Penagihan Pajak
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.
Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tepat waktu . Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk mmeberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak.
Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan utang pajak bertambah. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggng pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, meaksanakan penegihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksnakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat.
1.Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung jawab ;
2.Besarnya utang pajak;
3.Perintah untuk membayar; dan
4.Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur/ bupati/ walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pakal yang terutang. Surat teguran ini harus dipatuhi oleh wajib pajak. Jika tidak dipatuhi fiskus akan melakukan tindakah penagihan pajak lebih lanjut, yaitu penagihan pajak dengan surat Paksa.
Produksi dalam pandangan islam dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk
menghasilkkan barang dan jasa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat
secara umum, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan melalui usaha
yang halal dan berkah. Dalam pandangan islam, tujuan produksi tidak hanya untuk
memenuhi kebutuhan materi manusia, tetapi juga untuk mencapai tujuan spiritual yang
lebih tinggi. Produksi yang dijalankan oleh umat islam harus mengarah pada kemaslahatan
bersama dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menekankan prinsip-prinsip berikut :
Keadilan
1.
Kemaslahatan Bersama
2.
Etika dan Moralitas
3.
Keterkaitan antara Produksi dan Ibadah
4.
2. KONSEP KONSUMSI DALAM ISLAM
Konsumsi dalam pandangan islam adalah suatu aktivitas mengeluarkan harta yang
dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi dapat
dilakukan dengan cara yang halal maupun yang haram, oleh karena itu penting
bagi umat islam agar dapat memenuhi kebutuhannyha dengan cara yang halal
dan membawa berkah.
Konsumsi dalam Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
manusia. Dalam islam, konsumsi yang dilakukan dengan cara yang halal dan baik
akan membawa keberkahan dan mendatangkan rizki yang halal. Sebaliknya
konsumsi yang dilakukan dengan cara yang haram dan tidak baik akan membawa
malapetaka dan kehancuran. IInvestasi dalam pandangan Islam adalah upaya memanfaatkan harta dengan cara
menanamkan modal pada bidang-bidang usaha tertentu dengan harapan memperoleh
keuntungan dan berkembangnya usaha tersebut, sekaligus memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Tujuan utama investasi dalam Islam adalah untuk memperoleh keuntungan yang halal
dan bermanfaat secara ekonomi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Investasi dalam Islam juga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Selain itu, investasi juga dianggap
sebagai cara untuk menghargai dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah
SWT.
PERAN INVESTASI DALAM
MEININGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi investasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat:
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Investasi
b. Kontribusi Investasi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan
c. Peningkatan Kesejahteraan Umum melalui Investasi
4. POTENSI INDUSTRI HALAL
Industri halal memiliki potensi pasar yang besar, terutama di negara-negara mayoritas
Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Selain itu, produk halal juga diminati
oleh konsumen non-Muslim yang mencari produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan
diproduksi dengan standar yang ketat. Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi pasar
industri halal antara lain:
a. Ukuran Pasar Global Industri Halal.
b. Pertumbuhan Pasar Industri Halal.
c. permintaan Masyarakat akan Produk Halal.
Penagihan Pajak
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pengertian tersebut termuat di dalam Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009.
Kepastian hukum merupakan salah satu kunci keberhasilan pengenaan dan pemungutan pajak daerah. Hal ini diwujudkan dalam upaya paksa fiskus untuk melakukan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang pajaknya tepat waktu . Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 secara tegas mengatur masalah penagihan pajak untuk mmeberikan landasan hukum bagi fiskus melaksanakan tugas dan kewenangannya terhadap wajib pajak.
Apabila pajak yang terutang tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran pajak maka kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk akan melakukan tindakan penagihan pajak. Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SPPT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan utang pajak bertambah. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggng pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan dengan menegur atau memperingatkan, meaksanakan penegihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksnakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Surat lain yang sejenis adalah surat yang dipersamakan dengan surat teguran atau surat peringatan. Penyampaian surat teguran dilakukan sebelum jatuh tempo pembayaran pajak. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis, sekurang-kurangnya memuat.
1.Nama daerah wajib pajak, atau nama wajib pajak atau penanggung jawab ;
2.Besarnya utang pajak;
3.Perintah untuk membayar; dan
4.Saat pelunasan utang pajak, yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
Surat teguran atau surat peringatan dikeluarkan tujuh hari sejak jatuh tempo pembayaran pajak, dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh gubernur/ bupati/ walikota. Dalam jangka waktu tujuh hari sejak surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib pajak harus melunasi pakal yang terutang. Surat teguran ini harus dipatuhi oleh wajib pajak. Jika tidak dipatuhi fiskus akan melakukan tindakah penagihan pajak lebih lanjut, yaitu penagihan pajak dengan surat Paksa.
Produksi dalam pandangan islam dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk
menghasilkkan barang dan jasa yang bermanfaat untuk dirinya sendiri dan masyarakat
secara umum, dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada dan melalui usaha
yang halal dan berkah. Dalam pandangan islam, tujuan produksi tidak hanya untuk
memenuhi kebutuhan materi manusia, tetapi juga untuk mencapai tujuan spiritual yang
lebih tinggi. Produksi yang dijalankan oleh umat islam harus mengarah pada kemaslahatan
bersama dan memperkuat tali persaudaraan antar sesama muslim.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menekankan prinsip-prinsip berikut :
Keadilan
1.
Kemaslahatan Bersama
2.
Etika dan Moralitas
3.
Keterkaitan antara Produksi dan Ibadah
4.
2. KONSEP KONSUMSI DALAM ISLAM
Konsumsi dalam pandangan islam adalah suatu aktivitas mengeluarkan harta yang
dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi dapat
dilakukan dengan cara yang halal maupun yang haram, oleh karena itu penting
bagi umat islam agar dapat memenuhi kebutuhannyha dengan cara yang halal
dan membawa berkah.
Konsumsi dalam Islam memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan
manusia. Dalam islam, konsumsi yang dilakukan dengan cara yang halal dan baik
akan membawa keberkahan dan mendatangkan rizki yang halal. Sebaliknya
konsumsi yang dilakukan dengan cara yang haram dan tidak baik akan membawa
malapetaka dan kehancuran. IInvestasi dalam pandangan Islam adalah upaya memanfaatkan harta dengan cara
menanamkan modal pada bidang-bidang usaha tertentu dengan harapan memperoleh
keuntungan dan berkembangnya usaha tersebut, sekaligus memberikan manfaat bagi
masyarakat.
Tujuan utama investasi dalam Islam adalah untuk memperoleh keuntungan yang halal
dan bermanfaat secara ekonomi serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
Investasi dalam Islam juga diharapkan dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi
dan mengurangi kemiskinan serta ketimpangan sosial. Selain itu, investasi juga dianggap
sebagai cara untuk menghargai dan memanfaatkan sumber daya yang diberikan oleh Allah
SWT.
PERAN INVESTASI DALAM
MEININGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
Investasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Berikut adalah beberapa kontribusi investasi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat:
a. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Investasi
b. Kontribusi Investasi dalam Menurunkan Tingkat Kemiskinan
c. Peningkatan Kesejahteraan Umum melalui Investasi
4. POTENSI INDUSTRI HALAL
Industri halal memiliki potensi pasar yang besar, terutama di negara-negara mayoritas
Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Timur Tengah. Selain itu, produk halal juga diminati
oleh konsumen non-Muslim yang mencari produk yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan
diproduksi dengan standar yang ketat. Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi pasar
industri halal antara lain:
a. Ukuran Pasar Global Industri Halal.
b. Pertumbuhan Pasar Industri Halal.
c. permintaan Masyarakat akan Produk Halal.
MATERI AKUNTANSI IJARAH POWER POINT (PPT)ritaseptia16
Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara pemilik ma’jur (obyek
sewa) dan musta’jir (penyewa) untuk mendapatkan imbalan atas obyek
sewa yang di sewakannya.
2. KEADILAN PAJAK
Salah satu sendi keadilan pajak dalam hukum pajak ialah
"perlakuan yang sama" kepada wajib pajak,yang tidak
membedakan kewarganegaraan,agama, aliraj politik dan
sebagainya.
logo
3. Asas falsafah hukum
Asas yuridis
Asas finansial
Asas Equality
Asas certainty
Asas convenience
KEPASTIAN HUKUM
Syarat Syarat pembuatan undang undang
perpajakan
logo
4. Hukum Administrasi
Sanksi administrasi berkaitan dengan maslah-maslah
ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
Contoh : Tidak menyampaikan SPT,atau menyampaikan
SPT tapi tidak benar dan tidak lengkap karena alpa,dll.
1.
Berupa sanksi administrasi,baik berupa
bunga,denda,tambahan pokok pajak maupun kenaikan yang di
jatuhkan oleh fiskus
logo
Peradilan Dalam Hukum Pajak
5. Hukum pidana berkaitan dengan perbuatan -perbuatan
yang dapat dikategorikan kejahatan.
Misalnya : Sengaja tidak mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP,memperlihatkan pembukuan,
pencatatan atau dokumrn-dokumen lain yang palsu atau
dipalsukan seolah-olah benar,dll.
2. Hukum Pidana
Berupa denda pidana maupun hukuman penjara yang di
jatuhkan oleh hakim
logo
6. Peradilan Administrasi Pajak
logo
1.Peradilan administrasi tidak murni peradilan administrasi
ini hanya melibatkan dua pihak,yaitu pihak wajib pajak dan
fiskus,tanpa melibatkan pihak ketiga yang independen.
2.Peradilan administrasi murni
Yaitu peradilan administrasi yang melibatkan tiga
pihak,yaitu wajib pajak, fiskus,dab hakim yang mengadili
8. Kekuasaan Pengadilan
pajak
a. Mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan
memutuskan sengketa pajak
b. Dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus
sengketa atas keputusan keberatan, kecuali di tentukan
oleh perundang-undangan yang berlaku.
c. Dalam gugatan, memeriksa dan memutuskan sengketa
atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan
pembetulan atau keputusan lainnya.
d. Pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam
memeriksa dan memutuskan sengketa pajak.
logo
9. KEBERATAN
Dasar hukumnya adalah pasal 25 UU Ketentuan
umum dan tata cara perpajakan.Dalam
pelaksanaan nya ketentuan perundang-undangan
perpajakan kemungkinan terjadi bahwa wajib
pajak merasa kurang/tidak puas atas suatu
ketetapan pajak yang di kenakan kepadanya atau
atas pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga.
logo
10. Wajib Pajak Dapat Mengajukan Keberatan Atas Suatu
logo
a.surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB)
b.Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT)
c.Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB)
d.Surat ketetapan pajak nihil (SKPN)
e.Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga
11. HAL HAL YANG DAPAT DI MINTA OLEH
WP DELAM PENGAJUAN KEBERATAN
Keputusan atas surat keberatan
Sanksi administrasi
kewenangan dalam mengambil
keputusan
logo
12. BANDING
Dasar hukum nya berdasarkan UU NO.14 Tahun 2002
Banding adalah upaya hukum yang dapat di lakukan oleh
wajjb pajak atau penanggung pajak terhadap suatu
keputusan yang dapat di ajukan banding, berdasarkan
peraturan perundang undangan yang berlaku.
GUGATAN
Upaya hukum yang dapat di lakukan oleh wajib pajak atau
penanggung pajak terhadap pelaksana penagihan pajak atau
terhadap keputusan yang dapat di ajukan gugatan
berdasarkan peraturan perundang undangan perpajakan
yang berlaku.
13. Persiapan persidangan
a.peradilan pajak meminta surat uraian banding atau surat
tanggapan atas surat banding atau surat gugatan kepada
terbanding atau tergugat dalam jangka 14 hari sejak di
terima surat banding/gugatan.
b pemohon banding mengirimkan surat atau dokumen
susulan kepada pengadilan pajak,jangka waktu 14 hari
sebagaimana di maksud seperti di atas di hitung sejak
tanggal di terima surat/dokumen susulan di maksud.
c.terbanding/tergugat menyerahkan surat uraian
banding/surat tenggapan dalam jangka waktu yang telah di
tentukan.
Cara pemeriksaan dalam persidangan terdapat 2 cara:
1.pemeriksaan dengan cara biasa
2.pemeriksaan dengan cara cepat
14. PEMBUKTIAN
a. Surat atau tulisan
b. Keterangan ahli
c. Keterangan para sanksi
d. Pengakuan para pihak
e. Pengetahuan hakim
PUTUSAN
Putusan pengadilan pajak adalah suatu putusan akhir dan
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
logo
15. PELAKSAAN PUTUSAN
a.Putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan
dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang
berwenang kecuali peraturan perundang undangan
mengatur lain.
b.Apabila putusan pengadilan pejak mengabulkan sebagian
atau seluruh Bandung,kelebihan pembayaran pajak di
kembalikan dengan di tambah imbalan bunga sebesar 2%
sebulan untuk paling lama 24 bulan,sesuai dengan peraturan
perundang undangan perpajakan yang berlaku.
16. PEMERIKSAAN PENINJAUAN KEMBALI
a.permohonan peninjauan kembali hanya dalat di ajukan
satu kali kepada mahkamah agung melalui pengadilan pajak.
b.Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan
atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak.
c.permohonan peninjauan kembali dapat di cabut sebelum
putusan dan dalam ha sudah di cabut permohonan
peninjauan kembali tersebut tidak daoat di ajukan kembali.
d.Permohonan peninjauan kembali hanya dapat di lakukan
berdasarkan alasan alasan tertentu.
17. PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS
SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Berdasarkan pasal 25 UU KUP, tidak menyebutkan atas
surat tagihan pajak(SPT),Hal ini karena SPT bukan kah
ketetapan atas pokok pajak melainkan hanya mengenakan
Sanski administrasi,karena SPT tidak bisa di ajukan
keberatan,maka upaya yang dapat di lakukan oleh WP
adalah mengajukan peningkatan kembali jumlah ketetapan
pajak dan sanksi administrasi dalam SPT