Merupakan materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMA/SMK?MA dengan judul Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia. Menjelaskan terkait jenis WNI, Penduduk, Rakyat. Jenis kewarganegaraan, syarat untuk menjadi WNI, dan hal yang mempengaruhi seseorang kehilangan status kewarganegaraannya
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesiaafifahdhaniyah
Materi mata pelajaran PPKN kelas X dengan judul "Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia". Membahas mengenai kebebasan memeluk agama, hak jaminan melaksanakan ibadah, dan kewajiban bertoleransi beragama menurut UUD45 dan Pancasila
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesiaafifahdhaniyah
Materi mata pelajaran PPKN kelas X dengan judul "Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia". Membahas mengenai kebebasan memeluk agama, hak jaminan melaksanakan ibadah, dan kewajiban bertoleransi beragama menurut UUD45 dan Pancasila
BAB VII WAWASAN NUSANTAR
Yang di tampilkandalam powerpoint tersebut meliputi
1. aspek wawasan nusantara
2. hakikat wawasan nusantara
3. asas wawasan nusantara
4. kedudukan, fungsi dan tujuan wawasan nusantara
5. implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Materi PPKN Kelas XI tingkat SMA/MA. Menjelaskan mengenai definisi atau makna Demokrasi, Bentuk-bentuk demokrasi yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia dan prinsip serta ciri negara penganut asas demokrasi.
slide ini berisi tentang pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa demi terciptanya kedaulatan negara yang berdaulat dan adil sejahtera serta menjelaskan tentang pentingnya kekeluargaan dan kegotongroyongan. slide ini juga dilengkapi gambar dan tulisan yang menarik sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara Fenti Anita Sari
Menurut Cogan & Derricott (1998) kewarganegaraan sebagai “ a set of characteristics of being a citizen”.
Menurut Pendapat lain kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara).
Menurut Wikipedia kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara) yang membawa implikasi pada kepemimpinan hak untuk berpartisipasi dalam politik.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesiaafifahdhaniyah
Iptek atau adalah singkatan darI Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini lekat dengan kehidupan sekarang. Negara Indonesiapun tidak terlepas dari kemajuan teknologi tersebut sehingga memiliki dampak positif dan negatifnya. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan menyikapi perubahan kemajuan tersebut? Baca slidenya untuk penjelasan
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
Materi PPKN Kelas XI tingkat SMA/MA. Menjelaskan mengenai definisi atau makna Demokrasi, Bentuk-bentuk demokrasi yang diterapkan oleh berbagai negara di dunia dan prinsip serta ciri negara penganut asas demokrasi.
slide ini berisi tentang pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa demi terciptanya kedaulatan negara yang berdaulat dan adil sejahtera serta menjelaskan tentang pentingnya kekeluargaan dan kegotongroyongan. slide ini juga dilengkapi gambar dan tulisan yang menarik sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara Fenti Anita Sari
Menurut Cogan & Derricott (1998) kewarganegaraan sebagai “ a set of characteristics of being a citizen”.
Menurut Pendapat lain kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara).
Menurut Wikipedia kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya diawali pada negara kota, namun sekarang ini telah berkembang pada keanggotaan suatu negara) yang membawa implikasi pada kepemimpinan hak untuk berpartisipasi dalam politik.
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesiaafifahdhaniyah
Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai
daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan
hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Makna tersebut tidak
terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia.
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesiaafifahdhaniyah
Iptek atau adalah singkatan darI Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kini lekat dengan kehidupan sekarang. Negara Indonesiapun tidak terlepas dari kemajuan teknologi tersebut sehingga memiliki dampak positif dan negatifnya. Apa sebaiknya yang harus kita lakukan menyikapi perubahan kemajuan tersebut? Baca slidenya untuk penjelasan
Membahas tentang pengertian dari warga negara, asas apa saja yang diterapkan negara negara dalam menentukan kewarganegaraan seseorang dan hak opsi & hak repudiasi
Perubahan sosial adalah suatu hal yang wajar terjadi pada masyarakat. Hal ini terjadi diakibatkan oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Sekian terima kasih
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxafifahdhaniyah
Kekerasan Sosial merupakan salah satu dari bentuk masalah sosial, konflik sosial dan hubungan disosiatif dalam masyarakat.
kekerasan sosial terjadi didahului oleh konflik sosial yang terjadi antara pihak yang berkonflik.
Terima kasih
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxafifahdhaniyah
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial
merupakan materi dari pelajaran Sosiologi tingkat Sekolah Menengah Atas.
Lembaga sosial adalah kumpulan norma yang mengatur masyarakat demi membuat kondisi masyarakat menjadi tertib.
Sedangkan penyimpangan sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat namun tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku pada saat tersebut sehingga tindakan tersebut menjadi meresahkan masyarakat.
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxafifahdhaniyah
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI
menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan dan ada unsur negara federalis. Slide ini juga berisikan sejarah perjalanan negara kesatuan Indonesia dan perjuangan para pendiri / founding fathers untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang merdeka. Terima kasih
Indonesia adalah tanah airku. sebagai negara indonesia, sudah layaknya sebagai Warga Negara Indonesia yang baik mengenal, memahami dengan pasti negaranya, memiliki jiwa nasionalis dan mencintainya negaranya dengan sepenuh hati.
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesiaafifahdhaniyah
Materi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan tingkat SMA Kelas X yang berada di Bab 2. isi bahasan mengenai tugas seluruh masyarakat Indonesia selaku generasi penerus bangsa untuk menjaga, mempertahankan keamanan Negara Republik Indonesia
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
Salah satu bentuk perangkat pembelajaran yang harus disiapkan dan disediakan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran tertentu di kelas. Dan ini RPP Kelas XII Semester Genap k13
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembarafifahdhaniyah
Salah satu bentuk perangkat pembelajaran yang harus disiapkan dan disediakan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran tertentu di kelas. Dan ini RPP Kelas XII Semester Ganjil k13
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
Salah satu bentuk perangkat pembelajaran yang harus disiapkan dan disediakan oleh guru sebelum melakukan pembelajaran tertentu di kelas. Dan ini RPP Kelas XI Semester Genap k13
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembarafifahdhaniyah
Salah satu perangkat pembelajaran yang harus disiapkan oleh pengajar sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Dan ini RPP PPKN kelas XI semester Ganjil k13 1 lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembarafifahdhaniyah
Salah satu perangkat pembelajaran yang harus disediakan guru pengampu mata pelajaran sebelum memberikan pelajaran kepada peserta didik di kelas. Dan ini RPP PPKN Kelas X semester Genap
Materi dari mata pelajaran PPKN tingkat SMA/SMK/MA mengenai Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila, berisi tentang penjelasan mengenai perubahan sistem demokrasi yang telah dan sedang diterapkan oleh negara Indonesia dari awal merdeka sampai sekarang.
Materi mata pelajaran PPKN tingkat SMA/SMK/MA yang berada di Bab 2. Membahas terkait dinamika pelanggaran hukum di Indonesia beserta contoh pelanggaran, sanksi yang dikenakan, serta perilaku menjadi Warga Negara yang baik dan taat pada nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasilaafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia bersifat kausalitas atau sebab dan akibat. Menurut perspektif Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia memiliki 3 nilai, diantaranya: Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis.
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai contoh Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara yang terjadi di negara Indonesia dan juga bentuk penanganan yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga dan mengatasi kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban tersebut.
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerianafifahdhaniyah
Menjelaskan mengenai Kementerian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian selaku pembantu Presiden dan Wakil Presiden menjalankan tugas sebagai Lembaga Eksekutif Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kasus Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negaraafifahdhaniyah
Merupakan materi pelajaran pendidikan Kewarganegaraan kelas XII pada Bab 1. Isi slide ini mengenai pengertian hak dan kewajiban, nilai-nilai pancasila yang memandang hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif pancasila atau hak warga negara dan kewajiban warga negara
RPP PPKN KELAS X K13 1 LEMBAR SEMESTER GANJILafifahdhaniyah
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PPKN) kelas X untuk Semester Ganjil.
Berisi dari Bab Satu - Bab 4.
\ Nilai-Nilai Pancasila dalam Kerangka Praktik Penyelenggaraan Pemerintah Negara
\ Ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
\ Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
\ Hubungan Struktural dan Fungsional Pemerintah Pusat dan Daerah
Materi PKN kelas X tingkat SMA.
Menjelaskan mengenai makna pancasila sebagai falsafah negara, dimensi atau nilai yang terkandung dalam pancasila, dan nilai luhur lainnya
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
2. 1. Status Warga Negara Indonesia
Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia
(WNI) yaitu:
a. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.
b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu
warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.
d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah
yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah
tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
e. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya
meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.
f. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.
g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui
oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan
sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
h. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu
lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
i. Anak yang baru lahir yang ditemuakan di wilayah negara Republik
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
j. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan
ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
k. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu
WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan
memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
l. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
3. a. Penduduk dan bukan penduduk.
Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara,
sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu
negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.
b. Warga negara dan bukan warga negara.
Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara,
sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing.
c. Rakyat sebagai penghuni negara,
mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan
negara.
4. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, tercantum
dalam Pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut:
a. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
b. Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang.
Sebagai penduduk Indonesia yang
sah, setiap orang harus memiliki
surat keterangan penduduk. Surat
keterangan tersebut di negara kita
dikenal dengan nama KTP (Kartu
Tanda Penduduk).
5. 2. Asas-Asas Kewarganegaraan
Indonesia
A. Asas Ius Sanguinis (Asas
Keturunan)
Kewarganegaraan seseorang ditentukan
berdasarkan pada keturunan orang yang
bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di
negara A, sedangkan orang tuanya
berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah
warga negara B.
Maka, kewarganegaraan anak selalu
mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa
memperhatikan di mana anak itu lahir.
Asas Ius Soli (Asas Tempat
Kelahiran)
Kewarganegaraan seseorang ditentukan
berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya,
seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan
orang tuanya berkewarganegaraan negara A,
maka ia adalah warganegara B.
Menurut asas ini kewarganegaraan seseorang
tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan
orang tuanya, karena yang menjadi patokan
adalah tempat kelahirannya.
6. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaran di beberapa negara,
dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang
penduduk. Yaitu:
a.
Apatride
Adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai
kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang
menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius
sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak
dapat menjadi warga negara B.
Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.
Adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam
kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya,
seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di
negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B,
maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga
mengganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya.
b.
Bipatride
7. a. Stelsel Aktif
Seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara
aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa).
b. Stelsel Pasif
Seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara
tanpa melakukan sutu tindakan hukum tertentu (naturalisasi
Istimewa).
Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah
suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu:
8. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu
negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut:
a. Hak
Opsi
Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan
(stelsel aktif)
Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan
(stelsel pasif ).
b. Hak
Repudiasi
9. a. Asas Ius Sanguinis,
yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan
bersasarkan negara tempat dilahirkan.
b. Asas Ius Soli secara Terbatas,
yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran,
yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undangundang.
c. Asas Kewarganegaraan Tunggal,
yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
d. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas,
yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang.
Menurut penjelasan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan
kewarganegaraan menganut asas asas sebagai berikut:
10. 3. Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara
Indonesia
Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara Indonesia,
sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan
permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan
pewarganegaraan atau naturalisasi.
Naturalisasi
Biasa
Naturalisasi
Istimewa
11. a. Naturalisasi Biasa
1) Berusia 18 tahun atau sudah kawin.
2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia
paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
3) Sehat jasmani dan rohani.
4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara
satu tahun lebih.
6) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan
ganda.
7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
8) Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.
Pasal 9 UU RI No 12 Tahun
2006
12. b. Naturalisasi
Istimewa
Diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara
Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah
memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing
tersebut berkewarganegaraan ganda.
Pasal 20 UU RI 12 Tahun
2006
13. a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan
ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.
d. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden.
e. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas
tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
f. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari
negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri.
4. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan
Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2006
14. g. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara
asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang
dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain
atas namanya.
i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus
menerus bukan dalam rangka dinas negara. Tanpa alasan yang sah dan dengan
sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia
sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya
yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi Warga Negara
Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara
tertulis.