Downloaded 438 times
More Related Content
![Sistem pembiayaan bpjs kesehatan 2015 [kapitasi berbasis kinerja]](https://cdn.slidesharecdn.com/ss_thumbnails/sistempembiayaanbpjskesehatan2015kapitasiberbasiskinerja-150531003720-lva1-app6892-thumbnail.jpg?width=640&height=640&fit=bounds)
Similar to IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
- 1. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(JKN) SESUAI SJSN DAN KESIAPAN PELAKSANAANNYA Kementerian Kesehatan RI
- 2. MENGAPA PERLU MEMILIKI JAMINANKESEHATAN Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung oleh Individu atau keluarga Bergotong royong agar dapat membiayai pelayanan kesehatan bersama “Ringan Sama dijinjing berat sama dipikul “ Ada kepastian biaya Agar terjadi subsidi antara yg sehat dng yg sakit, muda & tua, antara penduduk & antar daerah 2
- 3. DESAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROVIDER Prospektif PelayananKesehatan KOMPREHENSIF PESERTA/PASIEN iuran Paket Benefit Pembayaran BPJS KES JAM. KESEHATAN TERKENDALI KONTRAK /MOU TELAAH UTILISASI KONTROL, PENGAWASAN STANDAR,DSB PENYELENGGARAAN : NIRLABA, DANA AMANAH PORTABILITAS , PROFESIONAL, BERKEADILAN, SOLIDARITAS SOSIAL, MENDORONG : PENERAPAN SPM, STANDAR/MUTU, TARIF, WIN-WIN SOLUTION, RS DAN BPJS TIDAK DIRUGIKAN, YANKES LEBIH FAIR, KOMPETISI DALAM MENJAGA MUTU PELAYANAN www.jpkm-online.net
- 4. Jaminan Kesehatan adalah perlindungankesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal 19, UU No 40 thaun 2004) 2
- 5. IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(1) 1. Jaminan kesehatan diselenggaran secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas (Pasal 19 UU SJSN) 2. Jaminan Kesehatan harus dapat memberikan perlindungan, manfaat dan Akses pelayanan kesehatan yang sama untuk seluruh penduduk Bagaimana caranya? Bagaimana Kesiapan Daerah Faskes, SDM ? 3. Penyelenggaraan JKN harus dapat menyatukan sekaligus penggerak berbagai subsistem yang ada Reformasi Sistem
- 6. IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(2) 4. JKN harus dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh, Komprehensif sesuai kebutuhan medis berdasarkan kebutuhan dasar yg layak (UU SJSN pasal 22 ) Bagaimana Pelaksanaannnya? Komprehensif seperti apa? Kebutuhan dasar seperti apa? 5. JKN harus dapat memberikan keadilan dalam pembiayaan kesehatan sehingga terjadi cross subsidi antara penduduk dan antara daerah
- 7. IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATANNASIONAL (3) 6. Jaminan Kesehatan harus dapat menjawab dan memberikan jalan keluar pada situasi ketidaksamaan daerah dlm memenuhi kebutuhan pelayanan, seperti : a. Distribusi Faskes dan SDM yang belum sama dan belum merata b. Kecukupan biaya kesehatan antar daerah yg sangat timpang c. kecukupan untuk biaya operasional dan kecukupan dalam membayar biaya Yankes 7. JKN membangun solidaritas antar Penduduk dalam konteks NKRI 7
- 8. DISAIN MANFAAT JAMINANKESEHATAN NASIONAL(4) • Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan UKP, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif • Dalam manfaat jaminan kesehatan diatur pelayanan yang dijamin dan pelayanan yang tidak dijamin • JKN memberlakukan sistem rujukan (terstruktur dan berjenjang) meliputi fasilitas primer, sekunder dan tersier • Faskes yang digunakan milik Pemerintah maupun swasta yg bekerjasama dgn BPJS
- 9. BAGIMANA MENJADI PESERTA SetiapPenduduk Wajib menjadi Peserta Jaminan Kesehatan, dan Untuk Menjadi Peserta harus membayar Iuran melalui outlet-outlet yang disediakan seperti bank yg bekerja sama, dll Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayar Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukan mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI 9
- 10. PESERTA DAN IURAN Peserta CttPBI = Penerima Bantuan Iuran Iuran
- 11. Jaminan Kesehatan BagiSeluruh Penduduk (Universal Health Coverage) Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia Selama kurun waktu 2014-2019, dilakukan: 1.Pengalihan & integrasi kepesertaan 2.Perluasan peserta pd perusahaan2 secara bertahap 3.Dilakukan kajian berbagai regulasi, iuran dan manfaat 4.Perluasan kepesertaan sd seluruh penduduk pd thn 2019
- 12. 86,4 juta PBI 86,4juta PBI 2,6 PBI dr non KTP 2,6 PBI dr non KTP Sebagian kecil Sebagian kecil jamkesda jamkesda Penduduk yang dijamin didi Penduduk yang dijamin berbagai skema 148,2 jtjt jiwa berbagai skema 148,2 jiwa 90,4juta belum jadi peserta 90,4juta belum jadi peserta Peta Jalan Menuju Kepesertaan Semesta (UHC) 121,6 juta peserta 121,6 juta peserta dikelola BPJS dikelola BPJS Keesehatan Keesehatan KEGIATAN: KEGIATAN: Pengalihan, Integrasi, Perluasan Pengalihan, Integrasi, Perluasan 50,07 jJuta pst 50,07 jJuta pst dikelola oleh Badan dikelola oleh Badan Lain Lain 73,8 juta belum jadi 73,8 juta belum jadi peserta peserta `Perusahaan Perpres Dukungan Perpres Dukungan Operasional Operasional Kesehatan bagi TNI Kesehatan bagi TNI Polri Polri Penyusunan Penyusunan Sisdur Sisdur Kepesertaan Kepesertaan dan dan Pengumpulan Pengumpulan Iuran Iuran 2015 2016 USAHA BESAR USAHA SEDANG USAHA KECIL USAHA MIKRO Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Pengalihan Peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, TNI Polri ke BPJS Kesehatan Jamkesmas, TNI Polri ke BPJS Kesehatan 2014 20% 20% 10% 10% 50% 50% 30% 25% 2017 257,5 juta peserta 257,5 juta peserta (semua penduduk) (semua penduduk) dikelola BPJS dikelola BPJS Keesehatan Keesehatan 2018 2019 75% 100% 75% 100% 50% 70% 100% 40% 60% 80% 100% Tingkat Kepuasan Tingkat Kepuasan Peserta 85% Peserta 85% Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan Pengalihan Pengalihan Kepesertaan Kepesertaan TNI/POLRI ke BPJS TNI/POLRI ke BPJS Kesehatan Kesehatan Pemetaan Pemetaan Perusahaan Perusahaan dan dan sosialisasi sosialisasi Sinkronisasi Data Kepesertaan: Sinkronisasi Data Kepesertaan: JPK Jamsostek, Jamkesmas dan JPK Jamsostek, Jamkesmas dan Askes PNS/Sosial ---- NIK Askes PNS/Sosial NIK Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & Mikro B S K 20% 50% 75% 100% 20% 50% 75% 100% 30% 50% 70% 10% Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 66bulan Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap bulan 100% Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun 100%
- 13. PAKET MANFAAT JKN PAKETMANFAAT JKN Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat Pelayanan Perseorangan yg Mencakup Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, termasuk Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai Yang Diperlukan. Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset), a) b) c) d) e) f) Pelayanan yg tidak dijamin; Tidak sesuai prosedur Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS Pelayanan bertujuan kosmetik, General check up, pengobatan alternatif, Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Impotensi, Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan Pengobatan
- 14. Prosedur Pelayanan Peserta JKN (1)Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh BPJS Kesehatan pada satu FasKes tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinkes kabupaten/kota (2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya Peserta berhak memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. (3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar.
- 15. Prosedur Pelayanan Peserta JKN (4)Dalam keadaan tertentu, ketentuan ayat 3 tidak berlaku bagi Peserta yang: a. b. berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar; atau dalam keadaan kegawatdaruratan medis (5) Jika peserta memerlukan layanan rujukan, maka Faskes tk pertama harus merujuk ke Faskes rujukan tk lanjut yg terdekat, sesuai sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan yg berlaku
- 16. Strukturisasi pelayanan dg.sistem rujukan dalam Jaminan Kesehatan Tertiary Secondary Sistem Rujukan are Sec on d ary fC Sel Ca re e Car ry rima P kes Yan tur truk Ters Primary Care Tertiary Care Self Care 03/01/14 Unstructured www.jpkm-online.net Structured
- 17.
- 18. PROGRESS REGULASI NO PERATURAN JUMLAH TAHAP 1 PERATURAN PEMERINTAH 7 berkas selesaiharmonisasi 2 PERATURAN PRESIDEN 3 berkas selesai harmonisasi 3 PERATURAN MENTERI 4 berkas Selesai 14 berkas Seluruhnya selesai Total Jumlah Regulasi dalam rangka kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan sebanyak 14 berkas, dan seluruhnya telah selesai disiapkan 18
- 19. 2. KESIAPAN FASILITASKESEHATAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN JKN
- 20. FASILITAS KESEHATAN PADAJKN (1/2) Perjanjian Kerja Sama (PKS) 20
- 21. FASILITAS KESEHATAN PADAJKN (2/2) 21
- 22. JUMLAH FASKES PRIMERYANG BEKERJASAMA DENGAN PT. ASKES JUMLAH FASKES FASKES PRIMER PRIMER YG ADA & YG POTENSIAL BLM BEKERJASAMA DI BEKERJASAMA THN 2014 DGN ASKES JENIS FASKES PRIMER BEKERJASAMA DGN ASKES PUSKESMAS 9.599 0 9.599 KLINIK/DR/ DRG/SWAST A 3.132 26.998 30.130 TOTAL 12.731 26.998 39.729 22
- 23. Satu dokter melayani2,500 peserta JKN Tahun 2013 Puskesmas & Klinik Praktek Mandiri SULAWESI UTARA KALIMANTAN SELATAN SUMATERA BARAT KALIMANTAN TENGAH MALUKU UTARA KEPULAUAN RIAU KALIMANTAN TIMUR BABEL RIAU SUMATERA UTARA PAPUA BALI BENGKULU ACEH PAPUA BARAT SULAWESI BARAT GORONTALO SULAWESI TENGAH JAWA TIMUR DI YOGYAKARTA JAWA TENGAH DKI JAKARTA SUMATERA SELATAN JAMBI MALUKU SULAWESI TENGGARA SULAWESI SELATAN KALIMANTAN BARAT NTT NTB BANTEN JAWA BARAT LAMPUNG 10 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 2 2 5 2 4 8 4 3 4 7 4 3 5 3 3 1 2 3 6 3 1 2 6 2 2 1 4 2 7 7 1 3 7 5 3 9 10 5 5 6 4 11 7 5 3 2 5 3 2 3 6 3 10 0 <= 2.500 5 4 8 4 1 7 1 4 2 1 1 1 20 10 7 10 18 2 1 11 1 15 15 16 11 2 1 2 5 10 7 10 2.501-5.000 Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes 2 10 3 5 1 13 1 15 20 5.001-10.000 25 30 >10.000 35 NA 40
- 24. Kebutuhan dan PemenuhanDokter Spesialis di RS Pemerintah Kelas C & D JENIS TENAGA KETER SEDIAAN KEKU RANGAN Sp.A SpOG Sp.B Sp.PD Sp.An JUMLAH 739 567 612 641 319 2.878 149 319 247 219 229 1.061 PESERTA PPDSBK PREDIKSI SUDAH PREDIKSI LULUS LULUS S.D LULUS SETELAH 2013 PADA 2014 2014 50 296 197 67 218 187 44 224 207 63 283 227 60 189 141 284 1210 959 Standar Tiap Faskes Rujukan klas C minimum 4 Sp. Dasar dan klas D minimum 2 Sp. Dasar Sumber: BPPSDM Kemenkes September 2013 24
- 25. Kesiapan Sistem danPedoman Pelayanan MENTERI KESEHATAN 1. Program Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer • Promotif & Preventif 2. Panduan Praktek Klinik • Panduan Praktek Klinik 3. Modul PLJJ: • e-learning & e-training 25
- 26. Kesiapan Sistem &Penguatan Rujukan 1. Penguatan Sistem Rujukan • 12 Propinsi sudah mempunyai Pergub/ Perda 2. Pemenuhan Sarana & Alkes utk 50 RS Rujukan Regional. • Anggaran Rp. 1 T New Inisiative 2014 3. Panduan Praktek Klinik Faskes Rujukan 4. Ina CBGs 5. HTA 26
- 27. KESIAPAN KEFARMASIAN DIFASKES PRIMER DAN RUJUKAN 27
- 28. SOSIALISASI DAN ADVOKASI 1.Penyusunan Bahan sosialisasi: •Telah disusun bahan sosialisasi diantaranya adalah kumpulan perundangan, buku Frequent Question and Aswer, Buku pedoman sosialisasi, Leaflet dan Iklan Layanan Masyarakat. •Sedang dalam proses produksi poster dan spanduk tentang JKN yang akan dipasang di fasilitas kesehatan 28
- 29. 2. Pelaksanaan Sosialisasi •Advertorial tentang JKN di Media cetak dan elektronik (on-line) • Penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan running text di TV nasional dan Radio • Talkshow di beberapa TV Nasional dan Radio • Sosial media melalui Tweeter @puskomdepkes dan Utube • Pengembangan microcite JKN di website kemkes.go.id • Pertemuan/worshop/seminar dengan sasaran masyarakat umum, stakeholder dan kementerian dan Lembaga 29
- 30. 3. IURAN, TARIFDAN SUSTAINABILITAS 30
- 31. IURAN JKN (PERUBAHANPERPRES 12/2013) PESERTA PBI PNS/TNI/POLRI/ PENSIUN BENTUK IURAN BESARAN IURAN NILAI NOMINAL (per jiwa) Rp. 19.225,- 5% (per keluarga ) 2% dari pekerja 3% dari pemberi kerja Ranap kelas 1, kelas 2 s/d 30 Juni 2015: 0,5% dari pekerja 4% dari pemberi kerja Ranap kelas 1, kelas 2 Pasal 16C, 23 PEKERJA 4,5 % (per keluarga) PENERIMA UPAH dan SELAIN PNS DLL 5% (per keluarga) PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH dan BUKAN PEKERJA NILAI NOMINAL (per jiwa) mulai 1 Juli 2015: 1% dari pekerja 4% dari pemberi kerja 1. Rp 25,500,2. Rp 42,500,3. Rp 59,500,- KET Ranap kelas 3 Pasal 16A, 23 Pasal 16B, 23 1. Ranap kelas 3 2. Ranap kelas 2 3. Ranap kelas 1 31 Pasal 16F, 23
- 32. BESARAN IURAN PBI2014 SASARAN PBI SUMBER PEMBIAYAAN BESARAN IURAN PBI (Rp) Masyarakat miskin & tidak mampu sejumlah 86,4 juta jiwa APBN 19.225/ jiwa/ bulan KEBUTUHAN ANGGARAN (Rp) 19,93 T/ tahun 32
- 33. SUMBER DANA JKN PEMERINTAH KEMENKES PBI PNS TNI AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL POLRI AKTIF & PNS + ANGGOTA KEL PENSIUNAN VETERAN BPJS KES JPK JAMSOSTEK PEKERJA & PEMBERI KERJA PEKERJA TDK MENERIMA UPAH (MANDIRI) 33
- 34. TARIF KAPITASI NO JENIS FASILITAS KESEHATANTK PERTAMA 1 Puskesmas 2 RS Pratama/Klinik Pratama/Dokter Praktek 3 Dokter Gigi Praktek KAPITASI Rp 3000 – 6000 8.000 – 10.000 2.000
- 35. TARIF RAWAT INAPFASKES TK I NO JENIS FASILITAS KESEHATAN 1 Puskesmas 2 RS Pratama TARIF 100.000 100.000
- 36. TARIF PELAYANAN KEBIDANANDAN NEONATUS NO PELAYANAN KESEHATAN TARIF 1 Pemeriksaan ANC 25.000 2 Persalinan Normal 600.000 3 Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan pervaginam dg tindakan emerg dsr 750.000 4 Pemeriksaan PNC/neonatus 5 7 Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta manual) Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebidanan & neonatal Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan Suntik 8 Penanganan komplikasi KB paska persalinan 6 25.000 175.000 125.000 100.000 15.000 125.000
- 37. KELOMPOK KELAS RSTARIF INA-CBG’S 1. 2. 3. 4. 5. 6. RS kelas A RS kelas B RS kelas C RS kelas D RSU Rujukan Nasional RSK Rujukan Nasional Tarif RS Swasta = Tarif RS Pemerintah
- 38. TARIF KELOMPOK KELASRAWAT INAP PADA TARIF INA-CBG’S KELAS KELAS A KENAIKAN 29,66% KELAS B 37,62% KELAS C 53.92% KELAS D 53.19% HASIL SIMULASI : KENAIKAN PENDAPATAN RS PADA TARIF PERAWATAN KELAS 3 DG TARIF INA-CBG’S JKN Perawatan kelas 1, 2 dan 3 Kenaikan kelas 3 ke 2: 20% Kenaikan kelas 3 ke 1: 40 %
- 39. REGIONALISASI • Tujuan: untukmembedakan tarif di kab/kota perbedaan kemahalan harga obat dan alat medik habis pakai • Terdapat 5 skala/index • Digunakan dalam negosiasi antara BPJS kes dengan asosiasi faskes • Tarif regionalisasi diatur dalam peraturan BPJS Kesehatan
- 40. 4. INTEGRASI JAMKESDADAN PERAN PEMERINTAH DAERAH 40
- 41. JAMKESDA DALAM ERAJKN 1. Fokus menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercover oleh JKN 2. Penyelenggaran diarahkan didalam sistem JKN melalui pengelolanya adalah BPJS Kesehatan 3. Besaran iuran mengikuti ketentuan iuran PBI JKN Rp 19.225,- / jiwa/bulan 4. Bagi daerah yang tidak mampu membayar Rp 19.225,-: • menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak mampu yang dibiayai Pemda • Masyarakakat yang mampu dimotivasi untuk mendaftarkan menjadi peserta ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran
- 42. KETENTUAN JAMKESDA DALAMERA SJSN 1. Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013 ttg Jaminan Kesehatan pasal 6A diatur bahwa: “Penduduk yg belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dpt diikutsertakan dlm program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah”. 2. Permendagri No 27 Th 2013 ttg Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 “Pemda tetap menyediakan anggaran untuk Jamkesda” 42
- 43. PERAN PEMERINTAH (PUSATDAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN (1) 1. Pemerintah Fokus pada pembiayaan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Iuran bagi Fakir miskin dan Tidak mampu 2. Pembiayaan yang bersifat Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) menjadi tanggung jawab masyarakat melalui kontribusi iuran masyarakat. 3. Penyediaan fasilitas umum dan Faskes (UU45 pasal 34 ayat2) 43
- 44. PERAN PEMERINTAH (PUSATDAN DAERAH) DALAM PEMBIAYAAN KESEHATAN 4. Biaya operasional faskes akan dibiayai dari hasil pendanaan JKN, namun masa transisi, faskes daerah masih membutuhkan subsidi operasional dari. 5. Ketersedian dan pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan termasuk pendistribusiannya menjadi tanggung jawab Pusat dan daerah 6. Pusat (Kemenkes) akan lebih fokus pada pengaturan termasuk penetapan Pedoman, standar-standar, dan penyeimbang anggaran berdasarkan fiskal daerah. 44
- 45. TANGGUNG JAWAB PEMERINTAHDAERAH TERHADAP URUSAN KESEHATAN • Urusan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang wajib dipenuhi disamping pendidikan • Pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan • Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% dari total belanja APBD diluar gaji.
- 46. KESIMPULAN 1. Peraturan pelaksanaanpenyelenggaraan JKN telah siap untuk mendukung pelaksanaan JKN 2014 2. Faskes & SDM pada saat beroperasionalnya BPJS kesehatan memadai dan masih diperlukan tambahan seiring dng pertumbuhan peserta JKN 3. Sosialisasi dan advokasi harus terus ditingkat untuk seluruh elemen masyarakat 4. Peran pemeritah daerah dalam pelaksanaan JKN sangat penting utama penyediaan kecukupan Faskes, SDM kes, dan kecukupan biaya kesehatan 5. JKN dapat terlaksana dengan baik secara efisien dan berkesinambungan dengan didukung berbagai langkah yang ditempuh menuju sustainabilitas 46
- 47.
Editor's Notes
- #3 Hampir sebagain besar masyarakat tidak dapat membayar biaya kesehatan terutama pada kasus-kasus katastropik yg memerlukan biaya besar, karena itu setiap orang wajib masuk dalam sistem jaminan Kesehatan nasional agar terjadi gotong royong antar peserta, yang ringan sama dijinjing yang berat sama dipikul dengan demikian saling membantu antara peserta Melalui Sistem Jaminan Kesehatan nasional akan tejadi subsidi silang antara peserta, antara penduduk, antara daerah sehingga akan tumbuh solidaritas sosial antara penduduk dalam negara kesatuan RI
- #4 Para hadirin sekalian yag kami hormati Bangsa Indonesia telah meletakkan arah implementasi jaminan kesehatan yang jelas dengan lahirnya UU No 40/2004, tentang SJSN dan UU N0 24/2011, tentang BPJS. BPJS Kesehatan akan dimulai operasional terhitung 1 (satu) Januari 2014, karena itu dilakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaannya Program JKN merupakan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan finansial kepada rakyat agar tidak jatuh miskin ketika menderita suatu penyakit. Program JKN akan meningkatkan akses, keadilan sosial, dan sekaligus mereformasi Sistem Kesehatan Nasional. Program JKN akan memperkuat layanan promotif-preventif agar dana yang terkumpul (Dana Amanat) dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pengembangan jaminan kesehatan sesuai dengan SJSN, diarahkan untuk mencapai universal health coverage, dimana senantiasa terjadi interaksi dari peserta, penyedia pelayanan kesehatan yakni fasilitas kesehatan serta BPJS kesehatan. Beberapa hal diuraikan terkait desain jaminan kesehatan nasional: Setiap penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan. untuk menjadi peserta harus membayar iuran jaminan kesehatan. Pemberi kerja mendaftar pekerjanya dan dirinya kepada BPJS kesehatan. Bagi yang tidak mempunyai penghasilan tetap dapat membayar langsung atau melalui kelompoknya. Bagi masyarakat yang miskin dan tidak mampu membayar iuran maka iurannya dibayar pemerintah. Setiap peserta mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan komprehensif sesuai kebutuhan medis BPJS Kesehatan sesuai dengan pengaturannya adalah Badan hukum Publik yang mengelola Jaminan kesehatan berdasarkan prinsip auransi sosial dan ekuitas, serta harus mengendalilkan biaya kesehatan dan menjaga mutu pelayanan kesehatan. Didalam mekanisme kerjanya BPJS kesehatan antara lain : a. melakukan penerimaan pendafataran peserta dan aktif meanmbah kepesertaan jaminan kesehatan melalui berbagai sosialisasi dan advokasi b. melakukan kontrak kerja kepada setiap provider yang ingin bekerja sama dalam jaringan pelayanan dengan melakukan credensialing c. Melakukan kontrak kerja mengacu kepada tarif kesepakatan dengan asosiasi fasilitas Kesehatan d. Melakukan pengelolaan dana jaminan kesehatan secara tRansfaran, akuntabel, profesional dan berkeadilan e. Melakukan pembayaran kepada provider dengan menggunanakan pembayaran prospektif f . BPJS bersama dengan Faskes harus dapat melakukan Evaluasi dan utilisation review (telaah utilisai) pelayanan kesehatan 4. Pemerintah berperan penting dalam menetapkan berbagai pengaturan (regulasi), menyediakan kecukupan Infrastruktur pelayanan kesehetan (faskes dan SDM) serta menetapkan berbagai aspek penyelenggaraan jaminan kesehatan seperti: sistem pelayanan kesehatan, standarisasi kualitas yankes, obat, alkes, regulasi tarif pelayanan serta berbagai-bagai aspek dalam mendorong tercapainya kendali biaya dan kendali mutu pelayanan. Peran yang lainnya adalah Pemerintah tetap bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat kesehatan masyarakat (public health) dan pemenuhan anggaran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
- #5 Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, demham demikian untuk menjadi peserta jaminan ksehatan harus membayar iuran Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal 19, UU No 40 thaun 2004) Prinsip Asuransi sosial meliputi : Penyelenggaraan JKN dikelola dengan badan Nirlaba dan merupakan badan Hukuk Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Dana yang dikelola bersifat dana amanah, artinya hasil keuntungan dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan peserta. Kekayaan pengelola (BPJS) terpisah dengan kekayaan jaminan sosial peserta Portabilitas Pelayanan tersturktur dan berjenajang Tranfaran dan akuntabel dalam pengelolaan dan wajib dipublikasi neraca setiap enam bulan Berdasarkan prinsip ekuitas dimaksudkan adalah bahwa setiap peserta JKN mempunyai hak yang sama dalam pelayanan kesehatan
- #6 Implementasi Jaminan kesehatan nasional harus dapat memberikan perlindungan, manfaat dan Akses pelayanan kesehatan yang sama untuk seluruh penduduk (pasal 19 UU SJSN ), harus dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh, Komprehensif sesuai kebutuhan medis berdasarkan kebutuhan dasar yang layak (UU SJSN pasal 22 ). Penyelenggaraan jaminan kesehatan dapat menjadi instrumen untk dapat melakukan reformasi sistem pelayanan kesehatan
- #8 Jaminan Kesehatan Nasional harus dapat memberikan keadilan dalam pembiayaan kesehatan sehingga terjadi cross subsidi antara penduduk dan antar daerah Jaminan Kesehatan nasional harus dapat menjawab dan memberikan jalan keluar pada situasi ketidaksamaan daerah dalam memenuhi kebutuhan (Faskes, kecukupan biaya, kecukupan SDM, kecukupan untuk biaya opersaional dan kecukupan dalam membayar biaya pelayanan kesehatan serta membangun solidaritas antar Penduduk) dalam kontek NKRI dengan memperhatikan portabilitas dan pelayanan rujukan terkendali agar terjadi peningkatan Akses dan kesamaan hak pelayanan
- #11 Hadirin yang saya hormati, 1. Di dalam Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS, diamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib penjadi peserta jaminan kesehatan termasuk WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan. Untuk menjadi peserta harus membayar iuran jaminan kesehatan. Bagi yang mempunyai upah/gaji, besaran iuran berdasarkan persentase upah/gaji dibayar oleh pekerja dan Pemberi Kerja. Bagi yang tidak mempunyai gaji/upah besaran iurannya ditentukan dengan nilai nominal tertentu, sedangkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu membayar iuran maka iurannya dibayari pemerintah. 2. Bagi Peserta Peneriam batuan Iuran (PBI) Pemerintah mendaftarkan PBI Jaminan Kesehatan sebagai Peserta kepada BPJS Kesehatan, dengan demikian peserta PBI ditetapkan oleh pemerintah bukan mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI. 3. Bagi Peserta Non PBI Setiap Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sbg peserta JKN pada BPJS Kesehatan dgn membayar iuran. Dalam hal Pemberi Kerja secara nyata tidak mendaftarkan Pekerjanya maka Pekerja ybs berhak mendaftarkan dirinya sebagai Peserta JKN pada BPJS Kesehatan. Setiap Pekerja Bukan Penerima Upah wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya secara sendiri-sendiri atau berkelompok sebagai Peserta Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran. 4. Setiap Peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas Peserta. Identitas Peserta sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta yg merupakan nomor identitas tunggal yang berlaku untuk semua program jaminan sosial.
- #12 Jaminan Kesehatan Semesta Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan, yang diselenggarakan secara merata bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia Pada tahun 2012, cakupan jaminan kesehatan di Indonesia telah mencapai 163.547.921 juta jiwa yg terdiri dari: Kepesertaan Jamkesmas 78.803.760 jiwa (33,16%), Askes PNS 16.548.283 jiwa (6,69%), JPK Jamsostek 7.026.440 jiwa (2,96%), TNI/POLRI/PNS Kemhan 1.412.647 jiwa (0,59%), Asuransi Perusahaan 16.923.644 jiwa (7.12%), Asuransi Swasta 2.937.627 jiwa dan Jamkesda 39.895.520 jiwa (16,79%). Dengan demikian yang belum memiliki jaminan kesehatan sejumlah 73,4 juta Jiwa (31.18 %). Pada tahun 2012 – 2013, dilakukan persiapan-persiapan: Penyusunan sistem dan prosedur kepesertaan dan pengumpulan iuran Sinkronisasi data kepesertaan JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI/Polri dengan NIK Pemetaan perusahaan dan sosialisasi Pada tahun 2014, dimana BPJS Kesehatan sudah operasional, pentahapan kepesertaan Jaminan Kesehatan dalam SJSN dimulai dengan dilakukan pengalihan peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI/Polri, ke BPJS Kesehatan. Peserta Jamkesmas yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) akan ditingkatkan jumlahnya menjadi sekitar 86,4 juta jiwa, sehingga total ada 121,6 juta jiwa yang dikelola oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2014. Sementara itu, ada 50,07 juta jiwa penduduk yang masih dikelola oleh Asuransi lain dengan berbagia model yang ada termasuk jamkesda dan Asyuransi komersial. Sekitar 73,4 juta jiwa yang masih belum memiliki jaminan kesehatan. Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan: Pengalihan dan integrasi kepesertaan Jamkesda dan Asuransi Kesehatan Komersial Perluasan peserta pada usaha besar, sedang, kecil dan mikro secara bertahap BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya dengan melaksanakan: Pengukuran kepuasan peserta secara berkala, 6 bulan sekali Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta setiap tahun Pada tahun 2019, ditargetkan seluruh penduduk Indonesia sejumlah 257,5 juta jiwa telah dikelola oleh BPJS Kesehatan dengan tingkat kepuasan peserta sebesar 85%. Kemampuan masyarakat dalam membayar pelayanan kesehatan dapat dicapai secara ber-gotong royong melalui mekanisme ‘pre-payment’ atau membayar didepan dalam bentuk membayar iuran, sehingga ketika mengalami sakit dan perlu pelayanan di fasilitas kesehatan tidak diperlukan lagi biaya. Konsep tersebut telah diterapkan pada program Jamkesmas dimana iuran untuk pre-payment tersebut telah dibayarkan (oleh pemerintah)
- #14 Mengacu pada UU No 40/2004 tentang SJSN khususnya pada pasal 22; diamanatkan bahwa manfaat yang menjadi hak peserta bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Pada penjelasan pasal 22 (1) tersebut: yang dimaksud “komprehensif, termasuk cuci darah dan operasi jantung. Hal ini tentu perlu diwujudkan dalam pengaturan yang jelas untuk memberi kepastian mengenai ruang lingkup manfaat bagi peserta telah diatur didalam Peraturan presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan. Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset), Pelayanan yg tidak dijamin; Tidak sesuai prosedur Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS Pelayanan bertujuan kosmetik, General check up, pengobatan alternatif, Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi, Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Seniri/ Bunuh Diri/Narkoba
- #17 Pelayanan terstruktur dan berjenjang melalui sistem rujukan alam pelaksanaan jaminan kesehatan menjadi sangat mutlak untuk dijalankan dan menjadi kunci penataan sistem pelayanan kesehatan. Untuk mencegah masyarakat jatuh sakit harus diperkuat pelayanan primer dengan mengutamakan pada pelayanan promotif dan preventif dan diupayakan penyelesaian penyakit sedini mungkin agar tidak bertambah parah. Apabila sudah tidakdapat diselesaikan ditingkat primer maka pasien dapat dirujuk ketingkat yg lebih tinggi sesuai komptensi
- #19 Jumlah Regulasi dalam rangka kesiapan pelaksanaan Jaminan Kesehatan sebanyak 14 berkas, terdiri dari: Peraturan Pemerintah 7 berkas: seluruhnya sudah selesai proses haromonisasi dikemenhukham Peraturan Presiden sebanyak 3 berkas sudah selesai harmonisasi, 1 berkas sudah dikirim ke sekneg Peraturan Menteri sebanyak 4 berkas sudah dalam pross final selesai
- #21 Fasilitas kesehatan yang akan digunakan dalam pelaksanaan JKN adalah semua fasilitas kesehatan yang saat ini menjadi provider Jamkesmas, JPK Jamsostek, TNI, Polri dan Askes PNS, untuk itu akan dibuat kontrak/perjanjian kerja sama yang baru antara Faskes dan BPJS Kesehatan Untuk memperluas akses pelayanan kesehatan kepada peserta JKN, akan dibuka kesempatan provider baru yang ingin bergabung dalam JKN dan telah disiapkan proses kredensialing dan selanjutnya dibuat Perjanjian Kerja Sama antara provider dengan BPJS Kesehatan
- #22 Jenis fasilitas kesehatan tingkat pertama/Primer yang akan digunakan dalam JKN, meliputi: Puskesmas sejumlah 9.599 puskesmas Klinik Pratama sejumlah 6.250 klinik RS Pratama/ RS Bergerak sejumlah 24 rumah sakit Untuk praktek mandiri: sebanyak 22.556 dokter praktek mandiri, 3.418 dokter gigi praktek mandiri & 126.276 Bidan praktek mandiri Bidan & Perawat pada daerah tertentu dengan pemberian kewenangan dari dokter. Sedangkan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan / rujukan meliputi: Rumah Sakit Umum sejumlah 1.687 rumah sakit Rumah Sakit Khusus sejumlah 492 rumah sakit Klinik Spesialis sejumlah 1.649 klinik Balai Kesehatan sejumlah 600 balai
- #23 Target jumlah faskes primer yang potensial bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 39.729 yang terdiri dari: Puskesmas: 9.599 Klinik/dr/drg: 30.130 Sementara yang telah bekerjasama dengan PT. Askes sampai saat ini sebanyak 12.731 (2013), terdiri dari : Puskesmas : 9.599 klinik/dr/ drg : 3.132
- #24 Berdasarkan data PT Askes, TNP2K, Kemenkes, diperoleh gambaran kabupaten yang memiliki fasyankes dengan rasio dokter dan peserta JKN : Kurang dari 2.500 peserta dengan 1 tenaga dokter 2.501 – 5.000 dengan 1 tenaga dokter 5.001-10.000 dengan 1 tenaga dokter Lebih dari 10.000 dengan 1 tenaga dokter Jumlah fasyankes yang dihitung adalah semua Puskesmas dan Klinik/dokter praktek mandiri yang telah bekerjasama dengan PT Askes (3.132 fasyankes). Kebutuhan tenaga dokter untuk kabupaten/kota dengan jumlah peserta JKN diatas 2.500 dapat dipenuhi dengan memanfaatkan 26.998 klinik/dokter praktek mandiri yang belum bekerjasama dengan PT Askes/BPJS
- #25 Slide berikut menggambarkan ketersediaan dokter spesialis dasar (Spesialis anak, spesialis obgyn, spesialis bedah, dan spesialis penyakit dalam) serta dokter spesialis anastesi dan jumlah kekurangannya pada rumah sakit pemerintah kelas C dan D di seluruh Indonesia. Total terdapat 326 Rumah sakit kelas C dan 201 RS Kelas D milik pemerintah. Secara keseluruhan terdapat 2.878 dokter spesialis dasar dan anastesi, namun masih terdapat kekurangan sejumlah 1.061 dokter spesialis. Sejak tahun 2008 Kementerian Kesehatan telah melaksanakan program bantuan pendidikan untuk dokter spesialis (PPDSBK) dengan target 6.000 dokter spesialis sampai tahun 2014. Sampai dengan tahun 2013 jumlah peserta PPDSBK yang telah lulus spesialis dasar dan anastesi berjumlah 284 dan diperkirakan pada tahun 2014 akan lulus sebanyak 1210 dokter spesialis. Selanjutnya diperkirakan pada tahun 2015 dan seterusnya diperkirakan akan ada tambahan lulusan sebanyak 959 dokter spesialis dasar dan anastesi
- #26 Dalam memperkuat pelayanan kesehatan primer, dilakukan : Penguatan upaya promotif & preventif Memperkuat fungsi gate keeper melalui penyusunan Panduan Praktek Klinis Penyusunan modul Pengelolaan Pendidikan/ Pelatihan Jarak Jauh
- #27 Selain penyiapan provider (faskes rujukan) maka diperlukan juga penguatan sistem rujukan. Adapun penguatan sistem rujukan tersebut telah dilaksanakan pada seluruh propinsi melalui sosialisasi dan 12 propinsi sudah mempunyai pergub sistem rujukan, selain itu telah dilakukan pemenuhan sarana dan alat kesehatan bagi 50 RS rujukan regional melalui anggaran New Initiative 2014 sebesar 1 Triliun. Kemudian untuk penguatan sistem rujukan itu pula, maka kementerian kesehatan bersama para perhimpunan profesi menyusun panduan praktek klinik untuk faskes rujukan yang akan menjadi pedoman bagi RS dalam memberikan pelayanan sesuai tingkat kewenangan dalam memberikan pelayanan medis. Diharapkan pada awal bulan November 2013, panduan praktek klinik tersebut sudah dapat disepakati untuk disahkan oleh Menteri Kesehatan.
- #28 Ketersediaan obat Instalasi Farmasi Kab/Kota dan Instalasi Farmasi RS telah menyusun rencana pengadaan untuk kebutuhan 1 tahun (tahun 2014) sejak bulan Oktober 2013. Monitoring implementasi Fornas akan diintegrasikan dengan sistem informasi RS. Daftar obat Merujuk kepada Formularium Nasional (Fornas) SK Menteri Kesehatan No. 328/Menkes/SK/VIII/2013 tanggal 19 September 2013 ttg Formularium Nasional 514 item zat aktif dalam 913 kekuatan/bentuk sediaan RKO (Rencana Kebutuhan Obat) Rencana Kebutuhan Obat (RKO) nasional untuk fasilitas kesehatan primer dan rujukan tahun 2014 telah disusun secara bottom-up sejak Agustus 2013. e-Catalogue Penetapan harga dalam e-catalogue dilakukan secara nasional. Pengadaan obat oleh Faskes melalui e-purchasing (pengadaan langsung) berdasarkan e-catalogue Update e-catalogue dilakukan setiap 6 bulan, selanjutnya update 16 Desember 2013 Industri Farmasi yg berpartisipasi pada bulan Juni 2013 sebanyak 29 Industri dan potensi untuk bertambah menjadi 100 Industri pada Oktober 2013.
- #32 Berdasarkan perhitungan dan simulasi yang dilakukan terhadap berbagai data dari berbagai sumber dan pengolahan dengan metoda aktuaria telah dituangkan dalam RPerpres : Besaran PBI berupa nominal per jiwa per bulan Rp 19.225,- dengan kelas rawat inap di kelas 3. Besaran iuran non PBI pada pekerja penerima upah (PNS/TNI/Polri/Pensiun) sebesar 5% dari gaji/upah per keluarga (2% dari pekerja dan 3% dari pemberi kerja) dengan jumlah anggota keluarga 5 orang, dimana nilai kontribusi akan mempengaruhi kelas rawat inap RS, meliputi kelas 1 dan kelas 2. Bagi Pekerja Penerima Upah (Formal Swasta) sebesar 4,5% dengan besaran kontribusi pekerja 0,5% dan Pemberi kerja 4% pada periode 1 Januari 2014 s/d 30 Juni 2015 dan kontribusi pekerja 1% dan Pemberi kerja 4% pada periode 1 Juli 2015 dan seterusnya, dengan manfaat rawat inap di kelas I dan kelas 2. Bagi Pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, ada 3 pilihan: Rp 25.500,- per jiwa per bulan untuk rawat inap kelas 3 Rp 42.500,- per jiwa per bulan untuk rawat inap kelas 2 Rp 59.500,- per jiwa per bulan untuk rawat inap kelas 1 Pengaturan tentang manfaat rawat inap pada pasal 23 Perpres perubahan Perpres no 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.
- #33 Anggaran iuran PBI 2013 sudah disiapkan untuk 86,4 juta jiwa dengan besaran Rp 19.225,- per jiwa per bulan sebesar Rp. 19,93 Trilyun. Saat ini sedang dilakukan proses reposisi fund channeling, dari yang sebelumnya penyaluran melalui Kementerian Kesehatan menjadi langsung ke BPJS Kesehatan dengan tujuan untuk memperpendek rantai birokrasi dan mempermudah mekanisme keuangan.
- #34 Dasar Hukum JKN: UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), (2), (3) UUD 1945 pasal 34 ayat (1), (2) Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) PP No 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan Peraturan dan Ketentuan lainnya
- #35 Tarif kapitasi yang telah ditetapkan melalui Permenkes: Untuk Puskesmas dalam kisaran 3000 – 6000 rupiah Untuk RS Pratama, Klinik Pratama dan Dokter Praktek dalam kisaran 8000 – 10.000 rupiah Untuk Dokter Gigi Praktek sebesar 2000 rupiah
- #36 Tarif rawat inap pada faskes primer: Baik Puskesmas dan RS Pratama dibayar secara paket per day yaitu sebesar 100.000 rupiah
- #37 Tarif non kapitasi lainnya adalah pada pelayanan kebidanan dan neonatal, sebagaimana selama ini telah berjalan melalui program Jampersal. Tarif non kapitasi lainnya meliputi pelayanan kesehatan pada DTPK, kompensasi pada daerah yang tidak memiliki faskes, pelayanan ambulan, pelayanan rujuk balik dan pelayanan skrining kesehatan
- #38 Tarif INA-CBG’s yang diberlakukan pada JKN adalah terdiri dari 6 kelompok tarif RS: RS kelas A RS kelas B RS kelas C RS kelas D RSU Rujukan Nasional RSK Rujukan Nasional Untuk RS Swasta sementara ini disamakan dengan tarif RS Pemerintah
- #39 Tarif INA-CBG JKN adalah tarif yang disusun sebagai ‘update’ tarif INA-CBG Jamkesmas, berikut ini hasil simulasi pada pendapatan klaim RS pd kelas 3 dengan membandingan penggunaan tarif INA-CBG Jamkesmas dan tarif INA-CBG JKN: RS kls A: naik rata-rata 29,66% RS kls B: naik rata-rata 37,62% RS kls C: naik rata-rata 53,92% RS kls D: naik rata-rata 53,19%
- #40 Regionalisasi tarif diterapkan dengan tujuan untuk membedakan tarif antar kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kemahalan obat dan bahan medis habis pakai. Ditetapkan 5 skala/index Digunakan untuk negosiasi antara BPJS Kesehatan dan asosiasi faskes
- #42 Pada era JKN nanti Jamkesda ini diarahkan: fokus untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum tercover oleh JKN diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dalam sistem JKN besaran iurannya mengikuti ketentuan iuran PBI dalam JKN yaitu Rp 19,225,- /jiwa/bulan bagi daerah yang menyelenggarakan Jamkesda namun tidak mampu membayar Rp 19,225,-/jiwa/bulan, maka perlu menyeleksi sasaran yang benar2 miskin dan tidak mampu yang dibiayai oleh Pemda, sebaliknya bagi yang mampu dimotivasi untuk menjadi peserta dan membayar iuran
- #43 Ketentuan Jamkesda dalam pelaksanaan JKN diatur sebagai berikut: Perpres perubahan atas Perpres No 12 tahun 2013, tentang Jaminan Kesehatan mengatur, agar penduduk yang belum termasuk sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat diikutsertakan dalam program Jaminan Kesehatan pada BPJS Kesehatan oleh pemerintah daerah. Permendagri No 27 Th 2013, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014 mengatur agar Pemda tetap menyediakan anggaran untuk program bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak tertampung di dalam PBI pada anggaran APBN
- #47 Mengahiri paparan ini, saya menyampaikan kesimpulan bahwa: Regulasi pelaksanaan penyelenggaraan JKN terkait dgn tanggung jawab Kemenkes akan selesai November 2013 Faskes & SDM pada saat beroperasionalnya BPJS kesehatan memadai Pelaksanaan Jaminan Kesehatan akan dapat terlaksana dengan baik secara efisien dan berkesinambungan dengan didukung berbagai langkah yang ditempuh menuju sustainabilitas
- #48 Demikian yang dapat saya sampaikan Terima kasih. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh