Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Similar to Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang) (20)
More from KarinaSyafarini
More from KarinaSyafarini (19)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
- 1. Disampaikan Oleh : dr. Hj. Eti Astuti, MM Kepala Seksi Yankes Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat Bekasi, 27 Juli 2020 mbiayaan d n Jami an K sjabar@gmail.com
- 2. GARIS BESAR PENYAJIAN Pendahuluan/mengapa Indonesia mengembangkan JKN Landasan Hukum Pemanfatan biaya JKN Penyelenggaraan JKN dan masalah Peraturan Terbaru dan KBKP Penutup 2
- 5. Self Care Primary Care Tertiary Secondary Tertiary Care Dapatkah kita berubah dari pelayanan kedokteran yang ‘unstructured’ ke ‘structured’ Rujukan -‐ Kewenangan Dokter Keluarga Prof DR Farid Anfasa Moeloek dr SpOG
- 7. 7 MENGAPA PERLU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL JKN memberi manfaat yang komprehensif dengan premi terjangkau. JKN menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu. Menjamin sustainabilitas JKN memiliki portabilitas sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, untuk melindungi seluruh warga, kepesertaan JKN bersifat wajib.
- 8. Jaminan Kesehatan Merupakan Hak Azasi Setiap negara perlu mencapai UHC, yang salah satu caranya melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. Pancasila Sila ke 5
- 9. JAMINAN KESEHATAN BAGI SEMUA ORANG MERUPAKAN HAK AZASI MANUSIA UUD 1945 Pasal 28 H Setiap orang berhak atas JAMİNAN SOSİAL yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. UU 40 tentang SJSN Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan Indonesia mengembangkan UHC melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yangyang berkelanjutUaUn. 2009 • Semua orang mempunyai HAK YANG SAMA dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan • Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang UU No 24 Tahun 2011 BPJS menyelenggarak an SJSN
- 10. UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) UU NO. 40 /2004 Ttg SJSN : Dasar Pengaturan Program Jaminan Kesehatan UU No. 24/2011 Ttg BPJS : Dasar Penetapan BPJS Kesehatan sebagai Pelaksana Program Jaminan Kesehatan PERPRES No. 12 /2013 tentang Jaminan Kesehatan beserta Perubahannya (PERPRES No. 111 /2013, No. 19/2016 dan 28/2016, Perpres 82 tahun 2018, Perpres 75 tahun 2019) : Dasar operasional Pelaksanaan Jaminan Kesehatan . Perpres No. 32/2014 ttg Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi PP No. 101 / 2012 dan PP No. 76/2015 ttg Penerima Bantuan Iuran (PBI) JaminanKesehatan: Dasar PenetapanPeserta PBI Fakir Misikin dan Tidak Mampu (Ps. 17 UU SJSN : Iuran Program Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Dibayar oleh Pemerintah Ps. 19 UU BPJS : Pemerintah Pusat Membayar dan Menyetor Iuran untuk PBI pada BPJS) Dasar Perintah Konstitusi Lahirnya SJSN Melalui UU Perat uran BPJS Pasal 34 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” LANDASAN HUKUM Perat Perat Peratu Peratu uran uran ran ran Keme Keme Kemen Keme nsos nkes dagri nKeu
- 11. LATAR BELAKANG RENSTRA 2015-‐2019 Kegiatan • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu &Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI Tanda kepesertaan KIS D T P K KELUARGA SEHAT PROGRAM INDONESIA SEHAT Pilar 1 Paradigma Sehat Kegiatan • Promotif – preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan • Pemberdayaan masyarakat • Keterlibatan lintas sektor Pilar 2. Penguatan Yankes Kegiatan • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasisresiko kesehatan (health risk) Pilar 3. JKN PENDEKATAN KELUARGA GERMAS Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
- 12. PROGRAM INDONESIA SEHAT 1.Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat sehingga terwujud bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera 2.Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-‐tingginya PENDEKATAN KELUARGA STANDAR PELAYANAN MINIMAL GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) PILAR 1 PARADIGMA SEHAT PILAR 2 PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PILAR 3 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Arah pembangunan kesehatan nasional saat ini bergerak dari kuratif ke promotif dan preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
- 13. PILAR 2PENGUATAN YANKES UNIVERSAL PROGRAM • PENINGKATAN AKSES YANKES TERUTAMA PADA FKTP • OPTIMALISASI SISTEM RUJUKAN • PENINGKATAN MUTU DENGAN PENDEKATAN CONTINUUM OF CARE DAN INTERVENSI BERBASIS RESIKO KESEHATAN (HEALTH RISK) AKSES PembangunanFasyankes (Puskesmas, RS) PeningkatanSarana, Prasarana dan Alat Kesehatan PelayananKesehatan Bergerak di DTPK Penguatan SistemRujukan MUTU Akreditasi Fasyankes Standar Pelayanan: -‐PNPK, PPK, CP -‐SPO Pengembangan Pelayanan Yang Inovasi Peningkatan Kompetensi SDM Standar Kompetensi Fasyankes HEALTH COVERAGE prosentase penduduk yang dijamin/ Cakupan Kepesertaan Akses terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Seberapa lengkap pelayanan yang dijamin KEBIJAKAN PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
- 14. CAPAIAN PEMBANGUNAN (Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-‐2019) Target yang Memerlukan Percepatan 2019 Target yang On- track Tercapai pada Tahun 2019 Target yang Sudah Tercapai pada Tahun 2019 1. Tekanan darah tinggi 2. Obesitas 3. Perilaku merokok 4. Cakupan kepesertaan JKN/KIS 5. Puskesmas dengan 5 jenis tenaga kesehatan 6. Imunisasi dasar lengkap 7. CPR semua cara 1. Prevalensi TB 2. Eliminasi malaria 3. Akreditasi puskesmas 4. Akreditasi RS 5. RSUD Kab/Kota kelas C dg 7 dokter spesialis 6. Ketersediaan obat vaksin di Puskesmas 7. Obat yang memenuhi syarat • Kematian ibu • Kematian bayi • Stunting pada anak bawah dua tahun (baduta) • Prevalensi HIV PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN Potensi permasalahan masih cukup tinggi • Target AKI (MDGs) sebesar 102/100.000 kelahiran hidup • Kematian bayi masih tinggi • Kasus Stunting masih tinggi • Kasus HIV masih tinggi
- 15. Biaya Pelayanan Kesehatan vs Pendapatan Iuran 15 317,04T 344 T TOTAL IURAN TOTAL BIAYA PELKES 5 TAHUN
- 16. CIRRHOSIS HEPATIS 2% GAGAL GINJAL 12% HAEMOPHILIA 2% JANTUNG 52% KANKER 16% THALASSAEMIA 2% STROKE 13% LEUKAEMIA 1% 7.07% 22.19% 1.07% 69.62% 0.05% DokterPraktik Perorangan Klinik Pratama Praktik Dokter Gigi Puskesmas RS D Pratama 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL BIAYA PELAYANAN KESEHATAN (2014-2018) Rp.344 T 42 T 57 T 67 T 84 T 94 T DISTRIBUSI BIAYA PROPORSI DISTRIBUSI BIAYA PELKES PER FKTP Rp.62 T FKRTL Rp.282 T PROPORSI BIAYA PELKES RUJUKAN Biaya Katastropik Januari s.d Desember 2018 sebesar Rp 18.466.009.009.533 atau 23,37% dari total biaya rujukan 21.68% 20.80% 19.64% 16.43% 18.04% 78.32% 79.20% TAH8U0.N36% 83.57% 81.96% 2014 2015 2016 Primer 20182017 Rujukan 16 PEMANFAATAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN SECARA NASIONAL PROPORSI BIAYA PER FKTP
- 17. UNIVERSAL HEALTH COVERAGE Population Quality (Of Health Services) Cost Dimensi Universal health coverage Who is covered? Services (Covered) Which services are covered? What is the quality of the services delivered? What proportion of costs are covered? Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar 4 Dimensi UHC: 1. Seberapa besar prosentase penduduk yang dijamin 2. Seberapa lengkap pelayanan yang dijamin 3. Seberapa besar proporsi cost sharing oleh penduduk 4. Mutu : mutu pelayanan kesehatan
- 18. Program JKN memiliki tujuan memberikan akses kepada masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat terhadap pelayanan kesehatan tanpa menemui hambatan finansial yang berarti. Disisi lain program JKN masih menghadapi masalah defisit keuangan, data defisit terakhir Tahun 2018 sebesar 9,1T Di satu sisi, keberhasilan program JKN telah mencakup 37.989.530 jiwa (84,12% dari total penduduk Jawa Barat sebesar 45.161.254 jiwa), Salah satu penyebab defisit diantaranya : • Adanya ketidakseimbangan antara Pendapatan (iuran) dan Pengeluaran (Pembiayaan Manfaat) • Kepatuhan peserta dalam membayar iuran • Besaran iuran underpriced • Besarnya Klaim Rasio menunjukkan adanya defisit dalam program JKN dan diperlukan upaya rekstrukturisasi JKN LATAR BELAKANG Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
- 19. CAKUPAN PESERTA Waktu (tahun) 100%Pop(11,4M) Indonesia UHC 2014-2019 Dalam 4 Tahun = 223.265.993 Peserta* = 86,6% cakupan = UHC di 4 propinsi 99%Pop(8,7M) 100%Pop(582,291) 87%Pop (4,8M) 100%Pop (126,7M) 97,2%Pop (50,9M) 85%Pop(80,6M) Sumber: Population Data CIA World Fact Book (2016), Carrin G & James C (2005) *data BI update 20 Juli 2019 19
- 20. FokusPembiayaanKesehatan %Anggaran 5%APBN&10%APBDdiluargaji Biakesperkapitameningkat (WHO,THE10%ofGDP,OOPmax 18,6%,percapitaperyear$ 1.038 UKM SistemJaminan Kesehatan UKP JKNmenujuUHC Pemda Masyarakat PENGUATAN INFRASTRUKTUR DANMANAJEMEN PISPK SPM,SDG’S PROGRAMUKMLAINNYA GERMAS 1. Fasilitas Kesehatan 2. Alat Kesehatan Pemerintah/ 3. SDM Kesehatan 4. Akreditasi 5. Manajemen 6. dll Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
- 21. SUMBER DANA JKN PEMERINTAH PBI PNS TNI AKTIF & PNS + ANG KEL POLRI AKTIF & PNS + ANG KEL PENSIUNAN VETERAN JPK JAMSOSTEK PEKERJA & PEMBERI KERJA PEKERJA TDK MENERIMA UPAH (MANDIRI) BPJ S KES IURAN Biaya Kesehatan (90%) FKTP (30-‐35%) FKTL (55-‐60%) Biaya Loading (10%) Operasional Fee (6.25) Cadangan (3.75%) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
- 22. Tantangan Penyelenggaraan JKN • Penataan Sistem Rujukan • Penyelesaian standar pelayanan • Akreditasi Faskes • Ketersediaan ICU bagi peserta JKN • Antrian peserta Panjang • Ketersediaan obat • Costsharing tidak resmi di faskes • Pendapatan Iuran lebih kecil daripada Pengeluaran untuk Pembayaran Manfaat • Defisit mencapai Rp. 9 T pada tahun 2018 (Audit BPKP) • Manajemen Klaim belum optimal • Keterlambatan pembayaran klaim RS • Pemanfaatan dana kapitasi tidak optimal • Beban biaya katastrofik • Telaah utilisasi • Pencegahan dan Penanganan fraud • Pertumbuhan peserta dari segmen pekerja informal dan pekerja formal belum optimal • Perbaikan data PBI JKN • Pemerataan Peserta di FKTP • Permasalahan distribusi kartu • Kepatuhan membayar iuran • Penyediaan fasilitas kesehatan dalam rangka pemerataan • Ketersedian Obat dan alkes • Pemerataan dan kecukupan SDM Kesehatan Sustainabilitas Keuangan Kepesertaan Sisi Supply/ Supply SideManajemen Pelayanan Kesehatan Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
- 23. Inpres 8 Tahun 2017 dan Surat Edaran Gubernur terkait Optimalisasi Pelaksanaan JKN tidak berjalan Optimal Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
- 24. Bauran Kebijakan dalam Pengendalian Defisit Dana Jaminan Sosial Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
- 25. Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 98 Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dilakukan monitoring dan evaluasi Ayat (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialaksanakan pada aspek: • Kepesertaan • Pelayanan Kesehatan • Iuran • Pembayaran ke Fasilitas Kesehatan • Keuangan • Organisasi dan kelembagaan • Regulasi Ayat (2) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
- 26. UHC 2019?? Kesinambungan Program Kesehatan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh Ja w a Barat. Dengan Penguatan Fasilitas Kesehatan (distribusi, sarana prasarana). Dan Penguatan SDM (kompetensi, dsb). PENYELENGGARAAN JKN JABAR 2014 – 2019 Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
- 27. PETA JALAN MENUJU CAKUPAN SEMESTA 2019 1. Kesinambungan Operasional 2. 257,5 juta peserta (100% populasi) 3. Manfaat medis dan non- medis standar 4. Jumlah fasilitas kesehatan cukup 5. Peraturan direvisi secara rutin 6. Indeks kepuasan peserta 85% 7. Indeks kepuasan fasilitas kesehatan 80% 8. BPJS dikelola secara terbuka, efisien, dan akuntabel 2014 1. Mulai Beroperasi 2. 121,6 juta peserta (49% populasi) 3. Manfaat medis standar dan manfaat non-medis sesuai kelas rawat 4. Kontrak fasilitas kesehatan 5. Menyusun aturan teknis 6. Indeks kepuasan peserta 75% 7. Indeks kepuasan fasilitas kesehatan 65% 8. BPJS Dikelola secara terbuka, efisien, dan akuntabel 2018 Jumlah Peserta 208,054,199 Indeks Kepuasan Peserta 79,7% Indeks Kepuasan Faskes 75,8% FKTP : 23.298 FKRTL: 2.455 Cakupan Peserta 223.265.993 (per 20 Juli 2019) 27
- 28. Faskes Tingkat Pertama 2.191 Sumber Data BI BPJS Kesehatan per Mei 2019 PERKEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN Yang Bekerja Sama s.d 31 Mei 2019 di Jabar Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan 195 Sumber Data BI BPJS Kesehatan per Mei 2019 JumlahFKTP JumlahFKRTL
- 29. PERAN FKTP DI ERA JKN PRAKTIK MANDIRI Dr/DLP/Drg Pengutamaan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit Tatalaksana penyakit berbasis kompetensi (termasuk tatalaksana kasus Rujuk Balik) Penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang berperan sebagai tulang punggung, kontak pertama dan penapis rujukan sesuai dengan standar pelayanan GATEKEEPER FKTP
- 30. Dinsos Disdukcapil DATA PBI VERIFIKASI & VALIDASI DATA DATA KEPENDUDUKA N/NIK BPJS Kesehatan DATA TERSEDIA & BERKUALITAS Dinkes Anggaran /Dana Rutin Melaksanakan Rekonsiliasi DATA Data?? FEEDBACK Sisa sekitar 15% penduduk Jawa Barat yg belum terdaftar sebagai peserta JKN, dicari dari segmen kepesertaannya. Apakah masyarakat miskin & tidak mampu? Pekerja formal/informal yg belum terdaftar? Ataupun masyarakat lainnya Disnaker PEKERJA ataupun PERUSAHAAN yg belum mendaftarkan pekerjanya Bappeda Pemadanandata Basis Data Terpadu (BDT) PR bersama terkait masyarakat/orang terlantar, tanpa identitas/tanpa NIK
- 31. Bapenda Dukungan Legislatif DBHCHT Pajak Rokok DANA TERSEDIA Dinkes DPKAD/BKAD Bappeda Pemadanandata Bankeu Dukungan Pembiayaan : 1. Pemprov Jabar (40%) 2. SKTM 3. Pajak Rokok 4. DBHCHT 5. Baznas Provinsi & Kab/Kota 6. CSR Anggaran /Dana?? Jawa Barat UHC
- 32. SKEMA PEMBIAYAAN JKN-‐MASKIN • * Program Jaminan Kesehatan Nasional Premi PBI APBN * PBI APBD (Integrasi jamkesda) 40/60 Pembiayaan1 SKTM/JAMKESDA KAB/ Kota . : Maskin mempunyai NIK yang be5luPmrogram tercover JKN Pembiayaan2 P e m b i a y a a n P e m e r i n t a h Provinsi : SKTM Pembiayaan 3 (Lain Lain) : 1.Bangub 2. CSR : Baznas dll
- 34. Kerangka Pemenu- hanSDMK dalam Cakupan Kesehatan Semesta KetersediaanSDM GapJumlahdanJenisSDMK: Perencanaan dan Investasi yangadekuat DistribusiSDMK GapDistribusi : Insentif untuk meningkatkanRetensi di daerahtidak diminati,redistribusi KompetensiSDMK GapKompetensi: pelatihan pre-servis danin- servis, Binwas, tubel, PPDS,fellowship KinerjaSDMK GapProduktivitas : Insentif yanglayak,Sistemjenjang karier, sistemmerit Aksesmasyarakatterhadap SDMKesehatan Terbatasnyaaksesmasyarakatterhadap SDM Kesehatan
- 36. KOMPETENSI FASKES Sarana Prasarana AlatKesehatan Farmasi Sumber Daya Kesehatan Sistem Pelayanandan sistem rujukan Mutumelalui akreditasi KOMPETENSI PROFESIONAL KOMPETENSI MANAJERIAL KEPEMIMPINAN KLINIS KEMAMPUAN TEKNIS MEDIS DISTRIBUSI AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN KOMPETENSI INTERPROFESIONAL KEMAMPUAN TEKNIS PROMOSIDAN PREVENSI STANDAR PELAYANAN QUALITY & SAFETY (GOOD CLINICALGOVERNANCE – GOODCORPORATE GOVERNANCE KONDISI YANG DIHARAPKAN
- 37. TERBITNYA PERATURAN TERBARU • Perpres 75 Tahun 2019 • Permenkes No.16 Tahun 2019 • Peraturan B P J S No. 7 Tahun 2019
- 38. Pasal 34 iuran PBPU dan BP Kelas III 42.000 Kelas II 110.000 Kelas I 160.000 Iuran PBI dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp. 42.000, dengan Besaran Iuran berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019 yang selisih dari tarif sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat Perpres 75 Tahun 2019
- 39. Defisit Dana Jaminan Sosial Gangguan Likuiditas Keuangan RS Ketersediaan obat-‐obatanterganggu karena ketidakmampuan RS untuk melakukan pembelian obat Tidak terjaganya mutu layanan kesehatan akibat perawatan sarpras yang tidak terjaga Demoralisasi kinerja dan timbulnya distrust antara tenaga kesehatankepada manajemen RS
- 40. 40 I. Perbaikan Sistemik pada bidang kelembagaan, harmonisasi regulasi, peningkatan mutu pelayanan termasuk pencegahan fraud, penyediaan sarana termasuk peningkatan mutu tenaga kesehatan, optimalisasi penerimaan, edukasi publik dan penegakan hukum II. Penyesuaian Besaran Iuran, dengan pertimbangan Jika usulan iuran diberlakukan mulai tahun 2020 maka dapat dicapai sustainabilitas dana JKN hingga akhir tahun 2021, dengan asumsi: 1. Pemerintah telah menyelesaikan akumulasi defisit sampai akhir tahun 2019 2. Tidak-‐adanya kenaikan tariff INA-‐CBGsdan kapitasi 3.Tidak mengasumsikan upaya efisiensi (penurunan) biaya kesehatan. Kenaikan tarif pelayanan kesehatan akan meningkatkan biaya kesehatan dan antisipasinya ada tiga cara yaitu adakan upaya efisiensi biaya kesehatan, kenaikan iuran atau pelunasan defisit. UPAYA PENANGANAN DEFISIT PROGRAM JKN
- 41. TETAPKAN IURAN PBI SESUAI REKOMENDASI DJSN Tahun Iuran PBI Rekomendasi Iuran PBI yang ditetapkan Selisih Defisit DJSN 2014 Rp. 27.000 Rp. 19.000 Rp. 8.000 Sekitar Rp. 3,3 T 2016 Rp. 36.300 Rp. 23.000 Rp. 13.300 Sekitar Rp. 6,3 T 2018 Rp. 42.000 Rp. 23.000 Rp. 19.000 Sekitar Rp. 9,3 T 41 Selisih iuran dapat berdampak pada beban pembayaran BPJS Kesehatan karena tidak sesuai dengan biaya kesehatan
- 42. IURAN NAIK UNTUK MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PROGRAM JKN 42 Sejak tahun 2014, setiap tahun program JKN selalu mengalami defisit. Sebelum memperhitungkan intervensi Pemerintah baik dalam bentuk PMN (Penanaman Modal Negara) maupun bantuan APBN, besaran defisit JKN masing-‐masing : RP2,9 triliun (2014), Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018). Dalam rangka mengatasi defisit JKN itu, Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk PMN sebesar Rp5 triliun (2015) dan Rp6,8 triliun (2016) serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp32 triliun di tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp44 triliun pada 2020 dan Rp56 triliun pada 2021. Dalam rangka menjaga keberlangsungan program JKN, maka kenaikan iuran itu memang diperlukan. Jangan sampai program JKN yang manfaatnya telah dirasakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia terganggu keberlangsungannya.
- 43. Bagaimana Kita Berbagi Peran? Permenkes No.16 Tahun 2019
- 44. • Pembaruan dari regulasi anti fraud sebelumnya yaitu PMK No. 36/ 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional • Membahas lebih detil upaya-upaya pengendalian fraud, mulai dari penerapan kerangka manajemen resiko fraud hingga metode pemberian sanksi bagi pelaku • Alur kerja dan pembagian peran berbagai pihak dalam membangun sistem pencegahan kecurangan sudah digambarkan lebih jelas dalam PMK ini • Regulasi ini menekankan kerja sama dan partisipasi berbagai pihak untuk mewujudkan layanan kesehatan bermutu dengan resiko fraud yang terkendali Kecurangan (Fraud) dapat dilakukan oleh : Peserta BPJS Kesehatan Faskes / PPK Pemangku kepentingan lainnya (semua pihak yang melakukan dan/atau berkontribusi terjadinya kecurangan (fraud)
- 45. ItjenKemkes
- 46. ItjenKemkes
- 47. Surat Edaran Bersama terkait Peraturan BPJS No. 7 Tahun 2019
- 48. Peraturan BPJS Kes No.7 Tahun 2019
- 51. Metode Pembayaran di FKTP Puskesmas klinik Dokter Praktik Perorangan Kapitasi: 1. Administrasi 2. Promotif, preventif 3. Konsultasi, Pemeriksaan dan Pengobatan 4. Tindakan Non spesialistik 5. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai 6. Pemeriksaan Lab/ diagnostic di FKTP Non Kapitasi: 1. Ambulans 2. Program Rujuk Balik 3. Skrining Kesehatan 4. Rawat Inap di FKTP 5. Persalinan 6. ANC, PNC, KB
- 52. KEBIJAKAN TARIF FKTP DALAM JKN 1 Puskesmas Ketersediaan SDM Dokter Dokter Gigi Besaran Kapitasi -‐ -‐ 3,000 -‐ 1 3,500 1 -‐ 4,500 1 1 5,000 =2 -‐ 5,500 =2 1 6,000 2 Klinik 1 -‐ 8,000 =2 -‐ 9,000 =2 1 10,000 3Dokter Praktek Mandiri 8,000 4Dokter Gigi 2,000 5RS Kelas D Pratama 10,000 6 FKTP daerah Terpencil & kepulauan dengan dokter 10,000 7 Tanpa Dokter (Bidan/Perawat) 8,000 Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan JKN, Pasal 4 : Besaran tarif kapitasi yang diterima oleh FKTP (Norma Kapitasi) ditentukan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, kabupaten/kota, dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mempertimbangkan kriteria sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. Norma Kapitasi
- 53. KAPITASI BERBASIS KOMITMEN PELAYANAN Definisi •penyesuaian besaran tarif kapitasi berdasarkan hasil penilaian pencapaian indikator pelayanan kesehatan perseorangan yang disepakati berupa komitmen pelayanan FKTP Tujuan •Meningkatkan kinerja dan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN di FKTP Indikator Penilaian •Indikator Utama: •Angka Kontak •Rasio Rujukan rawat Jalan Non Spesialistik •Rasio Peserta Prolanis yang rutin berkunjung ke FKTP •Indikator Tambahan : Rasio Kunjungan Rumah (RKR) untuk Puskesmas
- 54. Dasar Hukum Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN DI FKTP MILIK PEMDA NON BLUD Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah Permenkes 21/2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemda SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah Pemanfaatan Dana Kapitasi bagi FKTP yang sudah BLUD mengacu sepenuhnya pada ketentuan BLUD
- 55. Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Dana Kapitasi digunakan seluruhnya untuk: Jasa pelayanan kesehatan (Jaspel) meliputi Jaspel perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Duk ung an Ope rasional pe lay anan kesehatan, meliputi biaya Obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya JASPEL DI FKTP DI TETAPKAN OLEH PEMDA SEKURANG KURANGNYA 60% dari Total Kapitasi yg diterima dan Sisanya untuk Operasional Pelayanan Kes Lainnya KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PROPORSI JASPEL DAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DIATUR DENGAN PERMENKES No. 21/ 2016 Penetapan dengan mempertimbangkan: a. Tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan c. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
- 56. Pengelolaan Dana Kapitasi JKN No Ketentuan Pengelolaan Dana Kapitasi 1. BPJS Kesehatan membayar dana kapitasi kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas 2. Besaran Kapitasi yang diterima di dasarkan dengan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data BPJS Kesehatan 3. Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan 4. Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan 5. Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya 6. Dalam hal sisa dana kapitasi berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
- 57. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dari Dana Kapitasi JKN 57 Jasa Pelayanan Kesehatan Untuk Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Meliputi : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut: a. Jenis tenaga/ pendidikan (tenaga medis, tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga non kesehatan b. Rangkap tugas administratif (Kepala Puskesmas, Bendahara Kapitasi, Kepala TU) c. Penanggungjawab Program d. Masa Kerja Pembagian Jaspel Ditetapkan dengan Mempertimbangkan a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan b. Kehadiran
- 58. Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan dari Dana Kapitasi JKN Belanja Barang Operasional 1. Pelayanan kesehatan dalam gedung 2. Pelayanan kesehatan luar gedung 3. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling 4. Bahan cetak atau alat tulis kantor 5. Administrasi, koordinasi program dan sistem informasi 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 7. Pemeliharaan sarana dan prasarana Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan digunakan untuk : belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐ undangan Mengacu pada Lampiran Permenkes No. 21 Tahun 2016
- 59. PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JKN Tarif Non Kapitasi 1. Pelayanan Ambulance tarif mengacu pada aturan daerah 2. Obat rujuk balik DM, hipertensi, jantung asma dll (harga E Katalog) 3. Pelayanan Penunjang Rujuk Balik a. Pemeriksaan gula darah ( Rp. 10 ribu -‐20 ribu) b. Pemeriksaan HbA1c (Rp. 160 rb -‐200 rb) c. Pemeriksaan microalbuminuria Rp. 120rb, ureum Rp. 30rb, kreatinin Rp. 30rb, kolesterol total Rp. 45rb, LDL Rp. 60rb, HDL Rp. 45rb, trigliserida Rp. 50rb 4. Pemeriksaan IVA Rp. 25rb,-‐Pemeriksaan Papsmear Rp. 125rb, terapi krio Rp. 150rb, GDP/ GDPP Rp 10rb -‐20rb 5. Rawat inap Rp. 120rb -‐200rb 6. ANC paket Rp. 200rb, tidak paket Rp. 50rb per kunjungan 7. Persalinan normal bidan Rp. 700rb, dokter Rp. 800rb 8. Persalinan PONED Rp. 950rb 9. PNC Rp. 25rb perkunjungan 10.Pasca persalinan PKM PONED Rp. 175rb 11.Pra rujukan komplikasi kebidanan Rp. 125rb 12. Pelayanan KB: IUD Rp. 100rb, suntik Rp. 15rb, komplikasi Rp. 125rb, vasektomi Rp 350rb
- 60. BPJS KES PKM BLUD PENGAJUAN KLAIM PKM NON BLUD PENGAJUAN KLAIM BAYAR KLAIM KAS DAERAH (KASDA) YANKESYANKES -‐RKA-‐DPASKPD -‐Perkada ttg Pemanfaatan Dana Non Kapitasi SESUAI RBA-‐DPA BLUD PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JKN
- 62. PERBANDINGAN DATA KBKP LAMA DAN NEW KBKP SEMULA MENJADI PKMyang turun% KBKP ∑ PKM 100% 95% 92,50% 90% 100% 109 107 1 1 0 2 1,83% 95% 351 0 31 294 26 320 91,17% 92,50% 344 0 2 295 47 47 13,66% 90% 29 0 0 0 29 0 0% Jumlah 833 107 34 590 102 369 Row Labels Average of %Average KBKP LAMA KBKP of %NewAverageof Selisih Average Jun-‐192 of KAB. BANDUNG 94,23 92,46 -‐1,77 0,81 KAB. BANDUNG BARAT 95,94 94,53 -‐1,41 0,41 KAB. CIAMIS 96,42 95,41 -‐1,01 0,66 KAB. CIANJUR 93,17 92,22 -‐0,94 2,47 KAB. CIREBON 94,71 93,63 -‐1,08 0,87 KAB. GARUT 93,43 92,39 -‐1,04 0,96 KAB. INDRAMAYU 93,78 92,50 -‐1,28 0,79 KAB. KARAWANG 93,45 92,30 -‐1,15 0,67 KAB. KUNINGAN 93,45 92,03 -‐1,42 1,38 Update data: 23 Oktober 2019 KAB. MAJALENGKA 94,22 92,73 -‐1,48 0,58 Wilayah kerja BPJS Kedeputian Jawa Barat KAB. PANGANDARAN 99,33 99,17 -‐0,17 0,00 Ket : Menggunakan data Penilaian KBKP Bulan Juni 2019 KAB. PURWAKARTA 93,63 92,50 -‐1,13 0,79 Rata2 Rujukan Non Spesialistik di 0,944% KAB. SUBANG 93,13 92,06 -‐1,06 2,17 hanya Kab. Cianjur dan Kab. Subangyang masih diatas 2% KAB. SUKABUMI 92,97 91,98 -‐0,99 1,92 KAB. SUMEDANG 96,50 95,43 -‐1,07 0,27 KAB. TASIKMALAYA 96,19 94,88 -‐1,31 0,75 KOTA BANDUNG 94,25 92,88 -‐1,37 0,42 KOTA BANJAR 93,75 93,00 -‐0,75 0,41 KOTA CIMAHI 96,35 95,19 -‐1,15 0,09 KOTA CIREBON 94,20 93,18 -‐1,02 0,31 KOTA SUKABUMI 93,50 92,17 -‐1,33 1,81 KOTA TASIKMALAYA 98,57 97,62 -‐0,95 0,30 Grand Total 94,45 93,26 -‐1,19 0,94 PERBANDINGAN DATA KBKP LAMA DAN NEW KBKP
- 63. • Meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang harmonis dan selaras untuk dapat mewujudkan produk kebijakan kesehatan yang lebih baik. • Kesehatan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh Jawa Barat. Dengan, • Penguatan Fasilitas Kesehatan (distribusi, sarana prasarana). Dan, • Penguatan SDM (kompetensi, dsb). • Monitoring & Evaluasi dengan dukungan Sistem Informasi yang terintegrasi serta kontrol terhadap perencanaan/anggaran kesehatan dengan menggunakan Helath Account (HA) guna pengambilan keputusan bagi para pemangku kebijakan dalam hal ini Kepala Daerah GOAL “Pembangunan Kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan” Tujuan Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (UU 36 th 2009) Pusat – Daerah – Lintas Sektor – Swasta - Masyarakat
- 64. Penutup 1 • Segera lakukan Pendataan penduduk yang berhak menjadi peserta PBI APBN/APBD 2 • Perubahan data PBI (penghapusan, penggantian dan penambahan) 3 • Mendaftarkan fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum termasuk ke dalam PBI sebagai peserta JKN ke BPJS Kesehatan 4 • Mengalokasikan iuran bagi peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemda 5 • Mendorong integrasi Jamkesda ke dalam JKN bagi yang belum 6 • Memperluas penyediaan faskes dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan (jumlah dan sebarannya) termasuk melibatkan swasta
- 65. TERIMA KASIH BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT