Perencanaan Kota dan Wilayah

1. PERENCANAAN
WILAYAH DAN TATA
RUANG
Aprilia Purnama Sari
16102016
IP A Reguler

2. BAB I
PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DARI WAKTU KE WAKTU
1.1. Ruang Lingkup
Perencanaan
Pengembangan
Wilayah
1.2. Regional Science
(Ilmu Wilayah)
1.3. Ilmu Wilayah Dan
Ilmu-ilmu Kewilayahan
1.6. Penutup
1.5. Paradigma Baru
Perencanaan
Pengembangan
Wilayah
1.4. Ciri Dan Orientasi
Ilmu-ilmu Perencanaan
Pengembangan
Wilayah

3. 1.1. Perencanaan Pengembangan Wilayah Dari Waktu Ke Waktu
3
Aspek
1. Aspek pemahaman, mencakup:
a. teori-teori dasar
b. teknik-teknik analisis
c. model-model sistem
2. Aspek Perencanaan, mencakup:
a. Formulas masalah dan tujuan
(visi) umum
b. teknik-teknik desain/pemetaan
c. Formulasi rencana
d. Teknik pengambilan keputusan
3. Aspek Kebijakan, mencakup:
a. Evaluasi
b. Target jangka pendek
c. pelaksanaan

4. • Hal yang ingin dicapai
• Cara untuk mencapainya
Dua unsur
penting dalam
perencanaan
Hal mendasar dalam perencanaan adalah bahwa
perencanaan haruslah ditujukan untuk kepentingan
pembangunan manusia secara berkelanjutan. Oleh karena itu
perencanaan juga harus dimaknai dengan kinerja sosial
budaya masyarakat yang selaras dengan kelestarian
lingkungannya. Kedua hal terakhir ini menunjukan bahwa di
dalam suatu proses perencanaan harus mempertimbangkan
modal sosial (sosial capital) dan sumberdaya bersama
(common pool resources) yang harus dikelola secara
berkelanjutan.

5. 1.2. Regional Science (Ilmu Wilayah)
Secara Harfiah
Ilmu yang mempelajari aspek-aspek dan kaidah-kaidah kewilayahan, dan mencari
cara-cara yang efektif dalam mempertimbangkan aspek-aspek dan kaidah-kaidah
tersebut ke dalam proses perencanaan pengembangan kualitas hidup dan
kehidupan manusia.
Secara Ilustrasi
Walaupun kata “di suatu wilayah” tersebut dihilangkan,namun kita tetap bisa menangkap suatu
pemahaman bahwa setiap pembangunan pasti dilakukan pada suatu wilayah (areal) tertentu. Padahl
penambahan kata “wilayah” ini dimaksudkan untuk memberikan kekhasan bahwa ragional science
adalah bidang ilmu yang berbeda dengan bidang-bidang ilmu pembangunan lainnya, yakni dengan
adanya penekanan terhadap pentingnya mempertimbangkan dimensi kewilayahan.

6. 1.3. Ilmu Wilayah dan Ilmu-Ilmu Kewilayahan
Perencanaan
wilayah
(regional
planning)
Pembangunan
wilayah
(regional
development)
Ekonomi
wilayah
(regional
economics)
Perencanaan
kota (urban
planning)
Perencanaan
perdesaan
(rural
planning)
Ilmu-Ilmu Kewilayahan yang Di Kembangkan
Secara singkat bidang kajian perencanaan dan pengembangan wilayah merupakan bidang
yang mengintegrasikan berbagai cabang ilmu untuk memecahkan masalah-masalah
pembangunan serta aspek-aspek proses politik, manajemen dan administrasi
perencanaan pembangunan yang berdimensi ruang/wilayah.

7. 1.4. Ciri dan Orientasi Ilmu-ilmu Perencanaan Pengembangan
Wilayah
1. inventarisasi,
klasifikasi, dan
evaluasi sumber daya
2. Aspek Ekonomi
3. Aspek Kelembagaan
(institusional)
4. Aspek
Lokasi/Spasial
Empat
Pilar
Pokok

8. 1.5. Paradigma Baru Perencanaan Pengembangan Wilayah
Secara historis kegagalan program-program
pembangunan di dalam mencapai tujuannya
sering kali bukan semata-mata kegagalan di
dalam program atau pelaksanaan
pembangunan itu sendiri tetapi ada
sumbangan “kesalahan” karena
berkembangnya kepercayaan terhadap
kebenaran teori-teori yang melandasinya.
Teori-teori pembangunan selalu berkembang
dan mengalami koreksi, sehingga selalu
melahirkan pergeseran tentang nilai-nilai
yang dianggap “benar” dan “baik” dalam
proses pembangunan. Pergeseran nilai-nilai
kehidupan dan perkembangan teknologi atau
juga akibat perubahan pemahaman hasil dari
cara analisis-analisis baru. Dalam bahasa
sehari-hari hal tersebut disebut sebagai
pergeseran paradigma atau lahirnya
paradigma baru
Secara filosofis, ada beberapa ruang
pengetahuan:
1. Kita tahu bahwa kita tahu
2. kita tahu bahwa kita tidak tahu
3. kita tidak tahu bahwa kita tidak
tahu.
Perkembangan waktu, pengalaman
manusia, perkembangan ilmu dan
teknologi menyebabkan semakin
luasnya ruang pengetahuan yang
pertama (kita tahu bahwa kita tahu).
Perkembangan ini memungkinkan
timbulnya paradigma-paradigma baru
termasuk paradigma pembangunan.
Sebagaimana dikemukakan oleh
sosiolog Kuhn (1970).

9. 1.6. Penutup
Kajian perencanaan dan
pengembangan wilayah di Indonesia
menjadi semakin menarik dan dilirik
setelah diberlakukannya Undang-
Undang mengenai Otonomi Daerah
No.22 Tahun 1999 yang kemudia di
revisi dengan UU No.32 Tahun 2004.

10. BAB 2
WILAYAH
2.1. Pengantar
2.2. Perwilayahan Sebagai Alat Pendeskripsian dan Perencanaan/
Pengelolaan
2.3. Konsep-Konsep Wilayah
2.4. Penutup

11. 2.1. Pengantar
Wilayah dapat didefinisikan
sebagai unit geografis dengan
batas-batas spesifik (tertentu)
dimana komponen-
komponennya memiliki arti di
dalam pendeskripsian
perencanaan dan pengelolaan
sumber daya pembangunan.
Johnston (1976) memandang
wilayah sebagai bentuk istilah
teknis klasifikasi spasial dan
merekomendasikan dua tipe
wilayah: (1) wilayah formal,
merupakan tempat-tempat yang
memiliki kesamaan-kesamaan
karakteristik, dan (2) wilayah
fungsional atau nodal, merupakan
konsep wilayah dengan
menekankan kesamaan keterkaitan
antar komponen atau
lokasi/tempat.
Keragaman dalam
mendefinisikan konsep wilayah
terjadi karena perbedaan dalam
permasalahan ataupun tujuan
pengembangan wilayah yang
dihadapi. Kenyataanya tidak ada
konsep wilayah yang benar-
benar diterima secara luas.
DEFINISI

12. 2.2. Perwilayahan Sebagai Alat Pendeskripsian dan
Perencanaan/Pengelolaan
Konsep perwilayahan juga
merupakan alat untuk
perencanaan/pengelolaan (konsep
non alamiah). Perwilayahan
digunakan sebagai alat untuk
mengelola dan mencapai tujuan-
tujuan pembangunan. Kebijakan
perwilayahan digunakan untuk
penerapan pengelolaan
(manajemen) sumberdaya yang
memerlukan pendekatan yang
berbeda-beda sesuai dengan
perbedaan karakteristik secara
spasial.

13. 2.3. Konsep-Konsep Wilayah
Wilayah Homogen
Wilayah Nodal
Wilayah Pesisir
Wilayah
Perencanaan/
Pengelolaan Khusus
Wilayah
Administratif-politis

14. 2.4. Penutup
Di Indonesia hingga saat ini telah dikenal berbagai
wilayah-wilayah perencanaan/pengelolaan berbasis
sistem ekologi seperti kesepakatan pengelolaan
wilayah berbasis bioregion, penetapan status
kawasan-kawasan lindung cagar alam, suaka marga
satwa dan lain-lain. Wilayah
perencanaan/pengelolaan seperti Kawasan Ekonomi
Terpadu (KAPET), Free Trade Zone, Kawasan Andalan,
Kawasan Sentra Produksi (KSP) sehingga Agropolitan
merupakan penetapan kawasan-kawasan terencana
dan pengelolaan yang dilaksanakan pada
pemahaman konsep-konsep wilayah sebagai sistem
ekonomi.