Dokumen ini membahas tentang warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Topik utama yang dibahas adalah pengertian warga negara, asas-asas kewarganegaraan, masalah kewarganegaraan ganda dan ketentuan warga negara serta pewarganegaraan menurut UUD 1945 dan UU No. 12 Tahun 2006.
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesiaafifahdhaniyah
Merupakan materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMA/SMK?MA dengan judul Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia. Menjelaskan terkait jenis WNI, Penduduk, Rakyat. Jenis kewarganegaraan, syarat untuk menjadi WNI, dan hal yang mempengaruhi seseorang kehilangan status kewarganegaraannya
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesiaafifahdhaniyah
Merupakan materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMA/SMK?MA dengan judul Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia. Menjelaskan terkait jenis WNI, Penduduk, Rakyat. Jenis kewarganegaraan, syarat untuk menjadi WNI, dan hal yang mempengaruhi seseorang kehilangan status kewarganegaraannya
Ini merupakan bentuk power point dari makalah yang sudah saya upload sebelumnya. Di sini kirta menjelaskan point point penting yang ada dalam makalah tersebut.
Membahas tentang pengertian dari warga negara, asas apa saja yang diterapkan negara negara dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dan hak opsi & hak repudiasi
Ini merupakan bentuk power point dari makalah yang sudah saya upload sebelumnya. Di sini kirta menjelaskan point point penting yang ada dalam makalah tersebut.
Membahas tentang pengertian dari warga negara, asas apa saja yang diterapkan negara negara dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dan hak opsi & hak repudiasi
Setelah mengikuti Bab ini peserta diharapkan mampu menjelaskan i teori-teori dan hukum-hukum ekonomi universal yang menjadi landasan perhitungan manfaat ekonom dari standardisasi
Setelah mengikuti bab ini peserta diharapkan mampu:
1. Menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor biaya dalam penerapan standar, dan penerapan standar memberikan manfaat "tangible‟ dan "intangible‟. Memberikan awareness terhadap
indikator-indikator manfaat, hasil dari penerapan standar.
2. Menjelaskan bahwa penerapan standar memiliki pola yang "terkesan‟ mahal dalam awal penerapannya, namun karena memberikan efektivitas dan efisiensi sehingga dalam jangka
panjang memberikan keuntungan.
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Davis Lesmana
Menurut pasal 26 ayat(2) UUD 1945, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya pasal 26 ayat (1) UUD 1945 mengasakan bahwa, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahakan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Commonly, transportation agreement is merely like other agreement that has undertaken by the parties related to the day-to-day matter. "To be delivered safely" is the unic characteristic of transportation agreement whether the object of transportation is person or goods.
Air Transportation Law is a comprehensive concept of law on air transportation, which consists of definition, system of air transportation, sovereignty on air, cabotage principle, prohibited area, restricted area, airworthiness, nationality and registration mark and many others limitation of air transportation. In these slides, there are also points about liability of carrier on air transportation, air transportation insurance and the limitation of liability related to tariff policy.
Pengantar Hukum Indonesia (Bagian I) terdiri atas presentasi mengenai:
Pengantar Hukum Indonesia (PHI) dan Pengantar Ilmu Hukum (PIH)
Pengertian dan Sejarah Tata Hukum
Pembinaan Hukum Nasional
Sumber Hukum dan Bahan Hukum
Asas-asas Hukum Tata Negara
Asas-asas Hukum Administrasi Negara
Asas-asas Hukum Pidana
Tanggung Jawab Organ Perseroan Terbatas Dalam Kasus-Kasus KepailitanMariske Myeke Tampi
This thesis discusses the liability of organs of the Company in several cases of bankruptcy in Indonesia. The liability of each organ is assessed based on five transplanted doctrine namely: fiduciary duty, ultra vires, piercing the corporate veil, business judgment rule, and self dealing. Each Organ has limited responsibility specified in the Act No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. Piercing the liability limits in the realm of personal responsibility of each Organ is what will be studied in the selected bankruptcy cases. The method of this thesis is normative-juridical analysis accompanied with statute-approach, case study approach, and conceptual approach. This thesis explores the analysis of the varied consideration of the judge decisions on the six selected bankruptcy cases, and the analysis on the responsibilities of the organs of the Company of any transplanted doctrine based on rule-based-reasoning approach, doctrinal-based-reasoning approach, and principle-based-reasoning approach. The principles of the good corporate governance are discussed in this thesis as the underlying arguments regarding the prevention of bankruptcy.
Open Full text: http://repository.uksw.edu/handle/123456789/2238
International Business Transaction - Arbitration of Disputes in International...Mariske Myeke Tampi
Describes arbitration as the means of dispute settlement which has a confidentiality as one of its advantage. Arbitration agreement has been described as well with the relevant arbitral source of law and its institutions.
Sales of services are generally effectuated through employment and consulting contracts, which would seem to indicate that such transactions are purely private in nature. Several rule-based sale of services would be provided in this presentation
International Business Transaction - International ContractingMariske Myeke Tampi
Business behavior differs among cultures. Some cultures focus on the importance of developing a contractual and social relationship. Uniform Commercial Code provide a solid foundation of drafting contract. Japan, Russia and China also have a particular regulation regarding contract drafting. Let's check it out.
International Business Transaction - Exporting and Importing: The Documentary...Mariske Myeke Tampi
This slides are about a review of the different methods of payment utilized in the sale of goods. It will then focus on the most common method of payment in international transactions ---the documentary collections transaction.
2. CAKUPAN BAHASAN
1. Warga Negara dan Pewarganegaraan
• Pengertian Warga Negara
• Asas Kewarganegaraan
• Pewarganegaraan
• Masalah Kewarganegaraan
2. Warga Negara dalam Hukum
Kewarganegaraan
• UUD 1945
• UUD No. 12 Tahun 2006
#mariskemyeketampi #uphcollege
3. -----
“I have a dream that my four little children
will one day live in a nation when they will
not be judged by the color of their skin but
by the content of their character”
(Marthin Luther King, Jr)
-----
#mariskemyeketampi #uphcollege
4. -----
“Democracy does not guarantee equality of
conditions – it only guarantees equality of
opportunity”
(Irving Kristol)
-----
#mariskemyeketampi #uphcollege
6. Penduduk
• Syarat berdirinya suatu negara: adanya
penduduk.
Penduduk
Warga Negara
Orang Asing
#mariskemyeketampi #uphcollege
7. Orang Asing
“Orang asing adalah orang-orang yang untuk sementara atau
tetap bertempat tinggal di negara tertentu, tetapi tidak
berkedudukan sebagai warga negara”
Penduduk
Orang Asing
#mariskemyeketampi #uphcollege
8. Warga Negara
“Orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai
anggota penuh suatu negara.”
(Kedudukan resmi = secara sah, sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tersebut, menjadi
anggota dari negara tersebut)
Penduduk
Warga Negara
#mariskemyeketampi #uphcollege
9. Warga Negara
“Warga suatu negara yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-
undangan.”
#mariskemyeketampi #uphcollege
10. Karakteristik Kewarganegaraan
Menjadi anggota di negara dimana ia resmi menjadi
warga negara
Dituntut untuk memberikan kesetiaannya kepada
negara dimana ia menjadi anggota
Menerima perlindungan dari negara
Menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik
Warga negara mempunyai hubungan secara hukum
yang tidak terputus dengan negaranya meskipun yang
bersangkutan berdomisili di luar negeri, asalkan ia
tidak memutuskan kewarganegaraan
#mariskemyeketampi #uphcollege
11. Asas Kewarganegaraan
Asas Kewarganegaraan
Berdasarkan kelahiran
(Ius Soli)
Berdasarkan hubungan
darah/keturunan
(Ius Sanguinis)
Berdasarkan
kelahiran
Berdasarkan
perkawinan
Asas Kesatuan
Hukum
Asas Persamaan
Derajat
#mariskemyeketampi #uphcollege
12. Asas Kewarganegaraan berdasarkan
Kelahiran: Ius Soli
Asas Kewarganegaraan
Berdasarkan kelahiran
(Ius Soli)
Berdasarkan
kelahiran
Ius = hukum ; soli/solum: tanah
Ius Soli = pedoman untuk
menentukan kewarganegaraaan
seseorang berdasarkan tempat,
daerah atau negara dimana orang
tersebut lahir.
13. Asas Kewarganegaraan berdasarkan
Kelahiran: Ius Sanguinis
Asas Kewarganegaraan Berdasarkan hubungan
darah/keturunan
(Ius Sanguinis)
Berdasarkan
kelahiran
Ius = hukum ; sanguis: darah
Ius Sanguinis= pedoman untuk menentukan
kewarganegaraaan seseorang berdasarkan
keturunan atau hubungan darah
#mariskemyeketampi #uphcollege
14. Asas Kewarganegaraan berdasarkan
Perkawinan: Asas Kesatuan Hukum
Asas Kewarganegaraan
Berdasarkan
perkawinan
Asas Kesatuan
Hukum
Asas Kesatuan Hukum bertolak dari pandangan bahwa kesatuan
ikatan keluarga merupakan dasar terbentuknya masyarakat yang
baik; sebaliknya keterpecahan ikatan keluarga bisa
menyebabkan ketidakbaikan masyarakat.
Karena itu, sudah semestinya, suami-
istri-anak tunduk pada sistem hukum
yang sama, sehingga sudah semestinya
suami-istri-anak berkewarganegaan
sama.
#mariskemyeketampi #uphcollege
15. Asas Kewarganegaraan berdasarkan
Perkawinan: Asas Kesatuan Hukum
Asas Kewarganegaraan
Berdasarkan
perkawinan
Asas Persamaan Derajat bertolak dari pendirian bahwa laki-laki
dan perempuan sederajat, sehingga perkawinan tidak
menyebabkan salah satu tunduk kepada hukum yang lain.
Asas ini muncul sebagai respon dari
upaya pengelabuan hukum dari
perkawinan pura-pura, yang bertujuan
untuk mendapatkan kewarganegaraan,
setelah itu pasangan diceraikan.
Asas Persamaan
Derajat
#mariskemyeketampi #uphcollege
16. Masalah Kewarganegaraan
Masalah kewarganegaraan adalah kondisi
dimana seseorang:
•Kondisi dimana seseorang tidak memiliki
kewarganegaraan (apatride)
•Memiliki kewarganegaraan ganda (bipatride)
•Memiliki banyak kewarganegaraan
(multipatride)
#mariskemyeketampi #uphcollege
17. Masalah Kewarganegaraan
Kasus I :
Di negara X berlaku asas Ius Sanguinis, sedangkan di
negara Y berlaku asas Ius Soli. Charles dan Sizzy
merupakan orang tua berkewarganegaraan X. Mereka
cukup lama tinggal di negara Y. Ketika tinggal di negara
Y, mereka melahirkan seorang anak bernama Amigos.
---------
Dari kasus tersebut, Amigos berkewarganegaraan apa?
#mariskemyeketampi #uphcollege
18. Masalah Kewarganegaraan
Kasus II :
Di negara Z berlaku asas Ius Soli. Jack dan Bernadetta
adalah suami-istri berkewarganegaraan Z. Cukup lama
mereka bertempat tinggal di negara U. Di negara
tersebut mereka memiliki anak bernama Aurora.
Ternyata di negara U, menganut asas Ius Sanguinis.
---------
Dari kasus tersebut, Aurora berkewarganegaraan apa?
#mariskemyeketampi #uphcollege
20. UUD 1945
Kewarganegaraan seseorang diatur dalam UUD
1945 Pasal 26:
•Ayat (1): Yang menjadi WNI ialah orang-orang bangsa Indonesia
asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan UU
sebagai WN
•Ayat (2): Penduduk ialah WNI dan orang asing yang bertempat
tinggal di Indonesia
•Ayat (3): Hal-hal mengenai WN dan penduduk diatur dengan
UU.
#mariskemyeketampi #uphcollege
21. Warga Negara Indonesia
Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-
orang bangsa lain yang disahkan undang-
undang sebagai warga negara.
(Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2006)
#mariskemyeketampi #uphcollege
22. Warga Negara Indonesia
• Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan
dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia
dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah
menjadi WNI;
• Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan
ibu WNI;
• Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI
dan ibu WNA;
• Anak yang lahir dari perkawinan seorang ayah WNA dan Ibu
WNI;
• Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI,
tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum
negara asal ayahnya tidak memberi kewarganegaraan terhadap
anak tersebut;
(Pasal 4 UU No. 12 Tahun
2006)
#mariskemyeketampi #uphcollege
23. Warga Negara Indonesia
• Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah
ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan
ayahnya WNI;
• Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu
warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI
sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak
itu berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
• Anak yang lahir di wilayah Negara RI yang pada waktu lahir
tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
(Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006)
#mariskemyeketampi #uphcollege
24. Warga Negara Indonesia
• Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI
selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
• Anak yang lahir di wilayah negara RI apabila ayah dan ibunya
tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui
keberadaannya;
• Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara RI dari seorang
ayah dan ibu WNI yang karena ketentuan dari negara tempat
anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan
kepada anak yang bersangkutan;
• Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan
permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau
ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau
janji setia.
(Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006)
#mariskemyeketampi #uphcollege
25. Kewarganegaraan Ganda
Dalam hal status kewarganegaraan ganda, setelah berusia 18
tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan
memilih salah satu kewarganegaraannya.
(Pasal 6 ayat 1 UU No. 12 Tahun 2006)
18 years old or
have married?
Choose one
“chair”
#mariskemyeketampi #uphcollege
27. Pewarganegaraan
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan
oleh pemohon jika memenuhi persyaratan
sebagai berikut:
Berusia 18 tahun/sudah menikah
Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat
tinggal di wilayah RI selama 5 tahun berturut-turut atau 10
tahun tidak berturut-turut
Sehat jasmani dan rohani
Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara
Pancasila dan UUD 1945
#mariskemyeketampi #uphcollege
28. Pewarganegaraan
Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan
tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1
(satu) tahun atau lebih;
Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan RI, tidak
menjadi berkewarganegaraan ganda;
Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
Membayar uang pewargarganegaraan ke kas negara.
(Pasal 9 UU No. 12 Tahun
2006)
#mariskemyeketampi #uphcollege
29. Sumber
Bambang Suteng, Pendidikan
Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X, 2006,
Jakarta: Erlangga
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
#mariskemyeketampi #uphcollege
31. • Untuk minggu depan, buatlah presentasi
tentang bagaimana cara memperoleh
dokumen kewarganegaraan (Akte
Kelahiran, KTP, SKBRI, Paspor, SIM) per
kelompok.
• Tampilkan dalam bentuk ppt.
TAHUKAH
ANDA?
#mariskemyeketampi #uphcollege
32. Item Penilaian Skor Maksimal Skor Kelompok Anda
Content (Pengertian
dokumen, prosedur untuk
mendapatkannya, lembaga
yang harus didatangi)
30
Presentasi (gesture, vokal,
kejelasan materi)
20
Kerja sama tim (pembagian
tugas yang merata)
20
Kreativitas (dari segi
pengemasan materi)
20
Penggunaan waktu (tepat
sesuai dengan waktu yang
diberikan)
10
TAHUKAH
ANDA?
#mariskemyeketampi #uphcollege