Majalah Info BPJS Kesehatan, Edisi 3, Tahun 2014

1. Info BPJS Kesehatan Edisi III Juli 2014
Edisi III Bulan Juli 2014
INFOBPJS
Kesehatan
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
Integrasi Jamkesda
Dalam Optimalisasi
Program JKN

2. PENGARAH
Fachmi Idris
PENANGGUNG JAWAB
Purnawarman Basundoro
PIMPINAN UMUM
Ikhsan
PIMPINAN REDAKSI
Irfan Humaidi
SEKRETARIS
Rini Rachmitasari
SEKRETARIAT
Ni Kadek M. Devi
Eko Yulianto
Paramitha Suciani
REDAKTUR
Diah Ismawardani
Elsa Novelia
Chandra Nurcahyo
Yuliasman
Juliana Ramdhani
Budi Setiawan
Dwi Surini
Tati Haryati Denawati
DISTRIBUSI &
PERCETAKAN
Basuki
Anton Tri Wibowo
Buletin diterbitkan oleh:
BPJS Kesehatan
Jln. Letjen Suprapto PO BOX 1391/JKT Jakarta Pusat
Tlp. (021) 4246063, Fax. (021) 4212940
SURATPEMBACA
email : redaksi@bpjs-kesehatan.go.id Fax : (021) 4212940
SALAM REDAKSI
BENEFIT PELANGGAN
CATATAN CEO
DAFTAR ISI INFO BPJS
Kesehatan
TESTIMONI
SEHATKILASPERISTIWA
7 8
9
1011 Redaksi menerima tulisan artikel/opini berkaitan
dengan tema seputar Askes maupun tema-tema
kesehatan lainnya yang relevan dengan pembaca
yang ada di Indonesia. Panjang tulisan maksimal
7.000 karakter (termasuk spasi), dikirimkan via email
ke alamat: redaksi.infobpjskesehatan@gmail.com
dilengkapi identitas lengkap dan foto penulis
PindahFaskesTingkatPertama
SEBUAH laman di dunia maya memberikan sebuah kisah
menarik. Ada dua orang sales produk sepatu yang dikirim oleh
dua perusahaan berbeda untuk bersaing memasarkan produk
sepatu mereka di sebuah pedalaman. Setibanya di sana, dua
sales ini tercengang karena penduduk asli pedalaman tersebut
sama sekali tidak menggunakan sepatu, mereka pergi ke mana-
mana bertelanjang kaki tanpa alas sandal apalagi sepatu.
Sales dari perusahaan pertama langsung PESIMIS dan
mengontak kantor pusat. “Bos, pulangkan saja saya. Percuma
jualan sepatu di sini, tidak akan laku sebab tidak satu orang pun
memakai sepatu di sini!” kata sales tersebut di ujung telepon.
Sales yang kedua pun langsung menelepon kantor pusatnya,
namun bedanya ia menelepon dengan OPTIMIS. “Bos, kita
bahkan bisa membangun pabrik sepatu di sini! Pasar kita
banyak, belum satu orang pun memiliki sepatu di sini!”
Dua kisah dengan latar kondisi yang sama namun dengan
pemaknaan yang sama sekali berbeda. Bayangkan jika semua
orang melihat donat lebih kepada lubang-nya, memandang
kegagalan sebagai akhir perjuangan daripada sebuah pelajaran
berharga, atau memaknai malam sebagai gelap gulita yang
kelam menakutkan dibandingkan menikmati ribuan kerlip cantik
bintang di atas awan.
Sebenarnya apa yang membedakan dari kedua persepsi di atas? jawabannya hanya satu yaitu CARA PANDANG mereka yang
berbeda (optimis dan pesimis). Pesimis adalah sifat yang penuh keraguan dan bimbang dengan kemampuan. Orang yang
pesimis seringkali tidak berani mengambil resiko dan memilih berputus asa setiap menghadapi rintangan. Sifat yang sangat
merugikan karena membuat tidak percaya diri setiap kali ingin memutuskan atau melakukan sesuatu. Sebaliknya, sifat optimis
adalah sifat yang penuh dengan pikiran positif dan keyakinan.
Pun demikian halnya dengan apa yang terjadi di BPJS Kesehatan di masa-masa awal berdirinya. Meskipun sederet keluhan
mewarnai dan sekelumit persoalan membebani, tidak pernah ada alasan untuk menyerah pada tantangan. Pasti ada cara untuk
mengatasi seluruh permasalahan. Selalu ada jalan keluar terhadap berbagai keluhan, meskipun kritikan terhadap lamanya
proses pendaftaran, rumitnya pelayanan, kualitas yang menurun atau ketidakpercayaan faskes atas kecukupan tarif terhadap
pelayanan serta kendala infrastruktur dan jaringan menghadang.
Ini hanya masalah waktu untuk menyelesaikan satu demi satu persoalan. Awal dari sebuah perjuangan, bukan akhir dari suatu
pertarungan. Pasti ada cara selama mau berusaha, menjadi lebih baik untuk selalu meningkatkan mutu layanan bagi peserta.
Berbagai upaya dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kinerja pelayanan. Jaminan mutu, keamanan atau keselamatan,
dan sikap profesionalisme menjadi fokus perhatian bagi penyelenggaraan jaminan pelayanan kesehatan, agar pelayanan
kesehatan betul-betul memberi jaminan kepuasan kepada peserta.
"No Business Without Service". BPJS Kesehatan didirikan agar jasa yang dihasilkan bermanfaat bagi peserta. Hal ini
menunjukkan bahwa peserta bukanlah sebuah masalah, mereka adalah tujuan bisnis kita. Untuk mencapai tujuan bisnis
tersebut, harus ada cara untuk memberikan perhatian (care) secara total kepada apa yang ingin kita capai (peserta). Bila rasa
care tadi telah berakar dalam hati dan bahkan telah menjadi soul and rhythm of our service activities, tidak mustahil apa yang
digariskan dalam Visi dan Misi BPJS Kesehatan untuk menuju Cakupan Semesta 2019 dalam health insurance dapat tercapai
secara optimal dan excellent.
Selain pelayanan yang sempurna (service excellent), tuntutan yang tidak dapat dihindari dengan situasi saat ini adalah
kemampuan perusahaan untuk membentuk kemitraan yang saling menguntungkan (partnership excellent). Pelayanan dan
kemitraan merupakan dasar dari pendirian sebuah usaha. Pelayanan sepenuh hati yang didukung oleh kemitraan mutualisme
mampu menghadirkan kepuasan pada peserta dan merupakan titik pembeda antara sebuah perusahaan pemenang dan
perusahaan lainnya.
Kesadaran untuk menjadi perusahaan pemenang dengan terus menekankan pada pelayanan sepenuh hati (service excellent)
dan kemitraan mutualisme (partnership excellent), adalah langkah strategis yang selanjutnya secara terus menerus diharapkan
dapat dilakukan oleh seluruh Duta BPJS Kesehatan dalam menyikapi Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
sebagai jaminan kebutuhan dasar seluruh rakyat Indonesia. Tentunya dengan satu cara pandang yang sama, OPTIMIS bahwa
keberhasilan mutu layanan bagi peserta dengan segala permasalahannya adalah awal kemenangan lahirnya jaminan kesehatan
yang merata bagi semua.
CARA PANDANG
OPTIMIS
Direktur Utama
Fachmi Idris
Pembaca setia Info BPJS Kesehatan,
Dari pemberitaan yang beredar belakangan, cukup banyak
masyarakat Indonesia yang belum masuk dalam kuota
Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan. Untuk
itu diharapkan peran pemerintah daerah melalui program
Jamkesda diharapkan dapat menutup kuota bagi masyarakat
miskin dan tidak mampu untuk menjadi peserta PBI.
Secara khusus Info BPJS Kesehatan edisi III ini akan
mengupas bagaimana Jamkesda berintegrasi dengan JKN
BPJS Kesehatan. Dalam rubrik FOKUS kami akan paparkan
bagaimana Pemda akan mengintegrasikan Jamkesda dan
bagaiman Pemda melakukan persiapan dalam mendukung
implementasi JKN oleh BPJS Kesehatan.
Info BPJS Kesehatan juga menghadirkan wawancara khusus
bersama Menteri Negara Dalam Negeri Republik Indonesia,
Gamawan Fauzi dalam rubrik BINCANG. Bagaimana
pandangan beliau tentang integrasi Jamkesda dengan
program JKN yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan akan di
kupas tuntas dalam rubrik tersebut. Dan informasi-informasi
lain seputar BPJS Kesehatan yang kami hadirkan dalam
rubrik-rubrik lain.
Seiring dengan penerbitan Info BPJS Kesehatan, kami
mengucapkan terima kasih atas berbagai dukungan dan
tanggapan atas terbitnya media ini. Semoga kehadiran
media ini dapat menjadi jembatan informasi yang efektif bagi
BPJS Kesehatan dan stakeholder-stakeholder-nya. Selamat
beraktivitas.
Redaksi
FOKUS BINCANG
3 6
Jamkesda Integrasi ke BPJS Ringankan Pemda
SejakDioperasionalkanBPJSKesehatan,
DIYogyaLangsungSiapkanSaranaKesehatan
Tidak Ada Keraguan PemdaLaksanakanJKN
Jangan Khawatir BPJS Kesehatan Menjamin
DeteksiSebelumKankerServiksMenyerang
JAMKESDA Terintegrasi BPJS
LebihMenguntungkan
Entin Rohendi, PensiunanPerawat35Tahun
Berobat
Wapres : Dukungan Pemda Harus Optimal
dalamImplementasiJKN
Kalap Menyantap Menu Lebaran
BadanBisa"Melar"
Q&A
9
Bagaimana mendaftar secara online melalui
website ?
Edisi III Bulan Juli 2014
INFOBPJS
Kesehatan
Media Internal Resmi BPJS Kesehatan
Integrasi Jamkesda
Dalam Optimalisasi
Program JKN
Redaksi Yth,
Saya ingin bertanya, bagaimana cara berpindah RS/Dr keluarga
dari Faskes Tingkat Pertama.
Sebelumnya saya dari , Faskes tingkat pertama : Polres
banyuasin.
Dikarenakan keluarga berdomisili di Palembang, maka kami mau
pindah ke dokter keluarga yg dekat dari segi jaraknya.
Terimakasih,
Ruli Pratama Pulungan
rulipratamapulungan@xxxx.com
Jawab :
Perubahan faskes tingkat I dapat dilakukan di Kantor BPJS
Kesehatan dengan mengisi Formulir Perubahan Data. Perubahan
Faskes tingkat I dapat dilakukan apabila peserta sudah terdaftar
minimal 3 bulan di Faskes tingkat I sebelumnya.

3. Info BPJS Kesehatan Edisi III Juli 2014 3
S
aat itu, pemerintah memutuskan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) akan diintegrasikan ke dalam Badan
Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 Januari 2014. Namun, jumlahnya akan
diverifikasi ulang dan diperkirakan berkurang dari 45,5 juta jiwa saat ini menjadi hanya sekitar 11 juta.
Meski demikian, mengingat dalam sistem Jamkesda ada daerah yang tidak hanya mencakup kelompok miskin tetapi
menyeluruh, maka sistem Jamkesda masih bisa berlangsung ketika BPJS Kesehatan berjalan.
Sebenarnya, bagi pemerintah daerah, dengan adanya BPJS Kesehatan, justru beban anggaran menjadi ringan.
Alasannya pemerintah daerah bisa memberikan jaminan yang komprehensif dengan iuran yang jelas. Memberikan
Jaminan tanpa bekerjasama dengan jaminan kesehatan sosial akan memberatkan pemerintah daerah dalam
penjaminan kesehatan terutama untuk penyakit berbiaya besar.
Adapun, dana yang dianggarkan untuk Jamkesda pun, diserahkan pengelolaannya kepada BPJS Kesehatan
langsung dari APBD. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari anggaran mengendap di dinas kesehatan, seperti
yang dikeluhkan sejumlah pusat layanan kesehatan selama ini. Untuk hal ini diperlukan penjabaran teknis terhadap
Permendagri 27/2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014.
Kepada layanan kesehatan primer, seperti puskesmas, rumah sakit pratama, dan fasilitas layanan primer lain milik
pemerintah perlu diberikan kewenangan untuk mengelola dana tersebut. Seperti pengelolaan Badan Layanan Umum
(BLU), dan BLU Daerah.
Jamkesda Integrasi
ke BPJS Ringankan Pemda
Penguatan Aspek Hukum
Sejak dioperasionalkan BPJS Kesehatan pada awal tahun ini, berbagai kalangan meminta
Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), dihapuskan agar tidak terjadi "overlapping"
(tumpang tindih) dalam pelaksanaan. Permintaan itu, sesuai keputusan rapat koordinasi (Rakor)
tingkat menteri tentang persiapan implementasi BPJS Kesehatan.
Selama ini, sudah seratus lebih, pemerintah kabupaten/kota
yang sudah menyatakan untuk mengintegrasikan program
Jamkesda dengan BPJS Kesehatan. Sudah banyak pula
provinsi yang bergabung, diantaranya, Provinsi Nangroe
Aceh Darussalam, DKI Jakarta, Maluku Utara, Gorontalo,
Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, dan Provinsi Sulawesi
Barat.
Endang mengakui, era jaminan kesehatan nasional yang
diselenggarakan BPJS Kesehatan ada perubahan drastis
dalam sistem pelayanan kesehatan. Masyarakat diminta
konsisten mematuhi jenjang pelayanan mulai dari pelayanan
tingkat pertama seperti Puskesmas, klinik, dokter keluarga
yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
“Jika diperlukan penanganan lanjutan baru dirujuk ke rumah
sakit. Rumah sakit ini juga ada jenjang rujukannya. Kecuali jika
keadaan emergensi peserta boleh langsung ke rumah sakit,”
ujarnya.
"Program Jaminan Kesehatan
Daerah (Jamkesda) dipastikan
akan menyatu dengan Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan paling lambat
2 tahun setelah operasional,"
kata Direktur Kepesertaan BPJS
Kesehatan, Sri Endang Tidarwati.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan
Sri Endang Tidarwati
Mengenai peningkatan kepesertaan masyarakat, pihaknya
sudah melakukan berbagai terobosan. Gebrakan terbarunya
adalah dengan memberikan sanksi-sanksi berupa
pemberhentian layanan publik pada mereka yang belum
bergabung dengan BPJS kesehatan.
Untuk itu, BPJS kesehatan telah merapat ke beberapa
kementerian/ lembaga terkait. Beberapa waktu lalu, BPJS
Kesehatan telah membuat MoU dengan Kementerian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) untuk menindak
perusahaan yang tak mendaftarkan pegawainya dalam
asuransi kesehatan nasional ini.
Salah satu sanksi yang telah dicanangkan oleh keduanya
adalah tidak diberikannya ijin mendirikan bangunan (IMB)
bagi perusahaan yang ingin memperluas bangunannya. Tak
hanya itu, perusahaan juga bisa terancam dicabut izinnya.
BPJS kesehatan juga tengah memantapkan draft MoU
dengan pihak kepolisian. Untuk MoU kali ini, yang disasar
adalah masyarakat bukan penerima upah alias peserta
mandiri. Mereka yang tidak memiliki surat keterangan telah
bergabung dengan BPJS kesehatan, maka harus bersiap
tidak bisa mengurus surat izin mengemudi (SIM), ataupun
surat-surat lain yang berhubungan dengan kepemilikan
kendaraan bermotor seperti STNK.
Endang, mengatakan, BPJS kesehatan berencana
melakukan MoU dengan Kementerian Agama untuk ikut
serta melancarkan aksinya. Rencananya, surat kepesertaan
BPJS kesehatan akan dijadikan salah satu syarat dalam
mendaftarkan pernikahan. "Jadi nanti kamu-kamu kalau mau
menikah harus daftar BPJS kesehatan dulu hahaha," kata
Endang Tidarwati.
Peraturan-peraturan tersebut rencananya akan mulai
diterapkan pada awal tahun depan. Endang mengatakan,
saat ini seluruh peraturan tersebut masih dalam proses
pengkajian antar lembaga terkait. Namun, saat ini, yang
paling ditekankan pihaknya adalah pendekatan dan sosialisasi
pada masyarakat dan perusahaan mengenai BPJS Kesehatan.
"kita nggak ingin terlihat memaksa dengan sanksi-sanksi
yang telah disiapkan meskipun dalam undang-undang
juga telah disebutkan mengenai kewajiban kepesertaan.
Sosialisasi harus terus dilakukan. Itu yang kami tekankan saat
ini," ujarnya.
Kepesertaan masyarakat dalam BPJS Kesehatan baru
mencapai 47 persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia,
yang diperkirakan mencapai 257,5 juta jiwa. Hingga, 4
April lalu, tercatat sebanyak 119 juta jiwa masyarakat yang
telah terdaftar dalam BPJS kesehatan. "Ada sekitar 1,5 juta
jiwa pekerja bukan penerima upah yang bergabung. Ini
menunjukkan semakin besar kesadaran masyarakat terhadap
pentingnya kesehatan," tutur Endang.
Sejumlah indikator pembangunan kesehatan membutuhkan
perhatian serius pemerintah, terutama pemerintah daerah
(Pemda), baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Pemda, sebagai penyelenggara diharapkan mampu berperan
aktif dan efektif sebagai koordinator penyelenggara
pembangunan kesehatan di daerah masing-masing.
Bupati Muba Dukung Percepatan Implementasi JKN
FOKUS

4. Info BPJS Kesehatan Edisi III Juli 20144
P
rogram JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) merupakan
program pembangunan kesehatan nasional yang
tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan derajat
kesehatan dan kemandirian masyarakat dalam pemeliharaan
kesehatan. Titik beratnya pada upaya peningkatan kualitas
hidup dan pencegahan penyakit, selain pengobatan dan
pemulihan.
Setelah dioperasionalkan BPJS Kesehatan, sejak awal
tahun ini, Pemerintah Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, pun
menyikapi secara positif sekaligus meluncurkan Kartu JKN.
Bahkan, dalam kesiapan pemberian Pelayanan Kesehatan
(PPK), telah dilakukan penandatangan Nota Kesepahaman
antara Adinkes, ASKLIN, PKFI. Persi dengan BPJS Kesehatan.
Termasuk di dalamnya, difasilitasi Pelayanan Kesehatan
Primer (puskesmas, Klinik Pratama serta praktek dokter/
dokter gigi, sekunder (Rumah Sakit klas D dan C), Tersier (RS
Klas B dan A ), serta dilakukan redistribusi tenaga dokter -
dokter/dokter gigi di Puskesmas kabupaten/kota.
"Sudah lama kita lakukan sosialisasi dengan mempersiapkan
berbagai fasilitas yang ada. Memang, program kesehatan
masyarakat harus ditingkatkan agar status kesehatan
masyarakat menjadi semakin baik," kata Gubernur DI
Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X.
Alasannya, di wilayah ini, Angka Kematian Ibu (AKI) dan
Angka Kematian Balita (AKB) tinggi. Usia Harapan Hidup,
rendah, sebagai indikator yang berperan dalam Indekskes
kemiskinan Manusia atau Human Poverty Index. "Sedangkan
tujuan Program JKN sendiri, adalah terselenggaranya upaya
kesehatan masyarakat, khususnya masyarakat miskin,"
tuturnya.
Sehingga, lanjutnya, dengan diberlakukannya JKN, pihaknya,
tidak ingin mendengar lagi adanya keluhan penduduk miskin
yang tidak terlayani kesehatannya oleh rumah sakit.
Ke depan, adalah semakin mantapnya penyelenggaraan
program JKN maka kegiatannya juga sesuai standar,
acuan, juklak dan didapatnya informasi program JKN dari
pencatatan, pelaporan, bimbingan tekhnik dan sumbar lain
dan ditargetkan tahun 2019 seluruh penduduk terlayani JKN
ini.
Pemda DI Yogyakarta, mengaku siap menanggung biaya
kesehatan bagi warganya sebanyak 2.062.488 jiwa. Kesiapan
itu salah satunya dengan menggandeng ratusan unit pemberi
pelayanan kesehatan (PPK) yang tersebar di wilayah ini. Hal
ini merupakan, tindak lanjut dari Surat Edaran (SE) Menko
Kesejahteraan Rakyat (Kesra) bernomor B- 202/MENKO/
KESRA/XII/2013 tertanggal 24 Desember 2013.
Jumlah kepesertaan di DI Yogyakarta, yang terkover BPJS
Kesehatan, sebanyak 2.062.488 jiwa. Jumlah tersebut meliputi
penerima bantuan iuran (PBI), Jamkesmas, Askes PNS,
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Jamsostek, Jamkes TNI/
Polri beserta PNS-nya. “Kami menyiapkan 121 puskesmas,
141 praktik dokter/dokter gigi, klinik pertama, 48 rumah sakit
pemerintah dan swasta, tiga laboratorium klinik, 11 apotek,”
jelasnya.
Selain itu, Pemda DIY juga menyerahkan fasilitas pendukung
berupa tiga mobil ambulans masing-masing untuk RSUD
Sejak Dioperasionalkan BPJS Kesehatan,
DI Yogya Langsung Siapkan Sarana Kesehatan
Tujuannya, agar upaya kesehatan dapat dilaksanakan secara
optimal, terutama untuk percepatan pencapaian target
Millenium Development Goals (MDGs) 2015. Selama ini,
yang perlu perhatian khusus adalah Angka Kematian Ibu
(AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), angka kelahiran total (total
fertility rate/TFR), peningkatan persentase penduduk dengan
akses air minum yang berkualitas, untuk penyakit malaria.
Dengan demikian, implementasi Program JKN, di daearah
sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Maka, Bupati Muba (Musi
Banyuasin-Sumsel) Ir H Pahri Azhari, mendukung percepatan
implementasi pelaksanaan BPJS Kesehatan.
Upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Muba
melalui Dinas Kesehatan, antara lain, telah menetapkan
nama-nama Bendahara BPJS dan Nomor Rekening
Puskesmas melalui Keputusan Bupati Muba Nomor 057/2014
tanggal 08 Mei Tahun 2014.
Pihaknya, sudah melakukan sosialisasi dan pertemuan seluruh
kepala Puskesmas dalam rangka pembahasan dana kapitasi
BPJS di Bidang Kesehatan."Kami juga melakukan konsultasi
ke TAPD mengenai pembuatan RKA dan DPA dana kapitasi
BPJS, melakukan konsultasi ke Dinkes Provinsi Sumsel,
Kementerian Kesehatan, serta mengikuti workshop dan rapat
kerja tentang penggunaan dana kapitasi BPJS Kesehatan,"
ujarnya.
Pihaknya juga melakukan pembuatan RKA dana kapitasi
BPJS oleh Tim Penyusun anggaran melalui Dinas Kesehatan.
Dengan menetapkan penggunaan dana kapitasi BPJS
Kesehatan melalui surat keputusan Bupati Muba dengan
rincian 70 persen digunakan untuk jasa medis, 20 persen
digunakan untuk obat, Alkes, dan Bahan Habis Pakai, dan 10
persen digunakan untuk operasional lainya. Serta pembuatan
(POA) oleh masing-masing puskesmas.
Pemkab Muba, juga membahas Dana Kapitasi BPJS
Kesehatan, dengn berbagai elemen. “Kami sengaja
mengundang berbagai elemen untuk membahas
pembahasan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan dan Program
Jaminan Muba Sehat Tahun 2014 agar hasilnya kelak
komprehensif, baik terkait permasalahan pengelolaan dana
kapitasi, aspek hukum, pencegahan atas penyimpangan
keuangan, maupun pelaksanaan di lapangan,” paparnya.
Pembahasan ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian agar
penyusunan pembahasan Dana Kapitasi BPJS Kesehatan dan
Program Jaminan Muba Sehat Tahun 2014, tidak berbenturan
dengan peraturan perundang-undangan yang lain. "Kita
semua tahu, reformasi pelayanan jaminan sosial masyarakat
telah dimulai sejak awal Tahun 2014, sebagai tindak lanjut dari
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan UU
No 40 Tahun 2004 dan UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS
Kesehatan," ujarnya.
Pahri, menjelaskan, Jaminan Muba Sehat (Jamkesda) sudah
dimulai 1 Juni 2008 hingga sekarang dilaksanakan secara
swakelola oleh Pemkab Musi Banyuasin. Sedangkan, Askes
Alba merupakan Jaminan Muba Sehat yang di Peruntukkan
bagi seluruh Kepala Desa, Sekdes yang bukan PNS, Kaur
pada Kantor Desa, Kadus, BPD dan seluruh anggota beserta
keluarga dan dua orang anak dengan standar pelayanan
rumah sakit di Kelas II.
Adapun, Jaminan Muba Semesta diperuntukkan bagi
masyarakat umum dengan standar pelayanan rumah sakit di
Kelas III." Program kami itu, memang sudah ada sebelumnya
dan sekaligus melengkapi pelayanan terhadap orang miskin
yang belum terakomodir," jelasnya.
"Pemkab Muba melalui Dinas
Kesehatan telah berkordinasi
dengan pihak terkait dalam
rangka implementasi BPJS
Kesehatan di Kabupaten Muba.
Berbagai upaya telah kita lakukan
upaya-upaya dalam rangka
implementasi BPJS Kesehatan,"
kata Pahri.
Bupati Musi Banyuasin
Ir.H. Pahri Azhari
Bantul, RSUD Kulonprogo, dan RSUD Gunungkidul. "Ya
sekali lagi, adanya BPJS Kesehatan, seharusnya tidak ada lagi
warga miskin di DIY yang tidak terlayani masalah kesehatan.
“Memang ini butuh proses, namun sebisa mungkin 2019
harus bisa ter-cover semuanya,” kata Sultan.
Harapannya, keberadaan program tersebut mampu
memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan
terjangkau. Apalagi, semua rumah sakit juga siap mendukung
melaksanakan Program JKN. Misalnya, RSUD Wonosari,
sudah sejak awal dioperasionalkan BPJS Kesehatan, sudah
menyiapkan sarana dan prasarana.
Untuk ruang perawatan bagi peserta JKN, baik itu, dulunya
pemegang kartu Jamkesmas, Jamsostek, Askes PNS dan
anggota TNI Polri, sudah disediakan 198 bed pasien.
Jumlah tersebut terdiri dari 138 untuk kelas 3 juga 60 untuk
kelas 1 dan kelas 2. Tidak hanya itu saja, penataan dan
pembangunan bangsal baru, terus dilakukan.
"Jangan sampai ada persepsi
yang tidak sama antara para
pengelola program JKN di
pusat dan daerah. Selain
itu, diperlukan penyesuaian
implementasinya di daerah,
agar efektif," sarannya.
Gubernur DI Yogyakarta
Sri Sultan Hamengkubuwono X
FOKUS

5. Info BPJS Kesehatan Edisi III Juli 2014 5
T
ak perlu diragukan lagi. Berbagai kalangan sudah
merespon positif operasional BPJS Kesehatan, sejak
awal tahun ini, Indonesia, memasuki era "universal
coverage" dalam jaminan sosial, walaupun sejumlah negara
maju sudah melakukannya pasca Perang Dunia II.
Faktanya, ketika dioperasikan, ada 107 kabupaten/kota
yang terintegrasi dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Per 1
Januari 2014, sebanyak 2.340.000 peserta Jamkesda langsung
bergabung ke dalam kepesertaan JKN.
Sedangkan, warga yang belum tercakup PBI bisa di-cover
dana Jamkesda berdasarkan domisili masing-masing, lalu
diintegrasikan bertahap ke dalam BPJS Kesehatan.
Melalui integrasi ini, pemerintah daerah tidak perlu
mengalokasikan dana untuk program pengobatan gratis.
Misalnya, Provinsi DKI Jakarta, yang memiliki Program Kartu
Jakarta Sehat (KJS), langsung diintegrasikan ke dalam sistem
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), juga
mengintegrasikan JKA (Jaminan Kesehatan Aceh) ke dalam
program nasional ini. Disusul dengan wilayah lain, seperti
jaminan kesehatan "Sumbar Sakato" maupun jaminan
kesehatan daerah lainnya.
Dengan demikian maka pelayanan kesehatan bagi warga
peserta KJS, JKA, mapun Sumbar Sakato, ditangani langsung
oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Menurut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, peserta KJS
akan mendapatkan manfaat lebih banyak dan pelayanan
yang lebih maksimal. Meleburkan KJS ke dalam JKN, orang
Jakarta sakit di Papua atau Kalimantan tetap bisa berobat di
rumah sakit di daerah tersebut.
Sebanarnya, KJS yang dilaksanakan Pemprov DKI dijadikan
sebagai uji coba untuk pelaksanaan KJKN. Hasilnya cukup
lancar dan tidak ada kendala.
Sementara, Direktur Utama BPJS Fachmi Idris, mengakui
semakin hari semakin banyak pemda lainnya mengambil
kebijakan serupa. Hanya, memang saat dioperasionalkan
lembaganya, baru ada 107 wilayah kota dan kabupaten yang
berkomitmen untuk bergabung.
Integrasi antara Jamkesda dan Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) melalui BPJS Kesehatan harus dilakukan, mengingat
peserta program Jamkesda hanya mendapatkan keuntungan
ketika berada di daerahnya sendiri.
“Sebagai peserta BPJS Kesehatan, masyarakat bisa
mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia, di
mana pun ketika dibutuhkan,” kata Fachmi.
Meski demikian, dia berharap pemda bisa mendorong
peningkatan besaran iuran peserta Jamkesda. Besaran iuran
yang setara antara Jamkesda dan iuran Penerima Bantuan
Iuran (PBI) diperlukan karena Jamkesda secara bertahap
dialihkan ke BPJS Kesehatan. Dengan begitu Jamkesda
dapat memenuhi kriteria pelayanan kesehatan sebagaimana
tertuang dalam UU SJSN.
"Keuntungan yang diperoleh dari BPJS Kesehatan jauh lebih
besar dibanding Jamkesda. BPJS bersifat gotong royong,
di mana semakin banyak kepesertaan semakin besar pula
subsidi silang," ujarnya.
Bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh Nangroe
Darussalam, setelah integrasi, tidak perlu lagi mengalokasikan
anggaran untuk program berobat gratis. Karena, semua
dana untuk jaminan kesehatan, akan ditanggung pemerintah
pusat melalui BPJS Kesehatan. Pemda cukup menyediakan
sarana dan prasarana untuk realisasi BPJS di daerah termasuk
fasilitas kesehatan dan tenaga medis.
Sekda Pemprov Aceh, Drs T Setia Budi, semua sarana
pelayanan kesehatan yang sudah bekerjasama dengan
KJS, JKA, Maupun Program Jamkesda Lainnya
Integrasi ke BPJS Kesehatan
Pemda Sangat Diuntungkan
“Bergabung dengan BPJS, warga
memiliki banyak keuntungan.
Seluruh biaya berobat sakitnya
ditanggung pemerintah dimana
pun dan kapan pun tanpa
dibatasi nilainya,” jelasnya.
BPJS tidak boleh mengutip bayaran, hanya melayani sesuai
dengan rujukan yang dibawa dari dokter praktik swasta
atau Puskesmas. "Jadi ke depan, fungsi rumah sakit hanya
melayani pasien dan tidak melakukan hubungan bayar
membayar. Semua urusan bayar membayar terkait pelayanan
kesehatan akan diurus oleh pihak rumah sakit dengan BPJS,"
terangnya.
Pemprov Aceh, sejak awal memang sangat tertarik dan
memahami UU BPJS ini, sebab berdasarkan UU No. 11 tahun
2006 tentang pemerintahan Aceh (UU-PA), pemerintah Aceh
juga memiliki kewajiban memberikan jaminan kesehatan
kepada rakyatnya. Maka, Program Jaminan Kesehatan
Aceh (JKA) yang diselenggarakan pemerintah daerah Aceh
akhirnya secara resmi diintegrasikan ke Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Sementara, Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris
mengungkapkan, integrasi antara Jamkesda dan Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan harus
dilakukan, mengingat peserta program Jamkesda hanya
mendapatkan keuntungan ketikaberada di daerahnya sendiri.
Pihaknya juga berharap pemda bisa mendorong peningkatan
besaran iuran peserta Jamkesda. Besaran iuran yang setara
antara Jamkesda dan iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI)
diperlukan karena Jamkesda secara bertahap dialihkan ke
BPJS Kesehatan. Dengan begitu Jamkesda dapat memenuhi
kriteria pelayanan kesehatan sebagaimana tertuang dalam
UU SJSN..
Sejumlah pemerintah daerah lainnya juga sudah
mengintegrasikan jaminan kesehatan ke dalam BPJS
Kesehatan. Misalnya, Provinsi Gorontalo maupun Provinsi
Sumatera Barat (Sumbar). Sebanyak, 2,3 juta penduduk miskin
dan hampir miskin di Sumbar sudah tergabung dalam Badan
Penye-leng¬gara Jaminan Sosial (BPJS). Dari 2, 3 juta jiwa
tersebut, 850 jiwa merupakan penerima jaminan kesehatan
"Sumbar Sakato" yang sudah diintegrasikan ke dalam BPJS.
Sehingga, jumlah keseluruhan penduduk Sumbar yang sudah
tergabung dalam jaminan kesehatan adalah sekitar 73 persen
yang terdiri dari peserta Askes, jaminan kesehatan mandiri,
dan lainnya. Dengan kondisi seperti ini, Gubernur Sumbar,
Irwan Prayitno mengatakan, masih ada sekitar 27 persen lagi
penduduk Sumbar yang belum memiliki jaminan kesehatan.
"Kita perkirakan 27 persen warga yang belum tergabung
dalam jaminan kesehatan ini, berasal dari kalangan
menengah. Dan kita upayakan mereka tergabung dalam
jaminan kesehatan kategori mandiri. Bagi penduduk miskin
yang belum terdata di Jamkesda dan Jamkesmas, akan
ditanggulangi iurannya oleh Baznas yang berada di Sumbar,”
kata gubernur.
Tidak hanya itu, untuk menyukseskan JKN ini, 261 puskesmas
di Sumbar, sudah menyatakan kese¬diaan untuk bergabung
dalam BPJS. Kepada pus-kesmas ini, gubernur ber¬pesan,
agar memberikan layanan seoptimal mungkin bagi
masyarakat. Jangan sedikit-sedikit di rujuk ke rumah sakit.
Hal senada dikatakan oleh Ketua DPRD Sumbar, Yultekhnil.
“Puskesmas jangan sampai hanya menja¬di tempat rujukan
saja. Puskesmas pun sudah harus berbenah baik dari sisi SDM
maupun sarana dan prasarana,” terangnya.
Untuk mendukung operasional BPJS Kesehatan, Pemda
Sumbar memperoleh anggaran dari APBN sekitar Rp300
miliar yang akan dikucurkan setiap tahunnya. JSelain
itu, dana dari APBD Sumbar sekitar Rp77 miliar. Dana ini
akan digunakan untuk pelaksanaan BPJS Kesehatan dan
pembayaran iuran bagi masya¬rakat kurang mampu.
Direktur Utama BPJS Kesehatan
Fachmi Idris
FOKUS

6. Info BPJS Kesehatan Edisi III Juli 20146
Beberapa bulan lalu, sejumlah pimpinan daerah,
memunculkan beragam pendapat soal JKN. Seperti apa
rinciannya ?
Sebagai program yang masih baru, tentu ada pimpinan
daerah yang masih mengkhawatirkan adanya duplikasi
pelaksanaan antara JKN dan Jamkesda. Makanya, kita
mengundang seluruh gubernur, bupati dan walikota seluruh
Indonesia untuk hadir dalam Rapat Kerja Nasional dalam
rangka Sosialisasi dan Pemantapan Komitmen Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan Program JKN, bulan lalu.
Rapat ini, sekaligus menanggapi adanya surat dari daerah
yang masuk ke Sekretariat Wakil Presiden, berisikan keraguan
dalam melaksanakan Program JKN. Maka atas intruksi Bapak
Wakil Presiden diadakanlah rapat kerja saat itu.
Dalam rapat kerja ini pihak-pihak terkait memberikan
penjelasan teknis agar dapat dipahami oleh pemerintah
daerah. Sehingga Program JKN dapat mulus dilaksanakan.
Setelah diberikan pemahaman secara rinci, kita pun langsung
melakukan penandatanganan kerjasama dengan BPJS
Kesehatan. Tujuannya, agar tidak ada lagi keraguan pimpinan
wilayah melaksanakan JKN. Perjanjian itu sendiri, intinya,
tentang optimalisasi peran pemda melaksanakan program
JKN.
Berapa kepala daerah yang mengikuti rapat kerja ?
Ada 538 kepala daerah se-Indonesia, terdiri dari 34 gubernur,
93 walikota, dan 411 bupati, ditambah dengan pemangku
kepentingan terkait penyelenggara JKN dalam rangka
sosiaslisasi program BPJS Kesehatan.
Selain itu, ada diantaranya, 125 Bupati/Walikota sudah
mampu menyelesaikan ganjalan pelaksanaan JKN berupa
masalah penunjukan bendahara pelaksanaan JKN dan nomor
rekening dana yang akan diterima pelaksana JKN.
Kita berharap sekitar 400 kepala daerah lainnya bisa
menyelesaikan dalam waktu singkat. Sesuai komitmen masa
transisi pelaksanaan program JKN yang dimulai awal 2014,
dan akan berakhir pada 2016.
Dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan dana
kapitalisasi JKN pada fasilitas kesehatan, kita sarankan agar
setiap daerah harus dapat memahami petunjuk-petunjuk
teknis yang telah ditetapkan sehingga tidak ada lagi keragu-
raguan yang dapat menghambat berjalannya program BPJS
Kesehatan ini.
Apakah ada pesan lain untuk pimpinan wilayah ?
Ada enam hal yang penting diperhatikan oleh Pemerintah
Daerah dalam melaksanakan Program JKN. Pertama,
percepatan impelementasi pengelolaan dan pemanfaatan
dana kapitasi JKN sesuai Perpres Nomor 32 Tahun 2014,
Permenkes RI Nomor 19 Tahun 2014 dan Surat Edaran
Mendagri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 mei 2014.
Pimpinan wilayah hendaknya, memperhatikan prinsip
transparansi dan akuntabilitas serta tertib administrasi dalam
melakukan percepatan pengelolaan dan pemanfaatan dana
kapitasi JKN guna menghindari timbulnya permasalahan
hukum dikemudian hari yang dilaksanakan agar sistem
berjalan optimal.
Selain itu, Kepala Daerah dapat menetapkan segera
bendahara dana kapitasi JKN dan rekening dana kapitasi
pada setiap FKTP sebagai bagian dari rekening kas umum
daerah, khususnya bagi daerah yang sampai saat ini belum
menetapkan.
Mengenai monitoring dan evaluasi perkembangan
implementasi pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi
JKN, sudah seharusnya dilakukan secara rutin. Artinya,
gubernur dapat melakukan pengawasan, implementasi
sehingga dapat mengevaluasi program tersebut.
Sebab, urusan kesehatan merupakan pelayanan dasar yang
wajib dipenuhi oleh Pemda disamping pendidikan, dimana
pelaksanaannya disinergikan dengan Pemerintah Pusat. Oleh
sebab itu, pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem
jaminan sosial termasuk jaminan kesehatan. Setidaknya,
pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran urusan
kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar
gaji.
Tidak Ada Keraguan
Pemda Laksanakan JKN
Bagaimana dengan berbagai persoalan yang muncul
secara mendadak baik terkait dengan palayanan atau pun
data penerima bantuan iuran (PBI)?
Dalam rangka pelaksanaan BPJS, Pemda perlu
mempersiapkan segala kemungkinan yang terjadi. Dalam
Pedoman Umum Penyusunan APBD, Kemendagri tetap
mendorong kepada daerah agar bisa menyiapkan data
Penerima Bantuan Iuaran (PBI). Saat ini APBN menyediakan
anggaran senilai Rp 19, 9 triliun untuk program tersebut.
Sayang, anggaran tersebut belum cukup, karena masih ada
10,3 juta penduduk yang belum terlayani.
Makanya, Pemda diingatkan agar bisa menyusun anggaran
dengan baik. Artinya, jangan sampai ada duplikasi anggaran
pada APBN dan APBD. PP No. 101/2012 tentang Penerima
Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan menyebutkan bahwa untuk
tahun anggaran 2014, data PBI merupakan data perlindungan
sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Kemensos.
Artinya, hingga Tahun 2016 Pemda masih bisa
mengalokasikan anggaran untuk Jamkesda. Namun,
mulai Tahun 2017, tidak ada alokasi APBD untuk program
Jamkesda, dan setiap daerah harus bisa menyesuaikan.
Yang terpenting adalah, perlu ada koordinasi antara BPJS
Kesehatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan
Propinsi. Tujuannya agar pada Tahun 2014 Pemda memiliki
alokasi dana untuk bantuan masyarakat kurang mampu dalam
bentuk PBI.
Demikian pula Dinas Kesehatan perlu berkoordinasi dengan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengenai alokasi
bantuan sosialnya kepada TAPD. Kan sudah ada dasar
perhitungannnya. Oleh sebab itu, kontrol paling efisien
dan efektif dalam mengawasi dan melaksanakan pelayanan
publik yang terbaik adalah pada tingkat paling mikro dari
pemerintahan. Dukungan Kemendagri terkait dengan BPJS
Kesehatan adalah penegasan pengaturan anggaran pada
sektor kesehatan dan pelaksanaan bidang kesehatan.
P
rogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
yang dilaksanakan oleh adan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan,
dimaksudkan sebagai upaya peningkatan penyedia
jaminan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
masyarakat masyarakat seluruh Indonesia.
Hal ini dapat diartikan bahwa melaksanaan program
JKN merupakan tugas besar yang masih menyisakan
banyak pekerjaan rumah. Kerjasama dengan banyak
pihak sangat perlu dijalankan oleh BPJS Kesehatan
untuk kelancaran pelaksanaan program, termasuk
Pemda, yang saat ini juga masih mengelola program
Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi
warganya.
Disisi lain, sebagian besar fasilitas kesehatan, baik
tingkat pertama (FKTP) seperti Puskesmas dan
Puskesmas Pembantu maupun tingkat lanjutan
(FKTL) seperti Rumah Sakit Umum Daerah,
semuanya dikelola oleh Pemerintah Daerah.
Sejauh mana peran aktif Pemerintahan Daerah
diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program
JKN? BPJS Kesehatan merangkum berbagai
kegiatan Menteri Dalam Negeri RI, Gamawan Fauzi,
dalam sebuah perbincangan, berikut petikannya.
Menteri Dalam Negeri
Gamawan Fauzi
BINCANG

7. Info BPJS Kesehatan Edisi III Juli 2014 7
K
ita tak pernah tahu kapan penyakit datang
menghampiri diri kita. Begitu juga dengan kanker leher
rahim atau serviks yang seakan datang tiba-tiba karena
penyakit berbahaya ini menyerang tanpa gejala khusus,
sehingga seringkali penderita merasa sakit jika kanker serviks
yang bersarang di tubuhnya itu sudah mencapai stadium
lanjutan.
Di Indonesia, setiah hari terdapat 40 kasus baru dan setiap
satu jam, satu wanita meninggal karena kanker serviks. Oleh
karena itu, perlu upaya pencegahan dan pengobatan untuk
mengatasi kanker serviks. Kanker Serviks disebabkan oleh
human papiloma virus (HPV) yang menular antara lain karena
pola hidup tidak sehat, sering berganti-ganti pasangan,
hubungan seksual sebelum berusia 20 tahun, dan pengaruh
nikotin.
Terkait kebersihan diri, virus HPV bisa berpindah dari
tangan seseorang yang menyentuh daerah genital kemudian
virus menyerang leher rahim. Kloset pun bisa menjadi
sumber penularan kanker serviks. Jika closet di toilet umum
terdapat virus penyebab kanker serviks dari penderita
yang menggunakan closet tersebut, maka virus HPV bisa
berpindah ke daerah genital kita. Oleh karena itu, pastikan
closet umum yang akan kita gunakan dalam keadaan bersih.
Gaya hidup yang kurang sehat dapat menjadi pemicu
meningkatnya jumlah penderita kanker ini. Kebiasaan
merokok, kurang mengkonsumsi vitamin C, vitamin E ,dan
asam folat juga dapat menjadi pemicu berkembangnya virus
HPV. Dengan mengkonsumsi makanan bergizi akan membuat
daya tahan tubuh meningkat sehingga mampu mengusir virus
HPV.
Pada tahap awal kanker serviks sering tidak terdeteksi sama
sekali kecuali terjadi infeksi dengan tanda seperti keputihan.
Bisa juga diketahui setelah terjadi pendarahan vagina di
luar masa menstruasi, keluhan sakit pendarahan setelah
berhubungan intim dan infeksi saluran pada kandung kemih.
Pada stadium lanjut mengakibatkan rasa sakit pada panggul,
pendarahan, nafsu makan hilang, berat badan menurun,
anemia karena pendarahan.
Proses terjadinya kanker serviksmembutuhkan waktu yang
lama yaitu antara 10 hingga 20 tahun setelah terinfeksi HPV.
Sehingga wajar saja, pada tahap awal perkembangannya,
kanker serviks sulit dideteksi. Untuk itu, perempuan
disarankan untuk melakukan papsmear minimal dua tahun
sekali dan melalukan tes IVA (inspeksi visual dengan asam
asetat).
Pemeriksaan pap smear adalah pemeriksaan dengan
mengambil contoh sel-sel leher rahim, kemudian dianalisa
untuk mendeteksi dini kanker leher rahim. Melalui papsmear
bisa ditemukan adanya infeksi HPV dan sel-sel yang abnormal
yang dapat berubah menjadi sel kanker. Jika diketahui sejak
dini atau tahap awal infeksi, maka dapat segera dilakukan
tindakan pencegahan dan pengobatan agar tidak menjadi
lebih parah lagi.
Pap smear dianjurkan dilakukan oleh setiap perempuan,
utamanya yang sudah berkeluarga dan sudah pernah
melahirkan. Pemeriksaan papsmear secara rutin merupakan
langkah pencegahan kanker serviks.
Pap smear sebaiknya dilakukan sekitar 5 hari setelah haid atau
menstruasi atau 10 hingga 20 hari setelah hari pertama haid,
agar leher rahim bersih dari sisa-sisa darah haid. Selain itu,
disarankan dua hari sebelum pap smear, sebaiknya sebaiknya
tidak membersihkan vagina dengan krim atau sabun apa
pun, dan tidak melakukan penyemprotan obat atau larutan
tertentu ke arah liang vagina.
Sebelum pap smear hindari penggunaan tampon atau
obat-obatan yang dimasukkan ke dalam vagina, misalnya
jeli untuk KB dan menghindari dahulu hubungan intim suami
istri. Sebaiknya tidak mandi berendam menjelang pap smear,
karena dikhawatirkan ketika berendam ada sisa-sisa sabun
yang tertinggal atau masuk ke vagina.
Jika Anda keputihan, beritahukan kepada orang yang
memeriksa, termasuk semua keluhan yang Anda rasakan.
Misalnya terasa gatal-gatal, sakit atau panas (seperti terbakar)
di vagina. Dan, jika hasil pap smear yang lalu kurang bagus
(abnormal), jangan lupa memberitahukannya kepada dokter.
Kini, peserta BPJS Kesehatan mendapat kesempatan untuk
memeriksakan diri untuk mendeteksi kanker serviks secara
dini di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan lembaga yang
telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan seperti Yayasan
Kanker Indonesia. Deteksi dini kanker serviks itu masuk dalam
skema pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN), sehingga peserta tidak perlu membayar biayanya.
Upaya ini merupakan program berbasis managed care
yang sudah diterapkan BPJS Kesehatan sejak lembaya ini
bernama PT Askes (Persero). Ada empat pilar prinsip dasar di
dalam pelaksanaannya, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif. Sebagai salah satu upaya mengoptimalisasikan
fungsi promotif dan preventif, BPJS Kesehatan melakukan
sosialisasi pada masyarakat mengenai pentingnya melakukan
deteksi dini kanker leher rahim atau serviks.
Beberapa waktu lalu, BPJS Kesehatan bersama Yayasan
Kanker Indonesia mencanangkan Gerakan Deteksi Dini
Kanker Leher Rahim, yang dimulai di PT Tuntext Garment
Indonesia Cikupa Tangerang, Banten. Wilayah Tangerang
merupakan kota industri yang memiliki sekitar 90 persen
pekerjanya adalah perempuan berusia produktif.
Peserta BPJS Kesehatan yang ingin melakukan deteksi dini
kanker serviks dapat menandatangani formulir permohonan
pelayanan pemeriksaan deteksi kanker di Kantor Cabang
BPJS Kesehatan. Selanjutnya, ia bisa mengunjungi fasilitas
kesehatan tingkat pertama yang memiliki pelayanan pap
smear dan IVA, untuk melakukan pemeriksaan pap smear
maupun Inspeksi Visual Asetat (IVA).
Jangan Khawatir
BPJS Kesehatan Menjamin
Deteksi Sebelum
Kanker Serviks Menyerang
Jika dari hasil pemeriksaan IVA peserta tersebut terdiagnosa
menderita kanker serviks, maka dapat dilakukan krioterapi.
Krioterapi adalah metode pengobatan kanker leher rahim
dengan melakukan perusakan sel-sel pra-kanker dengan cara
dibekukan (dengan membentuk bola es pada permukaan
leher rahim). Tindakan ini dapat dilakukan di fasilitas
kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas oleh dokter
umum/dokter spesialis kebidanan yang terlatih. Selanjutnya,
peserta BPJS Kesehatan dapat memperoleh pengobatan
lebih lanjut jika diperlukan.
Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia Nila F Moeloek
mengatakan, kasus penyakit kanker yang paling banyak
ditemui adalah kanker payudara dan kanker leher rahim
(serviks). Oleh sebab itu, edukasi dan pencegahan kanker
jenis ini harus terus disosialisasikan. Selain memberikan
bantuan pengobatan, YKI juga mengupayakan program
preventif dengan menggalakkan tes kanker serviks secara
gratis.
Tes Pap Smear dan inspeksi visual asam asetat (IVA)
merupakan cara praktis deteksi dini kanker serviks. Kerjasama
YKI dengan BPJS Kesehatan mempunyai sasaran untuk
memberikan tes IVA gratis untuk 5 juta orang dan papsmear
gratis untuk 1,6 juta orang. Program ini telah bergulir sejak
Juni 2014.
Klinik Citra Medika, salah satu provider BPJS Kesehatan di
Kota Salatiga juga telah bekerjasama dengan Laboratorium
Klinik Prodia yang memiliki program peduli terhadap
perempuan dan kanker serviks. Bagi pasien peserta BPJS
Kesehatan di klinik tersebut dapat mengajukan permohonan
untuk mengikuti tes Paps Smear dengan syarat wanita,
peserta BPJS Kesehatan berusia 30 tahun dan telah menikah,
mengajukan permohonan untuk dilakukan tes Paps Smear
ke klinik, mengisi Formulir yang telah disediakan BPJS
Kesehatan dan Prodia, lalu datang dan mendaftarkan diri ke
Laboratorium Klinik Prodia. Biaya gratis karena ditanggung
oleh BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan Jamin Deteksi Kanker Serviks
Saat berhubungan intim selaku
merasakan sakit, bahkan sering diikuti
pleh adanya perdarahan.
Mengalami keputihan yang tidak
normal disertai dengan perdarahan
dan jumlahnya berlebih.
Sering merasakan sakit pada daerah
pinggul.
Mengalami sakit saat buang air kecil.
Pada saat menstruasi, darah yang
keluar dalam jumlah banyak dan
berlebih.
Saat perempuan mengalami stadium
lanjut akan mengalami rasa sakit pada
bagian paha atau salah satu paha
mengalami bengkak, nafsu makan
menjadi sangat berkurang, berat
badan tidak stabil, susah untuk buang
air kecil, mengalami perdarahan
spontan.
CIRI-CIRI
KANKER
SERVIKS!
1
2
3
4
5
6
BENEFIT

8. Info BPJS Kesehatan Edisi III Juli 20148
A
da sindiran yang menyebut orang miskin dilarang
sakit, sindiran ini muncul karena orang miskin merasa
dipersulit jika harus berobat ke rumah sakit, antara lain
diminta uang muka pelayanan rumah sakit dan hal lainnya.
Setelah bergulir jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas),
masyarakat miskin mulai tertolong. Namun, ternyata masih
banyak yang belum masuk dalam quota Jamkesmas.
Sehingga sejumlah pemerintah daerah membuat program
jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).
Kini, setelah lahir Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional
(JKN), peserta Jamkesmas secara otomatis terdaftar dalam
penerima bantuan iuran (PBI). Masyarakat miskin yang masuk
dalam PBI sebanyak 86,4 juta jiwa iurannya sebesar Rp19.225
perjiwa perbulan atau sekitar Rp19,6 triliun yang dialokasikan
dari dana APBN.
Keterbatasan kemampuan financial negara dalam
pembiayaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan
tidak mampu ini menyebabkan masih banyak masyarakat
miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan. Untuk itu,
sejumlah pemerintah daerah memberikan jaminan kesehatan
bagi masyarakat yang tidak masuk dalam skema Jamkesmas
yang kini menjadi PBI. Dana Jamkesda dialokasikan dari
APBD.
Berkembangnya penyelenggaraan Jamkesda di berbagai
daerah tentu bermanfaat bagi masyarakat tidak mampu
di luar quota PBI, namun disisi lain menimbulkan dampak
persoalan baru yang dihadapi oleh pemerintah. Persoalan
itu diantaranya program Jamkesda belum dikelola dengan
sistem yang terintegrasi dan setiap daerah memiliki kebijakan
yang berbeda dalam membiayai jaminan kesehatannya.
Jamkesda juga mempunyai keterbatasan dalam pelayanan
sesuai dengan kemampuan daerah masing-masing dan kartu
pun hanya berlaku di daerah yang mengeluarkan Jamkesda
itu saja. Jika membutuhkan rujukan ke wilayah lain masih
menghadapi administrasi yang sulit karena terintegrasi.
Dalam sistem jaminan sosial nasional (SJSN), jaminan
kesehatan diselenggarakan secara universal dan terintegrasi
dalam satu sistem . Kartu BPJS Kesehatan sifatnya portabilitas
yaitu bisa digunakan di mana saja di seluruh wilayah tanah
air Indonesia, tidak ada diskriminasi dan program jaminannya
berkelanjutan karena seluruh penduduk wajib ikut menjadi
peserta BPJS Kesehatan.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan drg Sri Endang
Tidarwati mengatakan, saat ini sudah ada beberapa provinsi
yang seluruh penduduknya sudah menjadi peserta BPJS
Kesehatan karena Jamkesda-nya sudah terintegrasi dengan
BPJS Kesehatan, yaitu antara lain Aceh, Sumatera Selatan,
Gorontalo, Sumatera Barat, dan DKI Jakarta. Hingga Juni
2014 jumlah peserta Jamkesda yang sudah terintegrasi
dengan sistem penyelenggaraan JKN sebanyak 7 ju.
Semakin cepat proses integrasi Jamkesda ke dalam BPJS
Kesehatan semakin baik dan semakin kuat program JKN.
Masyarakat pun semakin mudah mengakses pelayanan
kesehatan yang semakin baik. Di samping itu, upaya promotif
dan preventif pun berjalan sejajar dengan pelayanan kuratif
dan rehabilitatif, sehingga masyarakat semakin sehat dan
sejahtera.
Bagi peserta Jamkesda, bergabung dengan BPJS Kesehatan
merupakan sebuah keuntungan karena akses pelayanan
lebih luas, cakupan pelayanan kesehatan lebih besar dengan
pola manage care semua pelayanan menjadi terukur secara
manage care.
Peserta BPJS harus mematuhi aturan berobat yang
berjenjang. Begitu juga pemilik KJS (Kartu Jakarta Sehat), jika
akan berobat ke Puskesmas harus menunjukkan kartu KJS
atau kartu Jamkesda. Bagi yang belum memiliki KJS, dapat
menunjukkan KTP dan kartu keluarga Provinsi DKI Jakarta.
Dan seterusnya, jika diperlukan penanganan atau tindakan
lanjutan maka pasien dari Puskesmas dirujuk ke rumah sakit
daerah dan jika perlu penanganan lebih spesifik lagi maka
pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi kelasnya.
Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS
Kesehatan dan Jamkesda yang terintegrasi sama saja, karena
semua sudah melebur menjadi peserta BPJS Kesehatan,
sehingga mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
JAMKESDA
Terintegrasi BPJS
Lebih Menguntungkan
Sistem yang terintegrasi ini juga bisa menertibkan
administrasi kepesertaan. Seperti yang terjadi beberapa
waktu lalu, seorang warga DKI Jakarta ingin mendaftar
menjadi peserta BPJS mandiri, tetapi setelah data
dimasukkan, diketahui bahwa yang bersangkutan sudah
menjadi peserta Jamkesmas. Petugas meminta warga
tersebut mengurus di RT atau kelurahan untuk mengurus
kartu Jamkesmasnya. Warga tersebut kemudian mengaku
dia juga bisa menjadi peserta mengaku peserta Jamkesmas
tetapi belum mendapat kartunya, dia juga bisa menjadi
peserta KJS.
Kejadian tumpang tindih kepesertaan tidak akan terjadi
jika semua sudah terintegrasi dalam satu sistem yang
dikelola oleh BPJS Kesehatan. Bagi warga DKI Jakarta yang
sudah memiliki nomor registrasi KJS secara otomatis bisa
memanfaatkan pelayanan BPJS Kesehatan dengan mematuhi
aturan rujukan berjenjang mulai dari Puskemsas Kelurahan
atau Puskesmas Kecamatan.
Bagi warga DKI Jakarta yang tidak mampu di luar peserta PBI,
iuran BPJS Kesehatan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi
DKI Jakarta. Warga bisa mengajukan dengan melengkapi
surat keterangan domisili minimal tiga tahun dari kelurahan,
pengantar RT, RW, KTP, dan kartu keluarga. Bagi warga yang
mampu membayar iuran bisa mendaftar langsung ke kantor
BPJS Kesehatan tingkat kota, atau bisa melalui online di
www.bpjs-kesehatan.go.id, atau di sejumlah kantor cabang
dari Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI yang menjadi
mitra BPJS Kesehatan.Sebelumnya diberitakan, program KJS
tumpang tindih dengan program JKN terjadi di lapangan.
Ada warga DKI Jakarta yang hanya diakomodasi oleh KJS,
sebaliknya ada yang terdaftar di BPJS sebagai peserta JKN.
Sejumlah daerah baik tingkat kabupaten/kota
maupun provinsi sudah mulai ada upaya untuk segera
mengintegrasikan program Jamkesdanya kedalam skema
BPJS Kesehatan. Program jaminan kesehatan nasional yang
terintegrasi akan lebih memudahkan pemerintah daerah
mengelola anggaran kesehatannya. Masyarakat pun merasa
senang dan tenang memiliki jaminan kesehatan karena
dimana saja berada bisa mendapat layanan kesehatan.
PELANGGAN

9. Info BPJS Kesehatan Edisi III Juli 2014 9
T
ak terasa separuh perjalanan hidupnya atau selama 35
tahun, Entin Rohaeti, seorang pensiunan perawat RSUD
Tangerang, Banten, tak pernah berhenti menjalani
perawatan. Penyakit diabetes yang diderita sudah memicu
penyakit jantung dan lainnya, seperti masalah di sumsum
tulang belakangnya.
Ketika ditemui di RSUD Tangerang beberapa waktu lalu
Entin ditemani anak perempuannya, Siti Lestari. Entin setiap
bulan harus kontrol ke dokter spesialis di RSUD Tangerang.
Kondisinya yang sudah melemah tidak memungkinkan
Entin pergi sendirian ke rumah sakit. “Setiap bulan ya harus
dianterin, ibu ga bisa sendiri,” kata Tari sapaan akrab Siti
Lestari.
Entin yang sudah genap berusia 75 tahun ini, pernah juga
mengalami gangguan pada tulang belakangnya dan harus
menjalani operasi. Tari mengungkapkan betapa tertolongnya
memiliki jaminan kesehatan dari PT Askes (Persero) yang kini
sudah berubah menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Kesehatan.
“Kalau tidak punya jaminan kesehatan seperti Askes atau
sekarang menjadi BPJS Kesehatan, ya pastinya kami repot
deh, karena biaya operasi bisa sampai puluhan juta dan
setiap kontrol pun harus keluar uang untuk dokter spesialis.
Ya untung saja ibu jadi peserta BPJS Kesehatan,” kata Tari.
Masa peralihan dari peserta Akses menjadi BPJS Kesehatan
memang sangat terasa, tetapi Tari dan Entin pun sangat
memahami bahwa jaminan kesehatan nasional (JKN) yang
dikelola BPJS Kesehatan untuk kepentingan bangsa. “Kalau
untuk jaminannya tetap sama yang Askes dan JKN, Yang
berbeda hanya antreannya jadi lama, ya kan pesertanya
sekarang bukan cuma peserta Askes,” ujarnya.
Tetapi secara umum, pelayanan sudah baik. “Semoga
saja, semakin baik dan memang sebaiknya seluruh rakyat
Indonesia punya jaminan kesehatan ya, supaya tidak ada
lagi yang tidak bisa berobat kemudian sakitnya semakin
parah dan akhirnya mati sia-sia. Cuma ya, bagaimana supaya
pelayanannya jangan menurun tetapi semakin baik, dan
penting lagi, bagaimana supaya bangsa Indonesia sehat, gitu
loh,” kata Tari.
Pensiunan Perawat
35 Tahun Berobat
Entin Rohendi
T
ak seperti pasien peserta BPJS Kesehatan lainnya,
Yon Parjiyono, seorang karyawan di Jakarta, datang
ke fasilitas kesehatan karena ingin merasakan layanan
jaminan kesehatan nasional (JKN). Peserta Askes yang kini
menjadi peserta BPJS Kesehatan ini datang ke Puskesmas
untuk memeriksakan “kutil” yang tumbuh di kening sebelah
kiri.
Kutil sebesar biji jagung itu sudah lama berada di sebelah
mata kirinya, menurut Yon, sebelumnya pernah diperiksakan
hasilnya tidak membahayakan, namun sedikit mengganggu
kenyamanannya karena dia merasa risih seakan ada penyakit
yang kemungkinan bisa membuat orang yang melihatnya
“jijik”
“Saya takut kalau orang lain melihat saya ada kutilnya, dokter
pun menyarankan untuk diangkat saja, karena daging tumbuh
sejenis tumor itu bisa saja tiba-tiba berubah menjadi ganas
dan tumbuh menjadi besar. Jadi saya pikir-pikir takut juga.
Akhirnya saya putuskan untuk diangkat saja, sekalian saya ikut
merasakan program JKN (jaminan kesehatan nasional),” kata
Yon.
Dokter di Puskesmas akhirnya merujuk Yon untuk dioperasi di
Rumah Sakit Haji, Pondok Gede, Jakarta. Biayanya, menurut
Yon tidak terlalu mahal karena tidak sampai Rp2 juta rupiah.
Namun, dia ada obat yang harus dia beli sendiri yaitu obat
nyeri karena obat nyeri tidak di-cover oleh BPJS Kesehatan.
“Ya ada obat yang harus saya beli sekitar Rp150.000,” ujarnya.
Pelayanan secara umum, menurut Yon, sudah bagus. “Kalau
ada satu saja yang judes menurut saya sih wajar ya, mungkin
petugas di RS Haji itu sedang “capek” karena peserta BPJS
Kesehatan yang harus dilayaninya banyak, sehingga untuk
tersenyum ramah pun tak sempat. Jadi saya maklum, yang
penting pelayanan secara umum sudah cukup baik,” kata
Yon.
Setelah merasakan fasilitas JKN yang diselenggarakan oleh
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Yon
pun menilai, betapa pentingnya jaminan kesehatan untuk
seluruh rakyat Indonesia. “Saya menilai begini, sebaiknya
yang belum menjadi peserta JKN/BPJS Kesehatan segera
saja mendaftar deh, jangan menunggu sakit. Betul, karena
manfaatnya baik sekali. Kita memang harus menjaga
kesehatan tetapi sakit itu kan datangnya bisa tiba-tiba,”
ujarnya.
Kini, setelah “kutil” nya diangkat, Yon merasa lebih percaya
diri
Yon Priyono
Percaya Diri Setelah
“Kutilnya” Diangkat
1. Membuka website BPJS Kesehatan www.bpjs-kesehatan.
go.id
2. Pilih Menu Layanan Peserta kemudian pilih Pendaftaran
Peserta
3. Melakukan pengisian Data peserta pada kolom yang
tersedia beserta email untuk mendapatkan Link Aktifasi
4. Membuka email dari Admin BPJS Kesehatan dan klik Link
Aktifasi untuk mendapatkan Virtual Account
5. Melakukan pembayaran pada 3 Bank yang telah Bekerja
Sama dengan BPJS Kesehatan (BNI,BRI,MANDIRI)
6. Setelah anda melakukan Pembayaran, anda dapat
mencetak e-ID BPJS-Kesehatan dengan cara mengklik/
membuka ulang Link Aktivasi Pendaftaran yang ada di email
Konfirmasi
mengklik/membuka ulang Link Aktivasi Pendaftaran yang
ada di email Konfirmasi
Bagaimana mendaftar secara online melalui website ?
Question
Answer
Apa yang harus dilakukan peserta, ketika mendaftar
melalui website, link aktivasi tidak bisa dibuka?
Question
Answer
Peserta dapat segera menghubungi Kantor Cabang BPJS
Kesehatan atau call center yang tertera pada website BPJS
Kesehatan
Apa yang harus dilakukan peserta, pada saat mendaftar
melalui website, ada kesalahan dalam penulisan nama dan
data yang lain yang baru diketahui pada saat memprint
data ?
Melapor pada Kantor Cabang BPJS Kesehatan terdekat
untuk perubahan data peserta
Berapa lama jangka waktu pembayaran iuran ke bank
setelah mendaftar melalui website untuk bisa menjadi
peserta JKN BPJS Kesehatan?
Question
Answer
Question
Answer
Setelah Mendaftar Peserta akan mendapatkan Virtual
Account dan iurannya langsung dapat dibayarkan melalui
Bank Kerjasama (baik secara Online,ATM,maupun Teller)
Apa yang harus dilakukan peserta, ketika pendaftaran
melalui website tidak bisa dioperasikan?
Dimohon melakukan cek Jaringan lokal peserta, Jika kondisi
jaringan sudah bagus dimohon melakukan cek ulang untuk
pendaftaran peserta
berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan
aktivasi pendaftaran dari sejak awal mendaftar melalui
website?
Jika peserta telah melakukan pendaftaran maka peserta
akan mendapatkan email dari Admin BPJS Kesehatan
maksimal 24 Jam.
Q&A
Question
Answer
Question
Answer
Question & Answer
TESTIMONI

10. Info BPJS Kesehatan Edisi III Juli 201410
Sebab, hidangan yang ditawarkan saat lebaran, biasanya
berupa makanan yang lezat, gurih, dan manis. Makanan
jenis ini tentu banyak mengandung protein, lemak, dan gula.
Bahkan, menu khas yang biasanya muncul setiap lebaran
adalah ketupat lengkap dengan opor ayamnya, sambal
goreng hati, rendang, tidak ketinggalan pula berbagai jenis
kue-kue kering serta minuman yang berasa manis.
Opor ayam, rendang, sambal goreng dan ketupat adalah
menu “wajib” yang sering terhidang saat lebaran. Terlalu
banyak makan makanan berlemak atau berminyak akan
membuat pencernaan bekerja kurang baik.Memang, ketika
berpuasa selama satu bulan penuh, tubuh didetoksifikasi
secara natural. Makanya, sangat disayangkan jika menjadi tak
terkendali, saat menyantap menu lebaran.
Sedangkan, kue-kue khas lebaran yang “menggoda” seperti
nastar, kastengels dan lapis legit, jangan sembarangan
menyantapnya. Kita harus berhati-hati, memanjakan lidah
dengan makanan “kaya” lemak ini.
Sebenarnya, saat lebaran boleh saja makan menu istimewa,
namun perhatikanlah jumlah kalori yang masuk. Bukan
tidak mungkin berat badan akan naik melebihi berat badan
sebelum puasa saat anda kalap mengkonsumsi makanan
berlemak dan tinggi kalori.
Persoalan yang harus diketahui, bahwa selama sebulan,
pencernaan kita diistirahatkan. Oleh sebab itu, tubuh
memerlukan waktu penyesuaian kembali. Proses adaptasi
ini tentu harus dilakukan secara bertahap dengan secara
berangsur-angsur mengubah pola dan porsi makan. Porsi
makan yang terlalu banyak dan mendadak akan berefek
buruk bagi tubuh. Dalam sebuah diskusi antara dokter dan
tim medis, beberapa waktu lalu, setelah selesai berpuasa,
hendaknya mengurangi makanan yang merangsang
tenggorokan, jangan minum es, jangan makanan goreng-
gorengan, dan mengurangi rokok. Gejala klinisnya, batuk,
pilek, dan panas. Perbanyak minum air putih, mengkonsumsi
Vitamin B dan C untuk menjaga daya tahan tubuh.
Alasannya, pola makan berlebihan saat lebaran adalah
banyaknya orang yang mengalami kekurangan asupan
vitamin. Vitamin diperlukan oleh tubuh untuk mengatur
serta melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Gejala yang
tampak akibat kurang vitamin ini adalah selaput lendir mulut
yang cenderung pecah-pecah dan kadang-kadang sampai
terjadi gusi berdarah. Selain itu, makanan dengan kandungan
lemak yang tinggi serta kurangnya aktivitas fisik juga sering
menimbulkan keluhan sembelit.
Dalam berbagai penelusuran yang dilakukan sejumlah dokter,
keluhan-keluhan tersebut berasal dari kurangnya jumlah
asupan vitamin dan serat makanan ke dalam tubuh kita.
Sumber terbaik dari vitamin dan serat alami adalah buah-
buahan dan sayuran.
Kedua macam bahan makanan inilah yang sering terlupa
untuk dikonsumsi pada saat lebaran. Tidak hanya itu saja,
pada saat sekitar lebaran biasanya makanan yang kita
konsumsi adalah makanan yang berulang kali dihangatkan
sebelum dihidangkan. Adanya proses pemanasan yang
berkali-kali tentu akan berakibat pada rusaknya zat-zat gizi
yang terkandung pada makanan tersebut termasuk juga
vitamin.
Solusinya, menurut hasil diskusi para dokter itu, membuat
variasi pada menu lebaran yang kita hidangkan. Jenis
manakan seperti gado-gado atau pecel, sangat cocok
sebagai pendamping dari hidangan-hidangan tradisional
khas lebaran tersebut.
Adapun minuman manis yang berasal dari sirup pabrikan
(tentu mengandung bahan tambahan seperti zat pengawet
dan pemanis buatan) dengan sari buah buatan sendiri.
Minuman buatan sendiri dari perasan jeruk, justru terasa lebih
segar, alami dan bergizi.
Naik 4 Kg
Hal senada diutarakan Nofiah Ismail. Bulan Ramadhan,
diakui banyak digunakan oleh segelintir orang untuk berdiet.
Hasilnya, memang banyak yang berat badannya turun. Tapi
harus hati-hati ketika lebaran tiba, bisa saja berat badan naik
sampai 4 kilogram.
"Sering terjadi kok. Pada saat bulan ramadhan makan
dikurangi dan dikontrol, pada saat lebaran orang tersebut
kalap, semua dimakan," kata ahli gizi dr Nofiah Ismail.
Kalap Menyantap Menu Lebaran
Badan Bisa "Melar"
Bilamana, seseorang sampai kalap dalam menyantap semua
makanan yang ada, tak menutup kemungkinan orang
tersebut akan menimbun kurang lebih 1.000 sampai 2.000
kalori. "Kalau menimbun kalori sampai segitu dan sering,
naiknya 1 sampai 2 kilogram. Kalau tidak dikontrol, bisa naik 4
kg," tambah Titi.
Agar berat badan tidak naik ketika lebaran tiba, disarankan
untuk lebih mempersiapkan diri agar hal-hal yang tidak
diinginkan terjadi di hari nan fitri, dan berat badan menjadi
naik kembali.
"Kita semua tahu. Saat lebaran khan, banyak sekali makanan
dan minuman manis tersaji. Tak jarang ada yang menunya
gorengan. Untuk itu, makannya sedikit saja. Cukup mencicipi
saja. Tapi jangan keterusan," jelasnya.
Setelah mencicipi makanan tersebut, hendaklah untuk
mengistirahatkan perut selama beberapa menit, sebelum
menyantap menu utama. Ini dilakukan, agar tidak terjadinya
penumpukan di dalam perut.
Bahkan, ketika menyantap menu utama pun, sebaiknya
dilakukan hal serupa. Sedikit-sedikit saja. "Toh, makanan yang
tersaji masih bisa disantap siang atau sore harinya," tuturnya.
L
ebaran diidentikkan dengan adanya baju
baru plus ketupat sayur ditambah dengan
opor ayam. Selain itu, hidangan lezat lainnya
juga tersedia, lengkap dengan aneka kue, yang
semuanya terasa manis. Menyikapi Perayaan Hari
Kemenangan ini, hendaknya kita tidak "lupa darat"
dengan menyantap semua manakan yang enak-
enak.
Jadi, tidak hanya saat berpuasa kita dituntut
meredam emosi tetapi saat Hari Raya Idhul Fitri,
kita masih harus mampu melakukan kontrol
terutama soal menyantap makanan. Jika tida, akan
membawa dampak yang tidak baik bagi tubuh kita,
di antaranya, badan kita tambah melar alias gemuk.
Makanan yang aneka ragam pun bisa menyebabkan
tekanan darah tinggi dan naiknya kadar kolesterol
dalam darah.
InfoBPJSKesehatanEdisi3Juli2014
SEHAT

11. Info BPJS Kesehatan Edisi III Juli 2014 11
Samarinda : Sampai saat ini pemerintah dan BPJS Kesehatan masih terus
berupaya memperbaiki pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) yang digelar lewat BPJS Kesehatan. Salah satunya, dalam upaya
meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan
Kesehatan Nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS), pemerintah memandang perlu pengaturan tentang pengelolaan
dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada
fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 32 Tahun
2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah. Peraturan Presiden ini
ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 21 April 2014.
“BPJS Kesehatan melakukan pembayaran Dana Kapitasi kepada FKTP
milik Pemerintah Daerah, didasarkan pada jumlah yang terdaftar di FKTP
sesuai data dari BPJS Kesehatan. Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud
dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendaharawan Dana
Kapitasi JKN pada FKTP. Perpres ini diperuntukan bagi FKTP milik Pemda
yang belum menerapkan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD), ” Ujar Direktur Hukum Komunikasi dan
Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro pada
saat kegiatan Sosialisasi Pemantapan Komitmen Pemerintah Daerah dalam
MelaksanakanProgram Jaminan Kesehatan Nasional. Di Pendopo Lamin Etam ,
Samarinda (18/06).
Hadir dalam kegiatan tersebut Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi,
Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Prof Mardiasmo serta perwakilan
Gubernur dan Bupati/Walikota se-Indonesia sebagai peserta sosialisasi.
Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi, pemerintah
terus upaya memperkuat dukungan teknis pelaksanaan JKN khususnya dari
daerah. Jika JKN dikelola dengan baik maka pelaksanaan program ini tidak
keteteran.
“Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh pemerintah daerah dapat benar-
benar memahami esensi dari pelaksanaan JKN serta mendukung secara
teknis untuk keberhasilan program ini. Sosialisasi ini bukan kali pertama
dilakukan namun sudah berkali-kali, dan diharapkan kedepan tidak akan ada
permasalahan. Gubernur harus mengambil langkah supervisi dan memonitor
penuh implementasi JKN,” papar Gawamawan.
Peran Pemda dalam JKN Perkuat Fasilitas Kesehatan
Keesokan harinya, Wakil Presiden Republik Indonesia Boediono menyaksikan
penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri
dan BPJS Kesehatan mengenai Optimaliasai Peran Pemerintah Daerah dalam
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. MoU ini ditandatangani
oleh Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris,
pada saat seremonial pembukaan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTGN) XVI di
Samarinda (19/06).
Dalam sambutannya Wapres mengungkapkan apresiasinya terhadap langkah
yang dilakukan Pemerintah Daerah yang dikomandoi oleh Kementerian
Dalam Negeri dalam rangka menyukseskan program JKN ini. Boediono
mengungkapkan bahwa keberhasilan program JKN bukan serta merta tugas
pemerintah dan BPJS Kesehatan saja.
“Dukungan dari Pemda khususnya dalam rangka meningkatkan ketersediaan
jaringan dan memperkuat kualitas fasiltas pelayanan kesehatan merupakan
hal yang harus dikedepankan. MoU ini diharapkan agar pelaksanaan program
JKN dapat dilaksanakan di seluruh penjuru tanah air. Setiap warga negara
mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan. Saya mendengar
kemarin 125 Bupati/Walikota telah menyelesaikan SK Penunjukan Bendahara
dan Nomor Rekening Dana Kapitasi JKN untuk fasilitas kesehatan primer, dan
saya harap daerah yang belum untuk segera melakukannya,” jelas Boediono.
Boediono mengapresiasi 125 Bupati/Walikota yang telah
mengimplementasikan kebijakan ini dan berharap melalui Perpres 32
tahun 2014 ini, fasilitas kesehatan dapat dengan langsung merasakan dana
kapitasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan peserta BPJS
Kesehatan.
Wapres : Dukungan Pemda Harus Optimal dalam
Implementasi JKN
JAKARTA: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum publik yang dibentuk
oleh pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang ditujukan
bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Karena kepesertaannya bersifat wajib, BPJS Kesehatan menargetkan semua
penduduk Indonesia terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional paling lambat pada tanggal 1 Januari
2019 mendatang, dengan tingkat kepuasan 85%.
Dalam rangka memperluas cakupan kepesertaan serta mempermudah peserta memperoleh layanan kesehatan,
khususnya di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan meluncurkan Surat Eligibilitas Peserta (SEP)
Mandiri. Kini peserta BPJS Kesehatan yang memerlukan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat lanjutan
dapat mencetak SEP sendiri atau melakukan self check-in. Hal ini diharapkan dapat mengurangi antrian di loket
BPJS Kesehatan Center fasilitas kesehatan tingkat lanjutan.
“Sebelumnya, pasien peserta BPJS Kesehatan dengan rujukan manual harus antri di loket BPJS Kesehatan yang
ada di rumah sakit. Kini peserta dapat mencetak kartu SEP Mandiri atau self check-in sehingga tak perlu berlama-
lama mengantri,” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris dalam acara Launching SEP Mandiri yang
diselenggarakan di RSUD Kota Tangerang, Selasa (24/6). Acara tersebut dihadiri pula oleh Dirjen Bina Upaya
Kesehatan Kementerian Kesehatan dalam hal ini diwakili oleh Direktur Upaya Kesehatan Rujukan Chairul Radjab
Nasution dan Direktur RSUD Kota Tangerang Desiriana Dinardianti.
Senada, Direktur RSUD Kota Tangerang Desiriana Dinardianti juga mengatakan bahwa penerapan SEP Mandiri
merupakan salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan jumlah loket di BPJS Kesehatan Center. Selain untuk
memangkas antrian, pengaplikasian SEP Mandiri ini juga diharapkan dapat mempercepat peserta BPJS Kesehatan
untuk mendapat penanganan dari tenaga kesehatan.
“Selain harus melibatkan rujukan online, syarat lain penggunaan SEP Mandiri oleh peserta BPJS Kesehatan adalah
SEP belum bridging dengan sistem informasi rumah sakit. Setelah peserta BPJS Kesehatan memiliki SEP dan
mendaftar di loket rumah sakit, maka peserta bisa segera memperoleh pelayanan kesehatan,” jelasnya.
Untuk bisa menggunakan layanan ini, peserta BPJS Kesehatan dapat memanfaatkan sistem rujukan online dari
fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui aplikasi P-Care. Selanjutnya, peserta dapat mencetak SEP Mandiri
sebelum melakukan pendaftaran di loket rumah sakit. Adapun pencetakan SEP Mandiri ini didasarkan pada tiga
kriteria pencarian peserta, yaitu nomor rujukan peserta, nomor peserta, atau nomor induk kependudukan (NIK).
Permudah Layanan Peserta, BPJS Kesehatan Luncurkan Self Check-In
Pendaftaran Di Rumah Sakit
BPJS Kesehatan meraih
penghargaan Gold
Champion pada Indonesia
WOW Brand 2014 untuk
kategori Health Insurance.
Penyerahan penghargaan
ini dilakukan dalam acara
Indonesia WOW Brand
2014 Government &
Public Services Industry
yang diselenggarakan
oleh MarkPlus Insight dan
Majalah Marketeers, Rabu
(25/6) malam di Hotel
Luwansa, Jakarta.
Direktur Hukum Komunikasi
BPJS Kesehatan Raih Penghargaan "Gold Champion of Indonesia WOW Brand
2014" dari Markplus
dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Purnawarman Basundoro menerima penghargaan yang diserahkan
oleh Kepala BPOM RI, Roy A. Sparringa dan Chairman & Founder MarkPlus, Inc., Hermawan Kartajaya, Rabu (25/6)
malam di Jakarta. Selain BPJS Kesehatan, untuk kategori ini diberikan kepada Asuransi Prudential untuk Silver
Champion dan Bronze Champion untuk Asuransi Bumiputera.
MarkPlus Insight pada tahun 2014 ini, kembali melakukan survei untuk mengukur popularitas dari kebijakan Instansi
Layanan Publik yang ada di Indonesia dengan mengacu pada 5 aspek utama, yaitu : awareness, appeal, ask, act dan
advocate.
Survei dengan metode random sampling ini dilakukan pada April sampai dengan Mei 2014 terhadap 1174
responden dengan rentang usia 25 – 50 tahun yang tersebar di 10 kota besar, yaitu : GJabodetabek, Bandung,
Surabaya, Medan, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Semarang, Denpasar dan Palembang.
“Untuk Kategori ini kami melakukan survei ini dengan menggunakan metode phone survey dan random sampling
terhadap 1174 esponden dari 10 kota besar di Indonesia. Responden merupakan masyarakat umum, bukan Pegawai
Negeri/BUMN/TNI-POLRI dan mewakili masyarakat kelas ekonomi A hingga C” ujar Hermawan.
Penghargaan Indonesia WOW Brand 2014 kategori Public Services ini diberikan kepada instansi-instansi publik
yang memiliki kredibilitas tinggi yang dinilai dari aspek-aspek seperti awareness yang baik di masyarakat, kebijakan
instansi yang paling disukai publik, dan tingkat kepercayaan dan rekomendasi publik terhadap instansi tersebut.
Markplus menggunakan metode penghitungan Purchase Action Ratio (PAR) dan Brand Advocacy Ratio (BAR).
Kilas&Peristiwa

12. Dirgahayu
Republik Indonesia
Ke-69
”Semangat Kemerdekaan,
Semangat Mengabdi Pada Negeri “