1. 2.1 PEMAHAMAN DASAR TENTANG AGRO INDUSTRI
2.1.1 Definisi Agro Industri
Banyak definisi yang pernah dikemukakan tentang Agro Industri. Beberapa diantaranya:
a. Agroindustri adalah industri yang memberi nilai tambah pada produk pertanian dalam arti luas
termasuk hasil laut, hasilk hutan, peternakan dan perikanan (Handito Hadi Joewono)
b. Agribisnis adalah serangkaian kegiatan yang melibatkan subsistem input, subsistem produksi,
subsistem pengolahan (agro-industri), subsistem pemasaran hasil dan sub sistem penunjang.
Agro-industri adalah usaha yang berkaitan dengan pengolahan yang melibatkan kegiatan
pengolahan, pengawetan, penyimpanan, dan pengepakan hasil pertanian khususnya hasil
budidaya pesisir dan laut (Ngangi, E.L.A. 2001)
2.1.2 Prinsip-prinsip Agro industri
Wibowo (1997) mengemukakan perlunya pengembangan agroindustri di pedesaan dengan
memperhatikan prinsip-prinsip dasar diantaranya:
1) Memacu keunggulan kompetitif produk/komoditi serta komparatif setiap wilayah,
2) Memacu peningkatan kemampuan suberdaya manusia dan menumbuhkan agroindustri yang
sesuai dan mampu dilakukan di wilayah yang dikembangkan,
3) Memperluas wilayah sentra-sentra agribisnis komoditas unggulan yang nantinya akan berfungsi
sebagai penyandang bahan baku yang berkelanjutan,
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 1
2. 4) Memacu pertumbuhan agribisnis wilayah dengan menghadirkan subsistem-subsitem agribisnis,
5) Menghadirkan berbagai sarana pendukung berkembangnya industri pedesaan.
Pengembangan agroindustri sebagai pilihan model modernisasi pedesaan haruslah dapat
meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan petani. Untuk itu perumusan perencanaan
pembangunan pertanian, perlu disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan ketersediaan teknologi
tepat guna. Sehingga alokasi sumberdaya dan dana yang terbatas, dapat menghasilkan output yang
optimal, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Agar
model pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dapat terwujud diperlukan pedoman pengelolaan
sumberdaya melalui pemahaman wawasan agroekosistem secara bijak, yaitu pemanfaatan asset-aset
untuk kegiatan ekonomi tanpa mengesampingkan aspek-aspek pelestarian lingkungan.
2.1.3 Tujuan & sasaran Agro industri
Tujuan yang ingin dicapai dalam pengembangan agroindustri perdesaan adalah untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui upaya peningkatan nilai tambah dan daya saing hasil
pertanian. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pengembangan agroindustri perdesaan diarahkan
untuk:
(a) Mengembangkan kluster industri, yakni industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-
sentra produksi bahan baku serta sarana penunjangnya,
(b) Mengembangkan industri pengolahan skala rumah tangga dan kecil yang didukung oleh industri
pengolahan skala menengah dan besar, dan
(c) Mengembangkan industri pengolahan yang punya daya saing tinggi untuk meningkatkan ekspor
dan memenuhi kebutuhan dalam negeri (www.litbang.deptan.go.id)
2.2 PEMAHAMAN DASAR KAWASAN
Setelah memahami spesifikasi substansi dan konteks pembahasan, pemahaman penting berikutnya
yang perlu disepakati dan diketahui Pihak Konsultan adalah pemahaman terhadap Kawasan.
2.2.1 Ruang Lingkup Perencanaan Tata Ruang
Lingkup perencanaan secara umum sangat luas, karena mencakup seluruh aspek kehidupan, salah
satunya ruang. Ruang yang dimaksud dapat merupakan kota atau wilayah, termasuk semua aspek
yang terdapat di dalamnya. Perencanaan yang terkait dengan ruang disebut sebagai perencanaan tata
ruang.
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 2
3. Ruang lingkup perencanaan tata ruang terdiri dari lingkup teritorial dan ruang lingkup substantif.
Ruang lingkup teritorial akan mencakup luas kawasan perencanaan dari segi perwilayahan, sedangkan
ruang lingkup substantif akan mencakup materi yang menjadi sasaran perencanaan.
2.2.2 Ruang Lingkup Teritorial
Teritorial pada hakikatnya adalah segala sesuatu yang berkaitan
dengan pengertian dan batasan wilayah. Beberapa pengertian
terminologi mengenai ‘teritori’ dalam perencanaan wilayah dan kota
adalah :
Wilayah adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang Lingkup wilayah (teritorial)
teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan dan merupakan salah satu yang penting
dalam perencanan tata ruang
perwatakan geografis seperti wilayah aliran sungai, wilayah hutan,
wilayah pantai, wilayah negara yang secara geografis ditentukan oleh suatu batasan geografis
tertentu.
Daerah adalah suatu wilayah yang diartikan sebagai suatu teritorial dimana batasan dan
perwatakannya didasarkan pada wewenang administrasi pemerintahan yang ditentukan dengan
peraturan perundangan tertentu seperti provinsi, kabupaten dan kota.
Kawasan adalah suatu wilayah yang teritorialnya didasarkan pada pengertian dan batasan
fungsional yaitu memiliki perwatakan tersendiri, misalnya kawasan industri, kawasan pusat kota,
kawasan perdagangan, dll.
2.2.3 Ruang Lingkup Substantif
Dari segi substantif, perencanaan wilayah dan kota menyangkut tiga lingkup perencanaan yaitu
perencanaan sosial, perencanaan ekonomi, dan perencanaan fisik. Perencanaan fisik selalu dikaitkan
dengan pengertian aspek keruangan dan perencanaan tata ruang.
Perencanaan Sosial (Social Planning) adalah segala usaha perencanaan pembangunan yang
berorientasi dan bermotivasi kepada segi kehidupan kemasyarakatan. Produk perencanaan sosial
merupakan arahan dan pedoman pengembangan dan pembangunan sosial, misalnya rencana
pengembangan pendidikan, kependudukan, kelembagaan, dan lain-lain
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 3
4. Perencanaan Ekonomi (Economic Planning) adalah segala upaya perencanaan pembangunan yang
berorientasi dan bermotivasi ke pengembangan ekonomi. Produk perencanaan ekonomi termasuk
rencana pengembangan produksi, pengembangan pendapatan per kapita, regional, nasional, dan
lain-lain.
Perencanaan Fisik (Physical Planning) adalah segala upaya perencanaan yang berorientasi dan
bermotivasi pada aspek fisik. Untuk perencanaan wilayah dan kota, perencanaan fisik dilakukan
untuk mengefisienkan dan mengefektifkan pemanfaatan ruang dan sumber daya. Perencanaan
fisik merupakan upaya untuk mewujudkan wadah dan struktur nyata dalam rangka menjabarkan
kebutuhan sosial ekonomis masyarakat. Produk perencanaan fisik meliputi perencanaan tata
ruang, tata guna lahan, perencanaan prasarana dan sarana fisik.
Ketiga ruang lingkup substansi tersebut tidak terlepas satu sama lain dalam suatu proses
perencanaan.
2.3 PEMAHAMAN TERHADAP KONSEP PENGEMBANGAN
KAWASAN BERBASIS PERTANIAN (AGROPOLITAN)
Dalam kaitannya dengan kawasan agro industri tersebut, maka Pihak Konsultan memandang
pentingnya memahami konsep agropolitan dalam pengembangan kawasan dan bagaimana
mewujudkan konsep tersebut ke dalam struktur dan pola keruangan.
2.3.1 Agropolitan sebagai Alternatif Konsep Pengembangan Kawasan
Munculnya konsep agropolitan dilatarbelakangi oleh gagalnya beberapa teori dan konsep
pembangunan dimasa lalu. Penerapan model pusat-pusat pertumbuhan di negara berkembang seperti
Indonesia, melalui strategi industrialisasi dan Agroindustri yang relatif memiliki pertumbuhan cepat,
ternyata justru menyebabkan ketimpangan yang semakin besar antara kawasan perdesaan yang
berbasis pertanian dengan kawasan Agroindustri yang berbasis manufaktur dan jasa. Ciri-ciri dari
konsep agropolitan ini meliputi:
(a) merupakan sebuah skala geografi yang kecil;
(b) memiliki kemandirian (self-sufficiency dan self-reliance) tingkat tinggi didalam perencanaan dan
pengambilan keputusan, yang didasarkan kepada tindakan partisipasi dan koperatif di tingkatan
lokal;
(c) diversifikasi tenaga kerja perdesaan yang meliputi baik kegiatan pertanian maupun non-
pertanian;
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 4
5. (d) merupakan fungsi-fungsi perindustrian perdesaan dan Agroindustri yang memiliki keterkaitan
dengan struktur ekonomi dan sumberdaya-sumberdaya lokal dan
(e) penilaian dan pemanfaatan teknologi-teknologi dan sumberdaya lokal (Ruben G. Mercado, 2002 :
hal.14).
Menurut pemikiran Friedmann (1975), konsep agropolitan terdiri dari distrik-distrik agropolitan dan
distrik agropolitan didefinisikan sebagai kawasan pertanian pedesaan yang memiliki kepadatan
penduduk rata-rata 200 jiwa per km2. Efisiensi usaha tani akan terjadi apabila diiaksanakan one
district one commodity. Dalam distrik agropolitan ini akan dijumpai kota-kota tani yang berpenduduk
10.000 – 25.000 jiwa.
2.3.2 Konsep Struktur Ruang Kawasan Agropolitan
Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengimplementasikan konsep agropolitan secara
spasial pada saat ini adalah mengintegrasikan antara desa dan kota sebagai keterkaitan ekonomi yang
sating membutuhkan dan bersifat interdependensi. Keterkaitan dan interdependensi menurut Mike
Douglass (1998) menempatkan fungsi kota sebagai pusat transportasi dan perdagangan pertanian,
sedangkan fungsi desa sebagai produksi dan produktivitas pertanian. Desa dan kota merupakan satu
kesatuaan muatan fungsional wilayah yang seharusnya saling bersinergi dan melengkapi
(komplementer).
Menurut Antonius Tarigan (2003) pendekatan keterkaitan desa-kota dalam pembangunan wilayah
perdesaan juga dapat menaikkan nilai tukar produk/jasa masyarakat perdesaan melalui : (1) upaya
memindahkan proses produksi dari kota ke desa untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah
produk/jasa yang dihasilkan oleh masyarakat perdesaan melalui bantuan modal, sarana produksi dan
pelatihan; (2) memperpendek jalur produksi, distribusi, dan pemasaran produk/jasa masyarakat untuk
mengurangi biaya ekonomi tinggi melalui pembentukan satuan partisipatif bagi pengembangan
produk/jasa secara spesifik; (3) memberikan akses yang lebih besar bagi masyarakat perdesaan
terhadap faktor-faktor produksi barang/jasa seperti modal, bahan baku, teknologi, sarana dan
prasarana.
Pembangunan agropolitan yang terintegrasi bertujuan untuk menghasilkan sistem ruang terencana
yang berperan didalam melayani dan menghubungkan berbagai aktivitas sosial dan ekonomi dari
manusianya. Sistem ruang ini membentuk keterkaitan antar lokasi-lokasi secara berhirarki
(berjenjang) berupa struktur ruang agropolitan. Menurut ESCAP (1979 : hal. 63) jenjang pusat-pusat
yang melayani wilayah pembangunan pertanian terdiri dari kota regional (regional city), kota distrik
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 5
6. (district town), dan kota lokal (local town). Masing-masing pusat ini memiliki fungsi yang didasarkan
kepada kemampuan melayani sejumlah ukuran penduduk. Apabila dikaitkan dengan konsep secondary
cities pemikiran Rondinelli, maka kota kedua tersebut adalah kota distrik. Rondinelli dan Ruddle
(ESCAP, 1979 : hal 65) mengemukakan bahwa kota distrik merupakan saluran utama didalam
memenuhi kebutuhan dasar barang dan jasa penduduk (petani) sebagai pengganti dari hasil-hasil
pertanian yang mereka jual. Dalam konsep agropolitan, kota kedua ini dapat dianggap sebagai lokasi
pusat-pusat pelayanan pertanian dan perdesaan atau pusat agropolitan. Pusat agropolitan bersama
dengan unit-unit pengembangan (setingkat kecametan) membentuk satu kawasan agropolitan,
dimana masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut (Douglass, 1986; diambil dari Ruchyat Deni
Djakapermana, 2003 : hal. 7). Pusat agropolitan, berfungsi sebagai:
a. Pusat pedagangan dan transportasi
b. Penyedia jasa pendukung pertanian
c. Pasar konsumen produk non-pertanian
d. Pusat industri pertanian (agro-based industry)
e. Penyedia pekerjaan non pertanian
f. Pusat agropolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, propinsi, dan
kabupaten
Unit-unit kawasan pengembangan, berfungsi sebagai
a. Pusat produksi pertanian
b. Intensifikasi pertanian
c. Pusat pendapatan perdesaan dari permintaan untuk barang-barang dan jasa non pertanian
d. Produksi tanaman siap jual dan diversifikasi pertanian
2.4 KAITAN RENCANA TATA RUANG DENGAN PROGRAM
PEMBANGUNAN
Rencana pembangunan harus dilakukan dengan pendekatan wilayah. Oleh karena itu, rencana tata
ruang harus dijabarkan secara jelas sehingga mampu mengarahkan pembangunan, menetapkan
fungsi dan peran setiap kawasan (bagian suatu ruang) dalam wilayah atau ruang secara keseluruhan.
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 6
7. Selain itu rencana tata ruang harus dapat menjadi acuan lokasi bagi program-program / proyek -
proyek pembangunan. Oleh karenanya, rencana tata ruang diharapkan dapat menjadi pedoman untuk
mengarahkan jenis lokasi investasi pada suatu kawasan.
Gambar 2.1. Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan di Indonesia
Pemasaran hasil Permodalan/ Teknologi/
Pertanian sarana pertanian/ investasi
Sarana Pertanian, Kaji Teknologi
Pengolahan Jasa Agribisnis
penunjang
Lembaga Permodalan Balai Penyuluhan
Agribisnis Pembangunan (Agribisnis)
Pasar Hasil Pertanian
L a h a n p e rta n ia n (d e s a -d e s a P e rm u k im a n te r m a s u k
h in te rla n ) y a n g m e m a s o k p ro d u k d id a la m n y a te r d a p a t k e le m b a g a a n
s e g a r d a n ju g a p ro d u k o la h a n d a n p e ta n i y a n g in o v a tif
h a s il p e r ta n ia n .
P u s a t A g ro p o lita n P r a s a ra n a ja la n
Sumber: Pedoman Umum Pengembangan Kawasan Agropolitan, Departemen Pertanian, 2003
Pada skala nasional, rencana-rencana pembangunan yang memuat kebijakan nasional digariskan
dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Rencana ini kemudian diturunkan dalam suatu
program pembangunan nasional lima tahunan yakni Program Pembangunan Nasional (PROPENAS).
Program lima tahunan ini kemudian dirinci lagi menjadi Program Pembangunan Tahunan (PROPETA).
Tingkatan rencana seperti dijelaskan diatas, dimiliki pula oleh daerah, yakni dengan adanya rencana
pembangunan yang bersifat jangka panjang disebut Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS).
Poldas dirinci ke dalam program pembangunan daerah jangka menengah/lima tahun, yakni Program
Pembangunan Daerah (PROPEDA). Program jangka menengah ini selanjutnya dijabarkan lagi ke
dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA). Ketiga dokumen perencanaan ini
menjadi referensi pokok dalam pelaksanaan program-program pembangunan di daerah.
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 7
8. Pada pembangunan di daerah (kota/kabupaten), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota
(RTRWK) merupakan dimensi ruang dari Poldas dan Propeda, serta menjadi acuan bagi penyusunan
Repetada. Poldas dan Propeda memuat arahan kebijakan pengembangan sektor-sektor, sementara
pengembangan sektor memerlukan ruang sebagai wadah kegiatannya. Dengan demikian, rencana
tata ruang akan terkait langsung dengan Poldas dan Propeda, dengan arahan ruangnya secara
langsung (untuk sektor tertentu) maupun tidak langsung. Kebijaksanaan tata ruang dalam Poldas dan
Propeda masih bersifat makro (berupa struktur) dan belum dapat memberikan arahan pemanfaatan
ruang secara definitif. Dengan rencana tata ruang, maka investasi atau kegiatan pembangunan dapat
diarahkan ke dalam ruang yang sesuai. Selain itu, rencana tata ruang dapat menjadi acuan bagi
keterkaitan atau kesinambungan antar sektor dan antar ruang di wilayah perencanaannya, maupun
acuan bagi penyusunan rencana yang lebih rinci serta perijinan pemanfaatan ruang. Dengan kata lain,
rencana tata ruang merupakan bagian dari penataan ruang yang merupakan penjabaran
dari tujuan pembangunan dalam aspek keruangan.
2.5 PROSES DAN PROSEDUR PERENCANAAN TATA RUANG
Rencana tata ruang kota merupakan produk pertama dan utama dari rangkaian kegiatan penataan
ruang kota. Tujuan utama dari dokumen rencana ini adalah memberi acuan/pedoman bagi
pembangunan sektoral Agroindustri beserta sistem prasarana penunjang pembangunan sektoral
Agroindustri dan sistem pelayanan untuk menjamin terselenggaranya kehidupan kota secara efesien,
efektif dan berkesinambungan. Untuk mencapai tujuan tersebut, rencana tata ruang kota disusun
berdasarkan kebutuhan manajemen Agroindustri dalam mengarahkan pembangunan kota. Secara
diagramatis, alur informasi yang dibutuhkan dalam proses perumusan rencana tata ruang kota
tersebut dapat digambarkan pada Gambar 2.2
Secara garis besar, proses penyusunan rencana tata ruang kota dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut :
1. Menentukan arah pengembangan yang akan dicapai, dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya,
daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta fungsi hankam.
2. Mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam suatu wilayah
perencanaan.
3. Perumusan rencana tata ruang.
4. Penetapan rencana tata ruang.
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 8
9. Gambar 2.2. Alur Informasi Perumusan Rencana Tata Ruang
RENSTRA
GBHN PROPENAS NASIONAL RTRWN
PROPEDA RENSTRA
PROPINSI PROPINSI RTRWP
PROPEDA RENSTRA RTRW
KOTA/KAB. KOTA/KAB. KOTA/KAB.
RUTR,
PJM
RDTR, RTR PENGESAHAN PERDA
KOTA/KAB.
KAW.
REPETA
RAPBD
KOTA/KAB
Secara teknis proses penyusunan rencana tata ruang kota dilakukan dengan tahapan / prosedur
sebagai berikut :
• Kompilasi data dan informasi.
Bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan, yang dapat memberikan
gambaran mengenai kinerja kota yang bersangkutan serta berbagai faktor yang mempengaruhi
perkembangan kota, antara lain meliputi : kebijakan-kebijakan pada berbagai tingkatan
(nasional, regional dan lokal) yang mempengaruhi perkembangan kota, aspek kependudukan,
aspek perekonomian kota, aspek sumber daya alam, dan aspek sarana / prasarana pelayanan
kota.
• Analisa data/informasi.
Bertujuan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai perilaku perkembangan kota, baik
pada masa lalu, masa kini, maupun masa yang akan datang. Dalam hal ini dilakukan analisa
secara komprehensif terhadap komponen-komponen dinamika kota yang mempengaruhi
perkembangan kota. Kegiatan analisa ini juga bertujuan untuk menggali informasi yang berkaitan
dengan kendala-kendala pembangunan kota serta potensi-potensi yang dimiliki kota, dalam
upaya untuk dapat mengantisipasi sekaligus mengakomodasi perkembangan kota yang akan
terjadi. Dalam hal ini, intuisi perencana juga berperan dalam mengamati kecenderungan
perkembangan kota.
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 9
10. • Perumusan rancangan rencana.
Setelah perilaku perkembangan kota dapat dipahami, khususnya perilaku perkembangan kota di
masa yang akan datang, serta daya dukung kota yang tersedia, maka dilakukan perumusan
rancangan kebijakan penataan ruang, baik yang bersifat umum maupun spesifik untuk setiap
sektor pengembangan kota.
• Perumusan rencana.
Rumusan rancangan rencana yang telah dibuat diinformasikan kepada masyarakat kota melalui
pelaksanaan Seminar Pembahasan Rancangan Rencana Tata Ruang Kota. Melalui seminar ini
diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam memberikan tanggapan dan
masukan terhadap rancangan rencana yang telah dirumuskan. Perumusan rencana kota
dilakukan dengan mengakomodasi tanggapan dan masukan yang diperoleh tersebut, melalui
proses penyempurnaan rancangan rencana yang telah dirumuskan sebelumnya. Diharapkan
rumusan rencana tata ruang kota tersebut dapat digunakan sebagai pedoman pembangunan
kota.
• Pengesahan / penetapan rencana.
Agar rencana tata ruang yang telah dirumuskan tersebut mempunyai kekuatan hukum dan
dukungan politis serta dipatuhi oleh semua pihak, maka rumusan rencana tata ruang kota
tersebut perlu disahkan dan ditetapkan sebagai pedoman pembangunan kota yang patut untuk
dipatuhi. Dalam hal ini, Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota) mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang kepada DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Daerah. Dalam Sidang DPRD, Kepala Daerah dapat meminta para perencana yang telah
menyusun rencana tata ruang kota tersebut, untuk menyampaikan penjelasan secara lebih
lengkap tentang aspek-aspek teknis yang terkait dengan perumusan rencana tersebut.
2.6 PEMAHAMAN MASTERPLAN KAWASAN AGROINDUSTRI
JAMBI (JAIP)
A. Fungsi Rencana
Masterplan berfungsi untuk mewujudkan keselarasan dan keserasian bangunan dengan bangunan,
bangunan dengan prasarana dan lingkungannya, serta menjaga keselamatan bangunan dan
lingkungannya.
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 10
11. B. Manfaat Rencana
Manfaat Masterplan adalah sebagai pedoman untuk:
• pemberian ijin mendirikan bangunan dan pemanfaatan bangunan;
• penertiban letak, ukuran bangunan gedung dan bukan gedung serta bukan bangunan;
• penyusunan rancang bangun bangunan gedung dan bukan gedung;
• jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pembangunan, termasuk kepastian untuk
mendapatkan pelayanan, kondisi yang selaras dan serasi dalam melakukan kegiatannya.
C. Muatan Rencana
1) Rencana tapak pemanfaatan ruang, meliputi:
a. Rencana perpetakan lahan lingkungan (kavling);
b. Rencana tata letak bangunan dan pemanfaatan bangunan;
c. Rencana tata letak jaringan pergerakan lingkungan Agroindustri hingga pedestrian dan jalan
setapak, perparkiran, halte dan penyeberangan;
d. Rencana tata letak jaringan utilitas lingkungan;
e. Rencana ruang hijau dan penghijauan.
2) Arahan pelaksanaan pembangunan lingkungan, yang meliputi:
a. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) bangunan gedung dan bangunan
bukan gedung;
b. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan pergerakan;
c. Ketentuan letak dan penampang (Pra Rencana Teknik) jaringan utilitas lingkungan;
d. Ketentuan (Pra Rencana Teknik) sempadan bangunan, koefisien dasar bangunan, koefisien
lantai bangunan, ketinggian bangunan, elevasi, bentuk dasar bangunan, selubung bangunan,
pertandaan, bahan bangunan, dan ketentuan bangunan lainnya.
3) Pedoman pengendalian pelaksanaan pembangunan lingkungan, yang meliputi:
a. Ketentuan administrasi pengendalian pelaksanaan rencana dan program, misalnya melalui
mekanisme perijinan mendirikan bangunan;
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 11
12. b. Ketentuan pengaturan operasionalisasi penerapan pola insentif, dis-insentif, hak pengalihan
intensitas bangunan, hak bangunan di atas tanah/di bawah tanah;
c. Arahan pengendalian pelaksanaan berupa ketentuan penata pelaksanaan/manajemen
pelaksanaan bangunan;
d. Mekanisme pelaporan, pemantauan, dan evaluasi program (baik yang dilakukan oleh instansi
yang berwenang maupun keterlibatan masyarakat dalam pengawasan), serta pengenaan
sanksi (berupa teguran, pencabutan ijin, perdata maupun pidana).
D. Proses Perencanaan
Dalam penyusunan dan penetapan rencana tata ruang, ditempuh langkah-langkah penentuan arah
pengembangan, identifikasi potensi dan masalah pembangunan, perumusan masterplan.
1. Identifikasi permasalahan pelaksanaan pembangunan kawasan
Analisis yang didasarkan atas tuntutan pelaksanaan pembangunan suatu kegiatan yang
selanjutnya didukung keputusan strategis dari pemerintah daerah setempat untuk
pengembangannya;
Terdapat suatu permasalahan dalam perwujudan ruang kawasan seperti masalah rumah kumuh,
urban heritage, kota tepi air, dsb.
2. Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan
Perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan kawasan didasarkan atas hasil analisis
kependudukan, sektor/kegiatan potensial, daya dukung lingkungan, kebutuhan prasarana dan
sarana lingkungan, sasaran pembangunan kawasan yang hendak dicapai, dan pertimbangan
efisiensi pelayanan. Perkiraan kebutuhan tersebut mencakup:
- Perkiraan kebutuhan pengembangan kependudukan;
- Perkiraan kebutuhan pengembangan ekonomi;
- Perkiraan kebutuhan fasilitas sosial dan ekonomi;
- Perkiraan kebutuhan pengembangan lahan:
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 12
13. kebutuhan ekstensifikasi;
kebutuhan intensifikasi;
perkiraan ketersediaan lahan bagi pengembangan.
- Perkiraan kebutuhan prasarana dan sarana.
3. Perumusan Rencana Teknik Ruang Kawasan Agroindustri
Perumusan ini berdasarkan pada perkiraan kebutuhan pelaksanaan pembangunan dan
pemanfaatan ruang.
4. Penetapan rencana teknik ruang kawasan
Untuk mengoperasionalisasikan Rencana Teknik Ruang Kawasan, perlu adanya suatu upaya
penetapan rencana teknik ruang dalam bentuk Surat Keputusan Walikota/Bupati dalam hal
Rencana Teknik Ruang Kawasan Agroindustri sebagai penjabaran Rencana Detail tata Ruang
Kawasan.
Dalam hal terjadi perubahan fungsi kawasan sebagai akibat dari dinamika perkembangan
Agroindustri yang cukup tinggi, maka Masterplan Kawasan Agroindustri yang bersangkutan
ditetapkan dengan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini selanjutnya
menjadi masukan bagi peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang
Masterplan Kota/Kabupaten.
2.7 PEMAHAMAN TERHADAP RPJM PROVINSI JAMBI
2.7.1 VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
Sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi yang menjabarkan visi,
misi, dan program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih selama 5 (lima) tahun.
Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur ditempuh melalui Strategi Pokok yang dijabarkan dalam
Agenda Pembangunan Daerah Provinsi Jambi yang memuat Sasaran-Sasaran Pokok yang harus
dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan.
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 13
14. Berdasarkan permasalahan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi Provinsi Jambi, ditetapkan
VISI PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 – 2010, yaitu JAMBI MAMPU, MAJU DAN
MANDIRI. Selanjutnya berdasarkan visi pembangunan Provinsi Jambi tersebut ditetapkan 5 (lima)
MISI PEMBANGUNAN yaitu :
Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2006 – 2010, yaitu :
1. Peningkatan kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat
2. Peningkatan daya saing dan kemandirian daerah
3. Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasar
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Peningkatan perlindungan masyarakat
2.7.2 STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH
Di dalam mendukung terwujudnya visi dan menjalankan misi pembangunan Provinsi Jambi tersebut
maka didukung oleh 3 pilar utama, yaitu :
1. Pemerintah Yang Berwibawa dan Bersih dari KKN
Guna menjamin efektivitas dan efisiennya jalan pemerintahan dalam mencapai visi serta
menjalankan misi yang telah ditetapkan maka harus dimulai dari adanya jaminan pemerintahan
yang berwibawa dan bersih dari KKN. Setiap kebijakan diharapkan berjalan sesuai dengan jalur
dan tepat mencapai sasaran tanpa adanya distorsi dalam proses pengimplikasiannya.
2. Sumber Daya Manusia Sebagai Penggerak Pembangunan
Peningkatan kualitas dan pengoptimalisasian potensi sumber daya manusia daerah merupakan
modal utama sebagai penggerak pembangunan Provinsi Jambi. Penguasaan atas potensi,
permasalahan, serta kemampuan dalam merumuskan strategi kebijakan pembangunan daerah
sangat tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang ada. Oleh sebab itu,
kemampuan sumber daya manusia Provinsi Jambi sebagai penggerak pembangunan merupakan
salah satu pilar dalam pembangunan.
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 14
15. 3. Potensi Sumber Daya Alam Daerah yang Siap Untuk Digali Dalam Mengaserelasikan
Roda Pembangunan.
Penggalian dan pemanfaatan potensi sumber daya alam daerah dalam mengakserelasikan roda
pembangunan merupakan pilar pembangunan Provinsi Jambi. Peningkatan nilai ekonomi,
minimalisasi ketergantungan daerah, perluasan lapangan kerja, peningkatan pendapatan
masyarakat dan pengembangan ekonomi daerah merupakan dampak langsung dari
pengoptimalisasian sumber daya alam daerah sebagai modal pembangunan ekonomi.
2.7.3 AGENDA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 – 2010
Berdasarkan visi, misi, dan strategi pembangunan di atas disusun 4 (empat) AGENDA
PEMBANGUNAN PROVINSI JAMBI TAHUN 2006 – 2010, yaitu :
1. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi
1.1. Peningkatan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
1.2. Peningkatan Investasi dan Eksport Non Migas
1.3. Peningkatan Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja
1.4. Peningkatan Daya Saing Agroindustri
1.5. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1.6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
1.7. Peningkatan Kualitas Pengelolaan BUMD
2. Meningkatkan Kemampuan dan Pemerataan Pembangunan Daerah
2.1. Peningkatan Kemampuan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2.2. Peningkatan Kemampuan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan
Hidup
2.3. Peningkatan Pembangunan Pedesaan
2.4. Revitalisasi Pembangunan Pertanian
2.5. Pengurangan Ketimpangan Pembangunan Antar Daera dan Kawasan
2.6. Pengurangan Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan Antar Golongan Masyarakat
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 15
16. 3. Meningkatkan Kesejahteraan dan Kehidupan Masyarakat Yang Berkualitas
3.1. Peningkatan Pendidikan Yang Berkualitas
3.2. Peningkatan Mutu dan Layanan Kesehatan
3.3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Keluarga Kecil Berkualitas
3.4. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
3.5. Peningkatan Peran Pemuda dan pembangunan Olahrga
3.6. Peningkatan Peran Perempuan dan Perlindungan Anak
3.7. Peningkatan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata Daerah
4. Meningkatkan Pembangunan Hukum dan Tata Pemerintahan Yang Baik
4.1. Peningkatan Tata Pemerintahan Daerah Yang Baik dan Bertanggung Jawab
4.2. Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia
4.3. Peningkatan Peranan Pratana Demokrasi
4.4. Peningkatan Tata Hukum dan Peraturan Perundang-undangan
4.5. Peningkatan Penguatan Implementasi Otonomi Daerah
4.6. Peningkatan Perlindungan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
2.7.4 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Neraca Perdagangan
Dengan perkiraan membaiknya perkembangan ekonomi regional dan nasional yang didorong oleh
pelaksanaan berbagai program pembangunan antara lain untuk peningkatan daya saing ekonomi
serta upaya-upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan ekspor, walaupun persaingan
di pasar internasional yang semakin ketat, nilai ekspor nonmigas Jambi dalam periode 2006-2010
diperkirakan meningkat rata-rata sebesar 5,5 persen per tahun. Sementara itu, ekspor migas,
khususnya minyak bumi Jambi, sangat tergantung kepada perkembangan harga minyak dunia. Hal ini
karena di sisi produksi Indonesia terikat pada kuota yang diberikan OPEC, serta terbatasnya kapasitas
produksi minyak bumi dalam negeri. Harga rata-rata minyak mentah di pasar dunia dalam 5 tahun
mendatang diperkirakan akan menurun, setelah harganya yang tinggi dalam tahun 2005.
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 16
17. Laju Inflasi
Dalam jangka menengah, laju inflasi diarahkan untuk secara bertahap menurun dari sekitar 7,25
persen pada tahun 2004 menjadi 3,0 persen pada tahun 2010. Perkiraan tersebut didasarkan dengan
sasaran tingkat inflasi yang rendah dan stabil tetapi dengan tetap memperhatikan pertumbuhan
ekonomi. Pencapaian sasaran inflasi tersebut didukung oleh relatif stabilnya harga-harga melalui
penyediaan barang-barang kebutuhan masyarakat, hal ini juga dapat terbantu jika nilai kurs rupiah
relatif stabil. Jika iklim usaha dan situasi keamanan yang kondusif serta pemerintah daerah mampu
mengatasi berbagai hambatan investasi, maka diperkirakan masuknya capital inflow ke Jambi melalui
investasi baik PMDN maupun PMA.
Keuangan Daerah
Ada dua sumber pembiayaan yang memegang peranan penting dalam keuangan daerah di Provinsi
Jambi; Pertama, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Provinsi Jambi, yang pelaksanaannya ditetapkan melalui peraturan daerah setiap tahunnya.
Kedua, sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
yang di dalamnya terakomodasi dana dekonsentrasi dan dana pinjaman luar negeri.
Penerimaan daerah yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi
Jambi diperoleh dari berbagai sumber diantaranya berasal dari pendapatan asli daerah, berupa sisa
lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu, pajak dan retribusi daerah, bagi hasil pajak dan bagi
hasil bukan pajak, dana perimbangan berupa dana alokasi umum dan penerimaan lain-lain yang sah.
Dari semua penerimaan tersebut yang memberikan kontribusi yang cukup besar berasal dari instansi
yang lebih tinggi atau bantuan dari pemerintah pusat, sedangkan sumber penerimaan daerah yang
berasal dari penerimaan sendiri (PDS) masih terlalu kecil dibandingkan dengan bantuan pusat. Hal ini
menunjukkan bahwa, Provinsi Jambi selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan
pembangunannya masih sangat tergantung dari pemerintah pusat, terutama untuk belanja pegawai
berupa gaji, yang masih diharapkan dari pemerintah pusat.
Secara umum gambaran perkembangan dan realisasi pendapatan daerah Provinsi Jambi periode
1999/2000 - 2003, memperlihatkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada sisi pendapatan
daerah, yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, pendapatan asli daerah, dana
perimbangan, pinjaman daerah serta urusan kas dan perhitungan memperlihatkan realisasi yang
meningkat dibandingkan dari target yang ditetapkan. Sisa lebih anggaran tahun lalu selama tahun
1999/2000 – 2003 terealisir sebesar 100% dari target yang ada. Sementara itu untuk pendapatan asli
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 17
18. daerah yang terdiri dari pajak dan retribusi daerah, laba hasil usaha dan pendapatan lainnya yang
sah, peningkatan setiap tahunnya memperlihatkan realisasi yang melampaui target yang ditetapkan.
Realisasi terbesar dialami pada tahun 2001 yaitu sebesar 135,79% dan yang terkecil dialami pada
tahun 1999/2000, yaitu sebesar 119,86%, hal ini disebabkan oleh adanya intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.
Kebutuhan Investasi dan Sumber Pembiayaan.
Salah satu masalah yang penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan basis ekonomi yang
baik adalah tingkat efisiensi dari perekonomian, dalam hal ini tingkat efisiensi penggunaan modal.
Secara makro efisiensi penggunaan modal dapat diukur dengan konsep ICOR (Incremental Capital
Output Ratio) yaitu rasio antara proporsi investasi terhadap PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi,
atau dengan kata lain ICOR merupakan besar satuan kapital (investasi) yang dibutuhkan untuk
menciptakan satu satuan produksi (pertumbuhan ekonomi). Dimana semakin rendah nilai ICOR maka
pemanfaatan modal dalam proses produksi semakin efisien.
Berdasarkan berbagai langkah perbaikan investasi yang dilakukan di berbagai bidang, tingkat efisiensi
kegiatan ekonomi yang diukur dengan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) diperkirakan
mengalami perbaikan. Dalam tahun 2004 ICORt-1 diperkirakan sebesar 4,0; kemudian menurun
menjadi 3,3 dalam tahun 2010.
Berdasarkan perkiraan tingkat efisiensi investasi tersebut, untuk mencapai sasaran pertumbuhan rata-
rata sebesar 7,6 persen per tahun dibutuhkan total investasi selama kumulatif lima tahun sebesar Rp
50,71 triliun (harga berlaku) atau meningkat rata-rata 23,5 persen per tahun. Peranan investasi
masyarakat didorong meningkat dari 16,0 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun
2004 menjadi 24,4 persen PDRB pada tahun 2009; sedangkan peranan investasi pemerintah provinsi
dan kabupaten diperkirakan meningkat dari 3,4 persen menjadi rata-rata 4,1 persen pada periode
yang sama. Jumlah investasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2006-2010
diperkirakan sekitar Rp 23 triliun.
Kebutuhan investasi tersebut terutama dibiayai dari tabungan masyarakat baik melalui investasi
fasilitas maupun non fasilitas. Investasi fasilitas yang dilakukan oleh swasta baik melalui PMDN
maupun PMA sangat tergantung pada seberapa menarik Jambi sebagai tempat investasi yang
menguntungkan.
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 18
19. Untuk dapat meningkatkan investasi swasta masuk ke Jambi, maka perlu strategi, peraturan yang
konsisten, penegakan hukum yang tegas, keamanan, dan iklim yang kondusif. Disamping itu perlu
usaha-usaha gigih memperkenalkan Jambi melalui berbagai forum baik regional maupun
internasional.
Berkenaan dengan itu peranan investasi swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi
Jambi sangat besar. Salah satu cara mendorong peningkatan investasi swasta ke Jambi adalah
dengan membuat regulasi yang dapat merangsang dan menguntungkan investor, disamping
menciptakan suasana yang kondusif dan stabil.
Jika kekurangan investasi tersebut tidak bisa ditutupi, dikuatirkan pertumbuhan ekonomi akan rendah
(jauh dibawah target) yang pada gilirannya jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinanpun akan
bertambah. Kondisi ini tentu tidak kita inginkan bersama, oleh karena itu mari kita dukung
peningkatan investasi swasta (dalam dan luar negeri) ke Jambi, karena sebenarnya para investor
terutama asing sudah menuggu, untuk masuk ke Jambi.
Kebutuhan investasi tersebut dibiayai terutama dari tabungan dalam negeri, baik pemerintah maupun
masyarakat. Seiring meningkatnya penerimaan Pemerintah daerah serta relatif terkendalinya
pengeluaran rutin, Penerimaan Pemerintah Daerah diperkirakan meningkat. Adapun tabungan
masyarakat diperkirakan meningkat yang tergambar dari simpanan dana pihak ketiga di perbankan
daerah Jambi. Dana-dana masyarakat tersebut selain langsung diinvestasikan sendiri juga disalurkan
antara lain melalui perbankan, pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan
dana pensiun. Dengan pelaksanaan berbagai langkah terobosan, berbagai sumber dana dalam negeri
diharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi sumber dana investasi, antara lain melalui peningkatan
penerimaan pajak dan bukan pajak, optimalisasi sumber daya alam (misalnya melalui pencegahan
pencurian sumber daya laut, serta sumber daya hutan dan mineral), serta optimalisasi dana terkait
keagamaan seperti dana wakaf, zakat, dan sebagainya.
2.7.5 MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH
2.7.5.1 Peningkatan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah
Kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan memberikan gambaran mengenai kemajuan
ekonomi yang akan dicapai dalam tahun 2006 – 2011, berdasarkan berbagai langkah kebijakan yang
telah dituangkan dalam ketiga agenda pembangunan, dan pembiayaan pembangunannya.
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 19
20. 2.7.5.2 Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas
Selang waktu 6 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi berdasarkan harga konstan 1993
menunjukkan trend yang meningkat. Pada tahun 1999, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi hanya
sebesar 2,90% tetapi tahun 2004 telah mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,42% atau dalam
kurun waktu 6 tahun tersebut laju pertumbuhan rata-rata ekonomi Provinsi Jambi mencapai 4,72%
pertahun, selama periode 1999-2004. Namun pertumbuhan tersebut secara rata-rata 38 persen
berasal dari sektor primer, sehingga efek multipliernya (multiplier effect) kepada masyarakat relatif
kecil. Pertumbuhan ekonomi tahun 2004 sebesar 5,42 persen, berasal dari kontribusi sektor primer
sebesar 39 persen, sehingga peranan sektor primer masih relatif besar dalam mendorong
pertumbuhan ekolnomi.
2.7.5.3 Peningkatan Lapangan Usaha dan Kesempatan Kerja
Kebijakan dalam ketenagakerjaan di arahkan pada upaya penciptaan dan perluasan lapangan
pekerjaan, baik pada sektor formal maupun informal dimana terdapat kondisi yang kondusif dan
prospektif baik dari sisi tenaga kerja maupun pengusaha.
Untuk mencapai hal tersebut akan dilaksanakan melalui kebijakan :
1. Menciptakan dinamika pasar kerja dengan memperbaiki aturan ketenagakerjaan yang berkaitan
dengan rekruitmen, outsourcing, pengupahan, PHK.
2. Menciptakan kesempatan kerja melalui proyek yang memiliki keterkaitan kedepan maupun
kebelakang terhadap sektor lainnya dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam hal ini pemerintah
perlu memberikan iklim usaha yang kondusif kepada pihak swasta yang berinvestasi. Disamping
aspek stabilitas ekonomi, politik, keamanan dan kepastian hukum, hal yang terkait dengan yang
mempengaruhi biaya produksi juga perlu menjadi perhatian (insentif bebas pajak, kawasan
berikat)
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Yang dibutuhkan saat ini adalah lembaga
pendidikan yang memiliki spesialisasi/kejuruan dan kemampuan praktis sesuai dengan kebutuhan
pasar pada tingkatan diploma (Diploma agribisnis, kehutanan, perikanan, industri)
4. Melakukan revisi dan reorientasi berbagai program perluasan kesempatan kerja yang dilakukan
oleh pemerintah. Utamanya program pekerjaan umum, kredit mikro, pengembangan UKM, serta
program-program pengentasan kemiskinan.
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 20
21. 5. Menyempurnakan program pendukung pasar kerja dengan mendorong terbentuknya informasi
pasar kerja, membentuk berbagai bursa kerja, serta memperbaiki sistem pelatihan bagi pencari
kerja.
2.7.5.4 Peningkatan Daya Saing Agroindustri
Arah kebijakan bagi penciptaan iklim investasi yang sehat dan peningkatan daya saing agro-industri
adalah sebagai berikut :
1. Upaya peningkatan kinerja daya saing agro-industri secara berkelanjutan membutuhkan landasan
ekonomi yang kuat sebagai kondisi yang dipersyaratkan (necessary condition) bagi keberhasilan
peningkatan kinerja daya saing agro-industri yang ingin diwujudkan.
2. Perbaikan iklim usaha di segala matarantai produksi dan distribusi akan senantiasa dipantau dan
diperbaiki.
3. Diperlukan koordinasi dengan instansi-instansi terkait dan kemitraan dengan swasta perlu terus
ditingkatkan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ditemukan.
4. Untuk mencapai pertumbuhan lebih besar dari 5,0 persen per tahun, maka dalam lima tahun
mendatang pengembangan sektor agro-industri perlu difokuskan pada pengembangan sejumlah
sub-sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
5. Semua bentuk fasilitasi pengembangan diarahkan lebih banyak pada upaya untuk memperkuat
struktur industri, meningkatkan dan memperluas pemanfaatan teknologi, serta meningkatkan
nilai pengganda (multiplier) di masingmasing sub-sektor yang telah ditetapkan.
6. Kemampuan kapasitas pasar (terutama dalam negeri) yang menyerap kenaikan produksi perlu
ditingkatkan melalui pengamanan pasar daerah dari produk-produk impor ilegal, penggalakan
penggunaan bahan baku/antara dari dalam negeri, dan berbagai upaya untuk meningkatkan
daya saing ekspor.
7. Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan terbatasnya kemampuan sumberdaya
pemerintah, fokus utama pengembangan agro-industri ditetapkan pada beberapa subsektor yang
antara lain: (i) menyerap banyak tenaga kerja; (ii) memenuhi kebutuhan dasar daerah dan dalam
negeri; (iii) mengolah hasil pertanian dalam arti luas; dan (iv) memiliki potensi pengembangan
ekspor.
8. Berdasarkan analisis keunggulan komparatif dan kompetitif, maka prioritas dalam lima tahun ke
depan adalah pada penguatan klaster-klaster: (1) industri makanan dan minuman; (2) industri
pengolahan kelapa sawit; (3) industri kerajinan kayu (termasuk rotan dan bambu); (4) industri
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 21
22. pengolahan karet dan barang karet; (5) industri pulp dan kertas;dan (6) industri pengolahan
hasil-hasil kelautan dan perikanan.
9. Mendorong pertumbuhan dan pengembangan kawasan sentra-sentra produksi dengan
menetapkan pembagian perwilayahan sesuai dengan potensi dan daya dukung masing-masing
wilayah.
10. Mengembangkan pendekatan yang berimbang antara mekanisme pasar, tata nilai dan regulasi
dalam pengelolaan sumberdaya pertanian.
11. Mendorong pengembangan lembaga informasi dan komunikasi untuk mempermudah para
investor berinvestasi serta mengembangkan mitra usaha antara pengusaha kecil, menengah dan
investor.
12. Upaya khusus perlu dilakukan untuk merumuskan strategi dan langkah-langkah untuk masing-
masing prioritas. Strategi dan langkah-langkah tersebut selanjutnya dituangkan secara rinci ke
dalam strategi daerah (dinas/instansi) yang secara komprehensif memuat pula strategi
pengembangan subsektor industri yang terkait (related industries) dan sub-sektor industri
penunjang (supporting industries.
Peningkatan daya saing agro-industri di Provinsi Jambi selama lima tahun ke depan dijabarkan ke
dalam 7 (tujuh) program pembangunan yang terdiri atas 2 (dua) program unggulan dan 5 (lima)
program penunjang. Program unggulan, yaitu : (1) Pengembangan agribisnis dan (2) Peningkatan
kapasitas infrastruktur.
Program-program penunjang, yaitu :
(A) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM,
(B) Peningkatan standarisasi produk agro-industri,
(C) Peningkatan kemampuan teknologi industri,
(D) Penataan struktur industri, dan
(E) Optimalisasi administrasi dan insentif perpajakan.
1. Pengembangan Agribisnis )*
Program ini bertujuan untuk : (1) meningkatkan produktivitas komoditi pertanian dalam arti luas,
khususnya komoditi pertanian sebagai pendukung usaha agro-industri dan (2) memfasilitasi
berkembangnya usaha agribisnis yang mencakup usaha di bidang agribisnis hulu, on farm, hilir
dan usaha jasa pendukungnya. Kegiatan pokok yang akan dilakukan adalah :
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 22
23. 1. Mengembangkan sarana dan prasarana pertanian dan perdesaan yang berkeadilan sesuai
dengan daya dukung wilayah;
2. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif, terutama permodalan;
3. Memberdayakan masyarakat pertanian dalam memanfaatkan teknologi dan informasi
pertanian;
4. Melakukan promosi ekspor komoditas pertanian yang memiliki keunggulan kompetitif;
5. Mengembangkan komoditi pertanian yang memiliki prospek pasar domestik dan
internasional yang dapat dijadikan bahan baku usaha agro-industri;
6. Memfasilitasi dan mendorong usaha milik daerah yang berskala besar untuk berperan aktif
dalam pengembangan agribisnis;
7. Meningkatkan kualitas layanan publik di bidang agribisnis termasuk pengembangan lembaga
informasi, penyuluhan, investasi, laboratorium pengawasan mutu barang serta pelayanan
lainnya;
8. Meningkatkan dan mengembangkan riset di bidang pertanian dan industri; dan
9. Mengurangi hambatan perdagangan antar wilayah dan antar negara.
2. Peningkatan Kapasitas Infrastruktur )*
Program ini bertujuan untuk mendukung segala aktivitas yang berhubungan dengan peningkatan
dan pengembangan agro-industri. Sehingga dengan demikian upaya menumbuhkembangkan
agro-industri bukan merupakan program yang berdiri sendiri, akan tetapi saling terkait dan
bergantung satu sama lain dengan berbagai program pembangunan di Provinsi Jambi. Kegiatan-
kegiatan yang dilakukan antara lain meliputi :
1. Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan sarana
transportasi (darat, laut dan udara);
2. Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan sarana
infomasi dan komunikasi;
3. Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan sarana
investasi;
4. Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan serta
pengelolaan dan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral; dan
5. Kegiatan-kagiatan yang behubungan dengan peningkatkan dan pengembangan sarana
permodalan.
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 23
24. A. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan SDM
Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja
sektor pertanian dan industri sehingga mampu meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian
dan industri yang mampu bersaing di pasar kerja nasional dan global. Sejalan dengan itu juga
akan terjadi peningkatan kapasitas masyarakat pertanian, terutama bagi para petani yang tidak
dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian. Kegiatan pokok yang dilakukan
adalah :
1. Melakukan program-program pendidikan dan pelatihan bagi para penyuluh pertanian;
2. Memberdayakan kembali keberadaan para penyuluh lapangan pertanian dan memberikan
kewenangan yang lebih luas dan jelas termasuk dalam mementukan wilayah kerja;
3. Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
4. Menumbuhkembangkan lembaga pertanian dan perdesaan untuk meningkatkan posisi tawar
masyarakat tani;
5. Memperkuat kelembagaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Badan Penerapan
Teknologi Pertanian (BPTP) daerah;
6. Meningkatkan profesionalisme tenaga kepelatihan dan instruktur pelatihan kerja;
7. Mengembangkan lembaga pendidikan kejuruan di daerah yang dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan kinerja pertanian dan industri; dan
8. Meningkatkan sarana dan prasarana lembaga latihan kerja.
B. Peningkatan Standardisasi Produk Agro-Industri
Program ini bertujuan untuk : (1) memperkuat daya saing produk-produk agro-industri, (2)
meningkatkan kualitas produk-produk tersebut agar sesuai dengan permintaan pasar di dalam
maupun di luar negeri, dan (3) memberikan perlindungan yang pasti kepada konsumen. Kegiatan
pokok pada program di atas yang terkait dengan peningkatan standardisasi produk agro-industri
terutama mencakup :
1. Mengembangkan infrastruktur kelembagaan standardisasi daerah yang berkenaan dengan
produk agro-industri;
2. Mengembangkan Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui pembukaan cabang untuk daerah
Jambi untuk produk agro-industri;
3. Menyelenggarakan pelatihan dan demonstrasi (praktek kerja/lapangan) untuk mendapatkan
produk yang sesuai standar yang diinginkan; dan
4. Meningkatkan persepsi masyarakat, terutama untuk standar produk agro-industri.
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 24
25. C. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan industri dalam mencipta,
mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan baik dalam uji komersialisasi hasil litbang,
rancang produk baru, maupun proses produksi. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan meliputi
antara lain :
1. Meningkatkan dukungan kegiatan penemuan dan pengembangan teknologi industri baik
dalam bentuk insentif pajak, asuransi teknologi terutama untuk usaha kecil, menengah, dan
koperasi;
2. Mendorong pengembangan dan pemanfaatan manajemen produksi yang memperhatikan
keseimbangan dan daya dukung lingkungan hidup serta teknik produksi yang ramah
lingkungan (clean production);
3. Memperluas penerapan standar produk agro-industri yang sesuai (compliance) dengan
standar internasional;
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan jaringan pengukuran dan penetapan, standardisasi,
pengujian, dan kualitas (MSTQ/ measurement, standardisasi, testing, and quality);
5. Mengembangkan klaster industri berbasis teknologi; dan
6. Revitalisasi kebijakan dan kelembagaan Litbang di sektor produksi agar mampu mempercepat
efektivitas kemitraan antara litbang industri dan lembaga litbang pemerintah.
D. Penataan Struktur Industri
Tujuan program ini adalah untuk memperbaiki struktur industri daerah baik dalam hal
konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan
bahan pendukung, komponen, dan barang setengah-jadi bagi industri hilir. Untuk mewujudkan
tujuan program ini dalam memperbaiki konsentrasi industri, pemerintah harus melakukan upaya-
upaya untuk menegakkan prinsip-prinsip tata pengelolaan korporasi yang baik dan benar (good
corporate governance) secara sistematis dan konsisten, dan menurunkan besarnya hambatan
masuk unit usaha baru ke pasar yang monopolistis. Perlu pula ditingkatkan iklim persaingan
secara sehat untuk mendorong perusahaan berkompetisi sehubungan dengan semakin ketatnya
persaingan global. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan antara lain mencakup :
1. Pengembangan sistem informasi potensi produksi dari industri penunjang dan industri terkait;
2. Mendorong terjalinnya kemitraan antara industri penunjang dan industri terkait;
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 25
26. 3. Mengembangkan industri penunjang dan industri terkait terutama dalam menetapkan
kesepakatan akan kebutuhan dan kontribusi masing-masing;
4. Memperkuat kapasitas kelembagaan penyedia tenaga kerja industrial yang terampil sesuai
kebutuhan;
5. Memfasilitasi pengembangan prasarana klaster industri, terutama prasarana teknologinya; dan
6. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pengembangan pada pusat-pusat pertumbuhan klaster
industri dari berbagai daerah.
E. Optimalisasi Administrasi Dan Insentif Perpajakan
Program ini bertujuan untuk memberikan layanan yang prima dan berbagai kemudahan bagi
upaya-upaya penanaman modal dalam mengembangkan agro-industri, terutama yang
berhubungan dengan administrasi (birokrasi) dan perpajakan. Adapun kegiatan-kegiatan yang
dilakukan antara lain meliputi hal-hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan reformasi
perpajakan dan reformasi kepabeanan serta program pengembangan kelembagaan keuangan
yang di dalamnya mempunyai langkah-langkah untuk memberikan dukungan terhadap
peningkatan penyaluran kredit bagi usaha-usaha yang bergerak di sektor agro-industri.
2.7.5.5 Pemberdayaan Koperasi, Dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
Instrumen yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak adalah melalui
pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan koperasi. Proses peningkatan taraf
hidup tersebut terutama sekali terfokus pada sektor-sektor yang menjadi andalan perekonomian di
Provinsi Jambi. Peranan UMKM dan Koperasi pada sektor industri yang berbasis pertanian memiliki
kecenderungan yang lebih tinggi berdampak positif terhadap perekonomian Provinsi Jambi, yaitu
dengan angka multiplier rata-rata sebesar 7,55. Ini berarti, bila UMKM dan Koperasi pada sektor
industri diberi injeksi sebesar 1 milyar maka output perekonomian Provinsi Jambi akan meningkat
sebesar 7,55 milyar.
Hal yang perlu menjadi perhatian dari peranan yang besar oleh UMKM dan Koperasi tersebut adalah
adanya ketimpangan distribusi pendapatan antara tenaga kerja dengan pemilik modal. Bila ini terus
dibiarkan maka tujuan dari pengembangan UMKM dan Koperasi dalam meningkatkan taraf hidup
rakyat banyak menjadi terkendala. Karena yang ditemui adalah terjadinya ketimpangan pendapatan
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 26
27. yang semakin melebar. Hal ini terindikasi lebih besarnya angka multiplier pendapatan pengusaha
(0,83) dibandingkan pendapatan tenaga kerja (0,80).
Pemahaman yang diperlukan dalam pengembangan UMKM dan Koperasi berikutnya adalah
perkembangan yang terjadi pada UMKM dan Koperasi harus memberi dampak positif terhadap
pendapatan pemerintah. Dalam artian, perkembangan pada UMKM dan Koperasi secara ideal harus
disertai dengan peningkatan pendapatan pemerintah. Kondisi ideal seperti ini baru dalam tahap
pengupayaan di Provinsi Jambi.
2.7.5.6 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastuktur adalah bagian integral dari pembangunan wilayah. Infrastruktur
merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang
punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan
dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi dan merupakan salah satu aspek terpenting
untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman,
antara lain air minum dan sanitasi, secara luas dan merata, serta pengolahan sumberdaya air
berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat.
PEMAHAMAN TERHADAP MASTERPLAN 2- 27