Tugas Paper Matakuliah Administrasi Perpajakan

1. TUGAS PAPER
Administrasi Perpajakan
DOSEN PEMBIMBING
Sri Zuliarni, S.Sos, MBA
Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan
Pengusaha Kena Pajak
D
I
S
U
S
U
N
oleh :
Nama
: Muhammad Syuhada
NIM
: 1201112454
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
ADMINISTRASI BISNIS
UNIVERSITAS RIAU
2013

2. Kata Pengantar
Segala puji bagi Allah Swt. sang Maha pencipta yang telah memberikan limpahan kasih
sayang serta kemudahan dan jalan yang benar yang telah Allah berikan menuntun dan
memberikan kekuatan kapada penulis sehingga dapat menyelesaikan Paper yang berjudul
”Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ”. Shalawat dan salam
kepada Nabi Muhammad SAW, semoga setiap pelajaran Beliau yang sampai kepada penulis
senantiasa membimbing penulis ke jalan yang benar.
Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen yang mengajarkan matakuliah
Administrasi Perpajakan yaitu IbuSri Zuliarni, S.Sos, MBA , karena telah memberikan arahan
dan bimbingan sehingga makalah ini dapat terselesaikan.
Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik
dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu penulis harapkan demi
kesempurnaan makalah ini.Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga
Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.
Pekanbaru,19Oktober2013
Penulis
2

3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar .......................................................................................................... 2
Daftar Isi .................................................................................................................... 3
Bab I
Pendahuluan
a. Latar Belakang ............................................................................................... 4
b. Rumusan Masalah ......................................................................................... 4
c. Tujuan ........................................................................................................... 4
Bab II
Pembahasan .............................................................................................................. 5
a. NPWP ............................................................................................................. 5
b. Manfaat memiliki NPWP ................................................................................ 6
c. Orang yang wajib Memiliki NPWP ................................................................ 6
d. Tata cara pendaftaran NPWP ........................................................................ 8
e. Sanksi yang berhubungan dengan NPWP ...................................................... 10
f. Pengukuhan pengusaha kena pajak .............................................................. 11
g. Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP ..................................................... 12
h. Fungsi Pengukuhan PKP ................................................................................. 12
i.
Pengukuhan PKP secara jabatan ................................................................... 13
BAB III
Penutup
Kesimpulan................................................................................................................. 14
Daftar Pustaka............................................................................................................15
3

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Nomor Pokok Wajib Pajak atau yang lebih dikenal dengan NPWP sekarang ini mulai populer
dikalangan masyarakat, hal ini tak terlepas dari usaha sosialisasi dari Direktorat Jendral
Pajak dengan kewajiban memiliki NPWP. Mungkin dalam hal ini masih banyak yang belum
mengetahui NPWP dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ( PPKP ), dan berapa tarif kena
pajak dan Pengusaha yang bagaimana yang kena pajak. Untuk itu penulis akan menjelaskan
tentang hal diatas.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud dengan NPWP dan Pengukuhan PKP?
2. Berapa tarif yang pembayaran pajak agar mendapatkan NPWP?
3. Apa itu Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui maksud NPWP dan Pengukuhan PKP
2. Untuk mengetahui tarif pajak
3. Untuk mengetahui alasan Pengukuhan Pengusaha Pajak
4

5. BAB II
Pembahasan
Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
di
bidang
perpajakan
wajib
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak
sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal
diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Sebagai warga negara yang baik, sudah semestinya ikut berpartisipasi menyukseskan
penerimaan negara dengan cara membayar pajak sesuai ketentuan perpajakan yang
berlaku. Patuh membayar pajak berarti mendukung tegaknya negara Republik Indonesia.
Negara membutuhkan dana yang sangat besar untuk menjalankan pemerintahan, sehingga
penerimaan negara dari sektor pajak menjadi primadona penerimaan negara yang
diharapkan bisa menutup semua pengeluaran negara. Penerimaan pajak masih didominasi
wajib pajak badan usaha, para pelaku usaha atau pengusaha sangat diharapkan setiap tahun
ada kenaikan dalam pembayaran pajak yang dilaksanakan.
A. NPWP
Sebelum penjelasan intinya, kita harus mengetahui pengertian wajib pajak, Wajib Pajak
(WP) adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk
pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
5

6. Jadi, NPWP adalah adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak (WP) sebagai sarana
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau
identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
a) Manfaat Memiliki NPWP
a. Kemudahan Pengurusan Administrasi, dalam:
1. Pengajuan Kredit Bank;
2. Pembuatan Rekening Koran di Bank;
3. Pengajuan SIUP/TDP;
4. Pembayaran Pajak Final (PPh Final, PPN dan BPHTB, dll);
5. Pembuatan Paspor;
6. Mengikuti lelang di instansi Pemerintah, BUMN dan BUMD.
b. Kemudahan pelayanan perpajakan :
1. Pengembalian pajak
2. Pengurangan pembayaran pajak
3. Penyetoran dan pelaporan pajak
b) Orang yang wajib memiliki NPWP
1. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yang
memperolehpenghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besarnya
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun adalah :
• Wajib Pajak sendiri : Rp 15.840.000,00
• Wajib Pajak kawin : Rp 17.160.000,00
6

7. •Wajib Pajak kawin & Memiliki 1 tanggungan : Rp 18.480.000,00
• Wajib Pajak kawin & Memiliki 2 tanggungan : Rp 19.800.000,00
• Wajib Pajak kawin & Memiliki 3 tanggungan : Rp 21.120.000,00
Misalnya, Budi (statusnya sendiri) karyawan di PT A memiliki penghasilan setiap bulannyaRp
2 juta atau setahun Rp 24 juta, dengan demikian Budi wajib memiliki NPWP.
c) Pendaftaran Untuk Mendapatkan NPWP
 Berdasarkan sistem self assessment setiap WP wajib mendaftarkan diri ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi
Perpajakan (KP4) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat
kedudukan WP, untuk diberikan NPWP.
 Kewajiban mendaftarkan diri berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan
pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau
dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan
harta.
 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu yang mempunyai tempat usaha
berbeda dengan tempat tinggal, selain wajib mendaftarkan diri ke KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggalnya, juga diwajibkan mendaftarkan diri ke KPP yang
wilayah kerjanya meliputi tempat kegiatan usaha dilakukan.
 Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, bila
sampai dengan suatu bulan memperoleh penghasilan yang jumlahnya telah melebihi
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) setahun, wajib mendaftarkan diri paling lambat
pada akhir bulan berikutnya.
 WP Orang Pribadi lainnya yang memerlukan NPWP dapat mengajukan permohonan
untuk memperoleh NPWP.
7

8. c) Tata Cara Pendaftaran NPWP
Untuk mendapatkan NPWP Wajib Pajak (WP) mengisi formulir pendaftaran dan
menyampaikan secara langsung atau melalui pos ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau
Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4) setempat dengan
melampirkan:
1. Untuk WP Orang Pribadi Non-Usahawan: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi
penduduk Indonesia atau foto kopi paspor ditambah surat keterangan tempat
tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa bagi orang
asing.
2. Untuk WP Orang Pribadi Usahawan :
1. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat
keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau
Kepala Desa bagi orang asing;
2. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari instansi
yang berwenang minimal Lurah atau Kepala Desa.
3. Untuk WP Badan :
1. Fotokopi akte pendirian dan perubahan terakhir atau surat keterangan
penunjukkan dari kantor pusat bagi BUT;
2. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat
keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau
Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus aktif;
3. Surat Keterangan tempat kegiatan usaha dari instansi yang berwenang
minimal kabupatenLurah atau Kepala Desa.
1. Untuk Bendaharawan sebagai Pemungut/ Pemotong:
1. Fotokopi KTP bendaharawan;
8

9. 2. Fotokopi surat penunjukkan sebagai bendaharawan.
2. Untuk Joint Operation sebagai wajib pajak Pemotong/pemungut:
1. Fotokopi perjanjian kerja sama sebagai joint operation;
2. Fotokopi NPWP masing-masing anggota joint operation;
3. Fotokopi KTP bagi penduduk Indonesia atau fotokopi paspor ditambah surat
keterangan tempat tinggal dari instansi yang berwenang minimal Lurah atau
Kepala Desa bagi orang asing, dari salah seorang pengurus joint operation.
3. Wajib Pajak dengan status cabang, orang pribadi pengusaha tertentu atau wanita
kawin tidak pisah harta harus melampirkan foto kopi surat keterangan terdaftar.
4. Apabila permohonan ditandatangani orang lain harus dilengkapi dengan surat kuasa
khusus.
d) Penghapusan NPWP dan Persyaratannya
1. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, disyaratkan adanya
fotokopi akte kematian atau laporan kematian dari instansi yang berwenang;
2. Wanita kawin tidak dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, disyaratkan
adanya surat nikah/akte perkawinan dari catatan sipil;
3. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak. Apabila sudah
selesai dibagi, disyaratkan adanya keterangan tentang selesainya warisan tersebut
dibagi oleh para ahli waris;
4. WP Badan yang telah dibubarkan secara resmi, disyaratkan adanya akte pembubaran
yang dikukuhkan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang;
5. Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai
BUT, disyaratkan adanya permohonan WP yang dilampiri dokumen yang
mendukung bahwa BUT tersebut tidak memenuhi syarat lagi untuk dapat
digolongkan sebagai WP;
9

10. 6. WP Orang Pribadi lainnya yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai WP.
e) Sanksi yang Berhubungan Dengan NPWP
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan
atau menggunakan tanpa hak Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, sehingga dapat
merugikan pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang
bayar. A.Berdasarkan PER-31 tahun 2009 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara
Pemotongan, Penyetoran PPh Pasal 21 Pasal 20;
1) Bagi penerima penghasilan yang PPh pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20%
(dua puluh persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang
memiliki NPWP
2) Jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) adalah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari jumlah PPh Pasal 21
yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak
3) Pemotongan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku
untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat tidak final
4) Dalam hal pegawai tetap atau penerima pensiun berkala sebagai penerima
penghaslan yang telah dipotong PPh Pasal 21 dengan tarif yang lebih tinggi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendaftarkan diri untuk memperoleh
Nomor Pokok Wajib Pajak dalam tahun kalender yang bersangkutan paling lama
sebelum pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Desember, PPh Pasal 21
yang telah dipotong atas selisih pengenaan tarif sebesar 20% (dua puluh persen)
lebih tinggi tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 terhutang untuk bulanbulan selanjutnya setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
10

11. B. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
Pengusaha?, apakah pengusaha? Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam
bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang,
mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan
barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan
jasa dari luar daerah pabean.
Bagi pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak dan memenuhi ketentuan sebagai
Pengusaha Kena Pajak (PKP)sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kena
pajak (PKP) adalah Orang Pribadi atau Badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan
usaha atau pekerjaannya menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) , mengimpor Barang Kena
Pajak (BKP), mengekspor Barang Kena Pajak (BKP), melakukan usaha perdagangan,
memanfaatkan Barang Kena Pajak (BKP)
tidak berwujud dari luar daerah pabean,
melakukan usaha Jasa Kena Pajak (JKP), atau memanfaatkan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar
daerah pabean. Wajib pajak yang telah terdaftar sebagai pengusaha kena pajak dibuktikan
dengan diterbitkannya Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP). SPPKP merupakan
surat yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang berisikan identitas dan kewajiban
perpajakan PKP.
Untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) bagi Orang Pribadi atau Badan harus
mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok
Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) dengan ketentuan :
1.
Setiap Orang Pribadi atau Badan harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor
Pokok Pengusaha Kena Pajak (PKP) apabila Peredaran usaha atau Omzet dalam 1 (satu)
tahun lebih dari Rp.600.000.000,-.
11

12. 2.
Bagi Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai Peredaran usaha atau Omzet dalam 1
(satu) tahun
tidak lebih dari Rp.600.000.000,-. dapat mendaftarkan diri untuk
mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan disebut Pengusaha Kecil
Kena Pajak.
3.
Dalam hal Orang Pribadi atau Badan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) dan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya dalam satu tahun
buku tidak melebihi Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), dapat mengajukan
permohonan pencabutan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
a) Pelaporan Usaha Untuk Pengukuhan PKP
Pengusaha yang dikenakan PPN, wajib melaporkan usahanya pada KPP yang wilayah
kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat
kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi PKP.
Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang mempunyai tempat kegiatan usaha
tersebar di beberapa tempat, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai
PKP ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan,
juga wajib mendaftarkan diri ke KPP di tempat kegiatan usaha
Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP wajib mengajukan
pernyataan tertulis untuk dikukuhkan sebagai PKP.
Pengusaha kecil yang tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP tetapi sampai
dengan suatu masa pajak dalam suatu tahun buku seluruh nilai peredaran bruto
telah melampaui batasan yang ditentukan sebagai pengusaha kecil, wajib
melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir Masa
Pajak berikutnya.
c) Fungsi Pengukuhan PKP
Pengawasan dalam melaksanakan hak dan kewajiban PKP di bidang PPN dan PPnBM.
Sebagai identitas PKP yang bersangkutan.
12

13. Sarana dalam pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan
Barang Mewah (PPnBM).
d) Pengukuhan PKP Secara Jabatan
Kantor Pelayanan Pajak dapat menerbitkan Pengukuhan PKP secara jabatan, apabila WP
tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sedangkan berdasarkan data
yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak ternyata Wajib Pajak memenuhi syarat untuk
dikukuhkan sebagai PKP. Contoh kasus : WP telah melaporkan usahanya untuk dikukuhkan
sebagai PKP pada tanggal 20/05/2010. Namun ternyata dikemudian hari diketahui /
terdapat data bahwa sejak tahun 2009 WP sudah seharusnya dikukuhkan menjadi PKP.
Maka sebenarnya kewajiban sebagai PKP harus dipenuhi WP sejak tahun 2009 dan
Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan Pengukuhan PKP secara jabatan.
13

14. BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Setiap warga Negara Indonesia yang sudah memenuhi ketentuan dan melengkapi
persyaratannya, maka diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan juga setiap warga diwajibkan memiliki NPWP (Nomor
Pokok Wajib Pajak) bagi yang memiliki penghasilan sesuai dengan ketentuan yang dikenakan
pajak. Hal ini agar mempermudah pemerintah dalam proses administrasi. Dan juga masih
banyak profit yang didapatkan jika memiliki NPWP. Salah satu diantaranya adalah
pengurusan paspor, pengajuan kredit, mengurus SIUP, dan lain sebagainya. Kemudian
pemerintah berusaha keras dalam mensosialisasikan pembayaran pajak. Karena pajak
merupakan pendapatan terbesar di pemerintahan, dimana pendapatannya itu digunakan
dalam pembangunan fasilitas umum dan juga dan pembayaran gaji pegawai di instansi
pemerintahan. Hal yang sangat perlu diperhatikan adalah kalangan pengusaha, karena
pengusaha juga berdominasi dalam pembayaran pajak. Sehingga pengusaha dikenakan
pajak. Terutama dalam barang impor. Pemerintah membatasi barang impor dengan
pengenaan tarif pajak. Untuk itu, pajak sangat bermanfaat sekali bagi warga dan juga
pemerintah yaitu sebagai pengendalian ekonomi Negara. Sebagai pengusaha yang baik,
tentu memiliki NPWP dan membayar pajaknya tepat waktu dan membayarkannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Jika pengusaha tidak membayarakannya sesuai dengan
ketentuannya maka akan dikenakan sanksi. Oleh karena itu pengusaha yang telah
memenuhi ketentuan yang berlaku sebaiknya membayar pajak. Karena pajak sangat berarti
dalam pembangunan bangsa dan negara.
14

15. Daftar Pustaka
Mardiasmo. 1991. Perpajakan:Cetakan keenan. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET.
Soemitro, Rochmat. 1993. Pajak Penghasilan. Bandung: PT. Eresco.
Prof.Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak., Perpajakan, ANDI, yogyakarta, 2003
Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 73/PMK.03/2012,Tentang Jangka
Waktu Pendaftaran Dan Pelaporan Kegiatan Usaha, Tata Cara Pendaftaran,
Pemberian, Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Serta Pengukuhan Dan
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 2012.
Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007,TentangKetentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, 2007.
Undang-Undang Nomor 16 TAHUN 2009, Tentang PerpuKetentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan, 2009
Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 2011,TentangTata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, 2011
Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983,Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 1983.
Undang-Undang Nomor 42 TAHUN 2009,Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa
dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, 2009.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 TAHUN 2011, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, 2011.
15

16. Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER - 49/PJ/2011,Tentang Empat Pendaftaran
Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Di
Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor
Pelayanan Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta
Khusus, Dan Kantor Pelayanan Pajak Madya, 2011.
Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Nomor PER - 54/PJ/2009,Tentang Tata Cara Pemindahan
Wajib Pajak Terdaftar Dan/Atau Pengusaha Kena Pajak Terdaftar Dari Kantor
Pelayanan Pajak Madya Sehubungan Dengan Perubahan Tempat Tinggal Atau
Tempat Kedudukan Dan/Atau Tempat Kegiatan Usaha, 2009
Wikipedia.2012.pengusaha
kena
pajak.
http://id.wikipedia.org/wiki/Pengusaha_kena_pajak( diakses pada 19 Oktober
2013 )
16