Dokumen tersebut membahas tentang penilaian kembali aset tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Penilaian kembali dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap yang ditetapkan oleh penilai terdaftar. Selisih antara nilai buku fiskal semula dengan nilai baru dikenakan pajak penghasilan final 10% dan dapat dibayar secara angsuran. Penilaian kembali bermanfaat untuk menyesuaikan

1. Kelompok: 7
1. Anton Nius
2. Dicky Heriawan
3. Emilia Wati
4. Ina Yusnita Shalehah
5. Maidah
6. Novita Sari
Prodi: Akuntansi Semester 3
BAB 11
PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP
1

2. PENGERTIAN PENILAIAN KEMBALI
Penilaian kembali aset tetap atau sering disebut dengan revaluasi
aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang
diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap atau sebab lain.
TUJUAN PENILAIAN KEMBALI
Perusahaan dapat melakukan perhitungan penghasilan dan biaya
lebih wajar sehingga mencerminkan kemampuan dan nilai
perusahaan yang sebenarnya
2

3. MANFAAT PENILAIAN KEMBALI
• Neraca menunjukan posisi kekayaan yang wajar.
• Kenaikan nilai aset tetap.
WP yang dapat melakukan penilaian kembali :
• WP Badan dalam negeri
• WP Badan Usaha Tetap(BUT)
3

4. ASET TETAP YANG DAPAT DINILAI
KEMBALI
• Adalah aset tetap berwujud yang terletak di Indonesia yang
dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan,menagih, dan
memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak.
4

5. DASAR PENILAIAN KEMBALI
• Berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aset tetap
yang berlaku pada saat penilaian kembali yang
ditetapkan oleh perusahaan jasa/ahli penilai yang
diakui/mendapat izin pemerintah.
5

6. PENGHITUNGAN PPH ATAS SELISIH
PENILAIAN KEMBALI
• Selisih lebih revaluasi di atas nilai sisa buku fiskal
semula setelah dikompensasikan terlebih dahulu
dengan kerugian fiskal tahun sebelumnya berdasar
ketentuan pasal 6 ayat 2 UU PPh yang berlaku,
dikenakan PPh Final sebesar 10%.
6

7. 7
PPH yang Terutang Masa Angsuran
Diatas 2 milyar s/d 4 milyar 2 tahun
Diatas 4 milyar s/d 6 milyar 3 tahun
Diatas 6 milyar s/d 8 milyar 4 tahun
Diatas 8 milyar 5 tahun
Tabel Besarnya Angsuran

8. • WP yang melakukan penilaian kembali aset tetap perusahaan
untuk tujuan perpajakanwajib mendapat persetujuan dari
Kakanwil yang membawahi KPP tempat WP berdomisili, paling
lambat 30 hari setelah tanggal dilakukannya penilaian kembali
aset tetap dengan melampirkan:
1. Fotokopi surat izin usaha jasa penilai yang dilegalisir instansi
terkait
2. Laporan penilaian perusahaan jasa penilai
3. Daftar Penilaian Kembali Aset Tetap Perusahaan untuk tujuan
Perpajakan
4. Laporan Keuangan
5. Surat keterangan Tidak mempunyai tunggakan Pajak dari KPP
PERMOHONAN PENILIAIAN KEMBALI
8

9. DASAR PENYUSUTAN ASET TETAP
• Dasar penyusutan fiskal aset tetap perusahaan yang telah
memperoleh persetujuan penilaian kembali mulai bulan
dilakukannya penilaian kembali adalah nilai sisa buku fiskal
yang baru.
9

10. BATAS WAKTU
PEMBAYARAN
Paling lambat 15 hari kerja
setelah tanggal diterbitkannya
keputusan DJP
Dikenakan sanksi tambahan
PPH Final sebesar 20% karena
melakukan pengalihan aset
tetap perusahaan yang sudah
mendapat persetujuan revaluasi
10

11. WP MELAKUKAN PENGALIHAN
• Dalam hal WP melakukan pengalihan pengalihan aset
tetap perusahaan yang telah mendapat persetujuan
revaluasi sebelum berakhirnya masa manfaat baru, maka
atas pengalihan tersebut dikenakan tambahan PPh yang
bersifat final sebesar 20% dari selisih lebih revaluasi
diatas nilai sisa buku fiskal semula tanpa dikompensasi
dengan sisa kerugian fiskal tahun sebelumnya.
11

12. PENYESUAIAN ATURAN DALAM
PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP
• Pertimbangan dilakukannya penyesuaian atau
penyempurnaan kebijakan di bidang perpajakan
mengenai penilaian kembali aset tetap perusahaan
dimaksud karena ketidaksesuaian unsur biaya dengan
penghasilan karena perkembangan harga.
12

13. TATA CARA PENGAJUAN
PERMOHONAN
WP mengajukan permohonan
kepada DJP
DJP menerbitkan SK Penilaian
Kembali Aset Tetap
Perusahaan
13

14. ASET YANG DIAJUKAN PERMOHONAN
Seluruh aset tetap berwujud
Seluruh aset tetap berwujud
tidak termasuk tanah
14

15. Aset tetap yang telah dilakukan penilaian
kembali tidak dapat dilakukan penilaian
kembali
Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan
Nomor 79/PMK.3/2008
15

16. AKUNTANSI PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP
1) Harus dilakukan berdasarkan nilai
pasar atau nilai wajar aset tetap
tersebut
2) Nilai pasar/nilai wajar yang
ditetapkan perusahaan jasa penilai
tidak mencerminkan keadaan
yang sebenarnya Direktur Jendral
Pajak menetapkan kembali nilai
pasar atau nilai wajar aset yang
bersangkutan
3) Dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 1 tahun sejak tanggal
laporan
4) Merupakan keuntungan atau
kerugian berdasarkan ketentuan
UU PPh
5) Harus dibukukan dalam neraca
komersial pada perkiraan modal
dengan nama “Selisih Lebih
Penilaian Kembali Aset Tetap
Perusahaan Tunggal
6) objek pajak berdasarkan pasal 4
ayat 1 huruf G UU Pajak
Penghasilan jo pasal 1 huruf B
Peraturan Pemerintah No 138
Tahun 2000
7) pemberian saham bonus atas
pencatatan tambahan nilai nominal
saham tanpa penyetoran yang
bukan merupakan objek pajak
hanya sampai dengan sebesar
sekisih penilaian kembali secara
komersial
16

17. TARIF PPH ATAS PENILAIAN KEMBALI
ASET TETAP
Setelah dilakukan penilaian kembali terdapat selisih lebih,
dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% yang pengenaanya
bersifat final
Perusahaan yang karena kondisi keuangannya tidak
memungkinkan untuk melunasi Pajak penghasilan terutang
dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran
paling lama 12 bulan
17

18. DASAR PENYUSUTAN DALAM HAL DILAKUKAN
PENILAIAN KEMBALI ASET TETAP
Sejak bulan diberlakukannya penilaian kembali aset tetap perusahaan berlaku ketentuan
sebagai berikut:
1. Dasar penyusutan fiskal aset tetap yang telah memperoleh persetujuan penilaian
kembali adalah nilai pada saat penilaian kembali.
2. Masa manfaat fiskal aset tetap yang telah dilakukan penilaian kembali aset tetap
perusahaan disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aset
tersebut.
3. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya penilaian kembali aset
tetap perusahaan.
4. Untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya
penilaian kembali aset tetap perusahaan berlaku ketentuan-ketentuan.
5. Penyusutan fiskal aset tetap yang tidak memperoleh persetujuan penilaian kembali
aset tetap perusahaan, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat
fiskal semula sebelum dilakukannya penilaian kembali aset tetap perusahaan.
18

19. PENGENAAN TAMBAHAN PAJAK
PENGHASILAN
“Jika terjadi selisih lebih penilaian kembali di
atas nilai sisa buku fiskal semula, maka
dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang
bersifat final dengan tarif tertinggi Pajak
Penghasilan WP Badan dalam negeri yang
berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi
10%.”
19

20. SESI 1
• Vega: perhitungan PPH final 10%
• Afmita: jelaskan lebih lanjut tentang penilaian
kembali aset tetap
• Zul: kegiatan penilaian kembaliaset tetap
apakah perusahaan mendapat keuntungan
20

21. 21