SlideShare a Scribd company logo
Afifah Dhaniyah
1. Status Warga Negara Indonesia
Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia
(WNI) yaitu:
a. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI.
b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI.
c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu
warga negara asing (WNA), atau sebaliknya.
d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah
yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah
tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
e. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya
meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.
f. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI.
g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui
oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan
sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
h. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu
lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
i. Anak yang baru lahir yang ditemuakan di wilayah negara Republik
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
j. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan
ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
k. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu
WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan
memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
l. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan
kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum
mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
a. Penduduk dan bukan penduduk.
Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara,
sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu
negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut.
b. Warga negara dan bukan warga negara.
Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara,
sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing.
c. Rakyat sebagai penghuni negara,
mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan
negara.
Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, tercantum
dalam Pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut:
a. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
b. Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang.
Sebagai penduduk Indonesia yang
sah, setiap orang harus memiliki
surat keterangan penduduk. Surat
keterangan tersebut di negara kita
dikenal dengan nama KTP (Kartu
Tanda Penduduk).
2. Asas-Asas Kewarganegaraan
Indonesia
A. Asas Ius Sanguinis (Asas
Keturunan)
Kewarganegaraan seseorang ditentukan
berdasarkan pada keturunan orang yang
bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di
negara A, sedangkan orang tuanya
berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah
warga negara B.
Maka, kewarganegaraan anak selalu
mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa
memperhatikan di mana anak itu lahir.
Asas Ius Soli (Asas Tempat
Kelahiran)
Kewarganegaraan seseorang ditentukan
berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya,
seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan
orang tuanya berkewarganegaraan negara A,
maka ia adalah warganegara B.
Menurut asas ini kewarganegaraan seseorang
tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan
orang tuanya, karena yang menjadi patokan
adalah tempat kelahirannya.
Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaran di beberapa negara,
dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang
penduduk. Yaitu:
a.
Apatride
Adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai
kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang
menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius
sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak
dapat menjadi warga negara B.
Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan.
Adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam
kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya,
seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di
negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B,
maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga
mengganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya.
b.
Bipatride
a. Stelsel Aktif
Seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara
aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa).
b. Stelsel Pasif
Seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara
tanpa melakukan sutu tindakan hukum tertentu (naturalisasi
Istimewa).
Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah
suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu:
Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu
negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut:
a. Hak
Opsi
Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan
(stelsel aktif)
Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan
(stelsel pasif ).
b. Hak
Repudiasi
a. Asas Ius Sanguinis,
yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan
bersasarkan negara tempat dilahirkan.
b. Asas Ius Soli secara Terbatas,
yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran,
yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undangundang.
c. Asas Kewarganegaraan Tunggal,
yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
d. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas,
yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam undang-undang.
Menurut penjelasan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan
kewarganegaraan menganut asas asas sebagai berikut:
3. Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara
Indonesia
Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara Indonesia,
sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan
permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan
pewarganegaraan atau naturalisasi.
Naturalisasi
Biasa
Naturalisasi
Istimewa
a. Naturalisasi Biasa
1) Berusia 18 tahun atau sudah kawin.
2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia
paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
3) Sehat jasmani dan rohani.
4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara
satu tahun lebih.
6) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan
ganda.
7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap.
8) Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara.
Pasal 9 UU RI No 12 Tahun
2006
b. Naturalisasi
Istimewa
Diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara
Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah
memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing
tersebut berkewarganegaraan ganda.
Pasal 20 UU RI 12 Tahun
2006
a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan
ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri.
d. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden.
e. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas
tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia.
f. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari
negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri.
4. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan
Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2006
g. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara
asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya.
h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang
dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain
atas namanya.
i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus
menerus bukan dalam rangka dinas negara. Tanpa alasan yang sah dan dengan
sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia
sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya
yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi Warga Negara
Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara
tertulis.
Terima Kasih

More Related Content

What's hot

Hubungan internasional dan organisasi internasional kelas xi
Hubungan internasional dan organisasi internasional kelas xiHubungan internasional dan organisasi internasional kelas xi
Hubungan internasional dan organisasi internasional kelas xiapotek agam farma
 
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Smywlndr wlndr
 
Bhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.pptBhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.ppt
SeptiaRini14
 
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MesinesId
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
afifahdhaniyah
 
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Smywlndr wlndr
 
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ikakeberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
gabrielpanjaitan
 
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
guruppkn11
 
Membangun kehidupan yg demokrasi
Membangun kehidupan yg demokrasiMembangun kehidupan yg demokrasi
Membangun kehidupan yg demokrasi
abd_
 
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara   Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Fenti Anita Sari
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
Mardiah Ahmad
 
Pkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 pptPkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 ppt
tetyyanisr
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
afifahdhaniyah
 
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaBAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
Risdiana Hidayat
 
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk IndonesiaMembangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
Ammara Fathina
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
Sherly Anggraini
 
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesiaPengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
afifahdhaniyah
 
BAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.pptBAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.ppt
HairilPatobas1
 

What's hot (20)

Hubungan internasional dan organisasi internasional kelas xi
Hubungan internasional dan organisasi internasional kelas xiHubungan internasional dan organisasi internasional kelas xi
Hubungan internasional dan organisasi internasional kelas xi
 
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
 
Bhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.pptBhinneka Tunggal Ika.ppt
Bhinneka Tunggal Ika.ppt
 
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptxMATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
MATERI BAB 6 KELAS XI GENAP PPT.pptx
 
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi PancasilaSistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila
 
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaIntegrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
Integrasi Nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
 
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ikakeberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
keberagaman dalam suatu bhineka tunggal ika
 
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 19451. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
1. ppt perumusan dan pengesahan uud nri tahun 1945
 
Membangun kehidupan yg demokrasi
Membangun kehidupan yg demokrasiMembangun kehidupan yg demokrasi
Membangun kehidupan yg demokrasi
 
Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanMateri kewarganegaraan
Materi kewarganegaraan
 
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara   Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
 
PKn Kelas X
PKn Kelas XPKn Kelas X
PKn Kelas X
 
2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara2. hak dan kewajiban warga negara
2. hak dan kewajiban warga negara
 
Pkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 pptPkn bab 2 ppt
Pkn bab 2 ppt
 
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di IndonesiaPerlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia
 
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik IndonesiaBAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
BAB 3 Perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia
 
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk IndonesiaMembangun Demokrasi untuk Indonesia
Membangun Demokrasi untuk Indonesia
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesiaPengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
 
BAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.pptBAB II kelas 9.ppt
BAB II kelas 9.ppt
 

Similar to Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia

Warga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan PewarganegaraanWarga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan Pewarganegaraan
dionteguhpratomo
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia
nova147
 
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesiakedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
Rakha Al
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
fahira_ila
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiafahiraila
 
PKn Warga Negara
PKn Warga NegaraPKn Warga Negara
PKn Warga Negara
Berliana Salsabila
 
kedudukan wn dan penduduk indonesia
kedudukan wn dan penduduk indonesiakedudukan wn dan penduduk indonesia
kedudukan wn dan penduduk indonesia
abd_
 
Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdf
kakayeuis
 
KEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptxKEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptx
HaryaDimasHendrasmar
 
UU NOMOR 12 YAHUN 1996
UU NOMOR 12 YAHUN 1996UU NOMOR 12 YAHUN 1996
UU NOMOR 12 YAHUN 1996
Annie Rahmatillah
 
Warga negara dan pewarganegaraan
Warga negara dan pewarganegaraanWarga negara dan pewarganegaraan
Warga negara dan pewarganegaraanFathur Marah
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
roys7
 
Hubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga NegaraHubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga Negara
Siti Hardiyanti
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status Kewarganegaraan
Ana Fitrotunnisa
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status Kewarganegaraan
Ana Fitrotunnisa
 
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan IndonesiaKedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
MuhammadAmarRahman
 
Kedudukan wn & penduduk indonesia
Kedudukan wn & penduduk indonesiaKedudukan wn & penduduk indonesia
Kedudukan wn & penduduk indonesianovi noi
 
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
DIANTO IRAWAN
 

Similar to Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia (20)

Warga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan PewarganegaraanWarga Negara dan Pewarganegaraan
Warga Negara dan Pewarganegaraan
 
Warga Negara Indonesia
Warga Negara IndonesiaWarga Negara Indonesia
Warga Negara Indonesia
 
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesiakedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
kedudukan warga negara dan kependudukan indonesia
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
 
Kewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesiaKewarganegaraan negara indonesia
Kewarganegaraan negara indonesia
 
PKn Warga Negara
PKn Warga NegaraPKn Warga Negara
PKn Warga Negara
 
kedudukan wn dan penduduk indonesia
kedudukan wn dan penduduk indonesiakedudukan wn dan penduduk indonesia
kedudukan wn dan penduduk indonesia
 
PKN Kd. 5.1
PKN Kd. 5.1PKN Kd. 5.1
PKN Kd. 5.1
 
Warga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdfWarga Negara dan Penduduk.pdf
Warga Negara dan Penduduk.pdf
 
KEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptxKEWARGANEGARAAN.pptx
KEWARGANEGARAAN.pptx
 
UU NOMOR 12 YAHUN 1996
UU NOMOR 12 YAHUN 1996UU NOMOR 12 YAHUN 1996
UU NOMOR 12 YAHUN 1996
 
Warga negara dan pewarganegaraan
Warga negara dan pewarganegaraanWarga negara dan pewarganegaraan
Warga negara dan pewarganegaraan
 
Bab 1
Bab 1Bab 1
Bab 1
 
Hubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga NegaraHubungan Negara dan Warga Negara
Hubungan Negara dan Warga Negara
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status Kewarganegaraan
 
Uu no.12 tahun 2006
Uu no.12 tahun 2006Uu no.12 tahun 2006
Uu no.12 tahun 2006
 
Penegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status KewarganegaraanPenegasan Status Kewarganegaraan
Penegasan Status Kewarganegaraan
 
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan IndonesiaKedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
Kedudukan Warga Negara Dan Pendudukan Indonesia
 
Kedudukan wn & penduduk indonesia
Kedudukan wn & penduduk indonesiaKedudukan wn & penduduk indonesia
Kedudukan wn & penduduk indonesia
 
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
 

More from afifahdhaniyah

Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxPerubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
afifahdhaniyah
 
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxKekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
afifahdhaniyah
 
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxLembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
afifahdhaniyah
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
afifahdhaniyah
 
Negaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxNegaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptx
afifahdhaniyah
 
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi DaerahKedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
afifahdhaniyah
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
afifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
afifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
afifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
afifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
afifahdhaniyah
 
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
afifahdhaniyah
 
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi PancasilaDinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
afifahdhaniyah
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran Hukum
afifahdhaniyah
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
afifahdhaniyah
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
afifahdhaniyah
 
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non KementerianKementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
afifahdhaniyah
 
Kasus Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara
Kasus Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga NegaraKasus Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara
Kasus Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara
afifahdhaniyah
 
RPP PPKN KELAS X K13 1 LEMBAR SEMESTER GANJIL
RPP PPKN KELAS X K13 1 LEMBAR SEMESTER GANJILRPP PPKN KELAS X K13 1 LEMBAR SEMESTER GANJIL
RPP PPKN KELAS X K13 1 LEMBAR SEMESTER GANJIL
afifahdhaniyah
 
SISTEM NILAI DALAM PANCASILA
SISTEM NILAI DALAM PANCASILASISTEM NILAI DALAM PANCASILA
SISTEM NILAI DALAM PANCASILA
afifahdhaniyah
 

More from afifahdhaniyah (20)

Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptxPerubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
Perubahan Sosial - Sosiologi SMA.pptx
 
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptxKekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
Kekerasan Sosial - Sosiologi Kelas XI.pptx
 
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptxLembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
Lembaga Sosial, Tertib Sosial dan Penyimpangan Sosial.pptx
 
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptxDinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
Dinamika Persatuan dan Kesatuan dalam Konteks NKRI.pptx
 
Negaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptxNegaraku Indonesia.pptx
Negaraku Indonesia.pptx
 
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi DaerahKedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
Kedudukan dan Peran Pemerintah Pusat dalam Otonomi Daerah
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Genap K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XII Semester Ganjil K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Genap K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 LembarRPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas XI Semester Ganjil K13 1 Lembar
 
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 LembarRPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
RPP PPKN Kelas X Semester Genap K13 1 Lembar
 
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi PancasilaDinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
Dinamika Penerapan Demokrasi Pancasila
 
Dinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran HukumDinamika Pelanggaran Hukum
Dinamika Pelanggaran Hukum
 
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif PancasilaHarmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila
 
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga NegaraKasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
 
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non KementerianKementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
Kementerian Negara Republik Indonesia dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian
 
Kasus Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara
Kasus Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga NegaraKasus Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara
Kasus Kasus Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara
 
RPP PPKN KELAS X K13 1 LEMBAR SEMESTER GANJIL
RPP PPKN KELAS X K13 1 LEMBAR SEMESTER GANJILRPP PPKN KELAS X K13 1 LEMBAR SEMESTER GANJIL
RPP PPKN KELAS X K13 1 LEMBAR SEMESTER GANJIL
 
SISTEM NILAI DALAM PANCASILA
SISTEM NILAI DALAM PANCASILASISTEM NILAI DALAM PANCASILA
SISTEM NILAI DALAM PANCASILA
 

Recently uploaded

Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
johan199969
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
agusmulyadi08
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
muhammadyudiyanto55
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
EkoPutuKromo
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
DataSupriatna
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
SABDA
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
safitriana935
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
yuniarmadyawati361
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
muhammadRifai732845
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
Kurnia Fajar
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
kinayaptr30
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
lindaagina84
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
PURWANTOSDNWATES2
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 

Recently uploaded (20)

Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           xKoneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt           x
Koneksi Antar Materi Modul 1.4.ppt x
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagjaPi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
Pi-2 AGUS MULYADI. S.Pd (3).pptx visi giru penggerak dan prakrsa perubahan bagja
 
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptxPRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
PRESENTASI OBSERVASI PENGELOLAAN KINERJA KEPALA SEKOLAH.pptx
 
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docxForm B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
Form B8 Rubrik Refleksi Program Pengembangan Kompetensi Guru -1.docx
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdfNUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
NUMERASI KOMPETENSI PENDIDIK TAHAP CAKAP DAN MAHIR.pdf
 
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
Seminar: Sekolah Alkitab Liburan (SAL) 2024
 
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdfPPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
PPT Observasi Praktik Kinerja PMM SD pdf
 
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdfLaporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
Laporan wakil kepala sekolah bagian Kurikulum.pdf
 
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdfTugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
Tugas Mandiri 1.4.a.4.3 Keyakinan Kelas.pdf
 
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptxPPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
PPT Aksi Nyata Diseminasi Modul 1.4.pptx
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docxRUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
RUBRIK OBSERVASI KINERJA KEPALA SEKOLAH.docx
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docxINSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
INSTRUMEN PENILAIAN PRAKTIK KINERJA KS Dok Rating Observasi (1).docx
 
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERILAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
LAPORAN EKSTRAKURIKULER SEKOLAH DASAR NEGERI
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 

Kedudukan Warga Negara dan Penduduk Indonesia

  • 2. 1. Status Warga Negara Indonesia Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu: a. Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI. b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya. d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. e. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI. f. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. h. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. i. Anak yang baru lahir yang ditemuakan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. j. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. k. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. l. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
  • 3. a. Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. b. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. c. Rakyat sebagai penghuni negara, mempunyai peranan penting dalam merencanakan, mengelola dan mewujudkan tujuan negara.
  • 4. Keberadaan rakyat yang menjadi penduduk maupun warga negara, tercantum dalam Pasal 26 UUD 1945 sebagai berikut: a. Warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. b. Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Sebagai penduduk Indonesia yang sah, setiap orang harus memiliki surat keterangan penduduk. Surat keterangan tersebut di negara kita dikenal dengan nama KTP (Kartu Tanda Penduduk).
  • 5. 2. Asas-Asas Kewarganegaraan Indonesia A. Asas Ius Sanguinis (Asas Keturunan) Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka ia adalah warga negara B. Maka, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperhatikan di mana anak itu lahir. Asas Ius Soli (Asas Tempat Kelahiran) Kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Misalnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka ia adalah warganegara B. Menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokan adalah tempat kelahirannya.
  • 6. Adanya perbedaan dalam menentukan kewarganegaran di beberapa negara, dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan seorang penduduk. Yaitu: a. Apatride Adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Misalnya, seorang keturunan bangsa A yang menganut asas ius soli lahir di negara B yang menganut asas ius sanguinis. Orang tersebut tidaklah menjadi warga negara A dan juga tidak dapat menjadi warga negara B. Orang tersebut tidak mempunyai kewarganegaraan. Adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus (kewarganegaraan rangkap). Misalnya, seseorang keturunan bangsa B yang menganut asas ius sanguinis lahir di negara A yang menganut asas ius soli. Karena ia keturunan bangsa B, maka ia dianggap sebagai warga negara B. Akan tetapi, negara A juga mengganggap dia warga negaranya berdasarkan tempat kelahirannya. b. Bipatride
  • 7. a. Stelsel Aktif Seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara (naturalisasi biasa). b. Stelsel Pasif Seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan sutu tindakan hukum tertentu (naturalisasi Istimewa). Dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang, pemerintah suatu negara lazim menggunakan dua stelsel, yaitu:
  • 8. Berkaitan dengan kedua stelsel tadi, seorang warga negara dalam suatu negara pada dasarnya mempunyai hal-hal sebagai berikut: a. Hak Opsi Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan (stelsel aktif) Hak untuk menolak suatu kewarganegaraan (stelsel pasif ). b. Hak Repudiasi
  • 9. a. Asas Ius Sanguinis, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan bersasarkan negara tempat dilahirkan. b. Asas Ius Soli secara Terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undangundang. c. Asas Kewarganegaraan Tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. d. Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Menurut penjelasan UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas asas sebagai berikut:
  • 10. 3. Syarat-Syarat Menjadi Warga Negara Indonesia Penduduk asli negara Indonesia secara otomatis adalah Warga Negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Proses permohonan itu dinamakan dengan pewarganegaraan atau naturalisasi. Naturalisasi Biasa Naturalisasi Istimewa
  • 11. a. Naturalisasi Biasa 1) Berusia 18 tahun atau sudah kawin. 2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat lima tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut. 3) Sehat jasmani dan rohani. 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang dengan ancaman pidana penjara satu tahun lebih. 6) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda. 7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap. 8) Membayar uang kewarganegaraan ke kas negara. Pasal 9 UU RI No 12 Tahun 2006
  • 12. b. Naturalisasi Istimewa Diberikan kepada orang asing yang telah berjasa kepada negara Republik Indonesia atau dengan alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Naturalisasi istimewa batal diberikan jika menyebabkan orang asing tersebut berkewarganegaraan ganda. Pasal 20 UU RI 12 Tahun 2006
  • 13. a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain. c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas kemauannya sendiri, dengan ketentuan telah berusia 18 tahun dan bertempat tinggal di luar negeri. d. Masuk ke dalam dinas tentara asing tanpa disertai izin dari presiden. e. Masuk dalam dinas negara asing atas kemauan sendiri, yang mana jabatan dalam dinas tersebut di Indonesia hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia. f. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut atas dasar kemauan sendiri. 4. Penyebab Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006
  • 14. g. Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, meskipun tidak diwajibkan keikutsertaannya. h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama lima tahun terus menerus bukan dalam rangka dinas negara. Tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu lima tahun tersebut berakhir, dan setiap lima tahun berikutnya yang bersangkutan tetap tidak mengajukan pernyataan ingin menjadi Warga Negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia, meskipun telah diberi pemberitahuan secara tertulis.
  • 15.