akad murahahah memang sangat penting diketahui apalagi bagi anda yang mengambil jurusang ekonomi syariah, diwajibkan mempelajari akuntansi syariah agar anda bisa terhindar dari unsur kredit yang mengandung unsur riba.
Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Murabahah memiliki beberapa ketentuan umum seperti harus bebas riba, barang tidak diharamkan, dan penjual harus menyampaikan informasi terkait pembelian barang."
1. Leasing syariah atau ijarah merupakan transaksi sewa menyewa barang dengan imbalan yang disepakati.
2. Terdapat beberapa produk pembiayaan syariah seperti pembiayaan konsumsi dan korporasi dengan skema murabahah dan ijarah.
3. Perusahaan leasing syariah seperti ALIF dan FIF Syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
akad murahahah memang sangat penting diketahui apalagi bagi anda yang mengambil jurusang ekonomi syariah, diwajibkan mempelajari akuntansi syariah agar anda bisa terhindar dari unsur kredit yang mengandung unsur riba.
Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Murabahah memiliki beberapa ketentuan umum seperti harus bebas riba, barang tidak diharamkan, dan penjual harus menyampaikan informasi terkait pembelian barang."
1. Leasing syariah atau ijarah merupakan transaksi sewa menyewa barang dengan imbalan yang disepakati.
2. Terdapat beberapa produk pembiayaan syariah seperti pembiayaan konsumsi dan korporasi dengan skema murabahah dan ijarah.
3. Perusahaan leasing syariah seperti ALIF dan FIF Syariah menawarkan berbagai produk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
Fatwa ini mengatur tentang jual beli istishna' paralel yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Fatwa menyatakan bahwa LKS dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, asalkan istishna' pertama tidak bergantung pada yang kedua. Fatwa juga menetapkan larangan bagi LKS untuk mengenakan biaya selama pembangunan dan mensyaratkan pemenuhan rukun
Bai' Muzayadah, Bai' Araya, Bai' Tasriyah, Hiwalah, Rahan dan Bai' Al-Dayn merupakan istilah-istilah dalam muamalat yang menjelaskan beberapa jenis jual beli dan pemindahan hutang yang sah menurut syariat Islam. Antaranya meliputi jual beli lelong, jual beli buah kurma, jual beli ternak yang dihias, pemindahan hutang, cagaran barang sebagai jaminan hutang, dan
Produk pembiayaan berbasis jual beli dalam perbankan syariah meliputi tiga produk utama, yaitu murabahah, salam, dan istishna'. Murabahah adalah jual beli barang dengan keuntungan yang disetujui di awal. Salam adalah pembelian barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan ditangguhkan. Istishna' adalah pesanan barang dengan pembayaran yang dapat dilakukan di awal, pertengahan, atau akhir proy
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi istishna, yaitu jual beli antara produsen dan pembeli dimana produsen akan membuat barang pesanan sesuai spesifikasi pembeli. Ringkasannya adalah: 1) Pengakuan pendapatan istishna dilakukan berdasarkan persentase penyelesaian atau saat penyerahan barang; 2) Biaya perolehan istishna terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung; 3) Pembeli mengakui aset istishna
Lessor,adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal.
Lessee,adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
Supplier,adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.
Adalah salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah.
Salam yang dimaksud disini bukan salam yang artinya perdamaian atau memberi salam. Kata salam yang bermakna Perdamaian terdiri dari 4 huruf;
Sin-Lam-Alif-Mim .(سلام)
Sedangkan kata Salam yang dimaksud dalam Pembahasan ini terdiri dari 3 huruf;
Sin-Lam-Mim (سلم) yang artinya adalah Penyerahan.
Tugas kelompok akuntansi perbankan syariahBernard Anjas
Tugas kelompok membahas akuntansi transaksi mudharabah. Terdapat penjelasan definisi mudharabah sebagai kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, perbedaan mudharabah muthlaqah, muqayyadah dan musytarakah, serta landasan syar'i dan rukun transaksi mudharabah.
Akuntansi Bai' Salam adalah skema pembiayaan berdasarkan jual beli barang di masa depan dimana bank bertindak sebagai pembeli dengan membayar uang muka kepada penjual (nasabah). Bank dapat menjual kembali barang tersebut kepada pihak lain dengan skema yang sama (salam paralel) tanpa terkait dengan salam pertama. Akuntansinya mencatat piutang dan penerimaan barang dari nasabah serta penjualan ke
Fatwa ini mengatur tentang jual beli istishna' paralel yang dilakukan lembaga keuangan syariah. Fatwa menyatakan bahwa LKS dapat melakukan istishna' lagi dengan pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada nasabah, asalkan istishna' pertama tidak bergantung pada yang kedua. Fatwa juga menetapkan larangan bagi LKS untuk mengenakan biaya selama pembangunan dan mensyaratkan pemenuhan rukun
Bai' Muzayadah, Bai' Araya, Bai' Tasriyah, Hiwalah, Rahan dan Bai' Al-Dayn merupakan istilah-istilah dalam muamalat yang menjelaskan beberapa jenis jual beli dan pemindahan hutang yang sah menurut syariat Islam. Antaranya meliputi jual beli lelong, jual beli buah kurma, jual beli ternak yang dihias, pemindahan hutang, cagaran barang sebagai jaminan hutang, dan
Produk pembiayaan berbasis jual beli dalam perbankan syariah meliputi tiga produk utama, yaitu murabahah, salam, dan istishna'. Murabahah adalah jual beli barang dengan keuntungan yang disetujui di awal. Salam adalah pembelian barang dengan pembayaran di muka dan penyerahan ditangguhkan. Istishna' adalah pesanan barang dengan pembayaran yang dapat dilakukan di awal, pertengahan, atau akhir proy
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi istishna, yaitu jual beli antara produsen dan pembeli dimana produsen akan membuat barang pesanan sesuai spesifikasi pembeli. Ringkasannya adalah: 1) Pengakuan pendapatan istishna dilakukan berdasarkan persentase penyelesaian atau saat penyerahan barang; 2) Biaya perolehan istishna terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung; 3) Pembeli mengakui aset istishna
Lessor,adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang modal.
Lessee,adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor.
Supplier,adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan untuk dijual kepada lessee dengan pembayaran secara tunai oleh lessor.
Adalah salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah.
Salam yang dimaksud disini bukan salam yang artinya perdamaian atau memberi salam. Kata salam yang bermakna Perdamaian terdiri dari 4 huruf;
Sin-Lam-Alif-Mim .(سلام)
Sedangkan kata Salam yang dimaksud dalam Pembahasan ini terdiri dari 3 huruf;
Sin-Lam-Mim (سلم) yang artinya adalah Penyerahan.
Tugas kelompok akuntansi perbankan syariahBernard Anjas
Tugas kelompok membahas akuntansi transaksi mudharabah. Terdapat penjelasan definisi mudharabah sebagai kerja sama antara pemilik modal dan pengelola, perbedaan mudharabah muthlaqah, muqayyadah dan musytarakah, serta landasan syar'i dan rukun transaksi mudharabah.
Akuntansi Bai' Salam adalah skema pembiayaan berdasarkan jual beli barang di masa depan dimana bank bertindak sebagai pembeli dengan membayar uang muka kepada penjual (nasabah). Bank dapat menjual kembali barang tersebut kepada pihak lain dengan skema yang sama (salam paralel) tanpa terkait dengan salam pertama. Akuntansinya mencatat piutang dan penerimaan barang dari nasabah serta penjualan ke
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menetapkan pedoman tentang obligasi syariah agar dapat diterbitkan sesuai prinsip syariah. Obligasi harus memenuhi ketentuan syariah seperti larangan riba dan menjamin kewajiban pembayaran pokok dan keuntungan sesuai perjanjian. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan riba.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional mengatur tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah bagi nasabah yang mengalami kesulitan keuangan. Fatwa mengijinkan penjadwalan kembali secara sukarela sesuai prinsip Islam yang melarang riba dan mewajibkan pemenuhan janji. Fatwa ini menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan masyarakat.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Murabahah memberikan pedoman bagi bank syariah untuk menjalankan transaksi jual beli dengan menegaskan harga beli kepada pembeli dan membiarkan pembeli membayar dengan harga lebih tinggi sebagai keuntungan bank. Fatwa ini didasarkan pada ayat Al-Quran dan hadis yang menghalalkan jual beli dan mengatur transaksi dagang.
Fatwa ini menetapkan bahwa sertifikat investasi berdasarkan akad mudharabah dapat digunakan sebagai instrumen di pasar uang antarbank syariah. Sertifikat ini sesuai dengan prinsip syariah karena didasarkan pada prinsip kerjasama dan bagi hasil.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang ganti rugi (ta'widh) memberikan pedoman bahwa pihak yang menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian secara riil yang dialami pihak lain. Hal ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi yang mewajibkan pemenuhan janji dan larangan melakukan kerugian kepada orang lain. Fatwa ini dimaksudkan untuk melindungi hak para pihak yang bertransaksi di lembaga keuangan sy
Fatwa DSN mengatur ketentuan review ujrah pada lembaga keuangan syariah. Ujrah dalam akad ijarah harus disepakati pada awal kontrak, namun dapat direview jika dipandang perlu oleh para pihak. Review harus sesuai prinsip syariah dan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat. Fatwa ini mengacu pada ayat Alquran dan hadis Nabi tentang pentingnya memberikan upah yang layak.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan mudharabah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dananya kepada nasabah dengan akad kerjasama mudharabah sesuai prinsip syariah, di mana modal disediakan oleh lembaga dan hasil usaha dibagi sesuai kesepakatan, serta mengingat ketentuan Alquran dan hadis tentang kewajiban memenuhi akad dan menunaikan amanah.
The role of repositories in supporting RDM: lessons from the DCC engagementsRepository Fringe
Angue Whyte's slides from his short presentation on the role of repositories in supporting Research Data Management (RDM). These were presented on Friday 2nd August 2013 at Repository Fringe 2013.
Bank Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah seperti bebas dari riba, maysir, dan gharar. Bank Syariah menawarkan produk penghimpunan dana seperti wadiah dan mudharabah serta produk pembiayaan berdasarkan jual beli, sewa, dan bagi hasil.
Fatwa ini mengatur tentang pencadangan aktiva produktif dalam lembaga keuangan syariah. Fatwa menyatakan bahwa pencadangan boleh dilakukan dengan menggunakan bagian keuntungan milik lembaga keuangan syariah sendiri agar tidak merugikan nasabah. Fatwa juga mengatur penyelesaian perselisihan antarpihak melalui badan arbitrase syariah.
Murabahah adalah akad jual beli antara bank dan nasabah dimana bank membeli barang yang diinginkan nasabah kemudian menjualnya ke nasabah dengan harga jual yang meliputi harga pembelian ditambah keuntungan yang disepakati. Dokumen ini menjelaskan pengertian, rukun, syarat, jenis, skema, dan ketentuan-ketentuan murabahah menurut fatwa DSN-MUI.
Fatwa DSN mengatur ketentuan umum tentang anjak piutang syariah yang meliputi pengalihan penyelesaian piutang jangka pendek dari pihak yang berpiutang ke pihak lain menggunakan akad wakalah bil ujrah dan qardh. Fatwa ini menjelaskan proses anjak piutang secara syariah serta sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya.
https://youtu.be/eEbf4ZVbUHo
Penelitian sederhana ditengah keterbatasan dalam rangka menyelesaikan tugas perkuliahan.
Kuesionair peneliti berbentuk Form Elektronik (Google Form) disebar melalui jejaring WhatsApp yang terdiri dari kelompok Mahasiswa Universitas Bakrie angkatan 13, 12, dan 11, dan teman serta sanak saudara peneliti.
Identitas peserta responden tidak peneliti sertakan dalam presentasi
Waktu pengumpulan data responden 21 Maret s.d. 25 Maret 2020
Jumlah responden yang memberi tanggapan 37 responden.
Dokumen tersebut membahas tentang teori akad dan jenis-jenis akad dalam transaksi ekonomi syariah seperti akad jual beli, akad bagi hasil, dan akad sewa. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah definisi akad dan janji, konsekuensi hukum jika tidak dilaksanakan, serta contoh-contoh akad tersebut dalam praktiknya.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan ijarah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk menyelenggarakan akad pembiayaan berdasarkan prinsip ijarah. Fatwa ini didasarkan pada ayat Alquran dan hadis yang mendukung akad sewa dan upah kerja secara sah sesuai syariah.
Dokumen tersebut membahas produk-produk perbankan syariah yang meliputi prinsip jual beli (murabahah, salam, istishna'), prinsip sewa (ijarah, ijarah muntahia bittamlik). Dijelaskan definisi, tujuan, manfaat, dan contoh kasus untuk masing-masing produk.
Fatwa ini menetapkan mekanisme dan instrumen Pasar Uang Antarbank berdasarkan prinsip syariah. Pesertanya adalah bank syariah dan konvensional. Instrumennya berupa Sertifikat PUAS yang mewakili investasi jangka pendek antarbank. Fatwa ini mengatur ketentuan umum tentang definisi PUAS, pesertanya, dan instrumennya.
Fatwa Dewan Syariah Nasional menyatakan bahwa transaksi jual beli emas secara tidak tunai boleh dilakukan asalkan dilakukan secara sukarela dan seimbang antara kedua belah pihak berdasarkan dalil-dalil Alquran dan hadis Nabi.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Penjaminan Syariah memberikan panduan tentang penjaminan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Alquran dan hadis Nabi. Penjaminan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan larangan riba dan gharar. Penjamin harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya apabila terjadi klaim.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN harus dilakukan sesuai prinsip syariah dengan cara lelang dan bookbuilding. Prinsip-prinsip syariah yang menjadi acuan antara lain larangan riba dan kewajiban memenuhi akad sesuai al-Quran dan hadis.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) memberikan pedoman bahwa penerbitan SBSN oleh pemerintah untuk menunjang fiskal dan memperluas sumber pembiayaan negara sesuai dengan prinsip syariah asalkan mengikuti ketentuan Alquran dan Hadis.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 68/DSN-MUI/III2008 mengenai Rahn Tasjily memberikan ketentuan bahwa transaksi pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan (rahn) diperbolehkan asalkan pemilik masih dapat menggunakan dan menikmati manfaat dari barang tersebut. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil Alquran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama, dan kaidah fiqih yang membole
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. SBIS diharapkan dapat menjadi instrumen yang sesuai dengan syariah dan dapat menggerakkan sektor riil secara optimal. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang larangan riba dan wajibnya memenuhi kewajiban.
Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 mengenai akad ju'alah memberikan panduan bahwa pelaksanaan pelayanan jasa yang pembayaran imbalannya (reward/’iwadh/ju’l) bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi.
Fatwa DSN No. 60/DSN-MUI/V/2007 menetapkan ketentuan penyelesaian piutang yang timbul dari transaksi ekspor agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fatwa ini mengacu pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan melaksanakan transaksi secara sukarela.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang Hawalah bil Ujrah memberikan pedoman bahwa akad hawalah dengan imbalan/ujrah diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah sesuai prinsip syariah, asalkan tidak bertentangan dengan ayat Alquran dan hadis Nabi yang mengatur transaksi hutang dan kewajiban membayar utang.
Fatwa DSN No. 57/DSN-MUI/V/2007 menetapkan bahwa Letter of Credit (L/C) dapat dilakukan dengan menggunakan akad kafalah bil ujrah sesuai prinsip syariah. Fatwa ini ditetapkan untuk menjadi pedoman bagi lembaga keuangan syariah dalam menyediakan fasilitas penjaminan transaksi perdagangan luar negeri.
Fatwa Dewan Syari'ah Nasional tentang pembiayaan rekening koran syariah berdasarkan akad musyarakah memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah untuk merespon kebutuhan masyarakat akan fasilitas pinjaman dari rekening koran secara syariah dengan menggunakan akad musyarakah. Fatwa ini didasarkan pada ayat-ayat Alquran tentang kewajiban memenuhi janji dan larangan riba.
1. Dewan Syariah Nasional MUI
١
FATWA
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
NO: 16/DSN-MUI/IX/2000
Tentang
DISKON DALAM MURABAHAH
ِﻢﻴِﺣﺮﺍﻟ ِﻦﻤﺣﺮﺍﻟ ِﷲﺍ ِﻢﺴِﺑ
Dewan Syari’ah Nasional, setelah
Menimbang : a. bahwa salah satu prinsip dasar dalam murabahah adalah
penjualan suatu barang kepada pembeli dengan harga (tsaman)
pembelian dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan
sesuai dengan kesepakatan;
b. bahwa penjual (Lembaga Keuangan Syari’ah, LKS) terkadang
memperoleh potongan harga (diskon) dari penjual pertama
(supplier);
c. bahwa dengan adanya diskon timbul permasalahan: apakah
diskon tersebut menjadi hak penjual (LKS) sehingga harga
penjualan kepada pembeli (nasabah) menggunakan harga
sebelum diskon, ataukah merupakan hak pembeli (nasabah)
sehingga harga penjualan kepada pembeli (nasabah)
menggunakan harga setelah diskon.
d. bahwa untuk mendapat kepastian hukum, sesuai dengan prinsip
syari’ah Islam, tentang status diskon dalam transaksi murabahah
tersebut, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang
potongan harga (diskon) dalam murabahah untuk dijadikan
pedoman oleh LKS.
Mengingat : 1. Firman Allah QS. al-Ma’idah [5]: 1:
ِﺩﻮﹸﻘﻌﹾﻟِﺎﺑ ﺍﻮﹸﻓﻭﹶﺃ ﺍﻮﻨﻣﺁ ﻦﻳِﺬﱠﻟﺍ ﺎﻬﻳﹶﺃﺎﻳ…
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu….”
2. Hadis Nabi riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf:
ﺍﺮﺣ ﱠﻞـﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﺎﺤﹾﻠﺻ ﱠﻻِﺇ ﲔِﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍ ﻦﻴﺑ ﺰِﺋﺎﺟ ﺢﹾﻠﺼﹶﻟﺍـﺎﻣ
ﺎﻣﺍﺮﺣ ﱠﻞﺣﹶﺃ ﻭﹶﺃ ﹰﻻﹶﻼﺣ ﻡﺮﺣ ﹰﺎﻃﺮﺷ ﱠﻻِﺇ ﻢِﻬِﻃﻭﺮﺷ ﹶﻰﻠﻋ ﹶﻥﻮﻤِﻠﺴﻤﹾﻟﺍﻭ.
“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali
perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan
yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat
mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau
menghalalkan yang haram.”
2. 16 Diskon dalam Murabahah 2
Dewan Syariah Nasional MUI
3. Kaidah fiqh:
ﹶﺍﻬِﻤﻳِﺮﺤﺗ ﹶﻰﻠﻋ ﹲﻞﻴِﻟﺩ ﱠﻝﺪﻳ ﹾﻥﹶﺃ ﱠﻻِﺇ ﹸﺔﺣﺎﺑِﻹﹾﺍ ِﺕﹶﻼﻣﺎﻌﻤﹾﻟﺍ ِﻰﻓ ﹸﻞﺻَﻷﺎ.
“Pada dasarnya, segala bentuk mu’amalat boleh dilakukan
kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”
ِﷲﺍ ﻢﹾﻜﺣ ﻢﹶﺜﹶﻓ ﹸﺔﺤﹶﻠﺼﻤﹾﻟﺍ ِﺕﺪِﺟﻭ ﺎﻤﻨﻳﹶﺃ.
“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum
Allah."
Memperhatikan : a. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional bersama
dengan Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan
Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 7 Rabi'ul Awwal 1421 H./10
Juni 2000.
b. Pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syari'ah Nasional pada hari
Sabtu, 17 Jumadil Akhir 1421 H./16 September 2000.
MEMUTUSKAN
Menetapkan : FATWA TENTANG DISKON DALAM MURABAHAH
Pertama : Ketentuan Umum
1. Harga (tsaman) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang
disepakati oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai
(qîmah) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi
maupun lebih rendah.
2. Harga dalam jual beli murabahah adalah harga beli dan biaya
yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan
kesepakatan.
3. Jika dalam jual beli murabahah LKS mendapat diskon dari
supplier, harga sebenarnya adalah harga setelah diskon; karena
itu, diskon adalah hak nasabah.
4. Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon
tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (per-setujuan) yang
dimuat dalam akad.
5. Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah
diperjanjikan dan ditandatangani.
Kedua : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika
terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyele-
saiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak
tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
Ketiga : Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.
3. 16 Diskon dalam Murabahah 3
Dewan Syariah Nasional MUI
Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 17 Jumadil Akhir 1421 H.
16 September 2000 M.
DEWAN SYARI’AH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua, Sekretaris,
K.H.M.A. Sahal Mahfudh Dr. H.M. Din Syamsuddin