Makalah ini membahas pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dan perempuan di bidang kesehatan di Kota Padang. Pemerintah telah melakukan berbagai program kesehatan untuk anak dan perempuan, namun masih dihadapi kendala seperti faktor keluarga, akhlak, ekonomi, dan lingkungan. Upaya yang dilakukan antara lain pemantauan wilayah, pembinaan program kesehatan ibu dan anak, serta kerja s

1. MAKALAH
KONSEPSI NEGARA HUKUM
PELAKSANAAN HAK ASASI MANUSIA
TERHADAP ANAK DAN PEREMPUAN
DI BIDANG KESEHATAN DI KOTA PADANG
Oleh :
Syamsir Firdaus MW
1110018412001
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2014

2. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan
meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai,
didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan di bidang
ekonomi dan hukum yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana
Pembangunan Lima Tahun, serta berbagai kebijakan lainnya.1
Hasil konkrit dari proses
pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah memang terlihat dengan jelas,
seperti terbentuknya jalan-jalan baru, gedung-gedung sekolah, tempat ibadah, sarana
kesehatan dan sebagainya. Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama
pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi
yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan.
Pelayanan kesehatan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesehatan
dan mencegah penyakit dengan sasaran utamanya adalah masyarakat. Karena ruang
lingkup pelayanan kesehatan menyangkut kepentingan masyarakat banyak maka peranan
pemerintah dalam pelayanan kesehatan sangatlah besar. Hanya saja karena masalah
kesehatan masyarakat pada dasarnya adalah masalah masyarakat sendiri maka dalam
menyediakan serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan juga membutuhkan bantuan
dari Masyarakat.2
Hak asasi manusia menurut alinea kedua Pembukaan Piagam Hak Asasi Manusia
adalah hak dasar yang secara kodrati sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang
melekat dan dimiliki setiap manusia, bersifat universal dan abadi, meliputi hak hidup, hak
berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak
keamanan dan kesejahteraan. Sebagai hak kodrati, hak asasi manusia melebur dalam jati
diri manusia. Maka, tidak dibenarkan siapapun mencabut hak asasi manusia itu. Dengan
kata lain, moralitas hak asasi manusia adalah to affirm the twofold claim that each and
1
Z Alkazar Nasution, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kerjasama Regional Asia Dalam
Mencegah Trafficking terhadap Manusia, Modul Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Juni
2004, hlm 10.
2
Azwar, Azrul, 1996. Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan. Jakarta: Sinar Harapan. hlm 21.

3. every (born) human beings has inherent dignitiy and as inviolable (not-to be-violated),
demikian tegas Michael J. Perry.3
Dalam pandangan inilah, muncul pemikiran bahwa hak asasi manusia
mencerminkan sebuah pandangan kehidupan manusia secara bermartabat, oleh karena itu
harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau
dirampas oleh siapapun. Manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa berupa akal budi
dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan
yang buruk yang akan mengarahkan dan membimbing sikap dan perilaku dalam
menjalani kehidupannya. Sama seperti halnya hak asasi manusia dalam hal ini
mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.
Pemerintah dalam hal ini berpendapat seharusnya semua pemberi pelayanan
ditekankan untuk menurunkan biaya pelayanan akan tetapi kualitas pelayanan dan
kepuasan klien sebagai konsumen masih tetap menjadi tolak ukur utama keberhasilan
pelayanan kesehatan yang diberikan. Masalah di bidang kesehatan khususnya di Kota
Padang bisa dikatakan belum cukup terpenuhi, jika dilihat dari kesehatan anak yang
kurang gizi serta perempuan baik yang sudah menjadi ibu ataupun tidak masih dalam
pemenuhan kesehatan yang kurang maksimal. Keberhasilan pembangunan kesehatan
dapat dilihat dari berbagai indikator yang digunakan untuk memantau derajat kesehatan
sekaligus sebagai evaluasi keberhasilan pelaksanaan program. Derajat kesehatan
masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal
dari sektor kesehatan seperti pelayanan kesehatan dan ketersediaan sarana dan prasarana
kesehatan, melainkan juga dipengaruhi faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial,
keturunan, dan faktor lainnya.
Pada prinsipnya pembangunan kesehatan telah menunjukkan suatu keberhasilan
dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, walaupun masih dijumpai berbagai
masalah dan hambatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan kesehatan.
Untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan tersebut perlu dilakukan analisis situasi
dan kecenderungan di masa mendatang. Pembangunan kesehatan Kota Padang secara
umum bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya dengan indikator
meningkatnya sumber daya manusia, meningkatnya kualitas hidup masyarakat,
3
Michael J. Perry, 2007, Toward a Theory of Human Rights; Religion, Law, Courts Cambridge:
Cambridge University Press University Press, hlm 33 ( dikutip dari Majda El Muhtaj, 2013, Dimensi-
dimensi HAM mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya, PT Rajagrafindo Persada, hlm 15).

4. memperpanjang umur harapan hidup, meningkatnya kesejahteraan keluarga dan
meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.
Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan ada upaya yang dilaksanakan oleh
semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya. Derajat kesehatan masyarakat dapat dilihat dari berbagai
indikator, yang meliputi indikator angka harapan hidup, angka kematian, angka
kesakitan, dan status gizi masyarakat. Derajat kesehatan juga sangat dipengaruhi oleh
faktor pendidikan karena pendidikan bisa berpengaruh terhadap prilaku kesehatan
seseorang. Pengetahuan yang dimiliki oleh seorang yang berpendidikan mempengaruhi
keputusan seseorang untuk berprilaku sehat. Angka buta huruf berkorelasi dengan angka
kemiskinan. Sebab, penduduk yang tidak bisa membaca secara tidak langsung
mendekatkan mereka pada kebodohan, sedangkan kebodohan itu sendiri mendekatkan
mereka pada kemiskinan.
Di Kota Padang berdasarkan tingkat pendidikan jumlah terbanyak adalah pada
tingkat SMU yaitu 12.847 jiwa (BPS Kota Padang 2008). Dari segi sosial ekonomi dapat
dilihat perkembangan yang sangat bervariasi dari tahun ke tahun. Pembangunan ekonomi
yang diupayakan diharapkan mampu mendorong kemajuan, baik fisik, sosial, mental dan
spiritual di segenap pelosok negeri terutama wilayah yang tergolong daerah tertinggal.
Suatu daerah dikategorikan menjadi daerah tertinggal karena beberapa faktor penyebab,
yaitu geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, prasarana dan sarana, daerah
rawan bencana dan konflik sosial, dan kebijakan pembangunan. Keterbatasan prasarana
terhadap berbagai bidang termasuk di dalamnya kesehatan menyebabkan masyarakat di
daerah tertinggal mengalami kesulitan untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.

5. B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dan
perempuan di bidang kesehatan di Kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi pemerintah dalam melaksanakan
perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dan perempuan di bidang
kesehatan di Kota Padang?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan
perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dan perempuan di bidang
kesehatan di Kota Padang?

6. PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia terhadap Anak dan Perempuan di Bidang
Kesehatan di Kota Padang
Masalah perlindungan hukum bagi anak dan perempuan mencakup lingkup yang
sangat luas, lingkup perlindungan hukum bagi anak dan perempuan mencakup
perlindungan terhadap kebebasan anak dan perempuan, perlindungan hak asasi dan
perlindungan terhadap semua kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan.
Untuk menjamin perlindungan hak anak dan perempuan atas kesehatan,
pemerintah menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya yang komprehensif bagi
anak dan perempuan, agar setiap anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak
dalam kandungan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Evayanti selaku pegawai Dinas
Kesehatan Kota Padang, untuk pemenuhan hak asasi manusia anak dan perempuan di
bidang kesehatan tersebut maka pemerintah pusat dalam hal ini melalui Dinas Kesehatan
Kota Padang telah banyak melakukan program-program di antaranya:4
a. Pemantauan Wilayah Setempat;
b. Melakukan pembinaan kepada pengelola KIA (Kesehatan Ibu dan Anak),
Puskesmas dan bimbingan teknis ke 20 Puskesmas, serta pertemuan di Dinas
Kesehatan Kota Padang;
c. Pemantauan dan pembinaan pengisian kohor kesehatan ibu, kesehatan bayi dan
kesehatan balita;
d. Pendistribusian dan pemantauan penggunaan buku KIA ke 20 Puskesmas, Pustu,
Posyandu, RSUD, RS Swasta dll;
e. Melakukan pembinaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K) serta pemantauan pemasangan stiker P4K;
f. Pembinaan kelas ibu hamil ke Puskesmas se kota Padang;
g. Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) ke Kelurahan dan Kecamatan;
h. Sosialisi dan pembinaan kelas ibu balita ke Puskesmas;
i. Pemantauan 10 penyakit terbanyak pada balita;
4
Wawancara dengan Ibu Evayanti, selaku Staf Dinas Kesehatan Kota Padang Bagian Kesehatan
Ibu dan Anak, pada tanggal 15 Maret 2014, Pukul 10.00 WIB.

7. j. Pelacakan kasus kematian ibu, bayi dan anak balita pada setiap kasus, serta
melakukan audit maternal dan perintal (pembahasan kasus kematian ibu dan anak)
dua kali dalam setahun;
k. Pertemuan petugas UKS Puskesmas se Kota Padang;
l. Penyaringan kesehatan pada anak TK, SD, SLTP, SLTA, khusus untuk siswa
SMP, SMA sederajat penyaringan kesehatan disertai dengan pengisian kuesioner
kesehatan mental dan kesehatan reproduksi;
m. Pembinaan serta monitoring dan evaluasi program Usaha Kesehatan Sekolah
(UKS) ke sekolah.
Hal ini juga berhubungan dan berkaitan dengan program kerja Kementrian
Hukum dan HAM di Kota Padang dimana kantor wilayah hukum dan ham juga memiliki
dan atau mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia
terhadap anak dan perempuan di wilayah kerjanya. Dari segi hukumnya ditinjau dari
bentuk pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak dan perempuan di Kota Padang
disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi sehingga menimbulkan sebab-sebab
di antara lain :
a. Faktor Keluarga
Rapuhnya tatanan keluarga yang meliputi ketidakmampuan orang tua
dalam mendidik anak dengan sebaik-baiknya, tidak adanya perhatian kasih sayang
orang tua terhadap anak. Di samping itu keluarga yang belum matang secara
psikologis, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan,
serta ketidaktahuan akan kebutuhan perkembangan anak, misalnya: usia yang
belum memungkinkan untuk melakukan sesuatu.
Perempuan dalam posisinya selalu nomor dua setelah pria. Perempuan
selalu berada di bawah pengaruh pria yang lebih mempunyai wewenang terhadap
dirinya, perempuan tidak mempunyai daya untuk melakukan pembelaan untuk
dirinya sehingga membuat perempuan tidak mempunyai nyali untuk pembelaan
diri.

8. b. Akhlak Diri
Terdapatnya labilitas kepribadian dan emosi yang tinggi pada pelaku,
sehingga berpengaruh pada perilaku sehari-hari. Di samping itu juga kurangnya
penghargaan terhadap hak anak dan perempuan yang telah ada pengaturan secara
yuridis.
c. Ekonomi
Kondisi sosial ekonomi yang rendah dan kemiskinan dalam masyarakat,
penghasilan yang tidak cukup atau tingkat kesadaran masyarakat yang masih
sangat kurang, jangankan untuk memikirkan kesehatan, untuk memenuhi
kebutuhan hidup anak dan perempuan terpaksa dilibatkan untuk bekerja,
meskipun pekerjaan yang dilakukan anak dan perempuan menimbulkan dampak
buruk bagi perkembangan anak dan perempuan.5
d. Lingkungan
Terdapatnya sikap acuh tak acuh terhadap kesehatan dari lingkungan
masyarakat sekitar, pandangan terhadap nilai anak permpuan yang rendah di mata
masyarakat dan tidak adanya kontrol sosial yang efektif dan stabil serta
terdapatnya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri.
Sesuai dengan program pelaksanaan perlindungan hukum dan hak asasi
manusia dalam hal ini Kementrian Hukum dan HAM kota Padang memiliki
program-program pemenuhan perlindungan hak asasi manusia terutama untuk
anak dan perempuan, menurut Ibu Desmawati beliau mencontohkan pada
lembaga pemasyarakatan anak, dalam penerapannya terhadap anak-anak yang
telah melakukan pelanggaran hukum kita didik anak-anak tersebut di lembaga
pemasyarakatan, sebagai warga Negara binaan istilahnya, dengan tujuan agar
anak tersebut tidak hilang haknya sebagai anak, di didik mengaji dan belajar.
Tidak menghilangkan hak anak dan hak pendidikannya, cuma yang hilang hak
kemerdekaannya sebagai anak.
5
Wawancara dengan Ibu Desmawati, selaku Kepala Bidang Kementrian Hukum dan HAM Kota
Padang, pada tanggal 20 Maret 2014, Pukul 10.00 WIB.

9. Diajarkan juga agama sesuai agama yang dianutnya, dan juga dilatih
membuat sesuatu yang bisa menghasilkan atau berkreasi. Jadi anak di dalam
lembaga pemasyarakatan itu tidak hanya ditelantarkan.6
B. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Melaksanakan Hak Asasi Manusia
Terhadap Anak dan Perempuan di Bidang Kesehatan di Kota Padang
Adapun upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala yang
dihadapi dalam melaksanakan pemenuhan hak asaasi manusia terhadap anak dan
perempuan, antara lain :
1. Dari Instansi Hukum Yang Terkait (Kepolisian)
Berdasarkan data yang diperoleh, upaya pemenuhan hak asasi manusia
oleh instansi tersebut antara lain:
a. Konseling, yaitu pendampingan terhadap anak dan perempuan yang
mengalami penderitaan fisik atau mental (trauma) yang ditangani secara
khusus dengan intervensi psikolog;
b. Rumah aman, yaitu tempat tinggal sementara yang digunakan untuk
memberikan perlindungan terhadap korban anak dan perempuan sesuai
dengan standar yang ditentukan;
c. Pendampingan, yaitu bantuan hukum yang diberikan pada setiap tingkat
pemeriksaan dengan dibantu pekerja sosial;
d. Bimbingan, yaitu penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan
perempuan termasuk pelayanan bimbingan rohani;
e. Peningkatan kesadaran masyarakat melalui bimbingan dan penyuluhan
hukum;
f. Menjalin hubungan kerjasama antara instansi hukum terkait serta instansi
lainnya.
6
Ibid

10. 2. Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat
Adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh Komnas HAM Sumatera
Barat terkait dengan indikasi pelanggaran HAM terhadap anak dan perempuan,
antara lain:
a. Melaksanakan sosialisasi undang-undang yang berkaitan dengan HAM
terutama perlindungan anak dan perempuan;
b. Melakukan investigasi ke lapangan. Dalam hal ini laporan atau pengaduan
yang di terima Komnas HAM Sumatera Barat ditindaklanjuti oleh petugas,
baik dari divisi pemantauan maupun dari divisi Mediasi, dengan
mengumpulkan data-data pada korban, pihak pelapor, saksi-saksi dan pihak-
pihak yang terkait dalam suatu kasus. Data-data yang dikumpulkan tersebut
seperti; waktu dan tempat kejadian peristiwa, identitas atau data diri dan
perihal atau kronologis peristiwanya;
c. Membuat laporan, data yang telah terkumpul, kemudian dibuat laporan, yang
dikenal dengan laporan petugas;
d. Menganalisa dari laporan petugas tersebut, maka laporan itu diolah, yang
dikenal dengan laporan petugas;
e. Kesimpulan dari data yang dianalisa tersebut, kemudian ditarik kesimpulan
ada atau tidaknya indikasi pelanggaran HAM terhadap anak dan perempuan.
Bila terdapat pelanggaran HAM, maka Komnas HAM Sumatera Barat akan
membuat rekomendasi pada pihak-pihak yang terkait, demikian pula bila tidak terdapat
pelanggaran HAM, maka Komnas HAM Sumatera Barat juga membuat rekomendasi
pada pihak-pihak yang terkait. Pembangunan Nasional di bidang Kesehatan merupakan
bagian dari upaya membangun manusia seutuhnya yang antara lain diselenggarakan
melalui upaya kesehatan anak yang dilakukan sedini mungkin sejak bayi dalam
kandungan serta upaya kesehatan ibu yang dilakukan sebelum dan semasa hamil hingga
melahirkan yang ditujukan untuk menghasilkan keturunan yang sehat dan lahir dengan
selamat.7
Pembangunan kesehatan yang tepat sasaran akan berdampak pada kesejahteraan
masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya pencapaian berbagai indicator
7
Ibu Tutwuri Handayani, Op. Cit., hlm 53.

11. pembangunan sumber daya manusia, seperti meningkatnya kesetaraan gender,
meningkatnya tumbuh kembang anak, terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan
penduduk, serta kesenjangan status kesehatan antar individu, antar kelompok masyarakat
dan antar daerah.
Selain itu, sebagai salah satu negara yang menyepakati Deklarasi Millennium,
Kementrian Kesehatan menjadikan MDGs sebagai orientasi pembangunan dan
mengadopsi tujuan serta target sasarannya ke dalam rencana pembangunan nasional
sehingga kebijakan dan program pembangunan kesehatan tidak hanya pro poor dan pro
justice akan tetapi juga berorientasi pada pencapaian MDGs.
Komitmen pemerintah untuk memenuhi hak atas kesehatan dan mencapai sasaran
MDGs telah diintegrasikan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
2004-2025 yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014 melalui Keputusan Presiden no. 5 tahun 2010 yang menetapkan
sasaran pembangunan kesehatan yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan
kesehatan. Angka kematian ibu dan angka kematian bayi merupakan masalah besar
walaupun sudah ada penurunan, akan tetapi demikian masih belum menunjukkan
penurunan yang signifikan sehingga diperlukan upaya akselerasi dalam mencapai target
MDGs di Indonesia.
Kota Padang melalui dinas kesehatannya dalam melakukan pembangunan
kesehatan berpedoman pada Keputusan Wali Kota Padang No 17 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. Bidang Pelayanan Kesehatan
mempunyai tugas melakukan pembinaan kesehatan ibu anak dan anak usia sekolah,
pemantauan dan penanggulangan gizi masyarakat di puskesmas, puskesmas pembantu
dan pusat pelayanan terpadu (Posyandu) serta pelayanan khusus dan pelayanan kesehatan
dasar rujukan. Dinas Kesehatan Kota Padang melalui salah satu seksinya yaitu Seksi
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) berupaya memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak
yang ditujukan kepada kesehatan keluarga dengan upaya menumbuhkan perubahan sikap
dan perilaku yang akan meningkatkan kemampuan keluarga itu sendiri untuk mengatasi
masalah kesehatan yang mereka hadapi dengan bantuan dan bimbingan tenaga
professional.
Kegiatan diselenggarakan melalui koordinasi dan integrasi dengan lintas program
di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padang dan secara lintas sektor dengan instansi

12. pemerintah terkait serta dengan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dibuat dalam bentuk
perancangan rencana kerja. Upaya-upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Padang bagian
Ibu dan Anak adalah sebagai berikut:8
a. Mengkoordinir pelaksanaan kesehatan ibu (hamil, bersalin/nifas, dan menyusui)
di puskesmas, puskesmas pembantu (Pustu), klinik bersalin, dan bidan praktek
swasta;
b. Mengkoordinir dan melaksanakan pembinaan pelayanan kesehatan ibu, anak,
keluarga berencana (KB) dan usaha kesehatan sekolah (UKS);
c. Mengkoordininasikan pelayanan kesehatan bayi, balita dan anak usia sekolah, di
Puskesmas, Pustu, sekolah dan rumah sakit;
d. Melakukan pembinaan tenaga kesehatan dan penolong persalinan termasuk BPS;
e. Melakukan pemantauan kasus kematian ibu, bayi dan balita, serta melaksanakan
audit;
f. Melakukan koordinasi pelayanan keluarga berencana;
g. Mengkoordinasikan pembinaan kemitraan bidan dan dukun bersalin;
h. Melakukan bimbingan teknis ke Puskesmas, Pustu, dan bidan Pembina wilayah
kelurahan;
i. Mengumpulkan bahan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan anak sekolah;
j. Mengkoordinasikan kegiatan usaha sekolah (UKS) tingkat TK, SD, SMP dan
SMU;
k. Melaksanakan pelatihan guru UKS, dan kader pelayanan kesehatan peduli remaja
(PKPR);
l. Membimbing puskesmas dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, anak usia
sekolah dan pelayanan kesehatan peduli remaja;
m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
Selain itu sarana dan prasarana yang memadai akan bisa menunjang program
kerja tersebut terlaksana dengan baik dan lebih terarah. Walaupun dengan keterbatasan
sarana dan prasarana tersebut, Dinas Kesehatan Kota Padang tetap melaksanakan sebaik
mungkin program kerja yang telah ada.
8
Ibid

13. C. Kendala-Kendala yang Dihadapi Pemerintah Dalam Melaksanakan Hak Asasi
Manusia terhadap Anak dan Perempuan di Bidang Kesehatan di Kota Padang
Untuk pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dan perempuan
di Kota Padang baik dari segi hukum dan kesehatan tentunya ditemukan kendala-kendala.
Adapun kendala yang dihadapi tersebut adalah di bidang hukum, dari sumber daya
manusianya atau tenaga orang sangat kurang dalam membina anak dan perempuan di
dalam lembaga pemasyarakatan tersebut. Untuk menanggulanginya apabila kekurangan
tenaga meminta bantuan dari dinas pendidikan dan dinas ketenagakerjaan.9
Dari segi biaya yang dikucurkan pemerintah pusat ke daerah masih tergolong
kecil dan minim. Untuk itu pelaksanaan untuk pemenuhan hak asasi anak dan perempuan
tidak terlaksana dengan baik. Misalnya tergantung besarnya anggaran untuk
melaksanakan program perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dan perempuan di
Kota Padang, hal ini juga bisa mencakup kesadaran masyarakat itu sendiri untuk
mendapat perlindungan hak asasi manusia.
Dalam segi kesehatan, belum semua masyarakat menyadari dan mendukung
program puskesmas seperti adanya kelas-kelas penyuluhan atau sosialisasi untuk ibu dan
balita serta dari segi transportasi keterbatasan sarana dan prasarana untuk menjangkau
daerah-daerah terisolir. Seharusnya pemerintah dan masyarakat agar terlibat di semua
lintas sektor, dalam hal ini merekrut tokoh-tokoh masyarakat dan dari tenaga ahli di
bidang kesehatan.
Seperti yang di katakan oleh Ibu Evayanti, ketertarikan dari masyarakat itu sendiri
(ibu akan anaknya) masih sangat kurang untuk memperhatikan kesehatan kondisi
anaknya, belum semua masyarakat (ibu) menyadari dan mendukung. Dari satu sisi kita
dari puskesmas sudah membuat program dan sudah mensosialisasikan ke masyarakat.
Puskesmas juga sudah berupaya mengadakan kelas bagi ibu dan balita, terkendala akan
sulitnya mengumpulkan ibu dan balita dengan alasan banyaknya kerja di rumah,
mengurus rumah, mengurus suami dan lain sebagainya. Kita mencari strategi sendiri agar
ada ketertarikan akan kesehatan ibu dan anak dengan memberi pelayanan kesehatan
gratis.10
9
Ibid
10
Wawancara dengan Ibu Tutwuri Handayani, selaku Kepala Bidang Dinas Kesehatan Kota
Padang Bagian Kesehatan Ibu dan Anak, pada tanggal 15 Maret 2014, pukul 10.00 WIB.

14. Biaya Posyandu yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah tidak juga
menimbulkan minat dan kesadaran masyarakat terutama ibu untuk lebih memperhatikan
kesehatan anaknya. Ada juga bantuan dari Pemerintahan Kota tapi masih untuk yang
berkasus atau bermasalah kesehatan ibu dan anak baru dianggarkan dana, seharusnya
jangan menunggu adanya gangguan kesehatan dari ibu dan anak. Posyandu itu sendiri
tidak hanya terfokus di satu puskesmas saja. Pihak terkait juga sudah mensosialisasikan
tentang kesehatan ini ke daerah-daerah yang memang banyak ibu hamil dan anak-anak
atau balita.
Dari segi fasilitas, contoh dari timbangan untuk balita, tempat pelayanan
kesehatan masih sekedarnya dengan memanfaatkan teras rumah, halaman rumah serta
pasar. Karena memang tidak adanya gedung yang mengkhususkan untuk pelayanan
kesehatan ibu dan anak, contoh pemeriksaan ibu hamil terganggu kesehatan
kandungannya yang tidak mungkin dilakukan di rumah warga dan alat yang sekedarnya
juga.11
PENUTUP
Kesimpulan
1. Pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia terhadap anak dan perempuan di
bidang kesehatan di kota Padang, telah berjalannya program yang sudah
dicanangkan dan direncanakan. Pelaksanaan perlindungan hukum dan hak asasi
manusia oleh kementrian hukum dan HAM mempunyai program pemenuhan
perlindungan HAM terutama di bidang anak dan perempuan antara lain: mendidik
anak yang ada di lembaga pemasyarakan, membina bakat mereka, mengejarkan
agama dan lain sebagainya. Sedangkan di bidang kesehatan menjamin
perlindungan hak anak dan perempuan atas kesehatan, pemerintah menyediakan
fasilitas dan menyelenggarakan upaya yang lebih baik lagi agar setiap anak dan
perempuan memperoleh derajat kesehatan yang optimal.
2. Kendala-kendala yang dihadapi kementrian hukum dan HAM serta Dinas
Kesehatan tidak jauh berbeda, terbentur masalah sarana dan prasarana yang
tergolong minim, sehingga untuk melakukan pemenuhan HAM terhadap anak dan
perempuan di kota Padang menemui kendala. Di samping itu juga faktor
11
Ibid

15. kesadaran, faktor pendukung lain dan faktor ketertarikan dari masyarakat akan
pemenuhan HAM di bidang kesehatan masih kurang.
3. Upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi hukum terkait antara lain
melalui konseling, rumah aman, pendampingan, bimbingan dan hukuman.
Sedangkan upaya di bidang kesehatan komitmen pemerintah untuk memenuhi hak
atas kesehatan dan mencapai sasaran, Dinas Kesehatan Kota Padang melalui seksi
Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) berupaya memberikan pelayanan kesehatan ibu
dan anak secara maksimal.