Update 2023 Tentang Sepsis Dan Syok Pada Pasien Dewasa
RANCANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PNS
1. ii
i5
LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI
NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
LATSAR CPNS GOLONGAN III
TAHUN 2018
Disusun Oleh:
Nama : dr. S. Nurul Amanah Ratnasari Devi E.S Sp.Rad
NIP :
Pangkat/Golongan : IIIb
Jabatan : Dokter Ahli Tingkat Pertama
Unit Kerja/Instansi : Departemen Radiologi
RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
Mentor :
Coach :
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
BALAI BESAR PELATIHAN KESEHATAN BATAM
2018
2. ii
i6
LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI
NILAI-NILAI DASAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
LATSAR CPNS GOLONGAN III
TAHUN 2018
Nama : dr. S. Nurul Amanah Ratnasari Devi E.S Sp.Rad
NIP :
Pangkat/Golongan : IIIb
Jabatan : Dokter Ahli Tingkat Pertama
Unit Kerja/Instansi : Departemen Radiologi / RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
Disampaikan pada seminar rancangan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS.
Jakarta, April 2018
Menyetujui,
Coach, Mentor,
Artati P. Humokor, S.ST,M.Kes dr. Chair Jauhari, SpM
3. ii
i7
KATA PENGANTAR
Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-
Nyalah sehingga Laporan Rancangan Aktualisasi Nilai-nilai Dasar PNS ini dapat tersusun
dengan baik. Kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar ini bertujuan untuk memberikan kesempatan
para peserta pelatihan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi ASN yang diajarkan
selama periode on campus pada kegiatan pelayanan sehari-hari di unit kerja masing-masing.
Saya menyadari bahwa proses penyusunan laporan rancangan aktualisasi ini masih jauh
dari kesempurnaan, oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun. sangat diharapkan untuk
memperoleh luaran sesuai yang diharapkan. Semoga dengan laporan rancangan aktualisasi ini
saya dapat terus meningkatkan kinerja saya sebagai pegawai negeri sipil nanti.
Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
terlibat dalam pembuatan laporan rancangan aktualisasi ini.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :
1. Ibu Artati P. Humokor, S.ST,M.Kes selaku coach yang selalu memberikan
bimbingan dan dukungan dalam penyusunan laporan ini.
2. Dr. Chair Jauhari, Sp.M selaku mentor yang memberikan dukungan serta memberi
masukan kepada penulis selama pendidikan latsar.
3. Rekan-rekan peserta Diklat latsar Golongan III Angkatan I dan II Kemenkes RI-BBPK
Batam, yang dengan semangat, kebersamaan dan tujuan yang sama selalu bahu-
membahu dalam melewati proses pendidikan.
4. Seluruh staf BBPK Batam yang telah memberi fasilitas dan pelayanan optimal sehingga
pelatihan dapat berlangsung dengan lancar.
Demikian laporan ini dibuat, semoga bermanfaat bagi sesama demi kemajuan generasi ASN
sebagai agent of change untuk memajukan bangsa dan negara.
Jakarta, 21 April 2018
Penulis
4. ii
i8
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERSETUJUAN
i
LEMBAR PERSETUJUAN ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v
BAB I. PENDAHULUAN
I.1 Latar Belakang 1
I.1.1 Dasar Penyelenggaraan
I.1.2 Pola Penyelenggaraan Pelatihan Dasar
I.1.3 Kompetensi selama Pelatihan Dasar
I.1.4 Tahapan Aktualisasi
I.1.5 Profil Organisasi
I.1.6 Visi, Misi, Nilai, dan Motto Organisasi
CI.1.7 Struktur Organisasi
I.2 Tujuan dan Manfaat
I.2.1 Bagi Peserta
I.2.2 Bagi Organisasi
I.3 Ruang Lingkup
I.4 Data Diri Peserta
I.5 Analisis Isu
I.5.1 Enviromental Scanning, Problem Solving, Analisis
I.5.2 Alat Bantu Analisis
I.5.3. Rumusan Isu
I.5.4. Identifikasi Sumber Isu
I.5.5 Lembar Konfirmasi
I.5.6 Judul Laporan Aktualisasi
BAB II. NILAI-NILAI DASAR DAN KEDUDUKAN SERTA PERAN PNS
DALAM NKRI
5. iii
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Identifikasi Isu ...........................................................................................
Tabel 2.2 Analisis Penilaian Isu dengan APKL ........................................................
Tabel 2.3 Analisis Penilaian Isu dengan USG ..........................................................
Tabel 2.4 Jadwal Kegiatan ........................................................................................
Tabel 2.5 Rancangan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi Dokter
....................................................................................................................................
7. 1
BAB I
PENDAHULUAN
I. LATAR BELAKANG
1.1 Dasar Penyelenggaraan
Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN)
adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah (Tenaga
Kontrak). Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan
tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil
Negara sebagai pelaksana kebijakan yang memiliki integritas,
profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan
pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran
sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Tugas ASN sebagai
pelayan publik meliputi banyak hal, dalam berbagai kehidupan, seperti
pelayanan administrasi negara, bidang pendidikan, sosial, kesehatan dan
lain sebagainya. Setiap ruang pelayanan tersebut memiliki unit
pelaksana terpadu, mulai dari unit terkecil hingga unit terbesar dalam
lingkup nasional.
Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan merujuk
Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) dan peraturan kepala lembaga administrasi
negara nomor 21 tahun 2016; CPNS wajib menjalani masa percobaan
yang dilaksanakan melalui proses Diklat terintegrasi untuk membangun
integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan
8. 2
kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab,
dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Diperlukan
sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi, yaitu
penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran klasikal dan
non-klasikal di tempat Pelatihan dan di tempat kerja sehingga
memungkinkan peserta mampu menginternalisasi, menerapkan, dan
mengaktulisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi),
Penyelenggaraan diklat dasar ( Latsar) CPNS Golongan III
bertujuan untuk membentuk PNS profesional yang dibentuk oleh sikap
dan perilaku disiplin PNS, nilai-nilai dasar PNS, kedudukan dan peran
PNS dalam NKRI, dan menguasai kompetensi teknis bidang tugas,
sehingga mampu melaksanakan tugas dan perannya secara professional
sebagai pelayan masyarakat. Peserta diklat latsar CPNS Tahun 2018
ditugaskan untuk merancang aktualisasi nilai-nilai dasar Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu, dan Anti korupsi yang
disingkat menjadi ANEKA, yang akan dilaksanakan di tempat kerja
sebagai bentuk penerapan ilmu yang sudah didapatkan selama
mengikuti latsar dalam kurun waktu 32 hari belajar/on class.
I.1.2 Pola Penyelenggaraan Latsar
Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang
manajemen pegawai negeri sipil, disebutkan bahwa CPNS wajib menjalani
masa percobaan selama 1 (satu) tahun. Masa percobaan tersebut merupakan
masa prajabatan yang dilaksanakan melalui proses pendidikakn dan
pelatihan yang hanya dapat diikuti satu kali. Pelaksanaan pelatihan dasar
CPNS mengacu pada pola baru sesuai dengan peraturan kepala lembaga
administrasi Negara nomor 25 tahun 2017 tentang pedoman
penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan III,
dimana peserta akan menjalani pelatihan dasar selama 113 hari kerja dengan
rincian 35 hari kerja untuk pembelajaran klasikal (berada ditempat
pelatihan) pada tanggal 2 april -18 mei 2018 dan 78 hari kerja untuk
pembelajaran non klasikal (aktualisasi di tempat kerja) pada tanggal 21 mei
- 21 september 2018 .
9. 3
I.1.3 Kompetensi yang dibangun selama Latsar
Kompetensi yang dibangun dalam Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan
III adalah kompetensi PNS sebagai pelayan masyarakat yang profesional, yang
diindikasikan dengan kemampuan:
1. Menunjukkan sikap perilaku bela negara
2. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas
jabatannya;
3. Mengaktualisasikan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI;
4. Menunjukkan penguasaan kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai
bidang tugas.
Disamping itu, peserta pelatihan dasar CPNS Golongan III memiliki kemempuan
untuk menganalisis dampak apabila kompetensi sikap perilaku bela Negara, nilai
nilai dasar PNS, dan kedudukan dan peran PNS dalam kerangka NKRI tidak
diaplikasikan.
I.1.4 Tahapan Aktualisasi
Aktualisasi dilakukan dengan mengidentifikasi isu-isu yang ada di tempat
kerja dan menganalisanya untuk mendapatkan isu terpilih menggunakan kriteria
analisa yaitu APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, dan Layak) dan USG
(Urgency, Seriousness and Growth). Kemudian menentukan langkah-langkah
kegiatan dalam rangka menyelesaikan isu yang telah dipilih. Dengan
mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS meliputi Akuntabilitas,
Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu dan Anti Korupsi serta melihat aspek
pelayanan publik manajemen ASN dan Whole of Government. Kegiatan ini akan
dilaksanakan mulai tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018
di lingkungan Departemen Radiologi RSUP dr. Mohammad Hoesin Palembang.
I.1.5 Profil Organisasi
RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang dahulu bernama Rumah Sakit
Umum Pusat Palembang yang melaksanakan operasional pelayanan sejak tanggal
10. 4
3 Januari 1957 yang dimulai dengan fasilitas sederhana pada pelayanan rawat jalan
serta pelayanan penunjang yang terbatas. Pada bulan November 1957 pelayanan
berkembang dengan adanya pelayanan rawat inap dengan jumlah tempat tidur 78
unit, disertai penambahan fasilitas lainnya dan ditetapkan sebagai RSU Type C.
Dengan fasilitas pelayananan yang memadai, cukup lengkapnya tenaga
dokter spesialis serta telah berkembang menjadi tempat pendidikan paramedis
(1959) dan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya (1968) maka pada tahun
1972 RSUP Palembang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Type B.
Di bidang Pendidikan Kedokteran pada tahun 1980 RSUP Dr.Mohammad
Hoesin Palembang mulai dijadikan sebagai tempat pendidikan Dokter Spesialis
Universitas Sriwijaya. Dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap beberapa
Rumah Sakit Vertikal agar dapat meningkatkan mutu layanannya maka salah
satunya RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang dinyatakan sebagai Rumah sakit
Swadana berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor:
1134/MENKES/SK/1993 tanggal 10 Desember 1993.
RSUP Palembang resmi menggunakan nama RSUP Dr. Mohammad Hoesin
Palembang pada tanggal 4 Oktober 1997 berdasarkan SK Menteri Kesehatan
RI Nomor: 1297/MENKES/SK/XI/1997.
Di bidang organisasi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang telah
mengalami beberapa kali perubahan struktur organisasi salah satunya pada tahun
1994 struktur organisasi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang berdasarkan SK
Menteri Kesehatan RI nomor: 549/MENKES/SK/VI/1994 tanggal 13 Juni 1994.
Perubahan ini seiring dengan perubahan status RS menjadi Unit Swadana. Pada
tahun 2000 berdasarkan PP nomor: 122/2000, RSUP dr. Mohammad Hoesin
Palembang ditetapkan manjadi Rumah Sakit Perusahaan Jawatan, karena
perubahan status tersebut maka terjadi perubahan susunan organisasinya sesuai
Peraturan Perusahaan Jawatan dimana tidak adanya peraturan eselonisasi. Struktur
Organisasi dan tata kerja RSUP Dr.Mohammad Hoesin Palembang diatur
berdasarkan SK No: YM.00.03.2.2.330 tanggal 13 Maret 2002.
Pada tahun 2005 adanya kebijakan pemerintah terhadap 13 rumah sakit
vertikal termasuk RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang berdasarkan SK
MENKES RI nomor: 1243/MENKES/SK/VIII/2005, tentang penetapan 13
11. 5
(tigabelas) eks rumah sakit Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi unit pelaksana
teknis (UPT) Depertemen Kesehatan RI dengan menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum(BLU).
RSMH merupakan Rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran
Universitas Sriwijaya sesuai SK Menkes Nomor HK.0202/MENKES/192/2015
tanggal 27 Mei 2015 dengan mewujudkan Academic Health System (AHS). Selain
itu sesuai dengan PERMENKES No. HK.02.02/MENKES/390/2014 tanggal 17
Oktober 2014 ditetapkan menjadi rumah sakit
I.1.6 Visi, Misi, Motto, Tata Nilai, dan Perilaku Utama
Visi RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang
Menjadi rumah sakit pendidikan dan rujukan nasional yang berstandar internasional
tahun 2019
Misi
1. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian berstandar
internasional
2. menyelenggarakan promosi kesehatan secara komprehensif dan berkelanjutan
3. Menjalin kemitraan dan melaksanakan sistem rujukan dengan rumah sakit
jejaring
4. Meningkatkan kompetensi, kinerja dan kesejahteraan pegawai
Motto
Kesembuhan dan kepuasan Anda merupakan kebahagiaan kami
Tata Nilai
Sinergi, Integritas, Profesional
Perilaku Utama
Koordinasi, Kolaborasi, dan Satu Persepsi
Jujur, Disiplin, Konsisten, Komitmen, dan Menjadi Teladan
12. 6
Tanggung Jawab, Kompeten, Bekerja tuntas, Akurat, Efisien dan Efektif
I.1.7 Struktur Organisasi
DIREKTUR UTAMA
(dr. MOHAMMAD SYAHRIL, Sp.P, MPH)
DEWAN PENGAWAS
( dr.EKA VIORA,SpKj )
BAKORDIK
( dr.FERY YUSRIZAL)
DIREKTORAT
MEDIK DAN KEPERAWATAN
(DR.dr. H.M. ALSEN, Sp.B.KBD,MARS)
DIREKTORAT
UMUM, SUMBER DAYA
MANUSIA DAN PENDIDIKAN
(Drs. AMRIZAL.M, Apt, M.Kes, MARS)
DIREKTORAT
KEUANGAN
(Drs. Bastian, MM)
BIDANG
PELAYANAN
MEDIK
(dr. MSY.RITA DEWI
MUSTIKA SUSILAWATY,
Sp.A(K)
BIDANG
PELAYANAN
KEPERAWATAN
(INDAH NURMALA
DEWI, S.Kp,MHSM)
BIDANG
FASILITAS
PELAYANAN
MEDIK
(LUKMANNUL HAKIM,
S.Sos, ST, M.Kes)
SEKSI
PERENCANAAN
DAN
PENGEMBANGAN
PELAYANAN MEDIK
(dr. KMS ANHAR, Sp,OG)
SEKSI
PERENCANAAN
DAN
PENGEMBANGA
N PELAYANAN
KEPERAWATAN
(HARJITO,
S.Pd,S.Kep,Ners)
SEKSI
PERENCANAAN
DAN
PENGEMBANGAN
FASILITAS
PELAYANAN
MEDIK
(SUPRAN, SE)SEKSI
MONITORING
DAN EVALUASI
PELAYANAN
MEDIK
(dr. CHAIR
JAUHARI,Sp.M)
SEKSI
MONITORING
DAN EVALUASI
PELAYANAN
KEPERAWATAN
(RAHMIATI,S.Kep,Ners)
SEKSI
MONITORING
DAN EVALUASI
FASILITAS
PELAYANAN
MEDIK
(MASDAHLENA, S.Pd,
M.Kes)
DEPARTEMEN
1. BEDAH
(dr. H.K.M YAMIN ALSOPH, Sp.B (K)ONK, MARS)
2. PENYAKIT DALAM
(dr. NORMAN DJAMALUDIN, Sp.PD,KHOM,FINASIM)
3. KESEHATAN ANAK
(dr. YUSMALA, Sp.A(K)
4. OBGYN
(dr. ISKANDAR ZULQARNAIN, Sp.OG(K)
5. THT
(dr. YULI DORIS MEMY, Sp,THT)
6. NEUROLOGI
(dr. ACHMAD JUNAIDI, Sp.S)
7. MATA
(dr. ELZA ISKANDAR, Sp.M(K),MARS)
8. DERMATOLOGI & VENEREOLOGI
(dr. YULI KURNIAWATI, Sp.KK)
9. ANASTESI & TERAPI INTENSIF
(dr.H. ZULKIFLI, Sp.AN, KIC, M.Kes,MARS)
SMF
1. KARDIOLOGI
(dr. MANGIRING PAYER LUMBAN TORUAN, Sp.JP)
2. GIZI KLINIK
3. DOKTER UMUM
(dr. SRI AULIATI)
INSTALASI
1. GAWAT DARURAT
(dr. ISMAIL BASTOMI, Sp.OT)
2. RAWAT JALAN
(dr. A. ABADI, Sp.OG)
3. GRAHA EKSEKUTIF
(dr. JULIUS ANZAR, Sp.A (K)
4. BRAIN & HEART CENTER
(dr. SYAMSU INDRA, Sp.PD,KKV,FINASIM)
5. RAWAT INTENSIF
(dr. YUSNI PUSPITA, Sp.An, KAKV,M.Kes)
6. BEDAH SENTRAL
(dr. BENNY KUSUMA, Sp.B(K)Onk)
7. HEMODIALISIS
(dr. IAN EFFENDI N., Sp.PD.KGH,FINASIM)
8. RAWAT INAP (IRNA) A
(RODIAH)
9. RAWAT INAP (IRNA) B
(NELLY, SST)
10. RAWAT INAP (IRNA) C
(JUMINAH, SKM, MM)
11. RAWAT INAP (IRNA) D
(SRI LANIAH, BSc,SKM, MM)
12. RAWAT INAP (IRNA) E
(NURLELA, BSc, SKM,MM)
13. RAWAT INAP (IRNA) F
(SITI SAKDIAH, AMK,SKM, MPH)
KOMITE MEDIK
(DR.dr. ZULKHAIR ALI,
Sp.PD,KGH,FINASIM)
KOMITE
KEPERAWATAN
(PASMAWIAH, Bsc, S.Pd)
KOMITE MUTU
DAN
KESELAMATAN
(FRAULIN PLASMEY,
S.Kep,Ners, MARS)
KOMITE ETIK
DAN HUKUM RS
(dr. MUHAMMAD
HASNAWI HADDANI,
Sp.S)
UNIT LAYANAN
PENGADAAN
(ULP)
(YANIWARTI, DCN,
M.KES)
BAGIAN
UMUM
(TAUFIK, S.Sos, M.Kes)
BAGIAN
SUMBER DAYA
MANUSIA
(SRI SUSILAWATI,
B.Sc.S.Sos,MM)
BAGIAN
PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN
(Drs. AGUS WIDI
WIJAYA, MM)
SUBBAGIAN
TATA USAHA
(BINARTI OKTASIA,
S.Pd, M.Kes)
SUBBAGIAN
PERENCANAAN
DAN
PENGEMBANGAN
(SYAMSUL ACHYAR,
S.Sos, M.Si)
SUBBAGIAN
PENDIDIKAN
(dr. RANI WINDIARTI)
SUBBAGIAN
RUMAH
TANGGA
(APRI, S.Sos, M.Si)
SUBBAGIAN
MUTASI DAN
KESEJAHTERAAAN
(MARDIANA, SH)
SUBBAGIAN
PENELITIAN
(HASANUDDIN, SH,
M.Si)
INSTALASI
1. FARMASI
(Dra. CITRA WILLIA AGUS, Apt, M.Kes)
2. GIZI
(WITRI GUSTI, SKM)
3. PEMELIHARAAN SARANA NON MEDIK
(SUDARTO, ST,M.Si)
4. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(dr. RIZA CANDRA WIJAYA)
5. STERILISASI
(FITRI INDIRAYATI, AMK,S.Kep,Ners)
6. LOUNDRY
(ATRIZAL, ST)
7. PERFORMA, PERTAMANAN, DAN SANITASI
(SANTI SHERLIANTI, S.Kp., M.Kes)
8. KEAMANAN DAN PERPARKIRAN
(JUNAIDI)
BAGIAN
PERENCANAAN
DAN
ANGGARAN
(ARMI TOVIDA,SE,MM)
BAGIAN
PERBENDAHARAAN
DAN MOBILISASI
DANA
(MARKHUMI, SE,MM)
BAGIAN
AKUNTANSI
(RAIHAN, SE,MM,PIA)
SUBBAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM DAN
ANGGARAN
(ZAKI, S.Pd, M.Si)
SUBBAGIAN
PERBENDAHARAAN
(KEMAS YANGCIK, SE, MM)
SUBBAGIAN
AKUNTANSI
KEUANGAN
(UMUL KIROM, SE,M.Si)
SUBBAGIAN
EVALUASI DAN
LAPORAN
(MARDIAH, SKM)
SUBBAGIAN
MOBILISASI
DANA
(EKWANTO, SE, MM)
SUBBAGIAN
AKUNTANSI
MANAJEMEN
DAN VERIFIKASI
(RUHUL UMAMI,SE,M.Si)
SATUAN PENGAWAS
INTERNAL (SPI)
(dr. AZHARI, Sp.OG)
INSTALASI
1. SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT
(WIJAYA, S.Pd, M.Pd)
2. PASIEN JAMINAN
(RESTI MAHAYANI, SE, M.Si)
DIREKTUR UTAMA,
MOHAMMAD SYAHRIL
NIP. 196207231990011001
10. RADIOLOGI
(dr. M.YUSRI, Sp. Rad)
11. PATOLOGI KLINIK
(dr. ENY RAHMAWATI, M.Sc,Sp.PK)
12. PATOLOGI ANATOMI
(dr. IKA KARTIKA EDI POEDJO
PURNAMAWATI, Sp.PA)
13. KEDOKTERAN FORENSI
(dr. INDRA SYAKTI NASUTION, Sp.F)
14. GIGI DAN MULUT
(drg. EMILIA CHRYSTIANA PRASETYANTI,
Sp.Orth,M.Kes)
15. JIWA
(dr. Abdullah Shahab, Sp.KJ)
16. REHABILITASI MEDIK
(dr. JALALIN, Sp.KFR)
17. MIKROBIOLOGI KLINIK
(Prof. DR.dr. Yuwono, M.Biomed)
14. RAWAT INAP (IRNA) G
(BETTY FLORIDA, SKM)
15. RAWAT INAP (IRNA) H
(WARNIDES, S.Kep, Ners)
16. REHABILITASI MEDIS
(dr. HERNINGSIH S)
17. REKAM MEDIK
(dr. YOHANES RICHARD)
18. RADIOLOGI
(DR. DINI ANDRIANI PRAMITASARI,
SP.ONK.RAD)
19. PATOLOGI KLINIK DAN
MIKRO BIOLOGI
(dr. Phey Liana, Sp.PK)
20. PATOLOGI ANATOMI
(dr. ASPITRIANI, Sp.PA)
21. PEMULASARAN JENAZAH
DAN KEROHANIAN
(Drs. RAHMAN, MM)
22. PEMELIHARAAN SARANA
MEDIK
(DARMAWAN, ST, MM)
23. PELAYANAN PELANGGAN
DAN PKRS
(HIDAYATI, S.Sos. M.KM)
24. RUJUKAN NASIONAL
(dr. IQMAL PERLIANTA, Sp.BP)
25. CASSEMIX
(dr. ALIE SOLAHUDDIN, Sp.M)
KOMITE K3 RS
H. SUDARTO, ST, M.Si
I.2 Tujuan dan Manfaat
I.2.1 Bagi Peserta
Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS sesuai indikator yang
terkandung dalam Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika publik, Komitmen mutu dan
Anti korupsi (ANEKA) dalam melaksanakan tugas serta mengaktualisasi
pemahaman mengenai pelayanan publik manajemen ASN dan Whole of
Government.
Menjadi proses pembelajaran bagi peserta demi terwujudnya PNS
professional yang berkarakter yaitu PNS yang karakternya dibentuk oleh sikap
perilaku bela Negara, nilai nilai dasar PNS, dan pengetahuan tentang kedudukan
dan peran PNS dalam NKRI, serta menguasai bidang tugasnya sehingga mampu
melaksanakan tugas dan perannya secara professional sebagai pelayan masyarakat.
13. 7
I.2.2 Bagi Organisasi
Untuk memberikan solusi terhadap isu yang berkembang dengan menanamkan
juga nilai-nilai dasar ASN yaitu Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik,
Komitmen Mutu dan Anti korupsi (ANEKA) pada RSUP dr. Mohammad
Hoesin Palembang sehingga dapat memberikan pelayanan paripurna.
Membantu kegiatan pembelajaran kepada Calon Pegawai Negeri Sipil guna
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta dapat menambah bahan
kepustakaan Balai Pelatihan Kesehatan Batam untuk meningkatkan mutu
program pendidikan Calon Pegawai Negeri Sipil angkatan selanjutnya.
I.3 Ruang Lingkup Aktualisasi
Pendidikan dan pelatihan dasar CPNS Kemenkes Golongan III angkatan I
dan II diselenggarakan selama 116 hari kerja dari tanggal 19 Februari 2018 hingga
21 Juli 2018 yang terdiri dari 3 tahap:
1. Tanggal 2 April – 18 Mei 2018 on campus di Balai Pelatihan Kesehatan
(Bapelkes) Batam.
2. Tanggal 21 Mei – 21 September 2018 off campus untuk melaksanakan
kegiatan aktualisasi di unit kerja masing-masing, dalam hal ini untuk penulis
di Rumah Sakit Umum Pusat dr. Mohammad Hoesin Palembang.
3. Tanggal 24-28 September 2018 evaluasi aktualisasi di Balai Pelatihan
Kesehatan (Bapelkes) Batam.
Ruang lingkup rancangan kegiatan aktualisasi ini meliputi persiapan,
pelaksanaan serta pelayanan di Departemen Radiologi RSUP dr. Mohammad
Hoesin Palembang, yang menerapkan nilai-nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika
publik, komitmen mutu, dan anti korupsi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta
dengan menimbang aspek pelayanan publik, manajemen ASN serta Whole of
Government.
14. 8
I.4 Data Diri Peserta
Penulis adalah peserta Pelatihan Dasar CPNS Kemenkes golongan III
angkatan I yang mengikuti program pelatihan dasar bulan April-September 2018.
Penulis ditugaskan di unit kerja Departemen Radiologi RSUP dr. Mohammad
Hoesin Palembang sebagai staf medis fungsional yang berperan dalam fungsi
pelayanan, serta dalam fungsi pendidikan dan penelitian di rumah sakit. Proses
pelayanan mencakup layanan rawat jalan, rawat inap, kegawatdaruratan dan graha
spesialis. Untuk proses pendidikan, seorang staf medis berfungsi sesuai
tingkatannya dalam melakukan pengajaran, pembimbingan materi, evaluasi pada
peserta didik (peserta pendidikan dokter umum).
Tugas jabatan dan target yang harus dicapai oleh seorang staf medis dimuat
dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Selain sebagai deskripsi tugas, SKP juga
merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan tugas pokok setiap PNS
selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis organisasi.
Setiap kegiatan tugas jabatan yang akan dilakukan harus berdasarkan tugas dan
fungsi, wewenang, tanggung jawab dan uraian tugas yang telah ditetapkan dalam
Struktur Organisasi dan Tata Kerja. SKP wajib disusun oleh seluruh PNS, baik
jabatan struktural maupun fungsional sesuai dengan rencana kerja organisasi yang
kemudian dinilai oleh atasan langsung.
I.5 Analisis Isu
I.5.1 Enviromental Scanning
Isu adalah sebuah masalah yang belum terpecahkan yang siap
diambil keputusannya. Isu merepresentasikan suatu kesenjangan antara
praktik organisasi dengan harapan-harapan para stakeholder. Berdasarkan
definisi tersebut, isu merupakan suatu hal yang terjadi baik di dalam
maupun di luar organisasi yang apabila tidak ditangani secara baik akan
memberikan efek negatif terhadap organisasi bahkan dapat berlanjut pada
tahap krisis. Berkaitan dengan rancangan aktualisasi ini, sumber isu yang
diangkat berasal dari tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), Sasaran Kinerja
Pegawai (SKP), kegiatan yang diinisiatif oleh penulis melalui persetujuan
15. 9
coach dan mentor, serta penugasan dari atasan. Berdasarkan kaitannya
dengan Manajemen ASN, Whole of Government (WoG), dan Pelayanan
Publik, penulis menemukan beberapa isu sebagai berikut:
1. Kurangnya jumlah DPJP Radiologi untuk melakukan fungsi pelayanan maupun
fungsi pendidikan / penelitian di rumah sakit.
2. Jaga onsite Radiologi pada saat hari libur / diluar jam kerja.
3. Lamanya antrian daftar tunggu pasien Radiologi baik untuk rawat inap / rawat
jalan.
4. Pendaftaran pasien terjadwal untuk pemeriksaan Radiologi masih manual.
5. Pemberian informasi pasien terjadwal pemeriksaan radiologi belum optimal.
6. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pendidikan peserta didik mahasiswa
profesi kedokteran UNSRI (Dokter Muda / Koass).
7. Indeks kepuasan pasien terhadap hasil pemeriksaan radiologi belum optimal.
8. Jumlah TLD bagi pekerja radiasi yang jumlahnya masih kurang.
9. Kurang optimalnya respon time hasil pemeriksaan radiologi di RSUP Dr.
Mohammad Hoesin Palembang.
I.5.2 Alat Bantu Analisis
Berdasarkan identifikasi isu yang telah dipaparkan, perlu dilakukan
proses identifikasi isu untuk menentukan isu mana yang merupakan
prioritas yang dapat dicarikan solusi oleh penulis. Proses identifikasi isu
tersebut menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu. Kriteria
yang digunakan adalah metode AKPK (Aktual, Kekhalayakan, Probematik,
dan Kelayakan) untuk memilih 3 dari 6 isu yang ada kemudian dilanjutkan
dengan metode USG (Urgency, Seriousness, dan Growth) untuk
menentukan 1 dari 3 isu teratas hasil metode APKL. Metode pertama yang
dipakai adalah metode APKL. Aktual adalah isu tersebut benar-benar terjadi
dan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Problematik merupakan
isu yang sangat kompleks sehingga perlu dicarikan solusinya.
Kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.
Kelayakan ditujukan kepada isu yang masuk akal dan realistis serta relevan
16. 10
untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Metode USG analisa
dilakukan dengan menetapkan rentang penilaian (1-5) pada tiap poin mulai
dari sangat USG atau tidak sangat USG. Urgency tentang seberapa
mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti.
Seriousness tentang seberapa serius isu harus dibahas dikaitkan dengan
akibat yang akan ditimbulkan. Growth tentang seberapa besar kemungkinan
memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera.
Secara lengkap analisis penilaian kualitas isu dengan metode APKL
tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini:
Tabel 2.2 Analisis Penilaian Isu dengan APKL
No Identifikasi Isu
Kriteria APKL
Peringkat
A P K L Total
1. Kurangnya jumlah DPJP Radiologi untuk
melakukan fungsi pelayanan maupun fungsi
pendidikan / penelitian di rumah sakit.
1 2 1 2 9 9
2. Jaga onsite Radiologi pada saat hari libur / diluar
jam kerja.
3 4 4 3 14 3
3. Lamanya antrian daftar tunggu pasien Radiologi
baik untuk rawat inap / rawat jalan.
2 2 2 2 8 7
4. Pendaftaran pasien terjadwal untuk pemeriksaan
Radiologi masih manual.
2 2 3 2 10 5
5. Pemberian informasi pasien terjadwal pemeriksaan
radiologi belum optimal.
2 3 3 3 11 4
6. Kurangnya sarana dan prasarana untuk pendidikan
peserta didik mahasiswa profesi kedokteran UNSRI
(Dokter Muda / Koass).
1 2 2 2 7 8
7. Indeks kepuasan pasien terhadap hasil pemeriksaan
radiologi belum optimal.
3 4 4 4 15 2
8. Jumlah TLD bagi pekerja radiasi yang jumlahnya 3 2 2 2 9 6
17. 11
No Identifikasi Isu
Kriteria APKL
Peringkat
A P K L Total
masih kurang.
9. Kurang optimalnya respon time hasil pemeriksaan
radiologi di RSUP Dr. Mohammad Hoesin
Palembang.
4 5 4 5 18 1
Setelah didapatkan peringkat tiga besar berdasarkan metode APKL,
isu yang ada di analissi lagi dengan metode USG untuk memilih isu yang
akan dicarikan solusinya.
Secara lengkap analisis penilaian kualitas isu dengan metode USG dapat
dilihat pada tabel 2.2 dibawah ini:
Tabel 2.3 Analisa isu dengan metode USG
No Isu U S G Total Peringkat
1.
Jaga onsite Radiologi pada saat hari libur /
diluar jam kerja.
2 2 2 6 3
2.
Kurang optimalnya respon time hasil
pemeriksaan radiologi di RSUP Dr.
Mohammad Hoesin Palembang.
4 5 4 13 1
3.
Indeks kepuasan pasien terhadap hasil
pemeriksaan radiologi belum optimal
3 3 3 9 2
I.5.3 Rumusan Isu
Berdasarkan analisa diatas penulis memilih isu “Kurang optimalnya respon time
hasil pemeriksaan radiologi di RSUP Dr. Mohammad Hoesin Palembang ”.
I.5.4 Identifikasi Sumber Isu
Sumber isu diangkat dari kondisi dan tuntutan di lingkungan kerja baik dari klinisi
maupun masyarakat, indeks kepuasan pasien.
18. 12
I.5.5 Lembar Konfirmasi
Persetujuan Coach dan Mentor
Coach
Artati P. Humokor, S.ST,M.Kes
NIP.
Mentor
dr. Chair Jauhari, SpM
K asi Pelayanan Medik
NIP. 197305062006041001
I.5.6 Judul Laporan Aktualisasi
KURANG OPTIMALNYA RESPON TIME HASIL PEMERIKSAAN
RADIOLOGI DI RSUP DR. MOHAMMAD HOESIN PALEMBANG
19. 13
BAB II
NILAI-NILAI DASAR DAN KEDUDUKAN SERTA PERAN PNS DALAM
NKRI
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang
dimaksud Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil
dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi
pemerintah. Fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; dan
mempererat persatuan dan kesatuan Bangsa.
Untuk menjadi seorang pelayan publik yang professional diperlukan
pembekalan kepada PNSdengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan
ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti
Korupsi). Adapun detail dari nilai-nilai yang terkandung dalam ANEKA adalah
sebagai berikut:
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi
untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Nilai-nilai yang
terkandung dalam akuntabilitas yang harus dimiliki Aparatur Sipil Negara (ASN)
untuk diterapkan di unit kerja yaitu, kepemimpinan, transparasi, integritas,
tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan dan konsistensi.
Amanah seorang ASN adalah menjamin terwujudnya nilai-nilai publik berikut:
1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik
kepentingan, antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor,
kelompok dan dan pribadi
2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah
keterlibatan ASN dalam politik praktis.
3. Memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik.
4. Menujukan sikap dan prilaku konsisten dan dapat diandalkan sebagai
penyelenggara pemerintahan.
20. 14
Aspek-aspek akuntabilitas mencakup beberapa hal berikut:
1. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan, menjaga kerjasama dalam tim dan
komunikasi.
2. Akuntabilitas beroientasi pada hasil.
3. Akuntabilitas membutuhkan adanya laporan.
4. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi.
5. Akuntabilitas memperbaiki kinerja.
Nilai-Nilai akuntabilitas yaitu :
1. Kepemimpinan
2. Transparansi
3. Integritas
4. Tanggungjawab
5. Keadilan
6. Kepercayaan
7. Keseimbangan
8. Kejelasan
9. Konsisten
2. Nasionalisme
Sebagai pelaksana kebijakan peayanan publik tentu setiap pegawai ASN
harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi pada kepentingan publik dan
senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara diatas kepentingan
lainnya, mengedepankan kepentingan nasional ketimbang kepentingan sektoral
atau golongan.
Fungsi nasionalisme bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah :
1. ASN yang berorientasi pada kepentingan publik dengan nilai yang
terkandungnya; ketepetan waktu, pelayanan yang akurat, ramah dan santun
dalam memberikn pelayanan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan
mendapatkan pelayanan, variasi model pelayanan, kenyamanan, bersikap
adil dan tidak deskriminatif.
2. ASN yang berintegritas tinggi, dengan melaksanakan tugasnya dengan
jujur,bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya
dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa
tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat
yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
21. 15
perundang-undangan dan etika peerintahan, menjaga kerahasiaan yang
menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik
negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak
terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugas, memberikan
informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang
memerlukan informasi, tidak menyalahgunakan informasi, dan
melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. ASN sebagai pemersatu bangsa bersikap netral dan adil, mengawoni
kepentingan kelompok minoritas, menjadi teladan dilingkungan
masyarakat.
3. Etika Publik
Etika publik adalah refleksi tentang baik/buruk, benar/salah prilaku,
tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka
menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai-nilai dasar etika publik antara
lain adalah
1. Memegang teguh nilai-nilai ideologi pancasila.
2. Setia dan mempertahankan UUD NKRI 1945.
3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
4. Membuat keputusan berdasarkan keahlian.
5. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif.
6. Memelihara dan menjunjung tinggi prinsip standar etika luhur.
7. Mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik.
8. Kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah.
9. Memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, akurat,
berdaya guna, berhasil guna dan santun.
10. Mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi.
11. Menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama.
12. Mengutamakan pencapaian hasil & mendorong kinerja kesetaraan pekerjaan
13. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai
perangkat sistem karir.
22. 16
4. Komitmen Mutu
Komitmen mutu bertujuan untuk memberikan kepuasan masyarakat dalam
pelayanan publik. Penilaian mutu berdasarkan pada subyektifitas seseorang. Untuk
mengukur penilaian tersebut perlu adanya standar pelayanan sehingga sebuah mutu
pelayanan dapat terkontrol dengan baik. Berikut adalah nilai-nilai yang perlu
diperhatikan dalam komitmen mutu antara lain:
1. Bekerja dengan berorientasi pada mutu.
2. Inovatif.
3. Selalu melakukan perbaikan mutu.
4. Membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang.
5. Membangun kerjasama antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan
kejujuran.
6. Memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun
eksternal.
7. Menampilkan kinerja tanpa cacat (zerodefect) dan tanpa pemborosan
(zerowaste), sejak memulai setiap pekerjaan.
8. Menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan efisien dalam bekerja.
5. Anti Korupsi
Anti korupsi Korupsi adalah tindakan melanggar hukum dengan tujuan
untuk memperkaya diri sendiri maupun golongan
Nilai-nilai yang terkandung dalam aspek anti korupsi antara lain:
23. 17
1. Kejujuran
2. Kepedulian
3. Kemandirian
4. Kedisiplinan
5. Keadilan
6. Tanggung jawab
7. Kerja keras
8. Sederhana
9. Berani
6. Whole of Government
WoG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-
upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang
lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program dan
pelayanan publik. Oleh karenanya WoG juga dikenal sebagai pendekatan interagency, yaitu
pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang
relevan.
Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan mengapa WoG menjadi penting dan tumbuh
sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama, adalah adanya faktor-
faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program
pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain
itu perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga
mendorong pentingnya WoG dalam menyatukan institusi pemerintah sebagai penyelenggara
kebijakan dan layanan publik. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena
ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam
pembangunan. Satu sektor bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing
sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau „saling
membunuh‟. Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang
lainnya. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya,
adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendrong adanya potensi disintegrasi bangsa.
Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat
24. 18
kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame
NKRI.
25. 19
7. Manajemen ASN
Pengelolaan atau manajemen ASN adalah kebijakan dan praktek dalam mengelola aspek
manusia atau SDM dalam organisasi, baik untuk PNS maupun PPK. Manajemen ASN akan
membuat seorang ASN mengerti apa saja kedudukan, peran, hak, kewajiban dan kode etik ASN.
1. Kedudukan ASN
Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri, namun demikian pegawai ASN
merupakan satu kesatuan.
2. Peran ASN
Peran ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu
bangsa
3. Hak dan kewajiban ASN
Seorang ASN mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut:
Gaji, tunjangan dan fasilitas
Cuti
Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
Perlindungan
Pengembangan kompetensi
4. Kode etik dan kode perilaku ASN
Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode
etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN:
Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika
pemerintahan;
Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
26. 20
Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; Menjaga
agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang
memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya
untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain;
Memagang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.
Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam UU ini manjadi acuan bagi para ASN dalam
penyelenggaraanbirokrasi pemerintah. Fungsi kode etik dan kode perilaku ini sangat penting
dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut, antara lain :
1.Sebagai pedoman, panduan birokrasi publik / aparatur sipil Negara dalam menjalankan tugas
dan kewenangan agar tindakan nya dinilai baik.
2.Sebagai standar penilaian sifat, perilaku dan tindakan birokrasi publik / aparatur sipil Negara
dalam menjalankan tugas dan kewenangan.
Etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas
pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan pribadi,
kelompok dan organisasinya. Etika diarahkan pada kebijakan yang benar benar mengutamakan
kepentingan masyarakat luas.
