Dokumen tersebut membahas sejarah dan perkembangan Pengadilan Pajak di Indonesia sejak tahun 1915 hingga saat ini. Pengadilan Pajak merupakan badan peradilan khusus yang memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak atas sengketa pajak melalui proses banding dan gugatan. Dokumen ini juga menjelaskan struktur organisasi, tugas dan wewenang Pengadilan Pajak serta prosedur penyelesaian sengketa

1. Dasar
• Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang
Pengadilan Pajak
• Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003 tentang
Sekretariat Pengadilan Pajak
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.01/2018
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan
Pajak
1

2. 2
SEJARAH PENGADILAN PAJAK
Institusi Pertimbangan
Pajak (IPP)
Periode tahun 1915 s.d.
1959
• Berdasarkan Staatsblad
Nomor 707 Tahun 1915
disempurnakan dengan
Staatsblad Nomor 29
Tahun 1927;
• Berkedudukan di
Batavia (Jakarta)
Majelis Pertimbangan
Pajak (MPP)
Periode tahun 1959 s.d. 1997
• Berdasarkan Staatsblad
Nomor 29 Tahun 1927
sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun
1959.
• Berkedudukan di Jakarta
Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (BPSP)
Periode tahun 1998 s.d 2002
• Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 17
Tahun 1997.
• Mempunyai
kewenangan yang lebih
luas dan bersifat quasi
peradilan.
• Pengertian sengketa
pajak yang dapat
diselesaikan oleh BPSP
juga meliputi bidang
kepabeanan dan cukai.
Pengadilan Pajak (PP)
Periode tahun 2002 s.d saat ini
• Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2002
• merupakan badan peradilan
khusus yang melaksanakan
kekuasaan kehakiman dan
berada dalam lingkungan
Peradilan Tata Usaha
Negara.

3. SekilastentangPengadilanPajak
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia

4. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman
bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa
Pajak (Pasal 2 UU PP*)
Sengketa
Pajak
Wajib
Pajak
Fiskus
Pengadilan Pajak
• Memberikan kepastian hukum
atas sengketa pajak yang belum
selesai di tingkat keberatan;
• Menjamin hak dan kewajiban
pembayar pajak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
di bidang perpajakan;
• Memastikan hak negara atas
pembayaran pajak.
Fairness (Keadilan)
and Certainty
(Kepastian Hukum)
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia
Catatan:
*) UU PP : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

5. PembinaandanKedudukanPengadilanPajak
Mahkamah Agung
• Pembinaan teknis peradilan
(Pasal 5 ayat (1) UU PP)
Kementerian Keuangan
• Pembinaan organisasi,
administrasi, dan keuangan (Pasal
5 ayat (2) UU PP)
 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) tidak boleh
mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.
 Pengadilan Pajak berkedudukan di ibukota negara yaitu Jakarta.
 Sidang Pengadilan Pajak dapat dilakukan di luar tempat kedudukan (SDTK) yang saat
ini telah dilaksanakan di Yogyakarta dan Surabaya.
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia

6. Ketua Pengadilan Pajak)*
Wakil Ketua Pengadilan Pajak)*
Majelis/Hakim Tunggal
Panitera / Sekretaris
Wakil Panitera / Wakil Sekretaris
Panitera Pengganti /
Sekretaris Pengganti
 Majelis berjumlah 3 (tiga)
orang Hakim yang terdiri
dari : 1 (satu) orang Ketua
dan 2 (dua) orang Anggota
 Hakim Tunggal
Penjelasan :
)* Pimpinan Pengadilan Pajak (PP) terdiri dari :
• 1 (satu) orang Ketua Pengadilan Pajak;
• 3 (tiga) orang Wakil Ketua Pengadilan Pajak yaitu
a. Wakil Ketua I PP Bidang Non-Yudisial,
b. Wakil Ketua II PP Bidang Yudisial, dan
c. Wakil Ketua III PP Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kinerja Hakim.
StrukturOrganisasiPengadilanPajak
6
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia

7. BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK
BERDASARKAN PMK 122/2018

8. ProsedurBeracaraDiPengadilanPajak
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia

9. TugasdanWewenangPengadilanPajak
Banding
Gugatan
Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus
Sengketa Pajak (Pasal 31 UU PP).
Untuk Banding Pengadilan Pajak hanya
memeriksa dan memutus sengketa atas
keputusan keberatan.
Untuk Gugatan Pengadilan Pajak
memeriksa dan memutus sengketa atas
pelaksanaan penagihan Pajak atau
Keputusan pembetulan atau Keputusan
lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang KUP*.
Catatan:
*) UU KUP : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009.
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia
Sengketa
Pajak

10. ObjekSengketaPajak
Gugatan
• Pelaksanaan Surat Paksa, Surat
Perintah Melaksanakan
Penyitaan atau Pengumuman
Lelang;
• Keputusan Pencegahan dalam
rangka penagihan pajak;
• Keputusan yang berkaitan
dengan pelaksanaan keputusan
perpajakan, selain yang
ditetapkan dalam Pasal 25 ayat
(1) dan Pasal 26 UU KUP; atau
• Penerbitan Surat Ketetapan
Pajak atau Surat Keputusan
Keberatan yang dalam
penerbitannya tidak sesuai
dengan prosedur atau tata cara
yang telah diatur dalam
ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.
Banding • Surat Keputusan
Keberatan
Pasal 23 ayat (2) UU KUP:
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia

11. Syarat-SyaratPengajuanBandingdanGugatan
No BANDING GUGATAN
1. Banding diajukan dengan Surat Banding dalam Bahasa
Indonesia kepada Pengadilan Pajak.
Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada
Pengadilan Pajak.
2. Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
sejak tanggal diterima Keputusan yang dibanding,
kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan
perpajakan.
Jangka Waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap
pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 (empat belas)
hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.
Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan selain atas
keputusan pelaksanaan penagihan adalah 30 (tiga puluh)
hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat
Pengecualian batas waktu karena keadaan di luar
kekuasaannya dengan perpanjangan paling lama 14 hari
sejak berakhirnya keadaan tersebut.
3. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat
Banding.
Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu)
Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan.
4. Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang
jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat
keputusan yang dibanding.
Disertai alasan-alasan yang jelas dan mencantumkan
tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan
yang digugat
5. Pada Surat Banding dilampirkan salinan Keputusan
yang dibanding.
Dilampiri salinan keputusan/dokumen yang digugat.
6. Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli warisnya,
seorang pengurus, atau kuasa hukumnya.
Diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, sorang pengurus,
atau kuasa hukumnya
7. Banding hanya dapat diajukan apabila besarnya jumlah
pajak yang terutang dimaksud telah dibayar sebesar
50% (lima puluh per seratus) dengan melampirkan
Surat Setoran Pajak (SSP) atau Pemindah Bukuan (Pbk).
-
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia

12. AlurPenyelesaianSengketaPajakdiPengadilanPajak(1)
PROSES BANDING (Acara Biasa)
Surat
Banding
dari
Pemohon
Banding
Permintaan
Surat
Uraian
Banding
(SUB)
kepada
Terbanding
SUB dari
Terbanding
Salinan SUB
dikirim oleh
Pengadilan
Pajak (PP)
kepada
Pemohon
Banding
Surat
Bantahan
(SB) dari
Pemohon
Banding
Salinan SB
dikirim oleh
PP kepada
Terbanding
Berkas
Sengketa
Siap
Sidang*
Proses
Persidangan
atau
pemeriksaan
banding**
Putusan
PP
14 hari 3 bulan 14 hari 30 hari 14 hari
Pelaksanaan
Putusan PP
30 hari terhitung
sejak tanggal
diterima putusan
6 bulan 6 bulan
Catatan:
*) Apabila Terbanding dan/atau Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan untuk penyampaian SUB dan/atau SB, PP tetap
melanjutkan pemeriksaan banding.
**) Jangka waktu putusan pemeriksaan atas banding diambil dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dalam hal-hal khusus dapat
diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia

13. AlurPenyelesaianSengketaPajakdiPengadilanPajak(2)
PROSES GUGATAN (Acara Biasa)
3 bulan 3 bulan
Catatan:
*) Apabila Tergugat dan/atau Penggugat tidak memenuhi ketentuan untuk penyampaian ST dan/atau SB, PP tetap melanjutkan
pemeriksaan gugatan.
**) Jangka waktu putusan pemeriksaan atas Gugatan diambil dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan dalam hal-hal khusus dapat
diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan.
Surat
Gugatan
dari
Penggugat
Permintaan
Surat
Tanggapan
(ST) kepada
Tergugat
ST dari
Tergugat
Salinan ST
dikirim oleh
Pengadilan
Pajak (PP)
kepada
Penggugat
Surat
Bantahan
(SB) dari
Penggugat
Salinan SB
dikirim oleh
PP kepada
Tergugat
Berkas
Sengketa
Siap
Sidang*
Proses
Persidangan
atau
pemeriksaan
gugatan**
Putusan
Pengadilan
Pajak
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia
14 hari 1 bulan 14 hari 30 hari 14 hari
Pelaksanaan
Putusan PP
30 hari terhitung
sejak tanggal
diterima
putusan

14. PutusanPengadilanPajak
Putusan PP diambil berdasarkan (Pasal 78 UU PP):
 Hasil penilaian pembuktian;
 Peraturan Perundang-undangan Perpajakan; dan
 Keyakinan hakim.
Jenis Putusan PP dapat berupa (Pasal 80 UU PP):
a. Menolak;
b. Mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
c. Menambah pajak yang harus dibayar;
d. Tidak dapat diterima;
e. Membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan hitung, dan/atau;
f. Membatalkan.
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia

15. KekhususanPengadilanPajak
1. Merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutuskan sengketa pajak (Pasal
33 ayat (1) UU PP)
2. Sidang terbuka untuk umum (Pasal 50 ayat (1) UU PP)
3. Majelis sudah mulai bersidang 6 bulan sejak tanggal diterimanya surat banding (Pasal 48 ayat (1) UU PP)
4. Terbanding/Tergugat yang dipanggil wajib hadir dalam persidangan (Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU PP)
5. Putusan PP merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 77 ayat (1) UU PP)
6. Putusan Pemeriksaan dengan acara biasa atas banding diambil dalam jangka waktu 12 bulan sejak surat
banding diterima (Pasal 81 ayat (1) UU PP)
7. Putusan Pemeriksaan dengan acara biasa atas gugatan diambil dalam jangka waktu 6 bulan sejak surat gugatan
diterima (Pasal 81 ayat (2) UU PP)
8. Putusan PP tidak dapat diajukan gugatan, banding, atau kasasi (Pasal 80 ayat (2) UU PP)
9. Putusan PP dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung (Pasal 77 ayat (3), Pasal 89 ayat
(1) UU PP, Perma No. 7 Tahun 2018)
10. Permohonan PK tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak (Pasal 89 ayat
(2) UU PP)
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia

16. 16
Perkembangan Berkas Masuk
Tahun 2013- 2019
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia

17. 17
Penyelesaian Sengketa Pajak
Tahun2013s.d.Tahun2019
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia

18. LayananPengadilanPajak
diMasaPandemiCovid-19
1. Diberlakukan protokol kesehatan yang ketat
2. Pembatasan kehadiran para pengguna layanan baik
untuk layanan administrasi maupun persidangan
3. Penggunaan antrian online
4. Penjadwalan persidangan yang diatur secara
bergelombang
5. Persidangan secara elektronik untuk layanan SDTK
6. Pengaturan ruang sidang yang disesuaikan dengan
protokol kesehatan
7. Disiapkan ruang tunggu sidang di luar gedung
18

19. 19

20. InformasiPengadilanPajak
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia
Bagi Pemohon Banding/Penggugat yang ingin mengetahui jadwal pelaksanaan
persidangan dan Hasil Putusan untuk sengketa pajak yang diajukan
banding/gugatan, serta beberapa informasi lainnya terkait Pengadilan Pajak, dapat
mengakses laman sebagai berikut:
http://www.setpp.kemenkeu.go.id
informasipp@kemenkeu.go.id set.pp@kemenkeu.go.id Instagram set.pp_kemenkeuri Whatsapp (chat only) 081211007510

21. INFORMASI Pengadilan Pajak
Publikasi Risalah Putusan Pengadilan
Pajak dalam Direktori Putusan MA
Perkembangan Penyelesaian Sengketa
Melalui Website Sekretariat Pengadilan
Pajak
Pengadilan Pajak
Republik Indonesia