SlideShare a Scribd company logo
1 of 65
Disampaikan Oleh :
dr. Hj. Eti Astuti, MM
Kepala Seksi Yankes Rujukan
Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi
Jawa Barat
Bekasi,
27 Juli 2020
mbiayaan d n Jami an K
sjabar@gmail.com
GARIS BESAR PENYAJIAN
Pendahuluan/mengapa Indonesia mengembangkan JKN
Landasan Hukum
Pemanfatan biaya JKN
Penyelenggaraan JKN dan masalah
Peraturan Terbaru dan KBKP
Penutup
2
Mengapa Indonesia
Mengembangkan JKN?
MISKIN
KAYA
UNIVERSAL
COVERAGE
BAGAIMANA
MENCAPAI :
“UNIVERSAL –
COVERAGE”
Self Care
Primary Care
Tertiary
Secondary
Tertiary Care
Dapatkah kita berubah dari pelayanan kedokteran yang
‘unstructured’ ke ‘structured’
Rujukan -‐
Kewenangan
Dokter Keluarga
Prof DR Farid Anfasa Moeloek dr SpOG
INFRASTRUKTUR
SISTIM
ASURANSI/BIAYA
INFRASTRUKTUR
PELAYANAN
KESEHATAN
INFRASTRUKTUR
ORGANISASI &
REGULASI
how to do it !
7
MENGAPA PERLU
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
JKN memberi manfaat yang komprehensif dengan
premi terjangkau.
JKN menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali
mutu.
Menjamin sustainabilitas
JKN memiliki portabilitas sehingga dapat digunakan di
seluruh wilayah Indonesia.
Oleh sebab itu, untuk melindungi seluruh warga,
kepesertaan JKN bersifat wajib.
Jaminan Kesehatan
Merupakan
Hak Azasi
Setiap negara perlu mencapai
UHC, yang salah satu caranya
melalui mekanisme asuransi
kesehatan sosial untuk
menjamin pembiayaan
kesehatan yang berkelanjutan.
Pancasila
Sila ke 5
JAMINAN KESEHATAN BAGI SEMUA ORANG
MERUPAKAN HAK AZASI MANUSIA
UUD 1945
Pasal 28 H
Setiap orang berhak
atas JAMİNAN
SOSİAL yang
memungkinkan
pengembangan
dirinya secara utuh
sebagai manusia
yang bermartabat.
UU 40 tentang SJSN
Jaminan Kesehatan
diselenggarakan
dengan tujuan agar
peserta memperoleh
manfaat pemeliharaan
kesehatan dan
perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan
dasar kesehatan
Indonesia mengembangkan UHC melalui
mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk
menjamin pembiayaan kesehatan yangyang
berkelanjutUaUn.
2009
• Semua orang
mempunyai HAK
YANG SAMA
dalam
memperoleh
akses atas
sumber daya di
bidang kesehatan
• Setiap orang
mempunyai hak
dalam
memperoleh
pelayanan
kesehatan yang
UU No 24
Tahun 2011
BPJS
menyelenggarak
an SJSN
UUD 1945
Pasal 34 ayat
(2)
UU NO. 40 /2004
Ttg SJSN : Dasar
Pengaturan
Program Jaminan
Kesehatan
UU No. 24/2011 Ttg
BPJS : Dasar Penetapan
BPJS Kesehatan sebagai
Pelaksana Program
Jaminan Kesehatan
PERPRES No. 12 /2013 tentang Jaminan Kesehatan beserta
Perubahannya (PERPRES No. 111 /2013, No. 19/2016 dan
28/2016, Perpres 82 tahun 2018, Perpres 75 tahun 2019) :
Dasar operasional Pelaksanaan Jaminan Kesehatan . Perpres
No. 32/2014 ttg Pengelolaan dan pemanfaatan dana
kapitasi
PP No. 101 / 2012 dan
PP No. 76/2015 ttg
Penerima Bantuan Iuran
(PBI) JaminanKesehatan:
Dasar PenetapanPeserta
PBI  Fakir Misikin dan
Tidak Mampu
(Ps. 17 UU SJSN : Iuran
Program Jaminan Sosial
bagi Fakir Miskin dan
Orang Tidak Mampu
Dibayar oleh Pemerintah
Ps. 19 UU BPJS :
Pemerintah Pusat
Membayar dan
Menyetor Iuran untuk
PBI pada BPJS)
Dasar
Perintah
Konstitusi
Lahirnya
SJSN
Melalui UU
Perat
uran
BPJS
Pasal 34 “Negara
mengembangkan
sistem jaminan sosial
bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan
masyarakat yang
lemah dan tidak
mampu sesuai dengan
martabat
kemanusiaan”
LANDASAN HUKUM
Perat Perat Peratu Peratu
uran uran ran ran
Keme Keme Kemen Keme
nsos nkes dagri nKeu
LATAR BELAKANG
RENSTRA
2015-‐2019
Kegiatan
• Benefit
• Sistem pembiayaan:
asuransi – azas gotong
royong
• Kendali Mutu &Kendali
Biaya
• Sasaran: PBI & Non PBI
Tanda kepesertaan
KIS
D
T
P
K
KELUARGA
SEHAT
PROGRAM INDONESIA SEHAT
Pilar 1
Paradigma Sehat
Kegiatan
• Promotif – preventif
sebagai landasan
pembangunan
kesehatan
• Pemberdayaan
masyarakat
• Keterlibatan lintas
sektor
Pilar 2.
Penguatan Yankes
Kegiatan
• Peningkatan Akses
terutama pd FKTP
• Optimalisasi Sistem
Rujukan
• Peningkatan Mutu
Penerapan pendekatan
continuum of care
Intervensi berbasisresiko
kesehatan (health risk)
Pilar 3.
JKN
PENDEKATAN
KELUARGA
GERMAS
Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
PROGRAM INDONESIA SEHAT
1.Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan
hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya
perilaku hidup sehat sehingga terwujud bangsa yang mandiri, maju dan
sejahtera
2.Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam
meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-‐tingginya
PENDEKATAN
KELUARGA
STANDAR
PELAYANAN
MINIMAL
GERAKAN
MASYARAKAT
HIDUP SEHAT
(GERMAS)
PILAR 1
PARADIGMA
SEHAT
PILAR 2
PENGUATAN
PELAYANAN
KESEHATAN
PILAR 3
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
(JKN)
Arah pembangunan kesehatan nasional saat ini bergerak dari
kuratif ke promotif dan preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
PILAR 2PENGUATAN
YANKES
UNIVERSAL
PROGRAM
• PENINGKATAN AKSES YANKES
TERUTAMA PADA FKTP
• OPTIMALISASI SISTEM RUJUKAN
• PENINGKATAN MUTU DENGAN
PENDEKATAN CONTINUUM OF
CARE DAN INTERVENSI BERBASIS
RESIKO KESEHATAN (HEALTH RISK)
AKSES
PembangunanFasyankes
(Puskesmas, RS)
PeningkatanSarana,
Prasarana dan Alat
Kesehatan
PelayananKesehatan
Bergerak di DTPK
Penguatan SistemRujukan
MUTU
Akreditasi Fasyankes
Standar Pelayanan:
-‐PNPK, PPK, CP
-‐SPO
Pengembangan Pelayanan
Yang Inovasi
Peningkatan Kompetensi
SDM
Standar Kompetensi
Fasyankes
HEALTH
COVERAGE
prosentase penduduk yang
dijamin/ Cakupan
Kepesertaan
Akses terhadap Pelayanan
Kesehatan yang Berkualitas
Seberapa lengkap pelayanan
yang dijamin
KEBIJAKAN PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
CAPAIAN PEMBANGUNAN
(Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-‐2019)
Target yang
Memerlukan
Percepatan 2019
Target yang On-
track
Tercapai pada
Tahun 2019
Target yang Sudah
Tercapai pada
Tahun 2019
1. Tekanan darah tinggi
2. Obesitas
3. Perilaku merokok
4. Cakupan kepesertaan
JKN/KIS
5. Puskesmas dengan 5 jenis
tenaga kesehatan
6. Imunisasi dasar lengkap
7. CPR semua cara
1. Prevalensi TB
2. Eliminasi malaria
3. Akreditasi puskesmas
4. Akreditasi RS
5. RSUD Kab/Kota kelas C
dg 7 dokter spesialis
6. Ketersediaan obat vaksin
di Puskesmas
7. Obat yang memenuhi
syarat
• Kematian ibu
• Kematian bayi
• Stunting pada anak
bawah dua tahun
(baduta)
• Prevalensi HIV
PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN
Potensi permasalahan
masih cukup tinggi
• Target AKI (MDGs) sebesar
102/100.000 kelahiran hidup
• Kematian bayi masih
tinggi
• Kasus Stunting masih
tinggi
• Kasus HIV masih tinggi
Biaya Pelayanan Kesehatan vs
Pendapatan Iuran
15
317,04T 344 T
TOTAL
IURAN
TOTAL BIAYA PELKES
5 TAHUN
CIRRHOSIS
HEPATIS
2% GAGAL GINJAL
12%
HAEMOPHILIA
2%
JANTUNG
52%
KANKER
16%
THALASSAEMIA
2%
STROKE
13%
LEUKAEMIA
1%
7.07%
22.19%
1.07%
69.62%
0.05%
DokterPraktik
Perorangan
Klinik Pratama
Praktik Dokter Gigi
Puskesmas
RS D Pratama
2014 2015 2016 2017 2018
TOTAL BIAYA PELAYANAN KESEHATAN (2014-2018)
Rp.344 T
42 T 57 T 67 T 84 T 94 T
DISTRIBUSI BIAYA
PROPORSI DISTRIBUSI BIAYA PELKES PER
FKTP
Rp.62 T
FKRTL
Rp.282 T
PROPORSI BIAYA PELKES RUJUKAN
Biaya Katastropik Januari s.d Desember 2018 sebesar
Rp 18.466.009.009.533 atau 23,37% dari total biaya rujukan
21.68% 20.80% 19.64% 16.43% 18.04%
78.32% 79.20%
TAH8U0.N36% 83.57% 81.96%
2014 2015 2016
Primer
20182017
Rujukan
16
PEMANFAATAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN SECARA
NASIONAL
PROPORSI BIAYA PER FKTP
UNIVERSAL
HEALTH
COVERAGE
Population
Quality
(Of Health
Services)
Cost
Dimensi Universal health coverage
Who is covered?
Services
(Covered)
Which services are covered?
What is the quality of the services
delivered?
What proportion of costs are
covered?
Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
4 Dimensi UHC:
1. Seberapa besar prosentase penduduk yang dijamin
2. Seberapa lengkap pelayanan yang dijamin
3. Seberapa besar proporsi cost sharing oleh penduduk
4. Mutu : mutu pelayanan kesehatan
Program JKN memiliki
tujuan memberikan
akses kepada
masyarakat Indonesia
khususnya Jawa Barat
terhadap pelayanan
kesehatan tanpa
menemui hambatan
finansial yang berarti.
Disisi lain
program JKN
masih
menghadapi
masalah defisit
keuangan, data
defisit terakhir
Tahun 2018
sebesar 9,1T
Di satu sisi, keberhasilan
program JKN telah
mencakup 37.989.530
jiwa (84,12% dari total
penduduk Jawa Barat
sebesar 45.161.254
jiwa),
Salah satu penyebab defisit
diantaranya :
• Adanya ketidakseimbangan
antara Pendapatan (iuran) dan
Pengeluaran (Pembiayaan
Manfaat)
• Kepatuhan peserta dalam
membayar iuran
• Besaran iuran underpriced
• Besarnya Klaim Rasio
menunjukkan adanya defisit
dalam program JKN dan
diperlukan upaya
rekstrukturisasi JKN
LATAR BELAKANG
Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
CAKUPAN PESERTA
Waktu
(tahun)
100%Pop(11,4M)
Indonesia
UHC
2014-2019
Dalam 4 Tahun = 223.265.993 Peserta*
= 86,6% cakupan
= UHC di 4 propinsi
99%Pop(8,7M)
100%Pop(582,291)
87%Pop
(4,8M)
100%Pop
(126,7M)
97,2%Pop
(50,9M)
85%Pop(80,6M)
Sumber: Population Data CIA World Fact Book (2016), Carrin G & James C (2005)
*data BI update 20 Juli 2019
19
FokusPembiayaanKesehatan
%Anggaran
5%APBN&10%APBDdiluargaji
Biakesperkapitameningkat
(WHO,THE10%ofGDP,OOPmax
18,6%,percapitaperyear$ 1.038
UKM
SistemJaminan Kesehatan
UKP
JKNmenujuUHC
Pemda
Masyarakat
PENGUATAN
INFRASTRUKTUR
DANMANAJEMEN
PISPK
SPM,SDG’S
PROGRAMUKMLAINNYA
GERMAS
1. Fasilitas Kesehatan
2. Alat Kesehatan Pemerintah/
3. SDM Kesehatan
4. Akreditasi
5. Manajemen
6. dll
Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
SUMBER DANA JKN
PEMERINTAH PBI
PNS
TNI  AKTIF
& PNS + ANG
KEL
POLRI 
AKTIF & PNS +
ANG KEL
PENSIUNAN
VETERAN
JPK JAMSOSTEK 
PEKERJA & PEMBERI
KERJA
PEKERJA TDK
MENERIMA UPAH
(MANDIRI)
BPJ
S
KES
IURAN
Biaya
Kesehatan
(90%)
FKTP
(30-‐35%)
FKTL
(55-‐60%)
Biaya
Loading
(10%)
Operasional
Fee (6.25)
Cadangan
(3.75%)
Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
Tantangan Penyelenggaraan JKN
• Penataan Sistem Rujukan
• Penyelesaian standar pelayanan
• Akreditasi Faskes
• Ketersediaan ICU bagi peserta JKN
• Antrian peserta Panjang
• Ketersediaan obat
• Costsharing tidak resmi di faskes
• Pendapatan Iuran lebih kecil daripada
Pengeluaran untuk Pembayaran Manfaat
• Defisit mencapai Rp. 9 T pada tahun 2018
(Audit BPKP)
• Manajemen Klaim belum optimal
• Keterlambatan pembayaran klaim RS
• Pemanfaatan dana kapitasi tidak optimal
• Beban biaya katastrofik
• Telaah utilisasi
• Pencegahan dan Penanganan fraud
• Pertumbuhan peserta dari segmen
pekerja informal dan pekerja
formal belum optimal
• Perbaikan data PBI JKN
• Pemerataan Peserta di FKTP
• Permasalahan distribusi kartu
• Kepatuhan membayar iuran
• Penyediaan fasilitas kesehatan
dalam rangka pemerataan
• Ketersedian Obat dan alkes
• Pemerataan dan kecukupan SDM
Kesehatan
Sustainabilitas Keuangan Kepesertaan
Sisi Supply/ Supply SideManajemen Pelayanan Kesehatan
Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
Inpres 8 Tahun 2017 dan Surat Edaran Gubernur
terkait Optimalisasi Pelaksanaan JKN
tidak berjalan Optimal
Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
Bauran Kebijakan dalam Pengendalian
Defisit Dana Jaminan Sosial
Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
Perpres 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan Pasal 98
Monitoring dan Evaluasi
Program Jaminan Kesehatan Nasional
Untuk kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan
Kesehatan dilakukan monitoring dan evaluasi
Ayat (1)
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dialaksanakan pada aspek:
• Kepesertaan
• Pelayanan Kesehatan
• Iuran
• Pembayaran ke Fasilitas Kesehatan
• Keuangan
• Organisasi dan kelembagaan
• Regulasi
Ayat (2)
Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
UHC 2019??
Kesinambungan Program
Kesehatan masyarakat
terhadap pelayanan
kesehatan yang
berkualitas telah
menjangkau dan
merata di seluruh Ja w a
Barat. Dengan
Penguatan Fasilitas
Kesehatan (distribusi,
sarana prasarana). Dan
Penguatan SDM
(kompetensi, dsb).
PENYELENGGARAAN JKN JABAR
2014 – 2019
Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
PETA JALAN MENUJU CAKUPAN SEMESTA
2019
1. Kesinambungan Operasional
2. 257,5 juta peserta (100%
populasi)
3. Manfaat medis dan non-
medis standar
4. Jumlah fasilitas kesehatan
cukup
5. Peraturan direvisi secara
rutin
6. Indeks kepuasan peserta
85%
7. Indeks kepuasan fasilitas
kesehatan 80%
8. BPJS dikelola secara
terbuka, efisien, dan
akuntabel
2014
1. Mulai Beroperasi
2. 121,6 juta peserta (49%
populasi)
3. Manfaat medis standar dan
manfaat non-medis sesuai
kelas rawat
4. Kontrak fasilitas kesehatan
5. Menyusun aturan teknis
6. Indeks kepuasan peserta
75%
7. Indeks kepuasan fasilitas
kesehatan 65%
8. BPJS Dikelola secara terbuka,
efisien, dan akuntabel
2018
Jumlah Peserta
208,054,199
Indeks Kepuasan
Peserta 79,7%
Indeks Kepuasan
Faskes 75,8%
FKTP : 23.298
FKRTL: 2.455
Cakupan Peserta 223.265.993 (per 20 Juli 2019)
27
Faskes Tingkat Pertama
2.191
Sumber Data BI BPJS Kesehatan per Mei 2019
PERKEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN
Yang Bekerja Sama s.d 31 Mei 2019 di Jabar
Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan
195
Sumber Data BI BPJS Kesehatan per Mei 2019
JumlahFKTP
JumlahFKRTL
PERAN FKTP DI ERA JKN
PRAKTIK MANDIRI Dr/DLP/Drg
Pengutamaan upaya
peningkatan kesehatan,
pencegahan dan
pengendalian penyakit
Tatalaksana penyakit
berbasis kompetensi
(termasuk tatalaksana
kasus Rujuk Balik)
Penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang berperan
sebagai tulang punggung, kontak pertama dan penapis
rujukan sesuai dengan standar pelayanan
GATEKEEPER
FKTP
Dinsos
Disdukcapil
DATA PBI
VERIFIKASI & VALIDASI DATA
DATA
KEPENDUDUKA
N/NIK
BPJS Kesehatan
DATA
TERSEDIA &
BERKUALITAS
Dinkes
Anggaran
/Dana
Rutin Melaksanakan
Rekonsiliasi DATA
Data??
FEEDBACK
Sisa sekitar 15% penduduk Jawa
Barat yg belum terdaftar sebagai
peserta JKN, dicari dari segmen
kepesertaannya. Apakah
masyarakat miskin & tidak
mampu? Pekerja formal/informal
yg belum terdaftar? Ataupun
masyarakat lainnya
Disnaker
PEKERJA
ataupun
PERUSAHAAN yg
belum
mendaftarkan
pekerjanya
Bappeda
Pemadanandata
Basis Data
Terpadu (BDT)
PR bersama terkait
masyarakat/orang terlantar,
tanpa identitas/tanpa NIK
Bapenda
Dukungan
Legislatif
DBHCHT
Pajak Rokok
DANA
TERSEDIA
Dinkes
DPKAD/BKAD
Bappeda
Pemadanandata
Bankeu
Dukungan
Pembiayaan :
1. Pemprov Jabar
(40%)
2. SKTM
3. Pajak Rokok
4. DBHCHT
5. Baznas Provinsi &
Kab/Kota
6. CSR
Anggaran
/Dana??
Jawa Barat UHC
SKEMA PEMBIAYAAN JKN-‐MASKIN
•
* Program Jaminan
Kesehatan Nasional
Premi PBI APBN
* PBI APBD
(Integrasi jamkesda)
40/60
Pembiayaan1
SKTM/JAMKESDA KAB/
Kota . :
Maskin mempunyai
NIK yang be5luPmrogram
tercover JKN
Pembiayaan2
P e m b i a y a a n P
e m e r i n t a h
Provinsi :
SKTM
Pembiayaan 3
(Lain Lain) :
1.Bangub
2. CSR : Baznas dll
PemenuhanTenagadibantuPusat
Pemenuhan
Tenaga
Kesehatan
Tetap/
Permanen
PNS
PPPK
Sementara/
Temporary
Kontrak/Honor
swasta/PMA
Kontrak/Honor
BLU(D)
Pendayagunaan
DokterSpesialis
PenugasanKhusus
Nusantara
SehatTim
NusantaraSehat
Individu
Strategi
Pemenuhan
Tenaga
Kesehatan
diFKTP
Kerangka
Pemenu-
hanSDMK
dalam
Cakupan
Kesehatan
Semesta
KetersediaanSDM GapJumlahdanJenisSDMK: Perencanaan
dan Investasi yangadekuat
DistribusiSDMK GapDistribusi : Insentif untuk meningkatkanRetensi
di daerahtidak diminati,redistribusi
KompetensiSDMK GapKompetensi: pelatihan pre-servis danin-
servis, Binwas, tubel, PPDS,fellowship
KinerjaSDMK GapProduktivitas : Insentif yanglayak,Sistemjenjang
karier, sistemmerit
Aksesmasyarakatterhadap SDMKesehatan
Terbatasnyaaksesmasyarakatterhadap SDM
Kesehatan
Strategi
Pemenuhan
Tenaga
Kesehatan
diFKTP
KOMPETENSI FASKES
Sarana Prasarana AlatKesehatan
Farmasi
Sumber Daya Kesehatan
Sistem Pelayanandan
sistem rujukan
Mutumelalui
akreditasi
KOMPETENSI
PROFESIONAL
KOMPETENSI
MANAJERIAL
KEPEMIMPINAN
KLINIS
KEMAMPUAN
TEKNIS MEDIS
DISTRIBUSI
AKSES DAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN
KOMPETENSI
INTERPROFESIONAL
KEMAMPUAN
TEKNIS PROMOSIDAN
PREVENSI
STANDAR
PELAYANAN
QUALITY & SAFETY
(GOOD CLINICALGOVERNANCE
– GOODCORPORATE
GOVERNANCE
KONDISI YANG DIHARAPKAN
TERBITNYA PERATURAN TERBARU
• Perpres 75 Tahun 2019
• Permenkes No.16 Tahun 2019
• Peraturan B P J S No. 7 Tahun 2019
Pasal 34
iuran PBPU dan BP
Kelas III 42.000
Kelas II 110.000
Kelas I 160.000
Iuran PBI dan penduduk yang
didaftarkan oleh Pemerintah
Daerah yaitu sebesar Rp. 42.000,
dengan Besaran Iuran berlaku
pada tanggal 1 Agustus 2019 yang
selisih dari tarif sebelumnya
dibayarkan oleh Pemerintah Pusat
Perpres 75 Tahun 2019
Defisit Dana Jaminan Sosial
Gangguan Likuiditas
Keuangan RS
Ketersediaan obat-‐obatanterganggu karena
ketidakmampuan RS untuk melakukan pembelian
obat
Tidak terjaganya mutu layanan
kesehatan akibat perawatan sarpras
yang tidak terjaga
Demoralisasi kinerja dan timbulnya
distrust antara tenaga kesehatankepada
manajemen RS
40
I. Perbaikan Sistemik pada bidang kelembagaan, harmonisasi regulasi,
peningkatan mutu pelayanan termasuk pencegahan fraud, penyediaan
sarana termasuk peningkatan mutu tenaga kesehatan, optimalisasi
penerimaan, edukasi publik dan penegakan hukum
II. Penyesuaian Besaran Iuran, dengan pertimbangan Jika usulan iuran
diberlakukan mulai tahun 2020 maka dapat dicapai sustainabilitas dana
JKN hingga akhir tahun 2021, dengan asumsi:
1. Pemerintah telah menyelesaikan akumulasi defisit sampai akhir
tahun 2019
2. Tidak-‐adanya kenaikan tariff INA-‐CBGsdan kapitasi
3.Tidak mengasumsikan upaya efisiensi (penurunan) biaya kesehatan.
Kenaikan tarif pelayanan kesehatan akan meningkatkan biaya kesehatan
dan antisipasinya ada tiga cara yaitu adakan upaya efisiensi biaya
kesehatan, kenaikan iuran atau pelunasan defisit.
UPAYA PENANGANAN DEFISIT
PROGRAM JKN
TETAPKAN IURAN PBI SESUAI
REKOMENDASI DJSN
Tahun Iuran PBI
Rekomendasi
Iuran PBI yang
ditetapkan
Selisih Defisit
DJSN
2014 Rp. 27.000 Rp. 19.000 Rp. 8.000 Sekitar Rp. 3,3 T
2016 Rp. 36.300 Rp. 23.000 Rp. 13.300 Sekitar Rp. 6,3 T
2018 Rp. 42.000 Rp. 23.000 Rp. 19.000 Sekitar Rp. 9,3 T
41
Selisih iuran dapat berdampak pada beban
pembayaran BPJS Kesehatan karena tidak
sesuai dengan biaya kesehatan
IURAN NAIK UNTUK MENJAGA
KEBERLANGSUNGAN PROGRAM JKN
42
Sejak tahun 2014, setiap tahun program JKN selalu mengalami defisit. Sebelum
memperhitungkan intervensi Pemerintah baik dalam bentuk PMN
(Penanaman Modal Negara) maupun bantuan APBN, besaran defisit JKN
masing-‐masing :
RP2,9 triliun (2014), Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun
(2017), dan Rp19,4 triliun (2018).
Dalam rangka mengatasi defisit JKN itu, Pemerintah memberikan bantuan
dalam bentuk PMN sebesar Rp5 triliun (2015) dan Rp6,8 triliun (2016)
serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp32 triliun di
tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp44 triliun pada 2020 dan Rp56
triliun pada 2021.
Dalam rangka menjaga keberlangsungan program JKN,
maka kenaikan iuran itu memang diperlukan. Jangan
sampai program JKN yang manfaatnya telah dirasakan
oleh sebagian besar penduduk Indonesia terganggu
keberlangsungannya.
Bagaimana Kita
Berbagi Peran?
Permenkes No.16 Tahun 2019
• Pembaruan dari regulasi anti fraud
sebelumnya yaitu PMK No. 36/ 2015 tentang
Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
pada Sistem Jaminan Sosial Nasional
• Membahas lebih detil upaya-upaya
pengendalian fraud, mulai dari penerapan
kerangka manajemen resiko fraud hingga
metode pemberian sanksi bagi pelaku
• Alur kerja dan pembagian peran berbagai
pihak dalam membangun sistem pencegahan
kecurangan sudah digambarkan lebih jelas
dalam PMK ini
• Regulasi ini menekankan kerja sama dan
partisipasi berbagai pihak untuk mewujudkan
layanan kesehatan bermutu dengan resiko
fraud yang terkendali
Kecurangan
(Fraud)
dapat
dilakukan
oleh :
Peserta
BPJS Kesehatan
Faskes / PPK
Pemangku kepentingan
lainnya (semua pihak yang
melakukan dan/atau
berkontribusi terjadinya
kecurangan (fraud)
ItjenKemkes
ItjenKemkes
Surat Edaran Bersama
terkait Peraturan BPJS
No. 7 Tahun 2019
Peraturan BPJS Kes
No.7 Tahun 2019
PENYELENGGARAAN
JKN DI FKTP
Metode Pembayaran di FKTP
Puskesmas klinik Dokter Praktik
Perorangan
Kapitasi:
1. Administrasi
2. Promotif, preventif
3. Konsultasi, Pemeriksaan dan Pengobatan
4. Tindakan Non spesialistik
5. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai
6. Pemeriksaan Lab/ diagnostic di FKTP
Non Kapitasi:
1. Ambulans
2. Program Rujuk Balik
3. Skrining Kesehatan
4. Rawat Inap di FKTP
5. Persalinan
6. ANC, PNC, KB
KEBIJAKAN TARIF FKTP DALAM JKN
1
Puskesmas
Ketersediaan SDM Dokter Dokter Gigi Besaran Kapitasi
-‐ -‐ 3,000
-‐ 1 3,500
1 -‐ 4,500
1 1 5,000
=2 -‐ 5,500
=2 1 6,000
2
Klinik
1 -‐ 8,000
=2 -‐ 9,000
=2 1 10,000
3Dokter Praktek Mandiri 8,000
4Dokter Gigi 2,000
5RS Kelas D Pratama 10,000
6
FKTP daerah Terpencil &
kepulauan
dengan dokter 10,000
7
Tanpa Dokter
(Bidan/Perawat)
8,000
Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan JKN, Pasal 4 :
Besaran tarif kapitasi yang diterima oleh FKTP (Norma Kapitasi) ditentukan berdasarkan seleksi dan
kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, kabupaten/kota, dan/atau
Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mempertimbangkan kriteria sumber daya manusia,
kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.
Norma Kapitasi
KAPITASI BERBASIS KOMITMEN
PELAYANAN
Definisi
•penyesuaian besaran tarif kapitasi berdasarkan hasil penilaian pencapaian indikator pelayanan kesehatan
perseorangan yang disepakati berupa komitmen pelayanan FKTP
Tujuan
•Meningkatkan kinerja dan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN di FKTP
Indikator Penilaian
•Indikator Utama:
•Angka Kontak
•Rasio Rujukan rawat Jalan Non Spesialistik
•Rasio Peserta Prolanis yang rutin berkunjung ke FKTP
•Indikator Tambahan : Rasio Kunjungan Rumah (RKR) untuk Puskesmas
Dasar Hukum Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Kapitasi JKN
PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN DANA
KAPITASI JKN DI FKTP
MILIK PEMDA
NON BLUD
Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik
Pemerintah Daerah
Permenkes 21/2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk
Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemda
SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP
Milik Pemerintah Daerah
Pemanfaatan Dana Kapitasi bagi FKTP yang sudah BLUD mengacu sepenuhnya pada ketentuan BLUD
Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN
Dana Kapitasi digunakan seluruhnya untuk:
Jasa pelayanan kesehatan (Jaspel) meliputi
Jaspel perorangan yang dilakukan oleh
tenaga kesehatan dan tenaga non
kesehatan
Duk ung an Ope rasional pe lay anan
kesehatan, meliputi biaya Obat, alat
kesehatan, bahan medis habis pakai dan
biaya operasional pelayanan kesehatan
lainnya
JASPEL DI FKTP DI
TETAPKAN OLEH PEMDA
SEKURANG KURANGNYA
60% dari Total Kapitasi yg
diterima dan Sisanya
untuk Operasional
Pelayanan Kes Lainnya
KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PROPORSI
JASPEL DAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN
KESEHATAN DIATUR DENGAN PERMENKES No. 21/
2016
Penetapan dengan mempertimbangkan:
a. Tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah;
b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang
upaya kesehatan perorangan; dan
c. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
Pengelolaan Dana Kapitasi JKN
No Ketentuan Pengelolaan Dana Kapitasi
1. BPJS Kesehatan membayar dana kapitasi kepada Bendahara Dana Kapitasi
JKN Puskesmas
2. Besaran Kapitasi yang diterima di dasarkan dengan jumlah peserta yang
terdaftar di FKTP sesuai data BPJS Kesehatan
3. Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana
kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan
4. Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening
Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan
5. Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada
tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun
anggaran berikutnya
6. Dalam hal sisa dana kapitasi berasal dari dana dukungan biaya operasional
pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk
dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan
dari Dana Kapitasi JKN
57
Jasa Pelayanan Kesehatan Untuk Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan yang Memberikan
Pelayanan
Meliputi :
Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan
Pegawai Tidak Tetap
Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut:
a. Jenis tenaga/ pendidikan (tenaga medis, tenaga apoteker, tenaga profesi
keperawatan (Ners), tenaga non kesehatan
b. Rangkap tugas administratif (Kepala Puskesmas, Bendahara Kapitasi, Kepala
TU)
c. Penanggungjawab Program
d. Masa Kerja
Pembagian Jaspel Ditetapkan dengan Mempertimbangkan
a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan
b. Kehadiran
Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan dari
Dana Kapitasi JKN
Belanja Barang Operasional
1. Pelayanan kesehatan dalam gedung
2. Pelayanan kesehatan luar gedung
3. Operasional dan pemeliharaan
kendaraan puskesmas keliling
4. Bahan cetak atau alat tulis kantor
5. Administrasi, koordinasi program dan
sistem informasi
6. Peningkatan kapasitas sumber daya
manusia kesehatan
7. Pemeliharaan sarana dan prasarana
Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan digunakan untuk :
belanja modal untuk sarana
dan prasarana yang
pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan
peraturan perundang-‐
undangan
Mengacu pada Lampiran
Permenkes No. 21 Tahun
2016
PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JKN
Tarif Non Kapitasi
1. Pelayanan Ambulance  tarif mengacu pada aturan daerah
2. Obat rujuk balik  DM, hipertensi, jantung asma dll (harga E Katalog)
3. Pelayanan Penunjang Rujuk Balik
a. Pemeriksaan gula darah ( Rp. 10 ribu -‐20 ribu)
b. Pemeriksaan HbA1c (Rp. 160 rb -‐200 rb)
c. Pemeriksaan microalbuminuria Rp. 120rb, ureum Rp. 30rb, kreatinin Rp. 30rb,
kolesterol total Rp. 45rb, LDL Rp. 60rb, HDL Rp. 45rb, trigliserida Rp. 50rb
4. Pemeriksaan IVA Rp. 25rb,-‐Pemeriksaan Papsmear Rp. 125rb, terapi krio Rp. 150rb, GDP/
GDPP Rp 10rb -‐20rb
5. Rawat inap Rp. 120rb -‐200rb
6. ANC paket Rp. 200rb, tidak paket Rp. 50rb per kunjungan
7. Persalinan normal bidan Rp. 700rb, dokter Rp. 800rb
8. Persalinan PONED Rp. 950rb
9. PNC Rp. 25rb perkunjungan
10.Pasca persalinan PKM PONED Rp. 175rb
11.Pra rujukan komplikasi kebidanan Rp. 125rb
12. Pelayanan KB: IUD Rp. 100rb, suntik Rp. 15rb, komplikasi Rp. 125rb, vasektomi Rp 350rb
BPJS KES
PKM BLUD
PENGAJUAN
KLAIM
PKM NON
BLUD
PENGAJUAN
KLAIM
BAYAR
KLAIM
KAS
DAERAH
(KASDA)
YANKESYANKES
-‐RKA-‐DPASKPD
-‐Perkada ttg
Pemanfaatan
Dana Non
Kapitasi
SESUAI
RBA-‐DPA
BLUD
PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JKN
PERBANDINGAN DATA KBKP LAMA DAN NEW KBKP
SEMULA MENJADI PKMyang
turun% KBKP ∑ PKM 100% 95% 92,50% 90%
100% 109 107 1 1 0 2 1,83%
95% 351 0 31 294 26 320 91,17%
92,50% 344 0 2 295 47 47 13,66%
90% 29 0 0 0 29 0 0%
Jumlah 833 107 34 590 102 369
Row Labels
Average of %Average
KBKP LAMA KBKP
of %NewAverageof
Selisih
Average
Jun-‐192
of
KAB. BANDUNG 94,23 92,46 -‐1,77 0,81
KAB. BANDUNG BARAT 95,94 94,53 -‐1,41 0,41
KAB. CIAMIS 96,42 95,41 -‐1,01 0,66
KAB. CIANJUR 93,17 92,22 -‐0,94 2,47
KAB. CIREBON 94,71 93,63 -‐1,08 0,87
KAB. GARUT 93,43 92,39 -‐1,04 0,96
KAB. INDRAMAYU 93,78 92,50 -‐1,28 0,79
KAB. KARAWANG 93,45 92,30 -‐1,15 0,67
KAB. KUNINGAN 93,45 92,03 -‐1,42 1,38
Update data: 23
Oktober 2019
KAB. MAJALENGKA 94,22 92,73 -‐1,48 0,58
Wilayah kerja BPJS Kedeputian
Jawa Barat
KAB. PANGANDARAN 99,33 99,17 -‐0,17 0,00
Ket : Menggunakan data Penilaian KBKP Bulan
Juni 2019
KAB. PURWAKARTA 93,63 92,50 -‐1,13 0,79
Rata2 Rujukan Non Spesialistik
di 0,944%
KAB. SUBANG 93,13 92,06 -‐1,06 2,17
hanya Kab. Cianjur dan Kab. Subangyang masih
diatas 2%
KAB. SUKABUMI 92,97 91,98 -‐0,99 1,92
KAB. SUMEDANG 96,50 95,43 -‐1,07 0,27
KAB. TASIKMALAYA 96,19 94,88 -‐1,31 0,75
KOTA BANDUNG 94,25 92,88 -‐1,37 0,42
KOTA BANJAR 93,75 93,00 -‐0,75 0,41
KOTA CIMAHI 96,35 95,19 -‐1,15 0,09
KOTA CIREBON 94,20 93,18 -‐1,02 0,31
KOTA SUKABUMI 93,50 92,17 -‐1,33 1,81
KOTA TASIKMALAYA 98,57 97,62 -‐0,95 0,30
Grand Total 94,45 93,26 -‐1,19 0,94
PERBANDINGAN DATA KBKP LAMA DAN NEW KBKP
• Meningkatkan koordinasi lintas sektoral
yang harmonis dan selaras untuk dapat
mewujudkan produk kebijakan kesehatan
yang lebih baik.
• Kesehatan masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan yang berkualitas
telah menjangkau dan merata di seluruh
Jawa Barat. Dengan,
• Penguatan Fasilitas Kesehatan (distribusi,
sarana prasarana). Dan,
• Penguatan SDM (kompetensi, dsb).
• Monitoring & Evaluasi dengan dukungan
Sistem Informasi yang terintegrasi serta
kontrol terhadap perencanaan/anggaran
kesehatan dengan menggunakan Helath
Account (HA) guna pengambilan
keputusan bagi para pemangku kebijakan
dalam hal ini Kepala Daerah
GOAL “Pembangunan Kesehatan adalah upaya
yang dilaksanakan oleh semua komponen
bangsa dalam rangka mencapai tujuan
kesehatan”
Tujuan
Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi
pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekonomis
(UU 36 th 2009)
Pusat – Daerah – Lintas Sektor
– Swasta - Masyarakat
Penutup
1
• Segera lakukan Pendataan penduduk yang berhak menjadi peserta PBI APBN/APBD
2
• Perubahan data PBI (penghapusan, penggantian dan penambahan)
3
• Mendaftarkan fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum termasuk ke dalam PBI sebagai
peserta JKN ke BPJS Kesehatan
4
• Mengalokasikan iuran bagi peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemda
5
• Mendorong integrasi Jamkesda ke dalam JKN bagi yang belum
6
• Memperluas penyediaan faskes dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan (jumlah dan
sebarannya) termasuk melibatkan swasta
TERIMA KASIH
BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT

More Related Content

What's hot

Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Ulfah Hanum
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanMuh Saleh
 
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsidenindahwaodeindawd
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
 
Panduan penandaan-lokasi-operasi-dan-surgery-safety-checklist
Panduan penandaan-lokasi-operasi-dan-surgery-safety-checklistPanduan penandaan-lokasi-operasi-dan-surgery-safety-checklist
Panduan penandaan-lokasi-operasi-dan-surgery-safety-checklistRizky Ferdiansyah
 
2 SK INDIKATOR MUTU PPI.docx
2 SK INDIKATOR MUTU PPI.docx2 SK INDIKATOR MUTU PPI.docx
2 SK INDIKATOR MUTU PPI.docxSANTOSA15
 
Surveilans pengendalian dan pencegahan infeksi di puskesmas
Surveilans pengendalian dan pencegahan infeksi di puskesmasSurveilans pengendalian dan pencegahan infeksi di puskesmas
Surveilans pengendalian dan pencegahan infeksi di puskesmasI Putu Cahya Legawa
 
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Adelina Hutauruk
 
Identifikasi hitung-kepadatan-nyamuk
Identifikasi hitung-kepadatan-nyamukIdentifikasi hitung-kepadatan-nyamuk
Identifikasi hitung-kepadatan-nyamukSiti Aisyah
 
Hasil audit internal
Hasil audit internalHasil audit internal
Hasil audit internalAndri306845
 
Analisa kebutuhan tenaga keperawatan di rumah sakit
Analisa kebutuhan tenaga keperawatan di rumah sakitAnalisa kebutuhan tenaga keperawatan di rumah sakit
Analisa kebutuhan tenaga keperawatan di rumah sakitRahayoe Ningtyas
 
Power Point Demam Berdarah Dengue (DBD)
Power Point Demam Berdarah Dengue (DBD)Power Point Demam Berdarah Dengue (DBD)
Power Point Demam Berdarah Dengue (DBD)Encepal Cere
 
5.5.2.a Data supervisi atau hasil audit Program PPI.docx
5.5.2.a Data supervisi atau hasil audit Program PPI.docx5.5.2.a Data supervisi atau hasil audit Program PPI.docx
5.5.2.a Data supervisi atau hasil audit Program PPI.docxCristy665562
 
Langkah langkah investigasi klb wabah
Langkah langkah investigasi klb wabahLangkah langkah investigasi klb wabah
Langkah langkah investigasi klb wabahrickygunawan84
 
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan PasienKomunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan PasienIqumMarpaung
 

What's hot (20)

PIS-PK
PIS-PKPIS-PK
PIS-PK
 
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2017 tentang Uji kompetensi Tenaga K...
 
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang KesehatanPermenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
Permenkes No. 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Biidang Kesehatan
 
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
8.1.8 ep 3 sop pelaporan indsiden
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
 
Panduan penandaan-lokasi-operasi-dan-surgery-safety-checklist
Panduan penandaan-lokasi-operasi-dan-surgery-safety-checklistPanduan penandaan-lokasi-operasi-dan-surgery-safety-checklist
Panduan penandaan-lokasi-operasi-dan-surgery-safety-checklist
 
2 SK INDIKATOR MUTU PPI.docx
2 SK INDIKATOR MUTU PPI.docx2 SK INDIKATOR MUTU PPI.docx
2 SK INDIKATOR MUTU PPI.docx
 
Surveilans pengendalian dan pencegahan infeksi di puskesmas
Surveilans pengendalian dan pencegahan infeksi di puskesmasSurveilans pengendalian dan pencegahan infeksi di puskesmas
Surveilans pengendalian dan pencegahan infeksi di puskesmas
 
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...Permenkes no. 27 tahun 2017  ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
Permenkes no. 27 tahun 2017 ttg Pedoman Ppencegahan dan Pengendalian Infeksi...
 
Identifikasi hitung-kepadatan-nyamuk
Identifikasi hitung-kepadatan-nyamukIdentifikasi hitung-kepadatan-nyamuk
Identifikasi hitung-kepadatan-nyamuk
 
Hasil audit internal
Hasil audit internalHasil audit internal
Hasil audit internal
 
Analisa kebutuhan tenaga keperawatan di rumah sakit
Analisa kebutuhan tenaga keperawatan di rumah sakitAnalisa kebutuhan tenaga keperawatan di rumah sakit
Analisa kebutuhan tenaga keperawatan di rumah sakit
 
Bab 5 mutu
Bab 5 mutuBab 5 mutu
Bab 5 mutu
 
Sop rs
Sop rsSop rs
Sop rs
 
Power Point Demam Berdarah Dengue (DBD)
Power Point Demam Berdarah Dengue (DBD)Power Point Demam Berdarah Dengue (DBD)
Power Point Demam Berdarah Dengue (DBD)
 
Indikator areaklinis
Indikator areaklinisIndikator areaklinis
Indikator areaklinis
 
MATERI PENYULUHAN DEMAM BERDARAH
MATERI PENYULUHAN DEMAM BERDARAHMATERI PENYULUHAN DEMAM BERDARAH
MATERI PENYULUHAN DEMAM BERDARAH
 
5.5.2.a Data supervisi atau hasil audit Program PPI.docx
5.5.2.a Data supervisi atau hasil audit Program PPI.docx5.5.2.a Data supervisi atau hasil audit Program PPI.docx
5.5.2.a Data supervisi atau hasil audit Program PPI.docx
 
Langkah langkah investigasi klb wabah
Langkah langkah investigasi klb wabahLangkah langkah investigasi klb wabah
Langkah langkah investigasi klb wabah
 
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan PasienKomunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
Komunikasi efektif Sasaran Keselamatan Pasien
 

Similar to Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)

Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCStrategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCditjenyankes
 
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptxPeran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptxbimaachmad1
 
V13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdf
V13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdfV13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdf
V13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdfTemy3
 
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01Ihm Sheva Hambuako
 
pemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan Puskesmas Baru.pptx
pemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan  Puskesmas Baru.pptxpemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan  Puskesmas Baru.pptx
pemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan Puskesmas Baru.pptxSYAHRUDINSYAHRUDIN9
 
PAPARAN-MD-SOSIALISASI TRANSFORMASI KESEHATAN-REV5.pdf
PAPARAN-MD-SOSIALISASI TRANSFORMASI KESEHATAN-REV5.pdfPAPARAN-MD-SOSIALISASI TRANSFORMASI KESEHATAN-REV5.pdf
PAPARAN-MD-SOSIALISASI TRANSFORMASI KESEHATAN-REV5.pdfYahyaHasan6
 
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.pptDrHariyono
 
Presentation1 proposal
Presentation1 proposalPresentation1 proposal
Presentation1 proposalMerlyn Rumthe
 
Askes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanAskes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanMuh Saleh
 
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
 
MateriRegulasi.pdf
MateriRegulasi.pdfMateriRegulasi.pdf
MateriRegulasi.pdfyosefkomar
 
Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Kemenkes.pdf
Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Kemenkes.pdfPedoman Pelayanan Kontrasepsi Kemenkes.pdf
Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Kemenkes.pdfBanusMadur
 
Transformasi layanan Primer dan SDM Kesehatan
Transformasi layanan Primer dan SDM KesehatanTransformasi layanan Primer dan SDM Kesehatan
Transformasi layanan Primer dan SDM Kesehatanumbtv
 
Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1DR Irene
 
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...ApriyandiIyan1
 
Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalJaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalMuh Saleh
 
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptx
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptxPosyandu bagian dari ILP_Jateng.pptx
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptxHanggaraKiran
 

Similar to Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang) (20)

Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHCStrategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
Strategi Kementerian Kesehatan dalam Menghadapi UHC
 
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptxPeran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
 
PPT yeww.pptx
PPT yeww.pptxPPT yeww.pptx
PPT yeww.pptx
 
MDGs
MDGsMDGs
MDGs
 
V13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdf
V13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdfV13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdf
V13 Penguatan Perencanaan Pembangunan Kesehatan.pdf
 
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
Persiapan pt-askes-dalam-masa-transformasi-ke-bpjs-1-121119003450-phpapp01
 
pemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan Puskesmas Baru.pptx
pemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan  Puskesmas Baru.pptxpemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan  Puskesmas Baru.pptx
pemaparan tentang pelaksanaan Kebijakan Puskesmas Baru.pptx
 
PAPARAN-MD-SOSIALISASI TRANSFORMASI KESEHATAN-REV5.pdf
PAPARAN-MD-SOSIALISASI TRANSFORMASI KESEHATAN-REV5.pdfPAPARAN-MD-SOSIALISASI TRANSFORMASI KESEHATAN-REV5.pdf
PAPARAN-MD-SOSIALISASI TRANSFORMASI KESEHATAN-REV5.pdf
 
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
 
Presentation1 proposal
Presentation1 proposalPresentation1 proposal
Presentation1 proposal
 
Askes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanAskes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS Kesehatan
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
 
MateriRegulasi.pdf
MateriRegulasi.pdfMateriRegulasi.pdf
MateriRegulasi.pdf
 
Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Kemenkes.pdf
Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Kemenkes.pdfPedoman Pelayanan Kontrasepsi Kemenkes.pdf
Pedoman Pelayanan Kontrasepsi Kemenkes.pdf
 
Transformasi layanan Primer dan SDM Kesehatan
Transformasi layanan Primer dan SDM KesehatanTransformasi layanan Primer dan SDM Kesehatan
Transformasi layanan Primer dan SDM Kesehatan
 
Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1Buku saku-bok-edit-15-feb1
Buku saku-bok-edit-15-feb1
 
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
PPT Asistensi Penganggaran dan Pelaporan SPM Kesehatan_Kemendagri_18 Juli 202...
 
Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalJaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan Nasional
 
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptx
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptxPosyandu bagian dari ILP_Jateng.pptx
Posyandu bagian dari ILP_Jateng.pptx
 

More from Tini Wartini

Penugasan ukp 12012021 (1)
Penugasan ukp 12012021 (1)Penugasan ukp 12012021 (1)
Penugasan ukp 12012021 (1)Tini Wartini
 
Overview tugsus (suherman) 2021
Overview tugsus (suherman) 2021Overview tugsus (suherman) 2021
Overview tugsus (suherman) 2021Tini Wartini
 
Edit pembekalan nsi 11 januari 2021 (1)
Edit pembekalan nsi 11 januari 2021 (1)Edit pembekalan nsi 11 januari 2021 (1)
Edit pembekalan nsi 11 januari 2021 (1)Tini Wartini
 
Kesiapsiagaan Bencana dan Kebakaran
Kesiapsiagaan Bencana dan KebakaranKesiapsiagaan Bencana dan Kebakaran
Kesiapsiagaan Bencana dan KebakaranTini Wartini
 
Kesja Pencegahan dan Pengendalian Fasyankes
Kesja Pencegahan dan Pengendalian Fasyankes Kesja Pencegahan dan Pengendalian Fasyankes
Kesja Pencegahan dan Pengendalian Fasyankes Tini Wartini
 
Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3)
Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3)Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3)
Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3)Tini Wartini
 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Fasyankes
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Fasyankes  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Fasyankes
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Fasyankes Tini Wartini
 
Manajemen Risiko Fasyankes 2020
Manajemen Risiko Fasyankes 2020Manajemen Risiko Fasyankes 2020
Manajemen Risiko Fasyankes 2020Tini Wartini
 
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Fasyankes
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) FasyankesKebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Fasyankes
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) FasyankesTini Wartini
 
Kerjasama jejaring kerja PIHK
Kerjasama jejaring kerja PIHKKerjasama jejaring kerja PIHK
Kerjasama jejaring kerja PIHKTini Wartini
 
Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Khusus
Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji KhususPembinaan Kesehatan Jemaah Haji Khusus
Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji KhususTini Wartini
 
Pelayanan Kesehatan Haji
Pelayanan Kesehatan HajiPelayanan Kesehatan Haji
Pelayanan Kesehatan HajiTini Wartini
 
Perlindungan Kesehatan Jemaah Haji
Perlindungan Kesehatan Jemaah HajiPerlindungan Kesehatan Jemaah Haji
Perlindungan Kesehatan Jemaah HajiTini Wartini
 
Pemanfaatan dana jkn di puskesmas (paparan tgl 24 sept 2020)
Pemanfaatan dana jkn di puskesmas (paparan tgl 24 sept 2020)Pemanfaatan dana jkn di puskesmas (paparan tgl 24 sept 2020)
Pemanfaatan dana jkn di puskesmas (paparan tgl 24 sept 2020)Tini Wartini
 
Pelayanan puskesmas dalam masa pandemi covid 19 (pemulasaran jenazah)
Pelayanan puskesmas dalam masa pandemi covid  19  (pemulasaran jenazah)Pelayanan puskesmas dalam masa pandemi covid  19  (pemulasaran jenazah)
Pelayanan puskesmas dalam masa pandemi covid 19 (pemulasaran jenazah)Tini Wartini
 
Penugasan yanpusk 2020
Penugasan yanpusk 2020Penugasan yanpusk 2020
Penugasan yanpusk 2020Tini Wartini
 
Rencana Tindak Lanjut NSI
Rencana Tindak Lanjut NSIRencana Tindak Lanjut NSI
Rencana Tindak Lanjut NSITini Wartini
 
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Pencegahan dan Pengendalian InfeksiPencegahan dan Pengendalian Infeksi
Pencegahan dan Pengendalian InfeksiTini Wartini
 

More from Tini Wartini (20)

Penugasan ukp 12012021 (1)
Penugasan ukp 12012021 (1)Penugasan ukp 12012021 (1)
Penugasan ukp 12012021 (1)
 
Overview tugsus (suherman) 2021
Overview tugsus (suherman) 2021Overview tugsus (suherman) 2021
Overview tugsus (suherman) 2021
 
Edit pembekalan nsi 11 januari 2021 (1)
Edit pembekalan nsi 11 januari 2021 (1)Edit pembekalan nsi 11 januari 2021 (1)
Edit pembekalan nsi 11 januari 2021 (1)
 
Remote Area
Remote AreaRemote Area
Remote Area
 
Kesiapsiagaan Bencana dan Kebakaran
Kesiapsiagaan Bencana dan KebakaranKesiapsiagaan Bencana dan Kebakaran
Kesiapsiagaan Bencana dan Kebakaran
 
Kesja Pencegahan dan Pengendalian Fasyankes
Kesja Pencegahan dan Pengendalian Fasyankes Kesja Pencegahan dan Pengendalian Fasyankes
Kesja Pencegahan dan Pengendalian Fasyankes
 
Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3)
Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3)Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3)
Pengelolaan Bahan Berbahaya & Beracun (B3)
 
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Fasyankes
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Fasyankes  Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Fasyankes
Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Di Fasyankes
 
Manajemen Risiko Fasyankes 2020
Manajemen Risiko Fasyankes 2020Manajemen Risiko Fasyankes 2020
Manajemen Risiko Fasyankes 2020
 
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Fasyankes
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) FasyankesKebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Fasyankes
Kebijakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Fasyankes
 
Kerjasama jejaring kerja PIHK
Kerjasama jejaring kerja PIHKKerjasama jejaring kerja PIHK
Kerjasama jejaring kerja PIHK
 
Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Khusus
Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji KhususPembinaan Kesehatan Jemaah Haji Khusus
Pembinaan Kesehatan Jemaah Haji Khusus
 
Pelayanan Kesehatan Haji
Pelayanan Kesehatan HajiPelayanan Kesehatan Haji
Pelayanan Kesehatan Haji
 
Perlindungan Kesehatan Jemaah Haji
Perlindungan Kesehatan Jemaah HajiPerlindungan Kesehatan Jemaah Haji
Perlindungan Kesehatan Jemaah Haji
 
Pemanfaatan dana jkn di puskesmas (paparan tgl 24 sept 2020)
Pemanfaatan dana jkn di puskesmas (paparan tgl 24 sept 2020)Pemanfaatan dana jkn di puskesmas (paparan tgl 24 sept 2020)
Pemanfaatan dana jkn di puskesmas (paparan tgl 24 sept 2020)
 
Pelayanan puskesmas dalam masa pandemi covid 19 (pemulasaran jenazah)
Pelayanan puskesmas dalam masa pandemi covid  19  (pemulasaran jenazah)Pelayanan puskesmas dalam masa pandemi covid  19  (pemulasaran jenazah)
Pelayanan puskesmas dalam masa pandemi covid 19 (pemulasaran jenazah)
 
Penugasan yanpusk 2020
Penugasan yanpusk 2020Penugasan yanpusk 2020
Penugasan yanpusk 2020
 
Rencana Tindak Lanjut NSI
Rencana Tindak Lanjut NSIRencana Tindak Lanjut NSI
Rencana Tindak Lanjut NSI
 
Promkes
PromkesPromkes
Promkes
 
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
Pencegahan dan Pengendalian InfeksiPencegahan dan Pengendalian Infeksi
Pencegahan dan Pengendalian Infeksi
 

Recently uploaded

PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxMaskuratulMunawaroh
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...Kanaidi ken
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxriscacriswanda
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxDedeRosza
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAppgauliananda03
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...Kanaidi ken
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKgamelamalaal
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"baimmuhammad71
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanAyuApriliyanti6
 
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024panyuwakezia
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxwawan479953
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaAndreRangga1
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaharnosuharno5
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxnursariheldaseptiana
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxsalmnor
 

Recently uploaded (20)

PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptxPPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
PPT SOSIALISASI PENGELOLAAN KINERJA GURU DAN KS 2024.pptx
 
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
RENCANA & Link2 Materi Pelatihan_ "Teknik Perhitungan TKDN, BMP, Preferensi H...
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptxPPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
PPT MODUL 6 DAN 7 PDGK4105 KELOMPOK.pptx
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptxOPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
OPTIMALISASI KOMUNITAS BELAJAR DI SEKOLAH.pptx
 
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKAKELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
KELAS 10 PERUBAHAN LINGKUNGAN SMA KURIKULUM MERDEKA
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
PELAKSANAAN + Link2 Materi BimTek _PTK 007 Rev-5 Thn 2023 (PENGADAAN) & Perhi...
 
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMKAksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
Aksi Nyata Disiplin Positif Keyakinan Kelas untuk SMK
 
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
power point bahasa indonesia "Karya Ilmiah"
 
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan BerkelanjutanTopik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
Topik 4_Eksplorasi Konsep LK Kelompok_Pendidikan Berkelanjutan
 
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024Latihan Soal untuk  US dan Tryout SMP 2024
Latihan Soal untuk US dan Tryout SMP 2024
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptxDEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
DEMONSTRASI KONTEKSTUAL MODUL 1.3 CGP 10.pptx
 
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, FigmaPengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
Pengenalan Figma, Figma Indtroduction, Figma
 
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusiaKonseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
Konseptual Model Keperawatan Jiwa pada manusia
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptxAKSI NYATA  Numerasi  Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
AKSI NYATA Numerasi Meningkatkan Kompetensi Murid_compressed (1) (1).pptx
 
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptxMemperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
Memperkasakan Dialog Prestasi Sekolah.pptx
 

Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)

  • 1. Disampaikan Oleh : dr. Hj. Eti Astuti, MM Kepala Seksi Yankes Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat Bekasi, 27 Juli 2020 mbiayaan d n Jami an K sjabar@gmail.com
  • 2. GARIS BESAR PENYAJIAN Pendahuluan/mengapa Indonesia mengembangkan JKN Landasan Hukum Pemanfatan biaya JKN Penyelenggaraan JKN dan masalah Peraturan Terbaru dan KBKP Penutup 2
  • 5. Self Care Primary Care Tertiary Secondary Tertiary Care Dapatkah kita berubah dari pelayanan kedokteran yang ‘unstructured’ ke ‘structured’ Rujukan -‐ Kewenangan Dokter Keluarga Prof DR Farid Anfasa Moeloek dr SpOG
  • 7. 7 MENGAPA PERLU JAMINAN KESEHATAN NASIONAL JKN memberi manfaat yang komprehensif dengan premi terjangkau. JKN menerapkan prinsip kendali biaya dan kendali mutu. Menjamin sustainabilitas JKN memiliki portabilitas sehingga dapat digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, untuk melindungi seluruh warga, kepesertaan JKN bersifat wajib.
  • 8. Jaminan Kesehatan Merupakan Hak Azasi Setiap negara perlu mencapai UHC, yang salah satu caranya melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan. Pancasila Sila ke 5
  • 9. JAMINAN KESEHATAN BAGI SEMUA ORANG MERUPAKAN HAK AZASI MANUSIA UUD 1945 Pasal 28 H Setiap orang berhak atas JAMİNAN SOSİAL yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. UU 40 tentang SJSN Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan Indonesia mengembangkan UHC melalui mekanisme asuransi kesehatan sosial untuk menjamin pembiayaan kesehatan yangyang berkelanjutUaUn. 2009 • Semua orang mempunyai HAK YANG SAMA dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan • Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang UU No 24 Tahun 2011 BPJS menyelenggarak an SJSN
  • 10. UUD 1945 Pasal 34 ayat (2) UU NO. 40 /2004 Ttg SJSN : Dasar Pengaturan Program Jaminan Kesehatan UU No. 24/2011 Ttg BPJS : Dasar Penetapan BPJS Kesehatan sebagai Pelaksana Program Jaminan Kesehatan PERPRES No. 12 /2013 tentang Jaminan Kesehatan beserta Perubahannya (PERPRES No. 111 /2013, No. 19/2016 dan 28/2016, Perpres 82 tahun 2018, Perpres 75 tahun 2019) : Dasar operasional Pelaksanaan Jaminan Kesehatan . Perpres No. 32/2014 ttg Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi PP No. 101 / 2012 dan PP No. 76/2015 ttg Penerima Bantuan Iuran (PBI) JaminanKesehatan: Dasar PenetapanPeserta PBI  Fakir Misikin dan Tidak Mampu (Ps. 17 UU SJSN : Iuran Program Jaminan Sosial bagi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Dibayar oleh Pemerintah Ps. 19 UU BPJS : Pemerintah Pusat Membayar dan Menyetor Iuran untuk PBI pada BPJS) Dasar Perintah Konstitusi Lahirnya SJSN Melalui UU Perat uran BPJS Pasal 34 “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” LANDASAN HUKUM Perat Perat Peratu Peratu uran uran ran ran Keme Keme Kemen Keme nsos nkes dagri nKeu
  • 11. LATAR BELAKANG RENSTRA 2015-‐2019 Kegiatan • Benefit • Sistem pembiayaan: asuransi – azas gotong royong • Kendali Mutu &Kendali Biaya • Sasaran: PBI & Non PBI Tanda kepesertaan KIS D T P K KELUARGA SEHAT PROGRAM INDONESIA SEHAT Pilar 1 Paradigma Sehat Kegiatan • Promotif – preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan • Pemberdayaan masyarakat • Keterlibatan lintas sektor Pilar 2. Penguatan Yankes Kegiatan • Peningkatan Akses terutama pd FKTP • Optimalisasi Sistem Rujukan • Peningkatan Mutu Penerapan pendekatan continuum of care Intervensi berbasisresiko kesehatan (health risk) Pilar 3. JKN PENDEKATAN KELUARGA GERMAS Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
  • 12. PROGRAM INDONESIA SEHAT 1.Meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang dalam lingkungan hidup yang sehat agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal melalui terciptanya perilaku hidup sehat sehingga terwujud bangsa yang mandiri, maju dan sejahtera 2.Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-‐tingginya PENDEKATAN KELUARGA STANDAR PELAYANAN MINIMAL GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) PILAR 1 PARADIGMA SEHAT PILAR 2 PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PILAR 3 JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) Arah pembangunan kesehatan nasional saat ini bergerak dari kuratif ke promotif dan preventif sesuai kondisi dan kebutuhan
  • 13. PILAR 2PENGUATAN YANKES UNIVERSAL PROGRAM • PENINGKATAN AKSES YANKES TERUTAMA PADA FKTP • OPTIMALISASI SISTEM RUJUKAN • PENINGKATAN MUTU DENGAN PENDEKATAN CONTINUUM OF CARE DAN INTERVENSI BERBASIS RESIKO KESEHATAN (HEALTH RISK) AKSES PembangunanFasyankes (Puskesmas, RS) PeningkatanSarana, Prasarana dan Alat Kesehatan PelayananKesehatan Bergerak di DTPK Penguatan SistemRujukan MUTU Akreditasi Fasyankes Standar Pelayanan: -‐PNPK, PPK, CP -‐SPO Pengembangan Pelayanan Yang Inovasi Peningkatan Kompetensi SDM Standar Kompetensi Fasyankes HEALTH COVERAGE prosentase penduduk yang dijamin/ Cakupan Kepesertaan Akses terhadap Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas Seberapa lengkap pelayanan yang dijamin KEBIJAKAN PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN
  • 14. CAPAIAN PEMBANGUNAN (Evaluasi Paruh Waktu RPJMN 2015-‐2019) Target yang Memerlukan Percepatan 2019 Target yang On- track Tercapai pada Tahun 2019 Target yang Sudah Tercapai pada Tahun 2019 1. Tekanan darah tinggi 2. Obesitas 3. Perilaku merokok 4. Cakupan kepesertaan JKN/KIS 5. Puskesmas dengan 5 jenis tenaga kesehatan 6. Imunisasi dasar lengkap 7. CPR semua cara 1. Prevalensi TB 2. Eliminasi malaria 3. Akreditasi puskesmas 4. Akreditasi RS 5. RSUD Kab/Kota kelas C dg 7 dokter spesialis 6. Ketersediaan obat vaksin di Puskesmas 7. Obat yang memenuhi syarat • Kematian ibu • Kematian bayi • Stunting pada anak bawah dua tahun (baduta) • Prevalensi HIV PRIORITAS PEMBANGUNAN KESEHATAN Potensi permasalahan masih cukup tinggi • Target AKI (MDGs) sebesar 102/100.000 kelahiran hidup • Kematian bayi masih tinggi • Kasus Stunting masih tinggi • Kasus HIV masih tinggi
  • 15. Biaya Pelayanan Kesehatan vs Pendapatan Iuran 15 317,04T 344 T TOTAL IURAN TOTAL BIAYA PELKES 5 TAHUN
  • 16. CIRRHOSIS HEPATIS 2% GAGAL GINJAL 12% HAEMOPHILIA 2% JANTUNG 52% KANKER 16% THALASSAEMIA 2% STROKE 13% LEUKAEMIA 1% 7.07% 22.19% 1.07% 69.62% 0.05% DokterPraktik Perorangan Klinik Pratama Praktik Dokter Gigi Puskesmas RS D Pratama 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL BIAYA PELAYANAN KESEHATAN (2014-2018) Rp.344 T 42 T 57 T 67 T 84 T 94 T DISTRIBUSI BIAYA PROPORSI DISTRIBUSI BIAYA PELKES PER FKTP Rp.62 T FKRTL Rp.282 T PROPORSI BIAYA PELKES RUJUKAN Biaya Katastropik Januari s.d Desember 2018 sebesar Rp 18.466.009.009.533 atau 23,37% dari total biaya rujukan 21.68% 20.80% 19.64% 16.43% 18.04% 78.32% 79.20% TAH8U0.N36% 83.57% 81.96% 2014 2015 2016 Primer 20182017 Rujukan 16 PEMANFAATAN BIAYA PELAYANAN KESEHATAN SECARA NASIONAL PROPORSI BIAYA PER FKTP
  • 17. UNIVERSAL HEALTH COVERAGE Population Quality (Of Health Services) Cost Dimensi Universal health coverage Who is covered? Services (Covered) Which services are covered? What is the quality of the services delivered? What proportion of costs are covered? Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar 4 Dimensi UHC: 1. Seberapa besar prosentase penduduk yang dijamin 2. Seberapa lengkap pelayanan yang dijamin 3. Seberapa besar proporsi cost sharing oleh penduduk 4. Mutu : mutu pelayanan kesehatan
  • 18. Program JKN memiliki tujuan memberikan akses kepada masyarakat Indonesia khususnya Jawa Barat terhadap pelayanan kesehatan tanpa menemui hambatan finansial yang berarti. Disisi lain program JKN masih menghadapi masalah defisit keuangan, data defisit terakhir Tahun 2018 sebesar 9,1T Di satu sisi, keberhasilan program JKN telah mencakup 37.989.530 jiwa (84,12% dari total penduduk Jawa Barat sebesar 45.161.254 jiwa), Salah satu penyebab defisit diantaranya : • Adanya ketidakseimbangan antara Pendapatan (iuran) dan Pengeluaran (Pembiayaan Manfaat) • Kepatuhan peserta dalam membayar iuran • Besaran iuran underpriced • Besarnya Klaim Rasio menunjukkan adanya defisit dalam program JKN dan diperlukan upaya rekstrukturisasi JKN LATAR BELAKANG Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
  • 19. CAKUPAN PESERTA Waktu (tahun) 100%Pop(11,4M) Indonesia UHC 2014-2019 Dalam 4 Tahun = 223.265.993 Peserta* = 86,6% cakupan = UHC di 4 propinsi 99%Pop(8,7M) 100%Pop(582,291) 87%Pop (4,8M) 100%Pop (126,7M) 97,2%Pop (50,9M) 85%Pop(80,6M) Sumber: Population Data CIA World Fact Book (2016), Carrin G & James C (2005) *data BI update 20 Juli 2019 19
  • 21. SUMBER DANA JKN PEMERINTAH PBI PNS TNI  AKTIF & PNS + ANG KEL POLRI  AKTIF & PNS + ANG KEL PENSIUNAN VETERAN JPK JAMSOSTEK  PEKERJA & PEMBERI KERJA PEKERJA TDK MENERIMA UPAH (MANDIRI) BPJ S KES IURAN Biaya Kesehatan (90%) FKTP (30-‐35%) FKTL (55-‐60%) Biaya Loading (10%) Operasional Fee (6.25) Cadangan (3.75%) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
  • 22. Tantangan Penyelenggaraan JKN • Penataan Sistem Rujukan • Penyelesaian standar pelayanan • Akreditasi Faskes • Ketersediaan ICU bagi peserta JKN • Antrian peserta Panjang • Ketersediaan obat • Costsharing tidak resmi di faskes • Pendapatan Iuran lebih kecil daripada Pengeluaran untuk Pembayaran Manfaat • Defisit mencapai Rp. 9 T pada tahun 2018 (Audit BPKP) • Manajemen Klaim belum optimal • Keterlambatan pembayaran klaim RS • Pemanfaatan dana kapitasi tidak optimal • Beban biaya katastrofik • Telaah utilisasi • Pencegahan dan Penanganan fraud • Pertumbuhan peserta dari segmen pekerja informal dan pekerja formal belum optimal • Perbaikan data PBI JKN • Pemerataan Peserta di FKTP • Permasalahan distribusi kartu • Kepatuhan membayar iuran • Penyediaan fasilitas kesehatan dalam rangka pemerataan • Ketersedian Obat dan alkes • Pemerataan dan kecukupan SDM Kesehatan Sustainabilitas Keuangan Kepesertaan Sisi Supply/ Supply SideManajemen Pelayanan Kesehatan Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
  • 23. Inpres 8 Tahun 2017 dan Surat Edaran Gubernur terkait Optimalisasi Pelaksanaan JKN tidak berjalan Optimal Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
  • 24. Bauran Kebijakan dalam Pengendalian Defisit Dana Jaminan Sosial Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
  • 25. Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasal 98 Monitoring dan Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Untuk kesinambungan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan dilakukan monitoring dan evaluasi Ayat (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialaksanakan pada aspek: • Kepesertaan • Pelayanan Kesehatan • Iuran • Pembayaran ke Fasilitas Kesehatan • Keuangan • Organisasi dan kelembagaan • Regulasi Ayat (2) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
  • 26. UHC 2019?? Kesinambungan Program Kesehatan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh Ja w a Barat. Dengan Penguatan Fasilitas Kesehatan (distribusi, sarana prasarana). Dan Penguatan SDM (kompetensi, dsb). PENYELENGGARAAN JKN JABAR 2014 – 2019 Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinkes Jabar
  • 27. PETA JALAN MENUJU CAKUPAN SEMESTA 2019 1. Kesinambungan Operasional 2. 257,5 juta peserta (100% populasi) 3. Manfaat medis dan non- medis standar 4. Jumlah fasilitas kesehatan cukup 5. Peraturan direvisi secara rutin 6. Indeks kepuasan peserta 85% 7. Indeks kepuasan fasilitas kesehatan 80% 8. BPJS dikelola secara terbuka, efisien, dan akuntabel 2014 1. Mulai Beroperasi 2. 121,6 juta peserta (49% populasi) 3. Manfaat medis standar dan manfaat non-medis sesuai kelas rawat 4. Kontrak fasilitas kesehatan 5. Menyusun aturan teknis 6. Indeks kepuasan peserta 75% 7. Indeks kepuasan fasilitas kesehatan 65% 8. BPJS Dikelola secara terbuka, efisien, dan akuntabel 2018 Jumlah Peserta 208,054,199 Indeks Kepuasan Peserta 79,7% Indeks Kepuasan Faskes 75,8% FKTP : 23.298 FKRTL: 2.455 Cakupan Peserta 223.265.993 (per 20 Juli 2019) 27
  • 28. Faskes Tingkat Pertama 2.191 Sumber Data BI BPJS Kesehatan per Mei 2019 PERKEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN Yang Bekerja Sama s.d 31 Mei 2019 di Jabar Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan 195 Sumber Data BI BPJS Kesehatan per Mei 2019 JumlahFKTP JumlahFKRTL
  • 29. PERAN FKTP DI ERA JKN PRAKTIK MANDIRI Dr/DLP/Drg Pengutamaan upaya peningkatan kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit Tatalaksana penyakit berbasis kompetensi (termasuk tatalaksana kasus Rujuk Balik) Penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang berperan sebagai tulang punggung, kontak pertama dan penapis rujukan sesuai dengan standar pelayanan GATEKEEPER FKTP
  • 30. Dinsos Disdukcapil DATA PBI VERIFIKASI & VALIDASI DATA DATA KEPENDUDUKA N/NIK BPJS Kesehatan DATA TERSEDIA & BERKUALITAS Dinkes Anggaran /Dana Rutin Melaksanakan Rekonsiliasi DATA Data?? FEEDBACK Sisa sekitar 15% penduduk Jawa Barat yg belum terdaftar sebagai peserta JKN, dicari dari segmen kepesertaannya. Apakah masyarakat miskin & tidak mampu? Pekerja formal/informal yg belum terdaftar? Ataupun masyarakat lainnya Disnaker PEKERJA ataupun PERUSAHAAN yg belum mendaftarkan pekerjanya Bappeda Pemadanandata Basis Data Terpadu (BDT) PR bersama terkait masyarakat/orang terlantar, tanpa identitas/tanpa NIK
  • 31. Bapenda Dukungan Legislatif DBHCHT Pajak Rokok DANA TERSEDIA Dinkes DPKAD/BKAD Bappeda Pemadanandata Bankeu Dukungan Pembiayaan : 1. Pemprov Jabar (40%) 2. SKTM 3. Pajak Rokok 4. DBHCHT 5. Baznas Provinsi & Kab/Kota 6. CSR Anggaran /Dana?? Jawa Barat UHC
  • 32. SKEMA PEMBIAYAAN JKN-‐MASKIN • * Program Jaminan Kesehatan Nasional Premi PBI APBN * PBI APBD (Integrasi jamkesda) 40/60 Pembiayaan1 SKTM/JAMKESDA KAB/ Kota . : Maskin mempunyai NIK yang be5luPmrogram tercover JKN Pembiayaan2 P e m b i a y a a n P e m e r i n t a h Provinsi : SKTM Pembiayaan 3 (Lain Lain) : 1.Bangub 2. CSR : Baznas dll
  • 34. Kerangka Pemenu- hanSDMK dalam Cakupan Kesehatan Semesta KetersediaanSDM GapJumlahdanJenisSDMK: Perencanaan dan Investasi yangadekuat DistribusiSDMK GapDistribusi : Insentif untuk meningkatkanRetensi di daerahtidak diminati,redistribusi KompetensiSDMK GapKompetensi: pelatihan pre-servis danin- servis, Binwas, tubel, PPDS,fellowship KinerjaSDMK GapProduktivitas : Insentif yanglayak,Sistemjenjang karier, sistemmerit Aksesmasyarakatterhadap SDMKesehatan Terbatasnyaaksesmasyarakatterhadap SDM Kesehatan
  • 36. KOMPETENSI FASKES Sarana Prasarana AlatKesehatan Farmasi Sumber Daya Kesehatan Sistem Pelayanandan sistem rujukan Mutumelalui akreditasi KOMPETENSI PROFESIONAL KOMPETENSI MANAJERIAL KEPEMIMPINAN KLINIS KEMAMPUAN TEKNIS MEDIS DISTRIBUSI AKSES DAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN KOMPETENSI INTERPROFESIONAL KEMAMPUAN TEKNIS PROMOSIDAN PREVENSI STANDAR PELAYANAN QUALITY & SAFETY (GOOD CLINICALGOVERNANCE – GOODCORPORATE GOVERNANCE KONDISI YANG DIHARAPKAN
  • 37. TERBITNYA PERATURAN TERBARU • Perpres 75 Tahun 2019 • Permenkes No.16 Tahun 2019 • Peraturan B P J S No. 7 Tahun 2019
  • 38. Pasal 34 iuran PBPU dan BP Kelas III 42.000 Kelas II 110.000 Kelas I 160.000 Iuran PBI dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yaitu sebesar Rp. 42.000, dengan Besaran Iuran berlaku pada tanggal 1 Agustus 2019 yang selisih dari tarif sebelumnya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat Perpres 75 Tahun 2019
  • 39. Defisit Dana Jaminan Sosial Gangguan Likuiditas Keuangan RS Ketersediaan obat-‐obatanterganggu karena ketidakmampuan RS untuk melakukan pembelian obat Tidak terjaganya mutu layanan kesehatan akibat perawatan sarpras yang tidak terjaga Demoralisasi kinerja dan timbulnya distrust antara tenaga kesehatankepada manajemen RS
  • 40. 40 I. Perbaikan Sistemik pada bidang kelembagaan, harmonisasi regulasi, peningkatan mutu pelayanan termasuk pencegahan fraud, penyediaan sarana termasuk peningkatan mutu tenaga kesehatan, optimalisasi penerimaan, edukasi publik dan penegakan hukum II. Penyesuaian Besaran Iuran, dengan pertimbangan Jika usulan iuran diberlakukan mulai tahun 2020 maka dapat dicapai sustainabilitas dana JKN hingga akhir tahun 2021, dengan asumsi: 1. Pemerintah telah menyelesaikan akumulasi defisit sampai akhir tahun 2019 2. Tidak-‐adanya kenaikan tariff INA-‐CBGsdan kapitasi 3.Tidak mengasumsikan upaya efisiensi (penurunan) biaya kesehatan. Kenaikan tarif pelayanan kesehatan akan meningkatkan biaya kesehatan dan antisipasinya ada tiga cara yaitu adakan upaya efisiensi biaya kesehatan, kenaikan iuran atau pelunasan defisit. UPAYA PENANGANAN DEFISIT PROGRAM JKN
  • 41. TETAPKAN IURAN PBI SESUAI REKOMENDASI DJSN Tahun Iuran PBI Rekomendasi Iuran PBI yang ditetapkan Selisih Defisit DJSN 2014 Rp. 27.000 Rp. 19.000 Rp. 8.000 Sekitar Rp. 3,3 T 2016 Rp. 36.300 Rp. 23.000 Rp. 13.300 Sekitar Rp. 6,3 T 2018 Rp. 42.000 Rp. 23.000 Rp. 19.000 Sekitar Rp. 9,3 T 41 Selisih iuran dapat berdampak pada beban pembayaran BPJS Kesehatan karena tidak sesuai dengan biaya kesehatan
  • 42. IURAN NAIK UNTUK MENJAGA KEBERLANGSUNGAN PROGRAM JKN 42 Sejak tahun 2014, setiap tahun program JKN selalu mengalami defisit. Sebelum memperhitungkan intervensi Pemerintah baik dalam bentuk PMN (Penanaman Modal Negara) maupun bantuan APBN, besaran defisit JKN masing-‐masing : RP2,9 triliun (2014), Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), dan Rp19,4 triliun (2018). Dalam rangka mengatasi defisit JKN itu, Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk PMN sebesar Rp5 triliun (2015) dan Rp6,8 triliun (2016) serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp32 triliun di tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp44 triliun pada 2020 dan Rp56 triliun pada 2021. Dalam rangka menjaga keberlangsungan program JKN, maka kenaikan iuran itu memang diperlukan. Jangan sampai program JKN yang manfaatnya telah dirasakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia terganggu keberlangsungannya.
  • 44. • Pembaruan dari regulasi anti fraud sebelumnya yaitu PMK No. 36/ 2015 tentang Pencegahan Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional • Membahas lebih detil upaya-upaya pengendalian fraud, mulai dari penerapan kerangka manajemen resiko fraud hingga metode pemberian sanksi bagi pelaku • Alur kerja dan pembagian peran berbagai pihak dalam membangun sistem pencegahan kecurangan sudah digambarkan lebih jelas dalam PMK ini • Regulasi ini menekankan kerja sama dan partisipasi berbagai pihak untuk mewujudkan layanan kesehatan bermutu dengan resiko fraud yang terkendali Kecurangan (Fraud) dapat dilakukan oleh : Peserta BPJS Kesehatan Faskes / PPK Pemangku kepentingan lainnya (semua pihak yang melakukan dan/atau berkontribusi terjadinya kecurangan (fraud)
  • 47. Surat Edaran Bersama terkait Peraturan BPJS No. 7 Tahun 2019
  • 49.
  • 51. Metode Pembayaran di FKTP Puskesmas klinik Dokter Praktik Perorangan Kapitasi: 1. Administrasi 2. Promotif, preventif 3. Konsultasi, Pemeriksaan dan Pengobatan 4. Tindakan Non spesialistik 5. Obat dan Bahan Medis Habis Pakai 6. Pemeriksaan Lab/ diagnostic di FKTP Non Kapitasi: 1. Ambulans 2. Program Rujuk Balik 3. Skrining Kesehatan 4. Rawat Inap di FKTP 5. Persalinan 6. ANC, PNC, KB
  • 52. KEBIJAKAN TARIF FKTP DALAM JKN 1 Puskesmas Ketersediaan SDM Dokter Dokter Gigi Besaran Kapitasi -‐ -‐ 3,000 -‐ 1 3,500 1 -‐ 4,500 1 1 5,000 =2 -‐ 5,500 =2 1 6,000 2 Klinik 1 -‐ 8,000 =2 -‐ 9,000 =2 1 10,000 3Dokter Praktek Mandiri 8,000 4Dokter Gigi 2,000 5RS Kelas D Pratama 10,000 6 FKTP daerah Terpencil & kepulauan dengan dokter 10,000 7 Tanpa Dokter (Bidan/Perawat) 8,000 Permenkes No. 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan JKN, Pasal 4 : Besaran tarif kapitasi yang diterima oleh FKTP (Norma Kapitasi) ditentukan berdasarkan seleksi dan kredensial yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, kabupaten/kota, dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan dengan mempertimbangkan kriteria sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. Norma Kapitasi
  • 53. KAPITASI BERBASIS KOMITMEN PELAYANAN Definisi •penyesuaian besaran tarif kapitasi berdasarkan hasil penilaian pencapaian indikator pelayanan kesehatan perseorangan yang disepakati berupa komitmen pelayanan FKTP Tujuan •Meningkatkan kinerja dan Mutu Pelayanan Kesehatan bagi peserta JKN di FKTP Indikator Penilaian •Indikator Utama: •Angka Kontak •Rasio Rujukan rawat Jalan Non Spesialistik •Rasio Peserta Prolanis yang rutin berkunjung ke FKTP •Indikator Tambahan : Rasio Kunjungan Rumah (RKR) untuk Puskesmas
  • 54. Dasar Hukum Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN DI FKTP MILIK PEMDA NON BLUD Perpres 32/2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP Milik Pemerintah Daerah Permenkes 21/2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemda SE MDN Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014, Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP Milik Pemerintah Daerah Pemanfaatan Dana Kapitasi bagi FKTP yang sudah BLUD mengacu sepenuhnya pada ketentuan BLUD
  • 55. Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Dana Kapitasi digunakan seluruhnya untuk: Jasa pelayanan kesehatan (Jaspel) meliputi Jaspel perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan Duk ung an Ope rasional pe lay anan kesehatan, meliputi biaya Obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya JASPEL DI FKTP DI TETAPKAN OLEH PEMDA SEKURANG KURANGNYA 60% dari Total Kapitasi yg diterima dan Sisanya untuk Operasional Pelayanan Kes Lainnya KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PROPORSI JASPEL DAN BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN DIATUR DENGAN PERMENKES No. 21/ 2016 Penetapan dengan mempertimbangkan: a. Tunjangan yang telah diterima dari Pemerintah Daerah; b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan c. Kebutuhan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai.
  • 56. Pengelolaan Dana Kapitasi JKN No Ketentuan Pengelolaan Dana Kapitasi 1. BPJS Kesehatan membayar dana kapitasi kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN Puskesmas 2. Besaran Kapitasi yang diterima di dasarkan dengan jumlah peserta yang terdaftar di FKTP sesuai data BPJS Kesehatan 3. Kepala FKTP menyampaikan rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN tahun berjalan kepada Kepala SKPD Dinas Kesehatan 4. Pembayaran dana kapitasi dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN pada FKTP dan diakui sebagai pendapatan 5. Dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya 6. Dalam hal sisa dana kapitasi berasal dari dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan maka pemanfatannya hanya dapat digunakan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
  • 57. Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dari Dana Kapitasi JKN 57 Jasa Pelayanan Kesehatan Untuk Tenaga Kesehatan & Non Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Meliputi : Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, dinilai sebagai berikut: a. Jenis tenaga/ pendidikan (tenaga medis, tenaga apoteker, tenaga profesi keperawatan (Ners), tenaga non kesehatan b. Rangkap tugas administratif (Kepala Puskesmas, Bendahara Kapitasi, Kepala TU) c. Penanggungjawab Program d. Masa Kerja Pembagian Jaspel Ditetapkan dengan Mempertimbangkan a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan b. Kehadiran
  • 58. Dukungan Operasional Pelayanan Kesehatan dari Dana Kapitasi JKN Belanja Barang Operasional 1. Pelayanan kesehatan dalam gedung 2. Pelayanan kesehatan luar gedung 3. Operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling 4. Bahan cetak atau alat tulis kantor 5. Administrasi, koordinasi program dan sistem informasi 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan 7. Pemeliharaan sarana dan prasarana Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan digunakan untuk : belanja modal untuk sarana dan prasarana yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-‐ undangan Mengacu pada Lampiran Permenkes No. 21 Tahun 2016
  • 59. PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JKN Tarif Non Kapitasi 1. Pelayanan Ambulance  tarif mengacu pada aturan daerah 2. Obat rujuk balik  DM, hipertensi, jantung asma dll (harga E Katalog) 3. Pelayanan Penunjang Rujuk Balik a. Pemeriksaan gula darah ( Rp. 10 ribu -‐20 ribu) b. Pemeriksaan HbA1c (Rp. 160 rb -‐200 rb) c. Pemeriksaan microalbuminuria Rp. 120rb, ureum Rp. 30rb, kreatinin Rp. 30rb, kolesterol total Rp. 45rb, LDL Rp. 60rb, HDL Rp. 45rb, trigliserida Rp. 50rb 4. Pemeriksaan IVA Rp. 25rb,-‐Pemeriksaan Papsmear Rp. 125rb, terapi krio Rp. 150rb, GDP/ GDPP Rp 10rb -‐20rb 5. Rawat inap Rp. 120rb -‐200rb 6. ANC paket Rp. 200rb, tidak paket Rp. 50rb per kunjungan 7. Persalinan normal bidan Rp. 700rb, dokter Rp. 800rb 8. Persalinan PONED Rp. 950rb 9. PNC Rp. 25rb perkunjungan 10.Pasca persalinan PKM PONED Rp. 175rb 11.Pra rujukan komplikasi kebidanan Rp. 125rb 12. Pelayanan KB: IUD Rp. 100rb, suntik Rp. 15rb, komplikasi Rp. 125rb, vasektomi Rp 350rb
  • 60. BPJS KES PKM BLUD PENGAJUAN KLAIM PKM NON BLUD PENGAJUAN KLAIM BAYAR KLAIM KAS DAERAH (KASDA) YANKESYANKES -‐RKA-‐DPASKPD -‐Perkada ttg Pemanfaatan Dana Non Kapitasi SESUAI RBA-‐DPA BLUD PENGELOLAAN DANA NON KAPITASI JKN
  • 61.
  • 62. PERBANDINGAN DATA KBKP LAMA DAN NEW KBKP SEMULA MENJADI PKMyang turun% KBKP ∑ PKM 100% 95% 92,50% 90% 100% 109 107 1 1 0 2 1,83% 95% 351 0 31 294 26 320 91,17% 92,50% 344 0 2 295 47 47 13,66% 90% 29 0 0 0 29 0 0% Jumlah 833 107 34 590 102 369 Row Labels Average of %Average KBKP LAMA KBKP of %NewAverageof Selisih Average Jun-‐192 of KAB. BANDUNG 94,23 92,46 -‐1,77 0,81 KAB. BANDUNG BARAT 95,94 94,53 -‐1,41 0,41 KAB. CIAMIS 96,42 95,41 -‐1,01 0,66 KAB. CIANJUR 93,17 92,22 -‐0,94 2,47 KAB. CIREBON 94,71 93,63 -‐1,08 0,87 KAB. GARUT 93,43 92,39 -‐1,04 0,96 KAB. INDRAMAYU 93,78 92,50 -‐1,28 0,79 KAB. KARAWANG 93,45 92,30 -‐1,15 0,67 KAB. KUNINGAN 93,45 92,03 -‐1,42 1,38 Update data: 23 Oktober 2019 KAB. MAJALENGKA 94,22 92,73 -‐1,48 0,58 Wilayah kerja BPJS Kedeputian Jawa Barat KAB. PANGANDARAN 99,33 99,17 -‐0,17 0,00 Ket : Menggunakan data Penilaian KBKP Bulan Juni 2019 KAB. PURWAKARTA 93,63 92,50 -‐1,13 0,79 Rata2 Rujukan Non Spesialistik di 0,944% KAB. SUBANG 93,13 92,06 -‐1,06 2,17 hanya Kab. Cianjur dan Kab. Subangyang masih diatas 2% KAB. SUKABUMI 92,97 91,98 -‐0,99 1,92 KAB. SUMEDANG 96,50 95,43 -‐1,07 0,27 KAB. TASIKMALAYA 96,19 94,88 -‐1,31 0,75 KOTA BANDUNG 94,25 92,88 -‐1,37 0,42 KOTA BANJAR 93,75 93,00 -‐0,75 0,41 KOTA CIMAHI 96,35 95,19 -‐1,15 0,09 KOTA CIREBON 94,20 93,18 -‐1,02 0,31 KOTA SUKABUMI 93,50 92,17 -‐1,33 1,81 KOTA TASIKMALAYA 98,57 97,62 -‐0,95 0,30 Grand Total 94,45 93,26 -‐1,19 0,94 PERBANDINGAN DATA KBKP LAMA DAN NEW KBKP
  • 63. • Meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang harmonis dan selaras untuk dapat mewujudkan produk kebijakan kesehatan yang lebih baik. • Kesehatan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah menjangkau dan merata di seluruh Jawa Barat. Dengan, • Penguatan Fasilitas Kesehatan (distribusi, sarana prasarana). Dan, • Penguatan SDM (kompetensi, dsb). • Monitoring & Evaluasi dengan dukungan Sistem Informasi yang terintegrasi serta kontrol terhadap perencanaan/anggaran kesehatan dengan menggunakan Helath Account (HA) guna pengambilan keputusan bagi para pemangku kebijakan dalam hal ini Kepala Daerah GOAL “Pembangunan Kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan” Tujuan Meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (UU 36 th 2009) Pusat – Daerah – Lintas Sektor – Swasta - Masyarakat
  • 64. Penutup 1 • Segera lakukan Pendataan penduduk yang berhak menjadi peserta PBI APBN/APBD 2 • Perubahan data PBI (penghapusan, penggantian dan penambahan) 3 • Mendaftarkan fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum termasuk ke dalam PBI sebagai peserta JKN ke BPJS Kesehatan 4 • Mengalokasikan iuran bagi peserta PBI yang didaftarkan oleh Pemda 5 • Mendorong integrasi Jamkesda ke dalam JKN bagi yang belum 6 • Memperluas penyediaan faskes dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan (jumlah dan sebarannya) termasuk melibatkan swasta
  • 65. TERIMA KASIH BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA BARAT