Dokumen tersebut membahas rencana pembangunan Kota Surakarta tahun 2016, meliputi keterkaitan antara tujuan pembangunan Kota Surakarta dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi Jawa Tengah, mekanisme penyusunan rencana pembangunan melalui musrenbang, serta kebijakan-kebijakan yang mendukung pencapaian tujuan pembangunan.
5. PENYUSUNAN TEKNOKRATIS RPJMD 2015 – 2019
Evaluasi Kinerja SKPD
November 2014
Perumusan Isu Strategis
4 Desember 2014
6. KETERKAITAN RPJPD, PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016, dan
PRIORITAS PROVINSI JATENG 2016
MISI RPJPD
PRIORITAS PEMBANGUNAN
2016
PRIORITAS PROVINSI
JATENG 2016
Misi 1. Mewujudkan
sumber daya manusia
yang berkualitas
dan
Peningkatan kualitas pendidikan,
kesehatan, pembangunan
karakter, dan penguasaan IPTEK
(ilmu pengetahuan, tehnologi) dan
seni budaya dalam rangka
menghasilkan SDM yang berdaya
saing di pasar ekonomi, seni
budaya, olahraga, dan pariwisata
Prioritas 1: Percepatan
pengurangan kemiskinan dan
pengangguran berdimensi
kewilayahan,
Prioritas 3: Peningkatan
kualitas hidup masyarakat
dan perluasan cakupan
layanan sosial dasar.
Misi 2 Mewujudkan
peningkatan kualitas
pelayanan umum
Penguatan Tata kelola
pemerintahan yang transparan,
akuntabel dan inovatif untuk
peningkatan kapasitas fiskal dan
kualitas pelayanan publik)
Prioritas 6: Peningkatan
pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan dan
penciptaan kondusivitas
wilayah.
Misi 3 Mewujudkan
keamanan dan
ketertiban kota
Peningkatan partisipasi
masyarakat dan unsur pemangku
kepentingan untuk tertib hukum
dan memantapkan kondusivitas
Prioritas 6: Peningkatan
pelayanan publik,
penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan dan
7. …..lanjutan
MISI RPJPD PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016
PRIORITAS PROVINSI JATENG
2016
Misi 4. Mewujudkan
perekonomian daerah
yang mantap
Peningkatan kualitas daya saing sumber
daya ekonomi dan insentif investasi
untuk pertumbuhan kesejahteraan yang
inklusif
Prioritas 2.
Peningkatan perekonomian daerah
berbasis potensi unggulan daerah
Misi 5: Terwujudnya
lingkungan hidup yang
baik dan sehat
Penertiban administrasi pertanahan dan
Penataan ruang kota yang sinergis,
berkeadilan dan berwawasan
lingkungan sehat.
Prioritas 5: Peningkatan
pengendalian pemanfaatan ruang
dalam upaya pemulihan daya
dukung dan daya tampung
lingkungan serta pengurangan
potensi ancaman bencana
Misi 6: Terwujudnya
perlindungan
Perlindungan warga dan kesejahteraan
sosial yang berkeadilan dan inklusif
Prioritas 1: Percepatan
pengurangan kemiskinan dan
pengangguran berdimensi
kewilayahan,
Prioritas 3: Peningkatan kualitas
hidup masyarakat dan perluasan
cakupan layanan sosial dasar.
Misi 7: Mewujudkan
Kualitas Dan Kuantitas
Sarana dan Prasarana
Peningkatan kualitas sarpras kota untuk
pemerataan pertumbuhan antar
wilayah dan meningkakan daya saing
Prioritas 4:
Optimalisasi pembangunan
infrastruktur dan pengembangan
8. -MEA
-SDG’s
TANTANGAN
KEPADATAN
PENDUDUK YANG
TINGGI
KELEMAHAN
Pro Growth
Pro Job
Pro Poor
Pro
Environment
TUJUAN RPJPD/RKPD
- Core region
kabupaten sekitar
- Pusat Kegiatan
Nasional
PELUANG
-KEARIFAN
LOKAL
KEKUATAN
Strategi
Pengembangan Sistem
Inovasi Daerah
Strategi perluasan
lapangan kerja/
penanganan
pengangguran
Strategi
Penanggulangan
Kemiskinan Daerah
Public space for all
Strategi
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi Pemerintah
Daerah
Strategi
Pencegahan dan
Pemberantasan
Korupsi Pemerintah
Daerah
14. KERANGKA PAGU ANGGARAN URUSAN
PRIORITAS URUSAN % (BL)
Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pembangunan
karakter, dan penguasaan IPTEK (ilmu pengetahuan,
tehnologi) dan seni budaya dalam rangka menghasilkan SDM
yang berdaya saing di pasar ekonomi, seni budaya, olahraga,
dan pariwisata
Pendidikan
Kesehatan
Kebudayaan
9,19
8,68
21,24
Penguatan Tata kelola pemerintahan yang transparan,
akuntabel dan inovatif untuk peningkatan kapasitas fiskal dan
kualitas pelayanan publik)
Komunikasi dan
Informatika
0,53
Peningkatan partisipasi masyarakat dan unsur pemangku
kepentingan untuk tertib hukum dan memantapkan
kondusivitas kota
Kesatuan Bangsa dan
Politik Dalam Negeri
1,97
Peningkatan kualitas daya saing sumber daya ekonomi dan
insentif investasi untuk pertumbuhan kesejahteraan yang
inklusif
Ketenaga kerjaan
Perdagangan
Industri
Koperasi dan UMKM
0,33
1,56
0,15
0,52
Penertiban administrasi pertanahan dan Penataan ruang kota
yang sinergis, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehat.
Pekerjaan Umum 15,63
Perlindungan warga dan kesejahteraan sosial yang berkeadilan
dan inklusif
Sosial 0,28
Peningkatan kualitas sarpras kota untuk pemerataan
pertumbuhan antar wilayah dan meningkakan daya saing kota
Perumahan 2,54
62,62%
17. RTRW KOTA SURAKARTA TAHUN 2011-2031
Kawasan
Industri
Kreatif
CBD
Kawasan
UtaraKawasan
Reservasi
Pertanian
Kawasan
Reservasi
Pertanian
Kawasan
Industri
Kreatif Batik
Laweyan Kawasan
inti (Inner
City)
Kawasan
Budaya
Ekologi
Kawasan
Budaya
Ekologi
22. PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
KONSEP KOTA KREATIF
• Kota yang memiliki Sumber daya
manusia kreatif
• Kota yang memiliki daya dukung
untuk pengembangan kreatifitas
• Kota yang menjadikan kreatifitas
sebagai salah satu elemen utama
dalam pembangunan untuk
meningkatkan kesejahteraan
27. TAHAPAN MUSRENBANG 2015
(PERWALI NO 22 TAHUN 2014)
TAHAPAN MUSRENBANG 2015
(PERWALI NO 22 TAHUN 2014)
MLK
(Musyawarah Lembaga
Kemasyarakatan)
MUSLING
(RT/RW)
DKT INTERNAL
(KOMUNITAS SEKTORAL)
MUSRENBANGKELMUSRENBANGKEL
MUSRENBANGCAMMUSRENBANGCAM
FORUM SKPDFORUM SKPD
DKT TINGKAT KOTADKT TINGKAT KOTA
MUSRENBANGKOTMUSRENBANGKOT
SOSIALISASI JUKNIS
PEMBENTUKAN PANITIA
IDENTIFIKASI STAKEHOLDERS
POKOK PIKIRAN
DPRD UNTUK
RKPD 2014
ARAH KEBIJAKAN
PROV JATENG
PELIBATAN CSR
SINERGITAS
PNPM MP
(FORM IV D)
Pelibatan Forum
Anak &
Keterwakilan
Perempuan 30%
33. MEKANISME SINKRONISASI DAN PENENTUAN
PRIORITAS USULAN MUSRENBANGCAM
USULAN
KEGIATAN
OPERASIONAL
KETERKAITAN CAKUPAN
PERMASALAHAN
ISU STRATEGIS KOTA
TOTAL
I II III IV V
NANGKIS SDGs
PERMASALA
HAN ANTAR
KELUARAHA
N
1 1 1 1 1 1 1 1 8
Jika terkait diberi
skor “1”.
Jika tidak terkait
diberi skor “0”
39. PRIORITAS KEGIATAN OUTPUT
VOLU
ME
INDIKATOR
I II III IV V VI VII
TOTAL
BOBOT (%) 20 20 15 15 10 10 10
Jika terkait diberi
skor “1”.
Jika tidak terkait
diberi skor “0”
INDIKATOR KETERANGAN
I ISU STRATEGIS TEKNOKRATIS RPJMD 2015 –
2019
II PENANGGULANGAN KEMISKINAN
III HASIL DKT / HASIL MUSRENBANGCAM 2015
IV POKOK – POKOK PIKIRAN DPRD
V SDGs
VI SPM
VII PRIORITAS NASIONAL / PROVINSI JAWA TENGAH
MEKANISME SINKRONISASI DAN PENENTUAN
PRIORITAS KEGIATAN PADA FORUM SKPD
41. KETERKAITAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016, PRIORITAS PROVINSI
JATENG 2016, dan PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016 PRIORITAS PROVINSI JATENG 2016 PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA)
Peningkatan kualitas pendidikan,
kesehatan, pembangunan karakter,
dan penguasaan IPTEK (ilmu
pengetahuan, tehnologi) dan seni
budaya dalam rangka menghasilkan
SDM yang berdaya saing di pasar
ekonomi, seni budaya, olahraga, dan
pariwisata
Prioritas 1: Percepatan
pengurangan kemiskinan dan
pengangguran berdimensi
kewilayahan,
Prioritas 3: Peningkatan kualitas
hidup masyarakat dan perluasan
cakupan layanan sosial dasar.
Prioritas 5: Meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat Indonesia
Penguatan Tata kelola pemerintahan
yang transparan, akuntabel dan
inovatif untuk peningkatan kapasitas
fiskal dan kualitas pelayanan publik)
Prioritas 6: Peningkatan pelayanan
publik, penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan dan
penciptaan kondusivitas wilayah.
Prioritas 2: Mengembangkan tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif,
demokratis, dan terpercaya.
Prioritas 4: Memperkuat kehadiran negara
dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi,
bermartabat, dan terpercaya
Peningkatan partisipasi masyarakat
dan unsur pemangku kepentingan
untuk tertib hukum dan
memantapkan kondusivitas kota
Prioritas 6: Peningkatan pelayanan
publik, penyelenggaraan tata
kelola pemerintahan dan
penciptaan kondusivitas wilayah.
Prioritas 1: menghadirkan kembali negara
untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh
warga negara.
Prioritas 8: melakukan revolusi karakter
bangsa.
Prioritas 9. memperteguh kebhinekaan
dan memperkuat restorasi sosial
Indonesia.
42. …..lanjutan
PRIORITAS PEMBANGUNAN 2016 PRIORITAS PROVINSI JATENG 2016
PRIORITAS NASIONAL (NAWACITA)
Peningkatan kualitas daya saing
sumber daya ekonomi dan
insentif investasi untuk
pertumbuhan kesejahteraan
yang inklusif
Prioritas 2.
Peningkatan perekonomian daerah
berbasis potensi unggulan daerah
Prioritas 3. membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan.
Prioritas 6: Meningkatkan produktivitas
rakyat dan daya saing di pasar Internasional
Prioritas 7: Mewujudkan kemandirian
ekonomi dengan menggerakkan sektor-
sektor strategis ekonomi domestik.
Penertiban administrasi
pertanahan dan Penataan ruang
kota yang sinergis, berkeadilan
dan berwawasan lingkungan
sehat.
Prioritas 5: Peningkatan
pengendalian pemanfaatan ruang
dalam upaya pemulihan daya
dukung dan daya tampung
lingkungan serta pengurangan
potensi ancaman bencana.
Prioritas 5: Meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat Indonesia
Perlindungan warga dan
kesejahteraan sosial yang
berkeadilan dan inklusif
Prioritas 1: Percepatan pengurangan
kemiskinan dan pengangguran
berdimensi kewilayahan,
Prioritas 3: Peningkatan kualitas
hidup masyarakat dan perluasan
cakupan layanan sosial dasar.
Prioritas 5: Meningkatkan kualitas hidup
manusia dan masyarakat Indonesia
Peningkatan kualitas sarpras
kota untuk pemerataan
pertumbuhan antar wilayah dan
meningkakan daya saing kota
Prioritas 4:
Optimalisasi pembangunan
infrastruktur dan pengembangan
teknologi guna meningkatkan daya
Prioritas 3: Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-
daerah dan desa dalam kerangka negara
kesatuan.
44. KETERSEDIAAN & KELENGKAPAN SUMBER
DATA PENYUSUNAN RKPD
Sistem Informasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
(SIPPD) yang mencakup
Sistem Monev Program
Sistem Informasi Profil
Daerah (8 Kelompok Data)
sebagai salah satu sumber
data
45. E – MUSRENBANG
Sistem Informasi Perencanaan
Pembangunan Daerah
(SIPPD)
Mensinergikan perencanaan
bottom up
(Musrenbangkel
Musrenbangcam) dengan
prioritas pembangunan
daerah (Forum SKPD
Musrenbangkot RKPD)
sampai dengan proses
penganggaran (KUA –
PPAS APBD)
46. PENINGKATAN KAPASITAS PERENCANA
DAERAH
Bintek Penyusunan Renja SKPD Tahun 2016
bagi Kasubbag. PEP seluruh SKPD
Mei 2015
Bintek Penyusunan Teknokratis RPJMD 2015-
2019 & RKPD 2016 bagi Tim Penyusun
5 November 2014
54. proses perencanaan pembangunan daerah yang bersifat
bottom up dengan prioritas menyerap aspirasi dan
keterlibatan masyarakat dalam perumusan prioritas
pembangunan daerah.
Dalam usaha peningkatan kualitas perencanaan pembangunan
partisipatif di Kota Surakarta, utamanya melalui
Musrenbangkel, ditempuh penguatan bimbingan melalui
tenaga fasilitator kelurahan (Faskel) dan Tim Monitoring dan
Evaluasi (Monev) di 51 kelurahan di Kota Surakarta.
Fasilitator : adalah pihak yang melakukan pendampingan
masyarakat dalam proses perencanaan
partisipatif/Musrenbangkel .
Tim Monev : adalah pihak yang melaksanakan, melaporkan dan
mengevaluasi Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) sebagai
hasil rumusan perencanaan pembangunan pada tingkat
kelurahan .
PENINGKATAN KAPASITAS MASYARAKAT
ASISTENSI FASKEL –
SEKSI MONEV 2015
BINTEK FASKEL 2014
Editor's Notes
1. AKP Kelurahan : adalah Focuss Group Discussion yang pesertanya adalah keterwakilan organisasi kemasyarakatan termasuk LKM PNPM – USRI atau Prog.
CSR yang tengah berjalan juga bisa Program LSM yang tengah dijalankan dikelurahan pilot.
2. AKP RW : adalah Focuss Group Discussion yang pesertanya adalah warga miskin yang masuk dalam SK Gakin, dengan tujuan utama mendengarkan
suara si miskin yang selama ini jarang dilibatkan dalam proses proses perencanaan dan kebijakan dilingkungan wilayahnya
3. Sinkronisasi atau merunut maslah adalah kegiatan yang mensinkronkan masalah dan peluang penyelesaiannya termasuk potensi yang ada.
4. Perumusan masalah dan skala prioritas masalah tingkat kelurahan yang kemudian dituangkan kedalam perencanaan program 5 tahunan yang disesuaikan
dengan RPJMD