Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas latar belakang dan tujuan pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan III di Indonesia. 2. Pelatihan ini bertujuan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN seperti akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. 3. Dokumen ini juga memaparkan rencana pelaksanaan

1. 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar secara geografis yang
terdiri dari ribuan pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke.
Kekayaan alam Indonesia membutuhkan pengelolaan yang baik demi
mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Negara
Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan
perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk jaminan
terhadap kesehatan, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang
berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, ada pula tujuan bangsa Indonesia sebagaimana tercantum
pada Pembukaan UUD 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Dalam rangka menwujudkan tujuan nasional tersebut, maka dibutuhkan
Aparatur Sipil Negara.
Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan pelayan masyarakat / abdi
negara yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik dalam
rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan
dalam UndangUndang No 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa untuk
memenuhi tuntutan nasional dan tantangan global dalam mewujudkan
Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, maka
Pemerintah Pusat merasa perlu menetapkan Aparatur Sipil Negara sebagai
profesi yang memiliki kewajiban mengelola, mengembangkan diri serta wajib
mempertanggungjawabkan kinerja selain menerapkan prinsip merit dalam
pelaksanaan Manajemen ASN.
Pegawai ASN mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan
publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Tugas
pelayanan publik dilakukan dengan memberikan pelayanan atas barang,
jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan pegawai ASN.

2. 2
Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan
fungsi umum pemerintahan yang meliputi pendayagunaan kelembagaan,
kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan
tugas pembangunan tertentu dilakukan melalui pembangunan bangsa serta
melalui pembangunan ekonomi dan sosial yang diarahkan meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat bangsa Indonesia.1
Oleh karena itu seorang ASN sebagai pelaksana kebijakan dituntut
memiliki kualifikasi, kompetensi, dan kinerja agar mampu menyelenggarakan
pelayanan publik bagi masyarakat dan menjalankan peran sebagai unsur
perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena
itu, setiap calon ASN haruslah mengikuti Pembelajaran Pelatihan Dasar
Calon PNS.
Seorang ASN dituntut tidak hanya melayani dirinya sendiri namun
melayani masyarakat. Saat ini pelayanan kepada masyarakat belum optimal
seperti yang tertuang pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang
pelayanan publik. Mental ASN masih belum kuat, etika dan moralitas masih
rendah (ditandai dengan maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme), masih
kurangnya pelayanan publik, ketidakramahan pegawai dalam melayani
masyarakat dan masih banyaknya pungutan liar. Hal ini menunjukkan ASN
belum memahami, menginternalisasikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai
dasar profesi. Oleh karena itu, perlu adanya sebuah aktualisasi dalam
pembelajaran seorang calon birokrat agar memiliki wawasan kebangsaan,
memiliki etika dan budaya kerja yang baik, seluruh kegiatan dapat
dipertanggungjawabkan, memiliki komitmen mutu dan bebas serta
manyadari pentingnya memeberikan pelayanan prima.
Pembentukan ASN yang profesional diperlukan adanya sebuah
pembaharuan yang didukung oleh semua pihak. Proses peneyelenggaraan
prajabatan pola baru ini diharapkan dapat membentuk generasi yang mampu
membawa perubahan untuk bangsa ini. Peserta latsar ini dituntut untuk dapat
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN di tempat kerja.. Hal ini
1 Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil
Negara.

3. 3
diharapkan calon-calon Apatur Sipil Negara dapat melaksanakan secara
langsung dan menerapkan nilai-nilai dasar profesi ASN sehingga tertanam
kuat dalam dirinya. Nilai-nilai dasar dasar tersebut diantaranya Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi (ANEKA) serta
ASN juga harus mengetahui kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yaitu
whole of government, manajemen ASN dan pelayanan publik.
Dalam rangka mewujudkan penguatan nilai-nilai dan pembangunan
karakter tersebut maka pada masa percobaan, CPNS di haruskan
memahami setiap mata pelatihan yang meliputi:2
1. Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Sikap Perilaku Bela Negara
yang dirancang dan disampaikan secara terintegrasi untuk mencapai
tujuan kurikulum agenda Sikap Perilaku Bela Negara dengan memberi
penekanan pada kemampuan praktik, yang meliputi:
a. Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara;
b. Analisis Isu Kontemporer; dan
c. Kesiapsiagaan Bela Negara.
2. Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar PNS yang
dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam satu kesatuan untuk
mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar
PNS, dengan memberi penekanan pada kemampuan dalam memaknai
dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS, yang meliputi:
a. Akuntabilitas;
b. Nasionalisme;
c. Etika Publik;
d. Komitmen Mutu;
e. Anti Korupsi; dan
f. Studi Lapangan terkait dengan niali-nilai dasar ASN
3. Mata Pelatihan untuk pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS
dalam NKRI yang dirancang dan disampaikan secara terpisah dalam
satu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran agenda
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI, dengan memberi penekanan
2 Lampiran Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III. Sub Bab Mata
Pelatihan. Hal. 13.

4. 4
pada kemampuan berpikir kritis terhadap konsep dan praktik
penyelenggaraan pemerintahan, yang meliputi
a. Whole of Government;
b. Manajemen ASN; dan
c. Pelayanan Publik.
Pada pembelajaran Agenda Habituasi peserta melakukan kegiatan
pembelajaran aktualisasi nilai-nilai dasar pada pelatihan yang telah
dipelajari.3 Aktualisasi memiliki pengertian sebagai suatu proses untuk
menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait
substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dapat aktual/ nyata/ terjadi/
sesungguhnya ada. Dengan kata lain aktualisasi adalah suatu bentuk
kemampuan peserta dalam menerjemahkan teori ke dalam praktik,
mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan.
Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut di atas, maka penulis
sebagai peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan III, diharuskan untuk
merancang aktualisasi dengan tujuan pelaksanaan aktualisasi ini akan di
laksanakan di Rumah Sakit Daerah Lakipadada. Dari hasil aktualisasi ini
diharapkan dapat menjalankan nilai-nilai profesi ASN yaitu Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti korupsi (ANEKA) serta
mengetahui kedudukan dan peran PNS dalam NKRI (Whole of Government,
Managemen ASN, dan Pelayanan Publik) sehingga hasil kegiatan dapat
terlaksana secara optimal dan diharapkan dapat menjadikan ASN yang
professional yang mampu memberikan pelayanan publik secara maksimal.
B. Tujuan dan Manfaat Aktualisasi
1. Tujuan Aktualisasi
Adapun tujuan umum aktualisasi pada kegiatan pelatihan dasar CPNS
Golongan III adalah mengidentifikasikan nilai-nilai dasar profesi PNS,
kedudukan dan peran PNS dalam NKRI serta mengaktualisasikannya.
Sedangkan tujuan khusus yang hendak di capai adalah sebagai berikut:
a. Untuk memahami konsepsi pembelajaran habituasi;
b. Untuk memahami tahapan kegiatan pembelajaran aktualisasi; dan
c. Untuk melaksanakan tahapan pembelajaran aktualisasi:
 menyusun rancangan aktualisasi;

5. 5
 mempresentasikan rancangan aktualisasi;
 melaksanakan aktualisasi;
 menyusun laporan aktualisasi;
 mempresentasikan laporan aktualisasi.
2. Manfaat Aktualisasi
Diharapkan dengan terlaksananya kegiatan ini dapat memberi
manfaat bagi peserta dalam mengaktualisasikan sikap perilaku bela
negara, nilai-nilai dasar PNS (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi) serta kedudukan dan peran PNS dalam
NKRI (Whole of Government, Manajemen ASN, dan Pelayanan Publik)
yang mendasari kegiatan bermanfaat bagi stakeholder dan/atau pimpinan,
berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta
memperkuat nilai organisasi.
C. Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan ini meliputi aktualisasi mata pelatihan untuk
pembelajaran agenda Sikap Perilaku Bela Negara, aktualisasi Mata Pelatihan
untuk pembelajaran agenda Nilai-Nilai Dasar PNS, aktualisasi mata pelatihan
untuk pembelajaran agenda Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI serta
mata pelatihan untuk agenda Habituasi yang dilaksanakan selama 30 hari kerja
di satuan kerja, namun dalam pembuatan rancangan ini berdasar pada Studi
lapangan yakni di Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
BAB II

6. 6
GAMBARAN UMUM ORGANISASI
A. Sejarah RSUD Lakipadada
Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada awal berdirinya adalah rumah
sakit tipe D, kemudian di tingkatkan pelayanannya menjadi rumah sakit kelas
C serta diproyeksikan sebagai rumah sakit rujukan untuk wilayah Kabupaten
Tana Toraja dan sekitarnya. Pada saat ini saja potensi pasar yang dilayani
khususnya di wilayah Tana Toraja dan wilayah Toraja Utara masih cukup
besar, mengingat daerah ini merupakan salah satu daerah yang berkembang
cepat baik dari segi pemukiman maupun untuk daerah wisata. Oleh sebab itu
RSUD Lakipadada semakin meningkatkan kinerjanya untuk dapat memberikan
pelayanan yang semakin bermutu sehingga dapat memuaskan masyarakat
yang dilayaninya. RSUD Lakipadada merupakan rumah sakit milik pemerintah
Kabupaten Tana Toraja yang berlokasi di Jalan Pongtiku, Kelurahan
Tambunan, Kecamatan Makale Utara, berjarak kurang lebih 6 km dari ibukota
kabupaten dengan luas tanah 40.557 m².
RSUD Lakipadada dibangun pada tahun 1987 atas bantuan Bank
Dunia. Kegiatan pelayanan kesehatan diawali dengan rawat jalan pada bulan
Januari 1989 dan dilanjutkan dengan rawat inap pada bulan April 1989.
Diresmikan tanggal 18 Januari 1990 oleh Menteri Kesehatan RI menjadi
Rumah Sakit Umum kelas D dengan kapasitas 50 tempat tidur. Berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 397/MENKES/SK/IV/94, tanggal 28 April
1994 ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C dengan kapasitas 54
tempat tidur. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, tahun 1996/1997
diadakan penambahan gedung perawatan kelas utama (VIP) atas bantuan
dana dari APBN, APBD Tk. I dan II. Tahun 2003 dibangun Gedung Perawatan
Anak dan Bedah dengan kapasitas 48 tempat tidur. Tahun 2003 ditingkatkan
menjadi Badan Pengelola RSUD Lakipadada Sesuai surat keputusan Bupati
Tana Toraja Nomor 821-21-6 Tanggal 14 Februari 2002 dan Terakreditasi 5
pelayanan (Administrasi, Pelayanan Medik, Rekam Medik, UGD dan
Keperawatan) pada tanggal 8 Februari 2008. Pada bulan Desember Tahun
2011 dengan berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2010
tentang struktur kelembagaan berubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah
Lakipadada. Pada bulan Februari 2012 diadakan penambahan gedung

7. 7
perawatan utama Krisan dengan kapasitas 9 tempat tidur. Kemudian pada
tahun 2012/2013 diadakan penambahan gedung perawatan utama (VIP) atas
bantuan dana dari APBN, APBD Tk I dan II dengan kapasitas 17 (tujuh belas)
tempat tidur. Sretiap tahunnya, total kapasitas yang dimiliki oleh RSUD
Lakipadada semakin meningkat. Pada tahun 2015 total kapasitas tempat tidur
sebesar 204 tempat tidur, lalu tahun 2016 sebanyak 196 tempat tidur, tahun
2017 sebanyak 201 tempat tidur, dan pada tahun 2018 sebanyak 192 tempat
tidur.
Pada tanggal 7 Juli 2015, RSUD Lakipadada ditetapkan oleh Bupati
Tana Toraja menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tetapi
implementasi mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2016.
RSUD Lakipadada juga berkomitmen untuk senantiasa mengupayakan
keselamatan pasien dan karyawan dan kepuasan pelanggan serta perbaikan
yang berkesinambungan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan
teknologi dan kebutuhan pelanggan. Komitmen ini ditunjukkan dengan
keberhasilan RSUD Lakipadada meraih akreditasi dengan lulus Tingkat Utama
4 Bintang Versi 2012 yang dikeluarkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit
(KARS) yang berlaku sampai dengan 4 Desember 2020.
B. Visi RSUD Lakipadada
“Terwujudnya Pelayanan Bermutu dan Terjangkau.”
C. Misi RSUD Lakipadada
1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
3. Meningkatkan Kemampuan Profesional Medis, Para Medis dan Non Medis
D. Motto RSUD Lakipadada
“Hari Ini Baik, Besok Lebih Baik”

8. 8
E. Jenis Pelayanan
Pelayanan kesehatan dilaksanakan melalui instalasi rawat jalan, rawat
inap dan penunjang pelayanan. Secara umum, jenis pelayanan yang diberikan
berupa:
1. Instalasi Rawat Jalan melalui :
a. Poliklinik Gigi dan Mulut
b. Poliklinik Penyakit Dalam
c. Poliklinik Anak
d. Poliklinik Bedah
e. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan
f. Poliklinik THT
g. Poliklinik Saraf
h. Poliklinik Mata
i. Poliklinik Jiwa
2. Instalasi Rawat Inap sebanyak 192 Tempat Tidur
3. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat diselenggarakan 24 jam setiap
harinya.
4. Pelayanan Bedah Sentral diselenggarakan 24 Jam setiap harinya.
5. Pelayanan Penunjang Medik, meliputi:
a. Pelayanan Radiologi
b. Pelayanan Laboratorium
c. Pelayanan Farmasi
d. Pelayanan Rehabilitasi Medik
e. Pelayanan Instalasi Gizi
f. Pelayanan Unit Transfusi Darah Rumah Sakit (UTD-RS)
6. Pelayanan Penunjang Non Medik
a. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
b. Pelayanan Siaga Bencana
c. Laundry
d. Kamar Mayat/ Pemulasaran Jenazah
e. Insinerator
f. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
BAB III

9. 9
NILAI-NILAI PEMBELAJARAN
A. Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas atau ‘accountability’ berasal dari dua kata, yaitu ‘account’
(rekening, laporan, catatan) dan ‘ability’ (kemampuan). Akuntabilitas bisa
diartikan sebagai kemampuan menunjukkan laporan atau catatan yang dapat
dipertanggungjawabkan. Secara umum akuntabilitas adalah kewajiban untuk
menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan
kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi
kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta
keterangan atau pertanggungjawaban.3
Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.
Akuntabilitas penting karena merupakan prinsip dasar bagi organisasi yang
berlaku pada setiap tingkat/unit organisasi sebagai suatu kewajiban jabatan
dalam memberikan pertanggungjawaban laporan kegiatan kepada atasannya.
Seperti misalnya keberadaan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil, yang belum dipahami sepenuhnya oleh ASN berdampak pada
pemborosan sumber daya dan memberikan citra ASN berkinerja buruk. Dalam
kondisi tersebut, ASN perlu merubah citranya menjadi pelayan masyarakat
dengan mengenalkan nilai-nilai akuntabilitas yaitu mengedepankan
kepentingan publik, imparsial, dan berintegritas. Akuntabilitas publik memiliki
tiga fungsi utama (Bovens, 2007), yaitu: untuk menyediakan kontrol demokratis
(peran demokrasi), mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan (peran
konstitusional), dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas (peran
belajar).
Amanah seorang PNS adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik.
Nilai-nilai publik tersebut antara lain adalah:4
3 Messier,William F., Glover, Steven M., Prawitt, Douglas F., 2006. Auditing and Assurance Services a Systematic
Approach-Buku Satu Edisi Empat.Salemba Empat: Badan Penerbit.
4 Bevaola Kusumasari, Septiana Dwiputrianti, Enda Layuk Allo. 2015. “AKUNTABILITAS” Modul Pendidikan dan
Pelatihan Prajabatan Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Hal. 7-8.

10. 10
 Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflk
kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor,
kelompok, dan pribadi;
 Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan
mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis;
 Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
 Menunjukan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan
sebagai penyelenggara pemerintahan.
Adapun Nilai-nilai yang terkandung dalam akuntabilitas adalah sebagai
berikut:5
1. Kepemimpinan
Lingkungan yang akuntabel tercipta dari atas ke bawah dimana
pimpinan memainkan peranan yang penting dalam menciptakan
lingkungannya. Pimpinan mempromosikan lingkungan yang akuntabel
dapat dilakukan dengan memberikan contoh pada orang lain (lead by
example), adanya komitmen yang tinggi dalam melakukan pekerjaan
sehingga memberikan efek positif bagi pihak lain untuk berkomitmen
pula, terhindarnya dari aspek-aspek yang dapat menggagalkan kinerja
yang baik yaitu hambatan politis maupun keterbatasan sumber daya,
sehingga dengan adanya saran dan penilaian yang adil dan bijaksana
dapat dijadikan sebagai solusi.
2. Transparansi
Tujuan dari adanya transparansi adalah:
 Mendorong komunikasi yang lebih besar dan kerjasama
antara kelompok internal dan eksternal;
 Memberikan perlindungan terhadap pengaruh yang tidak
seharusnya dan korupsi dalam pengambilan keputusan;
 Meningkatkan akuntabilitas dalam keputusan-keputusan;
 Meningkatkan kepercayaan dan keyakinan kepada pimpinan
secara keseluruhan.
5 Ibid., Hal.18-21.

11. 11
3. Integritas
Dengan adanya integritas menjadikan suatu kewajiban untuk
menjunjung tinggi dan mematuhi semua hukum yang berlaku, Undang-
undang, kontrak, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Dengan
adanya integritas institusi, dapat memberikan kepercayaan dan
keyakinan kepada publik dan/atau pemangku kepentingan.
4. Tanggung Jawab
Tanggung jawab institusi dan tanggung jawab perseorangan
memberikan kewajiban bagi setiap individu dan lembaga, bahwa ada
suatu konsekuensi dari setiap tindakan yang telah dilakukan, karena
adanya tuntutan untuk bertanggungjawab atas keputusan yang telah
dibuat.
5. Keadilan
Keadilan adalah landasan utama dari akuntabilitas. Keadilan harus
dipelihara dan dipromosikan oleh pimpinan pada lingkungan
organisasinya. Oleh sebab itu, ketidakadilan harus dihindari karena
dapat menghancurkan kepercayaan dan kredibilitas organisasi yang
mengakibatkan kinerja akan menjadi tidak optimal.
6. Kepercayaan
Rasa keadilan akan membawa pada sebuah kepercayaan.
Kepercayaan ini yang akan melahirkan akuntabilitas. Dengan kata lain,
lingkungan akuntabilitas tidak akan lahirdari hal-hal yang tidak dapat
dipercaya.
7. Keseimbangan
Untuk mencapai akuntabilitas dalam lingkungan kerja, maka
diperlukan adanya keseimbangan antara akuntabilitas dan
kewenangan, serta harapan dan kapasitas. Setiap individu yang ada di
lingkungan kerja harus dapat menggunakan kewenangannya untuk
meningkatkan kinerja. Adanya peningkatan kerja juga memerlukan
adanya perubahan kewenangan sesuai kebutuhan yang dibutuhkan.
Selain itu, adanya harapan dalam mewujudkan kinerja yang baik juga
harus disertai dengan keseimbangan kapasitas sumber daya dan
keahlian (skill) yang dimiliki.

12. 12
8. Kejelasan
Kejelasan juga merupakan salah satu elemen untuk menciptakan
dan mempertahankan akuntabilitas. Agar individu atau kelompok dalam
melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, mereka harus
memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tujuan dan hasil
yang diharapkan. Dengan demikian, fokus utama untuk kejelasan
adalah mengetahui kewenangan, peran dan tanggungjawab, misi
organisasi, kinerja yang diharapkan organisasi, dan sistem pelaporan
kinerja baik individu maupun organisasi.
9. Konsistensi
Konsistensi menjamin stabilitas. Penerapan yang tidak konsisten
dari sebuah kebijakan, prosedur, sumber daya akan memiliki
konsekuensi terhadap tercapainya lingkungan kerja yang tidak
akuntabel, akibat melemahnya komitmen dan kredibilitas anggota
organisasi.
2. Nasionalisme
Nasionalisme adalah pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap
bangsa dan Negara, dan sekaligus menghormati bangsa lain. Selain itu,
Nasionalisme juga berarti paham kecintaan manusia Indonesia terhadap
bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Prinsip
nasionalisme bangsa Indonesia dilandasi nilai-nilai Pancasila yang diarahkan
agar bangsa Indonesia senantiasa: menempatkan persatuan kesatuan,
kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi
atau kepentingan golongan; menunjukkan sikap rela berkorban demi
kepentingan bangsa dan negara; bangga sebagai bangsa Indonesia dan
bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri; mengakui persamaan
derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama
bangsa; menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia;
mengembangkan sikap tenggang rasa.6
6 Yudi Latief, Adi Suryanto, Abdul Aziz Muslim.2015.“NASIONALISME” Modul Pendidikan dan Pelatihan
Prajabatan Golongan III.Jakarta:Lembaga Administrasi Negara.Hal.1.

13. 13
Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang
diri dan lingkungannya berdasakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan
bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya. Dinamisasi rasa
kebangsaan ini dalam mencapai cita-cita bangsa berkembang menjadi
wawasan kebangsaan, yakni pikiran-pikiran yang bersifat nasional dimana
suatu bangsa memiliki cita-cita kehidupan dan tujuan nasional yang jelas.
Berdasarkan rasa dan paham kebangsaan itu, timbul semangat kebangsaan
atau semangat patriotisme.
Wawasan kebangsaan mengandung pula tuntutan suatu bangsa untuk
mewujudkan jati diri, serta mengembangkan perilaku sebagai bangsa yang
meyakini nilai-nilai budayanya, yang lahir dan tumbuh sebagai penjelmaan
kepribadiannya. Rasa kebangsaan bukan monopoli suatu bangsa, tetapi ia
merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi dasar keberadaan
(raison d’entre) bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian rasa kebangsaan
bukanlah sesuatu yang unik yang hanya ada dalam diri bangsa kita karena hal
yang sama juga dialami bangsa-bangsa lain.
Istilah dibayangkan (imagined) ini penting, menurut Anderson,
mengingat bahwa anggotaanggota dari nasion itu kebanyakan belum pernah
bertemu satu sama lain, tetapi pada saat yang sama di benak mereka hidup
suatu bayangan bahwa mereka berada dalam suatu kesatuan komuniter
tertentu. Karena terutama hidup dalam bayangan (dalam arti positif) manusia
yang juga hidup dan berdinamika, nasionalisme di sini dimengerti sebagai
sesuatu yang hidup, yang terus secara dinamis mengalami proses pasang
surut, naik turun. Pandangan yang demikian ini mengandaikan bahwa
nasionalisme merupakan sesuatu yang hidup, yang secara dinamis
berkembang serta mencari bentuk-bentuk baru sesuai dengan perkembangan
dan tuntutan jaman.7
Adapun perwujudan sikap yang terkandung dalam nilai-nilai
nasionalisme tidak lain merupakan nilai yang terkandung dalam Pancasila yang
7 Baskara Wardaya. 2002. ”Nasionalisme Universal: Menjawab Ajakan “PascaNasionalis”nya Romo Mangun”,
dalam Jurnal Iman, Ilmu, Budaya. vol. 3. Sept. 2002. Jakarta: Yayasan Bhumiksara. Hal. 16.

14. 14
meliputi; kerja keras, disiplin, tidak diskriminasi, taqwa, gotong royong,
demokrasi, cinta tanah air, dan rela berkorban.
3. Etika Publik
Secara etimologis kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan
ethikos, ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik.
Ethikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Kata
“etika” dibedakan dengan kata “etik” dan “etiket”. Kata etik erarti kumpulan
asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak atau nilai mengenai benar dan
salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Adapun kata etiket berarti
tata cara atau adat, sopan santun dan lain sebagainya dalam masyarakat
beradaban dalam memelihara hubungan baik sesama manusia.8
Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang
membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia
serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Dalam bahasa Gerik
etika diartikan: Ethicos is a body of moral principles or value. Ethics arti
sebenarnya adalah kebiasaan. Namun lambat laun pengertian etika berubah,
seperti sekarang. Etika ialah suatu ilmu yang membicarakan masalah
perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana
yang dapat dinilai buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia
sejauh yang dapat dicerna akal pikiran.9
Pelayanan Publik yang profesional membutuhkan tidak hanya
kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa
kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli dan
diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik
merupakan reflksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai (kejujuran,
solidaritas, keadilan, kesetaraan, dll) dipraktikan dalam wujud keprihatinan dan
kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang lain.10
8 Abd Haris.2007. Pengantar Etika Islam. Sidoarjo:Al-Afkar.Hal. 3.
9 IstighfaroturRahmaniyah. 2010. Pendidikan Etika Konsep Jiwa dan Etika Prespektif Ibnu Maskawaih. Malang:
Aditya Media. Hal. 58.
10 Wahyudi Kumorotomo, Nana Rukmana D. Wirapradja, Amir Imbaruddin. 2015. “ETIKA PUBLIK”
Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III.Jakarta:Lembaga Administrasi Negara. Hal.14.

15. 15
Adapun nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana tercantum dalam
Undang-Undang ASN, yakni sebagai berikut:
1. Memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Negara Pancasila.
2. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara
Kesatuan Republik Indonesia 1945.
3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
4. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.
6. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur.
7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
8. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program
pemerintah.
9. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat,
tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun.
10.Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
11.Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama.
12.Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai.
13.Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.
14.Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis
sebagai perangkat sistem karir.
4. Komitmen Mutu
Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 bahwa layanan untuk
kepentingan publik menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat semakin
menyadari haknya untuk mendapatkan layanan terbaik dari aparatur
pemerintah.11
Berikut ini adalah ruang lingkup cakupan komitmen mutu yang meliputi
aspek efektifitas dan efisiensi, inovasi dan komitmen mutu. 12
1. Konsep Efektivitas dan Efisiensi
Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat
mencapai tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apapun
11 Tjutju Yuniarsih,Muhammad Taufiq. 2015.“KOMITMEN MUTU” Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Hal. 1.
12 Ibid.,Hal.7-14.

16. 16
yang coba dikerjakannya. Efektivitas organisasi berarti memberikan
barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Sementara efisiensi
organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk
mencapai tujuan organisasi. Efesiensi organisasi ditentukan oleh
berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan
untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung
sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan
barang atau jasa.
2. Konsep Inovasi
Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan
organisasi/perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan
yang terjadi di sekitarnya. Perubahan bisa dipicu antara lain oleh
pergeseran selera pasar, peningkatan harapan dan daya beli
masyarakat, pergeseran gaya hidup, peningkatan kesejahteraan,
perkembangan ekonomi, pengaruh globalisasi, serta kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Inovasi dapat terjadi pada banyak aspek,
misalnya perubahan produk barang/jasa yang dihasilkan, proses
produksi, nilai-nilai kelembagaan, perubahan cara kerja, teknologi
yang digunakan, layanan sistem manajemen, serta mindset orang-
orang yang ada di dalam organisasi.
Inovasi biasa muncul karena ada dorongan dari dalam untuk
melakukan perubahan, atau bias juga inovasi muncul karena ada
desakan kebutuhan dari pihak eksternal. Inovasi muncul dari imajinasi
pemikiran orang kreatif, dan lahirnya kreativitas didorong oleh
munculnya ide/gagasan baru untuk ke luar dari rutinitas yang
membosankan.
3. Konsep Dasar dan Pengertian Mutu
Mutu mencerminkan nilai keunggulan produk/ jasa yang
diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan
keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Mutu merupakan
salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil
kerja. Mutu juga dapat dijadikan sebagai alat pembeda atau
pembanding dengan produk/jasa sejenis lainnya, yang dihasilkan oleh
lembaga lain sebagai pesaing (competitors).

17. 17
Mengingat pentingnya aspek mutu, kini hampir dalam setiap
struktur organisasi, baik di perusahaan maupun institusi
pemerintahan, dimunculkan satu unit kerja yang bertanggung jawab
atas penjaminan mutu. Unit penjaminan mutu berkewajiban mengawal
implementasi perencanaan mutu dengan menetapkan program
pengawasan mutu, sekaligus upaya untuk selalu meningkatkan
capaian mutu secara berkelanjutan. Pada era global, orientasi dalam
struktur organisasi pemerintahan bukan semata mata pada
penempatan pegawai dalam hierarki birokrasi yang kaku untuk
menjalankan rutinitas, melainkan telah bergeser pada upaya
memberdayakan dan membangkitkan moral kerja melalui
pembentukan jejaring (human networking) yang dinamis, sehingga
kinerja lembaga dapat memberi kepuasan kepada stakeholders. Hal
ini dapat dilakukan melalui pemberian wewenang dan tanggung jawab
yang jelas kepada setiap pegawai, sesuai dengan uraian jabatan (job
description) yang sudah ditetapkan institusi.
5. Anti Korupsi
Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio atau corruptus
yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin ke dalam bahasa Inggris
menjadi corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis menjadi corruption
dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi corruptive (korruptie). Agaknya dari
bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.13 Corruptie
yang juga disalin menjadi corruptien dalam bahasa Belanda itu mengandung
arti perbuatan korup, penyuapan.14 Secara harfiah istilah tersebut berarti
segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah
sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak
bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina
atau memfitnah.15
13 Andi Hamzah. 1991. Korupsi di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 7. Dikutip dari Adami Chazawi. 2016.
Hukum Pidana Korupsi di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 1.
14 S. Wojowasito.1999. Kamus Umum Belanda Indonesia. Jakarta:PT. Ichtiar baru.Hal.128.
15 Andi Hamzah, Op. Cit.

18. 18
Korupsi bukan lagi sebuah kejahatan yang biasa, dalam
perkembangannya korupsi telah terjadi secara sistematis dan meluas.
Menimbulkan efek kerugian negara dan dapat menyengsarakan rakyat. Karena
itulah korupsi kini dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).
Kejahatan korupsi telah disejajarkan dengan tindakan terorisme. Sebuah
kejahatan luar biasa yang menuntut penanganan dan pencegahan yang luar
biasa. Karenanya sebagai sebuh kejahatan yang dikategorikan luar biasa,
maka seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang bahaya
laten korupsi dan pencegahannya. Korupsi juga dapat memberikan dampak
negatif terhadap demokrasi, bidang ekonomi, dan kesejahteraan umum
negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi bersama dengan para pakar telah
melakukan identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi, dan dihasilkan sebanyak 9
nilai anti korupsi, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja
keras, sederhana, berani, dan adil.
B. Peran dan Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Dalam NKRI
1. Whole Of Government
Whole of Government (WoG) didefinisikan sebagai “suatu model
pendekatan integratif fungsional satu atap” yang digunakan untuk mengatasi
wicked problems yang sulit dipecahkan dan diatasi karena berbagai
karakteristik atau keadaan yang melekat antara lain: tidak jelas sebabnya, multi
dimensi, menyangkut perubahan perilaku.
Salah satu bentuk penerapan WoG pada pelayanan publik adalah e-
government. E-government adalah tata kelola pemerintahan (governance)
yang diselenggarakan secara terintegrasi dan interaktif berbasis teknologi,
agar hubungan-hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis dan masyarakat
dapat berlangsung lebih efisien, efektif, produktif dan responsif. Hasil atau
manfaat yang diperoleh melalui e-government antara lain adalah:
 Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance), efisien dan efektif
 Hemat anggaran dan tepat waktu

19. 19
 Transparan sehingga peluang terjadinya kecurangan (fraud),
suap dan korupsi akan banyak berkurang.
 Tingkat akurasi (ketepatan) dan kualitas pelayanan meningkat
dan tingkat kesalahan berkurang
 Kemudahan akses dan kenyamanan pelayanan meningkat
sehingga kepuasan publik juga meningkat.
2. Pelayanan Publik
Istilah pelayanan dalam bahasa Inggris adalah “service” A.S. Moenir
mendefinisikan “pelayanan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat
pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani,
tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan
pengguna. Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena
itu proses pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan,
meliputi seluruh kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang
dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan
antara penerima dan pemberi pelayanan. Selanjutnya A.S. Moenir (2002: 16)
menyatakan bahwa proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain
yang langsung inilah yang dinamakan pelayanan. Jadi dapat dikatakan
pelayanan adalah kegiatan yang bertujuan untuk membantu menyiapkan atau
mengurus apa yang diperlukan orang lain.16
Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa pelayanan adalah aktivitas
yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi
pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga
perusahaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), pelayanan publik
dirumuskan sebagai berikut :
a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.
b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan
dengan jual beli barang dan jasa.
c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima
seseorang dalam hubungannya dengan pensegahan,
16 Moenir. 2008. Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia. Jakarta: PT. Bumi Aksara.Hal.16.

20. 20
diagnosa dan pengobatan suatu gangguan kesehatan
tertentu.
d. Publik berarti orang banyak (umum)
Pengertian publik menurut Inu Kencana Syafi’ie, adalah sejumlah
manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap dan
tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- nilai norma yang mereka
miliki.17 Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, diatur bahwa Pelayanan publik adalah kegiatan atau
rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan
oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik
berasaskan kepentingan umum; kepastian hukum; kesamaan hak;
keseimbangan hak dan kewajiban; keprofesionalan; partisipatif; persamaan
perlakuan/tidak diskriminatif; keterbukaan; akuntabilitas; fasilitas dan perlakuan
khusus bagi kelompok rentan; ketepatan waktu; dan kecepatan, kemudahan,
dan keterjangkauan. Adapun tujuan dari pelayanan publik adalah sebagai
berikut:
 Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak,
tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak
yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
 Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang
layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan
korporasi yang baik;
 Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan public sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan
 Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
3. Manajemen ASN
Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
17 SyafiieInu Kencana.2005. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Bandung: PT Refika Aditama. Hal.18.

21. 21
pemerintah, sedangkan yang dimaksud Manajemen ASN adalah pengelolaan
pegawai negeri sipil untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konsep manajemen ASN ini
dikenal apa yang disebut dengan sistem Merit. Sistem Merit adalah kebijakan
dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik,
ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau
kondisi kecacatan.
Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan
perundangundangan sedangkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai
ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan. Manajemen PNS meliputi: penyusunan dan penetapan
kebutuhan; pengadaan; pangkat dan Jabatan; pengembangan karier; pola
karier; promosi; mutasi; penilaian kinerja; penggajian dan tunjangan;
penghargaan; disiplin; pemberhentian; jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
dan perlindungan.

22. 22
BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI
Berikut ini merupakan permasalahan yang dihadapi oleh RSUD Lakipadada
bagian kebidanan dan kandungan yang merupakan kelemahan (weakness) yang
perlu mendapatkan perhatian khusus guna terciptanya visi dan misi:
1. Peningkatan pelayanan antenatal terutama penapisan awal kehamilan dengan
risiko tinggi di poliklinik kebidanan dan kandungan RSUD Lakipadada.
 Belum maksimalnya penerapan penapisan awal kehamilan risiko tinggi
dengan hipertensi di poliklinik kebidanan dan kandungan RSUD
Lakipadada.
2. Peningkatan layanan persalinan ibu di kamar bersalin RSUD Lakipadada
 Belum optimalnya gerakan “Asuhan Sayang Ibu” pada ibu bersalin di
kamar bersalin RSUD Lakipadada.
3. Pelayanan konseling dan edukasi Keluarga Berencana pada pasien pasca
melahirkan di RSUD Lakipadada.
 Rendahnya tingkat pengetahuan dan partisipasi pasien pasca salin
terhadap kontrasepsi pasca salin di ruang nifas RSUD Lakipadada.
4. Penggunaan Pojok Laktasi sebagai bentuk pelayanan pasca persalinan.
 Pojok Laktasi belum digunakan secara maksimal sebagai bagian dalam
kesuksesan program ASI eksklusif.
5. Penerapan “hand hygiene” dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di
ruang nifas RSUD Lakipadada.
 Belum optimalnya penerapan “hand hygiene” dalam pencegahan dan
pengendalian infeksi.

23. 23
TABEL 1
Relevansi Isu terhadap Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Belum maksimalnya
penerapan penapisan awal
kehamilan risiko tinggi
dengan hipertensi di
poliklinik kebidanan dan
kandungan RSUD
Lakipadada.
Koordinasi yang efektif dan
efisien merupakan salah satu
aspek penunjang
terselenggaranya peningkatan
pelayanan masyarakat.
Dengan penerapan penapisan
awal terhadap kehamilan
berisiko tinggi akan
mengurangi angka kesakitan
dan kematian ibu bersalin.
Indikator utama
terselenggaranya pelayanan
publik yang prima adalah
terjadinya peningkatan
efektifitas. Kehamilan risiko
tinggi yang diidentifikasi lebih
awal membuat mutu layanan
publik rumah sakit menjadi
lebih baik.
Setiap ASN secara akuntabel
diharuskan memberikan
pelayanan yang profesional dan
bermutu sehingga dengan
terbentuknya nilai-nilai tersebut
diharapkan dapat meningkatkan
kualitas layanan.

24. 24
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
2. Belum optimalnya gerakan
“Asuhan Sayang Ibu” pada
ibu bersalin di kamar
bersalin RSUD Lakipadada.
Dalam memenuhi kebutuhan
informasi masyarakat
dibutuhkan koordinasi antar
bidang terkait agar informasi
yang diberikan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat
Pemberian layanan publik
yang berlandaskan rasa
kepekaan dan hubungan
interpersonal akan
menciptakan kepuasan dan
keberhasilan.
Manajemen ASN bertujuan untuk
mengelola ASN sehingga
menghasilkan kualitas yang
profesional, memiliki nilai dasar
dan etika profesi. Dengan
optimalisasi gerakan “Asuhan
Sayang Ibu” maka kualitas
seorang ASN akan tercermin dari
kualitas layanan yang baik.
3. Rendahnya tingkat
pengetahuan dan partisipasi
pasien pasca salin terhadap
kontrasepsi pasca salin di
ruang nifas RSUD
Lakipadada.
Dalam memenuhi kebutuhan
informasi masyarakat
dibutuhkan koordinasi antar
bidang terkait agar informasi
yang diberikan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat
Peningkatan pengetahuan
dan edukasi kepada
masyarakat merupakan salah
satu bentuk layanan publik di
bidang promosi kesehatan.
Hal ini menunjukkan
eksistensi negara dalam
melayani masyarakat.
Salah satu kode etik ASN adalah
pemberian informasi secara
benar kepada pihak lain yang
memerlukan informasi.
Peningkatan pengetahuan
melalui edukasi kepada pasien
dapat mencerminkan seorang
ASN yang berintegrasi.

25. 25
No Isu
Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Whole of Government Pelayanan Publik Manajemen ASN
(1) (2) (3) (4) (5)
4. Pojok Laktasi belum
digunakan secara optimal
sebagai bagian dalam
kesuksesan program ASI
eksklusif.
Dibutuhkan koordinasi dan
kerjasama oleh beberapa
pihak dalam optimalisasi
pemanfaatan Pojok Laktasi.
Hal ini merupakan bentuk
penerapan WoG dalam
pelayanan yang terintegrasi
Pemanfaatan Pojok Laktasi
merupakan salah satu bentuk
layanan publik pada pasien
yang berorientasi pada
kepuasan dan pemenuhan
hak ibu dan bayi di ruangan
publik.
Fungsi ASN adalah pelaksana
kebijakan publik. Program ASI
ekslusif merupakan program
pemerintah dalam peningkatan
kesehatan bayi.
5. Belum optimalnya penerapan
“hand hygiene” dalam
pencegahan dan
pengendalian infeksi.
Penerapan pencegahan dan
pengendalian infeksi melalui
“hand hygiene” memerlukan
koordinasi dan komitmen dari
pimpinan hingga ke seluruh
staf rumah sakit.
Pemberian layanan publik
yang mementingkan mutu
layanan tercermin dalam
pengendalian infeksi dari dan
ke pasien.
Salah satu kode etik ASN
adalah melaksanakan tugas
dengan integritas dan tanggung
jawab. Penerapan “hand
hygiene” merupakan bentuk
tanggung jawab kepada publik
dan integritas diri.

26. 26
A. Analisis Isu
Alat analisis kriteria isu yang digunakan dalam penulisan rancangan
aktualisasi ini adalah alat analisis APKL (Aktual, Problematika, Kekhalayakan,
Kelayakan), sedangkan penentuan kualitas isu dilakukan dengan
menggunakan alat analisis USG (Urgency, Seriousness, Growth).
Tabel 2
Bobot Penetapan Kriteria Kualitas Isu APKL dan USG
Bobot Keterangan
5 Sangat kuat pengaruhnya
4 Kuat pengaruhnya
3 Sedang pengaruhnya
2 Kurang pengaruhnya
1 Sangat kurang pengaruhnya
Tabel 3
Analisis Kriteria Isu Dengan Alat Analisis AKPL
No Isu A
(1-5)
P
(1-5)
K
(1-5)
L
(1-5)
Jumlah Peringkat
1. Belum maksimalnya
penerapan
penapisan awal
kehamilan risiko
tinggi dengan
hipertensi di
poliklinik kebidanan
dan kandungan
RSUD Lakipadada.
4 5 4 4 17 2
2. Belum optimalnya
gerakan “Asuhan
Sayang Ibu” pada
3 4 3 3 13 5

27. 27
ibu bersalin di kamar
bersalin RSUD
Lakipadada.
3. Rendahnya tingkat
pengetahuan dan
partisipasi pasien
pasca salin terhadap
kontrasepsi pasca
salin di ruang nifas
RSUD Lakipadada.
5 4 5 5 19 1
4. Pojok Laktasi belum
digunakan secara
optimal sebagai
bagian dalam
kesuksesan
program ASI
eksklusif.
5 5 3 3 16 3
5. Belum optimalnya
penerapan “hand
hygiene” dalam
pencegahan dan
pengendalian
infeksi.
3 4 3 4 14 4
Dari kriteria isu yang mendapat ranking tiga besar tersebut kemudian dilakukan
analisis lanjutan yaitu analisis kualitas isu dengan alat analisis USG, yang meliputi
kriteria :
1. Urgency : seberapa mendesak isu itu harus dibahas, dianalisis dan
ditindaklanjuti.
2. Seriousness : seberapa serius isu itu harus dibahas dikaitkan dengan
akibat yang ditimbulkan.

28. 28
3. Growth : seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut
jika tidak ditangani sebagaimana mestinya.
Penilaian secara USG dilakukan dengan menggunakan nilai dengan rentang
nilai 1 sampai dengan 5, semakin tinggi nilai menunjukkan bahwa isu tersebut sangat
urgen dan sangat serius untuk segera ditangani.
Tabel 4
Analisis Kualitas Isu Menggunakan Alat Analisis USG
No Penilaian
Masalah
Kriteria Jumlah Ranking
U
(1-5)
S
(1-5)
G
(1-5)
1. Belum maksimalnya
penerapan penapisan awal
kehamilan risiko tinggi
dengan hipertensi di poliklinik
kebidanan dan kandungan
RSUD Lakipadada.
5 4 4 13 2
2. Rendahnya tingkat
pengetahuan dan partisipasi
pasien pasca salin terhadap
kontrasepsi pasca salin di
ruang nifas RSUD
Lakipadada.
4 5 5 14 1
3. Pojok Laktasi belum
digunakan secara optimal
sebagai bagian dalam
kesuksesan program ASI
eksklusif.
3 3 5 11 3
B. Argumentasi Terhadap Core Issue Terpilih
Pada rancangan ini isu yang diangkat adalah pemberian konseling dan
edukasi mengenai Keluarga Berencana pada ibu pasca bersalin di RSUD
Lakipadada yang belum maksimal dilakukan. Pertimbangan diambilnya isu ini

29. 29
berdasarkan realita yang terjadi bahwa saat ini Indonesia saat ini tengah
menghadapi ledakan jumlah populasi penduduk. Di satu sisi, hal ini merupakan
keuntungan karena memberikan bonus demografi sebagai sumber daya
manusia. Namun bila tidak diimbangi dengan kemajuan di sektor lain seperti
pendidikan, kesehatan, dan agrikultur, maka hal ini akan menjadi bumerang
bagi bangsa ini. Oleh karena itulah, program Keluarga Berencana sangat
dibutuhkan dalam mengendalikan jumlah penduduk. Di lain pihak,
pengetahuan dan sikap masyarakat khususnya ibu terkait masalah Keluarga
Berencana masih terbatas. Hal ini dipengaruhi karena masih banyaknya
pandangan negatif mengenai jenis metode Keluarga Berencana akibat
pengetahuan yang terbatas sehingga para ibu lebih enggan untuk
menggunakan kontrasepsi. Akhirnya kasus kehamilan dengan komplikasi,
kehamilan yang tidak diinginkan, grande multipara akan meningkatkan
kemungkinan kehamilan risiko tinggi bahkan angka mortalitas dan morbiditas
ibu dan bayi.
Oleh karena besarnya dampak yang ditimbulkan apabila program
Keluarga Berencana tidak berjalan, maka dibutuhkan pengetahuan mengenai
jenis dan metode kontrasepsi sehingga norma keluarga kecil bahagia dan
sejahtera dapat terwujud.
Beberapa kegiatan yang direncanakan demi terwujudnya program
aktualisasi ini adalah :
1. Melakukan koordinasi dan meminta persetujuan pimpinan dalam
rencana kegiatan.
2. Mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan informasi
umum yang dibutuhkan.
3. Membuat materi penyuluhan dan penyusunan materi yang akan
dicetak melalui booklet.
4. Melakukan koordinasi dengan kepala ruangan perawatan nifas
untuk pelaksanaan penyuluhan.
5. Memberikan penyuluhan serta konseling.
6. Melakukan evaluasi kegiatan serta penilaian terhadap angket
sebelum dan sesudah penyuluhan.
7. Menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada pimpinan serta
usulan tindak lanjut.

30. 30
Tabel 5
RANCANGAN AKTUALISASI
Unit Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada
Visi Organisasi Terwujudnya Pelayanan Bermutu dan Terjangkau
Misi Organisasi 1. Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit
2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
3. Meningkatkan Kemampuan Profesional Medis, Para Medis dan Non Medis
Motto Organisasi Hari Ini Baik, Besok Lebih Baik
Identifikasi isu 1. Belum maksimalnya penerapan penapisan awal kehamilan risiko tinggi dengan hipertensi di poliklinik
kebidanan dan kandungan RSUD Lakipadada.
2. Rendahnya tingkat pengetahuan dan partisipasi pasien pasca salin terhadap kontrasepsi pasca salin
di ruang nifas RSUD Lakipadada.
3. Pojok Laktasi belum digunakan secara optimal sebagai bagian dalam kesuksesan program ASI
eksklusif.
Isu yang diangkat
Rendahnya tingkat pengetahuan dan partisipasi pasien pasca salin terhadap kontrasepsi pasca salin di
ruang nifas RSUD Lakipadada.
Gagasan pemecahan
isu
Pemberian konseling dan edukasi mengenai Keluarga Berencana pada ibu pascasalin di RSUD
Lakipadada melalui metode penyuluhan dan pembuatan booklet.

31. 31
No
.
Kegiatan
Tahapan Kegiatan Output/Hasil
Kegiatan
Keterkaitan Subtansi
Mata Pelatihan
Konstribusi Terhadap
Visi dan Misi Organisasi
Penguatan Terhadap
Nilai Organisasi
1. Melakukan
koordinasi
dan
meminta
persetujuan
pimpinan
dalam
rencana
kegiatan.
a. Melakukan
pertemuan dengan
Pimpinan.
b. Membahas rencana
kegiatan atau
gagasan
c. Meminta bimbingan
dan arahan terhadap
rencana kegiatan.
d. Mencatat hasil
pertemuan dan
bimbingan dari
Pimpinan.
e. Membuat surat
rekomendasi
kegiatan berdasarkan
hasil pertemuan.
f. Memasukkan surat
rekomendasi
kegiatan ke Pimpinan
untuk disetujui dan
ditandatangani.
 Lembar
Konsultasi
 Surat
Rekomendasi
a. Untuk melakukan koordinasi
dengan rekan kerja apalagi
pimpinan, seorang ASN harus
menggunakan bahasa yang baik,
bersikap sopan dan santun,
mengutarakan maksud dengan jelas
dan mudah dipahami. kegiatan ini
mengandung nilai Etika Publik.
Dengan adanya hal tersebut, akan
terjalin komunikasi yang baik, apa
yang disampaikan dapat dipahami
oleh Pimpinan.
b. Dalam melakukan suatu kegiatan
dibutuhkan perencanaan strategis,
yang hasilnya dalam bentuk Surat
rekomendasi kegiatan yang telah
disetujui oleh pimpinan, sebagai
dasar untuk melakukan kegiatan.
Hal ini menyangkut nilai
Akuntabilitas, karena dengan
adanya surat persetujuan atas
perencanaan kegiatan, menunjukan
rasa tanggung jawab, transparan.
c. Melakukan komunikasi dengan
pimpinan merupakan perwujudan
aspek WOG, karena kegiatan ini
terlaksana karna adanya koordinasi
antara berbagai pihak.
Dengan terlaksananya
koordinasi dan
persetujuan dari
Pimpinan maka dapat
mewujudkan misi
“Meningkatkan Mutu
Pelayanan Rumah
Sakit”.
2. Mengumpul
kan
informasi
dan data
a. Menyusun daftar
pertanyaan sebagai
bahan acuan
wawancara.
Lembar Hasil
Wawancara
a. Proses pengumpulan data
bertujuan untuk mengidentifikasi
permasalah dengan jelas agar
penyelesaianya tepat sasaran,
Terkumpulnya data yang
valid, dapat
dipertanggungjawabkan
turut berkonstribusi

32. 32
yang
berkaitan
dengan
informasi
umum yang
dibutuhkan.
b. Melakukan wawancara
dengan ibu pasca salin
di ruang nifas untuk
mengetahui tingkat
pengetahuan tentang
kontrasepsi.
c. Menyusun hasil
wawancara dalam
bentuk lembar hasil.
d. Membuat kesimpulan
mengenai data yang
diperlukan dalam
penyusunan materi.
yakni efektifitas terhadap pelaporan
nantinya. Kegiatan ini berorientasi
pada nilai Komitmen Mutu
b. Selain itu kegiatan ini juga memiliki
Nilai Akuntabilitas karena
konsistensi untuk menyajikan data
yang valid dan mengutamakan
kejujuran.
terhadap misi
“Meningkatkan
Kemampuan
Profesional Medis,
Para Medis dan Non
Medis ”
3. Membuat
materi
penyuluhan
dan
penyusunan
materi yang
akan dicetak
melalui
booklet.
a. Membuat materi
presentasi dalam
bentuk salindia
presentasi.
b. Pembuatan materi
booklet yang akan
dicetak.
c. Menyusun pertanyaan
pra dan pasca
penyuluhan.
d. Mencetak booklet.
e. Membuat absensi
kegiatan.
f. Mempersiapkan diri
dalam presentasi dan
konseling.
 Media
penyuluhan
dan booklet
 Absen kegiatan
 Lembaran
angket sebelum
dan sesudah
penyuluhan
a. Nilai Akuntabilitas disini adalah
dengan berintegritas, konsisten dan
tanggung jawab.
b. Nilai Nasionalisme tercermin dari
kegiatan ini yaitu etos kerja serta
mengutamakan kepentingan publik.
c. Pada kegiatan ini nilai yang
terkandung adalah Etika Publik,
karena dapat membentuk sikap dan
perilaku ASN dengan
mengedepankan kepentingan
publik, dan berintegritas.
d. Adapun dari segi Komitmen Mutu
yaitu kita memberikan pelayanan
publik yang profesional dan
berkualitas sesuai dengan profesi.
Inovasi pun dilihat dari kegiatan ini.
Tujuan utama dari
kegiatan ini adalah untuk
mewujudkan kesehatan
yang prima. Sesuai
dengan misi rumah sakit
“Meningkatkan Mutu
Pelayanan Rumah
Sakit”.
4. Melakukan
koordinasi
dengan
kepala
ruangan
a. Melakukan
pertemuan dengan
kepala ruangan
perawatan nifas.
Lembar
Konsultasi/
Notulen
Pertemuan
a. Kegiatan ini mengandung Nilai
Etika Publik karena menjalankan
tugas secara profesional, serta
kesopanan.
Prosedur ini sesuai
dengan misi rumah sakit
yaitu “Meningkatkan
Kemampuan
Profesional Medis,

33. 33
perawatan
nifas untuk
pelaksanaan
penyuluhan.
b. Membahas rencana
kegiatan atau
gagasan
c. Meminta bantuan
dan arahan terhadap
rencana kegiatan.
d. Mencatat hasil
pertemuan dan
bimbingan dari
kepala ruangan
perawatan nifas.
e. Membuat surat hasil
kegiatan berdasarkan
hasil pertemuan.
b. Kegiatan ini mengandung nilai
Akuntabilitas dengan berdasar
pada rasa tanggung jawab,
integritas.
c. Koordinasi dan kerjasama dengan
pihak terkait mencerminkan nilai
WOG.
Para Medis dan Non
Medis”.
5. Memberikan
penyuluhan
serta
konseling.
a. Melaksanakan tes pra
penyuluhan.
b. Melaksanakan
penyuluhan, diskusi
dan konseling.
c. Membagikan isi
booklet dan
menjelaskan isinya.
d. Melaksanakan tes
pasca penyuluhan.
 Dokumentasi
kegiatan
 Hasil Tes
Pasca Kegiatan
a. Akuntabilitas terlihat dari adanya
tanggung jawab dalam
pelaksanaan kegiatan.
b. Dalam konseling, kita menjunjung
nilai Nasionalisme berupa
kekeluargaan, menghargai
pendapat orang lain, serta tidak
diskriminatif.
c. Etika Publik tercermin melalui
integritas diri, hormat dan sopan,
serta menjaga rahasia pasien
dalam kegiatan konseling.
d. Pelayanan konseling yang
berorientasi pada mutu merupakan
cerminan Komitmen Mutu.
Dengan terwujudnya hal
ini secara terus menerus
dan sesuai standar,
maka akan sejalan
dengan misi rumah sakit
yaitu Meningkatkan
Mutu Pelayanan
Rumah Sakit.
6. Melakukan
evaluasi
kegiatan
serta
penilaian
terhadap
a. Menghitung
rekapitulasi hasil tes
pasca kegiatan.
b. Membuat laporan
kegiatan dan evaluasi
kegiatan
 Laporan
evaluasi
 Dokumentasi
kegiatan
a. Kegiatan ini mengandung nilai
Etika Publik karena menjalankan
tugas secara profesional, jujur, dan
berintegritas.
b. Kegiatan ini mengandung nilai
Akuntabilitas karena dalam
Hal ini sesuai dengan visi
RSUD Lakipadada yaitu
“Terwujudnya Pelayanan
Bermutu dan
Terjangkau”.

34. 34
angket
sebelum
dan
sesudah
penyuluhan.
membuat isi evaluasi, ASN harus
menyajikan data yang yang
transparan, valid, dengan berdasar
pada rasa tangung jawab,
integritas.
c. Efektivitas dan efisiensi kegiatan
yang didapatkan saat evaluasi
sesuai dengan nilai-nilai
Komitmen Mutu.
d. Sikap Anti Korupsi tercermin dari
kejujuran dalam melakukan
evaluasi diri dan kegiatan.
7. Menyampaik
an laporan
hasil
kegiatan
kepada
pimpinan
serta usulan
tindak
lanjut.
a. Melakukan
pertemuan dengan
Pimpinan.
b. Membahas hasil
kegiatan.
c. Menyerahkan
laporan kegiatan.
d. Menyampaikan
rencana tindak lanjut
kepada pimpinan.
Rencana Tindak
Lanjut
a. Akuntabilitas terlihat dari adanya
transparansi penyampaian hasil
kepada pimpinan mengenai
pelaksanaan kegiatan.
b. Kegiatan ini mengandung nilai
Etika Publik karena menjalankan
tugas secara profesional, jujur, dan
berintegritas serta mementingkan
nilai kesopanan dalam berdiskusi
dengan pimpinan.
c. Komitmen Mutu tampak dari
usulan tindak lanjut pada pimpinan
yang mengutamakan efektivitas,
efisiensi dan inovatif.
d. Melakukan komunikasi dengan
pimpinan merupakan perwujudan
aspek WOG.
Hal ini sesuai dengan visi
RSUD Lakipadada yaitu
“Terwujudnya Pelayanan
Bermutu dan
Terjangkau”.

35. 35