Dokumen ini membahas tentang kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia. Terdapat dua asas kewarganegaraan yaitu ius sanguinis yang mengacu pada keturunan dan ius soli yang mengacu pada tempat kelahiran. Ada empat cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia yaitu keturunan, kelahiran, pengangkatan, dan naturalisasi. Kewarganegaraan dapat hilang karena alasan-alasan tertentu sepert
Dokumen tersebut merupakan ringkasan ketentuan umum dari UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Ia menjelaskan definisi warga negara, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan. Dokumen tersebut juga menjelaskan siapa saja yang termasuk warga negara Indonesia berdasarkan asal usul orang tua, tempat kelahiran, dan pengakuan kewarganegaraan ganda.
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Dedi Saputra
Dokumen tersebut membahas tentang asas kewarganegaraan yang terdiri dari asas kelahiran (ius soli dan ius sanguinis) dan asas perkawinan (kesatuan hukum dan persamaan derajat). Ada tiga masalah kewarganegaraan yaitu apatride, bipatride, dan multipatride yang diakibatkan oleh perbedaan asas yang dianut setiap negara. Undang-undang Indonesia mengatur 13 kriteria untuk mendapatkan kewarganegara
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesiaafifahdhaniyah
Merupakan materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMA/SMK?MA dengan judul Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia. Menjelaskan terkait jenis WNI, Penduduk, Rakyat. Jenis kewarganegaraan, syarat untuk menjadi WNI, dan hal yang mempengaruhi seseorang kehilangan status kewarganegaraannya
UU No 12 th 2006 tentang KewarganegaraanAskar Metta
Undang-undang ini mengatur tentang syarat dan tata cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ada dua cara untuk menjadi warga negara, yaitu secara lahir dan secara naturalisasi. Syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui naturalisasi antara lain telah berusia 18 tahun, tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, lancar berbahasa Indonesia, serta bersedia mengucapkan sumpah atau janji set
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30dianwidya sains
Pembahasan pasal 24-30 UU No 12 Tahun 2006 untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan IPA Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Kewarganegaraan. Ia menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Juga menjelaskan aspek-aspek kewarganegaraan seperti cara memperoleh, bukti, dan karakteristik warga negara yang demokratis.
Membahas tentang pengertian dari warga negara, asas apa saja yang diterapkan negara negara dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dan hak opsi & hak repudiasi
Sistem kewarganegaraan di Indonesia ditentukan oleh tiga asas, yaitu ius soli, ius sanguinis, dan naturalisasi. Ius soli memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, sedangkan ius sanguinis berdasarkan keturunan orang tua. Naturalisasi memperoleh kewarganegaraan melalui proses hukum. Terdapat tujuh cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut undang-undang.
Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli atau orang lain yang disahkan dengan undang-undang. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, seperti naturalisasi, pewarganegaraan istimewa, atau keturunan. Warga negara memiliki hak-hak dasar seperti kemerdekaan dan perlakuan yang sama di bawah hukum, namun juga memiliki kewajiban untuk
Dokumen ini membahas tentang kedudukan warga negara dan kewarganegaraan di Indonesia. Terdapat dua asas kewarganegaraan yaitu ius sanguinis yang mengacu pada keturunan dan ius soli yang mengacu pada tempat kelahiran. Ada empat cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia yaitu keturunan, kelahiran, pengangkatan, dan naturalisasi. Kewarganegaraan dapat hilang karena alasan-alasan tertentu sepert
Dokumen tersebut merupakan ringkasan ketentuan umum dari UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Ia menjelaskan definisi warga negara, kewarganegaraan, dan pewarganegaraan. Dokumen tersebut juga menjelaskan siapa saja yang termasuk warga negara Indonesia berdasarkan asal usul orang tua, tempat kelahiran, dan pengakuan kewarganegaraan ganda.
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Dedi Saputra
Dokumen tersebut membahas tentang asas kewarganegaraan yang terdiri dari asas kelahiran (ius soli dan ius sanguinis) dan asas perkawinan (kesatuan hukum dan persamaan derajat). Ada tiga masalah kewarganegaraan yaitu apatride, bipatride, dan multipatride yang diakibatkan oleh perbedaan asas yang dianut setiap negara. Undang-undang Indonesia mengatur 13 kriteria untuk mendapatkan kewarganegara
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesiaafifahdhaniyah
Merupakan materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMA/SMK?MA dengan judul Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia. Menjelaskan terkait jenis WNI, Penduduk, Rakyat. Jenis kewarganegaraan, syarat untuk menjadi WNI, dan hal yang mempengaruhi seseorang kehilangan status kewarganegaraannya
UU No 12 th 2006 tentang KewarganegaraanAskar Metta
Undang-undang ini mengatur tentang syarat dan tata cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ada dua cara untuk menjadi warga negara, yaitu secara lahir dan secara naturalisasi. Syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui naturalisasi antara lain telah berusia 18 tahun, tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, lancar berbahasa Indonesia, serta bersedia mengucapkan sumpah atau janji set
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30dianwidya sains
Pembahasan pasal 24-30 UU No 12 Tahun 2006 untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Jurusan Pendidikan IPA Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Kewarganegaraan. Ia menjelaskan pengertian hak, kewajiban, dan warga negara. Juga menjelaskan aspek-aspek kewarganegaraan seperti cara memperoleh, bukti, dan karakteristik warga negara yang demokratis.
Membahas tentang pengertian dari warga negara, asas apa saja yang diterapkan negara negara dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dan hak opsi & hak repudiasi
Sistem kewarganegaraan di Indonesia ditentukan oleh tiga asas, yaitu ius soli, ius sanguinis, dan naturalisasi. Ius soli memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran, sedangkan ius sanguinis berdasarkan keturunan orang tua. Naturalisasi memperoleh kewarganegaraan melalui proses hukum. Terdapat tujuh cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia menurut undang-undang.
Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia adalah orang Indonesia asli atau orang lain yang disahkan dengan undang-undang. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, seperti naturalisasi, pewarganegaraan istimewa, atau keturunan. Warga negara memiliki hak-hak dasar seperti kemerdekaan dan perlakuan yang sama di bawah hukum, namun juga memiliki kewajiban untuk
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Materi utamanya mencakup pengertian rakyat dalam suatu negara, asas kewarganegaraan, penduduk dan warga negara Indonesia, serta peraturan perundang-undangan terkait kewarganegaraan. Dokumen ini menjelaskan pentingnya status kewarganegaraan seseorang terkait hak dan kewajibannya di dalam suatu negara.
Ringkasan presentasi tentang hakikat dan prinsip demokrasi oleh kelompok 5 adalah:
Demokrasi didefinisikan sebagai sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan melibatkan rakyat. Hakikat demokrasi adalah kekuasaan berasal dari rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup pengakuan rakyat dalam pemerintahan, hak asasi man
Dokumen tersebut membahas tentang identitas nasional Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta terjadinya negara Indonesia. Identitas nasional Indonesia dipengaruhi oleh bahasa Indonesia, lambang negara, lagu kebangsaan, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terjadinya negara Indonesia didasari oleh adanya perjuangan melawan penjajah serta kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia untuk merdeka."
Modul ini membahas dua topik utama: 1) Prinsip persamaan derajat manusia, yang mencakup arti dan makna dalam UUD 1945 serta perundang-undangan terkait. 2) Warga negara, yang menjelaskan tentang definisi, hak, kewajiban, dan undang-undang kewarganegaraan di Indonesia.
Bab 5 membahas tentang persamaan kedudukan warga negara di Indonesia. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya diskriminasi. Prinsip ini penting untuk mencegah terbentuknya masyarakat yang bersifat feodal. Hambatan untuk mewujudkan prinsip ini di Indonesia antara lain kuatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme serta lemahnya sistem hukum.
Dokumen tersebut membahas peran Islam dan berbagai unsur dalam proses integrasi di Nusantara, termasuk peran ulama, pedagang, dan bahasa Melayu dalam menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai suku di kepulauan Indonesia.
Peta konsep ini membahas tentang pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti di keluarga, sekolah, dan masyarakat serta menjelaskan pengertian, ciri-ciri, macam-macam, hakikat, dan prinsip-prinsip demokrasi."
Dokumen tersebut membahas tentang persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan negara. Dokumen ini juga menjelaskan tentang definisi warga negara, cara memperoleh dan kehilangan status kewarganegaraan Indonesia, serta syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang cara seseorang menjadi warga negara Indonesia, termasuk bagaimana Christian Gonzales memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ada dua asas kewarganegaraan yaitu ius soli yang mengacu pada tempat kelahiran dan ius sanguinis yang mengacu pada pertalian darah. Berdasarkan UU No. 12/2006, Indonesia menganut asas ius sanguinis meskipun ada tiga poin yang mengatur tentang asas ius soli.
Undang-undang ini mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Ada beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu secara otomatis bagi keturunan orang tua Indonesia, atau melalui proses pewarganegaraan bagi orang asing yang telah memenuhi syarat tertentu seperti tinggal di Indonesia selama 5-10 tahun dan menyatakan sumpah atau janji setia kepada Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur hak dan ke
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan Indonesia yang mencakup pengertian warga negara, azas kewarganegaraan, unsur-unsur penentu kewarganegaraan, cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, serta karakteristik warga negara yang bertanggung jawab.
Dokumen tersebut membahas tentang Warga Negara Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2006. Terdapat beberapa kriteria untuk menjadi WNI seperti kelahiran, perkawinan campuran, dan pengakuan kewarganegaraan. Dokumen juga menjelaskan hak dan kewajiban negara serta warga negara.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian warga negara dan kewarganegaraan, asas-asas kewarganegaraan, persoalan kewarganegaraan seperti apatride, bipatride dan multipatride, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang warga negara dan kewarganegaraan Indonesia yang mencakup siapa yang menjadi warga negara Indonesia, asas-asas kewarganegaraan, cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia, serta hak dan kewajiban warga negara Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara dan pewarganegaraan di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban warga negara, perbedaan antara penduduk dan warga negara, serta syarat dan prosedur memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
Makalah ini membahas tentang asas kewarganegaraan. Ia menjelaskan bahwa kewarganegaraan sangat penting bagi seorang warga negara, dan memberikan pengertian tentang kewarganegaraan serta asas dan unsur yang melandasinya, seperti ius soli, ius sanguinis, dan asas persamaan derajat. Juga dibahas tentang cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan hak serta kewajiban warga negara.
Dokumen tersebut membahas tentang kedudukan warga negara Indonesia dan kewarganegaraan berdasarkan UUD 1945 dan persetujuan Konferensi Meja Bundar 1949. Dokumen ini juga menjelaskan tentang persamaan hak dan kewajiban warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya dan suku sesuai dengan Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang kewarganegaraan Indonesia. Secara garis besar, dibahas mengenai definisi warga negara dan kewarganegaraan, tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui kelahiran, pengangkatan, naturalisasi, perkawinan, dan karena berjasa, serta penyebab kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
Dokumen ini membahas tentang kasus Irfan Bachdim, pemain sepak bola Indonesia yang sering disebut sebagai pemain naturalisasi. Namun, Irfan sebenarnya tidak melalui proses naturalisasi melainkan memiliki kewarganegaraan ganda karena ayahnya warga negara Indonesia dan ibunya warga negara Belanda. Irfan kemudian memilih kewarganegaraan Indonesia setelah berusia 18 tahun sesuai dengan undang-undang.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
4. Pewarganegaraan sering disebut dengan naturalisasi, yaitu suatu proses hukum
yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh / memiliki kewarganegaraan suatu
negara. Naturalisasi dilakukan karena seseorang tidak memenuhi syarat sebagai warga
negara berdasarkan pada asas Ius Soli maupun asas Ius Sanguinis. Secara umum
terdapat dua cara pewarganegaraan (stelsel), yaitu:
a. Stelsel Aktif : bahwa seseorang akan menjadi warga negara dari suatu negara
apabila melakukan serangkaian tindakan hukum tertentu secara aktif
b. Stelsel Pasif : bahwa seseorang secara otomatis menjadi warga negara dari
suatu negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu (pasif)
Berdasarkan dua stelsel diatas terdapat dua hak yang dimiliki setiap warga negara
terkait dengan status kewarganegaraan, yaitu:
a. Hak Opsi : hak untuk memilih suatu kewarganegaraan
b. Hak Repudiasi : hak untuk menolak suatu kewarganegaraan
Sumber: Tim MGMP Kabupaten Trenggalek. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA
kelas X Semester Genap. Hal 28
6. Menurut Undang-Undang No. 62 tahun 1958 yang dapat memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia adalah :
a. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang/peraturan/perjanjian
yang terlebih dahulu telah berlaku
b. Kelahiran (asas ius soli)
c. Adopsi melalui pengadilan negeri (menyangkut anak orang asing dibawah umur 5 thn)
d. Anak-anak diluar perkawinan dari seorang wanita Indonesia
e. Pewarganegaraan (naturalisasi)
f. Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia
g. Anak-anak yang belum berumur 18 thn/ belum kawin mengikuti ayah atau ibunya
(asas ius sanguinis)
h. Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya
yang orang asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 thn/ sudah
kawin melalui pernyataan.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta:
Erlangga, 2007. Hal-137
7. Bagi warga asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia haruslah mengajukan
permohonan terlebih dahulu. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan
pewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, sebagai berikut:
1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik
Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun
tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap.
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007.
Hal-138
8. Negara Indonesia memberikan kesempatan kepada orang asing untuk
menjadi warga negara Indonesia dengan cara pewarganegaraan (naturalisasi).
Sumber: Aim Abdulkarim. Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas X Sekolah
Menengah Atas. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006. Hal-125
Pewarganegaraan dapat diperoleh melalui:
a. Perkawinan, yaitu perkawinan antara warga asing dengan pria WNI.
Dalam hal ini isteri akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
Apabila prianya warga negara asing sedangkan wanitanya WNI, maka
wanita (isteri) tersebut akan kehilangan kewarganegaraan RI bila dalam 1
tahun setelah perkawinan tidak menyatakan keinginan menjadi WNI.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta:
Erlangga, 2007. Hal-138
b. Orang asing yang berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan
negara, dapat diberi kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah
memperoleh pertimbangan DPR.
Sumber: Tim MGMP Kabupaten Trenggalek. LKS Pendidikan Kewarganegaraan
SMA kelas X Semester Genap. Hal 28
9. c. Dikabulkannya pengajuan permohonan. Dalam hal ini, apabila ada orang asing
yang ingin menjadi warga negara Indonesia, ia harus mengajukan permohonan
kepada Menteri Kehakiman melalui kantor pengadilan negeri setempat di
mana ia tinggal atau Kantor KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) bagi
yang tinggal di luar negeri. Dengan ketentuan permohonan:
Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta:
Erlangga, 2000. Hal-206
1. Permohonan diajukan secara tertulis di atas materai
2. Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Disertai bukti-bukti
tentang: umur , persetujuan dari istri, kecakapan berbahasa Indonesia, dan
lain-lain.
Sumber: Aim Abdulkarim. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas X Sekolah
Menengah Atas. Bandung:Grafindo Media Pratama, 2006. Hal-126
Setelahnya, pengadilan negeri atau perwakilan diplomatik RI berwenang untuk
memeriksa syarat-syarat dan menguji pemohon tentang kecakapannya berbahasa
Indonesia dan penguasaan sejarah Indonesia.
Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta:
Erlangga, 2000. Hal-206
10. Karena permohonan demikian merupakan syarat formal, maka Menteri Kehakiman
dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut dengan persetujuan Presiden.
Apabila ditolak, ia dapat mengajukan kembali permohonannya di lain waktu, tapi bila
dikabulkan maka ia harus mengucap sumpah atau janji setia di hadapan Pengadilan Negeri
atau Perwakilan Diplomatik RI. Kemudian, pewarganegaraan akan diumumkan oleh Menteri
Kehakiman dalam Berita Negara. Jika dalam waktu 3 bulan setelah hari ditetapkan SK
Menteri Kehakiman si pemohon tidak mengucapkan sumpah/janji setia, maka keputusan itu
dengan sendirinya batal (demi hukum).
Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga,
2000. Hal-207
Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tata cara memperoleh
kewarganegaraan RI yaitu:
a. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis
dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui
Menteri, berkas permohonan disampaikan kepada Pejabat.
b. Menteri meneruskan permohonan yang disertai dengan pertimbangan kepada Presiden
dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima.
c. Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga,
2007. Hal-138
11. d. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan yang
ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden
ditetapkan.
e. Penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan
diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga)
bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri.
f. Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan
pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak pemohon mengucapkan
sumpah atau menyatakan janji setia.
g. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada
pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau
menyatakan janji setia.
h. Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan
sumpah dan menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata
pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal
demi hukum.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta:
Erlangga, 2007. Hal-139
12. i. Dalam hal permohonan tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan
janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat,
pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan
pejabat lain yang ditunjuk Menteri.
j. Pengucapkan sumpah atau peryatkan janji setia dilakukan di hadapan Pejabat,
dan Pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan pengucapkan sumpah
atau peryataan janji setia .
k. Paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal pengucapan
sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat menyampaikan berita acara
pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada menteri. Sumpah atau
pernyataan janji setia adalah sebagai berikut: Demi Allah/demi Tuhan Yang
Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada
kekuasaan saya, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan
menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga
Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007.
Hal-139
13. l. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib
menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada
kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
m. Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara
pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat, menjadi bukti
sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh
kewarganegaraan.
n. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh
kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta:
Erlangga, 2007. Hal-139
14. Secara singkat, permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi, dapat dibedakan
menjadi:
1. Naturalisasi Biasa
Naturalisasi biasa adalah cara pewarganegaraan dimana warga asing yang akan
mengajukan permohonan kepada pemerintah dengan cara memenuhi syarat-syarat
yang telah ditentukan pemerintah.
Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga,
2000. Hal-207
2. Naturalisasi Luar Biasa (Istimewa)
Pewarganegaraan istimewa adalah pewarganegaraan yang diberikan oleh
pemerintah (Presiden) atas persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau
yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Mereka tidak dikenakan syarat-
syarat untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan biasa. Mereka hanya
diharuskan mengucapkan sumpah atau janji setia.
Sumber: Aim Abdulkarim. Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas X Sekolah Menengah
Atas.Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006. Hal-127
15. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2006 seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan
Indonesia apabila:
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang
yang bersangkutan berkesempatan untuk itu.
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya
sendiri., yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat
tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik
Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas
semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan hanya dapat dijabat ole Warga Negara Indonesia.
f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara
asing atau bagian dari negara asing tersebut.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta:
Erlangga, 2007. Hal-140
16. g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat
ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifatpaspor dari negara asing atau
surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih
berlaku dari negara lain atas namanya.
i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5
(lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa
alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk
tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima)
tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin
tetap menjadi Wrga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik
Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang
bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah
memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang
yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta:
Erlangga, 2007. Hal-140
17. Seseorang juga bisa kehilangan status kewarganegaraan yang
disebabkan oleh perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 26 UU No. 12 tahun
2006 yaitu sebagai berikut:
1. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki warga negara asing
kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum
negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikutu kewarganegaraan
suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
2. Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga
negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika
menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti
kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
Sumber: tim MGMP: LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester
Genap. hal-29
18. Akan tetapi, untuk membantu warga negara Indonesia di luar negeri yang
kehilangan kewarganegaraannya karena bukan kemauan sendiri, mereka diberi
kesempatan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia dengan persyaratan
tertentu, antara lain:
Pernyataan atas kelalaiannya dan kesetiaannya kepada Pemerintah
Indonesia. Dalam hal ini, orang tersebut harus mengajukan pernyataan kepada
menteri kehakiman melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) tempat ia
berada dan sekaligus dapat ditentukan apakah pernyataannya dapat diterima
atau ditolak.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X.
Jakarta: Erlangga, 2007. Hal-140 dan Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara
untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga, 2000. Hal-208
19. Undang-Undang yang Mengatur Kewarganegaraan di Indonesia
a. UU No. 3 tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia
b. UU Ex Darurat No. 9 tahun 1955tentang Kependudukan Orang Asing
Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal-30
a. UU No. 2 tahun 1958 tentang Penyelesaian Dwikewarganegaraan antara Indonesia
dan RRC
b. UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai
Penyempurnaan UU No. 3 tahun 1946
c. UU No. 4 tahun 1969 tentang pencabutan UU No. 2 tahun 1958 dan dinyatakan
tidak berlaku
d. UU No. 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 UU No. 62 tahun 1958
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta:
Erlangga, 2007. Hal-133
a. UU tentang Kewarganegaraan RI yang RUU-nya disetujui menjadi UU no. 12 tahun
2006 dan disahkan tanggal 11 Juli 2006 melalui panitia khusus (Pansus) DPR-RI
Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal-30
20. Terdapat perbedaan antara UU No. 12 tahun 2006 dan UU sebelumnya. Perbedaan
itu adalah:
a. Secara filosofis, UU No. 12 tahun 2006 bersifat non diskriminatif sehingga
lebih menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan kedudukan antarwarga
negara, serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.
b. Secara Yuridis, UU No 12 tahun 2006 disusun berdasarkan UUD 1945 (hasil
amandemen) yang lebih menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara.
c. Secara sosiologis, UU No. 12 tahun 2006 telah disesuaikan/mengikuti
perkembangan global terkini yang menghendaki persamaan derajat
(perlakuan dan kedudukan) warga negara di hadapan hukum serta adanya
keadilan dan kesetaraan gender.
Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester
Genap. Hal-30
21. Dengan adanya ketiga hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang
kewarganegaraan yang baru lebih menjamin keadilan dan kesetaraan gender.
Dalam penjelasan atas UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI juga
disebutkan mengenai asas-asas yang dianut dalam UU ini, yaitu sebagai berikut.
a) Asas Ius Sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
b) Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan
terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
ini.
c) Asas Kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan
bagi setiap orang
d) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan
ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
UU No. 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda
(bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan yang diberikan
kepada anak dalam UU ini merupakan suatu pengecualian.
Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal-
30
22. Selain asas diatas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan undang-
undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:
1. Asas Kepentingan Nasional
2. Asas Perlindungan Maksimum
3. Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan
4. Asas Kebenaran substantif
5. Asas Nondiskriminatif
6. Asas Pengakuan dan Penghormatan Terhadap HAM
7. Asas Keterbukaan
8. Asas Publisitas
Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap.
Hal-30