ikm

1. Nama : Made Shasmitha P
NIM : 1220025009
Analisis Universal Coverage JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan
sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang
layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar
oleh Pemerintah. Artinya, seluruh biaya pengobatan akan ditanggung oleh pemerintah
melalui JKN sesuai dengan batas kesepakatan yang telah ditanggung. Prinsip yang diterapkan
oleh JKN adalah prinsip gotong royong. Dalam SJSN, prinsip gotong royong berarti peserta
yang mampu membantu peserta yang kurang mampu, peserta yang sehat membantu yang
sakit atau yang berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang sakit. Selain itu ada
juga prinsip nirlaba, keterbukan, kehati-hatian, akuntabiltas, efisiensi dan efektivitas,
portabiltas, kepesertan yang bersifatwajib, dan amanat,hasil pengelolan. Hal ini terwujud
karena kepesertaan SJSN bersifat wajib untuk seluruh penduduk, tanpa pandang bulu.
Keuntungan JKN/Asurasi Kesehatan Sosial itu sendiri adalah :
 Kenaikan Biaya kesehatan dapat ditekan
 Biaya dan Mutu Pelayanan Kesehatan dapat dikendalikan
 Kepesertanya bersifat wajib bagi seluruh penduduk.
 Pembayaran dengan sistem prospektif
 Adanya kepastian pembiayaan yankes berkelanjutan
 Manfaat Yankes komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabiltatif)
 Portabiltasnasional: peserta tetap mendapatkan jaminan kesehatan yang
berkelanjutan meskipun peserta berpindah tempat tinggal atau tempat bekerja
dalam wilayah NKRI.

2. Analisis Coverage Universal, sebagai berikut :
a. Source of Revenue
Source of revenue dimaksudkan bagaimana memperoleh dana serta siapa yang akan
membayar ke penyedia pelayanan kesehatan untuk pelaksanaan JKN ini. Berdasarkan
tujuannya yakni agar semua penduduk Indonesia terlindungi dalam sistem asuransi,
sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak.
Pembiayaan JKN berupa iuran dimana dalam Undang SJSN diamanatkan bahwa
seluruh penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk WNA yang
tingal di Indonesia lebih dari enam bulan. Untuk menjadi peserta harus membayar
iuran jaminan kesehatan. Bagi yang mempunyai upah/gaji, besaran iuran berdasarkan
persentase upah/gaji dibayar oleh pekerja dan Pemberi Kerja secara teratur (Perpres
No.12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan). Bagi yang tidak mempunyai gaji/upah
besaran iuranya ditentukan dengan nilai nominal tertentu, sedangkan bagi masyarakat
miskin dan tidak mampu membayar iuran maka iuranya dibayari pemerintah.
Besarnya iuran jaminan kesehatan ditetapkan melalui Peraturan Presiden. Setiap
peserta wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan persentase dari
upah (untuk pekerja penerima upah) atau suatu jumlah nominal tertentu (bukan
penerima upah). Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia mempunyai hak yang
sama untuk mendapat pelayanan JKN.
b. Pooling Mechanism
Pooling mechanism merupakan bagaimana dana untuk pelaksanaan JKN ini
dikelola agar adil dan efisien.
 BPJS Kesehatan membayaran kepada fasiltas kesehatan tingkat pertama
dengan Kapitasi.
 Sedangkan untuk fasiltas kesehatan rujukan tingkat lanjutan BPJS
membayaran caraINA CBG’s. (sistem paket)
 Jika disuatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan kapitasi ,
BPJS Kesehatan diberi wewenang untuk melakukan pembayaran dengan
mekanisme lain yang lebih berhasil guna.
c. Purchasing
Purchasing adalah bagaimana uang tersebut dikelola untuk membayar PPK. Dalam
JKN pembayaran PPK dilakukan diatur oleh BPJS Kesehatan, sebagai berikut :

3.  Pelayanan gawat darurat yang dilakukan oleh fasilitas kesehatan yang tidak
menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan dibayar dengan penggantian
biaya, yang ditagihkan langsung oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS
Kesehatan dan dibayar oleh BPJS Kesehatan setara dengan tarif yang berlaku
di wilayah tersebut. Peserta tidak diperkenankan dipungut biaya apapun
terhadap pelayanan tersebut.
 BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang
diberikan kepada Peserta paling lambat 15(lima belas) hari sejak dokumen
klaim diterima lengkap.
 Besaran pembayaran kepada fasiltas kesehatan ditentukan berdasarkan
kesepakatan BPJS Kesehatan dengan asosiasi fasiltas kesehatan di wilayah
tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri.
Analisa Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan JKN
Cakupan universal (universal health coverage atau universal coverage) untuk seluruh
penduduk Indonesia 100% akan menjadi kenyataan paling lambat 1 Januari 2019. Sebuah
proyek mega yang membutuhkan perjuangan dan kerja keras dari semua komponen bangsa,
mewujudkan “Health for All Indonesians by the Year 2019.” Namun, kenyataannya tidak
semulus yang diharapkan. JKN pada awal pelaksanaannya telah mendapat tantangan dan
hambatan baik dari para peserta maupun BPJS kesehatan. Berikut permasalahan yang terjadi
dalam pelaksanaan JKN dilihat dari sudut demand dan supplay.
Dari sudut demand :
 Masyarakat harus ikut aktif dan peduli jika ada sosialisasi dari BPJS
 Masyarakat yang sudah terdaftar di Askes dan Jamsostek harus berganti lagi ke BPJS,
adanya prosedur migrasi cukup membuat masyarakat bingung dan malas untuk
mengurusnya.
 Akses jangkauan ke pelayanan kesehatan di daerah terpencil juga jauh atau tidak
terjangkau
 Masyarakat yang ingin rujukan ke rumah sakit butuh surat rujukan dari puskesmas
sedangkan puskesmas tidak buka 24jam, ini membuat masyarakat yang pulang kerja
sore/malam tidak memiliki kesempatan mendapatkan pelayanan kesehatan di tingkat
pertama.

4. Dari sudut supply :
 Masih kurangnya sosialisasi terinci kepada masyarakat dan penyedia layanan
kesehatan sehingga mengakibatkan perbedaan pemahaman mengenai asuransi social.
 Masih belum siapnya kesiapan infrastuktur pelayanan kesehatan
 Masih kurangnya ketersediaan sumber daya manusia dibidang kesehatan, seperti:
dokter umum dan spesialis, bidan, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya.
 Tenaga kesehatan yang memilih ditempatkan di daerah perkotaan sehingga pelayanan
tidak merata
 Masih kurangnya sarana dan prasarana kesehatan seperti ketersediaan tempat tidur
rumah sakit.
 Belum diprioritaskannya kesehatan oleh pemerintah daerah, terlihat dari anggaran
yang diberikan hanya sekedarnya tidak lebih dari 5%.
 Ketidaksepahaman antara BPJS dan pemberi pelayanan memungkinkan terjadinya
fraud (kecurangan)