Dokumen tersebut membahas tentang etika bisnis dalam berbagai aspek stakeholder seperti supplier, kompetitor, pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Secara khusus membahas etika dalam proses pengadaan barang, persaingan usaha yang sehat, perlindungan konsumen, serta etika iklan. Dokumen ini memberikan panduan bagi pelaku bisnis untuk melakukan kegiatan usaha secara etis dan memperhatikan berbagai pemangku kepentingan.

1. Business Ethics
Stakeholder Consideration
Supplier, Competitor, Customer

2. Business Ethic-
Stakeholder Consideration
Supplier : Competitor, Community :
Ethics in Tender New Entrants & Corporate Social
Process, Fairness Substitutes : Responsibility
Ethics and Free
Customers : Market Government &
Ethics and Institution :
Costumer GCG,
Protection, Employee : Independency,
Ethics in Ethics and comply with
Advertising Employee Rights regulation

3. Supplier – Ethics in Tender
Process
 Pengadaan barang/vendor
 PP 54/2010 tentang Pengadaan Barang & Jasa

4. Pengadaan Barang
Swakelola
Pelelangan Sederhana (maks Rp 200 juta)
Pelelangan Terbatas (konstruksi) Pelelangan Umum
Pemilihan langsung (kosntruksi, maks Rp 200 juta)
Seleksi Umum (konsultan) Seleksi Sederhana (200jt)
Sayembara (gagasan, kreatifitas, inovasi)
Kontes (barang yang tidak mempunyai harga pasar)
Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung

5. Prinsip Pengadaan Barang
 Efisien
 Efektif
 Transparan
 Terbuka
 Bersaing
 Adil/Tidak diskriminatif
 Akuntabel

6. Etika Pengadaan Barang & Jasa-1
PP 54/2010 tentang Pengadaan Barang & Jasa
 Pelaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk
mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan
Pengadaan Barang/Jasa;
 Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan
Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam
Pengadaan Barang/Jasa;
 tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang
berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;

7. Etika Pengadaan Barang & Jasa-2
PP 54/2010 tentang Pengadaan Barang & Jasa
 menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
para pihak yang terkait,
 menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran
keuangan negara
 menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau
kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi yang merugikan negara;
 Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk
memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa
saja dari atau kepada siapapun yang berkaitan dengan Pengadaan
Barang/Jasa

8. Competitor,
New Entrants & Substitutes
Ethics and Free Market

9. Ethics and Free Market
PERFECT COMPETITION
PURE MONOPOLY
- Large number of small firms -Single firm for all industry sales
-The firms sells similar products - The firm is the industry
- Buyers & Sellers have good information - Barriers to entry prevent new firms
about goods price, sources of supply dll competing with existing firms
-- Easy to open / close business
MONOPOLISTIC COMPETITION OLIGOPOLY
-Many firms are in the market - A few firms produce most or all of the output
-The firms offer products that are close - Large capital requirements or other factors
substitutes but still differ limit the number of firms
- It is relatively easy to enter the market

10. Ethics and Free Market
 Tujuan pembangunan ekonomi adalah kesejahteraan rakyat
 Demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya
kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk
berpartisipasi di dalam proses produksi dan pemasaran barang
dan atau jasa, dalam iklim usaha yang sehat, efektif, dan efisien
sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya
ekonomi pasar yang wajar
 Setiap orang yang berusaha di Indonesia harus berada dalam
situasi persaingan yang sehat dan wajar, sehingga tidak
menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada
pelaku usaha tertentu, dengan tidak terlepas dari kesepakatan
yang telah dilaksanakan oleh negara Republik Indonesia terhadap
perjanjian-perjanjian internasional

11. Ethics and Free Market
 Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran
barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku
usaha atau satu kelompok pelaku usaha
 Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh
satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya
produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu
sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat
merugikan kepentingan umum, karena diantaranya dapat
menentukan harga
 Kriteria persaingan usaha tidak sehat :
a. Tidak jujur
b. Melawan hukum
c. Menghambat persaingan usaha

12. UU 5/1999 Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
OLIGOPOLI :
Penguasaan >75% market share karena perjanjian antar pelaku usaha
Larangan penetapan harga (mikroekonomi,hukum supply demand)
Larangan pembagian wilayah Larangan pemboikotan Kartel
Trust Oligopsoni (penguasaan pasokan) Integrasi Vertikal
Perjanjian tertutup Perjanjian dengan luar negeri

13. UU 5/1999 Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
MONOPOLI: Penguasaan >50% market share oleh 1 pelaku usaha,
belum ada subsitusi, menghambat pemain baru
Larangan menghalangi konsumen Larangan pembatasan peredaran
Larangan diskriminasi Larangan penjatuhan harga
Larangan kecurangan dalam penetapan harga
Persekongkolan dalam tender Pencurian informasi perusahaan

14. UU 5/1999 Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Larangan pemanfaatan posisi dominan (monopoli & oligopoli) untuk:
- Mencegah konsumen mendapat barang/jasa yg baik (kualitas & harga)
- Membatasi pasar dan pengembangan teknologi
- Menghambat pelaku usaha lain
Larangan rangkap jabatan Larangan penggabungan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha

15. Customers
Ethics and Customer Protection
Ethics in Advertising

16. Perlindungan Konsumen
 Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya
kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen
 Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan
DASAR HUKUM
 UUD 1945, Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem
pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan
dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak
dikonsumsi oleh masyarakat.
 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). yang
diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya
kepastian hukum bagi konsumen dan memperoleh perlindungan atas
kerugian

17. Azas Perlindungan Konsumen
1) Asas Manfaat
2) Asas Keadilan
3) Asas Keseimbangan
4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen
5) Asas Kepastian Hukum

18. Azas Perlindungan Konsumen
 Asas Manfaat; mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi
kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
 Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan
memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,
 Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan
konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual,
 Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas
keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalarn penggunaan, pemakaian
dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan;
 Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum
dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta
negara menjamin kepastian hukum

19. Hak Konsumen
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
 Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang
dan/atau jasa;
 Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa
tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
 Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang
dan/atau jasa;
 Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
 Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa
perlindungan konsumen secara patut;
 Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
 Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
 Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau
jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
 Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

20. Kewajiban Konsumen
 Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan
barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
 Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
 Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
 Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.
Pengaduan Konsumen
 Melalui telepon
 Melalui internet, http://pkditjenpdn.depdag.go.id
 Datang langsung ke Subdit Pelayanan Pengaduan di Direktorat Perlindungan Konsumen
 Dalam ketiga hal tersebut melakukan registrasi dengan mengisi form pengaduan
konsumen dan menyimpan bukti pembelian barang/jasa serta rekaman transaksi
pembelian serta bukti lain yang membantu.

21. Etika dalam Iklan

22. Fungsi Iklan
 Iklan sebagai Pemberi Informasi
 Iklan sebagai Pembentuk Opini Publik

23. Advertisement Principle
 Ethics
 Esthetic
 Artistic

24. ETIKA PARIWARA INDONESIA
(EPI)
 Ethics
 Esthetic
 Artistic
www.pppi.or.id
Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia

25. ETIKA PARIWARA INDONESIA
(EPI)
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1999
 Peraturan Perintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan
Iklan Pangan
 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun
1999 tentang Label dan Iklan Pangan
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 1999 tentang
Pengamanan Rokok bagi Kesehatan
 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan
 Pedoman Perilaku Televisi Indonesia
 Pedoman Umum Siaran Kampanye Pemilu 2004
 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan tentang Promosi
Obat Nomor HK.00.00.3.02706 Tahun 2002

26. Ethical Aspect of Advertisement
 Advertisment persuade the people to buy their
products.
 sometime entertain or educate the people.
 Some advertisers use slippery tactics.

27. Question of Advertisement
 Are these strategies
are ethical ?
 Do the companies having
the obligation to tell
the truth or does the goal
of selling the product
override such ethical
concerns ?

28. Persoalan Etis Dalam Iklan
 Iklan Merongrong Otonomi dan Kebebasan
Manusia
 Iklan Manipulatif dan Persuasif Non-Rasional
Menjadikan Orang Konsumtif
 Iklan Manipulatif dan Persuasif Non-Rasional
Membentuk Citra Manusia Modern
 Iklan Merongrong Rasa Keadilan Masyarakat

29. Makna Etis Menipu Dalam Iklan
 Tipu vs Bohong
 Definisi kata Tipu :
“perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong,palsu,dan
sebagainya) dengan maksud menyesatkan,mengakali,atau
mencari untung”
 Definisi kata Bohong:
 “perkataan atau pernyataan yang tidak sesuai dengan hal yang
sebenarnya.”
 (Referensi; Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988);Keraf,
Sonny (1998)

30. Ragam Menipu
 “Bohong dapat menjadi menipu,tetapi tidak semua bohong
itu menipu”(Keraf, Sonny, 1998)
 Kategori Menipu:
 Positif : sengaja mengatakan hal yang tidak ada dalam
kenyataannya dengan maksud memperdaya orang lain
 Negatif : secara sadar tidak mengatakan (atau
menyembunyikan) kenyataan yang sebenarnya sehingga
orang lain terperdaya

31. Kebebasan Konsumen
 Saat ini, kebutuhan atau keinginan konsumen
tergantung pada produksi dan iklan
 Akibatnya, muncul “Efek
Ketergantungan” yang
membuat konsumen tunduk pada kekuatan iklan

32. Ethical Principles in
Advertisement
 truthfulness ,
 the dignity of the human person,
 and social responsibility