[PKN STAN] TUGAS SEMESTER 1 Mata Kuliah : Pajak Penghasilan Dosen : Agus Dwi Putra Kelas/Prodi : 1-34/D I Pajak

1. Pengurang Penghasilan Bruto
Ringkasan Materi
Ni Luh Nadia Eva Jayati (28)
1-34/ D I Pajak

2. Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Pengurang beban dalam perhitungan penghasilan kena pajak (PKP)
berdasarkan prinsip kemampuan bayar (ability to pay) :
Penghasilan Bersih (net-income effect)
Penggunggungan Penghasilan (netting effect dan kompensasi
horizontal)
Kompensasi Vertikal Atas Kerugian (loss-carry over effect)

3. Biaya-biaya yang Dapat Dikurangkan
Besarnya PKP bagi WPDN dan BUT ditentukan berdasarkan:
Penghasilan Bruto
Biaya mendapatkan,
menagih, dan
memelihara (3M)
Biaya 3M dikelompokkan menjadi 2 (dua), yakni:
Beban/biaya dengan masa manfaat
lebih dari satu tahun (capital
expenditure)
AKTIVA YANG DIBEBANKAN
AKIBAT
AMORTISASI/PENYUSUTAN
Beban/biaya yang
mempunyai manfaat tidak
lebih dari satu tahun
(revenue expenditure).
GAJI/UPAH, BIAYA
ADMINISTRASI, BIAYA
PENGELOLAAN LIMBAH,
DLL

4. Biaya-biaya yang Dapat Dikurangkan
Sesuai Pasal 6(1) UU PPh, besarnya PKP bagi WPDN dan BUT
ditentukan berdasarkan Ph Bruto dikurangi biaya 3M, termasuk:
Kerugian
karena
selisih kurs
mata uang
asing
Biaya
Litbang
Biaya
beasiswa
Piutang yang
tidak dapat
ditagih
Sumbangan
Biaya 3M Ph
dibidang
pertambangan
minyak dan
gas bumi
Pajak
Masukan
Biaya
pengembangan
tanaman industri
dan ternak
Kerugian
karena
penjualan/p
engalihan
harta
Iuran Dana
Pensiun
Penyusutan/
Amortisasi
Biaya yang
berkaitan
dengan
kegiatan
usaha

5. Biaya-biaya yang Dapat Dikurangkan
Biaya yang berkaitan
dengan kegiatan usaha
a. biaya pembelian bahan baku atau setengah jadi, dan barang
jadi,
b. biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk
upah/gaji, honorarium, dll,
c. bunga, sewa, royalti,
d. Biaya perjalanan,
e. Biaya pengelolaan limbah,
f. Premi asuransi,
g. Biaya promosi yang diatur berdasarkan PMK
No.104/PMK.03/2009
h. Biaya administrasi, dan
i. Pajak kecuali PPh dan sanksi perpajakan
Penyusutan atas pengeluaran
untuk memperoleh harta
berwujud dan amortisasi atas
pengeluaran untuk memperoleh
hak atas biaya lain yang memiliki
manfaat lebih dari satu tahun
Iuran kepada Dana
Pensiun yang
pendiriannya telah
disahkan Menteri
Keuangan
Kerugian atas penjualan atau
pengalihan harta yang dimiliki
untuk kepentingan 3M
penghasilan

6. Biaya-biaya yang Dapat Dikurangkan
Piutang yang nyata-
nyata tidak dapat
ditagih (pembebasan
tagihan)
Syarat-syarat:
a. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi
komersial
b. WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat
ditagih kepada Ditjen Pajak
c. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan
Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang
negara
d. Syarat sebagaimana huruf (c) tidak berlaku untuk
penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil
Biaya beasiswa, magang, dan
pelatihan
Biaya penelitian dan
pengembangan yang
dilakukan di Indonesia
Kerugian selisih kurs mata uang
asing

7. Biaya-biaya yang Dapat Dikurangkan
Sumbangan
berdasarkan PP No. 93
Tahun 2010
1) Dalam rangka penanggulangan bencana nasional
2) Dalam rangka litbang di wilayah Indonesia
3) Fasilitas pendidikan
4) Pembinaan olahraga
5) Pembangunan infrastruktur nasional
Menurut Pasal 11 PP 94 Tahun 2010 disebutkan:
(a) Biaya pengembangan tananman industri
(b) Biaya pengembangan/pemeliharaan ternak
Biaya-biaya 3M penghasilan di bidang
usaha pertambangan Minyak dan Gas Bumi
dan pertambangan umum yang diatur
dengan PP No. 79 Tahun 2010
Pajak Masukan yang tidak dapat
dikreditkan menurut Pasal 9(8) UU
PPN dan Pasal 10 PP 94 Tahun
2004

8. Kompensasi Kerugian
Karena keterbatasan anggaran negara, pengembalian PPh dapat
diberikan dengan kebijakan kompensasi ke belakang (tahun lalu;
loss carry backward).
Namun karena alasan keperluan penerimaan, UU PPh hanya
memberikan kompensasi kerugian ke tahun depan (tahun
berikutnya; loss carry forward ) terbatas 5 tahun.
Perpanjangan kompensasi vertikal paling lama 10
tahun hanya dapat diberikan dalam rangka
pemberian fasilitas penanaman modal
Pasal 6 ayat (2) UU 36/2008 tentang PPh
Menurut konsep penghasilan komprehensif, PPh menganut
sistem unitary taxation dengan menggabungkan semua jenis
penghasilan (positif/negatif, atau kompensasi horizontal) untuk
mendapat suatu dasar pengenaan pajak.
Penjelasan Pasal 4(1) UU PPh

9. Pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak Oleh WPOP
Tujuan pemberian PTKP
Mengefisienkan administrasi pajak
Memberi pengurangan tarif bagi WP
untuk menjamin kesejahteraan masyarkat
Mengurangi tariff nominal menjadi tariff
efektif lebih rendah
Pemberlakuan Bentham rule (timbulnya
progresivitas tarif)
Teknik pemberian PTKP
Lump-sum standard/initial allowance: pemberian sejumlah yang sama kepada semua WP
Continuing model: PTKP yang berkelanjutan untuk semua WPOP
Vanishing model: jumlah PTKP yg memudar lalu hilang secara gradual selaras dengan besaran PKP
Tax credit: WPOP dikenakan pajak tanpa PTKP, namun diberikan kredit PPh tertentu
yang dapat direstitusi

10. No Keterangan
Pasal 7 ayat (1)
UU PPh
s.d.2014
PMK-
162/PMK.011/2012
1. Diri Wajib Pajak Rp15.840.000,00 Rp24.300.000,00
2.
Tambahan untuk Wajib Pajak
Kawin
Rp1.320.000,00 Rp2.025.000,00
3.
Tambahan untuk Seorang isteri
yang digabung penghasilannya
dengan suami
Rp15.840.000,00 Rp24.300.000,00
4. Tambahan untuk Tanggungan
Rp1.320.000,00 Rp2.025.000,00
Pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak Oleh WPOP
Besaran PTKP

11. Biaya-biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan
Sesuai Pasal 9 UU PPh, biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto,
yaitu:
Pembagian laba dengan
nama dan bentuk
apapun
a. Cadangan piutang yang tak tertagih untuk usaha bank dan
badan usaha lain
b. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan
bansos yang dibentuk oleh BPJS
c. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin
Simpanan
d. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan
e. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha
kehutanan
f. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat
pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan
limbah industri
Biaya yang dibebankan atau
dikeluarkan untuk kepentingan
pribadi pemegang saham, sekutu,
atau anggota
Pembentukan atau
pemupukan dana
cadangan, kecuali
Premi asuransi kesehatan,
asuransi kecelakaan, asuransi
dwiguna, asuransi jiwa, dan
asuransi beasiswa yang
dibayar oleh WPOP

12. Biaya-biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan
Jumlah yang melebihi kewajaran
yang diberikan kepada pemegang
saham atau pihak yg memiliki
hubungan istimewa
Penggantian atau imbalan
sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa yang diberikan dalam bentuk
natura dan kenikmatan, kecuali
Pemberian natura dan kenikmatan dapat menjadi pengurang
Ph Bruto bagi pemberi natura berdasarkan PMK-
83/PMK.03/2009 adalah:
1. Pemberian/penyediaan makanan atau minuman bagi
seluruh karyawan berkaitan dengan pekerjaan
2. Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah
tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah
3. Berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana
keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut
Harta yang dihibahkan,
bantuan atau sumbangan, dan
warisan menurut Pasal 4 ayat
(3a) dan (3b) UU PPh
PPh lainnya dan
Sanksi administrasi
perpajakan

13. Biaya-biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan
Biaya yang dibebankan atau
dikeluarkan untuk kepentingan
pribadi WP atau tanggungannya
Gaji yang dibayarkan kepada
anggota persekutuan, firma, atau
perseroan komanditer yang
modalnya tidak terbagi atas saham
Pajak Masukan (PM) atas perolehan
BKP/JKP yang tidak dapat
dikreditkan karena:
- Faktur pajak tidak memenuhi ketentuan UU PPN (faktur
pajak cacat, kecuali dapat dibuktikan PPN telah dibayar
- PM dari pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan dalam
menentukan besarnya PKP menurut Pasal 9(1) UU PPh
Biaya 3M yang bukan objek pajak,
yang pengenaan pajaknya bersifat
final, pengenaan pajaknya menurut
NPPN dan Norma Perhitungan
Khusus
Kerugian dari harta atau utang
yang tidak dimiliki dan tidak
dipergunakan dalam usaha

14. Penilaian Persediaan untuk Perhitungan
Harga Pokok Penjualan
Cara penilaian persediaan yang diperbolehkan dalam menghitung
harga pokok penjualan:
- Penilaian persediaan berdasarkan harga perolehan secara rata-rata
atau dengan mendahulukan persediaan yang diperoleh pertama.
- WP tidak boleh menggunakan metode penilaian mana yang lebih
rendah antara harga perolehan dengan harga pasar ataupun
menggunakan system mendahulukan persediaan yang diperoleh
terakhir.
Pasal 10 UU PPh

15. Biaya Bunga
• Biaya bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
merupakan biaya yg dapat dikurangkan dari Ph. Bruto;
• Bunga pinjaman selama masa konstruksi suatu aset menurut SE-20/PJ.42/1994 merupakan
komponen biaya langsung dari harga pokok atau harga perolehan aset yang bersangkutan;
• Jika terdapat penempatan deposito atau tabungan yang dananya berasal dari dana pinjaman
yg dibebani bunga, maka:
• Yang bukan termasuk pengertian deposito/tabungan tsb diatas:
- Jika jumlah rata-rata pinjaman sama
besar atau lebih kecil dibanding jumlah
rata-rata deposito/tabungan: tidak dapat
menjadi pengurang biaya;
- Jika jumlah rata-rata pinjaman lebih
besar: boleh menjadi pengurang biaya
(selisih jumlah rata-rata pinjaman dan
jumlah rata-rata deposito/tabungan
- Dana pinjaman dalam bentuk giro
yang dikenakan PPh final;
- Kewajiban WP menempatkan dana
dalam bentuk deposito berdasarkan
ketentuan yang berlaku;
- Deposito/tabungan tsb dananya
berasal dari tambahan modal atau sisa
laba setelah pajak
SE-46/PJ.4/1995 SE-46/PJ.31/1995

16. Biaya Entertainment dan Selisih Kurs Mata
Uang Asing
Biaya entertainment atau jamuan dan sejenisnya dapat dikurangkan sebagai
biaya dengan syarat:
Benar-benar dikeluarkan dan ada hubungan dengan kegiatan usaha
WP
Dibuatkan daftar nominatif dan dilampirkan dalam SPT Tahunan PPh
Perlakuan perpajakan terhadap selisih kurs:
• Kerugian selisih kurs merupakan biaya (deductible expenses);
• Selisih kurs karena fluktuasi:
o kerugian karena fluktuasi mata uang asing menurut
Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
o Selisih kurs karena kebijakan pemerintah di bidang
moneter
o Selisih kurs krisis moneter 1997
SE-27/PJ.22/1986
Pasal 6 dan Pasal 10 UU PPh

17. Cadangan yang Boleh Dibebankan Sebagai Biaya
Menurut Pasal 9(1c) UU PPh, bidang usaha yang diperbolehkan membentuk/memupuk
cadangan untuk dibebankan sebagai biaya, yaitu:
Pembentukan/pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya, yaitu:
1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain;
2. Cadangan premi dan cadangan bantuan sosial
3. Cadangan penjaminan
4. Cadangan biaya reklamasi
5. Cadangan biaya penanaman kembali
6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah
industri
Bank dan badan usaha lain Usaha asuransi termasuk BPJS
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Usaha pengelolaan limbah industri
Usaha pertambangan
Usaha kehutanan
1
4
5 6
3
2
PMK-219/PMK.011/2012

18. Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan
Perusahaan
 Biaya perolehan/pemberian telepon seluler yang diperunakan
perusahaan untuk pegawai karena jabatannya/pekerjaannya dapat
dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50%;
 Biaya perolehan/pembelian atau perbaikan besar kendaraan sedan dan
sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai
karena jabatannya/pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya
perusahaan sebesar 50%;
 Atas biaya perolehan/pembelian atau perbaikan besar kendaraan bus,
minibus, dan sejenisnya yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan
untuk antar-jemput para pegawai dapat dibebankan seluruhnya sebagai
biaya perusahaan, dan atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin
dapat dibebankan seluruhnya.
KEP-220/PJ/2002 jo. SE-09/PJ.42/2002

19. Pengeluaran/Biaya Perolehan Perangkat Lunak
 Pengeluaran/biaya perolehan dan upgrade software berupa program aplikasi
umum dapat dibebankan sekaligus dalam bulan pengeluaran;
 Jika program aplikasi umum tsb diperoleh sebagai bagian dari harga
hardware komputer, pembebanannya termasuk dalam penyusutan hardware
komputer tsb (kelompok 1);
 Pengeluaran/biaya perolehan dan upgrade software berupa program aplikasi
khusus yang dimiliki perusahaan dibebankan melalui amortisasi harta tak
berwujud (kelompok 1);
 Jika biaya tsb hanya berupa upgrade program aplikasi khusus, biaya tersebut
terlebih dahulu ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal aset yang masih ada
dan amortisasinya dilakukan dengan masa manfaat baru terhitung mulai
bulan dilakukan upgrade.
Kep-316/PJ./2002