
tetapi juga berusaha mengejar atau mencari kebenaran
93. a. kepentingan umum;
b. kepastian hukum;
c. kesamaan hak;
d. keseimbangan hak dan kewajiban;
e. keprofesionalan;
f. partisipatif;
g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h. keterbukaan;
i. akuntabilitas;
j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok
rentan;
k. ketepatan waktu; dan
l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.
ASAS PENYELENGGARAAN
94. Dimensi Kualitas Pelayanan Publik :
-Ketepatan waktu pelayanan
-Akurasi pelayanan
-Kesopanan, keramhan dalam memberikan pelayanan
-Tanggungjawab
-Kelengkapan
-Kemudahan mendapatkan pelayanan
-Variasi model pelayanan
-Pelayanan pribadi
-Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan
-Atribut pendukung pelayanan lainnya
Gasperz dalam Lukman (1998:8)
Kualitas layanan bagaimana pelayanan itu diberikan
oleh anggota dan sistem yang dipakai dalam organisasi
95. Pelayanan Publik
Paradigma pelayanan publik yang
berorientasi pada kepuasan
pengguna layanan (customer driven
government)
Paradigma yang berorientasi pada
pengelola pelayanan
96. Sebagai pelayan publik:
bersikap adil dan tidak diskriminasi dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat.
profesional dan berintegritas dalam memberikan
pelayanan.
menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak
korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik.
97. TUGAS KELOMPOK
Bagaimana bentuk implementasi pasal 18 UU Pelayanan
Publik yang secara eksplisit dapat Anda lakukan sebagai
ASN PUPR?
99. ASN pemersatu bangsa
UU no 5 Tahun 2014 psl 66 ayat 1, 2:
PNS akan senantiasa etia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945,
negara dan Pemerintah
Peran ASN sebagai
pemersatu bangsa
Asas, prinsip, nilai
dasar, kode etik
dan kode perilaku.
100. Potensi Perusak Persatuan
Konflik pemekaran wilayah
Kemajuan Tekonologi
informasi dan Komunikasi
Adanya kelompok yang tidak
setuju dg ideologi negara
Pancasila
Konflik Pilkada dst..
101. .
ASN pemersatu bangsa dan negara
memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang
kuat, memiliki kesadaran sebagai penjaga kedaulatan negara,
menjadi perekat bangsa dan mengupayakan situasi damai di
seluruh wilayah Indonesia, dan menjaga keutuhan NKRI
102. PERAN ASN DALAM MENCIPTAKAN KONDISI
DAMAI
1. Bersikap netral dan adil
2. Mengayomi kepentingan kelompok minoritastidak
membuat kebijakan diskriminatif
3. Menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat
103. TUGAS KELOMPOK
Identifikasi beberapa hal yang berpotensi merusak
persatuan dan kesatuan bangsa, baik dari internal maupun
eksternal, bagaimana pemecahannya sebagai ASN PUPR
Bagaimana bentuk implementasi pasal 18 UU Pelayanan
Publik yang secara eksplisit dapat Anda lakukan sebagai
ASN PUPR?
106. Setiap peserta membuat tulisan pendapatnya sendiri
tentang NASIONALISME:
a. Pengertian Nasionalisme
b. Bagaimana Nasionalisme dapat diterapkan oleh
saudara sebagai PNS PUPR
c. Apa harapan saudara dari pembelajaran Nasionalisme
PENDAPAT PESERTA
107. MASALAH BANGSA DAN NEGARA
Dari hasil survey salah satu televisi swasta nasional, di dapatlah 10 masalah
terbesar bangsa indonesia.
1) Korupsi
2) Kemiskinan
3) Sistem Pendidikan
4) Pengangguran
5) Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Buruk
6) Tingginya Harga Pangan
7) Bencana Alam/Kerusakan Lingkungan
8) Kelaparan dan Krisis Pangan
9) Krisis Kepemimpinan
10) Timbulnya pemberontakan di daerah
11) Terjadinya tawuran atau perkalian antar desa/kampong
12) Kasus SARA yang Merajalela
108. PENGERTIAN
Nasionalisme:
Pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan
negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain
Nasionalisme Pancasila:
Pandangan kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan
tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila
109. NILAI-NILAI PANCASILA dalam Nasionalisme:
Menempatkan persatuan-kesatuan;
Menempatkan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara diatas
kepentingan pribadi atau golongan;
Menunjukan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara;
Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak
merasa rendah diri;
Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama
manusia dan bangsa;
Menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia;
Mengembangkan sikap tenggang rasa.
110. Pancasila sebagai Dasar Negara:
Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan
negara. Dengan tujuan, pancasila digunakan sebagai dasar
untuk mengatur penyelenggaraan suatu negara.
Pengertian Pancasila Sebagai dasar negara yang dimaksud
sesuai dengan bunyi pembukaan pada UUD 1945 Alenia IV
"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara
Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasar kepada :
Ketuhanan Yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab,
persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan,
serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."
111. Pancasila Sebagai Idiologi Bangsa Indonesia:
Pancasila mempunyai nilai-nilai yang baik, luhur, dan
dianggap menguntungkan masyarakat sehingga diterima
nilai-nilai tersebut sebagai nilai bersama masyarakat
bangsa Indonesia.
Sekelompok masyarakat bangsa menjadikan nilai dalam
ideologi sebagai nilai bersama maka ideologi tersebut
menjadi ideologi bangsa atau ideologi nasional bangsa
yang bersangkutan
112. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa
Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau way of
life adalah semua aktifitas kehidupan bangsa Indonesia
sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila dari pancasila,
karena pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang
dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia
sendiri.
113. Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia
Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia adalah
perwujudan dari nilai-nilai budaya milik bangsa Indonesia
sendiri yang di yakini kebaikan dan kebenarannya.
Pancasila merangkum nilai - nilai yang sama yang terkandung
dalam adat - istiadat, kebudayaan, dan agama – agama
yang ada di Indonesia
114. Wawasan Kebangsaan:
Cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD
1945 tentang diri dan lingkungannya dalam mengekspresikan diri
sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungan nusantara
Indonesia
Wawasan Nusantara:
Cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang meliputi
darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik,
ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan
115. Pelaksanaan Kebijakan Publik
Melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang
menjadi landasan kebijakan publik di berbagai bidang dan
sektor pemerintahan
Kebijakan Publik:
Suatu tindakan yang ditujukan secara spesifik yang dilakukan
oleh negara untuk merespon suatu permasalahan untuk
kepentungan masyarakat secara luas.
116. Pelayanan publik yang didambakan oleh masyarakat :
(Arif Faisal dan Sujud,1995)
Adanya kemudahan mendapatkan pelayanan;
Memperoleh pelayanan secara wajar;
Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan
yang sama;
Pelayanan yang Jujur dan terus terang;
Pelayanan yang bermutu.
117. Merkantilisme adalah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan suatu negara didasarkan
pada kekayaan (modal) dibandingkan dengan negara-negara lain.
Salah satu prinsip utama dari merkantilisme adalah bahwa permainan ekonomi global
zero-sum:
Merkantilisme adalah suatu sistem politik ekonomi yang sangat mementingkan
perdaganganinternasional dengan tujuan untuk memperbanyak aset dan modal yang dimiliki
suatu negara.Merkantlisme tertuang dalam peraturan negara yang berbentuk proteksionisme
dan politik kolonial demi neraca perdagangan yang menguntungkan. Pemerintah negara
mendukung ekspor dengan insetif dan menghadang impor dengan tarif. Contoh negara yang
menganut paham merkantilisme adalah Inggris, Belanda, Portugal, Perancis, dan Spanyol.
Kapitalisme secara etimologis berasal dari kata caput, yang artinya kepala, kehidupan,
dankesejahteraan. Makna modal dalam kapital, seharusnya diinterprestasikan sebagai titik
kesejahteraan, dengan makna kesejahteraan, definisi kapital mulai dikembangkan dengan
artiakumulasi keuntungan yang diperoleh dalam setiap transaksi ekonomi. Oleh sebab
itu,interprestasi awal dari kapitalisme adalah proses pengusahaan kesejahteraan untuk
bisamemenuhi kebutuhan. Dalam definisi ini sebetulnyakapitalisme mempunyai definisi
yangkonstruktif-manusiawi. Kapitalisme didefinisikan sebagai paham yang mau melihat
sertamemahami proses pengambilan dan pengumpulan modal balik (tentu saja yang
sudahdikumpulkan secara akumulatif) yang diperoleh dari setiap transaksi komoditas
ekonomi. Padasaat itu pula, kapitalisme tidak hanya dilihat sebagai ideologi teristis tapi
berkembang menjadi paham yang mempengaruhi perilaku ekonomi manusia. Contoh
negara yang menganut paham kapitalisme adalah AS, Inggris, dan Jerman.
