Program kerja sama UNICEF dan pemerintah Jawa Timur pada tahun 2023 mencakup beberapa bidang, yaitu gizi, air bersih dan sanitasi, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, kebijakan sosial, dan efektivitas program. Bidang-bidang tersebut akan difokuskan pada intervensi seperti pencegahan stunting dan malnutrisi, sanitasi yang dikelola dengan aman, eliminasi buang air besar di tempat terbuka,

1. Program Kerjasama
UNICEF-Pemerintah Indonesia
Tahun 2023 di Jawa Timur

3. DAFTAR ISI
Program Kerjasama UNICEF-Pemerintah Indonesia
Tahun 2023 di Jawa Timur
Pendahuluan...................................................................................... 4
Program Kerja Sama
di Jawa Timur Tahun 2023............................................................... 6
Implementasi Program Tahun 2023
Program Gizi (Nutrition).................................................................. 8
Implementasi Program Tahun 2023
Program Air Bersih, Sanitasi dan Higiene (WASH)................... 14
Implementasi Program Tahun 2023
Program Kesehatan (Health).......................................................... 20
Implementasi Program Tahun 2023
Program Pendidikan (Education).................................................. 26
Implementasi Program Tahun 2023
Program Perlindungan Anak (Child Protection)....................... 32
Implementasi Program Tahun 2023
Komponen Efektivitas Program
(Programme Effectiveness)............................................................ 38
Implementasi Program Tahun 2023
Program Kebijakan Sosial (Social Policy).................................... 44

4. Pendahuluan
A. Latar Belakang
Program Kerja Sama Pemerintah RI dan UNICEF telah diperpanjang
secara resmi untuk periode 5 (lima) tahun ke depan, melalui
penandatanganan Country Programme Action Plan (CPAP) periode
2021-2025 oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, perwakilan UNICEF
di Indonesia, dan Mendagri. Program ini bertujuan untuk mendukung
Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak semua anak,
seperti yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan diuraikan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2020-2024 yang merupakan RPJMN tahap ke-empat dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025).
Program ini akan mendukung kebijakan nasional dalam
melaksanakan hak-hakanakdengan mengadopsi agendapembangunan
berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals/SDGs).
4

5. B. Tujuan Program Kerja Sama
Program Kerja Sama Pemerintah RI dan UNICEF periode
2021-2025 meliputi 7 (tujuh) komponen program, yaitu:
1. Program Gizi
2. Program Air Bersih, Sanitasi, dan Higiene
3. Program Kesehatan
4. Program Pendidikan
5. Program Perlindungan Anak
6. Program Kebijakan Sosial
7. Dukungan Efektivitas Program.
Program kerja sama ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan
pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan sektor swasta, baik
nasional maupun daerah. Pada pelaksanaannya terdapat dua
kementerian yang bertugas mengoordinasikan dan memfasilitasi
pelaksanaan program yaitu Kementerian PPN/Bappenas untuk
koordinasi pusat, dan Kementerian Dalam Negeri untuk koordinasi
dan pembinaan daerah. Sedangkan di daerah koordinasi kegiatan
dilakukan oleh Bappeda Provinsi dan Bappeda Kabupaten/Kota.
Tujuan umum program kerja sama antara Pemerintah RI dan UNICEF
2021-2025 adalah untuk mendukung Indonesia dalam mewujudkan
perlindungan dan pemenuhan hak anak, seperti yang tercantum
dalam Konvensi Hak Anak (KHA), visi RPJMN untuk peningkatan
sumber daya manusia di seluruh negeri, serta pilar Kerangka Kerja
Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDCF) dan Pemerintah
Indonesia terkait pembangunan manusia yang inklusif.
5

6. Program Kerja Sama
di Jawa Timur Tahun 2023
1. Program Gizi (Nutrition)
2. Program Air Bersih, Sanitasi dan Higiene (WASH)
3. Program Kesehatan (HEALTH)
4. Program Pendidikan (EDUCATION)
Program kegiatan unicef di Jawa Timur pada Tahun 2023
terdiri dari beberapa komponen program, yaitu:
Menitikberatkan pada penanganan ‘triple burden’ malnutrisi melalui
siklus kehidupan termasuk gizi maternal, pencegahan stunting,
wasting pada balita, dukungan gizi anak usia sekolah dan remaja,
serta pencegahan obesitas.
Prioritas mendukung isu-isu tentang penghapusan buang air besar
sembarangan di tempat terbuka, akses ke air minum dan sanitasi yang
dikelola dengan aman, WASH dalam keadaan darurat dan perubahan
iklim. UNICEF akan terus bekerja di daerah pedesaan, namun
memberikan penekanan yang lebih besar pada sanitasi perkotaan,
penguatan sistem pendukung untuk memastikan prioritas dan sumber
daya dialokasikan ke sektor yang berdampak besar terhadap anak.
Mencakup peningkatan kelangsungan hidup dan status kesehatan
bayi baru lahir, anak, dan remaja melalui intervensi yang berkualita
dan berfokus pada kesetaraan dan penguatan sistem kesehatan.
Melanjutkan dukungan dalam advokasi kebijakan untuk mengurangi
angka kematian bayi baru lahir, meningkatkan pencegahan dan
pengendalian penyakit menular serta memfasilitasi peningkatan dan
penguatan kualitas layanan Kesehatan
Menitikberatkan dukungan penguatan sistem pemberian layanan
dan peluang pendidikan yang inklusif dan berkualitas, terutama melalui
pendidikan anak-anak yang tidak bersekolah, perluasan pendidikan
anak usia dini yang berkualitas, dan peningkatan pengajaran dan
pembelajaran tentang kemampuan membaca dan berhitung dasar
serta keterampilan abad ke-21 bagi remaja perempuan dan laki-laki.
6

7. 5. Program Perlindungan Anak (Child Protection)
6. Program Kebijakan Sosial (Social Policy)
7. Komponen Efektivitas Program
(Programme Effectiveness)
Meliputi dukungan penguatan pembangunan sistem untuk
menangani isu-isu krusial pencegahan dan penghapusan kekerasan
terhadap anak, pencegahan perkawinan anak, meningkatkan akses
untuk penguatan perlindungan hukum, serta memastikan bahwa
semua anak dilindungi dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan
praktik berbahaya melalui penguatan sistem perlindungan anak yang
berkualitas dan norma-norma sosial yang positif.
Mencakup penguatan pembelajaran yang telah dilaksanakan pada
periode program kerja sama sebelumnya serta penyempurnaan yang
tertuang dalam dokumen perencanaan pemerintah yaitu melalui
Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang dimulai tahun 2021.
Dukungan penguatan mencakup perencanaan dan pembiayaan untuk
anak, system perlindungan sosial yang universal dan responsif gender,
serta kapasitas kelembagaan untuk memantau dan menganalisis risiko
sosial dan lingkungan untuk anak-anak, termasuk anak penyandang
disabilitas. Dukungan juga akan memastikan bahwa anak-anak dan
remaja, terutama yang termiskin dan paling rentan, mendapat manfaat
dari pengembangan perencanaan berbasis bukti, melalui pengeluaran
publik yang berkualitas, data yang dapat diandalkan serta peningkatan
sistem perlindungan sosial universal yang memperhitungkan risiko
lingkungan dan bencana.
Komponen yang mencakup dukungan lintas sektor dalam koordinasi
program, komunikasi, advokasi, kemitraan, perencanaan, pemantauan,
evaluasi, manajemen pengetahuan, dan manajemen bencana.
Selain itu dalam komponen ini ada juga terkait prioritas program
multi-sektoral remaja, gender, lingkungan dan iklim.
7

8. Program Gizi
(Nutrition)
Implementasi
Program Tahun 2023

9. Output
Intervensi yang dilakukan UNICEF
Rencana Kegiatan
1. Pencegahan malnutrisi pada anak usia dini.
2. Pencegahan & Perawatan untuk anak penderita kekurangan gizi
akut.
3. Gizi Maternal dan remaja.
4. Gizi pada masa tanggap darurat bencana.
1. Advokasi.
2. Bantuan Teknis.
3. Penguatan Kapasitas, Komunikasi & Mobilisasi Sosial.
1. Pencegahan Malnutrisi pada Anak
• Dukungan teknis bagi penguatan system informasi gizi pada
tingkat provinsi dan di 2 kabupaten (Kabupaten Bondowoso
dan Sidoarjo);
• Mendukung pelaksanaan PJJ PMBA di 6 kabupaten
(Kabupaten Bojonegoro, Lamongan, Sidoarjo, Bondowoso,
Lumajang, Lamongan, Blitar, Kota Blitar);
• Penyusunan strategi komunikasi pencegahan stunting di 2
kabupaten (Kabupaten Sidoarjo dan Kota Blitar);
• Kampanye pencegahan stunting (6 pesan kunci).
2. Pencegahan & Perawatan untuk Anak Penderita Kekurangan Gizi
Akut
• Dukungan teknis kepada pelembagaan layanan PGBT di 25
kabupaten (rapat koordinasi, penguatan kapasitas nakes dan
pemegang program dan kunjungan monitoring);
• Roll out pelatihan jarak jauh mandiri Tata Laksana Gizi Buruk
bagi nakes
• Memastikan bahwa data penapisan status gizi balita
(termasuk pengukuran pita LiLA balita) dan penanganan
9

10. balita gizi buruk terlaporkan secara rutin (e-ppgbm dan Pelita
Kesmas)
• Fasilitasi pelaksanaan dan scale-up penapisan status gizi oleh
keluarga dengan penggunaan pita LiLA (Sidoarjo dan Kab/Kota
Blitar);
3. Gizi Maternal dan Remaja
• Modelling pelaksanaan SBCC Gizi ibu hamil (Kelas bumil);
• Fasilitasi pelaksanaan Paket intervensi Aksi Bergizi melalui
program Sekolah & Madrasah sehat
• Koordinasi multi-sector di provinsi dan kabupaten;
• Kunjungan monitoring bersama dg TP UKS provinsi;
• Modelling program gizi remaja untuk anak tidak sekolah.
4. Gizi saat Tanggap Darurat Bencana
• Pembentukan Tim Gerak Cepat Gizi Bencana (tingkat provinsi);
• Pembuatan Rencana Kontijensi untuk Gizi saat tanggap
darurat bencana di tingkat provinsi (tingkat provinsi).
10

11. Kriteria Penentuan Lokasi
Mitra Pelaksana
Dukungan yang Diharapkan dari
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
1. IPM terendah di Jawa Timur;
2. Fokus stunting & wasting 2023 di Jawa Timur;
3. Lokasi Kantong Kemiskinan di Jawa Timur;
4. Komitmen dukungan dari Pemerintah Kabupaten/kota dalam
pelaksanaan kegiatan unicef;
1. Lembaga Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LPMP)
Universitas Nadlatul Ulama Surabaya (UNUSA)
2. Yayasan Plato (RCCE)
Kriteria penentuan lokasi adalah mempertimbangkan Kabupaten/
kota dengan kondisi:
KEGIATAN PROVINSI KAB/KOTA
Kebijakan pelaksanaan PGBT (penapisan
dan penanganan gizi buruk)
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Kebijakan pelaksanaan literasi gizi di
sekolah (SK TP UKS di kabupaten)
- Dinas
Kesehatan
Dinas
Pendidikan
Kebijakan (SK) Tim Gerak Cepat Gizi untuk
tanggap darurat bencana Provinsi Jawa
Timur
Dinas
Kesehatan
-
Akses data gizi untuk analisis bulanan Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
11

12. 1
2
3
4
9
10 11
12
13
14
15
5
7
8
6
12
Lokasi Kegiatan
1. Kab. Bojonegoro
2. Kab. Lamongan
3. Kota Surabaya
4. Kab. Sidoarjo
5. Kab. Bondowoso
6. Kota Madiun
7. Kab. Jember
8. Kab. Lumajang
9. Kab. Mojokerto
10. Kota Kediri
11. Kab. Kediri
12. Kab Tulungagung
Lokasi Program Gizi (Nutrition) di Jawa Timur Tahun
2023 antara lain:
13. Kab Blitar
14. Kota Blitar
15. Kab. Sumenep

13. N
U
T
R
I
T
I
O
N
13

14. Program Air Bersih,
Sanitasi dan Higiene
(WASH)
Implementasi Program Tahun 2023

15. Output
Intervensi yang dilakukan UNICEF
Rencana Kegiatan
1. Sanitasi yang dikelola dengan aman;
2. Eliminasi BABS dan WASH di institusi;
3. Air Minum yang dikelola dengan Aman;
4. WASH yang berketahanan Iklim;
5. WASH di Kebencanaan.
1. Advokasi;
2. Bantuan Teknis;
3. Peningkatan Kapasitas Regulator dan operator;
4. serta Kampanye bersama.
1. Sanitasi yang dikelola dengan aman
• Dukungan kepada pemerintah daerah dalam melakukan
advokasi dan penyadaran publik tentang manajemen yang
aman, menyiapkan kebijakan dan peraturan yang diperlukan,
mengembangkan peta jalan daerah dan memobilisasi opsi
pembiayaan alternatif;
• Capacity building (peer learning, penguatan kelembagaan,
penguatan sistem monitoring di Provinsi Jatim);
• Memperkuat sanitasi yang dikelola dengan aman, termasuk
mengembangkan model bisnis sanitasi; Penguatan layanan
Sanitasi aman melalui Ekosistem One-Stop-Shop
• Implementasi Pendekatan Peningkatan layanan Air, Sanitasi
dan Hygiene di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (WASH FIT)
2. Eliminasi BABS dan WASH di Institusi
• Advokasi dan dukungan teknis kepada pemerintah sub-
nasional di level provinsi dan kab/kota untuk mempercepat
capaian ODF dan mempertahankan status ODF.
• Advokasi dan dukungan teknis untuk peningkatan layanan
WASH di sekolah dan fasyankes, termasuk mempromosikan
pendidikan Managmemen Kebersihan Menstruasi (MKM) dan
penggunaan Oky App;
• Dukungan implementasi peta jalan WASH nasional,
peningkatan kapasitas, intervensi perubahan perilaku dan
perkuat kolaborasi sektor swasta
15

16. 3. Air Minum yang Dikelola dengan Aman
• Mendukung pemerintah dalam pengembangan dalam
meningkatkan sistem Pemantauan Kualitas Air termasuk
pengembangan platform, dan peluncurannya;
• Pengembangan Sistem pengawasan kualitas air minum
dengan mekanisme feedback.
4. WASH Tahan Iklim
• Advokasi dan kemitraan (termasuk pengarusutamaan layanan
WASH berketahanan iklim dalam perencanaan WASH,
sinkronisasi data WASH & iklim untuk perencanaan WASH,
serta kolaborasi multipihak);
• Implementasi percontohan peningkatan layanan WASH di
lingkungan pabrik (WASH4Work) di 2 perusahaan;
• Pengenalan Framework untuk Adaptasi perubahan iklim
sektor WASH
5. WASH Kebencanaan
• Penguatan kluster WASH di Kebencanaan dan sosialiasi
panduan nasional.
Kriteria Penentuan Lokasi
1. Angka sanitasi layak dibawah angka Jatim;
2. Lokasi Kantong Kemiskinan di Jawa Timur;
3. Komitmen dukungan dari Pemerintah Kabupaten/kota dalam
pelaksanaan kegiatan UNICEF;
4. Sudah memiliki IPLT (untuk sanitasi aman)
Kriteria penentuan lokasi adalah mempertimbangkan Kabupaten/
kota dengan kondisi:
16

17. Mitra Pelaksana
1. Tim Geliat Santun, Badan Kerjasama Manajemen Pengembangan,
Universitas Airlangga (BKMP UNAIR).
Dukungan yang Diharapkan dari
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
KEGIATAN PROVINSI KAB/KOTA
Advokasi Bersama Pokja PKP Provinsi untuk
ODF dan Sanitasi Aman
Pokja PKP Jawa
Timur termasuk
Bappeda,
Dinkes dan
DPRKPCK
Pokja PKP
kab/kota
Dinas
Kesehatan
DPKP
Sinergi pelaksanaan agenda/kegiatan
terkait sektor air, sanitasi dan hygiene
dengan rencana kerja dukungan UNICEF.
Pokja PKP Jawa
Timur
Dinas
Kesehatan
Dinas PU
Cipta Karya
Dinas
Kesehatan
Focal point serta mekanisme koordinasi
dan kemunikasi yang efektif
Pokja PKP Jawa
Timur
Dinas
Kesehatan
Dinas PU
Cipta Karya
Dinas
Kesehatan
17

18. 18
1
2
3
Lokasi Kegiatan
1. Kota Surabaya
2. Kab. Lumajang
3. Kab. Jember
Untuk kabupaten/kota lain dapat diberikan dukungan advokasi
maupun teknis melalui paying kepokjaan PKP provinsi.
Lokasi Fokus Program Air Bersih, Sanitasi dan Higiene (WASH)
di Jawa Timur Tahun 2023 antara lain:

19. 19
WASH

20. Program
Kesehatan
(Health)
Implementasi
Program Tahun 2023
20

21. Output
Intervensi yang dilakukan UNICEF
Rencana Kegiatan
1. Perawatan bayi baru lahir berkualitas.
2. Mencegah dan mengurangi penyakit Anak
1. Advokasi;
2. Bantuan Teknis;
3. Penguatan Kapasitas, Komunikasi & Mobilisasi Sosial.
1. Perawatan bayi baru lahir berkualitas
• Dukungan teknis dalam meningkatkan kualitas perawatan ibu
dan bayi baru lahir dan memperkuat penyediaan perawatan
untuk bayi baru lahir kecil dan rentan (Kab. Jember, Kab.
Pamekasan, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Probolinggo, Kab.
Jombang, Kab. Bojonegoro).
2. Mencegah dan mengurangi penyakit Anak
• Dukungan teknis penguatan implementasi IMNCI berdampak
pada penurunan pneumonia dan diare anak (Jember
Pamekasan, Blitar, Kediri, Probolinggo, Jombang, Bojonegoro);
• Dukungan pencapaian cakupan dan pemerataan imunisasi
nasional di tingkat daerah; implementasi rencana peningkatan
EVM, implementasi modul pelatihan kader digital, skrining
RI dan vaksinasi susulan, peningkatan kapasitas tenaga
kesehatan, pemanfaatan alat SS, dukungan teknis dan monev
ke fasilitas layanan kesehatan swasta, serta pengenalan dan
peningkatan skala vaksin baru (Jember, Pamekasan, Blitar,
Kediri, Probolinggo, Jombang, Bojonegoro, Surabaya);
• Pengembangan rencana komunikasi spesifik lokal;
keterlibatan sektor swasta, masyarakat, pemuda dan
tokoh agama, dan meningkatkan pendekatan HCD (Jember,
Pamekasan, Blitar, Kediri, Probolinggo, Jombang, Bojonegoro,
Surabaya);
• Peningkatan skrining dan penatalaksanaan TB pada anak di
masyarakat dengan melibatkan mitra lintas sektor;
• Meningkatkan kesadaran masyarakat dan petugas kesehatan
tentang TB anak untuk mengoptimalkan implementasi dan
dampak program;
21

22. • Memperkuat kebijakan dan sistem kesehatan dasar melalui
pelayanan kesehatan terpadu dan melibatkan partisipasi
masyarakat untuk pencegahan, diagnosis dan pengobatan TB
anak;
• Koordinasi dan pengembangan kapasitas sektor kesehatan
untuk meningkatkan ketersediaan layanan kesehatan esensial
dalam krisis kesehatan masyarakat (Jember, Pamekasan,
Blitar, Kediri, Probolinggo, Jombang, Bojonegoro, Surabaya);
Kriteria Penentuan Lokasi
1. IPM rendah;
2. AKI/AKB Tinggi;
3. Fokus stunting Tahun 2023;
4. Komitmen dukungan dari Pemerintah Kabupaten/kota dalam
pelaksanaan kegiatan unicef;
Kriteria penentuan lokasi adalah mempertimbangkan Kabupaten/
kota dengan kondisi:
22

23. Mitra Pelaksana
1. Tim Geliat Santun, Badan Kerjasama Manajemen Pengembangan,
Universitas Airlangga (BKMP UNAIR).
Dukungan yang Diharapkan dari
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
KEGIATAN PROVINSI KAB/KOTA
Kebijakan dan anggaran untuk mendukung
menurunkan AKI & AKB di 38 Kab /
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Kebijakan dan anggaran untuk percepatan
menurunkan AKI & AKB yang bersinergi
dengan semua pihak termasuk dunia usaha
/private sector dan Perguruan Tinggi.
Dinas
Kesehatan
Dinas
Kesehatan
Menyediaan sarana prasarana, logistik dan
petugas yang kompeten menguasai dalam
memberikan layanan pemeriksaan ANC
hingga persalinan dan perawatan bayi baru
lahir
RS Pemerintah
RS Swasta
RS Pemerintah
RS Swasta
Leadership Pimpinan Dinas Kesehatan/
Rumah Sakit Puskesmas di Kabupaten /
Kota dalam pembinaan dan supervisi serta
monitoring untuk memastikan kualitas
layanan Kesehatan Ibu dan Bayi baru lahir
RS Pemerintah
RS Swasta
RS Pemerintah
RS Swasta
23

24. 24
1
2
3 4
6
7 8
5
Lokasi Kegiatan
Lokasi Program Kesehatan (Health) di
Jawa Timur Tahun 2023 antara lain:
1. Kab. Pamekasan
2. Kab. Blitar
3. Kab. Kediri
4. Kab. Probolinggo
5. Kab. Jombang
6. Kab. Jember
7. Kab. Bojonegoro
8. Kota Surabaya

25. 25
HEALTH

26. Program
Pendidikan
(Education)
Implementasi
Program Tahun 2023
26

27. Output
Intervensi yang dilakukan UNICEF
Rencana Kegiatan
1. Program Penanganan Anak Tidak Sekolah.
2. Program Pendidikan Abad 21.
1. Advokasi.
2. Bantuan Teknis.
1. Program Penanganan Anak Tidak Sekolah
• Pendataan ATS berbasis SIPBM di 8 desa per Kabupaten
• Pembentukan SATGAS ATS;
• Pembuatan RAD baik RAD tingkat Kabupaten maupun tingkat
desa;
• Pendampingan Kabupaten secara rutin untuk peningkatan
kapasitas baik dalam pendataan maupun kebijakan;
• Gerakan kembali bersekolah – Meningkatkan jumlah ATS yang
kembali bersekolah baik secara formal maupun non-formal
• Lokasi kegiatan di Kabupaten Jember, Kabupaten Mojokerto,
Kabupaten Lumajang.
2. Program Pendidikan Abad 21
• Program Pendidikan Abad 21 di Pendidikan Non-formal
(PKBM) dan di Pendidikan informal melalui organisasi desa di
4 desa di dua kabupaten (Kabupaten Jember dan Kabupaten
Mojokerto). Kegiatan utama adalah pelatihan fasilitator
kecamatan dan tutor PKBM.
27

28. Kriteria Penentuan Lokasi
1. IPM rendah.
2. Kantong kemiskinan.
3. Anak Tidak Sekolah (ATS) Tinggi.
4. Komitmen dukungan dari Pemerintah Kabupaten/kota dalam
pelaksanaan kegiatan unicef.
Kriteria penentuan lokasi adalah mempertimbangkan Kabupaten/
kota dengan kondisi:
• Program Pendidikan Abad 21 di Pendidikan formal, yakni
melalui sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Surabaya.
Kegiatan utama: Pelatihan guru, pre-test dan post-test dan
pendampingan proses pengajaran.
• Program Pendidikan Digital – Integrasi kurikulum Pendidikan
Digital di kurikulum Pendidikan Double Track.
28

29. Mitra Pelaksana
1. Lembaga Pelatihan dan Konsultasi Inovasi Pendidikan Indonesia
(LPKIPI).
Dukungan yang Diharapkan dari Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota
KEGIATAN PROVINSI KAB/KOTA
Kebijakan dan anggaran untuk mendukung
replikasi proses pendataan Anak Tidak
Sekolah
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat dan
Desa Jatim
Dinas
Pemberdayaan
Masyarakat
dan Desa
Jatim
Kebijakan dan anggaran untuk mendukung
anak tidak sekolah kembali mendapatkan
pendidikan.
Lintas Sektor
di pimpin oleh
BAPPEDA
Lintas Sektor
di pimpin oleh
BAPPEDA
Kebijakan dan Anggaran untuk merancang
bahan ajar Pendidikan digital literasi dan
bahan ajar Pendidikan Abad 21.
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Kebijakan dan Anggaran untuk insersi
pendidikan digital dan pendidikan Abad
21 pada struktur kurikulum Pendidikan
Kurikulum Merdeka.
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Kebijakan dan Anggaran untuk bekerjasama
dengan pihak swasta dan universitas dalam
mengajar pendidikan digital literasi kepada
anak, khususnya kepada anak dari kaum
marginal.
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
Kebijakan dan Anggaran untuk melatih guru
dalam mengajarkan Pendidikan Abad 21
(ketrampilan berfikir kritis, bekerjasama,
membuat keputusan dan mengelola stress)
sebagai bagian dari Penguatan Profil Pelajar
Pancasila
Dinas
Pendidikan
Dinas
Pendidikan
29

30. 30
1
2
3
4
6
5
1. Kota Surabaya
2. Kab. Lumajang
3. Kab. Mojokerto
Lokasi Kegiatan
Lokasi Program Pendidikan (Education)
di Jawa Timur Tahun 2023 antara lain:
4. Kab. Jember
5. Kab. Probolinggo
6. Kab. Malang

31. 31
EDUCATIO
N

32. Program
Perlindungan Anak
(Child Protection)
Implementasi Program Tahun 2023
32

33. Output
Intervensi yang dilakukan UNICEF
Rencana Kegiatan
1. Penguatan Lingkungan Pendukung.
2. Optimalisasi Peran Anak dan Remaja.
3. Perilaku Positif dan Norma Sosial.
4. Layanan Perlindungan Anak.
5. Perlindungan Anak dalam situasi Darurat.
1. Advokasi.
2. Bantuan Teknis dan Penguatan Kapasitas
3. Media Komunikasi Informasi Edukasi & Kampanye Sosial.
4. Keterlibatan Anak Muda dan Media.
1. Penguatan Lingkungan Pendukung (Kebijakan Perlindungan Anak)
• Mendukung penyusunan Kebijakan dan Rencana Aksi Daerah
Untuk Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak;
• Penguatan Kebijakan Layanan Perlindungan Anak (UPTD PPA
dan Standar CEKATAN)
2. Optimalisasi Peran Anak dan Remaja
• Melaksanakan kegiatan Pendidikan Keterampilan Hidup untuk
memperkuat perilaku positif di sekolah dan pesantren
• Pelaksanaan Program ROOTS untuk pencegahan bullying di
Madrasah dan Pesantren;
• Penerapan Lingkar Remaja untuk Penguatan Kapasitas Forum
Anak dan Organisasi Anak lainnya sebagai Pelopor dan Palapor
(2P)
3. Norma Sosial
• Dukungan Penguatan Kapasitas Pesantren dan Madrasah
untuk penerapan disiplin positif;
• Dukungan replikasi model pencegahan perkawinan anak dan
penguatan inisiatif pola asuh berorientasi perlindungan anak;
• Penguatan kapasitas fasilitator/kader Masyarakat dan orang
tua/pengasuh untuk pengasuhan positif
33

34. 4. Layanan Perlindungan Anak
• Memperkuat Lingkungan yang Aman dan Ramah Anak untuk
memastikan penyediaan layanan dan jalur pelaporan yang
dapat diakses dan berkualitas, termasuk pencegahan dan
penanganan kekerasan dan eksploitasi seksual di ranah daring
(OCSEA):
• Bimbingan dan asistensi teknis pembentukan UPTD PPA dan
penyusunan SOP Layanan Standar CEKATAN
• Penguatan Kapasitas Layanan Perlindungan dan Kesejahteraan
Sosial Anak (UPTD PPA, PKSAI dan PUSPAGA) dan Aparat
Hukum
• Penguatan kapasitas layanan perlindungan anak berbasis
masyarakat (PATBM/DRPPA/DEKELA) dan frontliners (kader
masyarakat, guru dan CSOs) dalam pencegahan dan respon
awal perlindungan anak dan kerentanan anak
• Dukungan dan koordinasi pelaksanaan STRANAS AKPSH
5. Perlindungan Anak dalam situasi Darurat
• Memperkuat kapasitas tim reaksi cepat untuk perlindungan
anak dalam situasi darurat;
• Dukungan pengembangan Rencana Kontinjensi Perlindungan
Anak dan pembentukan tim inti.
Kriteria Penentuan Lokasi
1. Kasus kekerasan anak tinggi;
2. Kasus perkawinan anak tinggi
3. Belum memiliki UPT PPA (18 kab/kota);
4. Komitmen dukungan dari Pemerintah Kabupaten/kota dalam
pelaksanaan kegiatan unicef;
Kriteria penentuan lokasi adalah mempertimbangkan
Kabupaten/kota dengan kondisi:
34

35. Mitra Pelaksana
1. Lembaga Pelatihan Dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia
(LPKIPI);
2. Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur.
Dukungan yang Diharapkan dari Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota
KEGIATAN PROVINSI KAB/KOTA
Pengembangan Lingkungan Yang Aman dan
Ramah Anak (SAFE4C)
Dinas P3AK
Dinas Sosial
Dinas PMD
Dinas P3AK
Dinas Sosial
Dispermasdes
Pencegahan dan penanganan kekerasan
berbasis gender, perkawinan anak dan
eksploitasi seksual anak online secara
efektif dan terkoordinasi (SETARA-OCSEA)
Dinas P3AK
Dinas
Pendidikan
Diskominfo
Dispermasdes
Kanwil
Kemenag
Dinas P3AK
Dinas
Pendidikan
Dispermasdes
Kemenag
Pesantren dan Madrasah Ramah Anak
(masih dalam proses perencanaan dan
menunggu funding)
Dinas P3AK
Kanwil
Kemenag
Dinas P3AK
Kanwil
Kemenag
35

36. 36
1
2
11
12
13 14
15
4 3 5 6
7
8
9
10
Lokasi Kegiatan
Lokasi Program Perlindungan Anak (Child Protection)
di Jawa Timur Tahun 2023 antara lain:
1. Kota Surabaya
2. Kota Kediri
3. Kab. Malang
4. Kab. Trenggalek
5. Kab. Jember
6. Kab. Banyuwangi
7. Kab. Bondowoso
8. Kab. Situbondo
9. Kab. Lumajang
10. Kab. Pasuruan
11. Kota Pasuruan
12. Kab. Sidoarjo
13. Kab. Pacitan
14. Kab. Tulungagung
15. Kab. Jombang

37. 37
C
H
I
L
D
PROTECTION

38. Komponen
Efektivitas Program
(Programme Effectiveness)
Implementasi Program Tahun 2023
38

39. Output
Intervensi yang dilakukan UNICEF
Rencana Kegiatan
1. Penguatan Lingkungan Pendukung dalam Kegiatan Komunikasi
Risiko
2. Keterlibatan Komunitas dan Peningkatan Kapasitas Kader
Komunitas
3. Penguatan Remaja Sebagai Promotor Kebersihan Diri
1. Advokasi;
2. Kampanye Perubahan Perilaku;
3. Keterlibatan Komunitas, Anak Muda dan Media.
1. Penguatan Lingkungan Pendukung dalam Kegiatan Komunikasi
Risiko
• Memabngun Kapasitas Mitra Strategis melalui Advokasi,
Koordinasi, dan Jejaring Mitra.
• Membentuk Pokja dalam Perlawanan terhadap Hoaks dan
Misinformasi.
2. Keterlibatan Komunitas dan Peningkatan Kapasitas Kader
Komunitas
• Penjangkauan Masyarakat melalui Penguatan Kapasitas
Komunikasi dan Kelas Kreatif bagi Kader dan Relawan.
• Keterlibatan Jurnalis dan Media Massa.
3. Penguatan Remaja Sebagai Promotor Kebersihan Diri
• Identifikasi Pesan Kunci dan Kampanye bersama Kelompok
Anak Muda
• Promosi Kebersihan Diri bagi Remaja melalui Unit Kesehatan
Sekolah
• Kampanye Aplikasi Oky (Kebersihan Menstruasi) oleh Remaha
Putri
39

40. Kriteria Penentuan Lokasi
1. Komitmen dukungan dari Pemerintah Kabupaten/kota dalam
pelaksanaan kegiatan UNICEF;
2. Terintegrasi dengan Program UNICEF untuk Kesehatan, Nutrisi
dan Sanitasi
Kriteria penentuan lokasi adalah mempertimbangkan Kabupaten/
kota dengan kondisi:
Mitra Pelaksana
1. Yayasan Plato.
40

41. Dukungan yang Diharapkan dari Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota
KEGIATAN PROVINSI KAB/KOTA
Penguatan Lingkungan Pendukung dalam
Kegiatan Komunikasi Risiko
Dinas
Komunikasi dan
Informasi
DInas
Kesehatan
TP-PKK
Dinas
Komunikasi
dan Informasi
DInas
Kesehatan
TP-PKK
Pencegahan dan penanganan kekerasan
berbasis gender, perkawinan anak dan
eksploitasi seksual anak online secara
efektif dan terkoordinasi
Dinas
Komunikasi dan
Informasi
DInas
Kesehatan
TP-PKK
Dinas
Komunikasi
dan Informasi
DInas
Kesehatan
TP-PKK
Penguatan Remaja Sebagai Promotor
Kebersihan Diri
TP UKS
DInas
Pendidikan
Dinas
Kesehatan
Dinas P3AK
TP UKS
DInas
Pendidikan
Dinas
Kesehatan
Dinas P3AK
41

42. 42
1
2
3
1. Kota Surabaya.
2. Kab. Sidoarjo
3. Kab. Jember
Lokasi Kegiatan
Lokasi Komponen Efektivitas Program
(Programme Effectiveness) di Jawa
Timur Tahun 2023 antara lain:

43. 43
P
R
O
G
RAMME
E
FFECTIVENESS

44. Program
Kebijakan Sosial
(Social Policy)
Implementasi
Program Tahun 2023
44

45. Output
Intervensi yang dilakukan UNICEF
Rencana Kegiatan
1. Perlindungan sosial yang inklusif.
2. Pembiayaan dan perencanaan kota/subnasional untuk anak-anak.
1. Advokasi Public Finance for Children (PF4C)
2. Studi Budget Credibility, Indonesia Sub-national Budget Brief,
SDGs provincial snapshot
1. Perlindungan sosial yang inklusif
• Menyelesaikan dan menyebarluaskan studi kelayakan
termasuk rencana aksi dan Kerangka M&E tentang pembiayaan
inovatif untuk perlindungan sosial di tingkat nasional dan
daerah serta mendukung konsultasi dan lokakarya di Jawa
Timur;
• Melakukan dialog kebijakan tentang ringkasan anggaran
perlindungan sosial dan memperkuat kapasitas perencanaan
dan penganggaran daerah untuk perlindungan sosial di
Provinsi Jawa Timur
2. Pembiayaan dan perencanaan kota/subnasional untuk anak-anak
• Meningkatkan Keuangan Publik untuk Anak (PF4C) pemerintah
daerah dan kapasitas perencanaan melalui pengembangan
dan diseminasi Analisis Singkat Anggaran (BB) daerah, Analisis
Anggaran Anak (CBA) dan Penandaan Anggaran
45

46. Dilakukan oleh Section Social Policy bekerjasama dengan
Kementerian dan Lembaga Pemerintahan Pusat, seperti Bappenas dan
Kementerian Keuangan.
Mitra Pelaksana
Kriteria Penentuan Lokasi
Kriteria penentuan lokasi adalah mempertimbangkan performa
pengelolaan keuangan daerah dan komitmen pemerintah daerah
untuk melakukan ekspansi fiskal berfokus anak
46

47. Dukungan yang Diharapkan dari Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota
KEGIATAN PROVINSI KAB/KOTA
Keterbukaan informasi dan data
pengelolaan keuangan daerah dan
perencanaan pembangunan untuk
kesejahteraan anak
Bappeda
Bapenda
BPKAD
Bappeda
Bapenda
BPKAD
47

48. Lokasi Program Kebijakan Sosial (Social Policy) adalah
di tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 melibatkan
Bappeda Provinsi Jawa Timur dan Kota Surabaya.
48
1
1. Kota Surabaya
Lokasi Kegiatan

49. 49
SOCIAL POLICY

50. Program Kerjasama
UNICEF - Pemerintah Indonesia
Tahun 2023 di Jawa Timur