Successfully reported this slideshow.

Pertemuan 5

720 views

Published on

  • Be the first to comment

Pertemuan 5

  1. 1. Perpajakan IPengadilan Pajak P e rp ajakan IM e iris ka F e b rianti, S E .,Ak.,ME .,BK P Tris akti S ch ool of M anage m e nt S e m e s te r ganj 201 1 / 2 il 201 Meiriska 06/06/12
  2. 2. dasar hukum 21. UU KUP No 28 tahun 2007 pasal 25 -272. UU No 14 tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.01/2007 tentang persyaratan untuk menjadi kuasa hukum pada Pengadilan PajakPengertian (Pasal 1)Keputusan adalah suatu penetapan tertulis dibidang perpajakan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam perpajakan antara Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan UU PPSP.Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 06/06/12
  3. 3. kedudukan Pengadilan Pajak 3Pengadilan Pajak (Pasal 2)1.Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakimanbagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap SengketaPajak.2.Pengadilan Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 adalahkelanjutan dari Badan Penyelesaian Sengketa Pajak sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 17 Tahun 1997.Kedudukan Pengadilan Pajak (Pasal 3 & 4)1.Pengadilan pajak berkedudukan di ibukota Negara.2.Sidang Pengadilan Pajak dilakukan di tempat kedudukannya3.Apabila dipandang perlu dapat dilakukan di tempat lain yang ditetapkan oleh Ketua.Pembinaan bagi Pengadilan Pajak (Pasal 5)Pengadilan Pajak dibina oleh dua institusi yaitu Mahkamah Agung sebagai pembinaanteknis peradilan dan Departemen Keuangan sebagai Pembinaan organisasi, administrasidan keuangan 06/06/12
  4. 4. kewenangan Pengadilan Pajak (Pasal 31 – 33) 4Pengadilan pajak mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa dan memutussengketa pajak yang meliputi :Sengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak sebagai banding atas keputusankeberatanSengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak sebagai gugatan atas pelaksanaanpenagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya.Pengadilan pajak juga mempunyai kewenangan untuk mengawasi kuasa hukum yangmemberikan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang di Pengadilan Pajak.Pengadilan pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksadan memutus sengketa pajak. Oleh karena itu putusan pengadilan pajak tidak dapatdiajukan gugatan ke pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, atau badanpengadilan lain. 06/06/12
  5. 5. susunan Pengadilan Pajak 5Pasal 6Susunan Pengadilan Pajak terdiri dari :PimpinanHakim anggotaSekretarisPaniteraPasal 7Pimpinan pengadilan pajak terdiri dari seorang ketua dan paling banyak didampingioleh 5 orang wakil ketua. Penentuan jumlah wakil ketua harus didasarkan pada jumlahsengketa pajak yang harus diselesaikan.Pasal 8Pengangkatan hakim, ketua dan wakil ketua pengadilan pajak :Hakim diangkat oleh presiden dari daftar nama calon yang diusulkan oleh Menteridengan persetujuan ketua Mahkamah AgungKetua dan wakil ketua diangkat oleh presiden dari para hakimMasa jabatan ketua, wakil ketua dan hakim adalah 5 tahun dan dapat diperpanjanguntuk 1 kali masa jabatan. 06/06/12
  6. 6. Persyaratan menjadi hakim 6Pasal 9Warga negara IndonesiaBerumur paling rendah 45 tahunBertakwa kepada Tuhan yang maha EsaSetia kepada Pancasila dan UUD 1945Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati negara kesatuanrepublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar1945 atau organisasi terlarang.Mempunyai keahlian dibidang perpajakan dan berijazah Sarjana Hukum atauSarjana lain.Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercelaTidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatanSehat jasmani dan rohani. 06/06/12
  7. 7. kuasa hukum (Pasal 34) 7Kuasa Hukum adalah seseorang yang diberi kuasa penuh untuk mewakili ataumendampingi para pihak yang bersengketa dengan kuasa tertulis untukmengurus dan memberikan informasi serta bukti-bukti yang diperlukan dalampersidangan Pengadilan Pajak.Wajib Pajak dapat menunjuk seorang kuasa yang memenuhi persyaratan, baikkonsultan pajak maupun bukan konsultan pajak.Kuasa kepada bukan konsultan pajak dapat diberikan apabila WP memenuhisyarat :WP OP yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebasWP OP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaranbruto atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 1.800.000.000 dalam 1 tahun.WP badan dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 2.400.000.000 dalam 1tahun. 06/06/12
  8. 8. Persyaratan kuasa hukum 8Persyaratan Kuasa Hukum Konsultan Pajak :Memiliki NPWPTelah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhirMemiliki surat ijin praktek konsultan pajak yang diterbitkan oleh Direktur JenderalPajak atas nama Menteri Keuangan.Memiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa.Persyaratan Kuasa Hukum bukan konsultan pajak :Memiliki NPWPTelah menyampaikan SPT Tahunan PPh tahun pajak terakhirMemiliki sertifikat brevet atau ijazah pendidikan formal di bidang perpajakanSekurang-kurangnya tingkat diploma IIIMemiliki surat kuasa khusus dari Wajib Pajak yang memberi kuasa.Kuasa hukum yang hadir dipersidangan diwajibkan :Menunjukkan identitas berupa Surat Keterangan Terdaftar atau Surat Ijin SebagaiKuasa Hukum dari Pengadilan PajakMenunjukkan surat kuasa asli bermeterai dari pihak yang diwakili atau didampingi. 06/06/12
  9. 9. banding 9Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajakterhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding berdasarkan peraturan perundang-undanganperpajakan yang berlaku.Persyaratan Banding (Pasal 35,36 dan 37) :4.Banding diajukan dengan Surat Banding dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.5.Banding diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal diterima keputusan yang dibanding,kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengajuan banding khusus bea masuk/cukai/sanksi administrasi dalam jangka waktu 60hari3. Terhadap 1 keputusan diajukan 1 surat banding dengan :menyebutkan alasan-alasan yang jelasmencantumkan tanggal diterima surat keputusan yang dibandingmelampirkan salinan keputusan yang dibanding (termasuk fotocopy atau lembaran lainnya)4. Dalam hal banding diajukan terhadap besarnya jumlah pajak yang terutang maka banding hanyadapat diajukan apabila jumlah yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar 50% dari jumlah pajakyang terutang, dan khusus untuk bea masuk dan cukai lunas 100% karena ada bank garansi yangsudah dicairkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Apabila bank garansi tidak dicairkan makaWajib Pajak harus melunasi 50% dari jumlah yang terutang. 06/06/12
  10. 10. Pengajuan banding 10Banding dapat diajukan oleh :Wajib PajakAhli waris Wajib PajakSeorang PengurusKuasa Hukum Wajib PajakApabila selama proses banding, pemohon banding meninggal dunia, bandingdapat dilanjutkan oleh :Ahli warisnyaKuasa hukum dari ahli warisnyaPengampunya dalam hal pemohon banding pailit.Objek Banding adalah sengketa atas keputusan keberatan kecuali ditentukan lainoleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. 06/06/12
  11. 11. gugatan 11Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atauPenanggung Pajak terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusanyang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undanganperpajakan.Objek Gugatan adalah pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yangdapat diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakanyang berlaku.Keputusan yang dapat diajukan gugatan antara lain :a.Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selainyang berkaitan dengan keputusan yang dapat diajukan keberatan;b.Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 28 tahun2007 yang berkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;c.Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 UU No. 28 tahun 2007 yangberkaitan dengan Surat Tagihan Pajak. 06/06/12
  12. 12. gugatan 12Syarat-Syarat Pengajuan Gugatan (Pasal 40)Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empatbelas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksuddalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat.Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikat apabila jangkawaktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat.Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud daram ayat (4) adalah 14 (empat belas)harlterhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.Gugatan dapat diajukan oleh :PenggugatAhli Waris PenggugatSeorang PengurusKuasa Hukum PenggugatDengan mengajukan surat gugatan disertai alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggalditerima,pelaksanaan penagihan, atau keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yangdigugat. 06/06/12
  13. 13. Pencabutan banding dan gugatan 13Pemohon banding dan pihak penggugat dapat membatalkan permohonan bandingatau mencabut gugatannya dengan mengajukan surat pernyataan pencabutankepada Pengadilan Pajak sebelum dilaksanakan persidangan atau pada saatmenghadiri persidangan.Banding atau Gugatan akan dicabut dari daftar sengketa dengan :Penetapan Ketua Pengadilan Pajak dalam hal surat pernyataan pencabutandiajukan sebelum sidangPutusan Majelis/Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataanpencabutan diajukan setelah sidang atas persetujuan terbanding / tergugat.Banding / gugatan yang sudah dicabut melalui penetapan atau keputusan tidakdapat diajukan kembali. 06/06/12
  14. 14. Pemeriksaan dengan acara biasa 141. Pengadilan Pajak memintan Surat Uraian Banding atas Surat Banding kepada Terbanding (Dirjen Pajak) dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima surat banding.2. Terbanding menyerahkan Surat Uraian Banding dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal permintaan Surat Uraian Banding tersebut.3. Surat Uraian Banding dikirimkan oleh Pengadilan pajak kepada Pemohon Banding dalam jangka waktu 14 hari sejak diterima.4. Pemohon banding dapat menyerahkan surat bantahan kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 30 hari sejak diterima salinan Surat Uraian Banding tersebut.5. Pengadilan pajak menunjuk Majelis yang terdiri dari 3 orang hakim, 1 orang sebagai hakim ketua dan 2 orang sebagai hakim anggota.6. Pemeriksaan dengan acara biasa dilakukan oleh Majelis7. Majelis/Hakim Tunggal sudah mulai bersidang dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal diterima surat banding.8. Putusan pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat banding diterima9. Dalam hal khusus jangka waktu 12 bulan dapat diperpanjang paling lamba 3 bulan10. Salinan putusan atau salinan penetapan pengadilan pajak dikirim oleh para pihak dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak atau 7 hari sejak tanggal putusan sela.11. Putusan pengadilan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang (Dirjen pajak) dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal diterimanya putusan. 06/06/12
  15. 15. Pemeriksaan dengan acara cePat 15Pemeriksaan sengketa pajak dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau HakimTunggal terhadap :Sengketa pajak tertentu, yaitu sengketa pajak berupa banding atau gugatan yang tidakmemenihi persyaratan formal Banding atau tidak memenuhi persyaratan formal.Gugatan yang tidak diputus dalam jangka waktu 6 bulan sejak Surat Gugatan diterimaTidak dipenuhinya salah satu ketentuan mengenai persyaratan isi (muatan) putusan,misalnya tidak dicantumkan kepada putusan yang berbunyi “Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa”Kesalahan tulis atau kesalahan hitung dalam putusan Pengadilan PajakSengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukan merupakan wewenangPengadilan Pajak, misalnya gugatan pihak ketiga terhadap perlaksanaan sita berdasarkanpengakuan hak milik atas barang yang disita.Pemeriksaan dengan acara bisa terhadap sengketa pajak dilakukan tanpa Surat UraianBanding atau Surat Tanggapan dan tanpa Surat Bantahan.Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan oleh Majelis atau Hakim Tunggal. 06/06/12
  16. 16. Pemeriksaan dengan acara cePat 16Surat Uraian Banding adalah surat Terbanding kepada Pengadilan Pajak yangberisi jawaban atas alasan banding yang diajukan oleh pemohon banding.Surat Tanggapan adalah surat dari tergugat kepada Pengadilan Pajak yangberisi jawaban atas gugatan yang diajukan oleh penggugat.Surat Bantahan adalah surat dari pemohon banding kepada Pengadilan Pajakyang berisi bantahan atas surat uraian banding atau surat bantahan. 06/06/12
  17. 17. Putusan Pengadilan Pajak 17Sifat Putusan (Pasal 77)Putusan pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.Dasar Pengambilan Putusan (Pasal 78)Penilaian pembuktianPeraturan perundang-undangan perpajakanKeyakinan hakim yang didasarkan pada penilaian pembuktian.Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh Majelis, putusan pengadilan pajak diambil berdasarkanmusyawarah yang dipimpin oleh Hakim Ketua dan apabila dalam musyawarah tidak dapat dicapaikesepakatan, putusan diambil dengan suara terbanyak.Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa (Pasal 80)Menolak;Mengabulkan sebagian atau seIuruhnya;Menambah Pajak yang harus dibayar;Tidak dapat diterima;Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung; dan/atauMembatalkan.Terhadap putusan Pengadilan Pajak tidak dapat lagi diajukan Gugatan, Banding, atau Kasasi 06/06/12
  18. 18. Putusan Pemeriksaan dengan acara cePat 18Pasal 82Putusan dinyatakan tidak dapat diterima, diambil dalam jangka waktu :30 hari sejak batas waktu pengajuan Banding atau Gugatan dilampaui30 hari sejak Banding atau Gugatan diterima dalam hal diajukan setelah bawaswaktu pengajuan terlampaui.Putusan berupa membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan hitung diambildalam jangka waktu 30 hari sejak kekeliruan tersebut diketahui atau sejakpermohonan salah satu pihak diterima.Putusan berupa tidak dapat diterima karena pertimbangan hukum bukanwewenang Pengadilan Pajak, diambil dalam jangka waktu 30 hari sejak suratbanding atau surat gugatan diterima.Dalam hal diatas pemohon banding atau penggugat dapat mengajukan gugatanke pengadilan yang berwenang. 06/06/12
  19. 19. Putusan 19Pengucapan (Pasal 84)Putusan Pengadilan Pajak harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.Bila ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka putusan pengadilan pajak tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum, sehingga karena itu putusan dimaksud harus diucapkan kembali dalamsidang terbuka untuk umum.Putusan tidak sah apabila tidak dipenuhi salah satu dari ketentuan diatas dan Ketua Pengadilan Pajakharus memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecualiputusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 tahun.Ringkasan banding atau gugatan, dan ringkasan surat uraian banding atau surat tanggapan, atau suratbantahan tidak diperlukan dalam hal putusan pengadilan pajak diambil terhadap sengketa pajak yangtidak memenuhi persyaratan formal, sengketa yang berdasarkan pertimbangan hukum bukanwewenang pengadilan pajak dan sengketa tertentu.Penandatangan (Pasal 84)Putusan Pengadilan Pajak harus ditandatangani oleh Hakim yang memutus PaniteraApabila Hakim Ketua atau Hakim Tunggal berhalangan, putusan ditandatangani oleh Ketua denganmenyatakan alasan berhalangannya Hakim Ketua atau Hakim Tunggal. 06/06/12
  20. 20. Pelaksanaan Putusan 201.Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagikeputusan pejabat yang berwenang kecuali peraturan perundang-undangan mengaturlain.2.Apabila putusan Pengadilan Pajak mengabulkan sebagian atau seluruh Banding,kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2%(dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.3.Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihakdengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggalputusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejaklanggal putusan sela diucapkan.4.Putusan Pengadllan Pajak harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang dalamjangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterima putusan.5.Pejabat yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Pajak dalam jangka waktusebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuankepegawaian yang berlaku. 06/06/12
  21. 21. Peninjauan kembali 21Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atasputusan pengadilan pajak dengan ketentuan hanya dapat diajukan 1 (satu) kalikepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikanpelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam halsudah dicabut, permohonan peninjauan kembali tersebut tidak dapat diajukanlagi.Hukum acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalahhukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yangdiatur secara khusus dalam Undang-undang ini. 06/06/12
  22. 22. alasan Pengajuan Pk 22Apabila putusan Pengadilan Pajak didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawanyang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakimpidana dinyatakan palsu, maka permohonan Peninjauan Kembali diajukan dalam jangka waktu palinglambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak diketahuinya kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusanHakim pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan bersifat menentukan, yang apabila diketahuipada tahap persidangan di Pengadilan Pajak akan menghasilkan putusan yang berbeda, permohonanPeninjauan Kembali diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejakditemukan surat-surat bukti yang hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpahdan disahkan oleh pejabat yang berwenang.Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut, kecuali yangdiputus berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No 14 tahun 2002, maka pengajuanpermohonan peninjauan kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejakputusan dikirim.Apabila mengenai suatu bagian dan tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya,maka pengajuan permohonan peninjauan kembali dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)bulan sejak putusan dikirim.Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pengajuan permohonan peninjauan kembali dilakukan dalam jangkawaktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim. 06/06/12
  23. 23. Pemeriksaan dan Putusan Pk 23Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali denganketentuan :a.Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterimaoleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajakmengambil putusan melalui pemeriksaan acara biasa;b.Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali diterimaoleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal Pengadilan Pajakmengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepatPutusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum. 06/06/12

×