Analisis putusan KPPU No. 03/KPPU-L/I/2000 menyimpulkan bahwa PT. Indomarco Pristama tidak terbukti melanggar UU No. 5/1999 mengenai monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akan tetapi, KPPU menemukan adanya potensi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat akibat integrasi vertikal dan jabatan rangkap di PT. Indomarco Pristama, sehingga memberikan beberapa rekomendasi.
10. hbl, maghfira arsyfa ganivy, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisn...Maghfira Arsyfa Ganivy
PENGERTIAN MONOPOLI Dalam UU No. 5 Tahun 1999
Pengertian monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha
PENGERTIAN PRAKTEK MONOPOLI dalam UU no. 5 Tahun 1999
UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang praktek monopoli yang pengertiannya sebagai berikut.
“Praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”
PENGERTIAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
“Persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...Teuku Alvin Putra Rezalino
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam 3 kalimat. Pertama, menjelaskan prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan kontrak, produk, dan penawaran. Kedua, mengatur larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha dalam produksi, perdagangan, dan iklan barang. Ketiga, menjelaskan sanksi perdata dan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar perlindun
Hbl 10, bella tri oktaviana, hapzi ali, anti monopoli dan persainagan bisnis ...BellaTriOktaviana2
Dokumen tersebut membahas tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut undang-undang Indonesia serta contoh kasus Bank Century. Definisi monopoli adalah penguasaan produksi dan pemasaran suatu barang oleh satu pelaku usaha. Persaingan tidak sehat adalah cara tidak jujur untuk bersaing. Kasus Bank Century menunjukkan penipuan manajemen dengan menjual reksa dana fiktif, yang merugikan nasabahnya. Solusi untuk nasabah,
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, anti monopoli dan persainagn bisnis tidak sehat...Dimas Triadi
Makalah ini membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan yang meliputi pengertian anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat menurut UU, asas dan tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, hal-hal yang dikecualikan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan sanksi dalam UU Anti Monopoli.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dokumen tersebut menjelaskan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, prinsip-prinsip tanggung jawab hukum, dan kasus sengketa antara Mustolih dengan PT Sumber Alfaria Trijaya mengenai informasi penggunaan donasi yang dikumpulkan melalui
10. hbl, maghfira arsyfa ganivy, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisn...Maghfira Arsyfa Ganivy
PENGERTIAN MONOPOLI Dalam UU No. 5 Tahun 1999
Pengertian monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha
PENGERTIAN PRAKTEK MONOPOLI dalam UU no. 5 Tahun 1999
UU No. 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang praktek monopoli yang pengertiannya sebagai berikut.
“Praktek monopoli adalah suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasanya produksi dan pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.”
PENGERTIAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
“Persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.”
9 Hbl, teuku alvin putra rezalino, hapzi ali, perlindungan konsumen dan tangg...Teuku Alvin Putra Rezalino
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam 3 kalimat. Pertama, menjelaskan prinsip tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen berdasarkan kontrak, produk, dan penawaran. Kedua, mengatur larangan-larangan tertentu bagi pelaku usaha dalam produksi, perdagangan, dan iklan barang. Ketiga, menjelaskan sanksi perdata dan pidana bagi pelaku usaha yang melanggar perlindun
Hbl 10, bella tri oktaviana, hapzi ali, anti monopoli dan persainagan bisnis ...BellaTriOktaviana2
Dokumen tersebut membahas tentang monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut undang-undang Indonesia serta contoh kasus Bank Century. Definisi monopoli adalah penguasaan produksi dan pemasaran suatu barang oleh satu pelaku usaha. Persaingan tidak sehat adalah cara tidak jujur untuk bersaing. Kasus Bank Century menunjukkan penipuan manajemen dengan menjual reksa dana fiktif, yang merugikan nasabahnya. Solusi untuk nasabah,
Hbl, dimas triadi, hapzi ali, anti monopoli dan persainagn bisnis tidak sehat...Dimas Triadi
Makalah ini membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan yang meliputi pengertian anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat menurut UU, asas dan tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, hal-hal yang dikecualikan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan sanksi dalam UU Anti Monopoli.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan konsumen dan tanggung jawab hukum pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dokumen tersebut menjelaskan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, prinsip-prinsip tanggung jawab hukum, dan kasus sengketa antara Mustolih dengan PT Sumber Alfaria Trijaya mengenai informasi penggunaan donasi yang dikumpulkan melalui
Hbl 10, dyana anggraini, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak...Dyana Anggraini
Modul ini membahas hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Modul ini menjelaskan tentang tujuan dan pelaku usaha dalam UU Nomor 5 tahun 1999, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta implementasi UU tersebut terhadap kasus PT PLN yang melakukan monopoli listrik nasional.
Antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehatAnchi Geger
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut undang-undang Indonesia serta larangan dan sanksi yang terkait, termasuk peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengawasi pelanggaran undang-undang tersebut.
HBL,10,Giri Yogo,Hapzi Ali,Anti monopoli dan persaingan bisnis,Universitas Me...Giriyogodwis
Modul ini membahas tentang anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Topik utama meliputi pengertian anti monopoli dan persaingan tidak sehat, asas dan tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, pengecualian, sanksi, serta kasus monopoli PLN.
10. hbl,clara monalisa,hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...claramonalisa09
Teks tersebut membahas tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Kasus yang diangkat adalah dugaan pelanggaran oleh Temasek Holdings atas kepemilikan silang dan pengaruhnya terhadap kinerja Telkomsel dan Indosat di Indonesia. KPPU memutuskan bahwa Telkomsel melakukan penyalahgunaan posisi dominan yang membatasi persaingan.
Undang-undang ini mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Terdiri dari 6 bagian yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, penegakan hukum, dan ketentuan lainnya. Komisi ini dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat, dengan tugas melakukan penilaian, pen
Hbl minggu 10, hefti juliza, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan usaha, u...Hefti Juliza
UU No. 5/1999 mengatur persaingan usaha dan larangan praktik monopoli. Dokumen menjelaskan tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang serta pengertian kunci seperti pelaku usaha, monopoli, dan posisi dominan. KPPU menyatakan Aqua dan distributor melakukan praktik monopoli dan dihukum denda Rp 13 miliar dan Rp 6 miliar.
10. hbl,clara monalisa,hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dokumen juga menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran yang dilarang seperti monopoli, kolusi, penyalahgunaan posisi dominan, serta sanksi yang diberikan. Kasus Temasek Holdings atas dugaan pelanggar
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak se...Dyana Anggraini
Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Modul ini menjelaskan pengertian kedua konsep tersebut, asas dan tujuannya, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas mengawasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, termasuk kegiatan dan perjanjian yang dilarang serta sanksi yang dijatuhkan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas mengawasi pelaksanaannya.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Hbl 10, dyana anggraini, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak...Dyana Anggraini
Modul ini membahas hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Modul ini menjelaskan tentang tujuan dan pelaku usaha dalam UU Nomor 5 tahun 1999, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta implementasi UU tersebut terhadap kasus PT PLN yang melakukan monopoli listrik nasional.
Antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehatAnchi Geger
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian antimonopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut undang-undang Indonesia serta larangan dan sanksi yang terkait, termasuk peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk mengawasi pelanggaran undang-undang tersebut.
HBL,10,Giri Yogo,Hapzi Ali,Anti monopoli dan persaingan bisnis,Universitas Me...Giriyogodwis
Modul ini membahas tentang anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Topik utama meliputi pengertian anti monopoli dan persaingan tidak sehat, asas dan tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, pengecualian, sanksi, serta kasus monopoli PLN.
10. hbl,clara monalisa,hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...claramonalisa09
Teks tersebut membahas tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999. Kasus yang diangkat adalah dugaan pelanggaran oleh Temasek Holdings atas kepemilikan silang dan pengaruhnya terhadap kinerja Telkomsel dan Indosat di Indonesia. KPPU memutuskan bahwa Telkomsel melakukan penyalahgunaan posisi dominan yang membatasi persaingan.
Undang-undang ini mengatur larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Terdiri dari 6 bagian yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, penegakan hukum, dan ketentuan lainnya. Komisi ini dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat, dengan tugas melakukan penilaian, pen
Hbl minggu 10, hefti juliza, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan usaha, u...Hefti Juliza
UU No. 5/1999 mengatur persaingan usaha dan larangan praktik monopoli. Dokumen menjelaskan tujuan, kegiatan dan perjanjian yang dilarang serta pengertian kunci seperti pelaku usaha, monopoli, dan posisi dominan. KPPU menyatakan Aqua dan distributor melakukan praktik monopoli dan dihukum denda Rp 13 miliar dan Rp 6 miliar.
10. hbl,clara monalisa,hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak s...claramonalisa09
Dokumen tersebut membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa undang-undang nomor 5 tahun 1999 mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dokumen juga menjelaskan berbagai bentuk pelanggaran yang dilarang seperti monopoli, kolusi, penyalahgunaan posisi dominan, serta sanksi yang diberikan. Kasus Temasek Holdings atas dugaan pelanggar
Hbl, dyana anggraini, hapzi ali, anti monopoli dan persaingan bisnis tidak se...Dyana Anggraini
Modul perkuliahan ini membahas tentang hukum anti monopoli dan persaingan bisnis tidak sehat. Modul ini menjelaskan pengertian kedua konsep tersebut, asas dan tujuannya, kegiatan dan perjanjian yang dilarang, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas mengawasi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, termasuk kegiatan dan perjanjian yang dilarang serta sanksi yang dijatuhkan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bertugas mengawasi pelaksanaannya.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
RANCANGAN TINDAKAN UNTUK AKSI NYATA MODUL 1.4 BUDAYA POSITIF.pdf
Pt indomarco
1. NAMA NIM
DESI DWI LESTARI 100710101151
EKA MASTUROH 100710101183
CITRA TANJUNG N 100710101185
DEBORA GLESTIN R 100710101201
RISKA ANGGRAENI 100710101210
TUGAS HUKUM PERSAINGAN USAHA
ANALISIS PUTUSAN NOMER PUTUSAN KPPU No. 03/KPPU-L/I/2000
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMER 5 TAHUN 1999
DOSEN PENGAMPU:
SUGIONO SH., M.H
IKARINI DANI WIDAYANTI SH.H.M.H
OLEH KELOMPOK III:
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2013
3. LATAR BELAKANG
Perkembangan Industri yag
berkembang yang memunculkan
berbagai macam akktivitas
minimarket, supermarket dan
hypermarket
Mendatangkan persoalan berupa
tidak sedikitnya tersingkirnya usaha
kecil yang merupakan salah satu mata
pencarian mereka. Permasalahan ini
dari waktu ke waktu terus mengemuka
dan semakin serius
Sebagaimana kasus yang akan
dibahas dalam makalah ini adalah
Putusan KPPU No. 03/KPPU-L/I/2000
para pihaknya adalah PT. Indomarco
Prismatama dan LSM
Yang diindikasikan melakukan
pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun
1999
4. RUMUSAN MASALAH
1. Apakah putusan yang dijatuhkan kepada terlapor
dalam putusan nomor 03/KPPU-L-I/2000 sudah
sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana dampak Putusan Nomor 03/KPPU-
L-I/2000 terhadap pelaku usaha yang lain?
5. Analisa terhadap putusan KPPU :Analisa terhadap putusan KPPU :
Berdasarkan bukti-bukti dan penelitian ,wawancara monitoring, pemeriksaan, dan pertimbangan yang
telah dilakukan oleh KPPU:
A.Dugaan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Dalam hal ini PT . Indomarco Pristama
(Terlapor) hanya melakukan perdagangan eceran yang langsung melayani konsumen akhir, dan tidak
melakukan penjualan dengan cara lelang atau tender. Dan tidak ditemukan cukup bukti bahwa Terlapor
melakukan persengkokolan dengan pihak lain.
B.Ketentuan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. PT. Indomarco Pristama tidak
melakukan pasokan kepada pihak lain kecuali hanya sebagai pengecer, serta tidak ditemukan perjanjian
dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak lain yang menerima barang dan
ataujasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak
tertentu dan atau pada tempat tertentu. karena itu tuduhan pada PT. Indomarco Pristama atas
pelanggaran Pasal 22 tidak relevan
B.Pasal 25 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat. Tidak ditemukan bukti-bukti Terlapor mempunyai posisi dominan karena tidak menguasai
pangsa pasar 50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu dan
tidak menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, sehingga pasal ini
dinialai tidak relevan.
6. AMAR PUTUSAN KPPU
• Jabatan Rangkap
• pasal 2 UU. No. 5 tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.
• pasal 3 UU. No. 5 tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat
1. memperhatikan prinsip keseimbangan sesuai asas demokrasi ekonomi
2. menghentikan ekspansinya di pasar-pasar tradisional yang berhadapan
langsung dengan pengecer kecil dalam rangka mewujudkan keseimbangan
persaingan antar pelaku usaha besar
3. Melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan waralaba;
4. Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk segera menyempurnakan
peraturan dan langkah-langkah kebijakan yang meliputi antara lain dan tidak
terbatas pada kebijakan lokasi dan tata ruang, perizinan, jam buka, dan
lingkungan sosial;
5. pembinaan dan pemberdayaan usaha kecil menengah atau pengecer kecil
melakukan kajian, monitoring, dan penyelidikan lebih lanjut terhadap dugaan
adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha yang terkait dengan usaha eceran dalam
jalur vertikal termasuk dugaan praktek diskriminasi harga dan perjanjian
tertutup.
next
7. Dampak Putusan Nomor 03/KPPU-L-I/2000 terhadap pelaku usaha yang lain dan
masyarakat secara Umum
• Dari segi yuridis :
Pertama, dampak dari putusan yang mendorong pemerintah mebentuk suatu regulasi sehingga adanya
batasan terhadap menjamurnya swalayan moderen dalam hal ini PT Indomarco prismatama baik toko
swalayan milik sendiri maupun waralaba yang menyebabkan ketidak seimbangan terhadap dunia usaha,
adanya terobosan hukum (legal breakthrough) ini mempertimbangkan kepentingan Pelaku Usaha besar,
pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil . Dengan adanya putusan ini mendorong terbentuknya
Perpres Nomor 112 tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan
dan toko modern. Dan Peraturan daerah Nomer 2 tahun 2002 tetang Perpasaran swasta didaerah
khusus Ibu kota Jakarta.
• Dari segi sosial :
komisi menemukan adanya keresahan sosial yang disebabkan oleh praktek usaha, Terlapor disamping
dugaan pelanggaran sebagaimana yang dilaporkan atas Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 25 Undang-undang
No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Keresahan
sosial yang dimaksud adalah persaingan yang terjadi antara pelaku usaha besar dengan pelaku usaha
kecil yang menimbulkan gangguan keseimbangan yang berpotensi menurunkan kesejahteraan pelaku
usaha kecil.
8. SARAN :
Untuk itu diharapkan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk
menghadapi persaingan bisnis oleh pelaku usaha ritel tradisional, antara lain :
1.Konsep yang matang
2.Perencanaan matang
3.Evaluasi dan inovasi
4.Perluasan pasar
5.Standarisasi
6.Sistem
Selain poin-poin diatas, adanya peran pemerintah terutama pemerintah
daerah memliki peran penting untuk memajukan usaha ritel tradisional
dengan adanya regulasi yang tepat untuk menyejahterahkan semua
pelaku usaha.
10. AnalisisAnalisis
Ketentuan dalam pasal 22 UU No. 5 tahun 1999
“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau
menentukan suatu pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya
persaingan usaha tidak sehat”.
Unsur-Unsur dalam Pasal:
1.Pelaku Usaha
2.Bersengkongkol
3.Pihak lain
4.Mengatur dan atau menentukan pemenang tender
5.Persaingan Usaha Pihak Lain
Persekongkokolan tender dapat terjadi tidak hanya antar pelaku usaha, tetapi juga
pihak lain. Artinya dalam tender pihak yang terlibat adalah pemilik pekerjaan,
penawar tender, dan peserta tender. Unsur bersekongkol sendiri kerjasama antar dua
pihak, secara terang-terangan atau diam-diam melakukan tindakan penyesuaian
dokumen dengan peserta lain.
BACK
11. Pasal 22
• Unsur dalam Pasal tersebut dalam menjalankan kegiatan
usahanya PT. Indomarco Pristama tidak melakukan pasokan
kepada pihak lain kecuali hanya sebagai pengecer, serta tidak
ditemukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat
persyaratan bahwa pihak lain yang menerima barang dan
ataujasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali
barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau
pada tempat tertentu.
Sehingga dalam hal ini pasal 22 tidak relevan.
BACK
12. PASAL 25
Ayat (1): "Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominan baik secara
langsung maupun tidak langsung untuk: a) menetapkan syarat-syarat
perdagangan dengan tujuan untuk mencegah dan atau menghalangi konsumen
memperoleh barang dan atau jasa yang bersaing, baik dari segi harga maupun
kualitas; atau b) membatasi pasar dan pengembangan teknologi; atau c)
menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki
pasar bersangkutan";
Ayat (2): "Pelaku usaha memiliki posisi dominan sebagaimana dimaksud Ayat 1
apabila: a) satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50%
atau lebih pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu; atau b) dua atau tiga
pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu"
Unsur-Unsur dalam pasal ini:
1.Menetapkan syarat-syarat perdagangan
2.Membatasi pasar dan pertambangan teknologi atas produk yang
dihasilkan
3.Menghambat pelaku usaha lain
4.50% - 70% menguasai pasar
BACK
13. Lanjutan
pendekatan Per se ilegal, Tidak ditemukan bukti-bukti Terlapor
mempunyai posisi dominan karena tidak menguasai pangsa pasar
50% (lima puluh persen) atau lebih pangsa pasar satu jenis barang
atau jasa tertentu dan tidak menguasai 75% atau lebih pangsa
pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, sehingga pasal ini
dinialai tidak relevan. Walaupun PT, Indomarco berbentuk waralaba
dan mempunyai banyak toko dalam hal ini tidak lantas menguasai
pasar artinya tidak disemua pasar PT. Indomarco Pristama
menepati posisi dominan.
BACK
14. Pasal 15
Ayat (1): "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain
yang memuat persyaratan bahwa pihak lain yang menerima barang dan atau jasa
hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut
kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu."
Ayat (2): "Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain
yang memuat persyaratan memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima
barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain
dari pelaku usaha pemasok;
Ayat (3): " Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau
potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan
bahwa pelaku usaha yang menerima barang dana atau jasa dari pelaku usaha
pemasok: (a) harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha
pemasok; atau (b) tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau
sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok";
BACK
15. Lanjutan
PT . Indomarco Pristama (Terlapor) hanya melakukan perdagangan
eceran yang langsung melayani konsumen akhir, dan tidak melakukan
penjualan dengan cara lelang atau tender. Dengan demikian Terlapor
tidak melakukan kegiatan persekongkolan dengan pihak lain untuk
mengatur dan atau menentukan pemenang tender yang
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Dan tidak
ditemukan cukup bukti bahwa Terlapor melakukan persengkokolan
dengan pihak lain.
Pasal ini juga tidak mempunyai pembuktian yang cukup
maka sebagaimana laporan yang diberikan saksi pelapor dengan ketentuan
pasal-pasal yang telah diIndikasikan dilanggar (pasal 22, pasal 25, pasal 15
UU. No. 5 tahun 1999 ) namun tidak terbukti dan tidak memiliki bukti yang
cukup sehingga dalam hal ini Komisi KPPU dengan ketentuan fakta-fakta
yang ada yaitu mengingat monitoring dan penelitian atas dasar
kewenangannya sehingga dalam putusannya memuaat ketentuan pasal 2
dan 3.
16. Bahwa saham Terlapor sebesar 49% adalah dimiliki oleh PT. Indomarco Perdana.
Disamping itu PT. Indomarco Perdana juga bertindak sebagai pemasok. Terlapor
memegang jabatan rangkap selaku Direktur Utama di Terlapor juga sebagai Direktur
Utama PT. Indomarco Perdana. Dengan demikian antara Terlapor dengan PT.
Indomarco Perdana dimungkinkan terjadi hubungan manajemen yang dapat berakibat
persaingan tidak sehat. Disamping itu Terlapor mempunyai hubungan sejarah, bahwa
Terlapor pernah menduduki jabatan Direktur Utama di PT. Indomarco Adi Prima sebagai
pemasoknya sejak tahun 1988 hingga tanggal 1 April tahun 2000 sebelum PT.
Indomarco Adi Prima diambil alih oleh PT. Indofood Sukses Makmur, Tbk. sebagai
pabrikan. Sedangkan sampai saat ini PT. Indomarco yang secara manajemen dikuasai
oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. tetap sebagai pemasok Terlapor untuk produk-
produk Indofood. Berkaitan dengan itu Majelis Komisi menduga adanya kemungkinan
integrasi vertikal yang dilakukan oleh sejumlah pelaku usaha yang dapat mengakibatkan
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, hal ini dapat diduga melanggar
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli
dan'Persaingan Usaha Tidak Sehat).
Jabatan Rangkap
BACK
17. Penyebab posisi dominan adanya barrie to entri dan proses integrasi vertikal
(sebagaimana pasal 26) suatu usaha bisnis yang menjadi raksasa dan lahir dari penguasaan
atas sampai pada tingkat distribusi, dalam hal ini dapat ditemukan adanya keterkaitan sejarah,
baik dalam kepemilikan saham maupun rangkap jabatan yang berada dalam pasar yang sama
hal ini dapat dikatakan penguasaan dengan jabatan rangkap secara vertikal.
Perjanjian tertutup antara PT. Indomarco Adi Prima dengan PT. Goro Batara Sakti yang berisi
bahwa penerima pasokan tidak diperkenankan menjual atau memasok kembali kepada pihak
tertentu. Oleh karena itu Majelis menduga adanya pelanggaran Pasal 15 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat.
Artinya adalah pasal ini melarang adanya bentuk kesepaktan yang mengikat secara
ekslusif baik mengenai kontrak penjualan atau kewajiban meakukan pemasok ekslusif. Dalam
hal ini ada keterkaitan antara PT Indomarco Adi Pratama dengan Terlapor yaitu PT. Indomarco
Prismatama, yaitu keterkaitan kepemilikan saham.
.
BACK
18. Lanjutan
Sebagimana dalam pasal 2 UU. No. 5 tahun 1999 tentang tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“ Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya
berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan
antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum”
Dalam hal ini PT. Indomarco Pristama (Terlapor) dalam menjalankan usahanya
melalui swalayan indomaret milik sendiri ataupun berdasarkan waralaba, telah
melakukan pemasaran dengan diskon 40 item produk tiap bulannya dalam
jangka waktu dua minggu, membuka pelayanan lebih awal, perizinan dan lokasi
tempat usaha yang kurang tepat yaitu didekat perumahan dan merupakan lokasi
yang banyak perusahan dagang atau pasar yang masih menggunakan
mekanisme tradisional sedangkan PT. Indomarco Prismata menerapkan sistem
4p (produk, price, place dan Promotion) tentunya para usaha dengan sistem
Tradisional tidak dapat mengikutinya, sehingga pengusaha kecil didekatnya
mengalami kemunduran dalam usahanya. Dimana usaha-usaha atau pedagang
kecil didekat swalayan indomaret ini kalah dalam bersaing karna berbagai hal
diantaranya karena sumber daya Manusia maupun sumberdaya pemodalan yang
masih tidak termenejemen dengan baik.
BACK
19. Dalam pasal 3 UU. No. 5 tahun 1999 tentang tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat, yaitu:
“Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:
a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagal
salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang
sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi
pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
c. mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang
ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
d. terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.”
Ketentuan pasal ini merupakan tujuan dari pembentukan Undang-Undang ini sendiri,
yaitu adanya kepentingan umum, efisiensi ekonomi yang mengarah pada ekonomi
kesejahteraan dengan memperhatikan keberlangsungan bersama antara pengusaha
besar, menengah dan pengusaha kecil.
Jadi PT. Indomarco Pristama dalam putusannya terbukti tidak mengindahkan
ketentuan sebagaimana dalam pasal 2 dan pasal 3 UU. No. 5 tahun 1999 tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang merupakan asas
dan tujuan undang-undang ini sendiri.
BACK