Dokumen tersebut membahas berbagai konsep terkait pengukuran perkembangan kawasan perdesaan, meliputi definisi wilayah, teori pembangunan berkelanjutan, pendekatan pembangunan berpusat pada manusia, dan pengembangan ekonomi lokal melalui pendekatan klaster."

1. PENGUKURAN PERKEMBANGAN
KAWASAN PERDESAAN
Oleh:
Sugeng Budiharsono
Gerson Lehrman Group Council Member
Disampaikan pada Diskusi Penyusunan Indeks Perkembangan Kawasan
Perdesaan di Direktorat Perencanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan,
Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, PDT
dan Transmigrasi di Jakarta, 12 Juni 2017
BAHAN PENGANTAR DISKUSI

2. WILAYAH
• Secara tradisional terdapat dua pengertian wilayah,
yaitu wilayah sebagai suatu konsep yang muncul dari
benak geograf dan wilayah sebagai instrumen untuk
mengklasikfikasikan fenomena nyata dari alam,
budaya dan masyarakat.
• Secara ontologis ini berarti bahwa wilayah
dikategorikan muncul dari salah satu sisi nyata dari
disiplin ilmu geografi dan di sisi lain sebagai agregat
dari kegiatan perilaku individu.
• Pandangan yang pertama memisahkan ruang dari
proses sosial, sedangkan pandangan yang terakhir
mengurangi proses sosial dan budaya terhadap
kesadaran individual.

3. PENGERTIAN WILAYAH
• Definisi wilayah secara klasik atau tradisional adalah
area yang berbeda antara yang satu dengan yang lain
yang disebabkan karena beberapa hal antara lain alam,
ekonomi, budaya, politik dan lain sebagainya atau area
yang dibatasi oleh criteria tertentu.
• Pendefinisian wilayah menggunakan empat kriteria
(alam, ekonomi, budaya dan politik) memang sangat
sederhana dan menyederhanakan untuk memahami
kerumitan konsep wilayah.
• Namun satu masalah muncul karena biasanya keempat
definisi wilayah tersebut tidak tumpang tindih secara
sempurna. Sebagai contoh, wilayah pembangunan
ekonomi, tidak mengikuti batas-batas politik,
kelembagaan maupun sosial budaya.
• Secara umum wilayah didefiniskan sebagai suatu unit
geografi yang dibatasi oleh kriteria tertentu yang bagian-
bagiannya bergantung secara internal.

4. Wilayah secara fisik-alamiah
• Wilayah secara fisik-alamiah yang merupakan hasil
proses geologi dan geomorfologi dalam jangka panjang.
Proses ini, misalnya, menghasilkan daerah datar dan
berbukit, yang merupakan wilayah yang dibatasi secara
alamiah. Pembatas alamiah lainnya seperti sungai, laut
dan gunung masih digunakan untuk mendefinisikan
wilayah.
• Pada beberapa kasus, misalnya batas-batas alam yang
digunakan seringkali membuat suatu wilayah menjadi
homogen, sehingga disebut juga wilayah homogen.
• Selain itu batas-batas alam juga seringkali membuat
suatu wilayah dalam kondisi yang dapat direncanakan
sebagai suatu kesatuan, misalnya daerah aliran sungai.
Wilayah dengan karakteristik yang mempunyai
kesamaan yang dapat direncanakan secara terpadu
disebut dengan wilayah perencanaan atau wilayah
pemrograman.

5. WILAYAH HOMOGEN DAN PERENCANAAN
• Wilayah homogen adalah wilayah yang dipandang dari satu
aspek/kriteria mempunyai sifat-sifat atau ciri-ciri yang relatif sama.
Sifat-sifat dan ciri-ciri kehomogenan itu misalnya dalam hal ekonomi
(seperti daerah dengan struktur produksi dan konsumsi yang
homogen, daerah dengan tingkat pendapatan rendah/miskin, dll),
geografi (seperti wilayah yang mempunyai topografi atau iklim yang
sama), agama, suku dan sebagainya.
• Wilayah perencanaan (planning region atau programming region) sebagai
wilayah yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-
keputusan ekonomi.
• Wilayah perencanaan harus mempunyai ciri-ciri: (a) cukup besar
untuk mengambil keputusan-keputusan investasi yang berskala
ekonomi; (b) mampu merubah industrinya sendiri dengan tenaga
kerja yang ada; (c) mempunyai struktur ekonomi yang homogen; (d)
mempunyai sekurang-kurangnya satu titik pertumbuhan (growth point);
(e) menggunakan suatu cara pendekatan perencanaan pembangunan;
(f) masyarakat dalam wilayah itu mempunyai kesadaran bersama
terhadap persoalan-persoalannya.

6. Wilayah ekonomi-fungsional
• Wilayah ekonomi-fungsional, merupakan wilayah
yang menunjukkan koherensi secara fungsional, yang
bagian-bagiannya tergantung satu sama lain dalam
suatu batas dengan menggunakan kriteria tertentu.
• Dickinson (1972) menggambarkan fenomena ini
sebagai "hubungan ekonomi", sementara Friedmann
(1966) menyebutnya daerah saling ketergantungan.
Fisher (1967) menyebutnya sebagai wilayah fungsional
• Wilayah nodal (nodal region) adalah wilayah yang
secara fungsional mempunyai ketergantungan antara
pusat (inti) dan daerah belakangnya (hinterland).
Tingkat ketergantungan ini dapat dilihat dari arus
penduduk, faktor produksi, barang dan jasa, ataupun
komunikasi dan transportasi.

7. Wilayah administratif-politis
• Wilayah administratif-politis, adalah wilayah yang batas-
batasnya ditentukan berdasarkan kepentingan adminsitrasi
pemerintahan atau politik, seperti: propinsi, kabupaten,
kecamatan, desa/kelurahan, dan RT/RW.
• Dalam praktik, apabila membahas mengenai pembangunan
wilayah, maka pengertian wilayah administrasi merupakan
pengertian yang paling banyak digunakan. Lebih
populernya penggunaan pengertian tersebut disebabkan dua
faktor, yakni: (a) dalam melaksanakan kebijaksanaan dan
rencana pembangunan wilayah diperlukan tindakan-
tindakan dari berbagai badan pemerintah, sehingga lebih
praktis apabila pembangunan wilayah didasarkan pada
satuan wilayah administrasi yang telah ada; dan (b) wilayah
yang batasnya ditentukan berdasarkan atas satuan
adminsitrasi pemerintahan lebih mudah dianalisis, karena
sejak lama pengumpulan data di berbagai bagian wilayah
berdasarkan pada satuan wilayah adminsitrasi tersebut.

8. Wilayah sosial-budaya
• Wilayah sosial-budaya sulit untuk
mendefinisikannya dalam masyarakat modern
saat ini. Secara tradisional, wilayah
didefinisikan menurut lokasi masyarakat yang
mempunyai identitas bahasa-budaya dan
praktik sosial budaya yanag sama dan khas
yang berkaitan dengan wilayah spesifik. Hal
ini berarti berbicara tentang masyarakat
madani secara lokal, wilayah dengan etnik
tertentu atau wilayah dengan budaya yang
homogen dimana masyarakat saling berbagi
visi bersama pada wilayah tersebut.

9. DEFINISI KAWASAN PERDESAAN MENURUT UU
• Kawasan perdesaan menurut UU No 26 Tahun
2007 adalah wilayah yang mempunyai kegiatan
utama pertanian, termasuk pengelolaan
sumber daya alam dengan susunan fungsi
kawasan sebagai tempat permukiman
perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan,
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
• Definisi kawasan perdesaan menurut UU No 6
Tahun 2014 mengadopsi definisi dari UU No 26
Tahun 207.

10. KEBIJAKAN BERBASIS PENGETAHUAN
• Penggunaan teori yang tepat untuk menyusun
kebijakan yang tepat, benar, baik, dan bermanfaat.
• Untuk mengukur perkembangan kawasan perdesaan
maka teori dasar yang digunakan antara lain adalah:
– Sustainable Rural Development
– Regional Competitiveness
– Local Economic Development through cluster approach
(vertical and horizontal value chain)
– People Centered Development
– Urban-Rural Linkage
– Sustainable Rural Livelihood Approach
– Good Governance and Economi Development
– Rural Community Resilience Disaster
• Cara pandang dengan Appreciative Inquiry

11. TEORI SUSTAINABLE RURAL
DEVELOPMENT
Ekonomi
 Pertumbuhan
 Efisiensi
 Stabilitas
Sosial
 Pemberdayaan
 Inklusi
 Konsultasi
Lingkungan
 Keliatan/keanekaragaman
 Sumber daya alam
 Polusi
 Penurunan
Kemiskinan
 Keberlanjutan
 Keadilan
 Perubahan Iklim

12. TEORI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
(Russian Doll)
12/06/2017 SBH 12

13. PEMBANGUNAN BERPUSAT KEPADA MANUSIA
• Masyarakat desa bukan lagi sebagai obyek
pembangunan akan tetapi sebagai subyek
pembangunan. Manusia sebagai pusat pembangunan
people centered development
• Korten dsn Klauss (1984) mendefinisikan Pembangunan
Berpusat kepada Manusia (PBM) sebagai pendekatan yang
mementingkan inisiatif kreatif dari masyarakat sebagai
sumber utama pembangunan dan menekankan
kesejahteraan material dan spiritual masyarakat sebagai
tujuan dari proses pembangunan.
• Esensi dari pendekatan ini terletak pada inklusivitas serta
pendekatan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan
bersama rakyat.
12/06/2017
SBH 13

14. OKTAGONAL SUMBER DAYA LOKAL dan ABCD
Modal
Intelektual
Modal
Manusia
(otot)
Modal Sosial
Modal/Sumber
Daya Buatan
Modal/Sumber
Daya Alam
Modal
Spiritual
Lokasi
Strategis
Modal
Finansial
Sumber: Budiharsono, 2015

15. PENDEKATAN PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN
(dimodifikasi dari DFID dari 5 Modal menjadi 8 Modal)
12/06/2017SBH 15

16. 16
FAKTOR
LOKASI
KELOMPOK
SASARAN
PROSES
MANAJEMEN
TATA
PEMERINTAHAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
KESINERGIAN
DAN FOKUS
KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN
EKONOMI WILAYAH
BERKELANJUTAN
HEKSAGONAL
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
* Sumber: Jorg Meyer Stamer, 2004

17. TAHAP 1
TAHAP 2
Analisis
Stakeholder
Penguatan
Kelembagaan
Analisis Pengembangan
Komoditi Unggulan
Analisis Pengembangan
Kawasan
Analisis RALED
Pengumpulan
data dan
informasi
partisipatif
RTRW
Kab/Kota
RPJMD/
RENSTRA
Rencana Induk
Rencana Aksi
RKP/RKPD
Organisasi
Masyarakat
MadaniDONOR
Pelaksanaan PEL
(Klaster dan Region
Branding)
Dunia
Usaha
APBN/APBD
Monitoring dan Evaluasi
TAHAP 3
TAHAP 4
TAHAP 5
Sumber: Budiharsono, 2015

18. VERTICAL AND HORIZONTAL VALUE CHAIN DI KLASTER BOROBUDUR
Tilik Ndeso
Hotel
Restauran
Pertanian
Wisata lainnya
Gerabah
Toko Sovenir
Penampilan
Kesenian
Sumber: Budiharsono, 2015

19. VERTICAL AND HORIZONTAL VALUE CHAIN DI KLASTER SUMBA TIMUR
Pasola
Hotel
RestauranPeternakan
Wisata Pantai
Toko Sovenir
Penampilan
Kesenian
Wisata Padang
Rumput
Wisata
Kampung Adat
Tenaga Listrik
Sumber: Budiharsono, 2015

20. PELD
Berkelanjutan
Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat
Kinerja Wilayah
Kesenjangan antar wilayah
PDRB
Produktivitas
Tenaga kerja
Laju penyerapan
tenaga kerja
Penelitian
dan
Pengembang
an Teknologi
Infrastruktur
dan modal
manusia
Investasi UMKM
Kelembagaan
dan modal
sosial
Struktur
Ekonomi
Struktur Sosial
Kegiatan
Inovatif
Pusat
Pengambilan
Keputusan
Aksesibilitas
wilayah
Ketrampilan
angkatan kerja
Lingkungan Identitas Wilayah
Tujuan dan Sasaran
Kategori
Dasar
Faktor
Pembangunan
Penentu
Keberha-
silan
Sumber
daya
alam
Modifikasi
Konsep Daya
Saing Daerah
“Imre Lengyel”

21. TOPI
DAYA SAING
DAERAH
REGIONAL TRANSFERS
NILAI TAMBAH BRUTO NON-PASAR
NILAI TAMBAH BRUTO-PASAR
Jumlah Upah Jumlah Keuntungan
Pasar Lokal Pasar Ekspor
Perusahaan A
Perusahaan B
Sektor x
Sektor y
Sektor z
Input Wilayah
• Komposisi sektoral
• Spesialisasi
• Distribusi Perusahaan
• Kepemilikan (FDI)
Output Wilayah
• Produktifitas wilayah
• Unit labour cost
• Keuntungan
• Market shares
Outcome Wilayah
PDRB/Tenaga Kerja
Jumlah orang yang bekerja
Modal
Tenaga Kerja Lahan
Infrastruktur dasar
dan Aksesibilitas
LingkunganKualitas tempat
Sumber Daya Manusia
Lingkungan ProduktifKelembagaan
Teknologi
Keinovasian
Kewirausahaan
Internasionalisasi
Modal sosial
Insfrastruktur
pengetahuan Penduduk dan
migrasi
Budaya

22. WAKTU
Kesejahteraan,TeknologidanGlobalisasi
ABAD 18 ABAD 19 ABAD 20 ABAD 21
Era
Pertanian
Era
Industrial
Era
Informasi
Era Konsep
dan Kreatif
GELOMBANG EKONOMI
DUNIA
Sumber: Daniel H. Pink, 2005

23. HUBUNGAN INOVASI DENGAN DAYA SAING DAERAH
Keterampilan
Perusahaan
Inovasi/Kreatifitas
Persaingan
Investasi
H. M. Treasury. 2004
Masuknya perusahaan
baru akan
meningkatkan
persaingan
Meningkatnya pesaingan
akan memberikan insentif
untuk investasi usaha
Investasi modal fisik
akan meningkatkan
kapasitas inovasi
perusahaan
Keterampilan akan
meningkatkan kapasitas
perusahaan dalam
mengembangkan dan
menggunakan teknologi
baru
Peningkatan persaingan
mendorong persaingan
Ketrampilan manajemen
akan meningkatkan
kewirausahaan dan
keunggulan bisnis.
Perusahaan baru akan
meningkatkan permintaan
terhadap keterampilan

24. GOOD GOVERNANCE AND ECONOMIC
GROWTH (ECONOMIC GOVERNANCE)
Good
Governance
Economic
Growth
Structure Conduct Performance
Organisasi dan
Kelembagaan
Strategi, Program dan
Kegiatan
Capaian outcome yang
berkelanjutan

25. RURAL COMMUNITY DISASTER RESILIENCE
Kejadian
Bencana
Tanggap
daerurat
Pemulihan
(Rehabilitasi dan
Rekonstruksi
Mitigasi dan
Pencegahan
Kesiapsiagaan

26. CARA PANDANG
DENGAN APPRECIATIVE INQUIRY
• Appreciative Inquiry (AI) adalah cara pandang
berbasis kekuatan yang berbeda dengan cara
pandang problem solving yang berbasis
kelemahan/negativitas.
• Cara pandang AI ini menjawab 4 hal:
– Delapan modal kawasan adalah kekuatan kawasan
– Penajaman terhadap pembangunan kawasan
– Refocusing strategi, program dan kegiatan
– Pelaksanaan yang menghasilkan outcome yang
berkelanjutan

27. APPRECIATIVE INQUIRY VS PROBLEM SOLVING

28. PENYUSUNAN INDIKATOR DAN INDEKS KOMPOSIT
Dimensi
ke-1
Dimensi
ke-2
Dimensi
ke-3
Dimensi
ke-n
Teori-teori
Dasar
Pendekatan
Cara Pandang
1
2
j
1
2
k
1
2
l
1
2
m
Indeks Perkembangan
Kawasan Perdesaan
1. Tertinggal
2. Berkembang
3. Mandiri
4. Berdayasaing

29. CONTOH SALAH SATU DIMENSI UNTUK
SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT
DARI UNI EROPA
DENGAN BASIS PENGUKURAN NEGARA

30. DIMENSI SOSIAL DAN KELEMBAGAAN (1)
Tema Sub Tema Indikator
Pemerataan Kemiskinan Jumlah Penduduk Miskin
Gini Rasio
Laju pengangguran
Laju orang muda yang menganggur
Keuntungan sosial
Kesetaraan Gender Rasio upah perempuan thd laki-laki
Kesejahteraan Anak Kesejahteraan anak
Kesehatan Status Gizi Status Gizi Masyarakat
Jumlah orang sakit Jumlah orang mati menurut penyakit
Kematian Kematian bayi
Harapan hidup
Sanitasi Penduduk yang memperoleh fasilitas
sanitasi
Pelayanan kesehatan Alokasi APBD untuk kesehatan
Imunisasi untuk anak

31. DIMENSI SOSIAL DAN KELEMBAGAAN (2)
Tema Sub Tema Indikator
Pendidikan Tingkat pendidikan Lama pendidikan penduduk
Angka Melek Huruf % penduduk buta huruf
Perumahan Kondisi lingkungan Jumlah kamar per kapita
perumahan Komposisi rumah tangga
Keamanan Tingkat kriuminalitas Angka kriminalitas
Penduduk Perubahan Penduduk Laju pertumbuhan penduduk
Kepadatan penduduk
Laju migrasi bersih
Kapasitas Kelembagaan Akses informasi Akses internet
Struktur komunikasi Prasarana komunikasi
Ilmu pengetahuan dan
teknologi
Pengeluaran APBD untuk penelitian
dan pengembangan
Kesiapsediaan dan
tanggap darurat
terhadap bencana
Resiko terhadap modal manusia dan
sumber daya alam

32. TUJUAN DAN MANFAAT INDEKS KAWASAN
• Tujuan
– Menetapkan status/indeks perkembangan kawasan;
– Memberi informasi kebutuhan intervensi yang lebih akurat
sesuai dengan lokus, fokus dan tempo; dan
– Memudahkan pengalokasian anggaran pada kawasan
perdesaan sasaran baik untuk K/L maupun daerah dan
stakeholder lainnya
• Manfaat
– Mengetahui status/indeks perkembangan kawasan
perdesaan;
– Mengetahui inisiatif masyarakat.
– Menyusun strategi membangun kawasan perdesaan;
– Mensimulasikan pilihan intervensi yang tepat;
– Menjadi acuan dalam penyusunan APBN K/L dan APBD
Provinsi/Kabupaten/Kota dan stakeholder lainnya

33. METODE ANALISIS YANG DIGUNAKAN
• Karena multidimensi dan biasanya menggunakan bilangan
ordinal, sebaiknya menggunakan Multiddimensional Scaling.
• Alat analisis sebaiknya dapat menentukan leverage attribute
atau sensitive attribute sehingga memudahkan dalam
menentukan intervensi yang efisien dan akurat. Biasanya
menggunakan Euclidean Distance, yaitu prinsip suatu peubah
yang paling jauh jaraknya dari titik ideal, merupakan leverage
attribute.
• Metode analisis seyogyanya penilaiannya dilakukan secara
partisipatif dengan penilaiannya melibatkan stakeholder kunci
dalam kawasan
• Perlu dilakukan pembobotan untuk dimensi maupun wilayah
pengembangan dengan participatory pairwise comparison
matrix

34. TERIMA KASIH