SlideShare a Scribd company logo
PEWARGANEGARAAN INDONESIA
Siti Zainab (28)
Tauladan Muhammad P. (29)
Tri Wahyu Nardinasari (30)
Wengku Kerti Nugraha (31)
Widya Ariantama (32)
PEWARGANEGARAAN
Pewarganegaraan sering disebut dengan naturalisasi, yaitu suatu proses hukum
yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh / memiliki kewarganegaraan suatu
negara. Naturalisasi dilakukan karena seseorang tidak memenuhi syarat sebagai warga
negara berdasarkan pada asas Ius Soli maupun asas Ius Sanguinis. Secara umum
terdapat dua cara pewarganegaraan (stelsel), yaitu:
a. Stelsel Aktif : bahwa seseorang akan menjadi warga negara dari suatu negara
apabila melakukan serangkaian tindakan hukum tertentu secara aktif
b. Stelsel Pasif : bahwa seseorang secara otomatis menjadi warga negara dari
suatu negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu (pasif)
Berdasarkan dua stelsel diatas terdapat dua hak yang dimiliki setiap warga negara
terkait dengan status kewarganegaraan, yaitu:
a. Hak Opsi : hak untuk memilih suatu kewarganegaraan
b. Hak Repudiasi : hak untuk menolak suatu kewarganegaraan
Sumber: Tim MGMP Kabupaten Trenggalek. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA
kelas X Semester Genap. Hal 28
PEWARGANEGARAAN INDONESIA
Menurut Undang-Undang No. 62 tahun 1958 yang dapat memperoleh
kewarganegaraan Republik Indonesia adalah :
a. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang/peraturan/perjanjian
yang terlebih dahulu telah berlaku
b. Kelahiran (asas ius soli)
c. Adopsi melalui pengadilan negeri (menyangkut anak orang asing dibawah umur 5 thn)
d. Anak-anak diluar perkawinan dari seorang wanita Indonesia
e. Pewarganegaraan (naturalisasi)
f. Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia
g. Anak-anak yang belum berumur 18 thn/ belum kawin mengikuti ayah atau ibunya
(asas ius sanguinis)
h. Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya
yang orang asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 thn/ sudah
kawin melalui pernyataan.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta:
Erlangga, 2007. Hal-137
Bagi warga asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia haruslah mengajukan
permohonan terlebih dahulu. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan
pewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, sebagai berikut:
1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik
Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun
tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani
4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan
pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih.
6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi
berkewarganegaraan ganda.
7. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap.
8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007.
Hal-138
Negara Indonesia memberikan kesempatan kepada orang asing untuk
menjadi warga negara Indonesia dengan cara pewarganegaraan (naturalisasi).
Sumber: Aim Abdulkarim. Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas X Sekolah
Menengah Atas. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006. Hal-125
Pewarganegaraan dapat diperoleh melalui:
a. Perkawinan, yaitu perkawinan antara warga asing dengan pria WNI.
Dalam hal ini isteri akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia.
Apabila prianya warga negara asing sedangkan wanitanya WNI, maka
wanita (isteri) tersebut akan kehilangan kewarganegaraan RI bila dalam 1
tahun setelah perkawinan tidak menyatakan keinginan menjadi WNI.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta:
Erlangga, 2007. Hal-138
b. Orang asing yang berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan
negara, dapat diberi kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah
memperoleh pertimbangan DPR.
Sumber: Tim MGMP Kabupaten Trenggalek. LKS Pendidikan Kewarganegaraan
SMA kelas X Semester Genap. Hal 28
c. Dikabulkannya pengajuan permohonan. Dalam hal ini, apabila ada orang asing
yang ingin menjadi warga negara Indonesia, ia harus mengajukan permohonan
kepada Menteri Kehakiman melalui kantor pengadilan negeri setempat di
mana ia tinggal atau Kantor KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) bagi
yang tinggal di luar negeri. Dengan ketentuan permohonan:
Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta:
Erlangga, 2000. Hal-206
1. Permohonan diajukan secara tertulis di atas materai
2. Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Disertai bukti-bukti
tentang: umur , persetujuan dari istri, kecakapan berbahasa Indonesia, dan
lain-lain.
Sumber: Aim Abdulkarim. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas X Sekolah
Menengah Atas. Bandung:Grafindo Media Pratama, 2006. Hal-126
Setelahnya, pengadilan negeri atau perwakilan diplomatik RI berwenang untuk
memeriksa syarat-syarat dan menguji pemohon tentang kecakapannya berbahasa
Indonesia dan penguasaan sejarah Indonesia.
Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta:
Erlangga, 2000. Hal-206
Karena permohonan demikian merupakan syarat formal, maka Menteri Kehakiman
dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut dengan persetujuan Presiden.
Apabila ditolak, ia dapat mengajukan kembali permohonannya di lain waktu, tapi bila
dikabulkan maka ia harus mengucap sumpah atau janji setia di hadapan Pengadilan Negeri
atau Perwakilan Diplomatik RI. Kemudian, pewarganegaraan akan diumumkan oleh Menteri
Kehakiman dalam Berita Negara. Jika dalam waktu 3 bulan setelah hari ditetapkan SK
Menteri Kehakiman si pemohon tidak mengucapkan sumpah/janji setia, maka keputusan itu
dengan sendirinya batal (demi hukum).
Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga,
2000. Hal-207
Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tata cara memperoleh
kewarganegaraan RI yaitu:
a. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis
dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui
Menteri, berkas permohonan disampaikan kepada Pejabat.
b. Menteri meneruskan permohonan yang disertai dengan pertimbangan kepada Presiden
dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima.
c. Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga,
2007. Hal-138
d. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan yang
ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon
paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden
ditetapkan.
e. Penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan
diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga)
bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri.
f. Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan
pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak pemohon mengucapkan
sumpah atau menyatakan janji setia.
g. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada
pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau
menyatakan janji setia.
h. Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan
sumpah dan menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata
pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal
demi hukum.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta:
Erlangga, 2007. Hal-139
i. Dalam hal permohonan tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan
janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat,
pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan
pejabat lain yang ditunjuk Menteri.
j. Pengucapkan sumpah atau peryatkan janji setia dilakukan di hadapan Pejabat,
dan Pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan pengucapkan sumpah
atau peryataan janji setia .
k. Paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal pengucapan
sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat menyampaikan berita acara
pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada menteri. Sumpah atau
pernyataan janji setia adalah sebagai berikut: Demi Allah/demi Tuhan Yang
Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada
kekuasaan saya, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik
Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan
menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga
Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007.
Hal-139
l. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib
menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada
kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja
terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
m. Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara
pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat, menjadi bukti
sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh
kewarganegaraan.
n. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh
kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta:
Erlangga, 2007. Hal-139
Secara singkat, permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi, dapat dibedakan
menjadi:
1. Naturalisasi Biasa
Naturalisasi biasa adalah cara pewarganegaraan dimana warga asing yang akan
mengajukan permohonan kepada pemerintah dengan cara memenuhi syarat-syarat
yang telah ditentukan pemerintah.
Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga,
2000. Hal-207
2. Naturalisasi Luar Biasa (Istimewa)
Pewarganegaraan istimewa adalah pewarganegaraan yang diberikan oleh
pemerintah (Presiden) atas persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau
yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Mereka tidak dikenakan syarat-
syarat untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan biasa. Mereka hanya
diharuskan mengucapkan sumpah atau janji setia.
Sumber: Aim Abdulkarim. Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas X Sekolah Menengah
Atas.Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006. Hal-127
Berdasarkan UU No. 12 tahun 2006 seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan
Indonesia apabila:
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri.
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang
yang bersangkutan berkesempatan untuk itu.
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya
sendiri., yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat
tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik
Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas
semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan hanya dapat dijabat ole Warga Negara Indonesia.
f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara
asing atau bagian dari negara asing tersebut.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta:
Erlangga, 2007. Hal-140
g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat
ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifatpaspor dari negara asing atau
surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih
berlaku dari negara lain atas namanya.
i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5
(lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa
alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk
tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima)
tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin
tetap menjadi Wrga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik
Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang
bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah
memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang
yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta:
Erlangga, 2007. Hal-140
Seseorang juga bisa kehilangan status kewarganegaraan yang
disebabkan oleh perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 26 UU No. 12 tahun
2006 yaitu sebagai berikut:
1. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki warga negara asing
kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum
negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikutu kewarganegaraan
suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
2. Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga
negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika
menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti
kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
Sumber: tim MGMP: LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester
Genap. hal-29
Akan tetapi, untuk membantu warga negara Indonesia di luar negeri yang
kehilangan kewarganegaraannya karena bukan kemauan sendiri, mereka diberi
kesempatan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia dengan persyaratan
tertentu, antara lain:
Pernyataan atas kelalaiannya dan kesetiaannya kepada Pemerintah
Indonesia. Dalam hal ini, orang tersebut harus mengajukan pernyataan kepada
menteri kehakiman melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) tempat ia
berada dan sekaligus dapat ditentukan apakah pernyataannya dapat diterima
atau ditolak.
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X.
Jakarta: Erlangga, 2007. Hal-140 dan Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara
untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga, 2000. Hal-208
Undang-Undang yang Mengatur Kewarganegaraan di Indonesia
a. UU No. 3 tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia
b. UU Ex Darurat No. 9 tahun 1955tentang Kependudukan Orang Asing
Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal-30
a. UU No. 2 tahun 1958 tentang Penyelesaian Dwikewarganegaraan antara Indonesia
dan RRC
b. UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai
Penyempurnaan UU No. 3 tahun 1946
c. UU No. 4 tahun 1969 tentang pencabutan UU No. 2 tahun 1958 dan dinyatakan
tidak berlaku
d. UU No. 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 UU No. 62 tahun 1958
Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta:
Erlangga, 2007. Hal-133
a. UU tentang Kewarganegaraan RI yang RUU-nya disetujui menjadi UU no. 12 tahun
2006 dan disahkan tanggal 11 Juli 2006 melalui panitia khusus (Pansus) DPR-RI
Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal-30
Terdapat perbedaan antara UU No. 12 tahun 2006 dan UU sebelumnya. Perbedaan
itu adalah:
a. Secara filosofis, UU No. 12 tahun 2006 bersifat non diskriminatif sehingga
lebih menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan kedudukan antarwarga
negara, serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak.
b. Secara Yuridis, UU No 12 tahun 2006 disusun berdasarkan UUD 1945 (hasil
amandemen) yang lebih menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara.
c. Secara sosiologis, UU No. 12 tahun 2006 telah disesuaikan/mengikuti
perkembangan global terkini yang menghendaki persamaan derajat
(perlakuan dan kedudukan) warga negara di hadapan hukum serta adanya
keadilan dan kesetaraan gender.
Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester
Genap. Hal-30
Dengan adanya ketiga hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang
kewarganegaraan yang baru lebih menjamin keadilan dan kesetaraan gender.
Dalam penjelasan atas UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI juga
disebutkan mengenai asas-asas yang dianut dalam UU ini, yaitu sebagai berikut.
a) Asas Ius Sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan
seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
b) Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan
kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan
terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang
ini.
c) Asas Kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan
bagi setiap orang
d) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan
ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
UU No. 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda
(bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan yang diberikan
kepada anak dalam UU ini merupakan suatu pengecualian.
Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal-
30
Selain asas diatas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan undang-
undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu:
1. Asas Kepentingan Nasional
2. Asas Perlindungan Maksimum
3. Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan
4. Asas Kebenaran substantif
5. Asas Nondiskriminatif
6. Asas Pengakuan dan Penghormatan Terhadap HAM
7. Asas Keterbukaan
8. Asas Publisitas
Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap.
Hal-30
Pewarganegaraan Indonesia

More Related Content

What's hot

Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia
nova147
 
hak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarahak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negara
yuanitaandriani
 
Undang undang no-62_tahun_1958
Undang undang no-62_tahun_1958Undang undang no-62_tahun_1958
Undang undang no-62_tahun_1958Fathur Marah
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
fahiraila
 
UU NOMOR 12 YAHUN 1996
UU NOMOR 12 YAHUN 1996UU NOMOR 12 YAHUN 1996
UU NOMOR 12 YAHUN 1996
Annie Rahmatillah
 
Warga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan PewarganegaraanWarga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan Pewarganegaraan
dionteguhpratomo
 
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Dedi Saputra
 
Hubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga NegaraHubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga Negara
Siti Hardiyanti
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
afifahdhaniyah
 
UU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan
UU No 12 th 2006 tentang KewarganegaraanUU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan
UU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan
Askar Metta
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Idik Saeful Bahri
 
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
dianwidya sains
 
Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia
Rama Putra
 
Hak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNIHak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNI
Ibel007
 
PKn Warga Negara
PKn Warga NegaraPKn Warga Negara
PKn Warga Negara
Berliana Salsabila
 
PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)Eko Budi
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Persamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  KehidupanPersamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  Kehidupan
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
My own home
 

What's hot (18)

Uu no.12 tahun 2006
Uu no.12 tahun 2006Uu no.12 tahun 2006
Uu no.12 tahun 2006
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia
 
hak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negarahak dan kewajiban warga negara
hak dan kewajiban warga negara
 
Undang undang no-62_tahun_1958
Undang undang no-62_tahun_1958Undang undang no-62_tahun_1958
Undang undang no-62_tahun_1958
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
 
UU NOMOR 12 YAHUN 1996
UU NOMOR 12 YAHUN 1996UU NOMOR 12 YAHUN 1996
UU NOMOR 12 YAHUN 1996
 
Warga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan PewarganegaraanWarga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan Pewarganegaraan
 
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
Pendidikan Kewarganegaraan "Asas kewarganegaraan"
 
Hubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga NegaraHubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga Negara
 
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk IndonesiaKedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia
 
UU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan
UU No 12 th 2006 tentang KewarganegaraanUU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan
UU No 12 th 2006 tentang Kewarganegaraan
 
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
Hukum perdata internasional - Instrumen hukum nasional mengenai hukum perdata...
 
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
Pendidikan Kewarganegaraan UU No 12 Tahun 2006 Pasal 24-30
 
Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia Bab 2 tentang warga indonesia
Bab 2 tentang warga indonesia
 
Hak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNIHak dan kewajiban WNI
Hak dan kewajiban WNI
 
PKn Warga Negara
PKn Warga NegaraPKn Warga Negara
PKn Warga Negara
 
PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)PPKN (Hak & Kewajiban)
PPKN (Hak & Kewajiban)
 
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
Persamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  KehidupanPersamaan Kedudukan  Warga Negara dalam Berbagai Aspek  Kehidupan
Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Berbagai Aspek Kehidupan
 

Viewers also liked

Pewarganegaraan
PewarganegaraanPewarganegaraan
Pewarganegaraan
Fathur Marah
 
Kedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaKedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di Indonesia
Nurullkk
 
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesiakedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
Rakha Al
 
Kedudukan warga negara
Kedudukan warga negaraKedudukan warga negara
Kedudukan warga negara
Habibah Fansbratshireensungkarslma'y
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Faza Fuadina
 
Power Point PKN Bab Persamaan warga negara
Power Point PKN Bab Persamaan warga negaraPower Point PKN Bab Persamaan warga negara
Power Point PKN Bab Persamaan warga negara
Nafisatul Layli
 
Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...
Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...
Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...
Doris Agusnita
 
Hakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip DemokrasiHakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip Demokrasi
Intan Irawati
 
2 identitas-nasional
2 identitas-nasional2 identitas-nasional
2 identitas-nasional
TIPD StainPMK
 
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMakalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Photo Setudio Planet solo grand mall
 
Petunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarPetunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standar
Roko Subagya
 
Persamaan Derajat pkn
Persamaan Derajat pknPersamaan Derajat pkn
Persamaan Derajat pkn
SMA Negeri 9 KERINCI
 
PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"
PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"
PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"
Syifa Sahaliya
 
'islam dan proses integrasi'
'islam dan proses integrasi''islam dan proses integrasi'
'islam dan proses integrasi'
Diennisa Thahira
 
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3Ervina Nurjanah
 
Persentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negara
Persentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negaraPersentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negara
Persentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negara
Mila Santika
 
Perkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaPerkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesia
Johanez Diaz
 
Demokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswaDemokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswa
nurulmarkhumah
 
Hak opsi dan hak repudiasi
Hak opsi dan hak repudiasiHak opsi dan hak repudiasi
Hak opsi dan hak repudiasiIndriani Ilyas
 

Viewers also liked (20)

Pewarganegaraan
PewarganegaraanPewarganegaraan
Pewarganegaraan
 
Kedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di IndonesiaKedudukan warga negara di Indonesia
Kedudukan warga negara di Indonesia
 
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesiakedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
 
Kedudukan warga negara
Kedudukan warga negaraKedudukan warga negara
Kedudukan warga negara
 
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk IndonesiaKedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia
 
Power Point PKN Bab Persamaan warga negara
Power Point PKN Bab Persamaan warga negaraPower Point PKN Bab Persamaan warga negara
Power Point PKN Bab Persamaan warga negara
 
(1280476297)pkn xi bab 2
(1280476297)pkn xi bab 2(1280476297)pkn xi bab 2
(1280476297)pkn xi bab 2
 
Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...
Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...
Ppt Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan...
 
Hakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip DemokrasiHakikat dan Prinsip Demokrasi
Hakikat dan Prinsip Demokrasi
 
2 identitas-nasional
2 identitas-nasional2 identitas-nasional
2 identitas-nasional
 
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupanMakalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
Makalah persamaan kedudukan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan
 
Petunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standarPetunjuk pengisian fp standar
Petunjuk pengisian fp standar
 
Persamaan Derajat pkn
Persamaan Derajat pknPersamaan Derajat pkn
Persamaan Derajat pkn
 
PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"
PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"
PKN "Persamaan Kedudukan Warga Negara"
 
'islam dan proses integrasi'
'islam dan proses integrasi''islam dan proses integrasi'
'islam dan proses integrasi'
 
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3
MAKALAH HAK DAN KEWAJIBAN BELA NEGARA Pasal 27 ayat 3
 
Persentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negara
Persentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negaraPersentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negara
Persentasi bab 5 pkn (persamaan kedudukan warga negara
 
Perkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesiaPerkembangan demokrasi di indonesia
Perkembangan demokrasi di indonesia
 
Demokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswaDemokrasi untuk pegangan siswa
Demokrasi untuk pegangan siswa
 
Hak opsi dan hak repudiasi
Hak opsi dan hak repudiasiHak opsi dan hak repudiasi
Hak opsi dan hak repudiasi
 

Similar to Pewarganegaraan Indonesia

MATERI ke-7.pptx
MATERI ke-7.pptxMATERI ke-7.pptx
MATERI ke-7.pptx
AldiDem
 
Kedudukan warga negara
Kedudukan warga negaraKedudukan warga negara
Kedudukan warga negara
My own home
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status Kewarganegaraan
Ana Fitrotunnisa
 
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdfuu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
jufryramelli
 
Pkn
PknPkn
Pkn
ocha-RZ
 
2. Hak dan Kewajiban WN.pptx
2. Hak dan Kewajiban WN.pptx2. Hak dan Kewajiban WN.pptx
2. Hak dan Kewajiban WN.pptx
DarmapoeteraMaulana
 
Hak & kewajiban warga negara
Hak & kewajiban warga negaraHak & kewajiban warga negara
Hak & kewajiban warga negara
Rayvicky Asmarayandhie
 
Hubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negaraHubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negara
DAYURIKA
 
Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung
Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD BandungPresentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung
Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung
Achmad Doank
 
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
fikrizar1
 
Copy of pkn Kelas X
Copy of pkn Kelas XCopy of pkn Kelas X
Copy of pkn Kelas X
Srestha Anindyanari
 
Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdf
kakayeuis
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
Farouk Abdillah
 
Negara dengan Warga Negara.ppt
Negara dengan Warga Negara.pptNegara dengan Warga Negara.ppt
Negara dengan Warga Negara.ppt
cheheru
 
Bab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruBab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baru
Hendrastuti Retno
 
Bab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruBab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruHendrastuti Retno
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
roys7
 
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdfadoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
NaJaemin73
 

Similar to Pewarganegaraan Indonesia (20)

MATERI ke-7.pptx
MATERI ke-7.pptxMATERI ke-7.pptx
MATERI ke-7.pptx
 
Kedudukan warga negara
Kedudukan warga negaraKedudukan warga negara
Kedudukan warga negara
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status Kewarganegaraan
 
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdfuu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
uu_12_2006-kewarganegaraan_republik_indonesia.pdf
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
2. Hak dan Kewajiban WN.pptx
2. Hak dan Kewajiban WN.pptx2. Hak dan Kewajiban WN.pptx
2. Hak dan Kewajiban WN.pptx
 
Hak & kewajiban warga negara
Hak & kewajiban warga negaraHak & kewajiban warga negara
Hak & kewajiban warga negara
 
Hubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negaraHubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negara
 
Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung
Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD BandungPresentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung
Presentasi pkn elektro 1A UIN SGD Bandung
 
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
4. HAK-DAN-KEWAJIBAN-WARGA-NEGARA (Wahyudi).ppt
 
Copy of pkn Kelas X
Copy of pkn Kelas XCopy of pkn Kelas X
Copy of pkn Kelas X
 
Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdf
 
Makalah pkn
Makalah pknMakalah pkn
Makalah pkn
 
Negara dengan Warga Negara.ppt
Negara dengan Warga Negara.pptNegara dengan Warga Negara.ppt
Negara dengan Warga Negara.ppt
 
Bab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruBab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baru
 
Bab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baruBab 5 kedudukan warga negara baru
Bab 5 kedudukan warga negara baru
 
Kewarganegaraa1
Kewarganegaraa1Kewarganegaraa1
Kewarganegaraa1
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
PKN Kd. 5.1
PKN Kd. 5.1PKN Kd. 5.1
PKN Kd. 5.1
 
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdfadoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
adoc.pub_kasus-kasus-kewarganegaraan.pdf
 

Recently uploaded

Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
ssuser4dafea
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
HengkiRisman
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
MashudiMashudi12
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
indraayurestuw
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
MsElisazmar
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
DewiInekePuteri
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
AdePutraTunggali
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
RUBEN Mbiliyora
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
NURULNAHARIAHBINTIAH
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
opkcibungbulang
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdfMakalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Andre664723
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdfTugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
nurfaridah271
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Mutia Rini Siregar
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
NirmalaJane
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
ananda238570
 

Recently uploaded (20)

Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptxPemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
Pemutakhiran Data dosen pada sister.pptx
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdfKisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
Kisi-kisi PAT IPS Kelas 8 semester 2.pdf
 
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase eAlur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
Alur tujuan pembelajaran bahasa inggris kelas x fase e
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
 
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi KomunikasiMateri Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
 
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKANSAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
SAINS TINGKATAN 4 BAB 11 DAYA DAN GERAKAN
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdfMakalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
 
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdfTugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
Tugas_Rasianto-Refleksi - Pembelajaran Diferensiasi dalam PJOK.pdf
 
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdfTokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.pdf
 
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptxNovel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
Novel - PERISTIWA YANG MEMBERIKAN TELADAN.pptx
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
 
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F  kelasModul Ajar Statistika Data Fase F  kelas
Modul Ajar Statistika Data Fase F kelas
 

Pewarganegaraan Indonesia

  • 2. Siti Zainab (28) Tauladan Muhammad P. (29) Tri Wahyu Nardinasari (30) Wengku Kerti Nugraha (31) Widya Ariantama (32)
  • 4. Pewarganegaraan sering disebut dengan naturalisasi, yaitu suatu proses hukum yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh / memiliki kewarganegaraan suatu negara. Naturalisasi dilakukan karena seseorang tidak memenuhi syarat sebagai warga negara berdasarkan pada asas Ius Soli maupun asas Ius Sanguinis. Secara umum terdapat dua cara pewarganegaraan (stelsel), yaitu: a. Stelsel Aktif : bahwa seseorang akan menjadi warga negara dari suatu negara apabila melakukan serangkaian tindakan hukum tertentu secara aktif b. Stelsel Pasif : bahwa seseorang secara otomatis menjadi warga negara dari suatu negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu (pasif) Berdasarkan dua stelsel diatas terdapat dua hak yang dimiliki setiap warga negara terkait dengan status kewarganegaraan, yaitu: a. Hak Opsi : hak untuk memilih suatu kewarganegaraan b. Hak Repudiasi : hak untuk menolak suatu kewarganegaraan Sumber: Tim MGMP Kabupaten Trenggalek. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal 28
  • 6. Menurut Undang-Undang No. 62 tahun 1958 yang dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah : a. Mereka yang menjadi warga negara menurut undang-undang/peraturan/perjanjian yang terlebih dahulu telah berlaku b. Kelahiran (asas ius soli) c. Adopsi melalui pengadilan negeri (menyangkut anak orang asing dibawah umur 5 thn) d. Anak-anak diluar perkawinan dari seorang wanita Indonesia e. Pewarganegaraan (naturalisasi) f. Setiap orang asing kawin dengan seorang laki-laki Indonesia g. Anak-anak yang belum berumur 18 thn/ belum kawin mengikuti ayah atau ibunya (asas ius sanguinis) h. Anak orang asing dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayah atau ibunya yang orang asing itu dapat menjadi warga negara RI setelah berumur 21 thn/ sudah kawin melalui pernyataan. Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007. Hal-137
  • 7. Bagi warga asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia haruslah mengajukan permohonan terlebih dahulu. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006, sebagai berikut: 1. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut. 3. Sehat jasmani dan rohani 4. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih. 6. Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7. Mempunyai pekerjaan dan / atau berpenghasilan tetap. 8. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara. Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007. Hal-138
  • 8. Negara Indonesia memberikan kesempatan kepada orang asing untuk menjadi warga negara Indonesia dengan cara pewarganegaraan (naturalisasi). Sumber: Aim Abdulkarim. Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas X Sekolah Menengah Atas. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006. Hal-125 Pewarganegaraan dapat diperoleh melalui: a. Perkawinan, yaitu perkawinan antara warga asing dengan pria WNI. Dalam hal ini isteri akan memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Apabila prianya warga negara asing sedangkan wanitanya WNI, maka wanita (isteri) tersebut akan kehilangan kewarganegaraan RI bila dalam 1 tahun setelah perkawinan tidak menyatakan keinginan menjadi WNI. Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007. Hal-138 b. Orang asing yang berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan negara, dapat diberi kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR. Sumber: Tim MGMP Kabupaten Trenggalek. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal 28
  • 9. c. Dikabulkannya pengajuan permohonan. Dalam hal ini, apabila ada orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, ia harus mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman melalui kantor pengadilan negeri setempat di mana ia tinggal atau Kantor KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) bagi yang tinggal di luar negeri. Dengan ketentuan permohonan: Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga, 2000. Hal-206 1. Permohonan diajukan secara tertulis di atas materai 2. Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Disertai bukti-bukti tentang: umur , persetujuan dari istri, kecakapan berbahasa Indonesia, dan lain-lain. Sumber: Aim Abdulkarim. Pendidikan Kewarganegaraan untuk Kelas X Sekolah Menengah Atas. Bandung:Grafindo Media Pratama, 2006. Hal-126 Setelahnya, pengadilan negeri atau perwakilan diplomatik RI berwenang untuk memeriksa syarat-syarat dan menguji pemohon tentang kecakapannya berbahasa Indonesia dan penguasaan sejarah Indonesia. Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga, 2000. Hal-206
  • 10. Karena permohonan demikian merupakan syarat formal, maka Menteri Kehakiman dapat menolak atau mengabulkan permohonan tersebut dengan persetujuan Presiden. Apabila ditolak, ia dapat mengajukan kembali permohonannya di lain waktu, tapi bila dikabulkan maka ia harus mengucap sumpah atau janji setia di hadapan Pengadilan Negeri atau Perwakilan Diplomatik RI. Kemudian, pewarganegaraan akan diumumkan oleh Menteri Kehakiman dalam Berita Negara. Jika dalam waktu 3 bulan setelah hari ditetapkan SK Menteri Kehakiman si pemohon tidak mengucapkan sumpah/janji setia, maka keputusan itu dengan sendirinya batal (demi hukum). Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga, 2000. Hal-207 Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tata cara memperoleh kewarganegaraan RI yaitu: a. Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri, berkas permohonan disampaikan kepada Pejabat. b. Menteri meneruskan permohonan yang disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima. c. Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007. Hal-138
  • 11. d. Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. e. Penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri. f. Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. g. Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. h. Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah dan menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum. Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007. Hal-139
  • 12. i. Dalam hal permohonan tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat lain yang ditunjuk Menteri. j. Pengucapkan sumpah atau peryatkan janji setia dilakukan di hadapan Pejabat, dan Pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan pengucapkan sumpah atau peryataan janji setia . k. Paling lambat 14 (empat belas hari) terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada menteri. Sumpah atau pernyataan janji setia adalah sebagai berikut: Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan saya, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas. Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007. Hal-139
  • 13. l. Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. m. Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat, menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia seseorang yang memperoleh kewarganegaraan. n. Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007. Hal-139
  • 14. Secara singkat, permohonan pewarganegaraan atau naturalisasi, dapat dibedakan menjadi: 1. Naturalisasi Biasa Naturalisasi biasa adalah cara pewarganegaraan dimana warga asing yang akan mengajukan permohonan kepada pemerintah dengan cara memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan pemerintah. Sumber: Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga, 2000. Hal-207 2. Naturalisasi Luar Biasa (Istimewa) Pewarganegaraan istimewa adalah pewarganegaraan yang diberikan oleh pemerintah (Presiden) atas persetujuan DPR dengan alasan kepentingan negara atau yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara. Mereka tidak dikenakan syarat- syarat untuk mengajukan permohonan pewarganegaraan biasa. Mereka hanya diharuskan mengucapkan sumpah atau janji setia. Sumber: Aim Abdulkarim. Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas X Sekolah Menengah Atas.Bandung: Grafindo Media Pratama, 2006. Hal-127
  • 15. Berdasarkan UU No. 12 tahun 2006 seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan Indonesia apabila: a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri. b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan berkesempatan untuk itu. c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri., yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan hanya dapat dijabat ole Warga Negara Indonesia. f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007. Hal-140
  • 16. g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing. h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifatpaspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Wrga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007. Hal-140
  • 17. Seseorang juga bisa kehilangan status kewarganegaraan yang disebabkan oleh perkawinan. Hal ini diatur dalam pasal 26 UU No. 12 tahun 2006 yaitu sebagai berikut: 1. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikutu kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut. 2. Laki-laki warga negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut. Sumber: tim MGMP: LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. hal-29
  • 18. Akan tetapi, untuk membantu warga negara Indonesia di luar negeri yang kehilangan kewarganegaraannya karena bukan kemauan sendiri, mereka diberi kesempatan untuk tetap menjadi warga negara Indonesia dengan persyaratan tertentu, antara lain: Pernyataan atas kelalaiannya dan kesetiaannya kepada Pemerintah Indonesia. Dalam hal ini, orang tersebut harus mengajukan pernyataan kepada menteri kehakiman melalui KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) tempat ia berada dan sekaligus dapat ditentukan apakah pernyataannya dapat diterima atau ditolak. Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007. Hal-140 dan Budiyanto. Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara untuk SMU Kelas 3. Jakarta: Erlangga, 2000. Hal-208
  • 19. Undang-Undang yang Mengatur Kewarganegaraan di Indonesia a. UU No. 3 tahun 1946 tentang Kewarganegaraan Indonesia b. UU Ex Darurat No. 9 tahun 1955tentang Kependudukan Orang Asing Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal-30 a. UU No. 2 tahun 1958 tentang Penyelesaian Dwikewarganegaraan antara Indonesia dan RRC b. UU No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagai Penyempurnaan UU No. 3 tahun 1946 c. UU No. 4 tahun 1969 tentang pencabutan UU No. 2 tahun 1958 dan dinyatakan tidak berlaku d. UU No. 3 tahun 1976 tentang perubahan pasal 18 UU No. 62 tahun 1958 Sumber: Budianto. Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA kelas X. Jakarta: Erlangga, 2007. Hal-133 a. UU tentang Kewarganegaraan RI yang RUU-nya disetujui menjadi UU no. 12 tahun 2006 dan disahkan tanggal 11 Juli 2006 melalui panitia khusus (Pansus) DPR-RI Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal-30
  • 20. Terdapat perbedaan antara UU No. 12 tahun 2006 dan UU sebelumnya. Perbedaan itu adalah: a. Secara filosofis, UU No. 12 tahun 2006 bersifat non diskriminatif sehingga lebih menjamin pemenuhan hak asasi dan persamaan kedudukan antarwarga negara, serta memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak. b. Secara Yuridis, UU No 12 tahun 2006 disusun berdasarkan UUD 1945 (hasil amandemen) yang lebih menjamin hak asasi manusia dan hak warga negara. c. Secara sosiologis, UU No. 12 tahun 2006 telah disesuaikan/mengikuti perkembangan global terkini yang menghendaki persamaan derajat (perlakuan dan kedudukan) warga negara di hadapan hukum serta adanya keadilan dan kesetaraan gender. Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal-30
  • 21. Dengan adanya ketiga hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang kewarganegaraan yang baru lebih menjamin keadilan dan kesetaraan gender. Dalam penjelasan atas UU No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI juga disebutkan mengenai asas-asas yang dianut dalam UU ini, yaitu sebagai berikut. a) Asas Ius Sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran. b) Asas Ius Soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. c) Asas Kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang d) Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. UU No. 12 Tahun 2006 pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan yang diberikan kepada anak dalam UU ini merupakan suatu pengecualian. Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal- 30
  • 22. Selain asas diatas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan undang- undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia, yaitu: 1. Asas Kepentingan Nasional 2. Asas Perlindungan Maksimum 3. Asas Persamaan di dalam Hukum dan Pemerintahan 4. Asas Kebenaran substantif 5. Asas Nondiskriminatif 6. Asas Pengakuan dan Penghormatan Terhadap HAM 7. Asas Keterbukaan 8. Asas Publisitas Sumber: Tim MGMP. LKS Pendidikan Kewarganegaraan SMA kelas X Semester Genap. Hal-30