perkembangan kespro nasional, kebijakan dan strategi 2008

2. Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut
dan menyetujui hasil ICPD Kairo 1994.
a. Mei 1996, Lokakarya Nasional Kespro I di Jakarta
• Peserta : pemerintah + sektor terkait (LSM org.
wanita, org. profesi, universitas dan NGO serta
lembaga donor)
• Disepakati :
o Definisi kespro → ICPD 1994.
PERKEMBANGAN KESPRO DI INDONESIA

3. o Lingkup Kespro secara luas :
 Kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
 KB.
 Pencegahan dan penanggulangan Infeksi
Saluran Reproduksi, termasuk PMS dan
HIV/AIDS.
 Pencegahan dan Penanggulangan
Komplikasi Aborsi.
 Kesehatan Reproduksi Remaja.
 Pencegahan dan Penanganan Infertilitas.
 Kanker pada Usia Lanjut dan Osteoporosis.
 Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain,
misalnya kanker serviks, mutilasi, genital,
fistula, dsb.

4. • Penerapan : dilaksanakan secara integratif, dan
dikategorikan menjadi Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Esensial (PKRE) :
o Kesehatan Ibu dan Bayi baru Lahir.
o Keluarga Berencana.
o Kesehatan Reproduksi Remaja.
o Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi
Saluran Reproduksi, termasuk IMS-HIV/AIDS.
Dan PKR Komprehensif (PKRK) : PKRE +
Pelayanan Kesehatan Reproduksi pada usia
lanjut.

5. • Identifikasi peran setiap sektor dan pihak
terkait → integratif dan sinergis.
b. 1998, ditetapkan SK Menkes No.
433/MENKES/SK/V/1998 → Komisi Kesehatan
Reproduksi :
• Pokja Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir.
• Pokja Keluarga Berencana.
• Pokja Kesehatan Reproduksi Remaja.
• Pokja Kesehatan Reproduksi Usia Lanjut (untuk
PKRK).
Pencegahan dan penanggulangan IMS termasuk
HIV/AIDS → semua Pokja, khususnya 1 dan 2.

6. c. 1999, pertemuan Komisi Kespro secara berkala →
mekanisme dan tata kerja tiap Pokja.
d. 2000 → sosialisasi di setiap propinsi.
e. 2001 → pelaksanaan PKRE uji coba di 4 propinsi
(Jabar, Kalbar, NTT dan Sumsel)
o KIA dan KB (sudah berjalan).
o Kespro Remaja (mengejar ketinggalan).
o HIV/AIDS (merubah pola pikir).
f. Agustus 2003 :
• Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir → KIA
(Konvensi Anak dan UU No. 23 tahun 2002
tentang Perlindungan Anak).

7. • Penambahan komponen baru : Pencegahan dan
Penanggulangan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Masalah Gender.
g. Lokakarya Nasional Kespro II (20 Oktober 2003)
di Jakarta :
• banyak kendala, antara lain :
o Tingkat Pengambilan Keputusan : Kespro
belum menjadi program prioritas.
o Tingkat Koordinasi Nasional : Koordinasi
antar sektor belum berjalan.

8. o Tingkat Pelaksanaan : Pelaksanaan program
di tingkat pelayanan dasar belum
terkoordinasi dengan baik.
o Tingkat Pecapaian Indikator : Tiap sektor
terkait memiliki indikator keberhasilan
program sendiri-sendiri.
• Rekomendasi :
o Kesehatan reproduksi harus dijadikan
prioritas pembangunan kesehatan di
Indonesia dengan menyusun Rencana Aksi
Nasional (RAN) Kesehatan Reproduksi
sampai dengan tahun 2015.

9. o Kesehatan reproduksi harus dijadikan
prioritas pembangunan kesehatan di
Indonesia dengan menyusun Rencana Aksi
Nasional (RAN) Kesehatan Reproduksi
sampai dengan tahun 2015.
o Untuk meningkatkan efektivitas
penyelenggaraan program kesehatan
reproduksi di Indonesia, maka Komisi
Kesehatan Reproduksi akan ditingkatkan
fungsi, peran dan mekanisme kerjanya.

10. Menimbnag :
• Luasnya ruang lingkup kesehatan reproduksi →
penanganan secara lintas program dan lintas
sektor serta keterlibatan LSM, organisasi profesi
dan semua pihak yang terkait.
• Saratnya aspek sosial budaya → perlunya adaptasi
yang sesuai dengan situasi dan kondisi di
Indonesia.
• 1998 upaya koordinasi antar sektor, namun belum
terpadu dan efisien → Kebijakan dan Strategi
Nasional Kesehatan Reproduksi.

11. Tujuan Umum
Meningkatnya kualitas hidup manusia melalui upaya
peningkatan kesehatan reproduksi dan pemenuhan
hak-hak reproduksi secara terpadu, dengan
memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
Tujuan Khusus
a. Meningkatnya komitmen para penentu dan
pengambil kebijakan dari berbagai pihak terkait,
baik pemerintah dan non-pemerintah.
STRATEGI DAN KEBIJAKAN NASIONAL

12. b. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan
upaya kesehatan reproduksi melalui peningkatan
fungsi, peran dan mekanisme kerja di pusat,
provinsi dan kabupaten/kota.
c. Meningkatnya keterpaduan pelaksanaan upaya
kesehatan reproduksi bagi seluruh sektor terkait,
di pusat, provinsi dan kabupaten/kota, yang
mengacu pada kebijakan dan strategi nasional
kesehatan .

13. Ruang lingkup Kespro secara luas di Indonesia
a. Kesehatan Ibu dan Anak.
b. Keluarga Berencana.
c. Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Saluran
Reproduksi (ISR), termasuk IMS-HIV/AIDS.
d. Pencegahan dan Penanggulangan Komplikasi
Aborsi.
e. Kesehatan Reproduksi Remaja.
f. Pencegahan dan Penanganan Infertilitas.
g. Kanker pada Usia Lanjut dan Osteoporosis

14. Kebijakan Umum
1. Menempatkan upaya kesehatan reproduksi
menjadi salah satu prioritas Pembangunan
Nasional.
2. Melaksanakan percepatan upaya kesehatan
reproduksi dan pemenuhan hak reproduksi ke
seluruh Indonesia.
3. Melaksanakan upaya kesehatan reproduksi
secara holistik dan terpadu melalui pendekatan
siklus hidup.

15. 4. Menggunakan pendekatan keadilan dan
kesetaraan gender di semua upaya kesehatan
reproduksi.
5. Menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi
berkualitas bagi keluarga miskin.

16. Strategi Umum
1. Menempatkan dan memfungsikan Komisi
Kesehatan Reproduksi (KKR) pada tingkat
Menteri Koordinator serta membentuk KKR di
provinsi dan kabupaten/kota.
2. Mengupayakan terbitnya peraturan
perundangan di bidang kesehatan reproduksi.
3. Meningkatkan advokasi, sosialisasi dan
komitmen politis di semua tingkat.
4. Mengupayakan kecukupan anggaran/dana
pelaksanaan kesehatan reproduksi.

17. 5. Masing-masing penanggungjawab komponen
mengembangkan upaya kesehatan reproduksi
sesuai ruang lingkupnya dengan menjalin
kemitraan dengan sektor terkait, organisasi
profesi dan LSM.
6. Masing-masing komponen membuat rencana
aksi mengacu pada kebijakan yang telah
ditetapkan.
7. Mengembangkan upaya kesehatan reproduksi
yang sesuai dengan masalah spesifik daerah dan
kebutuhan setempat, dengan memanfaatkan
proses desentralisasi.

18. 8. Memobilisasi sumber daya nasional dan
internasional baik pemerintah dan non
pemerintah.
9. Menyediakan pembiayaan pelayanan Kespro
melalui skema Jaminan Sosial Nasional.
10. Melakukan penelitian untuk pengembangan
upaya kespro.
11. Menerapkan Pengarus-utamaan Gender dalam
bidang kespro.
12. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk
kemajuan upaya kespro.

19. Kebijakan dan Strategi → kondisi yang diharapkan →
Indikator Minimal :
1. Maternal Mortality Ratio.
2. Child Mortality Rate.
3. Total Fertility Rate.
4. Prevalensi infeksi HIV pada umur 15 – 24 tahun
menurun sebesar 20%.
5. Setiap orang mampu melindungi dirinya dari
penularan IMS dan HIV/AIDS.
6. Penyediaan akses terhadap pelayanan Kesehatan
Reproduksi dan hak-hak reproduksi.untuk usia
lanjut.

20. 7. Gender Development Index (GDI).
8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam
penanganan kesehatan dan hak reproduksi.
9. Human Development Indeks (HDI).
10. Gender Empowerment Measure (GEM).
11. Buta Huruf 15-45 tahun.
12. Wajib Belajar 9 tahun

21. DAFTAR PUSTAKA
1. Dirjen Bina Kesmas Kementerian Kesehatan, Kebijakan
dan Strategi Nasional Kesehatan Reproduksi di
Indonesia, Jakarta, 2005.
2. Depkes, Program Kesehatan Reproduksi dan
Pelayanan Intergratif di Tingkat Pelayanan Dasar,
Jakarta, 2008.