SlideShare a Scribd company logo
1 of 8
BAB I 
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Pemerintah dalam hal mewujudkan komitmen global dalam bidang kesehatan 
telah meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan 
perorangan. Sebelumnya usaha ke arah tersebut telah dilakukan oleh 
pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di 
bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT 
Jamsostek (Persero) yang melayani pegawai negeri sipil, penerima pensiun, 
veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, 
pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat 
(Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun, skema 
tersebut masih terpecah dan akibatnya biaya kesehatan dan mutu pelayanan 
menjadi sulit terkendali. 
Mengatasi hal itu, pada 2004, dikeluarkan Undang-Undang No.40 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa 
jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). 
Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional 
akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan 
diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 
2014. 
BPJS harus membuat dokter, rumah sakit dan pasien ‘tersenyum’. Kualitas tidak 
boleh dikorbankan meskipun dengan biaya rendah. Meningkatkan mutu 
pelayanan adalah kunci sukses rumah sakit untuk mampu bersaing dengan 
rumah sakit lain di era liberalisasi. Supaya rumah sakit tidak rugi, yang perlu 
dipersiapkan adalah perekam medis yang terampil coding INA-CBGs. Kegiatan
dan tindakan serta diagnosis yang ada dalam rekam medis harus diberi kode 
dan selanjutnya diindeks untuk memudahkan pelayanan pada penyajian 
informasi untuk menunjang fungsi perencanaan, manajemen, dan riset bidang 
kesehatan. Dalam hal ini, perekam medik dan dokter harus paham benar 
mengenai apa itu International Statistical Classification of Diseases and Related 
Health Problems 9 ( ICD 9) dan ICD 10. Para perekam medik harus terampil 
dalam membuat klarifikasi penyakit dan tindakan sesuai dengan ICD 9 dan ICD 
10 sistem BPJS dengan cepat dan tepat. 
Hal in tidak hanya berlaku pada Rumah Sakit Umum namun juga berlaku pada 
Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi 
Rumah Sakit Gigi dan Mulut dalam menghadapi BPJS untuk itu diperlukan 
kesiapan dan langkah yang harus dilakukan dalam penerapan sistem BPJS di 
Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Setelah berjalan per tanggal 1 Januari 2014, 
terdapat beberapa fakta baik dan buruk yang terjadi dilapangan, oleh karena itu 
dalam makalah ini akan dibahas mengenai sistem BPJS yang telah berjalan di 
Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran sebagai bahan untuk 
pembelajaran mengenai kelebihan dan kekurangan dari BPJS dalam bidang 
kedokteran gigi. 
Tujuan 
1. Mengetahui pelaksanaan sistem BPJS di RS Gigi dan Mulut Universitas 
Padjadjaran. 
2. Mengetahui keuntungan dan kendala pelaksanaan sistem BPJS di RS 
Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran. 
3. Memenuhi tugas Manajemen Asuransi Rumah Sakit 
Manfaat 
1. Menjadi suatu pandangan bagi Rumah Sakit Gigi dan Mulut dalam 
menghadapi BPJS 
2. Menjadi evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan BPJS di Rumah Sakit Gigi 
dan Mulut.
Metode Penyusunan Makalah 
Penyusunan makalah ini dilakukan dengan metode wawancara dengan 
pihak terkait dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran.
BAB II 
LANDASAN TEORI 
Pengertian 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah 
badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial 
(UU No 24 Tahun 2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah 
jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 
pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar 
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau 
iurannya dibayar oleh pemerintah. 
Dasar Hukum 
1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang 
Sistem Jaminan Sosial Kesehatan. 
2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 
Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang 
Jaminan Kesehatan. 
5. UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 3 dan Pasal 34. 
6. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 
7. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 
8. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
Pembiayaan 
Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur 
oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan 
Kesehatan (pasal 16, Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan). Tarif 
Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka olehBPJS 
Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkanjumlah 
peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlahpelayanan 
kesehatan yang diberikan. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim 
oleh BPJS Kesehatankepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan 
jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang diberikan. 
Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG’s 
adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada 
FasilitasKesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan 
kepadapengelompokan diagnosis penyakit. 
Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan: 
BPJS Kesehatan akan membayar kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama 
dengan Kapitasi. Untuk Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan, BPJS 
Kesehatan membayar dengan sistem paket INA CBG’s. 
Mengingat kondisi geografis Indonesia, tidak semua Fasilitas Kesehatan dapat 
dijangkau dengan mudah. Maka, jika di suatu daerah tidak memungkinkan 
pembayaran berdasarkan Kapitasi, BPJS Kesehatan diberi wewenang untuk 
melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil. 
Komponen CBG. Terdiri dari (1) Diagnosa Utama (Sangat penting untuk 
pemisahan medis) (2) Diagnosa Sekunder (Sangat penting untuk menentukan 
tingkat keparahan/ severity level) Co-Morbidity& komplikasi (3) Prosedur Primer 
(Sangat penting untuk pemisahan bedah) (4) Jenis Kelamin Pasien (5) Status 
Keluar (Keluar Sehat, Atas Permintaan Sendiri, Tanpa Ijin, Meninggal atau
Dirujuk) (6) Lama hari rawat (LOS) (7) Jenis Pasien (RI/RJ) (8) Umur Pasien 
(Tahun atau hari). 
Aturan bagi dokter agar mendapat penggantian biaya yang tepat (1) Menulis 
diagnosis utama (ICD 10). (2) Menulis semua diagnosis sekunder (diagnosis 
tambahan & komplikasi/penyulit). (3) Menulis prosedur utama & Lain2 (ICD-9- 
CM). (4) Resume pasien lengkap dan akurat. (5) Melengkapi laporan operasi dan 
pemeriksaan diagnostik. (6) Membantu koder dalam klarifikasi dan penetapan 
diagnosis dan prosedur yang benar. 
Pertanggungjawaban BPJS 
BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang 
diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim 
diterima lengkap. Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan 
berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan asosiasi Fasilitas 
Kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang 
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Asosiasi Fasilitas Kesehatan ditetapkan oleh 
Menteri Kesehatan. 
Dalam JKN, peserta dapat meminta manfaat tambahan berupa manfaat yang 
bersifat non medis berupa akomodasi. Misalnya: Peserta yang menginginkan 
kelas perawatan yang lebih tinggi daripada haknya, dapat meningkatkan haknya 
dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih 
antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan biaya yang harus dibayar 
akibat peningkatan kelas perawatan, yang disebut dengan iur biaya (additional 
charge). Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi peserta PBI. 
Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, BPJS 
Kesehatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan 
pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan (periode 1 Januari sampai 
dengan 31 Desember). Laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dikirimkan 
kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni
tahun berikutnya. Laporan tersebut dipublikasikan dalam bentuk ringkasan 
eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) 
media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat 
tanggal 31 Juli tahun berikutnya. 
Pelayanan 
1. Jenis Pelayanan: Dua jenis pelayanan yang akan diperoleh oleh Peserta 
JKN, yaitu berupa pelayanan kesehatan (manfaat medis) serta akomodasi 
dan ambulans (manfaat non medis). Ambulans hanya diberikan untuk 
pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang 
ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. 
2. Prosedur Pelayanan: Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan 
harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat 
pertama. Bila Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, 
maka hal itu harus dilakukan melalui rujukan oleh Fasilitas Kesehatan 
tingkat pertama, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis. 
3. Kompensasi Pelayanan: Bila di suatu daerah belum tersedia Fasilitas 
Kesehatan yang memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan medis 
sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi, yang 
dapat berupa: penggantian uang tunai, pengiriman tenaga kesehatan atau 
penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu. Penggantian uang tunai hanya 
digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan dan transportasi. 
4. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan: Penyelenggara pelayanan 
kesehatan meliputi Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerja sama dengan 
BPJS Kesehatan baik fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah 
Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan melalui 
proses kredensialing dan rekredensialing.
OPTIMALKAN BPJS DI RS GIGI

More Related Content

What's hot

Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copyMateri sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copyPalComTech
 
UU 24 tahun 2011 tentang BPJS
UU 24 tahun 2011 tentang BPJSUU 24 tahun 2011 tentang BPJS
UU 24 tahun 2011 tentang BPJSM Ungang
 
Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalJaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalMuh Saleh
 
Jaminan kesehatan nasional_ringkas
Jaminan kesehatan nasional_ringkasJaminan kesehatan nasional_ringkas
Jaminan kesehatan nasional_ringkasMuh Saleh
 
Askes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanAskes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanMuh Saleh
 
Pmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmas
Pmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmasPmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmas
Pmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmasKemala Widhiari
 
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...Edi Kusmiadi
 
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjsVery Afrizal
 
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015dikakakaa
 
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknPmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknIrman Gapur
 
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanMateri CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanGunawan Wicaksono
 
Kebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial iKebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial iNandya Guvita
 
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015BPJS Kesehatan RI
 
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSNUndang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSNNur Fadillah
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatancasamateo
 
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppuSosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppuGunawan Wicaksono
 

What's hot (19)

Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copyMateri sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta)   copy
Materi sosialisasi jkn dan bpjs kesehatan (peserta) copy
 
UU 24 tahun 2011 tentang BPJS
UU 24 tahun 2011 tentang BPJSUU 24 tahun 2011 tentang BPJS
UU 24 tahun 2011 tentang BPJS
 
Jaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan NasionalJaminan Kesehatan Nasional
Jaminan Kesehatan Nasional
 
Jaminan kesehatan nasional_ringkas
Jaminan kesehatan nasional_ringkasJaminan kesehatan nasional_ringkas
Jaminan kesehatan nasional_ringkas
 
Askes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS KesehatanAskes menuju BPJS Kesehatan
Askes menuju BPJS Kesehatan
 
Pmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmas
Pmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmasPmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmas
Pmk no. 40 ttg pedoman pelaksanaan jamkesmas
 
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASI...
 
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjs
 
Buku Panduan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tahun 2013
Buku Panduan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tahun 2013Buku Panduan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tahun 2013
Buku Panduan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tahun 2013
 
Pkl bab 2
Pkl bab 2Pkl bab 2
Pkl bab 2
 
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
Laporan Geladi Universitas Telkom 2014/2015
 
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jknPmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
Pmk 19 th 2014 tentang dana kapitasi jkn
 
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS KesehatanMateri CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
Materi CoB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan
 
Kebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial iKebijakan penjaminan sosial i
Kebijakan penjaminan sosial i
 
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
Materi Sosialisasi BPJS Kesehatan-Peserta Mandiri-Tahun 2015
 
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSNUndang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSN
 
Sosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatanSosialisasi bpjs kesehatan
Sosialisasi bpjs kesehatan
 
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppuSosialisasi Bpjs Kesehatan 2015   COB ppu
Sosialisasi Bpjs Kesehatan 2015 COB ppu
 
Bahan paparan jkn
Bahan paparan jknBahan paparan jkn
Bahan paparan jkn
 

Viewers also liked

IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...Cut Ampon Lambiheue
 
Penyuluhan kesehatan gigi & mulut salam
Penyuluhan kesehatan gigi & mulut salamPenyuluhan kesehatan gigi & mulut salam
Penyuluhan kesehatan gigi & mulut salamSurya Siawang
 
Uu 24 tahun 2011 tentang bpjs
Uu 24 tahun 2011 tentang bpjsUu 24 tahun 2011 tentang bpjs
Uu 24 tahun 2011 tentang bpjsdhoan Evridho
 
Analisis Sistem Pelayanan Kesehatan Indonesia
Analisis Sistem Pelayanan Kesehatan IndonesiaAnalisis Sistem Pelayanan Kesehatan Indonesia
Analisis Sistem Pelayanan Kesehatan IndonesiaFuad Amsyari
 
Ppt penyuluhan karang gigi karies
Ppt penyuluhan karang gigi kariesPpt penyuluhan karang gigi karies
Ppt penyuluhan karang gigi kariesSurya Siawang
 
Karies gigi presentation
Karies gigi presentationKaries gigi presentation
Karies gigi presentationSinta Gitaning
 
Power point -gigi[1]
Power point -gigi[1]Power point -gigi[1]
Power point -gigi[1]lohchooipeou
 

Viewers also liked (10)

Makalah bpjs
Makalah bpjsMakalah bpjs
Makalah bpjs
 
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...
IMPLEMENTASI BPJS KESEHATAN DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN N...
 
Makalah Asuransi Kesehatan & BPJS
Makalah Asuransi Kesehatan & BPJSMakalah Asuransi Kesehatan & BPJS
Makalah Asuransi Kesehatan & BPJS
 
Penyuluhan kesehatan gigi & mulut salam
Penyuluhan kesehatan gigi & mulut salamPenyuluhan kesehatan gigi & mulut salam
Penyuluhan kesehatan gigi & mulut salam
 
Uu 24 tahun 2011 tentang bpjs
Uu 24 tahun 2011 tentang bpjsUu 24 tahun 2011 tentang bpjs
Uu 24 tahun 2011 tentang bpjs
 
Analisis Sistem Pelayanan Kesehatan Indonesia
Analisis Sistem Pelayanan Kesehatan IndonesiaAnalisis Sistem Pelayanan Kesehatan Indonesia
Analisis Sistem Pelayanan Kesehatan Indonesia
 
Ppt penyuluhan karang gigi karies
Ppt penyuluhan karang gigi kariesPpt penyuluhan karang gigi karies
Ppt penyuluhan karang gigi karies
 
Karies dan gingivitis
Karies dan gingivitisKaries dan gingivitis
Karies dan gingivitis
 
Karies gigi presentation
Karies gigi presentationKaries gigi presentation
Karies gigi presentation
 
Power point -gigi[1]
Power point -gigi[1]Power point -gigi[1]
Power point -gigi[1]
 

Similar to OPTIMALKAN BPJS DI RS GIGI

Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuSosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuParoki St Paulus Pekanbaru
 
Undang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosialUndang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosialSisKa L. Putri
 
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptxPPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptxnoviariansari
 
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptxPeran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptxbimaachmad1
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...BPJS Kesehatan RI
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMasykurRahmat
 
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)KarinaSyafarini
 
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Tini Wartini
 
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Segarnis Dhiasy
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahHety Byan
 
6. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(JKN).pptx
6. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(JKN).pptx6. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(JKN).pptx
6. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(JKN).pptxberlianasuroso
 
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptxmarissaqurniati
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...BPJS Kesehatan RI
 
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCRPresentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCRSyaharuddin Rasyid
 
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.pptDrHariyono
 

Similar to OPTIMALKAN BPJS DI RS GIGI (20)

Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuSosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
Undang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosialUndang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosial
 
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptxPPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
PPT TUGAS PEMBIAYAAN RS DI ERA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.pptx
 
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptxPeran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
Peran Dokter dalam Jaminan Kesehatan Nasional 2023 CIMSA.pptx
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasi...
 
Bahan jkn ciloto 18 okt 2019
Bahan jkn ciloto   18 okt 2019Bahan jkn ciloto   18 okt 2019
Bahan jkn ciloto 18 okt 2019
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
 
Kelompok 4
Kelompok 4Kelompok 4
Kelompok 4
 
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
 
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
 
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
Materi pemanfaatan dana jkn & bok di puskesmas ( bapelkes cikarang)
 
Bpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupahBpjs penerimaupah
Bpjs penerimaupah
 
6. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(JKN).pptx
6. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(JKN).pptx6. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(JKN).pptx
6. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL(JKN).pptx
 
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx
342055223-Materi-COB-BPJS-Kesehatan.pptx
 
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Penjaminan di Wilayah Tidak Ada Faskes ...
 
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCRPresentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
Presentasi COB (Coordination of Benefit) BPJS Kesehatan - HRCR
 
MATERI JKN.pptx
MATERI JKN.pptxMATERI JKN.pptx
MATERI JKN.pptx
 
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
 
Kisi kisi UAS.docx
Kisi kisi UAS.docxKisi kisi UAS.docx
Kisi kisi UAS.docx
 

OPTIMALKAN BPJS DI RS GIGI

  • 1. BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Pemerintah dalam hal mewujudkan komitmen global dalam bidang kesehatan telah meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi kesehatan perorangan. Sebelumnya usaha ke arah tersebut telah dilakukan oleh pemerintah dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Namun, skema tersebut masih terpecah dan akibatnya biaya kesehatan dan mutu pelayanan menjadi sulit terkendali. Mengatasi hal itu, pada 2004, dikeluarkan Undang-Undang No.40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). UU 40/2004 ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 juga menetapkan, Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh BPJS, yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014. BPJS harus membuat dokter, rumah sakit dan pasien ‘tersenyum’. Kualitas tidak boleh dikorbankan meskipun dengan biaya rendah. Meningkatkan mutu pelayanan adalah kunci sukses rumah sakit untuk mampu bersaing dengan rumah sakit lain di era liberalisasi. Supaya rumah sakit tidak rugi, yang perlu dipersiapkan adalah perekam medis yang terampil coding INA-CBGs. Kegiatan
  • 2. dan tindakan serta diagnosis yang ada dalam rekam medis harus diberi kode dan selanjutnya diindeks untuk memudahkan pelayanan pada penyajian informasi untuk menunjang fungsi perencanaan, manajemen, dan riset bidang kesehatan. Dalam hal ini, perekam medik dan dokter harus paham benar mengenai apa itu International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 9 ( ICD 9) dan ICD 10. Para perekam medik harus terampil dalam membuat klarifikasi penyakit dan tindakan sesuai dengan ICD 9 dan ICD 10 sistem BPJS dengan cepat dan tepat. Hal in tidak hanya berlaku pada Rumah Sakit Umum namun juga berlaku pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Hal tersebut merupakan tantangan besar bagi Rumah Sakit Gigi dan Mulut dalam menghadapi BPJS untuk itu diperlukan kesiapan dan langkah yang harus dilakukan dalam penerapan sistem BPJS di Rumah Sakit Gigi dan Mulut. Setelah berjalan per tanggal 1 Januari 2014, terdapat beberapa fakta baik dan buruk yang terjadi dilapangan, oleh karena itu dalam makalah ini akan dibahas mengenai sistem BPJS yang telah berjalan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran sebagai bahan untuk pembelajaran mengenai kelebihan dan kekurangan dari BPJS dalam bidang kedokteran gigi. Tujuan 1. Mengetahui pelaksanaan sistem BPJS di RS Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran. 2. Mengetahui keuntungan dan kendala pelaksanaan sistem BPJS di RS Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran. 3. Memenuhi tugas Manajemen Asuransi Rumah Sakit Manfaat 1. Menjadi suatu pandangan bagi Rumah Sakit Gigi dan Mulut dalam menghadapi BPJS 2. Menjadi evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan BPJS di Rumah Sakit Gigi dan Mulut.
  • 3. Metode Penyusunan Makalah Penyusunan makalah ini dilakukan dengan metode wawancara dengan pihak terkait dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Padjadjaran.
  • 4. BAB II LANDASAN TEORI Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial (UU No 24 Tahun 2011). BPJS terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Dasar Hukum 1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Kesehatan. 2. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. 5. UUD 1945 Pasal 28 H Ayat 3 dan Pasal 34. 6. UU No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. 7. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 8. UU No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
  • 5. Pembiayaan Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah untuk program Jaminan Kesehatan (pasal 16, Perpres No. 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan). Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka olehBPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkanjumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatankepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlahpelayanan kesehatan yang diberikan. Tarif Indonesian-Case Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBG’s adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada FasilitasKesehatan Tingkat Lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepadapengelompokan diagnosis penyakit. Cara Pembayaran Fasilitas Kesehatan: BPJS Kesehatan akan membayar kepada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama dengan Kapitasi. Untuk Fasilitas Kesehatan rujukan tingkat lanjutan, BPJS Kesehatan membayar dengan sistem paket INA CBG’s. Mengingat kondisi geografis Indonesia, tidak semua Fasilitas Kesehatan dapat dijangkau dengan mudah. Maka, jika di suatu daerah tidak memungkinkan pembayaran berdasarkan Kapitasi, BPJS Kesehatan diberi wewenang untuk melakukan pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil. Komponen CBG. Terdiri dari (1) Diagnosa Utama (Sangat penting untuk pemisahan medis) (2) Diagnosa Sekunder (Sangat penting untuk menentukan tingkat keparahan/ severity level) Co-Morbidity& komplikasi (3) Prosedur Primer (Sangat penting untuk pemisahan bedah) (4) Jenis Kelamin Pasien (5) Status Keluar (Keluar Sehat, Atas Permintaan Sendiri, Tanpa Ijin, Meninggal atau
  • 6. Dirujuk) (6) Lama hari rawat (LOS) (7) Jenis Pasien (RI/RJ) (8) Umur Pasien (Tahun atau hari). Aturan bagi dokter agar mendapat penggantian biaya yang tepat (1) Menulis diagnosis utama (ICD 10). (2) Menulis semua diagnosis sekunder (diagnosis tambahan & komplikasi/penyulit). (3) Menulis prosedur utama & Lain2 (ICD-9- CM). (4) Resume pasien lengkap dan akurat. (5) Melengkapi laporan operasi dan pemeriksaan diagnostik. (6) Membantu koder dalam klarifikasi dan penetapan diagnosis dan prosedur yang benar. Pertanggungjawaban BPJS BPJS Kesehatan wajib membayar Fasilitas Kesehatan atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta paling lambat 15 (lima belas) hari sejak dokumen klaim diterima lengkap. Besaran pembayaran kepada Fasilitas Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Asosiasi Fasilitas Kesehatan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Dalam JKN, peserta dapat meminta manfaat tambahan berupa manfaat yang bersifat non medis berupa akomodasi. Misalnya: Peserta yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi daripada haknya, dapat meningkatkan haknya dengan mengikuti asuransi kesehatan tambahan, atau membayar sendiri selisih antara biaya yang dijamin oleh BPJS Kesehatan dan biaya yang harus dibayar akibat peningkatan kelas perawatan, yang disebut dengan iur biaya (additional charge). Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi peserta PBI. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, BPJS Kesehatan wajib menyampaikan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan (periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember). Laporan yang telah diaudit oleh akuntan publik dikirimkan kepada Presiden dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni
  • 7. tahun berikutnya. Laporan tersebut dipublikasikan dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui media massa elektronik dan melalui paling sedikit 2 (dua) media massa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 Juli tahun berikutnya. Pelayanan 1. Jenis Pelayanan: Dua jenis pelayanan yang akan diperoleh oleh Peserta JKN, yaitu berupa pelayanan kesehatan (manfaat medis) serta akomodasi dan ambulans (manfaat non medis). Ambulans hanya diberikan untuk pasien rujukan dari Fasilitas Kesehatan dengan kondisi tertentu yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. 2. Prosedur Pelayanan: Peserta yang memerlukan pelayanan kesehatan harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama. Bila Peserta memerlukan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka hal itu harus dilakukan melalui rujukan oleh Fasilitas Kesehatan tingkat pertama, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis. 3. Kompensasi Pelayanan: Bila di suatu daerah belum tersedia Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat untuk memenuhi kebutuhan medis sejumlah Peserta, BPJS Kesehatan wajib memberikan kompensasi, yang dapat berupa: penggantian uang tunai, pengiriman tenaga kesehatan atau penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu. Penggantian uang tunai hanya digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan dan transportasi. 4. Penyelenggara Pelayanan Kesehatan: Penyelenggara pelayanan kesehatan meliputi Fasilitas Kesehatan yang menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan baik fasilitas kesehatan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan melalui proses kredensialing dan rekredensialing.