2. Standar Kompetensi:
Menganalisis wilayah dan pewilayahan
Kompetensi Dasar:
Menganalisis kaitan antara konsep wilayah dan
pewilayahan dengan perencanaan pembangunan
wilayah
4. A. Pengertian Wilayah dan Pewilayahan
• Menurut Hartsthorne, wilayah merupakan suatu area
dengan lokasi spesifik dan dalam beberapa aspek
tertentu berbeda dengan yang lain.
• Pewilayahan merupakan suatu proses pembatasan
(delineasi) suatu wilayah, untuk menentukan area yang
termasuk ke dalam wilayah tersebut.
5. B. Klasifikasi Wilayah
1. Wilayah formal
• Wilayah formal (formal region) adalah wilayah yang
mempunyai beberapa kesamaan dalam beberapa
kriteria tertentu.
• Wilayah formal juga sering disebut wilayah homogen
(homogenous region) atau wilayah seragam (uniform
region).
6. 2. Wilayah fungsional
•Wilayah fungsional adalah wilayah yang menunjukkan
suatu kekompakan fungsional, saling tergantung dalam
kriteria tertentu.
•Wilayah fungsional juga sering disebut wilayah nodal
(nodal region) yang terdiri atas unit-unit yang heterogen
meliputi kota besar dan wilayah di sekitarnya (hinterland)
yaitu kota kecil dan desa.
7. C. Permasalahan Wilayah
1. Ketimpangan antarwilayah yang disebabkan oleh
potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia
yang tidak sama.
2. Wilayah-wilayah yang mati karena ditinggalkan oleh
penduduknya dan tidak ada upaya pengembangan lagi
di wilayah tersebut.
3. Urbanisasi
8. D. Konsep - konsep Pengembangan
Wilayah
1. Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Karakter
Sumberdaya yang Dimiliki
a. Pengembangan wilayah berbasis sumberdaya
b. pengembangan wilayah berbasis komoditas
unggulan
c. pengembangan wilayah berbasis efisiensi
d. pengembangan wilayah berbasis pelaku
pembangunan
9. Dalam konsep pengembangan wilayah berbasis
sumberdaya terdapat beberapa strategi pengembangan
yang dapat dilakukan antara lain:
a. Wilayah yang memiliki banyak sumberdaya manusia
namun sumberdaya alamnya terbatas, strategi
pengembangan adalah dengan menciptakan
lapangan kerja yang bersifat padat karya dan ekspor
tenaga kerja ke wilayah lain.
b. Wilayah yang memiliki surplus sumberdaya alam,
diarahkan untuk melakukan ekspor ke wilayah lain
baik berupa bahan mentah ataupun setengah jadi.
10. c. Wilayah yang memiliki keterbatasan modal dan
manajemen diarahkan membangun sistem
kelembagaan yang kuat dan manajemen yang
baik.
d. Wilayah yang memiliki alam indah serta seni
budaya yang
menarik diarahkan untuk mengembangkan
sektor kepariwisataan beserta sarana dan
prasarana pendukungnya.
11. 2. Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Penataa
Ruang
• Konsep ini didasarkan pada penataan ruang
wilayah yang dapat dirinci ke dalam wilayah provinsi
dan kabupaten.
• Penataan ruang wilayah dapat dibedakan menjadi
pusat pertumbuhan dan integrasi fungsional.
• Konsep pusat pertumbuhan menekankan pada
perlunya melakukan investasi pada suatu wilayah
yang memiliki infrastruktur yang baik.
12. 3. Konsep Pengembangan Wilayah Terpadu
• Konsep pengembangan wilayah terpadu
dilaksanakan melalui berbagai program
pengembangan wilayah terpadu yang merupakan
upaya pembangunan wilayah-wilayah khusus yang
bersifat lintas sektoral dan sekaligus meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan
kemiskinan di daerah-daerah yang relatif tertinggal.
• Program ini berorientasi pada strategi pemerataan
pembangunan yang dapat berorientasi sektoral
ataupun regional.
13. 4. Konsep Pengembangan Wilayah Berdasarkan
Klaster
• Klaster diartikan sebagai konsentrasi dari suatu
kelompok kerjasama bisnis atau unit-unit usaha dan
lembaga-lembaga, yang bersaing, bekerjasama,
dan saling tergantung satu samalain, terkonsentrasi
dalam satu wilayah tertentu, dalam bidangaspek
unggulan tertentu.
14. Tujuan dari pengembangan wilayah model klaster:
• diperoleh manfaat kesejahteraan, kesempatan kerja,
dan ekspor
• diperoleh kesempatan untuk mengembangkan inovasi
dan perdagangan melalui jaringan kerja yang kuat
• berkembangnya pasar dan jaringan kerja internasional
• berkembangnya infrastruktur pendukung
• berkembangnya budaya baru dalam upaya-upaya
kerjasama dengan biaya transaksi yang rendah
• tumbuhnya generasi pengusaha-pengusaha lokal baru
industri yang memiliki sendiri usaha bisnisnya
• berkembangnya kemitraan dengan pemerintah
• didasarkan atas saling ketergantungan
15. E. Konsep Pusat Pertumbuhan
• Salah satu konsep penting yang banyak diterapkan
dalam upaya pengembangan wilayah adalah konsep
kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan atau lebih
dikenal dengan istilah “growth pole and growth center”.
• Konsep kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan
didasarkan pada beberapa hal, antara lain: (1) Konsep
keunggulan industri, (2) Konsep polarisasi, (3) Konsep
efek sevar
16. F. Peran Pengembangan Wilayah
bagi Pembangunan Nasional
1. Pengembangan Wilayah sebagai Upaya
Mengurangi Kesenjangan Wilayah
Kesenjangan antarwilayah ini terjadi karena pengaruh
beberapa faktor yaitu:
• faktor geografis suatu wilayah
• faktor sejarah
• faktor politik
• faktor administratif
• faktor sosial
17. 2. Pengembangan Wilayah sebagai Antisipasi
Globalisasi dan Perdagangan Bebas
• Untuk menghadapi globalisasi setiap wilayah harus
dapat mengevaluasi daya saing perekonomiannya,
sebab wilayah tersebut pada akhirnya diharapkan
memiliki peranan besar dalam pembangunan
ekonomi.
18. G. Tant angan Pengembangan
Wilayah
1. Tantangan Pengembangan Wilayah dalam Era
Otonomi Daerah
• Dalam otonomi daerah, dengan berbagai
kewenangan yang dimilikinya maka daerah
diharapkan akan sangat berperan didalam
menciptakan iklim yang menunjang
tumbuhkembangnya kegiatan perekonomian di
daerahnya sendiri.
19. 2. Tantangan Pengembangan Wilayah di Masa Depan
Prinsip-prinsip pengembangan wilayah berbasis
otonomi daerah harus dipertahankan dalam ruang
lingkup berikut ini:
a. Pengembangan wilayah harus berbasis pada
sektor unggulan.
b. Pengembangan wilayah dilakukan atas dasar
karakteristik daerah yang bersangkutan, baik aspek
ekonomi, sosial, budaya, dan politik.
c. Pengembangan wilayah harus dilakukan secara
komprehensif dan terpadu.
20. d. Pengembangan wilayah mutlak harus mempunyai
keterkaitan ke depan dan ke belakang (forward
and backward linkage) secara kuat.
e. Pengembangan wilayah dilaksanakan sesuai
dengan prinsip-prinsip otonomi dan desentralisasi.