Dokumen tersebut membahas tentang sanksi pajak dan besarnya sanksi pajak. Secara ringkas, dibahas dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi berupa denda dan bunga, serta sanksi pidana berupa denda pidana, kurungan, dan penjara. Kemudian dijelaskan contoh perhitungan sanksi bunga dan contoh kasus pelanggaran perpajakan beserta sanksi yang diterapkan.
2. SANKSI PAJAK
DAN
BESARNYA SANKSI PAJAK
DI SUSUN OLEH : KELOMPOK 5
- RIZKA SERLA A F ( 63010150103 )
- FENY PUTRIANA D ( 63010150105 )
- IRKHAM SYAHRONI ( 63010150109)
3. SANKSI PAJAK
Menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan
bahwa sanksi perpajakan merupakan
jaminan bahwa ketentuan peratuaran
perundang-undangan perpajakan (norma
perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.
Atau dengan kata lain sanksi perpajakan
merupakan alat pencegah (preventif) agar
wajib pajak tidak melanggar norma
perpajakan.
6. SANKSI BUNGA
Sanksi bunga di kenakan kepada Pengusaha Kena pajak apabila
terdapat kejadian :
1. Pembetulan SPT masa sebelum pemeriksaan (Ps 8(2a) UU KUP )
2. Terlambat atau tidak membayar pajak pada SPT Masa (Ps 9(2a)
UU KUP)
3. SKPKB hasil pemeriksaan (Ps 13(2) UU KUP)
4. Setelah 5 tahun karena WP keluar penjara ( Ps 13(5) UU KUP)
5. Hasil penelitian atau pemeriksaan tahun berjalan ( Ps 14(3) UU
KUP )
6. STP PPN pajak di tagih kembali ( Ps 14 (5) UU KUP )
10. SANKSI PIDANA
Menurut ketentuan dalam undang-undang
perpajakan, ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:
1. Denda Pidana
2. Kurungan
3. Penjara.
11. SANKSI PIDANA
Denda Pidana
Sanksi berupa denda pidana dikenakan kepada Wajib Pajak dan diancamkan
juga kepada pejabat pajak atau pihak ketiga yang melanggar norma. Denda
pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun
bersifat kejahatan
Kurungan
Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat
pelanggaran. Dapat ditujukan kepada Wajib Pajak, dan pihak ketiga. Karena
pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya
sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya
hanya ketentuan mengenai denda pidana sekiat itu diganti dengan pidana
kurunga selama-lamanya sekian.
Penjara
Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman
perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan.
Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga,
adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak
12. Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang
perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No.6
Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU No.28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan
UU No.12 Tahun 1985 sebagai-mana telah
diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan.
13. Sanksi Pidana
• Sanksi sengaja tidak menyampaikan SPT
Dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling
singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda 2 kali
paling banyak 4 kali pajak terutang atau kurang bayar
• Sanksi mencoba menyalah gunakan NPWP dan PKP ( sanksi
sama dengan sengaja tidak menyampaikan SPT )
• Sanksi alpa menyampaikan SPT tidak lengkap atau tidak
benar
Dikenakan sanksi pidana paling lamabat 3 bulan dan paling
lama 1 tahun dan sanksi denda paling sedikit 1 kali dan paling
banyak 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
bayar
14. Contoh 1
Sebuah WP Badan melaporkan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2009 pada 30 April
2010 sebesar Rp100 juta,- yang ternyata kurang bayar. Wajib Pajak menyadari bahwa
SPT-nya terdapat kesalahan sehingga ia melakukan pembetulan pada 24 Desember
2014 dan terdapat kurang bayar menjadi Rp 108 juta,- artinya terjadi peningkatan
berupa kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp8 juta,-.
Perhitungan
Pajak yang kurang disetor (Rp.108 juta,- - Rp.100 juta,-) = Rp. 8.000.000,-
Perhitungan sanksi bunga 2% x 44 x Rp. 8 juta,- = Rp. 7.040.000,-
15. Contoh 2
Cv Sukaribut telah menjual BKP kepada PT Maju dengan DPP sebesar Rp.
100.000.000 dengan menggunakan nomor PKP PT Sukadamai. Setelah
dilakukan pemeriksaan pendahuluan diketahui bahwa CV Sukaribut belum
terdaftar sebagai PKP dan melalui proses pengadilan, WP dapat dikenakan
sanski pidana penjara 6 bulan – 2 tahun dan di terbitkan SKPKB dengan
perhitungan :
- Pokok PPN yg terutang Rp. 10.000.000
- Sanksi denda pasal 39 (3) = 4 x 10.000.000 Rp. 40.000.000
Jumlah PPN yg harus di bayar Rp. 50.000.000
