r

1. KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM KESEHATAN KELUARGA
TAHUN 2018
A. Latar Belakang
1. Dasar Hukum
Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 14
menyebutkan bahwa Pemerintah bertanggung jawab
merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan
mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan
terjangkau oleh masyarakat. Tanggung jawab Pemerintah
sebagaimana dimaksud dikhususkan pada pelayanan publik. Setiap
kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan
berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan
dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia,
serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi
pembangunan nasional. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya
gangguan kesehatan pada masyarakat akan menimbulkan kerugian
ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan
derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi
pembangunan negara.
Upaya pembangunan harus dilandasi dengan wawasan
kesehatan dalam arti pembangunan nasional harus memperhatikan
kesehatan masyarakat dan merupakan tanggung jawab semua pihak
baik Pemerintah maupun masyarakat. Sebagai unsur legislatif,
anggota DPRD perlu memahami arah dan tujuan pembangunan
kesehatan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang
agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,
sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang
produktif secara sosial dan ekonomis.
2. Gambaran Umum
Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur
kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-

2. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan
adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun
sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara
sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak untuk sehat.
Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi salah satu indikator penting
dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. AKI
menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu penyebab
kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya
(tidak termasuk kecelakaan atau kasus insiden) selama kehamilan,
melahirkan dan dalam masa nifas ( 42 hari setelah melahirkan ) tanpa
memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Tahun
2013 AKI Jawa Tengah masih cukup tinggi yaitu sebesar
118,62/100.000 KH ( 668 kasus ) sedikit meningkat dibanding AKI
tahun 2012 sebesar 116,34/100.000 KH ( 675 kasus ). Tahun 2014
jumlah kasus kematian maternal meningkat menjadi 711 kasus
kematian, dengan jumlah kelahiran hidup sebanyak 561.844 maka AKI
jawa Tengah menjadi 126,55/ 100.000 Kelahiran Hidup. Tahun 2015
jumlah kematian di Jawa Tengah mengalami penurunan yang cukup
signifikan menjadi 619 kematian, dengan jumlah lahir hidup sebanyak
556.863 maka AKI Jawa Tengah tahun 2015 sebesar 111,16 / 100.000
kelahiran hidup dan di tahun 2016 jumlah kematian ibu kembali turun
menjadi 602 kasus dengan jumlah kelahiran hidup 548.988 sehingga
angka kematian ibu di tahun 2016 sebesar 109,65/100.000 KH.
Derajat kesehatan yang baik pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu
nifas dan bayi baru lahir sampai usia balita hanya bisa tercapai jika
terjadi pemenuhan nutrisi dan pemberian pelayanan kesehatan yang
berkualitas sejak terjadinya kehamilan sampai anak berusia lima
tahun. Pemenuhan ini dimulai sejak ibu dan balita di rumah sampai di
pelayanan dasar dan rujukan. Oleh karenanya peningkatan
pengetahuan dan ketrampilan ibu dan keluarga dalam kesehatan ibu
dan anak serta kompetensi dan kepatuhan petugas dalam
memberikan pelayanan sesuai standar menjadi penting.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari kegiatan ini adalah penurunan angka kematian ibu, angka
kematian bayi dan angka kematian balita.

3. Tujuan :
1. Adanya peningkatan persalinan di fasilitas kesehatan
2. Adanya peningkatan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan
antenatal minimal 4 kali (K4)
3. Adanya peningkatan kualitas Kunjungan Neonatal
4. Adanya peningkatan kualitas bayi dan balita
C. RUANG LINGKUP KEGIATAN
Kegiatan Pelayanan Kesehatan ibu dan Anak meliputi beberapa
kegiatan :
1. Peningkatan persalinan di fasiltas pelayanan kesehatan
Kegiatan ini bertujuan untuk :
- memfasilitasi kab / kota dalam pencapaian target persalinan di
tenaga kesehatan sebesar 98,5 %
Kegiatan meliputi :
a. Penemuan kasus risti dan tindak lanjutnya
b. Orientasi kemampuan bidan dalam dalam deteksi dini penyakit
penyerta pada ibu hamil dan ibu nifas.
c. Penguatan Sistem dalam pengembangan (5NG)
d. Pemantauan Wilayah Setempat (PWS-KIA)
e. Audit Maternal Perinatal
2. Peningkatan Kunjungan Neonatus dan Kunjungan Nifas
Kegiatan ini bertujuan:
- Meningkatkan kualitas KN dengan MTBM dan Kunjungan Nifas
Kegiatan ini meliputi :
a. Orientasi KN dan KF tingkat Kab/kota
b. Implementasi KN dan KF
c. Evaluasi KN dan KF
Lokasi dari kegiatan ini 5 kab / kota
3. Peningkatan Kualitas bayi dan Balita
Kegiatan ini meliputi :
a. Evaluasi Balita sehat
Lokasi : 10 nominasi di kab/kota
D. SASARAN
Sasaran dari kegiatan ini adalah :
- Bidan Desa

4. - Bidan Puskesmas
- Bidan Koordinator
- PJ Kesga Tingkat Kab/kota
- Ibu hamil dan ibu balita
E. LOKASI KEGIATAN
Kegiatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak dengan sasaran 35 kab
/ kota.
F. JADWAL KEGIATAN
Kegiatan akan dilaksanakan pada tahun 2018
G. KELUARAN
1. angka kematian ibu 116/100.000 KH
2. Angka kematian bayi 11 / 1000 KH
3. Angka kematian balita 11 / 1000 KH
4. Pravelensi Gibur 0,04 %
5. Cakupan pertolongan persalinan nakes 98,5 %
6. Cakupan neonatal komplikasi yang ditangani 85 %
7. Cakupan kunjungan bayi 98 %
8. Cakupan Peserta KB Aktif 76 %
H. ANGGARAN
Jumlah anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp. 3.900.000.000
I. PENUTUP
Kerangka acuan ini bertujuan untuk memberikan gambaran kegiatan
pelayanan kesehatan ibu dan anak dan sebagai pedoman
penyusunan juknis kegiatan secara riil
Penanggung Jawab Kegiatan
Kepala Seksi Kesga dan gizi
dr. Retno Mratihatani, MH.Kes
NIP 19711022 2002 12 2 005