Dokumen tersebut membahas tentang pengenaan pajak penghasilan bagi orang pribadi dan badan. Terdapat dua jenis pajak penghasilan yaitu PPh orang pribadi dan PPh badan. PPh orang pribadi dikenakan kepada karyawan dan usahawan sedangkan PPh badan dikenakan kepada perusahaan dan badan hukum lainnya. Penghitungan pajak penghasilan didasarkan pada penghasilan kena pajak yang diper

1. PAJAK PENGHASILAN
Pengenaan Pajak Penghasilan –
1. PPh Orang Pribadi,
2. PPh Badan
1

2. PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN
WAJIB PAJAK
BADANORG. PRIBADI
UsahawanKARYAWAN
Omzet<4,8M Omzet>=4,8M
PembukuanPembukuanPerkiraan/NormaGaji Bersih
Dikurangi PTKP Tidak Dikurangi
PTKP
1.
Menghitung
Penghasilan
Bersih
2.
Menghitung
Penghasilan
Kena Pajak
3.
Pengeanaan
PPh ( Tarif)
Tarif PPh Orang
Pribadi
Tarif PPh
Badan
2

3. PENGHITUNGAN PENGHASILAN BERSIH
1. Orang Pribadi sbg. Karyawan  Gaji Bersih
2. Orang Pribadi Yang menjalankan
Usaha/Pekerjaan Bebas
- Omzet < 4,8 M setahun Perkiraan /Norma
- Omzet >= 4,8 M setahun Pembukuan
3. Wajib Pajak badan  Pembukuan
 Bagi Orang Pribadi terdapat batasan
penghasilan yang tidak dikenakan pajak
(PTKP)
3

4. STATUS KELUARGA LAMA (2006-2008) BARU (2009-2012)
WAJIB PAJAK SENDIRI (TK) 13.200.000,00 15.840.000,00
WAJIB PAJAK KAWIN (K/-) + 1.200.000,00 + 1.320.000,00
ISTERI PUNYA
PENGHSILAN DIGABUNG
(K/I/-)
+ 13.200.000,00 + 15.840.000,00
TANGGUNGAN + 1.200.000,00 + 1.320.000,00
MAKS TANGGUNGAN 3 (Tiga) Orang 3 (Tiga) Orang
BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
4
Keterangan Th. 2013 PTKP Baru PTKP Lama
Diri Sendiri 24,300,000.00 15,840,000.00
Tambahan WP Kawin 2,025,000.00 1,320,000.00
Tambahan Istri Bekerja 24,300,000.00 15,840,000.00
Tambahan Tanggungan 2,025,000.00 1,320,000.00

5. CONTOH PENGHITUNGAN PTKP
STATUS KELUARGA LAMA (2006-2008) BARU (2009-)
SENDIRI (TK) 13,200,000 15,840,000
KAWIN BELUM PUNYA
ANAK (K/-)
14,400,000 17,160,000
KAWIN ANAK 2 (K/2) 16,800,000 19,800,000
Contoh : Kawin Anak 2 (K/2)
Penghitungan PTKP :
+ PTKP Dia Sendiri = 15,840,000
+ Kawin = 1,320,000
+ Tanggungan
= 2 x 1.320.000 = 2,640,000
Jumlah PTKP = 19,800,000
5

6. TARIF WP ORANG PRIBADI
(Pasal 17 ayat (1) huruf a)
UU PPh Lama
:
T
A
R
I
F
UU PPh Baru (Mulai 2009)
:
6

7. Wajib Pajak OP Karyawan
• Yang digunakan dasar penghitungan 
sebesar Gaji yang diterima dari pemberi
kerja dikurangi PTKP
• Contoh :
1. Gaji, tunjangan dll.  20.000.000
2. PKP = (-) PTKP (misal TK)  15.840.000
Penghasilan Kena pjak  4.160.000
PKP merupakan dasar untuk menghitung pajak
3. PPh = 5% X 4.160.000 = Rp. 208.000,-
7

8. Wajib Pajak OP Usahawan
• WP orang Pribadi (WP OP) usahawan/
pekerjaan bebas  penghitungan
penghasilan bersih adalah :
• Omzet/th < Rp. 4,8 M Perkiraan/norma
• Omzet/th >=Rp. 4,8 M Pembukuan
8

9. Norma Penghitungan Penghasilan Neto
• Menghitung penghasilan neto bukan dari penghasilan
dikurangi biaya tetapi menggunakan tarif tertentu dari
bruto
• Penghasilan neto = Bruto X tarif Norma
Syarat Diperbolehkan Memakai Norma :
1. WP Orang Pribadi,
2. Omzet < 4.800.000.000 per tahun
3. Mengajukan permohonan tertulis
4. Tetap wajib catatan atas peredaran usaha
Apabila semua syarat tidak dipenuhi maka WP Wajib
Pembukuan
Tarif Perkiraan neto/Norma telah ditentukan oleh Dirjen
Pajak menurut bidang usahanya
9

10. Contoh Penghitungan perkiraan/Norma
• Pak Narto adalah dokter hewan dan seorang montir.
Dalam tahun 2009 mendapat penghasilan sbb :
1. Praktek dokter : Rp. 200.000.000,-
2. Usaha reparasi / service kendaraan dengan omzet
=Rp. 300.000.000,-
Karena total omzet tidak sampai Rp. 4,8 M maka
boleh menghitung penghasilan bersih dengan
norma
Norma/perkiraan penghasilan neto untuk dokter
hewan sebesar 25% dan service sebesar 20%
Berapa penghasilan neto dan penghasilan kena
pajak Pak Narto?
10

11. Contoh Penghitungan perkiraan/Norma
1. Menghitung Perkiraan Penghasilan Neto :
Jenis Usaha Omzet
Tarif
Norma
Penghasilan
Neto
Dokter hewan 200,000,000 25% 50,000,000
Service
kendaraan 300,000,000 20% 60,000,000
Jumlah 500,000,000 110,000,000
Jumlah Penghasilan Neto/bersih = Rp. 110.000.000
2. Menentukan PKP = Rp. 110.000.000-PTKP
= 110.000.000 – 15.840.000 = 94.160.000
3. Pajak Penghasilan = 9.124.000,- 11

12. Penghitungan Penghasilan Dengan
menggunakan Pembukuan
• Yang Wajib Menghitung Penghasilan
dengan Pembukuan :
1.O. Pribadi Usahawan omzet >= Rp. 4,8 M
2.Seluruh Wajib Pjk Badan (tidak
memandang omzet)
tidak wajib Pembukuan :
1.O.P. Karyawan
2.O.P. Usahawan omzet s.d. Rp. 4,8 M 12

13. 1. Penghitungan PPh OP 2010 dgn
menggunakan pembukuan
• Diketahui jumlah laba bersih (akuntansi ) usaha Pak Eko (menikah
tahun 2008) dalam tahun 2010 sebesar Rp 484.160.000,00. maka
penghitungan Pajak Penghasilan Pak Eko,
• Usaha pak Eko memiliki omzet tahun 2010 sebesar Rp.
39.093.000.000. karena omzet/penjualan lebih dari Rp. 4,8 m maka
Pak Eko harus menggunakan pembukuan..
• Setelah dilakukaan koreksi fiskal diketahui bahwa laba fiskal
sebesar Rp. 367.160.000,-
13

14. Hasil Penghitungan PPh OP 2010
1. Penghasilan/laba Bersih (fiskal) = 367.160.000
2. Penghasilan kena pajak (WP OP) = Laba bersih – PTKP
= 367.160.000 – 17.160.000
= 350.000.000,-
3. Penghitungan PPh Terutang sbb :
Lapisan PKP Tarif PPh
0-50 juta 50,000,000 5% 2,500,000
50 - 250 Juta 200,000,000 15% 30,000,000
250 - 350 Juta 100,000,000 25% 25,000,000
Jumlah 350,000,000 57,500,000
14

15. Penghasilan neto dengan Pembukuan
Penghitungan Penghasilan neto dengan Pembukuan
diperuntukkan bagi :
1. Orang Pribadi dgn Omzet >=4,8 M/thn
2. Seluruh Wajib Pajak Badan
Untuk menghitung penghasilan neto bagi WP yang wajib
Pembukuan maka :
Pengh Bruto = penghasilan yang termasuk obyek Pajak
Biaya = biaya yang diperbolehkan sebagai pengurang
penghasilan
15

16. Wajib Pajak Badan
• Badan adalah
Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi :
PT, CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
16

17. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTO
• BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH, DAN MEMELIHARA
PENGHASILAN TERMASUK :
- Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan
dengan kegiatan usaha (biaya pembelian bahan, Biaya Gaji,
bunga, sewa, dan royalti, biaya perjalanan, biaya
pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan
penjualan , biaya administrasi , dan pajak kecuali Pajak
Penghasilan)
- Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi
- Iuran kepada dana pensiun yg pendiriannya telah disahkan
oleh Menteri Keuangan (OP)
- Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta
- Kerugian dari selisih kurs
- Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang
dilakukan di Indonesia
- Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan
17

18. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTO (lanjutan)
- Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih yang
memenuhi syarat tertentu dgn Kep Dirjen Pajak
- Zakat dan sumbangan wajib keagamaan
- Pembentukan dan pemupukan cadangan piutang tak
tertagih khusus untuk usaha bank, leasing, cadangan
untuk usaha asuransi, Penjamin LPS, cad. Penanaman
kembali hutan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha
pertambangan, dan cad. Biaya penutupan limbah.
- Kempensasi kerugian tahun sebelumnya (maksimal 5
tahun sebelumnya)
- Penggantian atau imbalan dlm bentuk natura dan
kenikmatan yang terbatas berupa:
– Biaya makan dan minum untuk seluruh pegawai,
atau
– Natura dan kenikmatan didaerah terpencil, atau
– Natura berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
(baju seragam satpam)
18

19. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO (lanjutan)
- Sumbangan Khusus untuk :
- Bencana Nasional,
- Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia,
- Pembangunan infrastruktur sosial,
- Fasilitas pendidikan , dan
- Pembinaan olahraga
- Untuk biaya kendaraan sedan,
sejenis boleh dibebankan 50%
- Untuk biaya telepon seluler dapat
dibebankan 50% 19

20. PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI CADANGAN UNTUK JENIS
USAHA TERTENTU
PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWI GUNA, DAN
ASURANSI BEA SISWA YG DIBAYAR OLEH WP ORANG PRIBADI
PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG DIBERIKAN DALAM
BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN KECUALI
- PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI
- DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU
(KMK No. 466/KMK.04/2000)
BIAYA YANG TIDAK BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 9 ayat (1)
PPh 38
20

21. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YG DIBAYARKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
HARTA YG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN,
DAN WARISAN kecuali sumbangan tertentu
PAJAK PENGHASILAN
GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU PERSEROAN KOMANDITER
YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM
SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN
BIAYA YANG TIDAK BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 9 ayat (1)
PPh 39
21

22. BIAYA YANG TIDAK BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
Pasal 9 ayat (1) (Lanjutan)
- Biaya – biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan yang :
1. Dikenakan PPh bersifat final, atau
2. Bukan obyek pajak, atau
3. Penghasilan netonya dihitung dengan norma
penghitungan
22

23. Tarif PPh Badan
1. Omzet diatas 50 M
2. Omzet s.d. 50 M
3. Perseroan terbuka (tbk)
23

24. TARIF WP BADAN – Omzet diatas 50 M
(Pasal 17 ayat (1) huruf b)
24
Ketentuan Lama :
Ketentuan Baru (Mulai tahun 2009) khusus WP Badan dgn
omzet diatas 50 M :
T
A
R
I
F
24

25. JUMLAH PKP Rp 190.000.000,00
PPh TERUTANG :
1. Jika tahun pajak 2008
10% X Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000
15% X Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
30% X Rp 90.000.000 = Rp 27.000.000
Jumlah Rp 39.500.000,00
2. Jika tahun pajak 2009 :
28 % X 190.000.000 = Rp. 53.200.000,-
3. Jika tahun pajak 2010 :
25% X 190.000.000 = Rp. 47.500.000,-
CONTOH PENERAPAN
TARIF PPh BAGI
WAJIB PAJAK BADAN dgn Omzet
diatas 50 M
PPh 70
25

26. 2 & 3 tarif khusus PPh Badan ( TBK dan
UMKM)
1. Untuk Perseroan Terbuka (minimal 40% publik)
ada pengurangan tarif 5% (pasal 17 (2b))
Tarif pajak 2009 = 23%
Tarif Pajak 2010 - = 20%
2. BAGI UMKM = WP Badan dgn Omzet s.d Rp 50 M)
Pengurangan 50% u. Omzet 4.8 M (psl 31 E)
26

27. CONTOH PENGHITUNGAN FASILITAS UMKM
Contoh : PT X tahun 2009
Peredaran Usaha = Rp. 30.000.000.000
Penghasilan kena pajak = Rp. 3.000.000.000
27
(4.800.000.000/30.000.000.000) X 3.000.000.000
27

28. Penghitungan Penghasilan Kena
Pajak dari Laba Komersial
Laba bersih Komersial XXXX
Koreksi Fiskal :
(+) Koreksi fiskal positif XXXX
(-) Koreksi fiskal negatif XXXX
Jumlah koreksi fiskal XXXX
Jumlah penghasilan Kena Pajak XXXX